Epaper kpkpos 354 edisi senin 18 mei 2015

EDISI 354/ THN VII 18 - 24 MEI 2015 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

1

Keberhasilan pada tingkat penuntutan mencapai 100 persen.

Menjerat tiga menteri aktif. KPK dinilai berhasil menetapkan sebagai tersangka tiga menteri aktif di era Pemerintahan SBY, di antaranya, Andi Malarangeng, Jero Wacik, dan Suryadharma Ali.

2 3

Menjerat penegak hukum aktif, seperti jenderal polisi, ketua MK,

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mawas diri dan segera melakukan pembenahan. KPK juga diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jika tidak segera dilakukan pembenahan internal, maka KPK lambat laun akan kehilangan pamor.

Pengamat hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII), Masnur Marzuki, menegaskan hal ini, setelah mencermati apa yang dialami KPK belakangan ini. Dia berpendapat dikabulkannya gugatan praperadilan atas penetapan tersangka KPK harus dijadikan lembaga antirasuah tersebut sebagai bahan evaluasi internal.

Hal itu berguna agar kredibilitas KPK tak tergerus, karena bila

dan hakim adhoc Tipikor. Yaitu Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Didi. Keduanya terlibat dalam kasus pengadaan simulator SIM di Dirlantas Polri. Ketua Mahkamah Kontitusi Akil Mochtar dan enam hakim pengadilan Tipikor dan dua jaksa.

Penyelamatan kerugian negara yang fantastis. Tercatat, sejak mulai beroperasi tahun 2004 hingga kini KpK mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp249 triliun.

Menjerat pimpinan partai politik aktif, yaitu Suryadharma Ali (PPP) Anas Urbaningrum (Demokrat), dan Luthfi Hasan Ishaw (PKS).

Pelopor akitf dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi. Kali pertama OTT dalam kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu, Mulyana W Kusuma. Sejimlah OTT

4

5 6

Taufiequrachman Ruki (2003-2007)

Busyro Muqoddas (2010-2011)

Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah "good and clean governance" (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.

M. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010 sebagai ketua KPK menggantikan Antasari Azhar. Sebelumnya, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI 2005-2010. Pada saat sebagai ketua sangat sering mengkritik DPR, yang terakhir terkait hedonisme para anggota DPR. Pada pemilihan pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2011 ia "turun pangkat" menjadi waki ketua. Busyro hanya memperoleh 5 suara dibandingan Abraham Samad memperoleh 43 suara. Serah terima jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada 17 Desember 2011.

• LANJUT KE HAL. 2

Inpres Pemberantasan Korupsi PRESIDEN Republik Indonesia telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015.

Inpres ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025.

Menurut Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, dalam Inpres ini Presiden memberikan instruksi kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala • LANJUT KE HAL. 2

JOHAN BUDI:

Kami Memahami Adanya Perubahan Mendasar KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah dalam sidang praperadilan, yang kali ini tanpa diwarnai kontroversi. Paradigma praperadilan telah berubah. Lembaga antikorupsi itu pun harus berbenah.

Lembaga yang dipimpin oleh Taufiequrachman Rukie Cs itu tumbang dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Selasa (12/5).

Hakim Yuningtyas Upiel menyatakan penyidikan KPK terhadap pemohon praperadilan, Ilham Arief Sirajuddin yang merupakan mantan Walkot Makassar, tidak sah.

Dalam putusannya, hakim Yuningtyas menyatakan penyidikan KPK tidak memenuhi syarat minimal yakni dua alat bukti. Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dihadirkan biro hukum • LANJUT KE HAL. 2

Antasari Azhar (20072009) Kontroversi Antasari Azhar saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2000-2007) yang gagal mengeksekusi Tommy Soeharto tidak menghalangi pengangkatannya menjadi Ketua KPK setelah berhasil mengungguli calon lainnya yaitu Chandra M. Hamzah dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi III DPR. Kiprahnya sebagai Ketua KPK antara lain menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Kemudian Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan Hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Antasari juga berjasa menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke penjara atas kasus korupsi aliran dana BI. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Mei 2009 memberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK.

Abraham Samad (2011-2015) DR. Abraham Samad SH. MH menggantikan Busyro Muqoddas sebagai ketua KPK selanjutnya. Pada tanggal 3 Desember 2011 melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham mengalahkan Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara. Ia dan jajaran pimpinan KPK dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011. Lima pimpinan KPK periode 2011-2015 adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, Adnan Pandu Pradja, dan Busyro Muqoddas.

Beberapa kasus yang mencuat saat Abraham samad memimpin adalah Kasus Korupsi Wisma Atlet, Kasus Korupsi Hambalang, Kasus Gratifikasi Impor Daging Sapi, Kasus Gratifikasi SKK Migas, Kasus Pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak. Beberapa orang yang ditangkap/ditahan/dituntut KPK diantaranya adalah: Andi Malarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Akil Mochtar, Ratu Atut Chosiyah, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini, dll.

Pepolor tuntutan pencabutan hak politik untuk pelaku korupsi.

Selain, tuntuan penjara dan pembayaran pengganti serta denda, dalam sejumlah kasus KPK juga mengajukan tuntutan pencabutan hak politik. Misalnya terhadap terdakwa Luthfi Hasan, Ratu

7

Atut, akil Mochtar, dan Anas Urbaningrum.

Dinilai melakukan terobosan hukum menuntut pelakuk korupsi dengan UU Korupsi dan UU TTPU. Sejumlah pelakuk korupsi juga dijerat dengan UU TPPU, seperti Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo, Luthfi Hasan, Ade Swara, Wawan, dan Fuad Amin.

8

9

Audit keuangan KPK selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Sejak berdiri, audit keua-

ngan KPK mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Penerima penghargaan Ramon Magsasay 2013. KPK dinilai menjadi inspiransi pemberantasan korupsi di Asia.

10

Penangkapan Nazaruddin dan Anggoro Widjojo yang buron di luar negeri. Seperti penangkapan tersangka KPK Nazaruddin di Kolombia, Nunung Nurbaeti diThailand, dan Anggoro Widjojo di Cina.

11

Kalla Ngotot Reshuffle, Jokowi Pilih Evaluasi JAKARTA - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla kembali menegaskan perlunya perombakan kabinet. Perombakan, kata Kalla, tak hanya sebatas menteri, tapi juga menyasar pejabat yang diangkat Presiden Joko Widodo.

“Penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, di situ pentingnya,” ujar Kalla setelah membuka seminar soal kekayaan inte-

lektual Indonesia di Jakarta, Rabu.

"Siapa pun yang diangkat presiden itu bisa diganti. Itu saja rumusnya.”

Namun Kalla belum mau berkomentar ihwal kapan waktu yang tepat untuk merombak kabinet. “Tunggu saja waktunya, sabar-sabar saja,” kata dia.

Di kantornya, Senin 4 Mei 2015, Kalla juga mengungkapkan alasan pentingnya perombakan kabinet.

Hibah Pemprovsu ke Poldasu Menjurus Gratifikasi MEDAN - Elemen masyarakat dan Lembaga Bantuan Humum (LBH) mengecam pemberian dana hibah sebesar Rp3,5 miliar ke Polda Sumut. Bantuan hibah itu dinilai sarat dengan conflict of interest alias konflik kepentingan.

Bahkan LBH Medan menyebut, pemberian hibah ke penegak hukum dalam hal ini Poldasu, sudah menjurus ke gratifikasi. Penegasan itu disampaikan Ketua LBH Medan Surya Adinata, Selasa (12/5).

Sementara pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Rafdinal menyatakan, jika pemberian hibah tersebut dilandasi kepentingan atas penanganan sejumlah kasus yang ditangani, maka hal itu patut dicurigai.

"Kita menyayangkan adanya hibah itu, terlebih jika persoalan itu dilatarbelakangi masalah penanganan sejumlah kasus yang ada. Dalam hal • LANJUT KE HAL. 2

Lima Presiden Tiga Konflik JAKARTA – Perseteruan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati belum juga reda. Hingga kini keduanya yang sama-sama pernah menjadi Presiden RI, terkesan sulit untuk 'didamaikan.

Pada kenyataannya, SBY dan Megawati bukan kepala negara pertama dan kedua yang mempertontonkan permusuhan. Presiden sebelumnya, pernah memperlihat-

kan ketidaksukaan. Setidaknya ada tiga konflik sesama presiden.

Pertama dan terhangat adalah ketika Megawati merasa dikhianati SBY pada Pemilu 2004. Kejadian bermula pada akhir 2013. Kala itu, SBY menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di bawah pimpinan Presiden Megawati.

”Perlu peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,” ujarnya.

Kinerja Kabinet Kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tak memuaskan memang tengah disorot. Penilaian itu, misalnya, tercermin dari hasil sigi Poltracking Indonesia yang dilansir April lalu.

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Kasus Sutan FAKTA di persidangan dalam kasus Sutan Bhatoegana bisa dijadikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar suap yang dinikmati puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena, diduga kuat duit suap dari pejabat pemerintah tak hanya mengalir ke Ketua Komisi Energi DPR periode 2009-2014 itu, tapi juga mengucur ke rekannya di pimpinan komisi dan para anggota dewan.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pekan lalu, terungkap • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Demokrat Ada di Titik Krusial

Tumpak H Panggabean (Plt) (2009-2010) Mantan Komisaris PT Pos Indonesia, Tumpak Hatorangan Panggabean terpilih menjadi pelaksana tugas sementara Ketua KPK dilantik 6 Oktober 2009 oleh Presiden SBY. Serta ditetapkan berdasarkan Perppu nomor 4 tahun 2009 yang diterbitkan pada 21 September 2009 untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK setelah ketua KPK Antasari Azhar dinonaktifkan dan diberhentikan akibat tersangkut kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Di bawah masanya KPK menetapkan bekas Mensos Bachtiar Chamsyah sebagai. Selain itu, KPK juga Gubernur Kepri Ismet Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran. Tapi beberapa kasus mandek, seperti kasus Bank Century, membuat penilaian lembaga itu mulai melempem.

yang dilakukan oleh KPK dianggap kemudian berhasil menangkap pelaku korupsi, seperti misalnya Akil Mochtar, Urip Tri Gunawan, dan terakhir Anas Mamun, Guberrnur Riau.

Taufiequrachman Ruki (2015-sekarang) Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat (20/2) melantik tiga pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Jumat (20/2). Mereka yakni Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Indriyanto Seno Adji. Taufiqurrahman Ruki ditetapkan sebagai ketua sementara merangkap anggota sementara berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 14 P Tahun 2015. Ia menggantikan posisi Abraham Samad yang diberhentikan sementara akibat tersangkut kasus hukum.

Masa depan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk lima tahun ke depan tidaklah mudah. Persoalan internal partai membayangi partai berlambang Mercy ini. Belum lagi sosok SBY yang seperti pisau bermata dua bagi Partai Demokrat.

SBY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 mendatang. Sejumlah agenda politik sudah di depan mata. Mulai soal pilkada serentak pada 9 Desember 2015, hingga Pemilu Serentak pada 2019 mendatang.

Ukuran sukses tidaknya pemimpin partai politik, setidaknya dapat dilihat salah satunya dari indikasi perolehan kemenangan dalam peristiwa politik.

Itu salah satu tantangan yang segera dihadapi Presiden keenam RI itu. Masalah lainnya yang juga

tidak bisa dipandang sebelah mata terkait dengan persoalan pelaksana tugas (Plt) tugas yang diklaim oleh Forum Penyelamat Partai Demokrat sebanyak 116 DPC seIndonesia.

Konsolidasi internal oleh SBY mutlak dilakukan.

Merangkul seluruh komponen kader Partai • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

SAMBUNGAN

Faisal Basri Sebut Aksi Mafia Migas JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Minyak dan Gas atau kerap disebut Tim Antimafia Migas mengakhiri tugasnya Rabu lalu (13/ 5). Mantan ketua tim, Faisal Basri, mengingatkan upaya pemberantasan mafia migas belum usai.

Dia memberi contoh, tidak dijalankannya rekomendasi tim agar PT Pertamina dan pemerintah menghapus Premium (RON 88). “Ada yang ingin menundanya demi keuntungan,” kata Faisal.

Faisal menduga penghapusan

KPK HARUS BERBENAH.....................

• DARI HALAMAN. 1 tidak segera dilakukan, lambat laun KPK kehilangan pamor sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Tanah Air. "Saya kira KPK harus segera mawas diri, lakukan evaluasi menyeluruh mulai dari tingkat penyidik hingga level atas," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/5).

Menurut Masnur, putusan hakim praperadilan yang sudah dua kali mengabulkan gugatan penetapan tersangka KPK sebaiknya dilihat dari perspektif prasangka baik, bahwa hukum dan institusi harus dihormati.

Selain itu, Kepala Pusat Studi Asia Pacific Law Institute and Constitutional Reform (Aplicore) UII itu meminta KPK untuk menjadikan putusan praperadilan tersebut sebagai cambuk untuk berbenah. Sehingga nantinya KPK menyeret pelaku korupsi tanpa risau lagi dengan adanya gugatan praperadilan.

"Saya kira ini pelajaran penting.

Sudah dua permohonan praperadilan dikabulkan. Ini sebenarnya bagus buat KPK dalam konteks akuntabilitas penyidikan. Artinya, forum praperadilan itu bisa jadi semacam tempat KPK untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka tidak main-main karena sudah sesuai protap dan bukti yang valid," pungkasnya.

Seperti diberitakan, terbaru gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin atas penetapan

dirinya sebagai tersangka KPK dikabulkan oleh hakim PN Jakarta Selatan, Yuningtyas.

Sebelum itu, gugatan praperadilan atas penetapan tersangka juga dilayangkan oleh tersangka KPK Komjen Pol Budi Gunawan.

Hakim tunggal Sarpin mengabulkan gugatan praperadilan tersebut.

Di tempat terpisah, pakar hukum pidana Mudzakkir menilai, wajar jika Polri aktif memberantasan korupsi pasca melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia pun melihat bahwa Polri saat ini terlihat bersemangat dalam melakukan penegakan hukum.

"Nah sekarang ada greget bagi penyidik polisi, yang sebelumnya greget itu ada pada KPK," tandas Mudzakkir, Kamis (14/5).

Dia menambahkan, jika KPK selama ini aktif memberantas korupsi, maka Polri pun dapat melakukan hal yang sama sebagai lembaga penegak hukum. "Maka saat KPK down (melemah), yang dilakukan oleh polisi dapat menjadi sesuatu yang berarti," ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir Polri terlihat aktif memberantas korupsi seperti mengungkap kasus kondensat di SKK Migas. Banyak pihak menilai hal ini upaya Polri mengembalikan citra, ditambah lagi KPK saat ini sedang lemah pasca pimpinannnya menjadi pelaksana tugas (plt), meskipun saat ini sudah disahkan menjadi pimpinan tetap hingga Desember mendatang.(IN/BBS)

KALLA NGOTOT RESHUFFLE, JOKOWI PILIHEVALUASI........................................

• DARI HALAMAN. 1 Hasil sigi itu menyebutkan, menteri bidang ekonomi menduduki peringkat pertama menteri dengan kinerja buruk. Peringkat kedua diduduki menteri bidang hukum.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan Kabinet Kerja Jokowi sudah saatnya dirombak. Perombakan, kata dia, terutama harus menyasar tim ekonomi. Alasannya, menurut Sri, angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015 hanya 4,71 persen. Kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5,01 persen.

"Melihat tren penurunan seperti ini, berarti ada mismanagement. Ini harus segera dievaluasi untuk mencapai target pertumbuhan tahunan 5,7 persen," kata Enny.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, partai pengusung JokowiKalla, Hasto Kristiyanto, mendukung perlunya evaluasi kabinet.

Hasto menyoroti kinerja kesekretariatan Istana yang harus diperbaiki. Ia mencontohkan bebe-

rapa peraturan pemerintah yang tak diinformasikan dengan baik kepada presiden, dari proses penyusunan hingga aturan tersebut dikeluarkan. Instansi yang dimaksudkan oleh Hasto adalah Sekretariat Kabinet. “Yang terjadi menunjukkan ketidakcermatan,” katanya.

Jokowi mengaku belum mengambil keputusan ihwal perombakan kabinet. Sejauh ini, kata dia, baru sebatas evaluasi kinerja menteri. "Saya sudah sampaikan bolak-balik. Setiap pekerjaan, setiap yang kerja, semua menteri, kita lihat harian, mingguan, bulanan," kata Jokowi. ”Soal reshuffle, nanti kita lihat.”

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai Jusuf Kalla terlalu bersemangat melontarkan pernyataan perlunya perombakan kabinet kepada publik. Padahal, kata dia, Jokowi lebih bersikap hati-hati.

“Jangan sampai wakil presiden yang semangat, padahal reshuffle itu domain presiden," ujar Gun Gun, yang dihubungi, Rabu (6/5).

KASUS SUTAN .........................................

• DARI HALAMAN. 1 Sutan mendapat mobil Toyota Alphard bukan dari hasil pembelian sendiri. Seorang karyawan sebuah dealer mobil bersaksi, Alphard tipe G berwarna hitam milik Sutan itu dibayar oleh Direktur PT Dara Transindo Eltra, Yan Achmad Suep. PT Dara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keagenan untuk fasilitas pengeboran minyak dan gas bumi.

Terungkap pula dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang sebelumnya, Sutan menerima duit dari Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno pada 2013. Jumlahnya cukup besar, US$ 140 ribu atau sekitar Rp1,8 miliar (dengan kurs sekarang). Duit ini juga mengalir ke rekan Sutan di pimpinan Komisi Energi, sekretariat, dan 43 anggota komisi. Jatah buat seorang anggota pimpinan Rp98 juta dan anggota komisi Rp32,7 juta.

Wajar bila Sutan, lewat kuasa hukumnya, mendesak agar anggota DPR yang menerima aliran duit itu juga diusut KPK. Mereka seharusnya dijerat dengan dakwaan yang sama. Apalagi motif kejahatan ini pun terang-benderang. Kata jaksa, suap itu bertujuan mempengaruhi

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

para anggota DPR dalam pembahasan dan penetapan asumsi dasar minyak dan gas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013.

Penyidik KPK perlu mengungkap tuntas suap di sektor energi yang dikenal sebagai "lahan basah" untuk mengeruk fulus. Kasus Sutan merupakan pengembangan dari perkara Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, yang telah divonis 7 tahun penjara. Dalam kasus Rudi, peran Sutan Bhatoegana sudah mencuat, dan akhirnya politikus Partai Demokrat ini pun diseret ke pengadilan.

Kita berharap agar KPK dapat mengungkap lebih jauh kasus suap yang menjerat Sutan. Dengan pengusutan lebih jauh, maka akan terungkap siapa saja anggota DPR yang ikut menikmati duit yang mengalir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.

Dengan pengusutan ini, maka akan terungkap bahwa selain Sutan, masih ada koleganya yang juga terlibat dalam kasus suap tersebut.

Sekaligus inilah saatnya KPK mengembalikan kekuatan setelah otoritasnya tergerus akibat pertikaiannya dengan polisi. (***)

Premium sulit dilakukan lantaran banyak yang berkepentingan dengan impor komoditas tersebut.

Pemburu “uang panas”, kata dia, mudah menangguk untung lantaran skema harga bahan baku Premium tidak transparan.

Untuk menghapus Premium, kata Faisal, timnya sudah mengakomodasi pendapat Pertamina.

Bahkan tim menerima masukan dari salah seorang petinggi Pertamina bahwa penghapusan Premium bisa dilakukan dalam waktu dua bulan. Faisal memutuskan memberikan toleransi hingga enam bulan bagi Pertamina untuk mempersiapkan fasilitas produksi ataupun distribusi Pertamax atau BBM RON 92.

Menanggapi hal ini, juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan pengadaan Premium adalah mandat yang diberikan pemerintah.(INT/BBS)

DPR: Tak Ada Alasan Tes Keperawanan JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, Arzetti Bilbina Setyawan mengatakan bahwa sebenarnya sudah tak ada alasan bagi Mabes TNI atau lembaga sejenis lainnya untuk melaksanakan tes keperawanan bagi calon prajurit. Sebab Pemerintah sudah pernah sepakat untuk menghapus tes demikian.

"Sudah pernah kita bahas di rapat bersama menteri. Beliau mengatakan bahwa ini tidak ada lagi dan sepakat untuk dihapuskan," kata Arzetti, Jumat (15/5).

Kesimpulan itu diambil setelah

DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghapus aturan itu.

Pernyataannya berbeda dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya, yang mengatakan kalau tes keperawanan adalah bagian dari tes kesehatan yang harus dijalani perempuan calon prajurit.

Ditegaskan kalau tes tersebut dibutuhkan untuk mendeteksi kesehatan mental seorang perempuan sebelum menjadi tentara.

Menurutnya, tes keperawanan dipertahankan sejumlah pihak karena mempertimbangkan masukan dari warga di daerah, yang masih menganut budaya Timur yang kuat. Prinsipnya, setiap perempuan diwajibkan menjaga aurat.

Namun, menurut Arzetty, sebaiknya para pemangku kebijakan bisa memahami soal perkembangan hidup setiap perempuan.

Karena bisa saja seseorang merasa dirinya masih perawan, namun ada kejadian tak diketahuinya yang

membuat selaput keperawanan rusak.

"Logikanya kan, kita tidak tahu soal keperawanan itu, karena tidak bisa dilihat. Untuk anak yang selama ini menjaga auratnya, melihat tes itu sebagai trauma, ada rasa tidak nyaman," ujar Arzetti.

Setahu dirinya, tes keperawanan bertujuan untuk berjagajaga dan mengantisipasi apakah seseorang itu memiliki penyakit apapun, dan lingkungannya bukan lingkungan yang menganut free sex.(SP/BBS)

INPRES PEMBERANTASAN KORUPSI........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, dan seluruh Bupati/Walikota seIndonesia untuk bersama-sama melaksanakan dengan sungguhsungguh Aksi PPK Tahun 2015.

“Ini adalah wujud nyata langkah Presiden Jokowi untuk secara serius dan sungguhsungguh memerintahkan semua lembaga/instansi pemerintah untuk secara sistematis melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut bidang, tugas, dan

kewenangan masing-masing,” ujar Menteri Andrinof.

Di dalam Inpres No. 7/2015 ini, terdapat 96 butir Aksi PPK yang direncanakan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Masing-masing Aksi PPK tersebut diuraikan secara detil dan terperinci.

“Dengan Inpres ini, Presiden meminta agar masing-masing lembaga/instansi penanggung jawab dapat melaksanakan dengan baik tugas aksi yang diberikan dengan kriteria dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan,” lanjut Menteri Andrinof.

Selanjutnya, sebagaimana

diatur dalam Inpres No. 7/2015 ini, seluruh lembaga/instansi yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan masing-masing Aksi PPK diharuskan untuk mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan setiap aksi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala pada setiap periode pelaporan.

Dalam pelaksanaan Aksi PPK 2015, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas diinstruksikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK, khususnya di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L); melakukan analisis, koordinasi,

dan fasilitasi untuk mengurai masalah-masalah pelaksanaan Aksi PPK didukung oleh Kepala BPKP; dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan Aksi PPK, termasuk mempublikasikannya kepada masyarakat. Disamping itu, Menteri Dalam Negeri juga diperintahkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan Aksi PPK khususnya oleh Pemerintah Daerah.

“Untuk mewujudkan aksi ini, ada tiga lembaga yang menerima tanggung jawab besar, yaitu Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan

BPKP, untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan aksi dapat efektif dan mencapai sasaran,” ujar Menteri Andrinof.

Beliau menambahkan, “Dengan diterbitkannya Inpres ini, Pemerintah melalui berbagai lembaga/instansi baik di pusat maupun di daerah, bertekad untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah signifikan melalui cara yang sistematis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga/instansi yang ada,” kata Menteri Andrinof.(PR)

KAMI MEMAHAMI ADANYA PERUBAHAN MENDASAR........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 KPK, dianggap tidak memenuhi kualifikasi lantaran hanya berupa kopian.

Status tersangka Ilham pun otomatis gugur. Hakim Yuningtyas juga memerintahkan agar nama dan hak Ilham dipulihkan sepenuhnya.

Putusan hakim Yuningtyas itu berlandaskan putusan MK yang telah memperlebar ruang Pasal 77 Kuhap yang mengatur mengenai objek praperadilan. Penetapan tersangka kini menjadi salah satu objek yang bisa diadili di sidang

praperadilan.

Sementara itu, KPK menghormati putusan praperadilan itu sepenuhnya. Mereka mengakui kurang tanggap dalam membaca situasi, yakni praperadilan kini sudah dapat mengadili status tersangka. Imbasnya substansi penyidikan harus diungkap selengkap-lengkapnya di praperadilan, yang menjadikannya mirip seperti persidangan pokok perkara.

"Kami memahami adanya perubahan mendasar terkait putusan MK, di mana penetapan tersangka juga menjadi obyek praperadilan," ujar Plt Pimpinan KPK Johan Budi

Selasa malam.

Johan mengatakan, KPK juga menjadikan putusan MK ini sebagai pelajaran. Salah satunya, substansi perkara yang mulai dipaparkan di praperadilan. "Tentu ini pelajaran buat kami di KPK. Tapi pelajaran itu bukan berarti kami tidak memiliki alat bukti yang cukup," kata Johan.

Putusan MK yang membuat KPK kembali belajar itu bernomor 21/PUU-XII/2014 dan diketok pada Selasa (28/4) lalu. MK mengabulkan sebagian gugatan dari terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah

satunya menguji ketentuan objek praperadilan.

MK dalam putusannya menyatakan, dalam praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP, akan tetapi penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang.

“Sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan,” demikian pertimbangan putusan

MK. Kembali ke KPK yang sedang berbenah, komisi antirasuah ini pun bertekad untuk mengikuti mekanisme baru sidang praperadilan. Agar tak kalah lagi, KPK akan membeberkan bukti-bukti sejak di praperadilan.

"Sehingga putusan praperadilan hari ini tentu akan menjadi catatan penting buat KPK dalam rangka fungsi dan kewenangannya terkait praperadilan tersangka yang lain.

Ini semacam pelajaran buat KPK melakukan sidang praperadilan di mana obyek adalah penetapan tersangka," ujar Johan.(IN/BBS)

HIBAH PEMPROVSU KE POLDASU MENJURUS GRATIFIKASI..............................................................

• DARI HALAMAN. 1 ini, semestinya Poldasu mengembalikan itu. Pemberian hibah ini sangat erat kaitannya dengan conflict of interest," tegas Ketua LBH Medan Surya Adinata.

Disampaikannya, pengucuran hibah Pemprovsu kepada Poldasu tersebut mustahil bila tidak diawali dengan adanya pengajuan dari Pemprovsu. "Tidak mungkin Pemprovsu memberikan begitu saja, kalau tidak ada pengajuan. Setelah ada pengajuan itulah makanya dibahas di tim dan badan anggaran yang berkaitan," terangnya.

Selain itu, pemberian hibah ke penegak hukum dalam hal ini Poldasu, sudah menjurus ke gratifikasi. "Jika dilatarbelakangi dengan

adanya conflict of interest guna mengamankan sejumlah kasus yang ada, itu jelas sudah gratifikasi," sebut Surya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Rafdinal mengatakan, memang benar jika pemberian hibah ke instansi vertikal baik itu kepolisian maupun kejaksaan diperbolehkan.

Asal dengan catatan, pemberian hibah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang ada serta ditujukan untuk meningkatkan kinerja dari institusi penegakan hukum.

Tapi jika pemberian hibah tersebut dilandasi kepentingan atas penanganan sejumlah kasus yang ditangani, maka hal itu patut

dicurigai.

"Anggaran untuk instansi vertikal, baik kepolisian maupun kejaksaan dan lainnya itu ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun untuk instansi vertikal di daerah, itu juga bisa diberikan tapi harus sesuai peraturan yang ada. Bukan karena kepentingan lain. Harus benarbenar diperuntukkan untuk menunjang kinerja kepolisian ataupun kejaksaan," ungkapnya.

Untuk membuktikan jika pemberian hibah Pemprovsu ke Poldasu itu lepas dari deal-deal politik guna mengamankan sejumlah kasus yang ada, dia menegaskan, sebaiknya Poldasu membuktikan kinerjanya. "Kalau begitu, maka sebaiknya Poldasu meningkatkan

kinerjanya. Proses hukum atas kasus-kasus yang ditangani harus dituntaskan," sindirnya.

Rafdinal juga menyindir, meskinya Pemprovsu punya prioritas pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran. Terlebih sampai sejauh ini, Pemprovsu masih dibelit persoalan keuangan yang cukup pelik. "Kita ketahui sampai sekarang masalah keuangan Pemprovsu itu tidak baik, masih banyak utang-utang ke kabupaten/kota yang belum dibayar. Untuk itu, meskinya ada prioritas penganggaran yang lebih efektif dan efisien ketimbang memberi bantuanbantuan. Sementara kabupaten/ kota di Sumut masih butuh banyak anggaran untuk pembangunan," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, di draf APBD Perubahan Sumut 2014 didapati, judul belanja hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggaran pada APBD Perubahan 2014 sebesar Rp8.471.600.000. Sebelumnya pada APBD murni dianggarkan Rp3.050.000.000. Terjadi penambahan sebesar Rp5.421.600.000.

Hibah yang dialokasikan untuk Poldasu senilai Rp3,520 miliar terbagi dalam tiga item, antara lain untuk satu unit mobil Patwal keperluan Poldasu sebesar Rp560 juta, satu unit kendaraan operasional keperluan perwira tinggi sebesar Rp510 juta dan satu unit keperluan Kapoldasu sebesar Rp1,920 miliar.(SMG)

LIMA PRESIDEN TIGA KONFLIK.................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Lalu, santer dikabarkan SBY bakal mencalonkan diri sebagai presiden. Iklannya muncul di media massa. Hal tersebut membuatnya dikucilkan di kabinet. Pada sebuah rapat di Istana Negara, Mega bertanya tentang ada tidaknya menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak ada yang menjawab.

Jelang penutupan pendaftaran calon presiden, Megawati mendapat informasi SBY maju sebagai

calon presiden pada Pemilu 2014.

Hal itu dinilai memicu kekecewaan putri Presiden pertama RI tersebut. Setelah itu, Megawati enggan menjabat tangan SBY. Menemuinya pun tidak, seperti tidak hadir pada Kongres Partai Demokrat pimpinan SBY. Kedua, konflik politik antara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Megawati yang kala itu menjabat wakil presiden. Saat itu, hubungan Gus Dur dengan lembaga legislatif tidak baik. Hal itu berujung pada

pemakzulan Guru Bangsa tersebut dari kursi presiden pada 2001.

Imbasnya, Gus Dur juga marah kepada Megawati. Sebab ketika Gus Dur lengser, maka secara otomatis ibu dari Puan Maharani tersebut diangkat jadi presiden.

Konflik keduanya terus berlanjut beberapa tahun kemudian.

Pada 2002 bertindak sebagai presiden, Megawati menghadiri Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Gus Dur hadir dan keduanya

bertemu.

Namun ketika bersalaman, Mega justru melewati Gus Dur. Setelah itu, pria berkacamata tersebut meninggalkan acara.

Lalu konflik juga terjadi antara Presiden kedua RI Soeharto dengan Presiden ketiga RI BJ Habibie. Pada Mei 1998, Soeharto berniat mundur dari jabatannya sebagai presiden karena desakan politik. Niat itu diutarakan kepada Habibie yang saat itu menjabat wakil presiden.

Soeharto mengajak Habibie ikut

mundur. Namun, pria berjuluk Bapak Teknologi tersebut menolak.

Kontan, Soeharto terdiam.

Sebab, jika ayah Tommy Soeharto itu mundur, maka Habibie secara otomatis diangkat jadi presiden.

Sejak kejadian itu, sang Jenderal Murah Senyum tak lagi menyapa Habibie. Ketika berpapasan, Soeharto tidak menoleh Habibie.

Bahkan ketika sakit dan pada detikdetik meninggal, Habibie tidak diperbolehkan membesuk Soeharto.(IN/BBS)

DEMOKRAT ADA DI TITIK KRUSIAL........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Demokrat menjadi pekerjaan utama.

Apalagi, sebagian kader Demokrat yang menjadi korban Plt berencana melakukan gugatan atas keabasahan Kongres IV Partai Demokrat. Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Dadik Risdariyanto mencatat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan Kongres Partai Demokrat.

"Di dalam tata Tertib Kongres disebutkan yang berhak dipilih sebagai Ketua Umum itu mereka yang memiliki hak memilih yaitu Ketua Umum

DPP, Ketua DPD dan Ketua DPC. Padahal di AD/ART semua kader berhak dipilih menjadi Ketua Umum," kata Dadik saat dihubungi, Rabu (13/5) malam.

Selain itu, Dadik juga menuturkan keterlibatan para Plt dalam Kongres IV Partai Demokrat Surabaya juga dianggap melanggar AD/ART. Menurut dia, dalam AD/ART Partai Demokrat tugas Plt hanya satu yakni mempersiapkan musyawarah daerah (Musda) untuk mencari Ketua Umum definitiif. "Yang ikut kongres itu ya ketua definitif," tegas Dadik.

Selain persoalan legalitas Kongres yang besar kemung-

kinan akan diuji dalam ranah hukum, figuritas SBY yang menjadi sosok sentral di Partai Demokrat ini tak ubahnya seperti pisau bermata dua. Satu sisi SBY memang memiliki pamor yang besar di internal partai. Namun di sisi lain, kharisma SBY tentu tidaklah abadi.

Peneliti CSIS J Kristiadi memberi catatan penting atas terplihnya SBY. Menurut dia, bila partai berbasis pada kharisma seorang tokoh tentu akan memiliki batas waktunya.

"Kharisma seorang tokoh itu tidak abadi," catat Kristiadi dalam perbincangan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu.

Kendati ada wacana dihapusnya Ketua Harian Partai Demokrat, sosok ketua umum tentu menjadi figur sentral bagi sebuah partai politik. Posisi SBY sebagai ketua umum tentu memiliki tantangan tersendiri.

Masalah teknis komunikasi antara pimpinan partai di level cabang atau daerah dengan ketua umum menjadi hal signifikan dalam melakukan konsolidasi organisasi. Pertanyaannya apakah SBY dapat diakses dengan mudah oleh kader-kader dari daerah?

Salah satu kritik dan catatan kritis dari sejumlah kader di internal Partai Demokrat soal nepotisme dalam pengelolaan

partai juga harus menjadi catatan penting bagi seluruh kader partai ini. Sistem meritokrasi semestinya menjadi pijakan penempatan kader dalam pos baik di partai maupun di jabatan legislatif maupun eksekutif.

Terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi di saat bersamaan menjadikan partai ini di titik krusial. Fakta terdapat gugatan dari internal kader tentu harus menjadi catatan penting bagi petinggi partai ini. Selain juga, membumikan SBY di tengah-tengah kader juga menjadi pekerjaan yang harus segera dilakukan.(IN/BBS)

Penerbit: PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina :Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; W akilPimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur:Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; W artaw an : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belaw an); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha :Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank:BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; TarifIklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

KORUPSI

NASIONAL

Mantan GM PT Merpati Ditangkap JAKARTA- Kejaksaan Agung akhirnya menangkap mantan General Manager Aircraft Procurement Division PT Merpati Nusantara (MNA), Tony Sudjiarto.

Diketahui, Tony merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan penyewaan pesawat Boeing 737 seri 400 dan seri 500 oleh Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC, USA kepada PT Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) tahun 2007.

Nama Tony telah masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. Buronan itu dibekuk di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat pada Rabu (13/5) pagi.

"Tim intel (intelijen) Kejagung berhasil menangkap DPO (buron) Kejari Jakarta Pusat atas nama Tony Sudjiarto," tutur Kepala Pu-

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim) di gedung Breskrim Polri, Jumat (15/ 5). Ahmad Heryawan diperiksa sebagai saksi selama 15 jam terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau Stadion Gedebage di Bandung, Jawa Barat yang menelan biaya sebesar Rp 545 miliar.

Kasus Korupsi, Gubernur Jawa Barat Diperiksa JAKARTA - Kasus korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, Jawa Barat (Jabar), kian melebar.

Kini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, diperiksa Badan Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim).

Dalam kasus ini Bareskrim Polri menetapkan satu orang tersangka, yakni Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Yayat A Sudrajat yang dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Rencana ada empat saksi diperiksa untuk hari ini, termasuk Gubernur Jabar yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yayat A Sudrajat," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Agus Rianto di jakarta, Jumat (15/5).

Gubernur Jabar tiba di Bareskrim sekitar pukul 06.00 WIB atau tiga jam lebih awal sebelum pemeriksaan dilakukan yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Sesampai di gedung Bareskrim, sang Gubernur langsung masuk ruangan yang tujuannya untuk menghindari pertanyaan wartawan.

Brigjen Agus melanjutkan pe-

nyidik Bareskrim telah menyita 300 dokumen dari Kantor Distarcip Kota Bandung, Jawa Barat saat penggeledahan pada Selasa 28 April lalu. Polisi juga telah menggeledah PT Adhi Karya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu 13 Mei lalu.

Juga PT. Adhi Karya digeledah atas keterlibatan sebagai salah satu pelaksana pembangunan Stadion Gedebage.

Penggeledahan di PT Adhi Karya dilakukan setelah penyidik sebelumnya menggeledah Kantor PT Adhi Karya Divisi Konstruksi I Wilayah Jawa Barat dan Banten di Jalan Cilaki Nomor 57, Kota Bandung, Rabu 29 April 2015,

sambungnya.

Dugaan korupsi ini melibatkan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, PT Penta Rekayasa (Konsultan Perencana), PT Adhi Karya (kontraktor pelaksana pekerjaan), PT Indah Karya (Konsultan Manajemen Kontruksi) dengan nilai proyek Rp 545,53 miliar. Pembangunan stadion tersebut mengalami penurunan yang bervariasi antara 45 cm hingga 75 cm. Hal itu mengakibatkan keretakan di hampir seluruh bangunan stadion.

Hal itu didga terjadi karena adanya penyimpangan dalam pembangunan proyek, dimulai pada tahap perencanaan sampai

tahap penerimaan hasil pekerjaan yang diduga merugikan negara.

Sementara untuk total kerugian negara sedang diproses penghitungan keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat.

Stadion Gelora Bandung Lautan Api terletak di Desa Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Stadion itu berada di antara ruas Jalan Tol Cileunyi-Padalarang KM 151 dan Jalan By Pass Soekarno-Hatta, Bandung. Soft launching stadion semula direncanakan digelar 31 Desember 2012. Namun diundur menjadi 10 Mei 2013 karena kondisi stadion yang belum rampung.(ENDY)

Suap Bupati, Bos Property Sentul City Dituntut 6,5 Tahun Bui JAKARTA - Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, bos property PT Bukit Jonggol Asri (BJA) dituntut hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsidair 5 bulan kurungan. Komisaris Utama Sentul City ini, terbukti menyuap Rachmat Yasin saat menjabat bupati Bogor.

"Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan terdakwa Kwee terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Surya Nelli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/5).

Dalam amar tuntutan Jaksa, kasus suap bermula 7 Mei 2015, FX Yohan Yap ditangkap KPK, setelah menyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin Rp4,5 miliar.

Penyuapan terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754,85 hektar atas nama PT BJA. Terdakwa Swie Teng menyuap Bupati Bogor agar me-

nerbitkan surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan atas nama PT BJA ke Menteri Kehutanan. Surat itu diperlukan Swie Teng, karena PT BJA ingin menjalankan rencana pengembangan kota mandiri. Rekomendasi itu akhirnya diterbitkan, surat Nomor: 522/624/ tanggal 29 April 2014 perihal rekomendasi tukar menukar kawasan hutan.

Dana yang diberikan Bupati dari pencairan deposito PT Brilliant Perdana Sakti (BPS) di Bank Victoria. Uang itu diberikan Swie Teng kepada Yohan. Tahu Yohan ditangkap KPK, terdakwa merintahkan Teteung Rosita, Roselly Tjung alias Sherley Tjung, Dian Purwheny, Tina S Sugiro memindahkan dokumen-dokumen PT BJA ke sejumlah tempat agar tidak disita KPK. Juga memerintahkan Dian minta uang ke Sherley untuk beli beberapa handphone smartfren lalu dibagikan kepada para karyawannya, agar komunikasi mereka tidak disadap

KPK. HP juga dibagikan kepada pengacara Swie Teng, Dodi Abdul Kadir dan Tantawi Jauhari Nasution.

Pada 11 Mei 2014, di ruang galeri rumah Swie Teng digelar pertemuan dengan Tantawi, Sherley, Tina, Dian, Lusiana Herdin, Komisaris PT Brilliant Perdana Sakti (BPS) Ko Yohanes Heriko, Direktur PT BPS Suwito, dan penerima kuasa PT BPS, Elfi Darlis. Swie Teng memerintahkan Tantawi menyuruh istri Yohan, juga Direktur PT Multihouse Indonesia, Jo Shien Ni alias Nini menyepakati PPJB tanah senilai Rp4 miliar antara PT BPS dan PT Multihouse. Pasalnya, uang yang diberikan Yohan kepada Rachmat bersumber dari Swie Teng, yang ditransfer PT BPS ke PT Multihouse.

"Seolah-olah uang itu transaksi bisnis jual beli dan tidak ada hubungannya dengan pemberian suap kepada Bupati Rachmat Yasin. Tantawi berkata Hal ini baik

untuk kedua belah pihak, pihak atas dan pihak Multihouse juga aman.

Namun, Nini menolaknya," ujar Jaksa Nelli.

Terkait pemanggilan saksi penyidikan perkara Yohan, Swie Teng memerintahkan anak buahnya, Sherley dan Dian menemui Suryani Zaini di lantai 7 Menara Kuningan Jakarta. Suryani diketahui sebagai Wakil Presiden Komisaris SCTV sekaligus berprofesi advokat. Dalam pertemuan itu, Dian dan Sherley diberikan arahan agar tidak menyebut keterlibatan Swie Teng, saat mereka diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara Yohan di KPK. Dian dan Sherley juga diminta Swie Teng dan Suryani memberikan keterangan PT BPS milik adik Swie Teng, Haryadi Kumala alias Asie.

Bahkan, pengeluaran uang Rp4 miliar dari PT BPS kepada PT Multihouse yang diberikan Yohan kepada Rachmat. Dian dan Sherley diminta menerangkan penge-

luaran uang atas sepengetahuan dan persetujuan Asie. Padahal, sebenarnya PT BPS milik Swie Teng, dimana pengeluaran uang atas sepengetahuan dan sepersetujuan Swie Teng.

Pada 1 Juni 2014, Swie Teng kembali mengadakan pertemuan di Kantor pengacara dengan Suwito, Tina, dan Lusiana. Swie Teng memerintahkan Suwito agar saat diperiksa KPK, tidak melibatkan nama Swie Teng, melainkan nama Asie. Swie Teng melanjutkan pertemuan dengan Suwito, Lusiana, Sherley, Dian, dan Suryani di Gedung Istana Kana, Menteng, Jakarta Pusat, dengan membuat simulasi pemeriksaan dan jawaban dari pertanyaan yang mungkin akan diajukan penyidik KPK. Menanggapi tuntutan Jaksa, terdakwa Swie Teng akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) dan tidak mau komentar sol tuntutannya selama 6,5 tahun penjara.

(ENDY)

sat Penerangan Hukum Kejagung Tony F Spontana di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, sore tadi.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA)I Nomor 414 K/ Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014, Tony dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan penyewaan pesawat Boeing 737 seri 400 dan seri 500 oleh Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC, USA kepada PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) tahun 2007.

Atas perbuatannya, Tony dipidana kurungan penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 subsider enam bulan kurungan. Rencananya,Tony bakal digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang untuk menjalani masa hukumannya.(IN)

Novel Baswedan Gugat Polri Rp 1 Miliar JAKARTA - Novel Bawesdan, penyidik KPK akhirnya menenuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/ 5), setelah mencabut gugatan pertama yang diajukan pada Senin (4/ 5). Permohonan praperadilan dengan Nomor Register Perkara 37/ pid.prap/2015 PN Jaksel ini meminta agar menyatakan tidak sah penangkapan dan penahanan atas Novel Badwedan. Selain itu Novel juga meminta agar termohon mengaudit kinerja penyidik dalam penahanannya.

"Rencananya sidang praperadilan akan digelar tanggal 25 Mei mendatang. Tujuan gugatan praperadilan ini karena tindakan penangkapan dan penahanan oleh penyidik Bareskrim Polri yang dinilai janggal dan tidak bertujuan untuk menegakkan hukum.," papar pengacara Novel, Muji Kartika Rahayu usai mendaftarkan gugatan praperadilan.

Dalam permohonan praperadilan ini, Novel mempersoalkan penyitaan dan penggeledahan oleh penyidik Bareskrim Polri yang dinilainya tidak sesuai prosedur sehingga sedikitnya telah melanggar empat pasal dalam KUHAP tentang izin dan pembuatan BAP serta tujuh pasal dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Perkara Tindak Pidana di Kepolisian. Pasal yang dilanggar antara lain Pasal 33 dan 34 KUHAP tentang Penggeledahan, Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 1 KUHAP tentang Penyitaan.

Juga menyoroti tentang tidak adanya izin resmi dari pengadilan negeri setempat terkait penyitaan dari rumah Novel, serta tidak adanya Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani penyidik. Bahlan Novel menganggap 25 barang yang disita oleh penyidik Bareskrim tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan pada Novel. Barang-barang tersebut antara lain fotokopi kartu keluarga (KK), berkas fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB), fotokopi pernyataan lunas kredit perumahan rakyat (KPR), fotokopi sertifikat tanah, fotokopi surat nikah, dan sebagainya.

Dijelaskan dalam gugatan praperadilan juga meminta ganti kerugian sebesar Rp 1 miliar atas tindakan penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri di kediamannya pada 1 Mei 2015. Dana tersebut

nantinya akan digunakan untuk kampanye dan pendidikan antikorupsi di lima kota di Indonesia. "Kita minta Rp 1 miliar untuk kampanye antikorupsi di beberapa daerah, misalnya di Bengkulu dan Makassar," sambungnya, Pendidikan antikorupsi yang didanai Polri itu, lanjut dia, akan berjalan di lima kota di luar Jawa.

Kegiatan itu nantinya dalam pengawasan penuh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perincian kegiatan dan kampanye antikorupsi yang direncanakan adalah kampanye bertema pemberantasan korupsi pada isu 'illegal logging', judi, dan narkotika di Provinsi Bengkulu (Kota Bengkulu); pemberantasan korupsi pada isu pelayanan publik dan sektor swasta di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kota Makassar); pemberantasan korupsi pada isu perdagangan dan penyelundupan manusia di Provinsi NTT(Kota Kupang).

Selanjutnya, kampanye pemberantasan korupsi pada isu sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah (Kota Kotawaringin Barat); pemberantasan korupsi pada isu antisuap dan anti politik uang di Provinsi Papua dan Papua Barat (Kota Jayapura).

Proses hukum terhadap Novel dimulai sejak Jumat (1/5) pagi yaitu sekitar pukul 00.30 WIB Novel dijemput paksa oleh penyidik Bareskrim Polri untuk dibawa ke Bareskrim. Novel diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat 2 KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu tanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto.

Novel Baswedan dituduh pernah melakukan penembakan yang menyebabkan tewasnya Mulyadi Jawani pada 2004. Pada Februari 2004, Polres Bengkulu menangkap enam pencuri sarang walet, setelah dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di pantai, keenamnya ditembak sehingga satu orang yaitu Mulyadi Jawani, tewas. Novel yang saat itu berpangkat Inspektur Satu (Iptu) dan menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu dianggap melakukan langsung penembakan tersebut.(ENDY)

EKSEPSI DITOLAK

Ditahan Seminggu, Jero Wacik Ngeluh Penyakitnya Kambuh JAKARTA - Bukan Jero Wacik jika tak mengeluh. Saat mau ditahan KPK, bekas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) mengeluh kenapa harus ditahan.

Bahlan merengek minta tolong Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla sampai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penahanan terhadap dirinya sebagai bentuk ketidak adilan.

Seminggu berada di ruang tahanan Pomdam Jaya Guntur cabang KPK Jakarta tepatnya Selasa (5/5), kembali Politisi Partai Demokrat mengeluh.

Tekanan darahnya naik.

Kolestrolnya meninggi. Juga gulanya meningkat."Saya memang sakit. Kesehatan saya berangsur-angsur menurun sejak

ditahan KPK. Tekanan darah saya ikut tinggi, kolesterol juga tinggi dan gula ikutan naik. Ini persoalan, agak mengkhawatirkan," keluh Jero Waciik usai menjalani pemeriksaan perdana pasca penanahannya di gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/5) Pria kelahiran Singaraja Bali, 24 April 1949 mengaku sakit yang dideritanya sejak lama.

Namun, sakit itu tidak pernah dirasakan selama menjadi pejabat negara. Selama menjalankan tugas negara selama 10 tahun saat pemerintahan SBY, Jero wacik mengklaim tak pernah merasakan sakit. Dia memilih mengutamakan tugas dari negara, ketimbang memikirkan sakit yang dideritanya. "Namun saat ini sudah tidak bisa ditahan lagi penyakitnya. Kemarin ditahan-tahan selama tugas tidak

terasa, sekarang mulai terasa," komentarnya polos.

Dilanjutkan, masalah kesehatannya yang terus menurun sudah dilaporkan ke penyidik, nampaknya tidak dihiraukan karena masih tetap ditahan. "Juga tetap menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan tadi soal pendapatan resmi dari gaji selama menjadi menteri. Saya bilang Rp19,5 juta. Penyidik tanya apakah semua menteri gajinya segitu? Saya bilang iya," jawabnya.

Penyidik, lanjut dia, juga mengorek apakah dirinya sempat menerima kenaikan gaji selama menjadi Menbudpar dan Menteri ESDM."Saya jawab apa adanya bahwa saya tak pernah mendapatkan kenaikan selama menjadi menteri," ungkap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Selain itu penyidik kembali mengorek keterangannya soal dana operasional menteri (DOM).

Jero Wacik berdalih, DOM di Kemenbudpar dan Kemen ESDM sesuai anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). "DOM di Kementrian Budpar sesuai aturan, ada di APBN, ada aturannya, dan saya tidak pernah melanggar aturan," bantahnya Padahal, penyidik mengantongi bukti jika ada pelanggaran dalam penggelolaan DOM. DOM di Kemenbudpar dan Kemen ESDM membengkak dari APBN. Sumbernya berasal dari uang hasil ‘sunatan’ sejumlah proyek yang dikerjakan Kementerian. Duit DOM kemudian disebut dialirkan ke sejumlah pihak. Salah satunya, mantan Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik mantan Presiden SBY, Daniel Sparingga.

Daniel diduga kecipratan dana dari DOM tersebut. Sebagai duit DOM juga diduga mengalir ke anak Jero dan istrinya, Trisnawati.

Dugaan ini ditemukan penyidik dalam pengembangan kasus Waryono Karno. Dari situ, penyidik kemudian menetapkan Jero sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM saat menjabat sebagai menteri periode 2011-2013 pada 3 September 2014 lalu.

Tindakan ia lakukan diduga lantaran DOM di Kementerian ESDM lebih kecil dari pada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) tempat ia pernah bertugas. Jero kemudian dijerat pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20

tahun 2001 jo pasal 421 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Disinggung masalah itu, Jero Wacik tetap mengelak. "Sudah ya kondisi kesehatan saya tidak fit hari ini," jawabnya singkat sambil pergi menuju mobil tahanan.

Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kembudpar dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011. Jero diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika dia menjabat sebagai Menteri. Akibat perbuatannya tersebut, diduga negara mengalami kerugian hingga sekitar Rp7 miliar. Dalam

kasus ini, Jero Wacik dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Jero ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri ESDM. Jero diduga mengantongi uang sebesar Rp9,9 miliar yang dikumpulkan saat menjabat Menteri ESDM dalam kurun waktu 2011-2013. Dalam kasus ini, Jero Wacik disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHPidana.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

KORUPSI

SUMUT ACEH

Kejari Singkil Dituding Petieskan Kasus Pengadaan Buku TA 2012 SUBULUSSALAM- Kasus pengadaan buku sebesar Rp1 miliar tahun 2012 Dinas Pendidikan kota Subulussam sampai saat ini masih mengendap di Kejakasaan Negeri Singkil. Padahal beberapa orang pegawai Dinas Pendidikan telah diperiksa pihak Kejari.

Ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya terkait kasus itu,Rabu (13/5), Kasi Pidsus Kejari Singkil, Zulham,SH mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP."Para saksi sudah dimintai keterangannya tinggal menunggu hasil audit dari BPKP", katanya.

Kalau pun sampai saat ini kasus tersebut belum selesai, dikarenakan belum turunnya hasil audit dari BPKP. Kendati demikian, pihak Kejari telah menyurati BPKP. Kami ber-

harap masyarakat jangan langsung menduga bahwa kasus pengadaan buku ini diendapkan, kata Zulham.

Sementara, Panitia Pelaksana Teknis Kerja (PPTK) Dinas Pendidikan berinisial M mengaku telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan tidak ada penyimpangan.

Kesalahannya hanya pada jumlah buku pada tiap sekolah berbeda. Misalnya, pada satu sekolah jumlah bukunya lebih banyak sementara di sekolah lainnya lebih sedikit, terangnya.

Belum adanya putusan dari Kejari namun dibeberapa media saya sudah dikatakan sebagai tersangka padahal prosesnya masih berjalan, kata M dengan nada keberatan saat dikonfirmai kemarin diruang kerjanya BPBD Subulus-

salam.

Saya hanya PPTK dan saya masih punya pimpinan, mengapa saya yang selalu dikejar terkait kasus itu? tanyanya.

Kalaupun saya dituding terlibat, saya akan membuka semua siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, tegasnya.

Menanggapi kasus ini salah seorang tokoh masyarakat Kota Subulussalam menilai aparat penegak hukum tidak serius menangani kasus pengadaan buku ini. Alasannya, sudah 3 tahun kasus ini belum juga terungkap.

Menurutnya, alasan belum turunnya hasil audit BPKP hanya untuk mengulur waktu dengan demikian kasus ini hilang tanpa bekas.Dia berharap pihak Kejari konsekuen dengan janjinya untuk mengungkap kasus ini.(KARTOLIN)

Kantor BPN Nisel Terbitkan 2.000 Lembar Sertifikat Tanah TELUKDALAM- Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menerbitkan lebih 2.000 (dua ribu) lembar Sertifikat tanah sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 ini. Demikian disampaikan oleh Kepala BPN Nisel, Torang Bintang,S.IP,MM, belum lama ini.

Kepala Kantor BPN Nisel menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan sertifikat tanah dengan cara massal pada tahun 2012 sebanyak 761 lembar, Tahun 2013 sebanyak 544 lembar, dan tahun 2014 sebanyak 414 lembar.

Kemudian sertifikat tanah yang telah terbit dengan pengurusan secara rutin pada tahun 2012 sebanyak 138 lembar, tahun

2013 sebanyak 74 lembar, tahun 2014 sebanyak 137 lembar dan tahun 2015 sebanyak 20 lembar, sehingga jumlah keseluruhannya 2088 lembar, katanya.

Menurut Torang Bintang sebagai Kepala BPN Nisel masih minimnya masyarakat yang mengurus sertifikat tanahnya yang disebabkan beberapa faktor.

Seperti antara lain, masih banyak tanah yang ditingggalkan karena pemiliknya pergi merantau, dan tidak mempunyai surat-surat kepemilikan tanah yang ditinggalkan oleh orangtua mereka, misalnya surat pembagian tanah warisan atau tidak memiliki surat-surat pembelian, serta rata-rata tanah di wilayah Nisel ini berstatus tanah adat.

Pihak BPN Nisel sangat meng-

harapkan dukungan dan peranan para Kepala Desa untuk memberi himbauan kepada warganya agar mengurus sertifikat tanahnya di Kantor BPN Nisel, harap Torang Bintang yang tergolong usianya tua itu namun semangat yang masih tinggi.

Dikatakannya dalam waktu dekat akan diadakannya sosialisasi tetang Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nisel.

“IP4T ini sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat, pemerintah, lembaga hukum/sosial yang telah menggunakan tanah sebagai kawasan hutan sehingga dapat terlepas dari kawasan hutan lindung,” imbuh Bintang yang bernada datar itu. (NET)

Pembocor Soal UN Dipidanakan MEDAN- Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara Mayjen Simanungkalit, menyatakan pembocor soal dan kunci jawaban Ujian Nasional (UN) dapat dijerat pidana informasi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara.

“Menurut UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pembocor informasi yang dikecualikan atau rahasia negara dapat dipidana dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 juta,” kata Mayjen Simanungkalit di Medan, Kamis (14/5).

Dia menyebutkan, soal UN termasuk katagori informasi yang dikecualikan atau rahasia negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf (j) UU KIP, yakni informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

“Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbun) No 5 tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 Pasal 18, jelas menyebutkan, orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan UN wajib menjaga kejujuran,

kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan UN,” tegasnya.Dalam Pasal 27 Permendikbud itu, juga djelaskan pelanggaran terhadap kerahasian dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karenanya, kata Mayjen Simanungkalit, KIP Sumut mendukung penuh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), yang cepat melaporkan dugaan bocornya soal UN tingkat SMP di Medan ke Poldasu.

"Kita yakin aparat penegak hukum di Poldasu tidak akan ragu menggunakan pasal pidana dalam UU KIP itu. Karena hukuman maksimal perlu diterapkan agar dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya," ucapnya.

Pasal 54 ayat (1) UU KIP, katanya, mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang membocorkan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara, dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 juta.

Selain dijerat pidana informasi dengan hukuman dua tahun

penjara, pembocor soal UN juga dapat dijerat Pasal 322 ayat (1) KUHP tentang pidana membuka rahasia. Cuma sanksinya sangat ringan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Mayjen Simanungkalit menjelaskan, mengungkap dalang pembocor soal UN tidak akan sulit. Karena sindikat itu pasti meninggalkan jejak dan pasti tidak ada kejahatan yang sempurna.

“Kita tahu soal UN sudah dilengkapi dengan kode-kode rahasia, yang tujuannya untuk mengantisipasi kebocoran. Maka saat terjadi kebocoran, tentulah mudah melacaknya dengan kode tersebut”, katanya.

Mengacu pada laporan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut, polisi dapat melacaknya dengan mencatat nama sekolahnya dan melihat kode soal yang diduga dibocorkan. Dari kode tersebut akan diketahui dari mana asal percetakan yang mencetak soal itu. "Tidak ada kejahatan yang sempurna, setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak," ujarnya.(BSC)

Jembatan lae ndalit menuju Subulussalam kecamatan Simpang Kiri putus total sejak tahun 2010 sampai saat ini belum ada tanda tanda untuk dibangun sehingga terpaksa mengalihkannya.

AKIBAT PENGERUKAN BAHAN GALIAN C

Jembatan Lae Batang Ndalit Subulussalam Putus SUBULUSSALAM - Hanyutnya Jembatan Lae (sungai) Batang Ndalit Kampong Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam pada tahun 2010 mengakibatkan terputusnya akses jalan ke Subulussalam sehingga warga tidak bisa menyeberang menuju kota Subulussalam. Akibatnya, warga pun tak bisa menjual hasil pertanian dari

kampong itu. Hal itu diungkapkan Amran,salah seorang warga Kampong Pegayo, Rabu pekanlalu.

Jembatan yang dibangun dari anggaran PNPM pada tahun 2006 ini hanyut diterjang banjir pada tahun 2010 sehingga aktifitas warga pun jadi terkendala.Dengan adanya jembatan tersebut, warga bisa menempuh perjalanan 1,5 Km,

namun karena jembatan terputus akhrnya warga mengambil jalan lain yang lebih jauh sepanjang 8 Km menuju Kota Subullusalam, keluh Amran.

Menurut Amran, rusaknya jembatan Lae Batang Ndalit disebabkan pengerukan pasir dan bahan galian C dibawah jembatan sehingga mengakibatkan terjadinya longsor.

Warga berharap pemerintah Kota bisa memperhatikan nasib warga dan memperbaiki jembatan tersebut karena warga Kampong Pegayo sangat bergantung pada jembatan itu. Selain itu, warga juga meminta pemerintah kota untuk meninjau kembalin izin pengerukan pasir dan batu tepatnya di Kampong Pegayo, tegasnya.(KARTOLIN)

Korup Alat Ukur Udara, Kepala BLH Langkat Diadili MEDAN- Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Langkat, Hermita Sembiring duduk jadi pesakitan karena diduga korpsi. Dia diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (12/5).

Sesuai dakwaan jaksa, Hermita disebut melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada pengadaan alat ukur udara.

Terdakwa telah melanggar

Pasal 2 subs Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Terdakwa Kepala BLH Langkat menjabat sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan alat ukur udara senilai Rp

1,1 miliar. Penyidik menemukan adanya dugaan mark up pada proyek itu dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 819 juta," kata jaksa Kejari Stabat itu.

Disebutkan, rincian kerugian negara itu didapat dari tahun anggaran 2011 senilai Rp 286 juta dan tahun 2012 senilai Rp 533 juta.

"JPU dari Kejari Stabat sudah terlebih dahulu menyidangan 11

PNS dan 2 rekanan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat, di Pengadilan Tipikor yang terlibat melakukan tindak pidanakorupsi pada pengadaan alat ukur udara.

Keseluruhan terdakwa berstatus tahanan kota.," tambah jaksa, disambut hakim dengan menegskan sidang ditunda hingga pekan mendatang guna mendengar pembelaan terdakwa.(MOC)

Kabupaten Karo Anggarkan Rp70 M Bangun Infrastruktur TANAH KARO- Mendongkrak kemajuan infrastruktur di 17 kecamatan di Kabupaten Karo, Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum pada 2015 menganggarkan dana berkisar Rp 70 miliar untuk fokus tiga program pekerjaan.

Dana ini direncanakan terbagi dalam tiga proyek pekerjaan yakni, pengairan, bina marga dan cipta karya. Ketiga kegiatan fokus kerja masing masing memiliki pagu anggaran disesuaikan dengan kebutuhan nilai pekerjaan yang akan dilakukan.

Rincian penggunaan dana yakni, untuk pengairan senilai Rp18 miliar, bina marga Rp37 miliar, cipta karya Rp22 miliar, ungkap

Kadis PU Kabupaten Karo, Ir Paten Purba saat di jumpai Analisa di kantornya Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Selasa (12/5).

Kadis PU mengatakan, dana yang bakal dikerjakannya sekilas cukup signifikan namun itu belum bisa mengakses kebutuhan pembangunan di desa-desa pada 17 kecamatan di Karo.

Karenanya, pembangunan dilakukan PU bersifat prioritas, untuk prasarana umum seperti irigasi, jalan belum bisa dikerjakan tahun ini.

Sesuai pagu anggaran pekerjaan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Mengenai drainase bermasalah, seperti di Lembah

Katisan Kecamatan Berastagi sepanjang kurang lebih 150 meter, PU merencanakan akan dikerjakan tahun ini.

Sesuai hasil survey Bupati Terkelin Brahmana, Camat Berastagi, Mirton Kataren dan PU yang melakukan peninjauan ke lokasi, rencana pekerjaan akan dilakukan, jika tidak meleset perhitungan anggaran. Disposisi kegiatan pertengahan atau penghujung bulan ini telah berjalan, kata Paten Purba.

Diharapkan masyarakat bisa kerjasama dengan Pemkab dalam mengawasi pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

Untuk pembangunan di daerah

relokasi, PU telah mengusulkan ke Kementrian Pekerjaan Umum, agar bisa membantu dalam segi pendanaan. Direncanakan pada 12 Mei proposal permohonan pembangunan infrastruktur akan dikirimkan ke pemerintah pusat, katanya Saat ini, program paling penting yang sudah dikerjakan PU melalui balai besar dalam menangani drainase untuk jalur lahar dingin di Desa Sukatendel Kecamatan Tiganderket.

Selanjutnya menyusul Kecamatan Simpang Empat, Payung perbatasan lokasi Titi Sikambing, Desa Mardinding dan lokasi lainnya, katanya.(NET)

Kejatisu Bungkam Korupsi Pelindo Belawan Rp 20 M BELAWAN- Dugaan korupsi proyek pengadaaan perbekalan di Pelindo I Cabang Belawan diduga melibatkan mantan General Manager, Ir Syahputera Sembiring, sampai kini dibungkam pihak Kejaksaan Tinggi Sumut melalui Kejari Belawan. Sementara akibat dugaan korupsi sebesar Rp 20 miliar itu, lima pejabat kepala bidang/ kabid Pelindo Belawan sempat diskorsing dan bahkan ada yang digantikan.

"Lima pejabat kepala Bidang

sempat diskorsing yakni dirumahkan. Tapi kasusnya sampai kini mangkrak di Kejati Sumut," kata SM, syaf Pelindo Cabang Belawan, Selasa (12/5).

Disebutkan staf yang minta nama diinisialkan demi keselamatan kerja dan jiwa tersebut, kasus ini mencuat sejak setahun lalu.

"Sudah setahun ditangani Kejatisu. Bahkan GM Pelindo Belawan Pak Putra (Syahputra Sembiring) sudah berapa kali diperiksa jaksa hingga ke Kejagung. Tapi tak

jelas hasil penyidikannya. Sudah ada tersangka, dan tak tahu juga siapa tersangka kasus proyek perbekalan itu," pungkasnya, seraya mengatakan GM PT Pelindo Belawan bahkan kini sudah diganti dengan Sahat Tambunan.

GM Pelindo Belawan, Sahat Tambunan yang dicoba dikonfirmasi apakah tersangka yang dimaksud adalah dirinya, sampai Selasa petang belum bersedia bertemu wartawan. Staf di depan ruang kerjanya mengatakan kalau Syahputra

justru sedang ada urusan di Jakarta. "Bos ke Jakarta," ucap staf, singkat.

Sementara Kajatisu, HM Yusni SH MH juga tak pernah bersedia dikonfirmasi langsung oleh wartawan. Dia mendelegasikan semua persoalan menyangkut pemberitaan media pada Kasi Penkum.Humas, Chandra Purnama Pasaribu. Sedangkan Chandra belakangan ini jarang berada di ruang kerja dan telepon selularnya juga tak aktif.(MS-12)

Institut Teknologi Medan (ITM), Ir.Hermansyah Alam.MT.MM mengatakan, terkait adanya perubahan pola UN menurutnya sah-sah saja. Yang penting tidak mengganggu psikologi siswa.

Seharusnya pemerintah mengacu pada kebijakan yang lama bukan malah merubahnya.

Kalaupun ada kelemahan pada UN tahun lalu seharusnya pemerintah mencari tahu kelemahannya dan memperbaikinya.

Sistem UN yang diterapkan pemerintah dengan menggunakan komputerisasi menurutnya baik. Namun apakah pemerintah sudah siap dengan kendalanya?

Misalnya, masalah listrik dan jaringan. Apakah pemerintah sudah siap mengantisipasi kendala ini...? tanya Herman.

Menurutnya, merubah pola atau sistem bukanlah jalan keluarnya. Yang harus dibenahi adalah pola berfikir pimpinan dari mulai Kepling sampai kepada para pejabatnya. Anggaran UN yang dikucurkan begitu fantastis jadi jangan disia-siakan. Pemerintah harus membuat "master plan" untuk perencanaan anggaran.Dan harus memfokuskan untuk pelatihan para pengajar dari mulai dosen sampai guru SD dan TK sehingga akan menghasilkan siswa yang berprestasi.(FER)

UN 2015 TAK JADI SYARAT KELULUSAN

Pemerintah Harus Siap Antisipasi Kendala UN MEDAN- Tahun ini nilai ratarata UN nasional meningkat 0,3 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini dimaknai bahwa kecurigaan nilai UN akan rendah karena tak menjadi acuan kelulusan siswa bisa dipatahkan.

"Tahun ini nilai rata-rata UN 61,29 meningkat 0,3 poin dari tahun sebelumnya,"kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam jumpa pers di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (15/5).

Nilai rata-rata UN SMA tahun 2014 adalah 61,00. Ia mengatakan

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dengan meningkatnya angka ini dapat mematahkan kecurigaan sejumlah kalangan tentang kemungkinan nilai UN tahun ini lebih rendah karena tak menjadi acuan kelulusan siswa.

"Kekhawatiran bahwa UN tidak diperhatikan karena bukan syarat kelulusan, sekarang tidak terbukti. Hasil tahun ini lebih baik dari tahun lalu," sambungnya.

"Kinerja anak-anak tetap baik meskipun tidak dijadikan syarat kelulusan," terang mantan rektor Universitas Paramadina ini.

Tahun ini sebanyak 1,661 juta siswa dari 19.215 SMA/MA mengikuti UN. Untuk sekolah negeri, ada kenaikan nilai ratarata UN dari tahun lalu sebesar 1,14 poin sedangkan untuk swasta menurun sebesar 1,29 poin. Sementara itu, penilaian SMK diserahkan pada sekolah masing-masing.

Meskipun UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan, namun hal ini tidak menurunkan prestasi siswa siswi dan pengajar di sekolah SMA Methodist I Medan. Justru siswa siswi

sekolah ini meraih prestasi yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini diungkapkan Kepala Sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah II (Wakasek) Mangara Simarmata MPd saat dionfirmasi, Jumat (14/5).

Mangara menyebutkan tahun ini siswanya lulus UN 100 persen dengan jumlah siswa 185 orang dengan rincian untuk IPS 61 orang dan IPA 124 orang.Bahkan tahun ini prestasi siswa SMA Methodist I Medan untuk jalur SNMPTN meningkat 100 persen. PTN tersebut yaitu

Universita Diponegoro, Univ.Brawijaya, Univ.Samratulangi, USUUniv.Palangkaraya, Univ.Diponegoro, Univ.Negeri Manado,Univ.Udayana.

Kendati telah meraih prestasi yang gemilang setiap tahunnya, pihak sekolah akan terus berupaya meningkatkan prose belajar mengajar. Dan mengenai UN tahun ini siswa, guru dan orangtua tidak lagi khawatir, ujarnya.

Ditempat terpisah, Ketua Jurusan Teknik Informatika

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; BIRO TEBINGTINGGI:: Udin Anwar (Kabiro), Ruben Sembiring, Henry Tambunan; BIRO BATUBARA: Sahril(Kabiro), Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z , Ulises (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih (Siantar/Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Boyde Siregar (Humbang Hasundutan); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Boy Bunyamin (Jambi); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Susanto, Untung (Indragiri Hulu), Toni Oktora (Rokan Hilir).

KPK POS

5

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

KORUPSI

LIPSUS

KPK Fokus Tangani Sektor Maritim Tahun 2015 Jelang refleksi akhir tahun Senin sore (29/12), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan lembaga antirasuah bakal lebih berkonsentrasi menangani sektor kemaritiman tahun depan. Penanganan dalam bentuk pencegahan dan penindakan di sektor laut perlu digalakkan mengingat uang pemerintah kini akan tertumpuk di sana.

Ketika fokus pemerintah dialihkan ke ranah kemaritiman, kata Bambang, maka akan terjadi kapitalisasi uang yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur di laut. "Artinya kalau kita tidak punya sistem yang mengontrol itu, maka potensi korupsi akan terjadi," kata Bambang, Ahad (28/12).

Bambang mengatakan, persoalan hukum kemaritiman akan lebih rumit lantaran kompleksitas dan jangkauan jauh lebih luas. Sebab pengelolaan hukum untuk masalah infrastruktur yang di darat saja hingga saat ini belum maksimal.

"Apalagi ini yang di laut," ujarnya.

Pimpinan KPK telah berembuk mengenai persiapan konsenterasi di ranah kemaritiman sejak November lalu. Beberapa poin yang menjadi kajian utama terkait arah kebijakan, kesiapan anggaran, serta konsolidasi sumber daya satuan petugas (satgas) dan penyidik. "Seluruh program strategic telah dibuat di tingkat kedeputian," katanya.

Meski demikian Bambang menuturkan upaya KPK untuk bisa konsenterasi menangani persoalan maritim tetap membutuhkan dukungan dari lembaga penegak hukum lain, terutama Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Konsolidasi seluruh elemen tetap perlu diwujudkan dalam strategic partner.

"Upaya pemerintah fokus di ranah kemaritiman ini harus disambut dengan pemusatan yang lebih intens oleh seluruh elemen penegak hukum agar konsenterasi tidak tercerai-berai," ujar Bambang.

KPK Ungkap Kerugian Negara dari Sektor SDA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan potensi kehilangan penerimaan pajak dan kerugian negara dari sektor sumber daya alam tiap tahun cukup tinggi mencapai masing-masing Rp28,5 triliun dan Rp10 triliun pada 2012.

Pimpinan sementara KPK Taufiqurrahman Ruki memberikan contoh berdasarkan hasil kajian KPK di sektor mineral dan batu bara pada 2014, tidak semua eksportir komoditas itu melaporkan hasil ekspornya, baik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) maupun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

"Tentunya itu merugikan negara dan bahkan masyarakat sehingga KPK memandang pentingya sinergi untuk menuntaskan masalah tersebut. Apalagi, pengelolaan SDA merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk menjaga citacita dan kepentingan bangsa yang lebih besar," katanya.

Akibat tidak adanya laporan ke ESDM dan Pajak itu, kata dia, hasil temuan dari tim optimalisasi penerimaan negara atau OPN menunjukkan sejak 2003 hingga 2011, terjadi kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) oleh pelaku usaha sebesar Rp6,7 triliun.

Bahkan hasil perhitungan berdasar evaluasi laporan surveyor, diperkirakan selisih pembayaran royalti oleh pelaku usaha pada 2012 ada sebesar 24,66 juta dolar AS untuk lima mineral utama dan sebesar 1,22 miliar dolar AS untuk Batu Bara pada rentang waktu 20102012.

"Mengacu pada fakta-fakta yang merugikan negara dan masyarakat, maka KPK memandang pentingnya sinergi untuk menuntaskan masalah tersebut,"katanya.

Pada 19 Maret lalu, katanya, memang sudah ada penandatangani nota kesepakatan Rencana Aksi Bersama 20 Kementerian, tujuh lembaga dan 34 provinsi untuk mengatasi kerugian di sektor SDA itu.

"Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia di Medan yang melingkupi empat provinsi di Sumatera yakni Sumut, Sumbar, Aceh dan dan Riau itu sendiri merupakan tindak lanjut nota kesepakatan dan upaya KPK dalam menjalankan fungsi 'trigger mechanism' untuk mengatasi sejumlah persoalan dalam pengelolaan SDA," ujar Taufiqurrahman.

INDONESIA BARU BERBASIS MARITIM DI TENGAH KEMELUT PEMBERANTASAN KORUPSI Keseriusan pemerintahan Jokowi-Jk dalam membangun Indonesia melalui sektor maritim oleh banyak kalangan menilai hal tersebut merupakan sebuah langkah yang sangat inofatif dan memiliki daya progres yang tinggi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang coba dilakukan oleh kabinet kerja Jokowi-Jk adalah merupakan sesuatu yang baru. Salah satu bentuk komitmen keseriusan yang coba dilakukan ialah dengan membentuk satu kementerian yang khusus membidangi masalah kemaritiman. Selain itu, tentunya masih teringat jelas oleh kita saat deklarasi kemenangannya yang dilakukan diatas perahu Phinisi seolah memberikan isyarat bahwa laut memang menjadi prioritas utama.

Belakangan ini kebijakan Jokowi-Jk dalam sektor maritim banyak menuai kritik. Banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan para kapitalis. Mengingat di akhir tahun 2015 Masyarakat Ekonomi Asean akan mulai berlaku dan Indonesia menjadi sasaran utama Negara-Negara Asean. Saya teringat dengan sebuah ungkapan bahwa kopi sesempurna apapun dibuat, kopi tetaplah kopi. Pastilah rasa pahit tak bias di sembunyikan.

Seperti itulah mungkin dengan kebjakan yang coba dilakukan oleh Jokowi – Jk. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah kemaritiman menjadi sesuatu yang baru bagi Indonesia mengingat beberapa rezim sebelumnya belum pernah ada yang merambah.

Indonesia sebagai salah satu Negara terkorup di dunia dalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Berbagai upaya dilakukan untuk membumi hanguskan para koruptor tapi toh sepertinya koruptor laksana jamur yang tumbuh di musim hujan. Hampir semua semua sektor di Negeri ini telah dijarah. Kebijakan tentang maritim memang menjadi angin segar bagi kita tapi bagi para koruptor hal tersebut akan menjadi lahan baru untuk menjarah.

Sangat disayangkan memang ketika sebuah kebijakan diambil lantas tidak

dibarengi dengan langkah antisipasi atas setiap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tentu tidak kita harapkan sektor maritim juga akan menjadi sarang para koruptor.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk atas dasar konsitusional guna melakukan pemberantasan korupsi.

Langkah antisipasi mulai dilakukan oleh KPK dalam sektor maritim hal ini sesuai dengan apa yang sampaikan oleh komisioner KPK bahwa maritim akan menjadi prioritas utama ditahun 2015.

Selain itu, upaya lain yang coba dilakukan ialah dengan akan dibentuknya KPK Perwakilan di beberapa daerah.

Permasalahan lain yang muncul ialah mengenai regulasi tentang tentang kemaritiman. Sejauh ini kita masih mengacuh pada undang-undang kelautan. Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 1 (3) menegaskan bahwa hukum diatas segala-galanya. Regulasi tentang kemaritiman tentunya sangat dibutuhkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkina terjadinya pelanggaran hukum.

Hanya saja sejauh ini kita masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia khususnya pakar hukum maritim.

Terlebih lagi ketika kita akan kembalikan kepada DPR untuk merumuskannya, bukan tidak percaya hanya saja kera-

guan itu ada. Saya tidak habis pikir akan seperti apa jadinya nanti ketika regulasi itu dibuat.

Harapan baru menjadikan Indonesia sebagai Negara berdaulat dalam semua sektor sejauh ini seolah masih menjadi angan-angan belaka. Bagaimana tidak, selain monopoli asing yang terjadi tindakan para koruptor yang semakin merajalela menjadi salah satu faktor. Hukuman yang diberikan seakan tidak memberikan efek jerah sedikit pun. Bisa kita saksikan dari berbagai media, dengan santailah mereka melenggak lenggok cengar cengir walau telah terbukti melakukan tindak kriminal (korupsi). Walaupun korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa namun para koruptor tetap saja bertindak semaunya. Selalu saja ada celah yang bisa mereka manfaatkan guna melancarkan aksinya.

Jika yang tertutup rapat saja celah bisa mereka temukan lantas bagaimana dengan sektor maritim yang nota benenya masih mengangah terbuka lebar.

Sudah barang tentu benih-benih itu akan tumbuh subur disana.

Jika hari ini KPK masih di jadikan sebagai tumpuan utama dalam memberantas korupsi maka hemat saya kemaritiman tidak akan lagi menghembuskan angin segar dan menjawab semua harapan-harapn kita tentang Indonesia yang

jauh lebih baik. Olehnya itu semua stakeholder harus turut andil didalamnya.

Eksplorasi terhadap potensi laut jika diarahkan dengan baik tanpa ada campur tangan orang-orang yang hanya bermaksud mengambil keuntungan pribadi dan kelompok sejatinya akan membawa dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantuk dalam pembukaan UUD 1945.

Poros maritim Indonesia memang bukanlah jalan tol menuju kesejahtraan seluruh rakyat Indonesia tapi setidaknya ini dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai itu. Sebagai warga Negara yang baik, seyogyanya turut serta dalam menyukseskan semua hal demi kemaslahatan bersama dan menjadi garda terdepan dalam melawan kesewenang-wenangan termasuk di dalamnya adalah korupsi.

Kesadaran kolektif sangat dibutuhkan guna mewujudkan hal tersebut.

Paradigm kapitalis yang senantiasa mencekoki kita harus dilawan bersama.

Dalam konsitusi kita sangatlah jelas bahwasanya bumi, air dan segala isinya dikelolah oleh Negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah selayaknyalah jika dewasa ini kita bangunkan Indonesia yang sejati dari tidur panjangnya lalu mewujudkan semua

mimpi-mimpinya.

Akhir kata, mari kita bersama wujudkan Indonesia jaya dan kuat melalui poros maritim yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Beberapa perusahaan Amerika Serikat memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di sektor maritim. Demikian dipaparkan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Robert O Blake. Robert yang ditemani perwakilan kamar dagang AS membawa delegasi bisnis, di antaranya 10 perusahaan AS untuk turut menghadiri pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo. “Presiden Obama sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung visi reformasi pembangunan presiden Joko Widodo, dan perusahaan AS sangat berminat berinvestasi, kami sedang inventarisir detailnya,” tutur Blake di Kantor Menko Maritim di Jakarta, Selasa (13/1/ 2015). Berita Rekomendasi Adapun sebagian besar perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak di industri infrastruktur pelabuhan seperti galangan kapal, pelabuhan termasuk IT. "Kami juga membahas rencana kerja sama di bidang konservasi, pariwisata dan pengembangan SDM melalui program natural science foundation (NSF)," katanya.(TIM/BBS)

Jokowi Minta Institusi Penegak Hukum Jauhkan Ego Sektoral Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tiga institusi penegak hukum menjauhkan ego sektoral.

Hal tersebut dikatakan Jokowi kepata Jaksa Agung HM. Prasetyo, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Badrodin Haiti, dan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, di Istana Merdeka, Jakarta.

Ia juga meminta koordinasi dan konsolidasi lebih intens lagi antara Polri, Jaksa Agung, dan KPK. “Saya minta Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk tidak ego sektoral.

Tindak tegas tindakan kejahatan korupsi karena musuh bersama pembangunan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden memperingatkan agar KPK, Polri dan Kejaksaan Agung harus saling mendukung dalam proses penegakan hukum di

Indonesia. “Harus saling mendukung dan membangun sebuah public trust, membangun kepercayaan masyarakat agar betul-betul apa yang dikehendaki, diinginkan oleh masyarakat betul-betul bisa dikerjakan,” tuturnya.

“Tiga institusi ini harus betulbetul serius menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu juga penanganan praktik illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing sebagai tindak kejahatan dengan nilai triliunan rupiah.”

Pencegahan korupsi juga menjadi prioritas penting yang ditekankan oleh Jokowi. “Prioritaskan pencegahan terlebih dahulu.Ketika pencegahan tersebut sudah menjangkau pada sebuah tindakan yang sudah menyimpang dan merupakan kejahatan, tindak tegas.

Kita semuanya harus menempatkan korupsi sebagai musuh bersama yang mengancam kemajuan dan pembangunan bangsa kita.”

Saat ditanya wartawan, Presiden Jokowi enggan menanggapi penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum dari ketiga instansi itu (Jaksa Agung, Polri, dan KPK). “Nanti dalam konsolidasi itu tentu saja mereka akan membicarakan juga hal yang berkaitan dengan teknis. Saya tidak bicara hal-hal yang teknis,” ujar Presiden.

Sementara Jaksa Agung HM. Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mengawal program pemerintah bekerja sama dengan kepolisian.

“Tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri,” pungkas Jaksa Agung.

Ia menjelaskan, tindak pidana korupsi sudah menggurita di manamana sehingga itu tidak mungkin ditangani oleh satu instansi aparat penegak hukum. ”Sinergitas antara ketiga penegak hukum sangat menjadi keniscayaan. Ketiganya harus bersinergi bersama-sama memerangi korupsi. Presiden sudah menga-

rahkan tadi kita harus serius menangani perkara korupsi dan itu menjadi prioritas,” jelas Jaksa Agung.

Soal permintaan Presiden Jokowi untuk mengedepankan pencegahan, politisi Nasdem itu menegaskan, kalau sejak awal ditemukan indikasi kesengajaan untuk mengambil keuntungan dan sebagainya, tentunya tidak ada pilihan lain, harus dilakukan penindakan.

Cegah Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai masuk pada korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam.? KPK akan mengajak 29 kementerian/lembaga dan 12 Pemprov untuk mencegah korupsi di sektor tersebut.

Hal ini diutarakan Plt Pimpinan KPK Johan Budi usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Senin (16/ 3). Saat itu Jokowi ditemani oleh ?Mensesneg Pratikno dan Menko

Maritim Indroyono Soesilo.

18-19 Maret mendatang, KPK beserta kementerian dan pemprov akan meneken kesepakatan pencegahan korupsi di sektor tersebut. Kata Johan, Jokowi berjanji akan hadir dalam acara tersebut.

Sektor Sumber Daya Alam sendiri sebenarnya sudah sejak 2013 dipelototi oleh KPK. Bahkan di sektor Minerba, sudah ada hasil kajian KPK yang akhirnya bisa memberi tambahan pendapatan negara lebih dari Rp 20 triliun "Itu kerjasama KPK dengan Kementerian Lembaga termasuk juga dengan Mabes Polri," kata Johan.

Khusus tahun ini, KPK juga mulai masuk pada sektor Kelautan dan Perkebunan. KPK sendiri juga mulai menidentifikasi kapal-kapal besar yang belum memiliki NPWP. "Ini sebagian kecil kajian mengenai penyelamatan Sumber Daya Alam," tandasnya.

KPK POS

6

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

NAD

POLITIK

Walikota Langsa Diminta Copot Kadis Koperindag dan UKM

PNS Bukan Mengabdi ke Walikota LANGSA - PNS khususnya di Kota Langsa bukan cuma mengabdi ke walikota dan wakil walikota, tetapi juga ke masyarakat demi kemajuan daerah. "Sebagai abdi negara harus memiliki rasa tanggung jawab untuk memikirkan kemajuan dan kebaikan daerah," kata Walikota Langsa Usman Abdullah SE pada silaturahmi dengan ratusan PNS jajaran Pemko Langsa, Senin (11/5).

Menurutnya, silaturahmi ini bukan sebagai acara seremoni

semata, tapi sebagai motivasi sebagai abdi negara untuk membangun daerah. "Jika kita punya tekad dan semangat yang tinggi, maka akan terjadi perubahan Kota Langsa ke arah yang lebih baik lagi," sambungnya.

Pada kesempatan walikota memberikan penghargaan kepada PNS berprestasi. Acara itu juga dihadiri Wakil Walikota Drs Marzuki Hamid MM, Sekda Muhammad Syahril serta sejumlah kelapa SKPK.(BSO)

Warek IAI Al-Muslem Terima Buku Antologi Kopazka LANGSA - Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Institut Agama Islam Al-Muslem Aceh Nazaruddin Abdullah MA, menerima buku Antologi Kopazka Dalam Pusaran Waktu, yang diserahkan Ketua Umum DPP Korps Alumni Zawiyah Cot Kala (Kopazka) Amiruddin Yahya MA, Senin (11/5).

Amiruddin mengatakan, ini merupakan bentuk apresiasi atas partisipasi Warek III IAI Al-Muslem yang ikut terlibat dalam menyukseskan terbitnya buku sejarah perjalanan Kopazka tersebut.

Selain itu, penyerahan buku Antologi Kopazka juga sebagai pengembangan informasi sejarah Kopazka lintas perguruan tinggi di Aceh. "Karena selain kepada IAI Al-Muslem, buku ini juga akan kita berikan kepada pergu-

ruan tinggi lainnya yang ada di Aceh dan luar Aceh," katanya.

Sementara Nazaruddin Abdullah mengapresiasi pemberian buku karya Kopaza itu. Menurutnya sangat baik sebagai wadah mempersatukan alumni, karena di dalamnya selain menggambarkan sejarah perjalanan Kopazka, juga memberikan ide-ide yang menarik untuk mempersatukan alumni dalam sebuah wadah yang jelas.

"Buku Antologi Kopazka tersebut telah memberikan kontribusi jelas dalam memajukan pendidikan di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Serta ikut terlibat dalam membangun SDM mahasiswa IAIN yang berintelektual Islam. Mudah-mudahan ini dapat menjadi contoh bagi alumni perguruan tinggi lain," kata Nazaruddin.(BSO)

Kapolres Langsa Sertijab Kasat Intelkam LANGSA - Kapolres Langsa AKBP Sunarya SIK melantik dan menyerah terima jabatan Kasat Intelkam dari AKP Jamaluddin SH kepada AKP Zainal Arifin SSos, Senin (11/5), di Mapolres Langsa. Hadir WaKapolres Kompol Hadi Saepul Rahman SIK, Ketua Bhayangkari Langsa beserta pengurus cabang Bhayangkari Langsa, serta pejabat lain.

Kapolres mengatakan, sertijab dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi kepolisian, maka diperlukan pembinaan karir setiap anggota Polri dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Pada kesempatan itu, Kapolres mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada AKP Jamaluddin atas dedikasi selama bertugas di Polres Langsa. "Saya menilai kerja kerasnya selama ini cukup berhasil dan memuaskan," ujar-nya.

Kepada AKP Zainal Arifin, dia mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan menjadi Kasat Intelkam.

"Segera menyesuaikan diri dengan lingkungan serta meneruskan dan meningkatkan hal-hal yang positif dari pejabat yang lama, sehingga tugas Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat berjalan baik," pesannya.(BSO)

Peserta UN SMP Sederajat Subulussalam 3.133 Orang SUBULUSSALAM - Pelaksanaan UN selama empat hari di 15 SMP negeri, 1 MTS negeri, ditambah 9 MTS swasta dan 4 SMP swasta di Subulussalam berlangsung lancar dan diawasi kepolisian dan pengawas lainnya. Peserta ujian terdaftar 3.133 dan yang hadir 2.944, dan yang tidak ikut ujian 189.

Menurut Ketua UN Subulussalam Cut Dewi Haslinda SPd, ketidakhadiran siswa tersebut ada yang menikah di luar daerah sebelum UN. Kepala SMPN Simpang Kiri Fajriani SPdi yakin kelulusan siswa siswi mencapai seratus persen karena sebelum UN dilaksanakan, pihaknya telah melakukan pembekalan terhadap

siswa melalui les dan membentuk kelompok-kelompok belajar.

Kepala SMPN 1 Penamnggalan Saleh Arifin SPdi mengaku pada tahun ini telah diberikan kewenangan kepada sekolah menentukan kelulusan siswa.

"Namun kita tetap menilai mana yang layak lulus mana tidak.

Nggak mungkin kita luluskan kalau tidak sesuai hasil ujiannya.

Nanti kami juga yang malu setelah dia menduduki SMA," ujarnya.

Tetapi dia yakin kelulusan siswa tahun ini capai seratus persen karena pihaknya telah mempersiapkan para siswanya dengan bermacam sistem agar mempermudah pada saat UN.(KARTOLIN)

Dua Daerah di Aceh Tamiang Jadi Percontohan Udang Windu ACEH TAMIANG - Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Bate, Provinsi Aceh, menargetkan Kabupaten Aceh Tamiang dan Bireuen menjadi percontohan pengembangan udang windu.

"Terutama Kabupaten Aceh Tamiang, dilihat dari kesedian kelompok petaninya, tambak dan kesiapan pemerintah daerahnya," ungkap Kepala BPBAP Ujung Bate Abidin Nur Abidin, usai melakukan penaburan 1 juta benur udang windu, di tambak Kelompok Tani Subur Jaya, Kampung Matang Seping, Kecamatan Bendahara, Senin (11/5).

Dikatakan Abidin, program pengembangan udang windu di Matang Seping sudah direncanakan sejak satu tahun lalu, pihaknya turut membantu sarana dan prasarana produksi yang dibutuhkan Kelompok Subur Jaya dengan luas tambak berkisar delapan hektar dan sudah mulai produksi.

Namun, dia mengatakan, kendala selama ini belum tersedia arus listrik, maka perlu perhatian semua pihak untuk pemenuhannya. "Pemerintah Aceh Tamiang melalui dinas kelautan dan perikanan dapat memberikan perhatian lebih, terutama motivasi bagi kelompok tani tambak ini, sehingga hasil panennya lebih baik," ujarnya.

Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Tamiang Agustin mengatakan, pihaknya merasa bersyukur menjadi daerah penerima manfaat yang disalurkan BPBAP Ujung Bate. Namun, di kabupaten itu masih terdapat sekitar 3.500 hektar tambak masyarakat yang terlantar akibat konflik dan ketidakberdayaan petaninya melakukan perbaikan.

"Impian kami produksi udang windu dapat berhasil dengan jumlah besar dan baik," kata Agustin.(BSO)

Ketua KTNA Aceh Tamiang M Hendra Vramenia (tengah), Kabid Produksi dan Perlindungan Tanaman (Prolintan) Disbun Aceh Nurchalis SP (kiri), Kasi Pembenihan, Sarana dan Prasarana Produksi Disbun Aceh Isra Olycita SP MM (kanan), saat diabadikan bersama di Banda Aceh.

KTNA Siap Wujudkan Kemandirian Petani Karet dan Sawit ACEH TAMIANG - Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan Aceh Tamiang siap memfasilitasi petani mewujudkan kemandirian di bidang perkebunan khususnya sektor karet dan kelapa sawit, yang selama ini sering dihadapkan dengan persoalan pemanfaatan lahan, sulitnya memperoleh bibit yang baik serta kualitas.

Ketua KTNA Aceh Tamiang M

Hendra Vramenia, Minggu (10/5) mengatakan, program pertanaman karet dan kelapa sawit akan disahuti sesuai target atau sasaran masyarakat petani di luar kelompok. "Masyarakat tersebut yang memiliki lahan namun belum dimanfaatkan, sehingga tidak terlantar dan bisa menambah pendapatan," ujar Hendra.

Hendra menyampaikan, sebel-

umnya mereka sudah audensi ke Dinas Perkebunan Aceh, di Banda Aceh, Jumat (8/5), diterima Kabid Produksi dan Perlindungan Tanaman Nurchalis SP. Rencananya, tahun ini Disbun Aceh mengalokasikan bibit karet 5.000 batang dan kelapa sawit 5.000 batang, melalui KTNA Aceh Tamiang untuk didistribusikan kepada masyarakat yang memiliki lahan namun tidak ber-

gabung dalam kelompok tani.

"Kami akan melakukan survei ke beberaapa daerah yang akan menjadi sasaran," katanya.

Bilamana program ini terwujud, tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. "Dan tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan mendukung untuk peningkatan bantuan pada tahun yang akan datang," demikian Hendra.(BSO)

TERKAIT PENGUNGSI ROHINGYA

Gubernur Aceh Juga Pernah Mengungsi dan Ditampung Negara Lain LANGSA – Walikota Langsa Usman Abdullah mengharapkan Pemerintah Aceh membantu dan menampung imigran asal Myanmar dan Bangladesh yang teradampar di Kabupaten Aceh Utara, beberapa waktu lalu.

“Kalau tidak ada negara yang menerima mereka, maka Pemerintah Aceh harus siap membantu.

Fakta itu mengingatkan kita pada masa Aceh konflik dulu,” kata Walikota Langsa saat melepas mobil

pengangkut bantuan bagi manusia perahu, Rabu kemarin di depan kantor DPKA setempat.

Menurutnya, ratusan imigran Etnis Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh tersebut Muslim dan seiman dengan mayoritas masyarakat Aceh. Sebagai minoritas, mereka terusir dari tempat asalnya dan kerap menerima aksi kekerasan dari warga mayoritas di Myanmar. Maka sangat wajar bila Pemerintah Aceh bersedia menam-

pungnya. “Pak Gubernur juga pernah ditampung di negara luar saat lari dari Aceh dulu,” ujar politisi Partai Aceh ini.

Maka itu sangat wajar bagi Aceh untuk membantu mereka. “Apa yang kita kirim ini hanya sebagian kecil bantuan sembako bagi mereka di Aceh Utara sana. Pemko Langsa akan selalu berpartisipasi kepada para pengungsi tersebut, ini dilihat dari sisi kemanusiaan saja,” tegas mantan anggota DPRA ini.

Sementara itu, Kadis Sosial Langsa Drs Mursyid Budiman mengatakan, yang disalurkan kepada pengungsi Rohingya terdiri dari kain sarung 260 potong, daster dewasa 50 potong, baju kaos kerah dewasa 108 potong, mie instan 5 dus, beras 10 sak, air mineral 10 dus, saos sambal 48 botol, sarden 120 kotak, minyak goreng 24 liter, pembalut wanita 192 bags, pembalut balita 24 bags, dan gula pasir 24 kg.(YANTO)

Al Hadi-Lia Qorimah, Agam Inong Aceh Timur 2015 ACEH TIMUR - Upaya Pemkab Aceh Timur mempromosikan destinasi-destinasi wisata di daerah itu dengan harapan dikunjungi wisatawan merupakan tugas Duta Wisata Kabupaten tersebut. Ini dikatakan Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama’un pada acara Penobatan Duta Wisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015, di Gedung Idi Sport Centre (ISC), jum’at (8/5).

Pemilihan Duta Wisata merupakan bentuk keseriusan pemda setempat mempromosikan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Sehingga pariwisata menggeliat, hidup, tumbuh dan berkembang

sehingga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

“Kegiatan ini nantinya menjadi penggerak yang profesional dan memberikan kontribusi positif serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Aceh Timur,” harapnya seraya mengatakan akan membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bekerjasama dalam meningkatkan pariwisata.

Dia meminta dalam pembangunan kepariwisataan jangan melupakan adat istiadat, sosial budaya, peraturan dan tidak melangkahi ketentuan Syariat Islam.

Dalam ajang ini keluar sebagai

Kadisbudpora Aceh Timur Ashadi SE didampingi Wakil Ketua PKK Aceh Timur Mariani AMd Kep menyerahkan hadiah kepada Juara I Agam Inong Aceh Timur 2015. juara I Agam adalah Al Hadi, juara II Andra Alfarisi dan juara III Handani. Sedangkan juara I Inong diraih Lia Qorimah, II Fara Revina

Maharbina, dan III Hutari Febrina, di mana nantinya juara I Agam dan Inong ini mewakili Aceh Timur ditingkat provinsi.(BSO)

Sykuran Setahun Kepemimpinan Walikota dan Wawako SUBULUSSALAM - Setahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti SH dan Drs Salmaza mengadakan syukuran, Sabtu (9/5), di pendopo. Turut diundang seluruh

organisasi wartawan Subulussalam antara lain, Perwako, PWI, Ajas, LKWKS, dan SPM. Ketua Lembaga Komunikasi Wartawan Kota subulussalam (LKWKS) mengapresiasi ke-

pemimpinan Sakti Salmaza serta syukuran satu tahun memimpin Kota Subulussalam yang bersimbol “Sada Kata”.

"Tapi jangan hanya Sada Kata kalau bisa kerja sama untuk mem-

bangun kota termuda ini. Kita mengharapkan agar terus lebih maju segala lini selama kepemimpinan Sakti Salmaza dan jauh dari KKN agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan," katanya.(KARTOLIN)

LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah SE diminta mencopot Kadis Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Al-Azmi, karena dianggap tak becus melaksanakan tugas-tugasnya. "Seperti pengelolaan Pasar Langsa masih amburadul, yakni masih ada pedagang berjualan di atas parit seperti di samping Masjid Darul Falah Langsa," kata Ketua FPRM Langsa Nasrudin, Selasa (12/5).

Menurutnya, masih banyak tempat yang tidak mengganggu fasilitas umum dapat dijadikan tempat jualan. Penataan pasar amburadul ini sudah lama terjadi, tapi Diskoperindag sebagai 'leading sector' pengelolaan pasar tidak mampu menata Pasar Langsa dengan baik.

Demikian juga dengan pedagang buah yang baru-baru melakukan unjuk rasa ke DPRK Langsa minta diberi tempat layak untuk jualan.

Karena, tempat yang diberikan kepada mereka tidak strategis, sehingga dagangan tidak laku. Belum lagi kondisi pasar tradisional di Gedubang Aceh, Kecamatan Langsa Baroe, yang kini terbengkalai.

"Banyaknya persoalan tersebut, maka sudah selayaknya walikota mencopot Kadis Koperindag dan UKM," tegasnya.(BSO)

DSI Kota Langsa Gelar Lomba Azan Remaja LANGSA - Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Langsa menggelar lomba azan tingkat remaja, Sabtu (9/5) malam di Lapangan Merdeka Langsa.

Acara dibuka Walikota Langsa diwakili Asisten II Tgk H Kamarullah SAg. Kepala DSI Langsa Drs H Ibrahim Latif MM mengatakan, lomba diikuti 132 orang dan salah satu tujuan kegiatan ini untuk mengusir syaitan dan pelaku maksiat yang ada di Lapangan Merdeka Langsa.

Selanjutnya, pihaknya akan terus berupaya mengadakan kegiatan keagamaan di Lapangan Merdeka setiap malam Minggu. "Malam Minggu depan kami buat lomba baca ayat-ayat pendek, seterusnya lomba pidato, lomba shalat jenazah, dan lomba zikir asmaul husna untuk ibu-ibu majelis taklim," paparnya.

Selain itu, setiap memasuki waktu magrib di lapangan dikumandangkan azan, agar para pengunjung menghentikan kegiatannya dan segera menuju masjid terdekat untuk melaksanakan shalat, atau bergabung dengan petugas WH melaksanakan shalat di Lapangan Merdeka.

"Alhamdulillah Lapangan Merdeka telah dapat kita kuasai, para pedagang telah mematikan lampu, menghentikan aktivitas jual beli dan permainan lainnya ketika azan dikumandangkan. Baru selesai shalat magrib mereka beraktivitas kembali. Dan ini diupayakan terus," ujarnya.

Sementara Asisten II Tgk H Kamarullah SAg memberi apresiasi kepada DSI yang memprakarsai acara tersebut.

"Semoga memotivasi remaja menjadi muazin di gampongnya masing-masing," katanya.(BSO)

GUBERNUR:

Ryan Dua Kali Lolos OSN Tingkat Nasional ACEH TAMIANG - Setelah juara I Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat provinsi, siswa SMP Negeri 1 Kualasimpang, Aceh Tamiang, M Ryan Maulana akan melaju ke OSN nasional di Palu, Sulawesi Tengah, pertengahan Mei. Tahun sebelumnya, Ryan juga pernah lolos menjadi peserta OSN tingkat nasional di Gorontalo.

Kepala SMPN 1 Kualasimpang Ramlan SPd kepada wartawan mengemukakan, Ryan tercatat sudah dua kali mengikuti OSN jurusan IPS di tingkat nasional. "Sebelum mengikuti ajang OSN tingkat daerah, para siswa termasuk Ryan di sekolah

M RYAN (tengah) berfoto bersama Kepala SMPN 1 Kualasimpang dan guru pembimbing sepulangnya mengikuti kompetisi OSN tingkat provinsi di Banda Aceh, beberapa hari lalu.

secara rutin telah diberi bimbingaan berupa pembekalan ilmu pengetahuan oleh dua guru pembimbing yaitu Jantur dan Sakdiah SPd," papar Ramlan didampingi dua guru tersebut.

"Harapan kami, Ryan, bisa berhasil di tingkat nasional untuk membawa nama baik sekolah, daerah dan Provinsi Aceh.

Semoga melalui tangan Ryan juga, SMPN 1 Kualasimpang bisa menjadi sekolah terbaik," sambungnya.

Jantur selaku guru pembimbing menambahkan, di lingkungan sekolah, Ryan dikenal sebagai siswa berprestasi.

Kepandaiannya yang paling

menonjol adalah bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), yang membawanya menggapai berbagai prestasi selama ini.

Sementara kepada wartawan, Muhammad Ryan Maulana mengaku dirinya memiliki target mendulang emas dalam OSN di tingkat nasional nanti, yang akan diperuntukkan bagi sekolah dan daerah asalnya. "The Best Pratikum dan The Best Teori, satu di antaranya harus bisa saya raih. Semoga bisa jadi yang terbaik, demi membanggakan semuanya," ungkap putra keempat pasangan Rinaldi dan Evi Safitri tersebut dengan optimis.(BSO)

es

KPK POS

7

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

POLITIK

SUMUT-ACEH

3.294 Orang Lolos ke USU

Pengambilan sumpah/janji 170 orang PNS di lingkungan Pemkab Humbahas, Selasa (12/5) di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul.

Sebanyak 170 PNS Pemkab Humbahas Disumpah DOLOK SANGGUL - Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombin MSi mengambil sumpah/janji 170 orang PNS Pemkab Humbang Hasundutan, Selasa (12/5), di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul, dihadiri Wakil Bupati Drs Marganti Manullang, Sekda Saul Situmorang SE MSi, Kabid Status Kepegawaian dan Pensiun Kantor Regional VI BKN Medan Agus Praptana SSos MAP dan beberapa pimpinan SKPD. Maddin Sihombing mengatakan dari 170 orang yang mengambil sumpah/janji ternyata banyak sudah mengabdi di atas 10 tahun.

Bahkan ada menjabat struktural/ fungsional termasuk kepala sekolah. Ini salah satu bukti para PNS

kurang membaca, menguasai dan memahami undang-undang tentang kepegawaian yang sudah ditetapkan. Sehingga tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggungjawab sebagai aparatur negara. “Sebagai PNS harus bisa membuktikan, ini SK CPNS, ini SK PNS, ini SK pengambilan sumpah/janji sebagai PNS bahkan harus bisa menunjukkan SK pensiun nantinya. Ini bisa dibuktikan apabila sudah tertib administrasi,” tegas bupati.

Sumpah/janji yang diucapkan harus dilaksanakan dengan baik secara bertanggung jawab. PNS harus setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Mentaati segala peraturan perundang-undan-

gan, melaksanakan tugas yang dipercayakan penuh pengabdian, dan tidak merasa terbebani. Senantiasa menjungjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS dan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, kelompok, seseorang atau golongan.

PNS juga memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Kemudian akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat. Apabila sumpah/janji itu ditaati dengan baik, maka negara ini aman.

Dijelaskan lagi, pemerintah ini satu kesatuan dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jangan ada SKPD tertentu yang merasa he-

bat, apabila sudah berhasil. Keberhasilan itu adalah hasil kerjasama yang baik diantara semua pegawai.

Pemkab Humbang Hasundutan tidak bisa masuk 10 besar dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional kalau tidak satu kesatuan.

Akhir sambutannya, Bupati Humbahas Maddin Sihombing mengajak PNS meningkatkan kinerja di unit masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi negara. Usai pengambilan sumpah/janji dilanjutkan pembekalan oleh Agus Praptana dari BKN Regional VI Medan untuk meningkatkan keterampilan PNS dalam berbagai aspek dan semakin terampil bekerja dengan penuh tanggungjawab.(BOY)

Piagam Pembangunan Zona Integritas Ditandatangani TANJUNG BALAI - Walikota Tanjungbalai Dr Thamrin Munthe MHum menghadiri penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBN), Senin (11/5), di Aula Martabe Kantor Gubsu.

Walikota hadir bersama sejumlah SKPD jajaran Pemko Tanjungbalai melalaui Kabag Humas Pemko Tanjungbalai Nurmalini mengatakan, kegiatan merupakan bagian dari target pemerintah pusat yang berharap melakukan reformasi birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bebas

dari korupsi.

Dikatakannya, sangat penting bagi kepala daerah khususnya di Provinsi Sumut menyatakan dan memepersatukan komitmen dalam upaya memberantas korupsi menuju birokrasi bersih, sebagai wujud dilakukan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas.

Sebanyak 26 walikota/bupati turut hadir dan sepakat menandatangani piagam tersebut. "Kami bersatu, bersama-sama menandatangani piagam, karena kami ingin birokrasi bersih dan bebas dari korupsi dapat terwujud di NKRI," jelas Nurmalini.(HER)

dan Kesra Maimun Zebua BA (plh sekda), Kadis Pendidikan, Sekretaris Bappeda, dan PM Kabupaten Nias, Kasatpol PP. Wakil Bupati dalam sambutannya mengungkapkan, UU No 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga professional bertujuan melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

Pendaftaran online SBMPTN dibuka, Senin (11/5) mulai pukul 08.00 WIB dan akan berlangsung hingga 29 Mei 2015 pukul 22.00 WIB. Ketua Umum Panitia Pusat SBMPTN Prof Dr Rochmat Wahab MPd MA melalui Ketua Panitia Lokal (Panlok) USU Prof Zulkifli Nasution, Minggu kemarin mengatakan, SBMPTN dapat diikuti siswa lulusan SMA/MA/ SMK/MAK dan sederajat termasuk Paket C Tahun 2013, 2014, dan 2015.

“Persyaratan pendaftaran, bagi siswa lulusan tahun 2013 dan 2014 harus sudah memiliki ijazah.

Bagi siswa lulusan tahun 2015 telah memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap yang sah,” katanya.

Ada pun tata cara pendaftaran, dilakukan secara online yang secara lengkap dapat dilihat pada laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id. Tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tertulis dan keterampilan dapat diunduh (download) dari laman http:// download.sbmptn.or.id.

Menurut Pembantu Rektor I USU ini, Kelompok Ujian SBMPTN terbagi menjadi tiga, yaitu

Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek), Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum), dan Kelompok Ujian Campuran.

Setiap peserta dapat mengikuti atau memilih salah satu dari ketiga Kelompok Ujian tersebut.

“Peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya tiga program studi dengan ketentuan, jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok saintek, maka peserta harus mengikuti Kelompok Ujian Saintek. Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok soshum, maka peserta harus mengikuti Kelompok Ujian Soshum.

Demikian juga bila program studi yang dipilih terdiri dari kelompok saintek dan soshum, maka peserta harus mengikuti Kelompok Ujian Campuran. Ketentuan lainnya menyangkut pilihan program studi, dan termasuk informasi tentang program studi dapat dilihat pada laman http:// www.sbmptn.or.id,” tutur Zulkifli Nasution.

Sedangkan biaya seleksi yang ditanggung oleh peserta sebesar Rp100 ribu dibayar melalui Bank Mandiri atau Bank BNI. Ujian tertulis dilaksanakan, Selasa (9/ 6).(FER)

ara dan untuk itu diharapkan agar pengurus KATT menyiapkan anggaran dasar dan Anggaran rumah tangganya.

"Saya harap KATT ini jangan berapreasi kepada partai politik," kata walikota.

Pada kesempatan itu walikota memberikan instruksi kepada kadis koperindag untuk membantu mengebangkan Urban

Farming Hedroponik yang dikelola para pengurus KATT dan pemko memberikan tempat pemasaran bagi hasil usaha hedroponik dini secara gratis.

"Pakai saja gedung pemasaran hasil usaha PMKM yang dikelola Kouperindag tidak usah bayar sewanya. Cuma bayar biaya listrik dan air saja," ujar Walikota.(RS)

Tahun Depan Tebing Tinggi Dicanangkan Jadi Kota Soto TEBING TINGGI - Tebing Tinggi pernah dikenal sebagai Kota Lemang, kemudian berlaih menjadi Kota Roti Kacang dan tahun depan kita rencanakan Greend Tebing Tinggi menjadi Kota Soto.

Demikian kata Walikota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM saat pendeklarasian Pengurus Kami Anak Tebing Tinggi (KATT) di Gedung Balai Kartini, Rabu(13/5), dihadiri mewakili Kapolres dan Ketua FKUB. Lebih lanjut disampaikan walikota, KATT harus jadi wadah pemersatu bagi anak-anak Tebing Tinggi di Sumatera Ut-

Nelayan Tradisional Marelan dan Hamparan Perak Protes Walikota Tanjungbalai Dr Thamrin Munthe MHum diabadikan bersama Staf Ahli Kemenpan Perwakilan KPK RI Zulkarnaen, Wagubsu T Ery Nuradi, Bupati Pakpak Bharat, usai menandatangani Piagam Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas.

Pemkab Nias Gelar Pemilihan Guru Kepsek, dan Pengawas Berprestasi NIAS - Disdik Nias melaksanakan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi Tahun 2015 di Aula SMAN 1 Gido, Kecamatan Gido Kabupaten Nias. Dasar pelaksanaan adalah Program Disdik Nias TA 2015 dan SK Bupati Nias No 861.5/172/K/ 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2015.

Hadir Wakil Bupati Arosokhi Waruwu SH MH Asisten Adpem

MEDAN - 3.294 orang dinyatakan lolos ke USU melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015. Sementara secara nasional jumlah yang diterima di PTN 137.005 orang. "Pengumuman dapat dilihat melalui website (laman) www.snmptn.ac.id dan www.usu.ac.id," kata Kabag Humas USU Bisru Hafi seraya menambahkan, yang diterima untuk 47 program studi.

Dia mengingatkan, bagi peserta lulus jangan lupa bersiapsiap melakukan registrasi. Saat mendaftar ulang, lanjutnya, peserta harus teliti jangan sampai salah. "Untuk informasi rinci tentang tatacara pelaporan ini, calon mahasiswa baru dapat mengetahuinya di situs USU," ujarnya.

Seluruh peserta melalui SNMPTN wajib melakukan pelaporan atau pedaftaran ulang melalui laman usu.ac.id. Sedangkan peserta yang gagal masuk melalui SNMPTN, masih memiliki kesempatan melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2015. "Pelaporan mahasiswa baru pada 9 Juni 2015 di Pendopo USU. Bagi eksakta tanggal 9 Juni pukul 0911 Wib. Non eksakta pukul 1012 WiB," sebutnya.

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal ini dapat terwujud apabila guru dalam melaksanakan tugas profesionalismenya mampu bersinergi menciptkan suasana pendidikanyang bermakna dengan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan.

Wakil Bupati berpesan kepada peserta untuk berkompetisi secara

sehat, dengan menunjukkan kebolehan dan kemampuan untuk meraih predikat terbaik, dan kepada tim penguji untuk bekerja dengan jujur dan objektif, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Ketua panita melaporkan, peserta terdiri dari guru SD 10, guru SMP tujuh, guru SMA/SMK tujuh, kepala SD 10, kepala SMP enam, Kepala SMA/SMK enam, pengawas TK/SD lima, dan pengawas rumpun mata pelajaran tiga orang.(YAGI)

MEDAN - Puluhan nelayan tradisional asal Medan Marelan dan Hamparan Perak yang tergabung dalam Forum Nelayan Bersatu (FNB) menggeruduk Kantor DPRDSU dan Kantor Gubsu di Medan, Selasa (12/5), memprotes pengerukan pasir pantai dan pembalakan hutan bakau di kawasan pesisir Belawan yang selama ini menjadi tempat mereka mencari nafkah.

Koordinator Aksi Rahman mengatakan, eksploitasi pasir pantai dan perusakan hutan bakau yang dilakukan PT Sanghai Hui dan PT Mabar Elektrindo untuk kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kawasan Hamparan Perak itu, membuat ekosistem pesisir Belawan rusak.

"Sekarang kami sudah tidak bisa lagi mencari ikan, udang, dan kepiting, karena paluh-paluh sudah ditutup. Tolonglah kami Bapak-Bapak Anggota Dewan dan Pak Gubernur segera turun tangan menyikapi penderitaan kami," kata Rahman dalam oras-

inya.

Menurut Rahman, akibat aktivitas yang dilakukan kedua investor asal RRT itu, sedikitnya 10 paluh (anak sungai) rusak parah. Padahal, paluh-paluh tersebut merupakan tempat berkembang biak ikan, udang, dan kepiting bakau.

Di DPRDSU, unjuk rasa diterima anggota dewan dari PKS, Burhanuddin Siregar dan Sutrisno Pangaribuan dari dari PDI Perjuangan. "Kami meminta (keluhan nelayan pengunjuk rasa) ini dibuat dalam bentuk laporan, nanti supaya bisa dijadwalkan dalam rapat dengar pendapat dengan mengundang seluruh pihak terkait," tandasnya.

Tuntutan serupa juga disampaikan di Kantor Gubsu. Mereka meminta Gubsu dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu bersikap tegas terkait exploitasi pengerukan pasir sungai dan pembalakan hutan bakau dimaksud. Rahman mengaku pihaknya sudah berulang kali menyampaikan keluhan mereka kepada

aparatur pemerintahan setempat (lurah dan camat di Medan Marelan dan Hamparan Perak), tetapi hingga kini tidak ada tindakan jelas dan tegas.

"Aparatur pemerintahan setempat hanya memandang permasalahn ini sebelah mata. Kami menduga ada kongkalikong yang dilakukan antara pihak pengusaha dengan aparatur pemerintah tersebut, sehingga membiarkan hutan-hutan bakau dan paluh tempat kami mencari nafkah semakin hancur.

Kami minta Pak Gubernur dapat bersikap tegas kepada para pengusaha tersebut dan menghentikan aktivitas mereka yang terus mengeruk pasir pantai, menebang mangrove, dan menutup paluh (anak sungai)," sebut Rahman.

Aksi tersebut mendapat tanggapan Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu yang berjanji segera menyampaikannya kepada Gubsu untuk selanjutnya memproses apa yang menjadi tuntutan para nelayan tersebut.(VIN)

MEMINTA TETAP PROFESIONAL DALAM BEKERJA

Bupati Humbahas: Perempuan Kurang Mendapat Akses Pelayanan DOLOK SANGGUL - Di negara berkembang, perempuan selalu kurang mendapat akses pelayanan dan sumber daya produktif dibanding dengan lakilaki. Dalam hal terjadinya kesenjangan/ketidaksetaraan gender, maka diperlukan usaha untuk mengubah paradigma tersebut dengan memasukkan isu gender dan relevansinya terhadap penyusunan program guna meningkatkan efektifitas pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Demikian sambutan Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing MSi yang dibacakan Asisten Administrasi Umum dan Kesra Drs Edy H Sinaga dalam acara pembinaan kelompok kerja

Asisten Administrasi Umum dan Kesra Drs Edy H Sinaga pada acara pembinaan kelompok kerja pengarusutamaan gender (PUG) di Aula Hutamas. pengarusutamaan gender (PUG) bertempat di Aula Hutamas,

Senin (11/5).

Hadir para pimpinan SKPD

Pemkab Humbahas, dengan narasumber Burhanuddin

Siregar dan Dra Hj Marhamah MSi dari Pemprovsu serta moderator Staf Ahli Bupati Humbahas Ir Joses Pardosi dan Sekretaris Bappeda Pemkab Humbahas Drs Jonni Gultom.

Maddin Sihombing menambahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dibutuhkan strategi yakni PUG sebagai suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. Selain itu diharapkan juga dapat mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka menciptakan kesetaraan gender, mulai dari

proses perencanaan, penyusunan program, pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

PUG adalah perwujudan dari komitmen global antara lain melalui penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesamaan, kesempatan dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan.

Mendorong terbentuknya kelembagaan PUG di Humbahas, maka sebagai emberio telah dibentuk kelompok kerja PUG di kecamatan dan diharapkan segenap pihak dapat memberikan perhatian untuk merespon

peningkatan kapasitas kelembagaan ini ke depan.

Hj Marhamah mengatakan gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat. PUG merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan, program, kegiatan dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, manfaat dan permasalahan perempuan dan laki-laki yang berbeda kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program kegiatan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.(BOY)

KPK POS

13

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Dalami Suap Pengadaan Zat Tambahan di Pertamina JAKARTA- Penyidik KPK terus mendalami dugaan suap pengadaan zat tambahan bahan bakar tetraethyl lead (TEL) di PT Pertamina tahun 2004-2005.

Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik memanggil dan memeriksa tersangka yang juga mantan Direktur PT Sugih Interjaya, Willy Sebastian Liem.

Tapi Willy enggan berkomentar sedikit pun soal kasus yang menjeratnya pada wartawan.

Dia nyelonong masuk lobi gedung KPK setelah turun dari mobil tahanan.

"Dia dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan suap proyek TEL Pertamina," terang Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu pekanlalu.

Diketahui, kasus pengadaan TEL Pertamina lebih dikenal sebagai kasus Innospec, lantaran perusahaan yang dipimpin Willy merupakan mitra kerja perusahaan asal Inggris itu di Indonesia. Innospec sendiri pernah berperkara di Pengadilan Southwark, Crown, Inggris pada 26 Maret 2010 yang membuat mereka dijatuhi denda sebesar 12,7 juta dolar AS.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Innospec melalui PT Soegih Indrajaya menyuap pejabat tinggi PT Pertamina, yakni mantan Direktur Pengolahan Suroso Atmo Martoyo dan mantan Dirjen Minyak dan Gas Rahmat Sudibyo. Suap dilakukan pada periode tahun 20002005 Uang suap dimaksud sebagai pelicin agar TEL atau lebih dikenal sebagai timbal tetap digunakan dalam bensin produksi Pertamina. Padahal, penggunaan timbal sudah dilarang di Eropa dan Amerika Serikat lantaran dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan.

Atas perbuatannya, Willy Sebastian Liem disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) dan atau pasal 13 UU 31/ 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, Suroso Atmo Martoyo sebagai tersangka penerima suap disangka melanggar pasal 12 huruf (a) dan atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(BBS)

Mantan Ketua KPK Ajukan Grasi JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya terus mencari keadilan. Gagal mengajukan praperadilan hingga Peninjauan Kembali (PK), kini keluarga Antasari Azhar yang mengajukan permohonan grasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengajuan ini juga mendapat dukungan dari nitizen di media sosial, Twitter dan Facebook hingga mendapai lima ribuan nitizen yang mendukungnya.. Mengingat, penangkapan, penahanan, pengadilan dianggap banyak kejanggalannya.

“Keluarga yang diwakili Ajeng Oktarifka Antasari Puteri, putri bungsu Antasari yang mengajukan permohonan grasi itu. Dia optimis bahkan berharap penuh permohonan grasi ini dikabulkan oleh Presiden,” kata kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman di Jakarta, Senin (11/5).

Optimisme itu, lanjut dBoyamin, didasarkan kepada berbagai kejanggalan, yang selama ini terjadi dalam persidangan dan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan Tangerang, terutama tiadanya baju korban yakni Direktur PT Putera Rajawali Banjaran Nasrudin Zu-

lkarnain. "Optimismes lainnya, lantaran Presiden Jokowimengabulkan grasi terhadap pelaku tindak pidana umum di Riau sekaligus visi Presiden yang ingin membangun negeri di atas prinsip-prinsip hukum," lontar Boyamin.

Pihaknya mengajukan permohonan secara alternatif, pertama pengahapusan pidana, jika opsi pertama tidak disetujui maka ada opsi kedua yakni meminta agar pengurangan masa hukuman bagi mantan Jaksa, yang memiliki sejarah panjang dalam membangun penegakan hukum di Indonesia.

Dijelaskan permohonan grasi

oleh keluarga Antasari ke Presiden Jokowi diajukan pada 20 Pebruari 2015. “Memang kami tidak menggembor-ngemborkan permohonan grasi ini, karena pendapat hukum Mahkamah Agung (MA) baru terbit, Jumat (8/5), yang dikirim ke Istana melalui PN Jakarta Selatan.” jelas Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

Pendapat hukum MA, sambung Boyamin, diperlukan sebagai syarat pengajuan grasi. “Apakah isi pendapat MA, saya tidak tahu. Setuju atau tidak setuju MA terhadap grasi tidak berpengaruh, sebab kewemangan grasi melekat kepa-

da Presiden, seperti diatur dalam konstitusi. Itu hak prerogatif Presiden.” tandasnya.

Dikatakan, pengajuan grasi oleh keluarga Antasari ini juga tidak terencana, karena mantan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung tetap merasa dirinya menjadi korban.“ Memang Pak Antasari sempat tidak setuju dengan pengajuan grasi, karena dianggap bersalah.

Namun, karena saran dan dukungan penuh keluarga juga nitizen di media sosial, akhirnya Pak Antasari setuju,” paparnya.

Antasari bersama Sigid Haryo Wibisono dituding bersekongkol menghabisi nyawa Nasrudin, direktur PT Rajawali Putra Banjaran. Pembunuhan diduga dilatari asmara segitiga. Antasari divonis 18 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 11 Februari 2010. Hakim Herry Swantoro memastikan, semua unsur sudah terpenuhi antara lain, unsur barang siapa, turut melakukan, dengan sengaja, direncanakan, dan hilangnya nyawa orang lain.

Pada 6 September 2011, Antasari mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Tapi, PK ditolak karena bukti yang diajukan diang-

gap tidak tepat. Malah belakangan, adik Nasrudin menegaskan Antasari bukan orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi di era presiden SBY. Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat permohonan grasi yang diajukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar pada 20 Februari.

"Sampai detik ini belum sampai di meja saya," kata Jokowi di Jalan Raya Taman Mini 1, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015).

Jokowi menduga, permohonan grasi terpidana 18 tahun penjara kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen ini sampai ke tangan lain.

Untuk itu, suami Iriana ini enggan sesumbar soal grasi Antasari. "Jangan-jangan enggak sampai ke meja saya.Isinya apa kan saya enggak tahu.

Jadi, saya belum bisa jawab," tegas dia.

Presiden Jokowi juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan dikabulkan atau ditolaknya grasi tersebut. Yang jelas, kata dia, surat permohonan grasi Antasari belum sampai di mejanya. "Lah kan belum sampai di meja saya kok.

Gimana kemungkinan. Jangan-jangan enggak sampai ke meja saya," tutup Jokowi. (ENDY)

KPK Periksa Guru Besar Uviversitas Udayana JAKARTA- Penyidik KPK memanggil dan memeriksa Dewa Putu Sutjana, Guru Besar Universitas Udayana, Senin (11/5) lalu. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) RS Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata Unud tahun anggaran 2009.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MDM (Made Meregawa)," terang Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, sesaat lalu.

Dewa disebut mengetahui banyak soal kasus ini. Apalagi, Ketua Program S2 Ergonom Unud ini pernah menjabat sebagai pembantu rektor II periode 2006-2009.

Meski begitu, Priharsa belum bisa mengkonfirmasi soal materi pemeriksaan Dewa oleh penyidik KPK. "Yang pasti seorang saksi dipanggil penyidik karena keterangannya dibutuhkan," kata Priharsa.

Adapun dalam kasus KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Unud Made Meregawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Direktur PT Mahkota Negara

Marisi Matondang.

Proyek pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayana ini menelan biaya sebesar Rp16 miliar. Namun, KPK menduga kuat proyek ini telah merugikan negara sebesar Rp7 miliar.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Kasus ini diduga punya kaitan dengan perkara mantan Bendahara Demokrat M. Nazaruddin. Made juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk Nazar dalam dalam perkara suap proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang.

Sementara itu, Marisi Matondang yang merupakan Direktur PT Mahkota Negara disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan milik M. Nazaruddin.

Nazaruddin beserta saudaranya M. Nasir pernah tercatat sebagai pemilik saham dan anggota komisaris CV Mahkota Negara yang berubah nama menjadi PT Mahkota Negara pada Februari 2003. Namun sejak Mei 2009, nama dua bersaudara itu tidak tercantum lagi dalam daftar pemilik saham dan jajaran komisaris.(NET)

Mantan Bupati Aceh Barat Daya Ditahan BANDA ACEH - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh resmi menahan mantan bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, Kamis (14/5/2015).

Dit Reskrimsus menduga Akmal melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang pada pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo, Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Abdya, senilai Rp 793.551.000.

Direktur Reskrimsus, Kombes Drs Joko Irwanto MSi mengatakan, saat menjabat sebagai Bupati Abdya, Akmal melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan PKS.

Tapi, tanah yang dibelinya dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya 2011, ternyata milik negara yang mengatasnamakan masyarakat setempat.

Menurut Joko, pihaknya baru mengusut kasus tersebut pada 2013 dan menetapkan mantan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim sebagai tersangka utama.

Akmal diancam dengan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. “Untuk saat ini kita baru menahan satu tersangka, tidak menutup kemungkinan tersangkanya akan bertambah,” katanya kepada media.(IKC)

Terdakwa kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (11/5). Majelis hakim Tipikor menjatuhi hukuman kepada Bupati Tapanuli Tengah nonaktif tersebut empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Bupati Bonaran Situmeang Diganjar 4 Tahun Penjara JAKARTA - Bupati Tapanuli Tengah nonaktif, Raja Bonaran Situmeang diganjar hukuman selama empat tahun penjara dan denda Rp200 jita subsidair kurungan 2 bulan, karena terbukti menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus sengketa perkara Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2011.

"Bonaran terbukti korupsi sebagaimana dakwaan primair, Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor. Juga terbukti memberikan, menjanjikan sesuatu ke Akil Mochtar selaku hakim konstitusi untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011," papar Majelis hakim dipimpin Mochammad Muchlis saat baca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5).

Majelis tak sependapat tuntutan jaksa soal pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Majelis berpendapat, hak itu merupakan hak melekat dari setiap warga negara, kecuali terdakwa lakukan tindakan makar atau membahayakan kedaulatan negara.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan.

Memberatkan: Bonaran selaku Bupati dan advokat tidak memberi-

kan contoh baik kepada masyarakat terhadap penegakan hukum bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Meringankan: bersikap sopan, kooperatif, menghormati jalannya persidangan. Bonaran jadi tulang punggung dan pencari nafkah dalam keluarga, berjasa memajukan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan, semua unsur dakwaan primair terpenuhi. Bonaran bersama Sukran Jamilan Tanjung ditetapkan KPU, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah terpilih periode 2011-2016. Atas keputusan KPU, ditolak pasangan calon Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara dan pasangan bakal calon Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK. Ketua MK menunjuk Achmad Sodiki sebagai ketua panel, serta Harjono dan Ahmad Fadlil sebagai anggota panel.

Saat sidang PHPU berproses di MK, Akil selaku hakim MK ikut memutus perkara, sempat nelpon Bakhtiar Ahmad Sibarani menyampaikan pesan kepada Bonaran, agar Bonaran menghubungi Akil terkait pengajuan permohonan PHPU hasil Pilkada Tapanuli Tengah. Bakhtiar pun menemui Bonaran di Hotel Grand Menteng. Ak-

hirnya menghubungi Akil dengan menggunakan telepon genggam miliknya membicarakan proses persidangan PHPU Pilkada Tapanuli Tengah. Akil kembali menghubungi Bachtiar meminta uang Rp3 miliar.

"Jika permintaan uang tidak dipenuhi, Akil menyampaikan MK akan memutuskan Pilkada ulang.

Akil juga meminta agar uang dikirim ke rekening CV Ratu Samagat pada Bank Mandiri KC Pontianak, dimana pada kolom berita slip setoran ditulis "angkutan batu bara"," ungkap majelis hakim.

Menindaklanjuti permintaan Akil, Bonaran bertemu dengan Bakhtiar, Syariful Pasaribu, Aswar Pasaribu, Hetbin Pasaribu, dan Daniel Situmeang di rumahnya perumahan Era Mas 2000 Pulogebang Jakarta Timur. Dalam pertemuan, Bakhtiar menyampaikan permintaan Akil sambil menunjukkan SMS dari Akil.

Bonaran kembali bertemu Syariful, Aswar, dan Hetbin menyampaikan meminjam uang kepada Aswar untuk memenuhi permintaan Akil. Pada 16 Juni 2011, Bonaran minta Hetbin menemani Daniel selaku ajudan Bonaran mengambil uang dari Tomson Situmeang sebesar Rp1 miliar di BNI Rawamangun. "Uang itu dis-

erahkan Tomson kepada Bakhtiar selanjutnya disetorkan ke Bank Mandiri cabang Depok. Namun, karena bank sudah tutup, uang itu dibawa Bakhtiar. Esok harinya, Bakhtiar dan Subur mentransfer Rp900 juta ke rekening CV Ratu Samagat dengan menuliskan 'angkutan batu bara' di slip setoran sebagaimana permintaan Akil," ujar hakim.

Bonaran juga meminta Hetbin menemani Daniel kembali mengambil uang Rp1 miliar dari Aswar dan Syariful di depan McDonald Cibubur. Pada 20 Juni 2011, Hetbin mengirimkan uang Rp900 juta ke CV Ratu Samagat. Sesuai keterangan saksi Daniel, pengiriman uang itu telah dilaporkan kepada Bonaran. Alhasil, 22 Juni 2011, majelis hakim MK melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) atas PHPU Pilkada Tapanuli Tengah. Akil salah satu majelis hakim konstitusi yang mengadili dan memutus PHPU, memutuskan dengan amar putusan "menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya".

Meski uang itu tidak diterima secara langsung oleh Akil, tetapi diterima Akil melalui CV Ratu Samagat. Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Bonaran dan tim pengacaranya yang menye-

butkan penransferan uang itu untuk membayar utang Bakhtiar kepada CV Ratu Samagat. "Bagaimana mungkin bayar utang, jika Bakhtiar tak memiliki usaha CV Ratu Samagat. Dan uang yang ditransfer adalah uang Bonaran, yang diperoleh minjam dari Arif Budiman, Azwar dan Syariful. Hal ini membantah pembelaan terdakwa yang menyatakan tak pernah meminjam uang untuk diberikan kepada Akil," tutur hakim.

Hukuman Bonaran lebih ringan dibandingkan Tuntutan Jaksa yang menuntut 6 tahun penjara. Namun, Bonaran tetap mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim.

"Putusan sangat mengecewakan.

Yang mengejutkan hakim tidak melihat fakta hukum yang sebenarnya," kata Bonaran usai sidang.

Bonaran menuturkan, Akil tidak termasuk panel hakim yang menangani perkaranya di MK. Karena itu, menurut Bonaran, tidak ada urgensinya dia memberikan suap kepada Akil.

"Jadi karena bukan hakim saya, apa urgensinya?" ucapnya.

Ditanya apakan bakal banding atau menerima putusan itu, Bonaran masih akan mempelajarinya terlebih dulu. "Kami akan mempelajari dalam waktu satu minggu, apakah kami akan banding atau tidak," tandasnya sambil berlalu.(ENDY)

KORUPSI DANA REHABILITASI SD

Buron Enam Tahun, Koruptor SPBU Ditangkap KULONPROGO– Theresia Herdini Prasasti Sumekar buronan Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates, ditangkap di rumah kontrakannya oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejari Wates, Rabu (13/5).

Buron kasus korupsi ini ditangkap tanpa perlawanan di rumah kontrakannya di Banyumanik, Semarang.

Theresia langsung dijebloskan ke dalam Lapas II A Wirogunan Yogyakarta.

Kepala Kejari Wates, Saring mengatakan tertangkapnya buronan selama 6 tahun ini, berkat informasi di Adhiyaksa

Monitoring Center di Kejagung.

Saat itu terlacak Theresia berada di Semarang, dan langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Petugas dari Kejari Wates dan Kejati Jawa Tengah lantas menuju rumah kontrakan Theresia di Griya Citra Sentoso No 13 di Banyumanik dan langsung melakukan penangkapan.

“Dia cukup kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap,” jelas Saring.

Setelah ditangkap, Theresia menjalani pemeriksaan di Kejati Jawa Tengah dan langsung dibawa ke Kejari Wates untuk

proses lebih lanjut. Termasuk pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari RSUD Wates, sebelum Theresia ditahan di Lapas IIA Wirogunan Yogyakarta.

“Terpidana perempuan itu sekarang di Lapas Wirogunan, di sana ada sel khusus wanita,” jelasnya.

Kasi Intel Kejari Wates, Arief Muda Darmanto mengatakan, Theresia sebelumnya telah dijatuhi pidana selama satu tahun penjara dan denda Rp50 juta dalam kasus korupsi SPBU Wates di PN Wates. Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 jo 18 UU31/1999 jo UU

21/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas putusan tersebut, jaksa dan penasihat hukum mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hasilnya, putusan hakim menguatkan atas putusan PN Wates.

Hingga akhirnya terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan kembali putusannya sama menguatkan.

“Pasca-putusan kasasi MA, dan ketika kita akan lakukan eksekusi tetapi yang bersangkutan sudah kabur,” jelas Arief.

Sementara, tim dokter dari RSUD Wates yang melakukan pemeriksaan Theresia sudah

melihat kondisi kesehatan terpidana itu dan dianggap tidak ada masalah. Bahkan dari hasil tes tidak ada tanda-tanda kehamilan.

“Kondisinya cukup bagus, semuanya baik,” jelas dokter RSUD Wates, Fauzah Tirtasari.

Dengan tertangkap Theresia, saat ini masih ada satu orang DPO lain yang diburu. Dia adalah mantan Kepala Dukuh Kamal, Karangsari, Pengasih, Mujiyono alias Jibril dalam kasus uang palsu. Usai vonis hakim, Jibril kabur dari rumahnya yang saat itu menjadi tahanan kota karena mengidap penyakit.(OKZ)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

Mahasiswa Baru UMSU Gunakan Sistem Online MEDAN - Upaya meningkatkan pelayanan bagi calon mahasiswa baru UMSU gunakan sistem online saat mendaftar. “Sistem tersebut mulai kita berlakukan pada tahun akademi ini untuk memudahkan calon maba yang ingin kuliah di universitas ini,” kata Rektor Dr Agussani MAP di kampus, kemarin.

Didampingi Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr Muhyarsyah SE MSi, Agussani mengatakan, bagi calon maba untuk gelombang I pendafaran telah dibuka sampai 12 Juni 2015 dengan menggunakan sistem komputerisasi berbasis online.

Disebutkannya, langkah awal tata cara pendaftaran melalui website http://registrasi.umsu.ac.id dengan mengisikan nama lengkap, email dan program studi yang diminati. Setelah melakukan proses registrasi, peserta akan mendapatkan bukti pendaftaran yang berisi Nomor BRIVA, Username, Pasword dan data lainnya serta jumlah biaya pendaftaran yang harus dibayarkan peserta.

Selanjutnya calon peserta bisa melakukan pembayaran pada Bank BRI di seluruh

wilayah Indonesia menggunakan nomor BRIVA yang tertera pada bukti pembayaran atau melalui Biro Sumber Daya Keuangan universitas dengan jumlah yang tertera pada bukti pendaftaran.

Selanjutnya peserta sudah dapat mengisi biodata dan kelengkapan lainnya dengan menggunakan Username dan password yang tertera pada bukti pendaftaran untuk login ke laman khusus peserta seperti melakukan proses login pada halaman login. Jika mengalami kesulitan dalam pengisian data, bisa menghubungi call center atau email penmaru@ umsu.ac.id.

Wakil Rektor Muhyarsyah menambahkan, usai membayar biaya pendaftaran, peserta wajib mengikuti tes kesehatan narkotika dan zat-zat adaptif di kampus. Selain pendaftaran dengan sistem online juga bisa dilakukan secara langsung ke kampus.

Sedangkan tes ujian dan daftar ulang bagi mahasiswa yang lulus termasuk pembayaran uang kuliah dan lainnya masih tetap dilakukan secara langsung ke kampus. (FER)

Pemkab dan Masyarakat Sergai Rayakan Paskah Oikumene SEI BAMBAN - Jajaran Pemkab Sergai bersama berbagai perwakilan denominasi gereja-gereja yang ada di kabupaten, unsur TNI/Polri, DPRD, BUMN/BUMD, instansi vertikal serta organisasi-organisasi masyarakat dan pemuda merayakan Paskah Oikumene di halaman YAPIM di Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Minggu (10/5).

Perayaan diawali dengan prosesi Jalan Salib yang diperankan kaum pemuda Gereja HKBP dari Desa Pon menuju lokasi acara di halaman sekolah YAPIM. Kemudian dilanjutkan dengan drama penyaliban Yesus Kristus yang diperankan pelajar SMP Negeri 1 Sei Bamban.

Hadir dalam perayaan tersebut Bupati Sergai Ir H Soekirman, anggota DPRD Sergai, perwakilan FKPD, para kepala SKPD dan camat serta Ketua BKAG Sergai Pdt Dazon Siregar.

Pdt Dannerd W Siregar STh MA dalam khotbahnya yang dikutip dari Kitab Injil Yohanes 20:21 “Kristus Yang Bangkit, Mengutus Kita Mewujudkan Damai Sejahtera” menyerukan bahwa Paskah sebagai perayaan kematian Yesus Kristus dalam rangka menghapus dosa-dosa manusia yang menandakan begitu besarnya kasih Tuhan kepada manusia.

KebangkitanYesus Kristus adalah untuk membawa damai sejahtera bagi umat ma-

nusia di dunia, hendaknya setiap umat manusia dapat menaati perintah-perintah Tuhan Allah. Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam sambutannya mengatakan bahwa kabupaten dengan masyarakatnya yang heterogen dalam berbagai perbedaaan agama, suku maupun budaya tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Penyelenggaraan Paskah Oikumene ini terlaksana sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Pemkab Sergai menjunjung tinggi toleransi kerukunan umat beragama melalui bentuk-bentuk kegiatan penyegaran rohani.

Di sisi lain Bupati Sergai di hadapan Umat Kristiani berharap pembangunan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat dapat berjalan sesuai harapan karena tahun ini memasuki proses pemilukada yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang dapat memberikan rasa sukacita bagi pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu Ketua Umum Panitia Paskah Ny Defriati Tamba SPd mengatakan, Perayaan pPaskah merupakan wujud syukur kemenangan atas kebangkitan Kristus untuk menghayati akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan yang kita perbuat.

(ARM)

SUMUT/ACEH

Calon Perseorangan di Karo Butuh Dukungan 33.471 Jiwa KABANJAHE - Masyarakat yang ingin menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Karo 2015, baik melalui jalur parpol maupun perseorangan harus memperhatikan syarat dukungan.

Ketua Pokja Pencalonan Pilkada Karo/Divisi Teknis KPU Kabupaten Karo Gemar Tarigan ST didampingi Kasubbag Teknis Burhan Sinaga SH, Selasa (12/5), di ruang kerjanya mengatakan, pasangan calon harus mendapatkan dukungan parpol atau gabungan parpol maupun secara perseorangan yang mengantongi pernyataan dukungan dari masyarakat berupa fotocopy kartu tanda penduduk masih berlaku.

“Syarat dukungan parpol atau gabungan parpol paling sedikit berdasarkan jumlah kursi hasil Pemilu DPRD Kabupaten Karo Tahun 2014 yakni tujuh kursi atau 20 persen dari 35 kursi DPRD

UJIAN - Ketua Pokja Pencalonan Pilkada Karo/Divisi Teknis KPU Kabupaten Karo Gemar Tarigan saat mengawasi seleksi ujian tertulis PPK se-Kabupaten Karo.

Karo,” katanya.

Disebutkan, bagi pasangan calon perseorangan harus mendapatkan dukungan sebanyak 33.470,96 dibulatkan ke atas menjadi 33.471 jiwa atau 8,5 persen dari 393.776 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke KPU Kabupaten Karo.

Dukungan pasangan calon perseorangan harus tersebar lebih dari 50 persen yakni sembilan kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karo.

“Pencalonan parpol atau gabungan parpol bila menggunakan suara sah hasil Pemilu DPRD tidak bisa mengikutsertakan suara sah parpol yang tak memiliki kursi di DPRD Karo. Untuk Kabupaten

Karo ada empat partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD,” jelas Gemar Tarigan.

Menurutnya, masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo akan dibuka sesuai dengan Peraturan KPU No 2/2015.

“Syarat dukungan baik melalui jalur parpol maupun perseorangan ini berbeda dengan pilkada lalu.

Berdasarkan peraturan perundangundangan yang baru ini, jumlah dukungan makin besar dibandingkan sebelumnya,” paparnya.

Syarat dukungan akan diverifikasi dan diklarifikasi secara faktual di lapangan oleh KPU Kabupaten Karo, secara administrasi dan faktual, dilakukan selama 14 hari.

"Klarifikasi ke lapangan terkait kebenaran dukungan calon perseorangan, dukungan ganda, serta masa berlaku KTP juga akan menjadi bagian verifikasi. Apabila masa berlaku KTP sudah lewat, maka dukungan dianggap gugur.

Teknisnya nanti kita masih tunggu juknisnya,” ujar Gemar Tarigan.

(SMS)

Gelombang I Pendaftaran Mahasiswa Baru ITM Dibuka MEDAN - Pendaftaran calon mahasiswa baru gelombang I TA 2015/ 2016 di Institut Teknologi Medan, Senin (4/5) sudah dibuka untuk umum di kampus Jalan Gedung Arca Medan setiap hari kerja. Pendaftaran dan ujian testing masuk menggunakan tes tertulis. Rektor ITM Prof Dr Ilmi Abdullah MSc melalui Kabiro Humas M Vivahmi SH MSi kepada wartawan, kemarin menjelaskan, informasi penerimaan mahasiswa baru baik berupa brosur sudah dapat diambil langsung ke sekretariat panitia.

Lebih lanjut dikatakannya, pendaftaran calon mahasiswa baru dibagi dua gelombang, gelombang I dibuka mulai 4 Mei sampai 4 Juli 2015 dan gelombang II dibuka 4 Juli sampai 28 Agustus 2015. Testing masuk gelombang I 4 Juli dan testing gelombang II pada 29 Agustus.

Pengumuman gelombang I dilaksanakan 7 Juli dan gelombang II

pada 1 September.

Pendaftaran ulang mahasiswa yang dinyatakan lulus gelombang I mulai 7 Juli sampai 15 Agustus dan gelombang II mulai 1 sampai 9 September. Perkuliahan bagi mahasiswa baru dimulai 14 September 2015 mendatang.

Vivahmi menambahkan, bagi calon mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp300 ribu.

Uang kuliah selama setahun sebesar Rp6 juta dan dapat dicicil dalam empat termin. Uang kuliah sudah termasuk uang SKS, uang ujian, uang praktek dan fasilitas kampus lainnya seperti internet, perpustakaan, poliklinik dan jaket almamater secara gratis.

Sekedar mengingatkan, tambah Vivahmi, ITM sejak berdiri Tahun 1960 hingga kini telah memiliki 10 program studi yang dikelompokkan dalam tiga fakultas, yaitu, Fakultas

Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) terdiri dari program studi teknik sipil, teknik arsitektur serta teknik perencanaan wilayah dan kota (planologi).

Fakultas Teknologi Industri (FTI) meliputi program studi teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik kimia dan teknik informatika dan Fakultas Teknologi Mineral (FTM) terdiri dari program studi teknik pertambangan dan teknik geologi.

ITM kata dia juga mengenalkan keunggulan dan prestasi mahasiswa maupun perguruan tinggi yang telah dicapai selama ini. Peluang kerja bagi lulusan dan lapangan pekerjaan melalui berbagai kerjasama baik dengan pemerintah, swasta dan dunia usaha. Program dan pelatihan berbasis kemandirian mahasiswa dengan menciptakan lapangan kerja, seperti wirausaha.

ITM sebagai perguruan tinggi

teknik tertua dan terkemuka di Pulau Sumatera sekarang ini memiliki 3.105 mahasiswa aktif dan telah menghasilkan lebih dari 10 ribu-an alumni yang sudah sukses bekerja baik di instansi pemerintah, swasta nasional dan asing, konsultan teknik, pengusaha mandiri dan lainnya.

Sementara Ketua Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Medan Cemerlang SE menambahkan, ITM didirikan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa mandiri dibekali ilmu pengetahuan, minat, bakat, penalaran dan keterampilan yang diperoleh selama proses perkuliahan di kampus. Di samping itu juga utuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan SDM bagi industri kecil, menengah dan besar serta kemungkinan studi lanjut ke jenjang pendidikan S2 atau S3.

(FER)

Sergai Gelar Lokakarya Partisipasi Masyarakat Dalam Reformasi Birokrasi SEI RAMPAH - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus menunjukkan komitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi (RB) dan transparansi di setiap bidang kegiatan pemerintahan.

Hal ini terlihat dengan digelarnya Lokakarya Partisipasi Masyarakat Dalam Agenda Reformasi Birokrasi Daerah, Senin (11/5), bekerjasama dengan GIZ- Transformasi di Grand Swiss Bellhotel Jalan S Parman Medan.

Bupati Sergai Ir H Soekirman

dalam sambutannya mengatakan, perlu dipahami bersama bahwa reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

"Reformasi birokrasi dilakukaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan langkah strategis

dalam melayani masyarakat," ujar Bupati Sergai.

Kemudian diungkapkan bupati, saat ini permasalahan yang terjadi pada kalangan birokrasi adalah telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang baru, salah satunya masalah wajib belajar 12 tahun yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Saat sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

bahwa kabupaten/kota hanya mengurusi masalah pendidikan dari tingkat SD/SMP ke bawah saja.

Untuk tingkat SMA/SMK menjadi tanggung jawab provinsi.

"Menyikapi perubahan kebijakan tersebut Pemkab Sergai harus menetapkan road map sebagai sebuah peta jalan yang kemudian diimplementasikan bersama para stakeholder termasuk masyarakat sipil secara partisipatif dan konstruktif," katanya.

(ARM)

DPRD Setujui dan Rekomendasi LKPJ Bupati Serdang Bedagai

Pesta Budaya Adat Batak Kerabat Regional III

SEI RAMPAH - Sidang Paripurna DPRD Sergai dengan agenda penyampaian pendapat akhir pemerintah atas hasil pembahasan gabungan komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2014 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Tahun 2010-2015 yang disampaikan Bupati Ir H Soekirman pada 20 April 2015 lalu, akhirnya diterima dengan rekomendasi seluruh anggota DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Sergai di Sei Rampah, Jumat (8/5).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Syahlan Siregar ST didampingi Wakil Ketua Hasbullah Hadi Damanik SE dan Drs H Abdul Rahim turut dihadiri Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, jajaran FKPD, kepala SKPD dan insan pers.

Sebelumnya, laporan hasil pembahasan gabungan Komisi DPRD yang disampaikan melalui Juru Bicara Hari Ananda SPd mengatakan, terdapat sejumlah catatan berkaitan dengan LKPJ maupun terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014

TANJUNG BERINGIN - Ribuan masyarakat tergabung dalam Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Kabupaten Serdang Bedagai Regional III meliputi Kecamatan Sei Rampah, Tanjung Beringin dan Sei Bamban, tumpah ruah merayakan Pesta Budaya Batak di Lapangan SD Negeri 105422 Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin, Senin (11/5).

Acara dimeriahkan lomba taritarian dari berbagai etnis budaya dan dihibur artis ibukota Deswa dan Nai Malpinas turut dihadiri Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Ketua TP PKK Hj Marliah Soekirman, kepala SKPD, Camat Sei Rampah Drs Dimas Kurnianto, Camat Sei Bamban Doni Imran Fauzi SE, Camat Tanjung Beringin Sudarno SSos, Muspika Kecamatan Tanjung Beringin, Ketua DPC Kerabat Sergai Drs H Joni Walker Manik MM beserta para anggota, Tokoh Pemekaran H OK David Purba, Al Ustad Samin Pane (Sampan), kades, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi seperti Si Baja, Paguyuban Suko Budoyo, Himasdat dan MABMI. Bupati Sergai disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat diawali dengan memakaikan pakaian Adat Tapanuli Sela-

REKOMENDASI - Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Sekda Drs H Haris Fadillah MSi disaksikan unsur FKPD menerima persetujuan rekomendasi dari Ketua DPRD Syahlan Siregar ST. atas pencapaian kinerja para perangkat pemerintah daerah, sehingga harus ditindaklanjuti dan mendapat tanggapan serius dari Bupati Sergai.

DPRD Sergai memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Sergai Ir H Soekirman serta jajarannya yang telah bekerja keras sehingga kabupaten itu berprestasi dan berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah baik tingkat provinsi maupun pusat.

Dalam sambutannya Soekirman menyampaikan terima kasih

kepada seluruh anggota dewan yang telah melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan rekomendasi atas kedua LKPJ tersebut. Kemudian Soekirman memaparkan bahwa LKPJ Bupati Sergai Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ akhir masa jabatan 20102015 itu merupakan kewajiban kepala daerah dalam memenuhi ketentuan pasal 60 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemda dan PP No 3 Tahun 2007. Bupati Soekirman berharap agar kemitraan baik yang sudah tercipta dapat terus

terjaga, terbina dan bahkan lebih ditingkatkan di masa mendatang.

Usai menyetujui dan merekomendasi LKPJ Bupati Sergai Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ akhir masa jabatan 2010-2015, sidang paripurna dilanjutkan dengan agenda penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, dengan mendengarkan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD. (ARM)

tan sebagai tuan rumah untuk perhelatan pesta budaya kali ini.

Dalam sambutannya bupati mengatakan bahwa acara itu untuk melestarikan adat budaya, bukan dalam peristiwa politik.

"Karena dapat kita lihat bahwa tidak ada satu pun dari kita yang memakai spanduk atau pakaian organisasi. Yang kita lihat hanya ada ulos pertanda budaya merupakan simbol persatuan seperti halnya Budaya Batak mewarnai acara ini," paparnya.

"Dengan adanya Kerabat maka kita tahu adat istiadat Budaya Batak untuk tetap dilestarikan, begitu juga dengan pelestarian Budaya Jawa yakni Temu Kangen Bedah Budaya serta Si Baja. Kelompok adat ini sebagai perekat untuk menyatukan semua perbedaan yang ada," pungkas Soekirman.

Sebelumnya Ketua Panitia Pesta Budaya Batak Kerabat Regional III Joel Manalu SPd mengatakan, Kerabat merupakan salah satu organisasi dengan tujuan membina, mempertahankan sekaligus melestarikan budaya serta mempersatukan Etnis Batak.

Ucapan terimakasih juga diutarakan kepada bupati karena telah mendukung, memotivasi serta memprakarsai acara ini. (ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

Banyak SKPD Belum Tenderkan Program MEDAN - APBD TA 2015 Pemko Medan sudah hampir lima bulan disahkan, namun sejauh ini masih banyak SKPD di jajaran pemko yang belum melakukan proses tender program yang telah dianggarkan, tanpa alasan jelas.

Kabag Aset dan Perlengkapan Setdako Medan yang mengelola Unit Layanan Pelelangan (ULP) di Pemko Medan, Agus Suriyono, mengatakan masih sebagian SKPD yang sudah mendaftarkan kegiatan atau programnya untuk dilelang, di antaranya dinas bina marga serta dinas perumahan dan permukiman.

"Kedua dinas tersebut juga belum mendaftarkan keseluruhan programnya untuk ditenderkan, sedangkan dinas lainnya belum ada sama sekali.

Wajar saja belum dilakukan, mungkin karena kegiatan mereka tidak banyak," kata Agus Suriyono, Minggu (10/5).

Agus menjelaskan, kemungkinan masuknya semua program yang dilelang tahun ini akhir Mei. Saat ini bisa dikatakan sudah lumayan dibandingkan April lalu, di mana, tidak ada satu pun program yang didaftarkan selu-

ruh SKPD untuk dilelang.

Mantan Kabid Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan ini menambahkan, selain hanya memasukkan data-data kegiatan yang mau ditenderkan, juga hanya memeriksa dokumen yang berkaitan dengan itu. Apabila tidak lengkap pihaknya tidak akan mendaftarkan sampai dokumen tersebut benar-benar lengkap dan bisa didaftarkan.

"Ini juga menjadi alasan belum semua SKPD mendaftarkan kegiatan untuk dilelang. Mereka harus melengkapi berkasnya,” tambahnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga, mengungkapkan, pihaknya mendorong seluruh SKPD di Pemko Medan untuk segera melakukan proses lelang agar program cepat berjalan, sehingga masyarakat merasakan pembangunan tersebut.

Selain itu, ditakutkan pekerjaan tersebut tidak selesai apabila proses tender terlalu lama. “Nanti ada lagi pembahasan P-APBD Kota Medan. Takutnya tidak tuntas dan menjadi silpa,” pungkasnya. (VIN)

Puluhan Ribu Guru di Sumut Terancam tak Mengajar MEDAN - Puluhan ribu guru di Sumut, Tahun 2015 ini terancam tidak diperbolehkan mengajar, karena belum memiliki predikat gelar sarjana (S-1). Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto di Medan, Minggu (10/ 5), mengatakan, sesuai UU No 15/2005 tentang guru dan dosen, yang boleh mengajar harus memiliki predikat gelar sarjana S-1.

"Jadi, seluruh guru yang belum memperoleh gelar kesarjanaan, segera kuliah di perguruan tinggi swasta terdekat," ujar Armanto.

Dia menyebutkan, para tenaga pengajar tersebut, juga harus dapat membagi tugas di sekolah dan belajar di kampus, karena hal ini juga sama-sama penting dilaksanakan. "Bagi

guru yang belum S-1, bisa saja akan terkena UU, hal ini harus dapat dihindari," kata staf pengajar Universitas Negeri Medan itu.

Armanto menyebutkan, ketentuan guru harus sarjana juga berlaku bagi pengajar di SMA. SMP, SD, maupun Taman Kanak-Kanak (TK). "Namun, siapa saja yang berprofesi sebagai guru, harus memiliki predikat S-1," katanya.

Data diperoleh Disdik Provsu, Tahun 2014, guru belum memenuhi kualifikasi S-1 atau Akta IV sebanyak 58.973 dari jumlah 179.534 guru. Guru belum S-1 untuk tingkat TK 1.915 orang, SD 48.749, SMP 5.557, SMPLB 126, SMA 1.133, dan SMK 1.493 orang. Sedangkan guru yang sudah S-1 sebanyak 120.581 orang. (FER)

SMKN 5 Apresiasi Bantuan Komputer ITM MEDAN - Kepala SMKN 5 Drs Maraguna Nasution MAP mengapresiasi bantuan komputer lengkap oleh ITM berkenaan dengan kompensasi lulusan sekolah kejuruan itu yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta bidang keteknikan tertua di Pulau Sumatera tersebut.

“Selama tiga tahun berturut-turut, SMKN 5 selalu mendapatkan bantuan komputer lengkap dengan printer sebagai inventaris sekolah. Untuk itu, kita wajib mengucapkan terima kasih kepada ITM,” kata Maraguna Nasution.

Maraguna menambahkan, pihak sekolah senantiasa mendorong siswa lulusannya untuk melanjutkan studi khususnya ke PTS terfavorit di bidang teknik. Pasalnya, lulusan SMKN 5 tidak harus terfokus untuk diterima di PTN seperti di Pulau Jawa atau di USU semata.

“ITM adalah kampus tertua yang telah banyak melahirkan alumni bekerja baik di instansi pemerintah, swasta atau sukses membuka wirausaha dan lulusannya juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yang terpenting, siswalah yang menentukan kemana tujuan pendidikan selanjutnya,” kata Maraguna.

Selain bantuan perangkat komputer lengkap dari ITM, SMKN 5 juga mendapatkan bantuan dari UMSU karena ada lulusannya juga menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik UMSU. Menyinggung jumlah siswa yang masuk ITM, Maraguna mengatakan, Tahun 2014 lalu 25 siswanya kuliah di ITM. “Dua tahun sebelumnya, jumlah siswanya

hampir serupa, sehingga ITM memberikan bantuan perangkat komputer lengkap, sebab dinilai sudah membuka kerjasama yang baik dan harmonis dengan ITM,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Kepala Biro Humas ITM Vivahmi M SH MSi menjelaskan, 300 sekolah SMA dan SMK mendapat kunjungan Tim Promosi Institut Teknologi Medan akhir Februari 2015 lalu, baik di wilayah kabupaten/kota se-Sumatera Utara hingga menuju perbatasan Aceh dan Sumatera Barat.

Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun menjelang ujian nasional khususnya bagi siswa yang akan menghadapi penerimaan calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri.

“Kita mendatangi sekolah tersebut untuk meningkatkan kerjasama antara kepala sekolah dan siswa dengan memberikan rangsangan hadiah satu unit komputer kepada sekolah yang menginformasikan siswanya untuk masuk di ITM,” kata Vivahmi.

Artinya, promosi ini bukan sekedar janji, tapi ITM juga memberikan kemudahan bagi lulusan SMA dan SMK untuk melanjutkan pendidikan tingginya. ITM mendorong siswa mengikuti seleksi PTN, baik melalui SNMPTN, SBMPTN atau program diploma lainnya.

“Jika gagal masuk ke PTN, maka alaternatif pilihan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi bisa mendaftarkan diri ke ITM,” ujarnya. (FER)

SUMUT

Ray Rangkuti: Reformasi Belum Dioptimalkan MEDAN - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyatakan, dunia internasional kagum terhadap Indonesia dengan tingkat pendapatan rendah, tetapi bisa hidup berdemokrasi.

Namun Ray Rangkuti merasa sedih, karena saat ini buah reformasi belum dioptimalkan untuk peningkatan kepentingan dan pelayanan publik, sehingga banyak rakyat Indonesia masih miskin.

Hal itu disampaikannya pada acara dialog publik “Reformasi Kebangkitan Nasional” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMA, Selasa (12/5), di Convention Hall Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate. Kegiatan yang dibuka Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UMA Drs M Aswin Hasibuan MAP itu diikuti seratusan Mahasiswa FISIP UMA. Dipandu Ikhwan Kurnia Hutasuhut dan Armansyah Matondang

DIALOG - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti (kanan) menjadi narasumber pada dialog publik “Reformasi Kebangkitan Nasional” yang digelar FISIP UMA. SSos MSi, lebih lanjut aktivis 1998 ini mengatakan, 5 hingga 10 tahun ke depan, jika rakyat dan elemen masyarakat termasuk para mahasiswa membiarkan para pemangku kebijakan tidak mengoptimalkan hasil reformasi seperti peningkatan dan pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi, maka kran demokrasi yang dibuka tidak berjalan dan tak ada manfaatnya bagi rakyat.

“Salah satu nikmat demokrasi

itu adalah kebebasan, maka pergunakan kebebasan itu untuk mengoptimalkan hasil-hasil reformasi.

Jangan diam dan tidak mau tahu.

Pertanyakan kepada pemerintah karena semua putusan politik bersifat terbuka dan masyarakat diperkenankan mendapatkan informasi,” jelas alumnus Jurusan Aqidah dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

RSU Sapta Husada Direkomendasikan Jadi Mitra BPJS RAP RAPAAT Sekretaris Komisi B DPRD Langkat Kirana Sitepu (pakai peci di tengah) tampak serius berdialog dengan para peserta rapat.

STABAT - Rapat dengar pendapat dengan mitra kerja oleh Komisi B DPRD Langkat dipimpin Sekretaris Komisi Kirana Sitepu didampingi Ketua Makhruf Ritonga SE, dihadiri seluruh anggota komisi, di antaranya Drs Johanes Sitepu dan Nurul Azhar Lubis SH. Turut hadir dinkes diwakili Kabid P2P dr Immanuel, Kasie UKD dr Surya F, Kepala BPJS Langkat Rico Chairuddin, Kanit MPKR BPJS Kesehatan dr Lenny Marlina Tum dan Direktur RSU Sapta Husada dr Andi F SPB, dokter RSU Sapta Husada dr Candra Wijaya serta beberapa petugas staf operasional RSU Sapta Husada yaitu, M Husnizam, Surya R, dr Edy dan Drs Warman

Girsang SE MM. Saat diminta pendapat seputar tentang pelayanan pengguna BPJS, pihak dinkes mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dengan semakin banyaknya rumah sakit sebagai provider BPJS, membuat ada persaingan positif antar rumah sakit hingga masing-masing berupaya melakukan peningkatan pelayanan dan kualitas. Dikatakan, untuk Kabupaten Langkat, baru empat rumah sakit yang menjadi provider BPJS Kesehatan yaitu, RSU Insani, RSU Tanjung Pura, RSU Pertamina, dan RSU Dahlia dengan total 409 bed.

Nurul Azhar Lubis SH mengatakan, jika menunggu

rumah sakit daerah dalam melayani BPJS sangat lamban mengingat banyaknya prosudur. "Sehingga rumah sakit swasta perlu didorong untuk menjadi provider BPJS," kata Nurul seraya berharap agar dipermudah prosedurnya, sehingga diharapkan setiap kecamatan ada provider BPJS. Komisi B DPRD Langkat mengambil keputusan sesuai Intruksi Presiden dan Permenkes RI, merekomendasikan BPJS agar memproses dan memberikan provider BPJS kepada RSU Sapta Husada serta rumah sakit swasta lainnya. "Tentunya dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku," kata Kirana Sitepu. (JUL)

Pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini juga memaparkan Indonesia masuk peringkat ketiga demokrasi di dunia setelah Amerika Serikat dan India.

Indikasi sebagai negara yang demokratis itu ada empat prinsip yakni, pertama adanya pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia.

Kedua, diberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengambil kebijakan/keputusan. Ketiga, semua orang sama di mata hukum.

Dan keempat, ada pembagian kekuasaan yang saling berbeda meskipun tidak bisa dipisahkan.

“Indonesia memiliki keempat prinsip demokrasi tersebut,” ujar putra kelahiran Mandailing Natal ini.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UMA M Aswin Hasibuan mengharapkan kepada mahasiswa untuk mengkaji demokrasi, apalagi pilkada di Sumut bakal digelar Desember mendatang.“Dialog publik ini diharapkan mampu membangkitkan semangat mengkaji demokrasi di kalangan mahasiswa,” ujar Aswin. (FER)

DPRD Langkat Sahkan Ranperda RPJMD 2014-2019 STABAT - DPRD Langkat mengesahkan Ranperda RPJMD Langkat 2014-2019 menjadi perda melalui SK DPRD Langkat No 13/2015 pada paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Terbit Rencana Peranginangin didampingi para wakil ketua, Selasa (12/5).

Fraksi Partai Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, Bintang Sejahtera Persatuan Nasional, dan Fraksi Hati Nurani Bangsa, melalui juru bicara masing-masing menyatakan persetujuan terhadap ranperda dimaksud.

“Saya mengapresiasi kinerja seluruh fraksi DPRD Langkat dalam menetapkan RPJMD Langkat menjadi peraturan daerah,” kata Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu melalui Wabup H Sulistianto.

Sulis menambahkan, Bupati Ngogesa yakin pihak eksekutif dan legislatif mempunyai pandangan sama tentang pembangunan. "Karenanya, bupati percaya seluruh fraksi sepakat dan sependapat menerima RPJMD tersebut,” ujar Sulis mengutip kata Ngogesa.

Sulis juga menyampaikan harapan bupati, semoga penetapan RPJMD menjadi motivasi bagi Pemkab Langkat untuk meraih target-target pencapaian yang tertuang dalam RPJMD. Pengesahan Ranperda RPJMD Langkat ditandai dengan penandatangan berita acara pengesahan ranperda menjadi perda oleh Wabup H Sulistianto dengan Ketua DPRD Terbit Rencana Peranginangin, disaksikan para wakil ketua, anggota DPRD Langkat dan SKPD jajaran Pemkab Langkat. (JUL)

BERKAS - Wabup Langkat H Sulistianto saat menerima berkas pendapat akhir fraksi yang menyetujui pengesahan Ranperda RPJMD.

Eldin : Camat dan Lurah Harus Ikhlas Layani Masyarakat MEDAN - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin meminta camat, lurah, serta para kepala lingkungan se-Kecamatan Medan Tembung meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Lakukan kerja dengan ikhlas tanpa pamrih untuk melayani masyarakat, bila ini dilakukan tentu masyarakat akan mendukung semua program Pemko Medan,” kata Eldin saat Safari Subuh di Masjid Ikhlashiyah Jalan Tempuling, Kelurahan Sudirejo, Medan Tembung, Sabtu (9/5). Hadir Sekda Syaiful Bahri serta sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan. Safari Subuh diisi tausiyah oleh Ustaz KH Amiruddin MS. Eldin mengungkapkan, kehadirannya bersama sejumlah pimpinan SKPD dalam Safari Subuh di Kecamatan Medan Tembung adalah dalam rangka silaturahmi sekaligus memberikan informasi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dibangun Pemko Medan di wilayah itu sekaligus menyerap

SAF ARI SUBUH - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin berama rombongan Tim Safari Subuh disambut warga saat tiba di Masjid Ikhlashiyah Jalan SAFARI Tempuling, Kelurahan Sudirejo, Medan Tembung. aspirasi masyarakat.

“Kami memaklumi Pemko Medan belum bisa merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat sehingga masyarakat belum merasa puas atas pembangunan tersebut. Ini terjadi karena terbatasnya dana, namun kami terus berupaya untuk mengerjakannya dan melakukan prioritas pembangunan,” tambah

Eldin.

Kegiatan diawali dengan Salat Subuh berjemaah, yang menurut Eldin, akan menimbulkan semangat dalam diri, tumbuh kepedulian. "Rasa kepedulian ini nantinya bermanfaat terhadap pembangunan kota," katanya.

Sebelumnya, Ketua BKM Masjid Ikhlashiyah Ikhwan Yusuf MPdI melaporkan, Masjid Ihklas-

hiyah awalnya adalah sebuah musala dengan bangunan yang sangat sederhana dibangun pada 1964. Kemudian pada 1968 ditingkat pembangunannya menjadi masjid. “Selanjutnya pada 2012 masjid ini kembali direnovasi menjadi bangunan mewah dengan lantai masjid lebih tinggi dari badan jalan,” ungkapnya. (BEN)

10

KPK POS E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

KRIMINAL

Tower Bermasalah di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Kisruh atas dibangunnya Base Transceiver Station (BTS) milik PT. Tower Bersama Group (TBG) dengan ketinggian 12 meter, dimana rencananya akan dipergunakan untuk sarana telekomunikasi dan internet berjaringan 3G berbobot masing-masing ±0,5 ton, berdiri diatas dua bangunan bertingkat tiga penangkaran sarang burung walet milik Johan dan Jahidin, dijalan Datuk Bandar Kajum terus menggelinding dipermukaan.

Upaya-upaya warga minta BTS turun sudah dilakukan, mulai aksi demo ke lokasi tower, dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) warga dengan delapan anggota DPRD. Rencana akan menggeruduk DPRD dan Kantor Walikota, bahkan sudah ada lagi dilakukan upaya silaturahmi pihak Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Hingga saat inipun belum juga ada tanda-tanda jawabannya, tetap berjalan proses pembangunanya atau diturunkan sesuai permintaan warga yang keberatan.

Sebenarnya PT.Tower Bersama Group sudah menerima Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Tebing Tinggi atas nama Walikota bernomor : 648/46/0497/KP2T/2013 tertanggal 2 Agustus 2013.

Namun karena bermasalah dengan warga yang keberatan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mengambil sikap dengan menyurati PT. Tower Bersama Group melalui Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Mendirikan Bangunan (SP3MB) bernomor 300/ 1669/Pol.PP/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 tentang Penghentian sementara pekerjaan mendirikan Base Transceiver Station (BTS) dan Pole dengan

BERMASALAH - BTS di atas berbobot masing-masing ±0,5 Ton yang berdiri diatas dua bangunan bertingkat tiga ketinggian 12 meter milik PT.Tower Bersama Group yang berlokasi dijalan Datuk Bandar Kajum LK.II, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.

Pihak PT.Tower Bersama Group juga sudah membalas dengan surat bernomor 1628/ TBG-TB-00/PS.1-R1/05/X/ 2013 tgl 10 Oktober 2013 yang ditujukan ke SATPOL PP. Merujuk dengan Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER.KOMINFO/03/ 2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang meliputi Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) huruf g.

Tentang persetujuan dari warga, ada Surat Pernyataan Persetujuan Warga/tetangga Jalan Datuk Bandar Kajum dalam radius sesuai ketinggian tower (12mtr) yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 04 Juli 2013 yang diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Lama dan Camat Tebing Tinggi Kota pada masa itu. (RS)

Anggota DPRA Laporkan Wartawan Media Online LHOKSEUMAWE - Polres Lhokseumawe mulai melakukan penyelidikan kasus salah seorang oknum wartawan media online yang dilaporkan wakil Ketua Komosi A DPRA, Azhari Cage. Dua saksi yakni MT dan LN staf komisi, Rabu kemarin menjalani pemeriksaan sebagai saksi di unit Tipiter.

“Baru dua saksi yang kita panggil, yakni MT dan LN sebagai saksi dalam kasus ini.

Setelah ini kita akan periksa rekaman CCTV Hotel Lido Graha untuk memastikan kondisi pelapor dan saksi saat berada di hotel,”ujar Kapolres Lhokseumawe AKBP Cahyo H melalui Kasat Reskrim AKP Decky.

Dijelaskan juga, untuk memperjelas unsur hukum dalam berita yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik tersebut, Polres akan meminta keterangan saksi lain yakni dari ahli bahasa.

Sebagai mana diketahui, Azhari Cage melaporkan seorang oknum wartawan media online berinisial W ke Polres Lhokseumawe, Senin (4/5). Mantan kombatan GAM tersebut merasa difitnah dengan pemberitaan yang ditulis terlapor di medianya, Senin (27/3) lalu.

“Saya diberitakan W seakan-akan telah melakukan sebuah kesalahan dengan memboking kamar untuk dua cewek cantik di Hotel Lido Graha beberapa waktu lalu.

Padahal dua wanita itu adalah bagian dari tim Komisi I yang baru kembali dari Sidak Pelabuhan Krueng Geukuh,”

ujar Azhari usai membuat laporan di SPK Polres Lhokseumawe.

Parahnya lagi, dalam berita yang dinilai memuat judul bombastis tersebut, Cage menjelaskan tidak ada konfirmasi dari dirinya. Ia juga merasa kesal karena dalam berita juga disebut lembaga Partai Aceh dan DPRA. “Ini juga menjadi masalah, padahal tidak ada sangkut paut dengan kegiatan partai. Faktanya, dua wanita cantik yang disebut dalam berita itu salah satunya keponakan saya sendiri. Keduanya adalah tim asistensi yang kami bawa dalam rombongan,” sebutnya lagi. Ia mengaku mendapat postingan berita itu melalui HP. Lalu ia berusaha mencari alamat media online tersebut atau nomor HP wartawan yang bersangkutan untuk mendapatkan hak konfirmasi maupun klarifikasi berita, namun tidak ada.

Memang diakui pada Jum’at 24 Maret ada oknum wartawan menjumpai dirinya dan meminta uang. Namun tidak diberikan, sebab saat itu ia tidak punya uang.

Namun Cage tidak bisa memastikan apakah oknum wartawan itu yang berinisial W, karena dia memang tidak kenal dengan W. “Jadi tidak ada cara lain, saya harus lapor ke polisi.

Saya tidak takut, karena saya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan jelas fitnah seperti yang ditulis W, walau dengan menggunakan kata-kata diduga,” pungkas Azhari. (YANTO)

SUMUT/ACEH

Di Pantai Labura

Pukat Trawl Masih Bebas Berkeliaran LABURA - Kecamatan Kualuh Leidong merupakan satu dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Kecamatan Kualuh Leidong juga merupakan satu satunya kecamatan yang terletak di pesisir pantai Labura dan lautnya berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Laut labura yang kaya dengan bermacam ragam habitatnya, merupakan tumpuan hidup sebahagian besar warga Kualuh Leidong. Hampir sepertiga dari jumlah penduduk Leidong bekerja sebagai nelayan tradisional. Mereka harus ‘bertarung’ dengan nelayan kalangan menengah ke atas untuk mendapat hasil laut Kualuh Leidong tersebut.

Bupati Labura H kharuddin Syah SE sangat berperan mensejahterakan nelayan nelayan yang ada di Kecamatan Kualuh Leidong. Sejumlah bantuan alat tangkap ikan

sudah disalurkan kepada para nelayan setiap tahunnya. Baik itu jaring senangin, gubal, jaring kepiting, jaring udang, empang dan masih banyak yang lainnya. Bahkan nelayan yang belum punya perahu pun sudah mendapat bantuan perahu.

Namun dari hari ke hari para nelayan tradisional merasa aktifitas mereka sebagai nelayan sema-

kin terancam. Pasalnya hasil tangkapan ikan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Sebagaimana disampaikan salah seorang nelayan tradisional yang bernama Zulkarnaen kepada KPK Pos baru-baru ini.

Zul pangilan akrabnya mengatakan sangat mengeluhkan ulah para pengusaha pukat trawl seperti pukat harimau dan langge sorong

yang semaunya beroperasi di pinggir pantai dimana bibit bibit ikan itu berkembang biak. Mereka sama sekali tidak memikirkan kami nelayan kecil.

“Bagaima nelayan bisa mendapat penghasilan yang cukup jika tempat ikan berkembang biak sudah mereka kacau habis habisan,” ucap Zul yang juga bendahara kelompok nelayan kakap Kualuh Leidong itu.

Ini masalah besar bagi para nelayan Kecamatan Kualuh Leidong. Seharusnya pemangku jabatan yang bertugas, baik itu Dinas Perikanan, Pol Airut, Syahbandar, KPLP bisa bersinergi dalam menjaga kelestarian laut Labura terutama habitat yang berkembang biak di dalamnya.

Zul sangat berharap keluhan mereka para nelayan tradisional didengar Bupati Labuhanbatu Utara H. Kharuddin Syah SE.“Beliu juga bagian dari kami,” ucap zul.

Kami para nelayan sudah menobatkan Bupati Labura sebagai Bapak nelayan bagi para nelayan yang ada di Kualuh Leidong ini, ucap Zul penuh harapan. (REGAR)

120 Juta Ongkos Bawa Ganja dari Aceh ke Jakarta BIREUN – Pengakuan sopir dan dua orang lainnya, tersangka kasus ganja 2.7 ton menggunakan truk intercooler yang ditangkap beberapa waktu lalu, ongkos angkutnya mencapai Rp.120 juta.

“Mereka mengaku mendapat upah Rp120 juta, ongkos akan dikasih setiba di Jakarta, namun mereka keburu ditangkap”,ujar Kapolres Bireun AKBP M Ali Kadhafik SIK yang didampingi Kasat Narkoba AKP Aki Wisa Prayogo SH, Selasa kemarin.

Hasil pemeriksaan dari tiga tersangka pengangkut ganja seberat 2.7 ton dalam 66 karung pupuk berawal dari perintah tersangka Faisal bin Ahmad kepada tersangka Yuswitar bin Yusuf.

Faisal meminta Yuswitar membawa ganja dari Krueng Raya dengan truk intercooler nopol BK 8675 BS untuk dibawa ke Jakarta.

Ganja dinaikan dalam mobil kamis 7 Mei di salah satu tempat di Krueng Raya, dan sempat singgah di beberapa tempat serta memperbaiki mobil dan ganti supir.

Dalam perjalanannya, mobil yang dikemudikan Rusli bin Abdullah setibanya di kawasan Desa Teupol Jeumpa bersama tersangka Yuswitar. Saat beristirahat di

kawasan Teupok, mereka kemudian ditangkap anggota Polres Bireun. Pengakuan Yusmitar ganja tersebut diangkut oleh suruhan Faisal bin Ahmad. Mereka membawa ganja ke Jakarta dengan Rp120 juta.

Kendaraan truk intercooler milik Amat warga Krueng Gekuh, sedangkan ganja milik Siwan warga Krueng Raya Aceh Besar.

Keduanya status DPO dan terus diburu.

“Kita sedang mengembangkan kasus dan mencari dua tersangka lainnya,” ujar Kasat Narkoba.

Sebagaimana diketahui, jajaran Polres Bireun berhasil menangkap truk yang hendak menyeludupkan ganja ke Jakarta di kawasan Teupok Jeumpa Bireun. Tiga tersangka bersama truk serta barang bukti telah diamankan ke Polres Bireuen.

(YANTO)

Demo di Mapoldasu

LSM LASSER dan Gemapala USU Blokir Jalan MEDAN - Aksi unjuk rasa di depan Markas Polisi Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu) oleh ratusan massa yang terdiri dari LSM LASSER Siantar-Simalungun, Front koar koar Sumut dan Gemapala USU, Selasa (12/5) lalu hampir berujung anarkis. Hal tersebut akibat para pendemo merasa tidak puas karena aksi mereka tidak digubris oleh petugas di Mapoldasu.

Ketua DPD LASSER SiantarSimalungun yang juga Kordinator aksi, Marasalem Harahap dalam orasinya membacakan pernyatan sikap dan tuntutan aksi mereka.

Aksi meminta Kapoldasu untuk segera menyelesaikan kasus hutan togur, Hutan Register 18 dan Register 2 Sibatuloting yang telah melakukan pengalihfungsian hutan dengan melakukan penanaman kelapa sawit oleh pengusahapengusaha illegal.

Kapoldasu juga diminta untuk mengusut kasus penipuan sebesar Rp. 4 Miliar yang diduga melibatkan Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM, serta meminta Kapoldasu mengusut kasus dana

ORASI - Marasalem Harahap melakukan orasi di tengah jalan lintas Medan - Tanjung Morawa depan Mapoldasu.

ADD tahun 2014 sebesar 20 persen yang belum direalisasikan pencairannya oleh Pemkab Simalungun.

Sementara Herianto Sihotang dari Gemapala USU meminta agar Kapoldasu mendukung eksekusi lahan Register 40 yang sudah dimenangkan oleh Pemerintah sesuai Putusan MA. Saat melakukan orasi tak tampak satupun petugas yang me-

nyambut kedatangan pendemo.

Merasa tidak puas massa yang melakukan aksi unjuk rasa langsung memblokir jalan utama di depan Mapoldasu sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sepanjang 5 km kearah Medan dan 5 km ke arah Tanjung Morawa karena diblokir selama 30 menit oleh massa.

Kemudian massa bergegas ingin

melakukan bakar ban di depan jalan besar Mapoldasu. Namun aksi bakar ban dihalangi oleh beberapa petugas polisi yang datang dari dalam gedung Mapoldasu.

Setelah melakukan mediasi akhirnya massa pendemo diarahkan masuk ke dalam Mapoldasu.

Selanjutnya para pendemo diterima oleh Kompol J Naibaho dari Bagian Humas Poldasu. Semua keinginan dan tuntutan LSM LASSER serta Gemapala USU akhirnya ditampung dan akan dirapatkan dan kabarnya juga akan diberikan secepatnya oleh pihak Poldasu.

Hal tersebut sehubungan karena Kapoldasu dan Humas sedang berada di Nias sesuai informasi dari seorang perwira bunga satu dipundak ini kepada pendemo.

Selanjutnya para pendemo pun membubarkan diri serta mengatakan bahwa bila tuntutannya tidak ditanggapi, akan datang dengan massa yang lebih besar lagi sembari membubarkan diri kembali ke Kampus USU. (SMS)

Dihukum Cambuk Tersangka Menangis SUBULUSSALAM Eksekusi hukuman cambuk salah satu penerapan Syariat Islam yang pertama 2015 ini dilakukan di kota Subulussalam untuk kasus mesum pada 2014 dan kasus Judi Togel. Anehnya hukuman cambuk itu tidak membuat jera para pelaku karena tetap juga ada yang melanggarnya.

Walikota diwakili Asisten II Jalaluddin

mengatakan hukuman cambut bukan hanya kepada orang tertentu saja, namun semua yang melanggarnya. Artinya tidak pilih bulu bagi pelanggar Syariat Islam.

Namun masih banyak kita dapat impormasi dari warga, mengatakan adanya tempat tempat Miras dan lapak lapak judi di daerah ini yang belum diberantas tuntas. Meski demikian

pihaknya dengan dinas terkait telah membuat program untuk menumpas kasus itu.

“Pemerintah berharap pelaksanaan Syari’at Islam ini harus didukung seluruh elemen masyarakat dan TNI/Polri. Jangan hanya mengharapkan pemerintah,”terangnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Drs.M.Yakub

KS.mengatakan hukuman cambuk ini dilaksanakan agar ada efek jera, bagi yang melanggar dan bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan hukuman cambuk bagi yang melanggar Syariat Islam menjadi pelajaran bagi orang lain. “Artinya kalau cambuk itu tidak seberapa sakitnya tetapi malunya ditonton kalayak ramai,” ujarnya. (KAR)

11

KPK POS E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

KRIMINAL

Kelompok Tani Tunas Baru UNAS Pasang Plang TEBINGTINGGI - Kelompok Tani Tunas Baru Desa Mariah Padang, Dusun IV Sinangkong, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai menunjukan nyalinya dengan memasang Plang di lokasi tanah garapan. Konon katanya tanah garapan tersebut akan diokupasi oleh pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela d/h PTP.IV Bandar Bejambu, sesuai Pelaksanaan Kerja Areal Optimalisasi Lahan Tahun 1997-1998.

Pada saat dikonfirmasi KPK POS, tentang pemasangan plang tersebut, Ketua Kelompok Tani, Sajim mengatakan, pemasangan plang ini untuk mempertahankan lahan garapan milik kami, karena tanah kami dilindungi oleh Undang-Undang Darurat NO. 8 tahun 1954 dan UUPA NO.5/1960.

Panitia Landre Form Kab. Deli Serdang Nomor : 204/Lr/ II/8/68, Tgl 29 April 1968 dan Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi, Nomor : 592./207.- Tgl 31 Juli 1998 ditanda tangani oleh Dan Ramil 24 TTDS, Kapolsek TTDS, Camat Tebing Tinggi (sesuai hasil rapat 4 Desember 1997).

“Kami berharap pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela d/h PTP.IV Bandar Bejambu mau mendengar, mengerti dan memahaminya. Jangan hanya mengambil keputusan sepihak karena alasan makan perintah dari pimpinan” paparnya. (6/5).

Disebutkan PTPN III Kebun Gunung Pamela d/h PTP. IV Bandar Bejambu jangan menganggap memiliki “do-

mein” atas areal setelah perpanjangan HGU. Karena sifat dan doktrin “domein” telah dihapus sejak berlakunya UU No 5/1960 (UUPA) tanggal 24 Setember 1960.

Adapaun alas hak masyarakat, merupakan obyek landreform yang secara resmi dicanangkan Presiden Sukarno pada tanggal 1 Januari 1961. Dipastikan bahwa apabila perkebunan bersengketa tanah dengan rakyat, perkebunan selalu berprinsip pada dua hal yakni dejure dan defakto.

Artinya secara dejure, apabila lahan kurang dari angka Hak Guna Usaha maka tanah rakyat yang ada di sekelilingnya diambil. Bisa secara baik-baik ataupun secara paksa untuk mencukupi kekurangannya dengan argumentasi bahwa perkebunan mendapatkan Hak Guna Usaha sudah melalui prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku.

Secara Defakto, apabila lahan berlebih dari angka Hak Guna Usaha maka pihak perkebunan mengakuinya secara defakto bahwa lahan saat ini dikuasai dan diusahai oleh perkebunan dengan tanaman sawit yang produktif.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemanfaatan Tanah Negara dan Penyelesaian Tanah Sengketa, bisa menjadi solusi apalagi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Cq.Komisi-A bisa bersinergi dengan pemerintah daerah.

Apalagi ajang Pilkada serentak akan segera tergelar. Jangan Simpan menjadi api dalam sekam. (RS)

Dokter RSUD Langsa Lamban Tangani Pasien LANGSA - Terungkapnya prilaku para dokter yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa dinilai tidak sigap atau tidak cekatan alias lamban dalam menangani pasien yang masuk di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Informasi yang dihimpur wartawan dari kalangan pasien yang masuk ke IGD RSUD Langsa, seperti disebutkan H melalui telefon selularnya, (11/5) sekitar pukul 11.29 WIB. H mengatakan , silahkan lihat langsung ke ruangan IGD RSUD Langsa.

Saya mulai dari pukul 08.00 pagi masuk ke ruangan IGD sampai pukul 11.00 Wib belum ada diperiksa.

“Dan baru saja saya dipanggil ke ruangan Poly THT. Dengan sistem pelayanan seperti ini, jika pasiennya dalam kondisi kritis, mungkin saja sudah meninggal terlebih dahulu sebelum men-

dapat perawatan medis,” ujarnya.

Menurut pantuan wartawan saat berada di tempat H, terlihat lambatnya playanan medis bagi para pasien dari pihak rumah sakit.

"Bagaimana kami pasien cepat tertolong, dalam keadaan pasien darurat mau pun koma, dokternya saja datang diperkirakan sekitar pukul 10.00 Wib ke atas.

“Terlebih dahulu pasien mengalamai ke sakitan, baru muncul dokter,"terdengar ucapan dari pasein oleh wartawan saat investigasi langsung ke lapangan.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Langsa dibawah komando Usman Abdullah diharapkan melakukan tindakan tegas bagi para dokter-dokter di RSUD Langsa. Jangan sampai masyarakat menjadi korban atas kurangnya pelayan prima yang diberikan pihak rumah sakit. (BSO)

SUMUT/ACEH

Aksi Begal Mengganas di Jalinsum Labura AEK KANOPAN - Aksi begal di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sekitar kawasan Kabupaten Labuhanbatu Utara, belakangan ini mulai mengganas dan meningkat.

Lokasi aksi para begal tersebut mulai dari kawasan Aek Kanopan sampai wilayah Rantau Prapat.

Berdasarkan data yang ada, dalam medio beberapa bulan terakhir ini hamper setiap hari terjadi aksi begal di kawasan tersebut. Kejadian ini memunculkan opini dan kesan bahwa para pelaku begal tersebut tidak memperdulikan keberadaan petugas kepolisian yang di Labura dan Labuhanbatu. Sesuai dengan data yang ada, korban para pelaku begal itu kebanyakan dari kalangan kaum perempuan yang mengendarai sepeda motor.

Seperti yang terjadi pada Selasa lalu sekitar pukul 04.00 Wib. Yang

SENPI RAKIT AN - Polisi menunjukkan barang bukti senjata api rakitan yang disita dari anggota RAKITAN komplotan Begal Labura menjadi sasaran pelaku begal itu motor BK 2216 JAC yang dikemuadalah R. Br Sinurat. Menurut dikan R Br Sinurat.

Saat melintas dikawasan kebun informasi korban adalah seorang PNS yang bertugas di Pemkab Membang Muda, kurang lebih 300 Labura. Saat kejadian korban ber- meter dari SMA 1 Kaluh Hulu boncengan dengan seorang rekan Membang Muda dan hanya sekitar kerjanya Fitri. Keduanya pulang 1 km dari kantor Polsek Kuluh dari kantor mengedarai sepeda Hulu, para pelaku begal mengen-

(TS)

Kapolres Tolak Kunjungan LRI Komwil Aceh

Aceh Tamiang Jalur "Surga" Penyelundupan Kayu ACEH TAMIANG - Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), Sayed Zainal M SH mengemukakan, pembalakan liar di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur hingga kini masih terus berlangsung.

Bahkan disinyalir penegak hukum di dua daerah tersebut terkesan diam dan tutup mata, sepertinya tidak mampu menghentikan aksi para cukong kayu yang terus menggunduli hutan.

Dilaporkan, pada Sabtu (9/5) tim Lembahtari kembali mempergoki aktivitas pendistribusian kayu balok diduga illegal yang dihanyutkan melalui jalur sungai Tamiang dan ditarik menggunakan boat sampan, di kawasan Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekrak, Aceh Tamiang.

Selain itu, ungkap Sayed, pembalakan liar juga terjadi di wilayah Sungai Blutan, Kecamatan Tamiang Hulu, melalui jalur darat. Kemudian, di kawasan hutan lindung Sungai Rengas, Kecamatan Tenggulun.

"Aceh Tamiang bak surgahnya jalur penyelundupan kayu illegal.

Selain lewat jalur air, pendistribusian kayu illegal juga dilakukan melalui jalur darat.

Tapi tidak satu pun pemilik kayu berhasil ditangkap," kata Sayed

darai sepeda motor RX King, berusaha merampas tas milik Fitri.

Fitripun berusaha keras untuk mempertahankan tas miliknya, hingga terjadi tarik menarik antara pelaku dan korban.

Saat itulah sepeda motor yang dikendarai R Br Sinurat oleng dan membuat mereka terjatuh. R Br Sinurat mengalami luka cukup serius hingga ia harus mendapat perawatan intensif di rumah Sakit Umum Aek Kanopan. Sementara Fitri yang dibonceng hanya mengalami luka ringan.

Tentu situasi dan kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari jajaran Kepolisian baik yang betugas di wilayah Labura maupun Labuhanbatu. Apalagi masyarakat kini sangat resah dan ketakutan melintas di kawasan tersebut. “Polisi sebagai pelindung masyarakat harus bergerak dan bertindak tegas atas aksi begal yang terus mengganas dikawasan tersebut,”ucap beberapa warga di Labura.

kepada wartawan di posko Lembahtari, Karang Baru, Sabtu (9/5).

"Kami prihatin melihat kondisi perusakan hutan di wilayah Desa Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya berbatasan dengan wilayah Desa Balingkarang, Sekrak, Aceh Tamiang, yang semakin parah. Ini membuktikan pembalakan liar di wilayah tersebut terus berlangsung, diduga tidak mampu dihentikan oleh aparat penegak hukum," katanya.

Di sisi lain, menurutnya, kondisi ini menggambarkan lemahnya kinerja pengawasan dan pengamanan hutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang dan Aceh Timur, yang tidak melakukan penegakan hokum sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penindakan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pihaknya mengimbau pihak terkait segera melakukan penindakan terhadap para pelaku pembalakan liar yang sudah melampaui ambang batas.

"Bila hal ini tidak segera ditindaklanjuti, LembAHtari tidak kompromi untuk melaporkan perusakan hutan ke Kapolri dan Menteri Kehutanan di Jakarta," tegasnya.

LANGSA - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) AKB Pol. Sunarya SIk, diduga menolak kunjungan kerja pengurus prasidium Lambaga Reclasseering Indonesia (LRI) Komisariat Wilayah (Komwil) Provinsi Aceh (NAS) ke Mapolres Langsa. Kondisi memunculkan kesan tidak ada minta antara polisi dan LSM. Padahal menurut informasi, kunjungan Pengurus LRI Komwil Aceh adalah untuk beraudensi serta ingin membangun kerjasama yang baik. Namun faktanya Kapolres Langsa saat ingin ditemui pengurus LRI Komwil Aceh tidak bersedia dan tidak mau keluar dari ruangan kerjanya.

Padahal sebelumnya Pengurus LRI Komwil aceh telah melayangkan surat audiensi bernomor: 014.PKW.ACEH. RI.V.2015. Juga telah dikirim utusan masing-masing Muhammad Saman jabatan Kalitbag dengan nomor reg:3325.

06.03.15/I golongan E/III, Saleh Ibrahim no.reg:3331.

06.03.15/I golongan E/I dengan jabatan anggota gusar

dan Abd Manan no.reg:3325.

06.03.15/I golongan E/I berjabatan anggota intelijen (IMI).

Kemudian Jefri Jayadi no.reg: 338.06.03.15/I golongan E/I berjabatan anggota gusar, Agustam Efendi no.reg:3307.

06.03.15/I golongan F/III sebagai jabatan Wakil Ketua1, ditanda tangani Komwil-RI Provinsi Aceh Effendi SKM tertanggal 12 -14 Mei 2015," ujar pengurus LRI Komwil Aceh.

Setelah Pengurus LRI Komwil Aceh tidak diterima, salah seorang personil Polres Langsa menyarankan untuk mencari waktu yang tepat beraudiensi dengan Kapolres.

Meski telah mendapatkan saran seperti itu, tetap saja pengurus LRI Komwil Aceh merasa kecewa atas sikap Kapolres tersebut. Karena menurut mereka, sebagai salah seorang perwira polisi, tidak seharusnya bersikap seperti itu.

“Terkait hal ini, secara resmi akan kita laporakan LRI Provinsi Aceh dan Pusat sebagai pimpinan kita,”ucap pengurus LRI Komwil Aceh. (BSO)

(BSO)

Security PT. CPI Bongkar Paksa Bangunan Sumur Bor Warga DUMAI - Suhadi (80) tahun warga Jl. Sidodadi Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur sesalkan sikap arogansi belasan security PT.Chevron Pasifik Indonesia (CPI) Dumai soalnya Selasa (12/5) sekitar pukul 10.00 Wib serombongan security PT. CPI melakukan bongkar paksa sumur bor milik Suhadi.

Suhadi, saat ditemui KPK Pos dilokasi sumur bor yang diporak porandakan securyti CPI mengatakan letak bangunan sumur bor yang dibangunnya itu berlokasi di Jln Swadaya Ujung Kelurahan Bukit Batrem dengan ukuran 4 X 5 meter, dibangun diatas tanahnya sendiri, letak sumur bor tersebut berada dibalik pagar tembok CPI bahagian samping belakang, sekitar 10 meter dari dinding tembok gudang penyimpanan besi tua PT.CPI. Dan lokasi sumur bor milik Suhadi tersebut bukan diatas tanah HGU PT. CPI. Ujar Suhadi Menurut Suhadi tanah tersebut diperolehnya dari hasil garapannya sendiri pada tahun 1974 oleh Camat Dumai Timur pada tahun 1979 menerbitkan alas hak, sesuai surat Camat Dumai Timur Nomor : 023/ DT/1979 tanggal 23 Juli 1979 di-

tanda tangani Ahmad Syamsuri BA dengan luas 2 Ha, dengan batasbatas Utara berbatasan dengan tanah Slamat, 100 meter, Selatan dengan Lapangan 100 meter, Timur berbatas dengan Lapangan 200 meter, dan Barat berbatasan dengan Jalan 200 meter. Pada awalnya tanah tersebut merupakan kawasan hutan. Oleh Suhadi digarap, dan di imas tumbang, kemudian ditanami palawija, dikuasai secara terus menerus “ saya heran kenapa security CPI membongkar bangunan sumur bor miliknya itu “ padahal kata Suhadi dia bersusah payah mengumpulkan uang untuk membangun sumur bor tersebut, menelan biaya mencapai belasan juta rupiah, didirikan tahun 2013 namun karena terkendala modal terhenti selama 2 tahun barulah 2015 dilanjutkan katanya.

Sebelum dilakukan pembongkaran bangunan sumur bor tersebut security CPI mendatangi lokasi sumur bor Suhadi dilokasi tersebut security CPI memerintahkan Suhadi untuk menurunkan tangki air berkapasitas 2 ton yang akan dijadikan tempat penampungan air, atas perintah securyti oleh Suhadi tangki tersebut diturunkan sendiri, tanpa pemberita-

Suhadi Berdiri Direruntuhan Bangunan Sumur Bor Miliknya huan dinding tiang penyanggah lantai tempat tangki air tersebut dihancurkan oleh security PT. CPI oleh security melalui pesan singkat meminta pengurus TPTMB2T Dumai untuk datang ke kantor security, namun oleh TPTMB2T meminta kepada security untuk mengundang pihak Suhadi secara resmi, tertulis oleh security menja-

wab melalui pesan singkatnya mengatakan tidak ada kewenangan untuk memanggil, akibat ulah belasan security CPI tersebut dia mengalami kerugian belasan juta rupiah. Tindakan security melakukan pengrusakan usaha sumur bor miliknya itu harus dilapor ke Polisi beber Suhadi.

Kearoganan security CPI me-

lakukan pengrusakan sumur bor Suhadi mengundang perhatian berbagai pihak, dan disikapi Sekretaris Umum Tim Penyelesaian Tanah Masyarakat Bukit Batrem, Bumi Ayu dan Teluk Binjai (TPTMB2T) Kota Dumai Chairuddin angkat bicara mengatakan setahu saya, berdasarkan surat tanah yang dimiliki Suhadi lokasi sumur bor yang dibongkar security CPI tersebut di atas tanah milik Suhadi usaha sumur bor di kelurahan Bukit Batrem bukan hanya Suhadi bahkan puluhan warga Bukit Batrem boleh dibilang mata pencaharian sebahagian warga Bukit Batrem dari usaha sumur bor.

Menurut Chairuddin Pertumbuhan sumur bor dikelurahan Bukit Batrem Dumai bagaikan cendawan tumbuh, dan tidak bisa dibendung karena masyarakat Dumai butuh air bersih layak minum. “Usaha sumur bor Kelurahan Bukit Batrem satu-satunya kelurahan pemasok air bersih yang layak minum di kota Dumai”.

Usaha sumur bor Suhadi sebagian kecil dari puluhan usaha sumur bor yang ada di Kelurahan Bukit Batrem yang di kalim PT.CPI merupakan bekas HGU PT. CPI kenapa justru sumur bor Suhadi yang

menjadi sasaran, mestinya security CPI sebelum melakukan tindakan pembongkaran sumur bor milik Suhadi apa salahnya pihak PT. CPI mengundang secara resmi pak Suhadi dengan membawa surat tanah yang dimiliki pak Suhadi demikian juga pihak security PT. CPI harus membuktikan HGU (Hak Guna Usaha) atas tanah diatas tanah milik Suhadi “samasama membuktikan kepemilikan”.

PT.CPI harus transparan dalam bertindak “buktikan dulu perpanjangan HGU CPI baru bertindak” karena permasalahan tanah bekas konsesi PT. CPI sudah ditangani Komisi II DPRRI, Komnas HAM RI, Pemerintah Pusat termasuk kementerian ESDM dan SKK Migas mestinya security PT. CPI Dumai dalam bertindak harus melalui prosedur ketus Chairuddin Rabu pekan lalu.

Dalam bincang bincang dengan KPK Pos Rabu pekan lalu. Chairuddin mempertanyakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) No.76 tahun 1975 yang telah berakhir masa berlakunya tahun 1989.

Diinformasikan hingga saat ini HGU PT. CPI kabarnya dalam proses perpanjangan di Kementerian ATR dan BPN Pusat, katanya. (PUR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

LIPSUS

, ‘

Ternyata, banyak artis yang gelap mata dan memilih jalan pintas untuk mendapat kekayaan. Saya enggak terlalu tahu (soal pendapatan artis PSK itu). Dunia artis kan dituntut tampil wah, luks, dan mahal, kalau ada pemasukan yang besar, cepat dan ingin cepat kaya dan ada jalan pintas seperti itu, ya mungkin karena itu. Saya sih kurang tahu juga,"

Tamara Bleszynski

Baby Margaretha

Cupi Cupita

MAIA

Prostitusi High Class

Maia Estianty Miris

Artis Kelas A Bertarif Unlimited Siapa yang tidak terpukau jika melihat body seksi, wajah cantik, penampilan aduhai yang sepanjang saat ditampilkan para artis, tidak saja di Indonesia tapi di seantero dunia. Apalagi bagi para hidung belang yang memiliki berbagai fasilitas hidup, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan.

S

Tentulah mereka ingin menikmati layanan prima dari para Pejaja Seks, apalagi wanitanya dari kalangan artis. Selain kenikmatan, tentu bisa mengencani artis merupakan satu catatan sejarah hidupnya. Karena itu pula, para pria hidup belang – tidak peduli ia pejabat, pengusaha atau mungkin anggota legislatif – tidak mempersoalkan harga yang unlimited atau tidak terbatas. Yang penting stayle high class dengan layanan artis kelas A. Perilaku negative dari kalangan artis sebelumnya pernah terjadi, ketika skandal antara Ariel Peterpan, Luna Maya dan Cut Tari terungkap kepermukaan beberapa tahun lalu. Ketika itu citra para artis sebagai public figure tercoreng, belum lagi sejumlah artis yang tersandung kasus penyalahgunaan narkotika.

Kehebohan itu tahun ini terungkap lagi, saat polisi mengungkap praktis prostitusi online yang melibatkan artis. Berawal dari tertangkapnya selebritis berinisial AA membuat gempar Indonesia. Dalam

Baby Margaretha Meradang, TB Cuek Saja SELAIN AA yang kemudian diasumsikan publik sebagai Amel Alvi, ada satu nama artis lagi yang konon ada dalam daftar mucikari online tersebut. Baby Margaretha lah orangnya.

Konon sosok Baby yang tak kalah seksi dibandingkan artis Amel Alvi juga ada dalam daftar perempuan yang disediakan oleh mucikari berinisial RA ini. Baby yang juga tak segan untuk pamer keseksian di depan khalayak ini juga dikabarkan merupakan salah satu wnaita yang disediakan oleh RA. Saat dikonfirmasi kabar ini, Baby kontan membantah dengan keras.

Wanita cantik yang tampil di berbagai majalah dewasa dan juga FTV ini menyangkal bahwa dirinya terlibat dalam jaringan prostitusi Online yang dikendalikan oleh RA. Baby menjelaskan siapa saja bisa mempergunakan namanya dikarenakan dia seorang publik figure dan kemudian menggunakanya sebagai daftar wanita yang ada dibawah jaringan mucikari RA. “Enggak ya ga bener itu. Aku sendiri ga seperti itu, siapapun bisa dimasukin ke daftar listnya. Nama Baby bisa dipakai begini begini” ujarnya dengan wajah merah menahan marah.

Inisial nama lain yang mencuat dalam daftar teratas para selebritis yang konon bisa dibooking dan terlibat portitusi online adalah TB. Sama seperti inisial artis lain, maka banyak pihak yang berspsekulasi siapakah TB yang konon menjadi wanita termahal dalam daftar para artis yang bisa dibooking ini. Dan tersebutlah nama artis cantik senior, Tamara Bleszynski yang memang secara kebetulan namanya bisa diinisialkan menjadi TB ini. (NET)

waktu singkat, sosok AA yang sebelumnya bukan apa-apa menjadi terkenal dan dicari oleh banyak orang.

Adalah RA yang disebut-sebut yang menjadi mucikari atau penyedia jasa layanan di atas ranjang dari kalangan artis. Ia mengaku bekerja menjadi make-up artist dari tahun 1998 sampai 2012 menuntun RA (32) mengenal public figure. Dengan penghasilan Rp 1 juta sampai Rp 5 juta, dia tinggal di rumah koskosan di daerah Pancoran, Jakarta Selatan.

Berbagai kalangan, dari penyanyi, artis sinetron, sampai model, dikenalnya. Banyaknya kenalan artis dan model membuat dia menjajal menjadi mucikari yang menjual jasa pekerja seks komersial (PSK).

Pria yang memiliki tato di bagian leher, kaki, dan tangan itu dikenal tidak punya kriteria khusus dalam merekrut PSK di kalangan artis atau model. Namun, yang harus diketahui adalah tata cara PSK dalam berkomunikasi dengan para pelanggan, seperti penampilan, cara bicara, serta table manner ketika melakukan makan malam dengan kliennya.

"Yang harus dilihat adalah bagaimana perform, cara bicara, penampilan, dari mana dia berasal, dia tinggal di mana, saya juga lihat gaya hidup dia," kata RA di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/5).

RA memastikan bahwa PSK yang dinaunginya harus cantik.

Tubuh dari para PSK yang akan dijual kepada para pria hidung belang memiliki standar khusus, yaitu seksi dan montok. "Standar wajah pasti harus cantik. Gaya dia harus bagus.

Untuk badan, anak-anak enggak

BISNIS prostitusi sangat meresahkan masyarakat.

Apalagi baru-baru ini, bisnis bejat tersebut juga melibatkan oknum dari kalangan artis. Tentunya kenyataan ini membuat Maia Estianty merasa miris. Menurut Maia, setidaknya kasus tersebut sudah mencoreng nama baik artis di Indonesia. Padahal, tidak semua pelaku seni mempunyai perilaku buruk.

"Aku sebagai seniman sangat prihatin. Lagi-lagi mencoreng nama artis. Jangan digeneralisir semua artis kayak gitu. Tidak semua artis punya kelakuan buruk.

Jangan sampai semua artis dicap seperti itu. Meski ada yang memilih jalan pintas mendapatkan kekayaan sesaat, tapi ada juga artis yang baik dan kerja sukses. Artis harus jadi contoh, panutan di masyarakat," ucap Maia Estianty di gedung Kadiv Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/5).

Maia menyayangkan mental ingin cepat meraup uang banyak tanpa harus bekerja keras yang dianut sebagian publik figur. Ia menilai, ingin tampil mewah menjadi alasan oknum artis rela menjual dirinya.

Amel Alvi (AA)

(RA) Robby Abbas dan Amel Alvi (AA) secara spesifik, yang standar saja," tuturnya.

Para PSK yang dimiliki RA kebanyakan dari kalangan artis.

Sebagian besar artis atau model yang dia rekrut untuk menjadi penjaja kebutuhan seks bertarif antara Rp 80 juta-Rp 200 juta.

"Iya ada 200 lebih, tetapi tidak semua artis, hampir setengahnya artis. Semuanya tidak bersuami," ujarnya.

Tidak ada persyaratan khusus bagi pria hidung belang yang ingin "ditemani" oleh PSK dari kalangan high class itu. Sebab, yang terpenting adalah antara klien dan artisnya sepakat. Sementara itu, RA hanya menyiapkan, membawa, dan menjual.

Jika ada artis atau model yang hamil, kata dia, itu sudah bukan tugas dia lagi. Biasanya, para artis atau model tidak terbuka terkait masalah kandungan setelah berhubungan intim dengan para klien.

Cupi Cupita Akui Pernah Kencan Singkat dengan Pejabat TERKAIT dengan terbongkarnya kasus prostitusi online yang melibatkan artis dengan inisial AA, banyak komentar serta sanggahan dari para selebriti terhadap bisnis lendir tersebut.

Mayoritas para penghias layar kaca tersebut membantah pernah terlibat dari bisnis esek-esek ini.

Namun, penyanyi dangdut asal Bandung, Cupi Cupita secara blakblakan mengaku pernah beberapa kali menerima 'order' untuk menemani pejabat daerah.

"Cupi sebal lihat teman-teman artis pada munafik, bilang nggak pernah seperti itu. Cupi sih mengaku, pernah dan sering menemani pejabat," ujarnya saat diwawancarai di Pisa Cafe Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Eits, anda jangan salah sangka dulu. Kencan singkat yang dimaksud oleh pelantun Goyang Basah itu bukanlah melakukan perbuatan layaknya yang dilakukan suami istri di atas ranjang. Kencan singkat tersebut yakni menemani pejabat atau klien untuk makan malam bersama dan berujung di tempat karaoke. Dan untuk jasa tersebut, Cupi biasanya dibayar Rp 10 juta.

Lalu, apa yang dilakukan oleh cewek seksi ini dan si pejabat saat berada di dalam ruang karaoke? "Ya nyanyi lah. Paling Cupi ikutan bergoyang, tapi kalau sudah sampai pegang dan cium, Cupi nggak mau," imbuhnya.

(NET)

Dengan menggunakan pakaian tahanan berwarna oranye, RA sempat keceplosan kepada wartawan bahwa klien dari jasa PSK yang dimiliki dari kalangan anggota DPR. Namun, pihak penyidik yang memelototi tersangka membuat dia takut dan meralat ucapannya.

"Iya, anggota DPR. Eh... bukan, dari berbagai kalangan maksud saya," kata dia meralat ucapannya.

Pundi-pundi uang ia dapatkan setelah beralih pekerjaan dari make-up artist menjadi mucikari.

Imbalan sebesar 20 persen dari tarif sebesar Rp 80 juta sampai Rp 200 juta selalu dia terima. Pendapatan itu diterima saat pembayaran down payment (DP) saat memulai transaksi prostitusi itu.

Mengelola 200 PSK sendirian, penghasilan RA lebih dari cukup.

"Penghasilan biasa saja Mas, cuma kebutuhan sehari-hari, bayar rumah, beli baju, dan lain-lain, gaya hiduplah," ujarnya. (BBS/MH)

Syarat PSK Artis Masuk Jaringan Mucikari RA ROBBIE Abbas (RA), mucikari yang membuat heboh jagat selebriti tanah air ternyata tidak sembarangan memasukkan artis dalam sindikat bisnis prostitusinya. RA memasang kriteria beberapa kriteria tertentu kepada para artis atau model yang ingin dijajakannya kepada para pelanggan kelas atas.

Sekadar informasi, RA memiliki 200 PSK lebih yang separuhnya berasal dari kalangan selebriti untuk ditawarkan kepada para pelanggan berduit.

Selain itu, dari pengkuan RA, masih banyak artis yang ‘melamar’ untuk masuk dalam bisnis prostitusinya.

Namun RA memberi syarat khusus kepada selebritis yang ingin dijajakan olehnya. “Kalau syarat tertentu dari perform-nya. Penampilan secara keseluruhan. Cara bicara juga. Standarnya ya wajah harus cantik pasti,” tutur RA di Mapolresta Jaksel, Senin (11/5).

Menurutnya, PSK yang ada dalam jaringan bisnis prostitusi online-nya memiliki berbagai model bentuk tubuh yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. “Kalau spesifiknya nggak ada ya. Sesuai permintaan klien aja.

Kita memenuhi kemauan klien. Bentuk tubuh nggak harus gimana-gimana. Ya, ada yang langsing, ada yang berisi juga,” tambah dia.

Dalam daftar RA, PSK yang berasal dari dunia hiburan semuanya masih berstatus lajang. “Nggak ada sih (permintaan pelanggan). Tapi memang di daftar saya semuanya lajang. Nggak bersuami semua. Janda juga nggak ada,” ungkap RA. Bisnis prostitusi dengan menjajakan pekerja seks artis atau model terungkap setelah polisi meringkus mucikari Robby Abbas alias Obbie (RA), di hotel mewah Kuningan, Jakarta Selatan. (NET)

No Comment Meski tengah menjadi sorotan, penyanyi tembang lawas Yuni Shara enggan berkomentar banyak soal kasus itu. Ia mengaku masih banyak yang bisa diurus, ketimbang sibuk mengomentari artis-artis yang nyambi jadi 'wanita panggilan'. "Duh.. nggak ngurusin itu rek," tutur Yuni.

Menurut kakak kandung Krisdayanti ini, kesibukannya setiap hari sudah cukup menyita waktunya. Sehingga sayang bila waktunya dipergunakan untuk mengurusi atau ikut campur mengenai hal tersebut.

"Kalau sudah ibu-ibu mikirinnya anak sama kerjaan," katanya.

Wanita yang konsisten dengan tampilan rambut pendeknya ini yakin, masyarakat sudah cukup pintar dalam memberikan penilaian. Mana yang menurutnya artis yang benar-benar berkualitas dengan artis yang hanya sekedar numpang nama dan menebar sensasi.

Gak Ikutan Kasus prostitusi online yang menimpa kalangan selebritas ini, turut mengundang komentar dari pelbagai kalangan, tak terkecuali Chef Juna.

"Saya ngga ikut-ikut prostitusi online. Ya itu tanggung jawab masing-masing mereka sebagai individu ya," kata Juna. "Kalau saya nyari duit juga susah, saya berasal dari keluarga yang kurang, saya sangat menghargai uang," kata pria berusia 39 tahun ini. (BBS)

Beberkan Maraknya Prostitusi Online Artis BUPATI Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan maraknya bisnis prostitusi online disebabkan oleh gaya hidup konsumtif. "Galau karena gaya hidup dan sifat konsumerisme yang berlebihan," katanya baru-baru ini.

Untuk membentengi kegalauan gara-gara gaya hidup dan konsumerisme berlebihan, terutama di kalangan anak muda, Dedi menyodorkan tiga solusi. "Pertama, pendidikan agama. Yang kedua, pendidikan rumah. Dan ketiga, pendidikan sekolah," ujarnya.

Dedi menjelaskan, agama

harus menjadi pondasi setiap kehidupan masyarakat. Pendidikan rumah sangat penting untuk meningkatkan mental anak-anak.

Pendidikan rumah yang dimaksud adalah pendidikan yang disesuaikan dengan pribadi anak. "Misalnya, anak laki-laki di kampung ajarkan lagi soal bercocok tanam, menggembala ternak, atau yang di kota ajarkan soal minat dan bakatnya," Adapun anak perempuan harus diberikan kesibukan.

Misalnya, memasak, menenun, dan menjahit. Di sekolah,

ujar dia, sudah saatnya anakanak dibekali nilai-nilai kehidupan, bukan nilai yang berbentuk angka untuk mengisi buku rapor. "Sudah saatnya mengembalikan pendidikan yang sesungguhnya pada anak-anak. Jangan biarkan anak diberi harapan palsu soal duniawi," ujar Dedi.

Ketua PAC Nahdlatul Ulama Kabupaten Purwakarta KH Abun Bunyamin menuturkan orang tua wajib memberikan kebebasan pada anak-anak. "Tapi jangan kebablasan," katanya.

(NET)

Menag: Sanksi Sosial dan Hukum Dikedepankan MENTERI Agama Lukman Hakim Syaefudin meminta aparat penegak hukum segera mengungkap dalang di balik maraknya bisnis prostitusi melalui media sosial.

Praktik ilegal tesebut dinilai tidak hanya melanggar hukum, namun juga telah merusak moral bangsa. Hal tersebut ditegaskan Lukman seusai menghadiri Perkemahan Pramuka Nasional Madrasah I di Bumi Perkemahan Lapangan Tembak Akademi Militer (Akmil), Desa Plempungan, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (12/5).

"Kementerian Agama mendukung aparat penegak hukum terutama kepolisian supaya betul-betul serius menangani dan membongkar secara tuntas praktik-praktik ilegal itu.

Karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak

moral bangsa," ujar Lukman.

Lukman berharap, fenomena yang terjadi saat ini bukan sekadar menjadi fenomena sesaat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum juga diharapkan bisa menuntaskan siapa di balik aktivitas tersebut, sekaligus memberikan sanksi yang tegas.

"Bukan hanya mucikari atau germonya saja, tetapi juga para penggunanya dan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini, harus kena sanksi. Apalagi melibatkan anak-anak di bawah umur, itu lebih salah. Kita harapkan ada sanksi yang membuat jera masyarakat yang lain," tandas Lukman.

Menurut dia, salah satu upaya dalam memberantas prostitusi jenis ini yaitu dengan memberikan sanksi sosial terhadap oknum yang terlibat.

"Jadi, menurut saya yang perlu digalakan adalah sanksi sosial. Kalau sekarang ini kan permisif, orang juga mengaitkan dengan kehidupan yang semakin mengglobal," kata Lukman di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (14/5).

Dia mengatakan, ketegasan hukum juga perlu diberikan kepada pengguna jasa PSK selaku oknum yang terlibat. Selama ini, prostitusi marak karena dinilainya tak ada sanksi tegas terhadap pengguna jasa.

"Menurut saya untuk memberikan efek jera maka sanksi sosial harus dikedepankan.

Selain sanksi hukum yang konsisten," sebutnya.

Semestinya, Indonesia yang memiliki nilai budaya sendiri bisa memiliki regulasi yang tegas terhadap persoalan ini. (NET)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

Rolel Harahap Resmikan Bazaar Pemasaran Partisifatif

Medan Akan Terapkan Pengelolaan Sampah 3R MEDAN - Pemerintah Kota Medan akan menerapkan pengelolaan sampah dengan cara 3R yakni, Reuse (pemanfaatan ulang), Reduce (mengurangi) dan Recyle (daur ulang) berbasis masyarakat. Ini dilakukan mengingat setiap tahunnya produksi sampah meningkat, namun tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Rencana penerapan itu terungkap pada Focused Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Kota Medan, Rabu (13/5).

Anggota Dewan Kota, Ir Budi D Sinulingga, memaparkan peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan industri berdampak pada jumlah sampah yang dihasilkan, antara lain sampah plastik, kertas, produk kemasan yang mengadung limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3). "Peningkatan timbunan sampah mencapai 2-4 persen setiap tahunnya ini tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai," katanya.

Kota Medan sendiri, sebut Budi, setiap harinya memproduksi sampah rata-rata mencapai 1.725 ton dan yang terangkut rata-rata hanya 525 ton. "Untuk dapat mengangkut sebagian besar sampah tersebut, maka armada pengangkutan harus ditambah menjadi 3 kali lipat, belum lagi lahan TPA di namo Bintang dan Terjun sudah mendekati kejenuhan. Salah satu cara mengurangi beban pengelolaan sampah ini dengan cara 3R," ungkapnya.

Pengelolaan 3R berbasis masyarakat, sambung Budi, adalah skala rumah tangga (RT) dengan melakukan pemilahan atas 4 jenis sebelum pembuangan. Selanjutnya

sampah ini diberikan kepada pengelola sampah skala komunal, yakni kelompok masyarakat (Pokmas) yang mengumpulkan sampah dari RT. "Pengelolaan 3R ini perlu menyiapkan lokasi seluas 500 M2 serta mesin pemilahan sampah. Dampak penerapan 3R ini nantinya akan mengurangi kebutuhan armada pengangkutan, megurangi kebutuhan akan luas TPA dan dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat,“ ungkap Budi.

Sementara Asisten Administrasi Umum Setdakota Medan, H Ikhwan Habibi Daulay SH, mengatakan Pemerintah Kota Medan menyambut baik pelaksanaan forum diskusi ini.

"Diskusi ini nantinya dapat memberikan masukan yang strategis dan kreatif dalam mensukseskan program lingkungan bersih dan sehat di Kota Medan, khususunya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, hijau, asri dan sehat," harapnya.

Dengan diskusi ini, kata Ikhwan, nantinya juga dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. "Diskusi ini akan menghasilkan sampah menjadi sumber energi dan masyarakat bisa memanfaatkannya menjadi sumber penghasilan," ujarnya.

Sedangkan Koordinator Penyelenggara, Prof Dr H Syahrin Harahap MA, melaporkan pengelolaan sampah tidak hanya melibatkan Pemko Medan tetapi juga masyarakat. Diskusi ini diikuti 11 kecamatan dan 11 kelurahan yang mewakili sentra potensi untuk mengelola sampah ditambah 6 SKPD terkait di jajaran Pemko Medan. (VIN)

Olimpiade Seleksi Siswa Berprestasi di Muara MUARA - Olimpiade Matematika dan Ilmu Pegetahuan Alam (IPA) tingkat SD yang dilaksanakan di SMP N 2 Muara, Senin (11/5), dimaksudkan untuk menjaring siswa SD berprestasi di Kecamatan itu. Peserta olimpiade terdiri dari 105 siswa dari 21 SD sekecamatan Muara.

Kepala Sekolah SMP N 2 Muara sebagai panitia penyelenggara, Warnet Hutasoit SPd mengatakan olimpiade dimaksud selain menjaring siswa berprestasi juga untuk meningkatkan mutu siswa SD pada matapelajaran matematika dan IPA. “Kita berharap terjadi peningkatan mutu untuk kedua bidang mata pelajaran tadi sebagai bentuk repolusi pendidikan di Kecamatan Muara untuk illmu pasti di tingkat SD, sehingga tidak kalah bersaing dengan kecamatan lain di Taput, bahkan jika memungkinkan sampai ditingkat Provinsi maupun Nasional,” katanya.

Katanya lagi, SMP N 2 Muara akan diproyeksikan menjadi SMP unggulan dari 4 SMP yang tersebar di Kecamatan Muara. “Jadi yang kita lakukan ini adalah persiapan untuk SMP unggulan tadi. Kita harap semua pihak dapat mendukung upaya ini demi terwujudnya pendidikan yang handal di sini. Dan kepada teman guru di SD agar dapat meningkatkan pendidikan yang lebih baik lagi, untuk mengantisipasi

SUMUT

persaingan dimasa yang akan datang,” imbuhnya.

Camat Muara, Ronal Silitonga Ssos, dalam sambutannya mendukung upaya yang dilakukan oleh SMP N 2 Muara di olipiade itu guna meningkatkan daya saing jebolan SD ketingkat yang lebih tinggi.

“Harapan kami, dengan terselenggaranya olimpiade ini akan menjadi bekal bagi siswa SD sekecamatan Muara untuk bisa bersaing di SMP Plus nantinya. Kepada seluruh SD kami berharap lebih fokus membenahi sekolah sehingga menamatkan siswa SD yang siap bersaing pada sekolah SMP favorit berikutnya,” sebutnya.

Kepala Unit Pekaksana Teknis (UPT) Dinas pendidikan Muara, Darma Siregar SPd mengatakan langkah yang di ambil oleh SMP N 2 Muara sangat positif dan patut di apresiasi. “Marilah kita berjuang dengan belajar untuk meningkatka mutu pendidikan di Kecamatan Muara,” ujarnya.

Usai acara panitia memberikan apresiasi bagi peserta yang menjadi juara dengan pemberian tropy,hadia buku dan dana pembinaan. Juara pertama diraih Angelica Ursula Sirait dari SD N 173345 Desa Aritonang, Juara dua diraih Irna Putriani Situmorang SDN 174539 Silinta dan Juara tiga diraih Theresia Sianturi dari SDN 173342 dari Desa Simatupang.

(PR)

TANJUNG BALAI - KSB PNPM Mandiri Kelurahan Kuala Silo Bestarai Kecamatan Tanjungbalai Utara, melaksanakan Bazaar pemasaran partisifatif PL-PBK, Selasa (12/5) di lokasi Balai Ujung Tanjung Pantai Amor Kota Tanjungbalai.

Kegiatan yang dibuka Ketua TKPKD Kota Tanjungbalai Rolel Harahap dihadiri Ketua FK-BKM Kota Tanjungbalai Mulia Simatupang, mewakili Dinas terkait Bappeda dan PU, Muspika, Lurah dan pengurus PNPM Mandiri Kel Kuala silo Bestari.

Ketua TK-PKD Kota Tanjungbalai Rolel Harahap mengatakan,"Komitmen seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah pola pikir sangat perlu dilakukan, hal itu dikarenakan agar perilaku sikap dan berpikir secara jernih dapat mewujudkan masyarakat khususnya di Kelurahan Kuala Silo Bestari dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih.

Dikatakan,yang juga Wakil Walikota Tanjungbalai,terciptanya kesadaran tersebut tidak terlepas peran serta dari pengurus BKM,perangkat Kelurahan dan masyarakat sekitar-

GUNTING PIT PITAA Wawako Rolel harahap didampingi Korkot 7 Kurniawan,Ketua FKBKM Kota Tanjungbalai Mulia Simatupang, beserta Lurah, melakukan gunting Pita tanda pameran Bazaar resmi dibuka. nya dalam melaksanakan sosialisasi dalam upaya mewujudkan masyarakat Yang sejahtera dalam lingkungan Bersih,Sehat dan Nyaman, ujarnya.

"Kita mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Bazaar pemasaran ini, karena dapat terkomunikasikannya hasil-hasil perencanaan partisifatif kepada seluruh Stakeholder, Lembaga non pemerintah/ swasta, BUMN/BUMD, mendapatkan kesepakatan dari stakeholder

yang terlibat untuk pelaksanaan pembangunan dikawasan PL-PBK, dan tersepakati dan terdistribusian sejumlah dana dukungan pembangunan untuk kawasan-kawasan strategis di Kelurahan Kuala Silo Bestari,terangnya.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, pada Tahun 2019 mendatang seluruh warga masyarakat sudah terdaftar dan masuk di BPJS,selain itu sebelumnya prioritas utama ten-

tang Pendidikan, dikota Tanjungbalai anak usia Sekolah tidak ada alasan untuk tidak sekolah, karena semuanya telah digratiskan dan ditanggung oleh APBD, ucapnya.

Usai membuka kegiatan, Wawako Rolel harahap didampingi Korkot 7 Kurniaawan,Ketua FKBKM Kota Tanjungbalai Mulia Simatupang, beserta Lurah, melakukan gunting Pita tanda pameran Bazaar resmi dibuka. (HER)

MAN Siantar Habiskan Kertas HVS 20 Rim Dalam Satu Triwulan P SIANTAR - Bantuan pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering menjadi ajang penghasilan tambahan bagi kebanyakan kepala sekolah selaku pengelola dana tersebut.

Hal ini dimungkinkan karena kurangnya pengawasan dalam penggunaannya. Untuk itu perlu pengawasan dan perhatian instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Daerah selaku badan yang mengawasi kinerja SKPD.

Seperti dikatakan Alwi salah seorang pemerhati pendidikan kepada wartawan hari Selasa (12/5) di Posko Mitra Harimau Kodim 0207/SM Jl. Merdeka Kota Pematangsiantar.

Dikatakannya bahwa penggunaan dana BOS sebaiknya mendapat perhatian khusus oleh Inspektorat maupun aparat penegak hukum karena diduga menjadi ajang sumber penghasilan tambahan bagi kebanyakan kepala sekolah. “Sepertinya dana BOS ini menjadi ajang tambahan penghasilan para kepala sekolah”, sebut Alwi.

Para kepala sekolah selaku pengelola Dana BOS seharusnya memperhatikan petunjuk pelaksanaan penggunaan serta transparansi pelaporannya sebagaimana telah

diatur dalam peraturan menteri pendidikan kebudayaan. Amatan Alwi di lapangan, banyak kepala sekolah yang tidak transparan dalam penggunaannya.

Demikian halnya pengunaan dana BOS tahun 2015 di Sekolah MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Pematangsiantar, perlu pengawasan ketat dari berbagai elemen masyarakat. "Dana BOS adalah milik bersama perlu diawasi", tegas Alwi.

Dalam laporan penggunaan dana BOS di Sekolah MAN Pematangsiantar, ditemukan kejanggalan dimana penggunaan kertas HVS dalam satu triwulan sebanyak 20 rim. Hal ini tentu sangat tidak masuk akal dan terkesan akal-akalan.

“Kertas sebanyak 20 rim itu untuk

apa saja digunakan dalam empat bulan ini”, ujar Alwi keheranan.

Menurut Alwi, Dana BOS adalah untuk keperluan pendidikan anak, maka perlu pengawasan untuk meminimalisasi dan mengurangi penyelewengan dalam penggunaannya. Pengawasan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dari orang tua siswa itu sendiri maupun elemen masyarakat yang peduli pada pendidikan.

Namun untuk membuat agar pengelola dana BOS lebih berhatihati dan patuh terhadap juknis penggunaannya, Alwi meminta supaya pihak Polres Pematangsiantar selaku aparat hukum untuk campur tangan dan mengusut penggunaan dana BOS tersebut.

(SMS)

PKK Tebing Tinggi Adakan Lomba Cerdas Cermat TEBINGTINGGI - Dalam rangka hari kesatuan gerak PKK dan hari jadi Kota Tebingtinggi ke- 98 tahun 2015 TPPKK Tebingtinggi melaksanakan kegiatan lomba cerdas cermat untuk anggota PKK di masing-masing 35 Kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi Rabu (13/5) di Gedung Hj.Sawiyah dan di buka secara resmi oleh Walikota Tebingtinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM. Walikota dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sangat baik karena selain merupakan perlombaan menguji ilmu pengetahuan dari anggota PKK juga merupakan ajang untuk menambah ilmu.

Karena ilmu merupakan kebutuhan bagi setiap orang tanpa terkecuali termasuk juga Ibu-ibu anggota PKK di Kelurahan, karena dengan ilmu yang di miliki itulah kita dapat melakukan kegiatan apapun,baik untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak dan juga membantu suami menambah perekonomian keluarga’’ ujar Walikota.

Walikota berharap anggota PKK harus juga pintar agar dapat melaksanakan tugas pengabdian-

LOMBA Kegiatan lomba cerdas cermat untuk anggota PKK di masingmasing 35 Kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi Rabu (13/5) di Gedung Hj.Sawiyah. nya di Pokja masing-masing di tempatkan.

Khusus kepada Dewan Juri agar benar-benar memberikan penilaian berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta bukan berdasarkan kedekatan atau yang lainnya tapi semata-mata karena ilmu yang dimiliki.

Saya berharap dari cerdas cermat ini jangan sebelum bertanding sudah di ketahui siapa pemenangya, nilai-nilai sportifitas dan kejujuran harus tetap di junjung tinggi, pemenang pada cerdas cermat ini nantinya akan di ikut sertakan ketingkat yang lebih tinggi lagi untuk itu teruslah belajar agar ilmu pengetahuan

terus bertambah.

Hadir dalam pembukaan cerdas cermat ini Ketua TPPKK Kota Tebing Tinggi, Camat dan Lurah Se- Kota Tebing Tinggi serta Ketua Darma Wanita Persatuan, cerdas cermat diikuti oleh masing-masing Tim dari Kelurahan yang dibagi dalam 4 kelompok kerja (Pokja) yang ada di PKK. (RS)

Bupati Buka Jambore Kader Dasawisma Kabupaten Labuhanbatu 2015 RANTAUPRAPAT - Kader Dasawisma merupakan Kader PKK terdepan, adalah kader pembangunan, sebagai motivator yang tangguh untuk menyampaikan pesan pembangunan dan menggerakkan keluarga agar mau melaksanakan 10 Program Pokok PKK serta mencatat data/ kegiatan warga yang akan menjadi data dalam buku administrasi Dasawisma, mereka bekerja secara tulus, ikhlas, penuh tanggung jawab dan tidak mengenal lelah, sudah sepantasnya kita memberikan penghargaan atas kinerja selama ini dengan hadir di Jambore Kader Dasawisma Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 ini.

Demikian antara lain dikata-

kan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD, Selasa (12/5) pagi dalam arahannya saat membuka kegiatan Jambore Kader Dasawisma Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 di Complek Aula Asrama Haji Ujung Bandar Rantauprapat yang ditandai dengan pemukulan Gong dan Devile.

Lebih lanjut dikatakan Tigor, bahwa kegiatan Jambore Kader Dasawisma ini adalah untuk meningkatkan wawasan ibu-ibu kader Dasawisma, sekaligus ajang silaturrahmi dan untuk menambah ilmu, bahkan Jambore Kader Dasawisma ini dilaksanakan adalah sebagai ”reward” kepada para kader dari Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, karena sebahagian tugas pemerintahan telah

dilaksanakan oleh ibu-ibu Dasawisma secara sukarela.

Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada ibu-ibu Kader Dasawisma yang telah membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bidang kemasyarakatan, “kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir meninggal sudah kecil, bayi lahir terkena tetanus dan bayi terkena difteri sudah tak ada, ini semua adalah pekerjaan ibu-ibu yang sangat luar biasa”, kata Tigor menjelaskan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT dalam sambutannya mengatakan, Jambore Kader Dasawisma yang bertemakan “ Melalui Jambore Kita Tingkatkan Kemampuan dan Keteladanan Kader Dasawisma

Sebagai Garda Terdepan Dalam Upaya meningkatkan Kesejahteraan Keluarga” itu telah dilaksanakan sejak tanggal 11 s/d 13 Mei 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu untuk yang kedua kali sejak tahun 2014 dan satu-satunya Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakannya.

Menurut Fitra Laila, Jambore Kader Dasawisma yang diikuti sebanyak 700 orang peserta ini kegiatannya dimulai kemarin tanggal 11 Mei 2015 dengan acara penjelasan umum, ramah tamah dan perkenalan yang dilanjutkan dengan seminar parenting, seminar Ca. Serviks dan mamae serta seminar kegiatan Dasawisma, kemudian dilanjutkan dengan acara pembukaan, devile masing-

masing kecamatan, lomba penyuluhan, penyerahan bantuan dan hadiah, bazaar, cerdas cermat dan lomba gembira serta atraksi para kader dari Sembilan kecamatan.

Akhirnya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu itu menegaskan, Dasawisma adalah kelompok persepuluhan rumah yang terdiri satu kelompok 10-20 rumah setiap Desa/ Kelurahan, di Labuhanbatu sudah dibentuk 2.961 kelompok dan yang belum terbentuk 2.226 kelompok, bagi Kader Dasawisma yang telah terbentuk dan aktif melaksanakan tugasnya telah dirasakan keberadaannya oleh masyarakat, tentu saja perlu diberikan dukungan dan penghargaan, sehingga kedepan lebih bersemangat untuk menjalankan

program-program Dasawisma dan bertanggungjawab membangun keluarga dan masyarakat sehingga program pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat.

Dalam acara Pembukaan Jambore Kader Dasawisma tersebut, Bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu menyerahkan bantuan kepada 27 kelompok Dasawisma dengan jenis barang berupa Blender, Angkong, Bibit Cabai, Semprot, Dandang 10 Kg, Bibit Lele, Plastik Kolam, Makanan Ikan, Mesin Jahit, Mesin Jahit Pinggir, Kompor Gas, Ampia, Cangkul dan Bibit Sayur, selain itu secara simbolis Bupati Labuhanbatu juga menyerahkan Plang Dasawisma untuk 60 kelompok Dasawisma. (HAH)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

SUMUT

Walikota Tanjungbalai Buka BBGRM 2015

PERPISAHAN - M.Achyar mendapat salaman perpisahan dari siswa Kelas IX SMP Teladan Bintang Bayu pada acara perpisahan Selasa (12/5) (ARM)

Perpisahan Siswa SMP Teladan Plt Camat B.Bayu: Barengi Pergaulan Dengan Pendidikan SERGAI - Dalam hidup dan kehidupan pergaulan adalah sesuatu hal yang melekat dalam diri setiap orang termasuk pelajar.

Namun harus disadari bahwa pergaulan itu harus dibarengi dengan ilmu pendidikan yang tinggi agar tidak terjadi sesuatu yang kebablasan.

Demikian diucapkan Plt Camat Bintang Bayu Esdin Damanik,SE pada acara perpisahan siswa Kelas IX SMP Swasta Teladan Bintang Bayu Selasa (12/5) pekan lalu.

Hadir dalam acara tersebut instansi KUPTD Pendidikan, sejumlah kepala sekolah,dan beberapa siswa alumni sekolah pimpinan M.Achyar.

Selanjutnya Esdin mengajak untuk selalu bersyukur bahwa SMP Teladan yang berdiri sejak Tahun 1970 dalam waktu dekat ini akan menamatkan siswanya.Jika sudah tamat dari sekolah ini tetaplah melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi dan ingat jangan pernah lupa terhadap sekolah yang telah membimbingmu selama tiga tahun, ujar Camat.

Dibagian lain, Kepala Se-

kolah SMP Teladan M.Achyar dengan nada haru menyampaikan permintaan maaf kepada siswanya yang akan mengakhiri sekolah yang ia pimpin. Mohon dimaafkan mungkin ada tindakan yang sedikit keras terlebih kepada siswa yang agak bandel, ujar Achyar.

Semua itu adalah bagian dari cambuk buat kalian untuk tetap disiplin dan berhasil bukan sekedar hukuman, sambungnya. Abah panggilan akrab Achyar juga menginggatkan siswanya untuk melanjutkan sekolahnya dan tidak perlu jauhjauh sekolah keluar dari Bintang Bayu karena SMA dan SMK Negeri juga ada disini.

Sebelumnya Lasmer Sagala salah satu guru disana mengajak para siswa untuk senantiasa berbuat kebajikan untuk membuahkan keberhasilan. Lasmer yang sudah mengabdi di SMP Teladan selama 35 tahun pada kesempatan itu juga meminta pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian terhadap kondisi sekolah terlebih pengadaan fasilitas-fasilitas pendukung sekolah. (ARM)

TANJUNG BALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana menggelar Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2015.

Dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kita Gelorakan Kerja Gotong Royong Menuju kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat, begitu Thema dari Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang di buka secara resmi oleh Walikota Tanjungbalai Dr Thamrin Munthe,M Hum,Sabtu (9/ 5) di Jalan S Parman Kota setempat.

Walikota Tanjungbalai Dr Thamrin Munthe,M Hum mengatakan dengan thema ini pula diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan

Walikota Tanjungbalai Dr Thamrin Munthe yang Didampingi Ketua TP-PKK Hj Armaenni Jannah diabadikan bersama Asisiten II.dan III Setdakot,Perwakilan Polres Tanjungbalai,Kaban BPMP dan KB,Camat Se Kota Tanjungbalai gotong royong dalam melaksanakan pembangunan.

Dikatakan,Dengan diadakannya Bulan Bhakti Gotong Royong Ma-

Berbagai Kegiatan Sambut HUT Kota Tebing Tinggi ke-98 Bhayangkara ke-69 dan Adhyaksa ke-55 Tahun 2015 TEBING TINGGI - Memperingati Hut Kota Tebing Tinggi ke- 98, Bhayangkara ke- 69 dan Adhyaksa ke-55 akan di selenggarakan berbagai kegiatan perlombaan dan Bhakti Sosial di mulai Mei s/d Agustus 2015 hal ini merupakan hasil rapat panitia besar yang di pimpin Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM, Kapolres Enggar Pareanom, S.Sos, SIK serta Kajari Fajar Rudi Manurung, SH, MH. Menurut keterangan Kabag Humas PP Drs.Bambang Sudaryono di dampingi Sekretaris Panitia Kabag Kesra H.Sabana, S.Pd kegiatan yang akan di laksanakan di antaranya oleh Polres Tebing Tinggi lomba sepeda santai per Group (Juni),

Volley Ball Kapolda Cup (Juni) di Gor Asber Nasution.

Polres juga mengadakan penyuluhan bahaya narkoba (Mei), penyuluhan Undang-undang tentang penyampaian pendapat di depan Umum dan Radikalisme (Juni), sementara Kejak-

saan Negri Tebing Tinggi melaksanakan pertandingan olah raga tenis meja (Mei), tenis lapangan (Mei) di Lapangan Tenis Kebun Rambutan, dan penyuluhan anti Korupsi (Mei).

Pemko Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan pertandingan catur (Mei), jalan santai (Juni), senam kesegaran jasmani (Juni),trup gembira (Mei), Futsal (Juni), lomba berenang sungai padang (Agustus), lomba dayung sungai padang (Agustus), lomba permainan tradisional apresiasi seni dan sastra (Mei).

Sementara kegiatan Bhakti Sosial pengobatan gratsi (Juni), sunatan masal (Agustus), cek gula darah

Walikota Tanam Benih Padi di Medan Selayang MEDAN - Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, melakukan penanaman perdana benih padi di areal persawahan Jalan Harmonika, Kelurahan PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Selasa (12/ 5). Penanaman benih padi yang dilakukan di lahan seluas lebih kurang 5 hektar ini dalam rangka mendukung swasembada pangan di Kecamatan Medan Selayang, termasuk menyokong swasembada pangan di Kota Medan.

Diharapkan Walikota, benih padi yang ditanam akan menjadi cikal bakal swasembada beras di Kecamatan Medan Selayang.

Eldin yakin jika semua secara kolektif mampu menggerakkan diri sendiri dari lini tekecil dengan berupaya menanam bahan makanan sendiri,maka swasembada pangan dapat terealisasi.

Disamping itu mantan Sekda kota Medan ini bepesan kepada berbagai elemen yang terlibat dalam mendukung swasembada di Kecamatan Medan Selayang, agar melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam pelaksanaannya, terutama para petani. Sebab, mereka memiliki pengalaman bercocok tanam, khususnya padi sawah.

Kemudian Walikota berharap kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pertanian, supaya mampu menjadi simpul informasi dengan memberikan modul-modul teknologi pertanian, yang dapat membantu para petani mengefisienkan pekerjaannya tanpa harus menga-

syarakat,kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan Persatuan dan Kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat bersama, ujarnya.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat menuju pada penguatan Integrasi Sosial,serta bisa meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan, pungkasnya.

Turut Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua TP-PKK Kota Tanjungbalai Hj Armaenni Jannah,Asisten II dan III Setdakot,Kaban BPMP dan KB Hj Ernawaty,perwakilan Dari Polres Tanjungbalai,seluruh Camat Se Kota Tanjungbalai dan sejumlah Lurah. (HER)

lami penurunan kuantitas dan kualitas produk.

“Saya juga menghimbau kepada ibu-ibu TP PKK Kecamatan Medan Selayang untuk terus mesosialisasikan tabulapot dan tabulakar kepada masyarakat. Sosialisasi ini harus dilakukan agar kecamatan Medan Selayang benar-benar mampu memproduksi bahan pokoknya sendiri. Bahkan nantinya bisa menyokong swasembada pangan di Kota Medan,” kata Walikota.

Penanaman benih padi ini dilakukan Wali Kota langsung bersama unsur Muspika Kecamatan Medan Selayang di areal persawahan yang telah selesai di bajak dan siap tanam. Benih padi yang ditanam merupakan benih unggulan dan mempergunakan pupuk organik.

Setelah Walikota melakukan penanaman secara simbolis, sejumlah petani langung menyemaikan benih padi di seluruh lahan tersebut. Menurut Walikota, hasil panen di Kecamatan Medan Selayang nantinya diharapkan untuk mendukung pasokan beras di Kota Medan.

Apabila pasokan beras untuk Kota Medan terpenuhi, kemungkinan didistribusikan ke daerah lain yang kekurangan pasokan beras.

“Kita utamakan (panen) dulu untuk memenuhi kebutuhan beras di Kota Medan,” ungkapnya.

Eldin sangat mengapresiaasi langkah yang dilakukan Camat Medan Selayang, Sutan Tolang Lubis karena telah mencanangkan swasembada pangan di wilayahnya dengan menyediakan lahan sekitar

5 hektar untuk ditanami benih unggulan. Wali Kota berharap langkah ini harus diikuti camat-camat lainnya, sehingga upaya menjadikan Kota Medan swasembada pangan terpenuhi. Sebelum Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Marelan juga telah melakukan penanaman benih padi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

Sementara itu Camat Medan Selayang, Sutan Tolang Lubis mengatakan, penanaman benih padi unggulan ini dilakukan dalam rangka mendukung swasembada pangan di Kecamatan Medan selayang.

Lahan yang digunakan sekitar 5 hektar dari 140 hektar lahan yang ada. Selain itu ingin memperkenalkan kepada sekitar 500 petani yang ada di Kecamatan Medan Selayang untuk mempergunakan pupuk organik Jago Tani Hantu.

Dengan mempergunakan pupuk organic itu, panen yang biasanya dua kali dalam setahun bisa menjadi tiga kali. “Insya Allah jika ini dilakukan, maka hasil pertanian bisa meningkat sehingga wasembada pangan di Kecamatan Medan Selayang bisa tercapai,” jelas Sutan.

Disamping itu tambah Sutan lagi, pihaknya juga memberikan bantuan bibit tanaman kepada masyarakat untuk ditanam di perkarangan rumahnya masing-masing.

Selain menghijaukan pekarangan rumah, penanaman bibit tanaman tersebut guna mendukung program Medan Berhias (bersih, hijau, asri dan sehat). (VIN)

(Agustus), donor darah (Agustus), kunjungan ke panti asuah Amaliyah (Juni), panti Bina Guna (Juni), panti Jompo Sungai Sigiling (Juni), panti Jompo Tengku Hasim (Juni) dan Lembaga Pemasyarakatan (Juni), gotong royong dan pembukaan jalan baru di Kec.Padang Hulu (Mei).

Khusus untuk Wartawan di Kota Tebing Tinggi di laksanakan lomba karya tulis (Juni s/d Juli), secara teknis lomba karya tulis ini saat ini sedang di persiapkan persyaratan dan dalam waktu dekat akan di sampaikan kepada Wartawan di Tebing Tinggi, ujar Bambang Sudaryono. (RS)

Pengangkatan Honorer Bukan Tanggungjawab BKD MEDAN - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan, Lahum Lubis menyebut bahwa urusan pengangkatan guru honorer menjadi PNS bukanlah tanggungjawab BKD. "Honorer itu tidak ada kaitannya dengan BKD. Dan lagipula, honorer itu bukan urusan BKD. Yang bisa menindaklanjuti itu SKPD terkait. Semua tenaga honorer, termasuk guru, itu bukan BKD yang ngurusin," kata Lahum, Kamis (14/5).

BKD, kata Lahum, hanya bisa turun tangan apabila hal tersebut menimpa guru yang telah diusulkan menjadi PNS. "Terkecuali sudah diusulkan menjadi PNS. Tapi kan sekarang udah gak ada lagi yang diusulkan. Kemarin kan udah. Yang 1.021 itu, 484 yang lulus," katanya.

Lahum mengatakan, dalam hal pengangkatan honorer menjadi PNS, BKD hanya dapat mengusulkan ke Kementerian PAN-RB. Ia mengaku tak tahu menahu soal tudingan para guru honorer yang menyebut bahwa banyak PNS yang

baru diangkat bodong.

"Kita secara normatif mengusulkan kepada pusat. Yang menetapkan itu kan pusat.

Kita hanya menyampaikan saja. Soal bodongnya itu kita gak tahu kita. Kita hanya meneruskan aja," katanya.

Lahum dengan tegas mengaku tak tahu apakah seorang honorer yang diangkat jadi PNS bodong atau tidak. Sebab, kata dia, yang menentukan pengangkatan adalah pusat.

"Yang mengatakan bodong itu siapa? Protes mereka itu kalau bisa ke SKPD. Buktikan itu. Ajukan itu ke Wali Kota. Kalau memang bisa itu dibuktikan, ya, silahkan. Ini masak semua BKD yang disalahkan. Saya terus terang aja, yang menentukan itu bukan kita. Mengangkat dan memberhentikan itu pusat.

Langsung aja ke pusat sana," katanya.

Diketahui dari data di BKD Medan, jumlah honorer di Kota Medan untuk. K1 sebanyak 143.

Sedangkan K2 sebanyak 537. Jumlah tersebut adalah yang tak lulus testing pada 2014 silam. (NET)

Bupati Labuhanbatu :

2016, Kecamatan Panai Hilir Tuan Rumah MTQ dan Festival Nasyid RANTAUPRAPAT - Kecamatan Panai Hilir sudah dapat dipastikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ Ke-45 dan Festival Nasyid ke- 30 Tahun 2016 mendatang, untuk itu kepada Camat Panai Hilir saya minta agar mempersiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan pelaksanaan dimaksud, sehingga pada saatnya nanti kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses.

Demikian ditegaskan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD, Sabtu (9/5) malam saat menutup pelaksanaan MTQ ke-

44 dan Festival Nasyid ke-29 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 di Complek Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar Rantauprapat yang dihadiri Sekdakab H Ali Usman Harahap, SH dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT. Lebih lanjut Tigor mengatakan, bahwa penghunjukan itu adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 451.15/140/BKBPPM/ 2015 Tanggal 7 Mei 2015 Tentang Penghunjukan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an Ke-45 dan Fesstival Nasyid Ke-30 Tahun

2016 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu, akan diselenggarakan di Kecamatan Pana Hilir.

“Khusus kepada seluruh Camat, saya minta agar bekerjasama dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Muspika dan seluruh komponen umat islam untuk merencanakan serta mempersiapkan utusannya guna mengikuti seluruh cabang perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Ke-45 dan Festival Nasyid Ke-30 Tahun 2016 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu di Kecamatan Panai Hilir”, kata Tigor mengingatkan.

Menurut Tigor, penyelenggaraan MTQ dan Festival Nasyid bukanlah hanya sekedar menilai suara merdu dan menetapkan juara atau penampilan busana semata, akan tetapi lebih dari pada itu dapat mendorong serta memotivasi masyarakat untuk lebih mencintai, memahami, memaknai dan mengamalkan Al Qur’an dan seni budaya islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan yang bersifat religius dan seni yang syarat dengan muatan syiar islam ini diharapkan dapat menciptakan insan yang berakhlakul karimah didalam kehidupan

sehari-hari sebagaimana yang terkandung didalam Al Qur’an dan syair-syair lagu Festival Nasyid itu sendiri.

Oleh karenanya upayaupaya dan perhatian yang telah kita pusatkan untuk suksesnya pelaksanaan MTQ dan Festival Nasyid ini tidak boleh berhenti sampai disini, makanya perlu saya ingatkan bahwa acara penutupan ini bukanlah akhir dari semua kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Penutupan ini merupakan awal perencanaan apa yang harus kita lakukan kedepan dalam peningkatan dan

pengembangan MTQ dan Festival Nasyid pada masa yang akan dating terutama untuk menghadapi dan mengikuti MTQ dan Seleksi Festival Nasyid Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan di Kisaran Kabupaten Asahan.

“Khusus kepada kontingen Kabupaten Labuhanbatu yang memperoleh Juara I pada pelaksanaan MTQ dan Seleksi Festival Nasyid Tingkat Provinsi Sumatera Utara akan saya beri bonus untuk melaksanakan Umroh ke Tanah Suci”, kata Tigor memberi semangat kepada para peserta MTQ dan Festival Nasyid. (HAH)

E D I S I 354 18 - 24 MEI 2015

PT. SRL Jalin Pola Kemitraan Dengan Warga Kubu KUBU - Kehadiran PT. SRL (Sumatera Riang Lestari) bergerak dibidang kehutanan membuka peluang untuk menjalin pola kemitraan dengan masyarakat Kubu Babusalam, atas lahan tidur milik masyarakat yang belum dikelola. Lahan tidur milik masyarakat rencananya akan dijadikan hutan tanaman industri.

Rencana PT. SRL untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat di mediasi oleh Camat Kubu Babusalam Drs, Achmad Atim namun upaya PT. SRL untuk melakukan pola kemitraan tersebut, tampaknya tidak berjalan mulus, pro kontra antara masyarakat terkait pengelolaan lahan tidur milik masyarakat tersebut, ada yang setuju namun tidak sedikit warga yang menolak program PT. SRL tersebut Pertemuan digelar di kantor Camat Kubu Babusalam Senin (4/ 5) awalnya sebahagian menolak program pola kemitraan yang disampaikan PT. SRL ujar Syahniar.

Warga Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babusalam.

Syahniar berharap dengan kehadiran PT. SRL memberi peluang bagi masyarakat pemilik lahan tidur. Masyarakat Sungai Pinang mendukung program pola kemitraan yang ditawarkan PT. SRL sepanjang saling menguntungkan selain itu adanya dukungan dari Pemda Rokan Hilir.

Pola kemitraan antara PT. SRL dengan masyarakat harus jelas, dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama Menurut Syahniar di kepenghuluan Sungai Pinang lahan tidur milik kelompok tani diperkirakan sekitar 2000 Ha. sebahagian diusahai masyarakat untuk berkebun kelapa sawit namun sering terjadi kebakaran, pada saat musim kemarau, pada musim hujan kebun sawit masyarakat digenangi air, sehingga pertumbuhan kebun sawit masyarakat tidak optimal, modal untuk membuka kebun sawit tidak sedikit biayanya.

Dengan kehadiran PT. SRL diharapkan lahan tidur masyarakat tersebut dapat dikelola, dan menghasilkan yang pada gilirannya meningkatkan tarap hidup masyarakat Kepenghuluan Sungai Pinang dengan pola kemitraan tersebut diharapkan tidak ada lagi lahan tidur dikepenghuluan Sungai Pinang harap Syahniar.

Pertemuan tersebut dihadiri Camat Kubu Babusalam, Dan Ramil Kubu, Kapolsek Kubu dan UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Kubu serta para datuk penghulu sekecamatan Kubu Babusalam serta puluhan masyarakat Kubu selaku pemilik lahan tidur.

Humas PT. SRL Syamsurizal ketika dihubungi melalui hubungan seluler Rabu pekan lalu membenarkan adanya pertemuan antara masyarakat pemilik lahan dengan masyarakat terkait pengelolaan lahan tidur milik masyarakat pertemuan kerap dilakukan dengan melibatkan Instansi terkait. PT. SRL berharap agar lahan tidur yang ada di Kecamatan Bangko dan Kubu Babusalam dapat dikelola dengan sistim pola kemitraan menurut Syamsurizal izin yang dikantongi PT. SRl seluas 42000 Ha, namun yang tersisa sekitar 8000 Ha ujarnya. (PUR)

Anggaran Panwas 17 Kab/Kota Belum Jelas MEDAN - Dari 23 kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak di Sumatera Utara, baru 6 diantaranya yang sudah memiliki kejelasan mengenai anggaran. Hal ini ditandai dengan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada masing-masing. Daerah tersebut antara lain Gunung Sitoli, Labuhan Batu Selatan, Karo, Binjai, Labuhan Batu dan Simalungun.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan dari 6 kabupaten/kota tersebut baru Kabupaten Simalungung yang sudah siap melaksanakan pengawasan. Hal ini ditandai dengan ketersediaan Sekretariat dan Sekretaris mereka.

"Lima Kabupaten/kota masih dalam tahap penandatanganan NPHD sedangkan 1 sudah punya sekretariat dan sekretaris," katanya, Jumat (15/5).

Syafrida menjelaskan, beberapa persoalan yang menjadi penyebab lambatnya penandatanganan NPHD tersebut yakni karena sulitnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Sejak dilantik pada 30 April 2015 lalu, jajaran Panwaslu kabupaten/kota menurutnya sulit bertemu dengan kepala daerah masing-masing akibat kesibukan kepala daerah. "Kesulitannya pada saat ini memang banyak bupati/walikota yang ada kegiatan di Jakarta dengan Kemendagri maupun asosiasi Pemda se-Indonesia," ujarnya. (VIN)

KPKPOS

HALAMAN 16

Dianggap Melanggar Kode Etik dan UU Advokat

Andar Situmorang: Bubarkan ILC, Pecat Denny Kailimang MEDAN - Pengacara Andar M Situmorang SH MH mendesak DPN Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) segera melakukan pemecatan terhadap anggota Peradi Denny Kailimang serta meminta kepada KPI (KomisiPenyiaran Indonesia) untuk membubarkan ILC yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional.

Sebagaimana disampaikan kepada wartawan, Kamis (14/5), permintaan tersebut telah mereka sampaikan secara tertulis kepada DPN Peradi dan KPI. "Saya, Andar M Situmorang SH, advokat anggota Peradi NIA E.94.

10375, pimpinan Law Office Andar M Situmorang & Partners menyampaikan pengaduan dugaan tindakan tidak terpuji, pelangaran UU Advokat No 18 Tahun 2003 Jo Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan Advokat Denny Kailimang SH MH anggota Peradi NIA 78.00001, mengaku jabatan Ketua Komisi Pengawas Advocat Perhimpunan Advocat Indonesia dan Dr Timbang Pangaribuan SH MH anggota Peradi NIA 97.11137, mengaku Direktur Eksekutif Komisi Pengawas Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia," papar Andar.

"Saya meminta Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang baru, Junivert Girsang, agar menonaktifkan Denny Kailimang dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pengawas Advokat Indonesia, karena dianggap telah melanggar Pasal 20 UU Advokat No 18 Tahun 2003 yang

menegaskan, bahwa seorang advokat tidak boleh merangkap jabatan yang dapat merendahkan atau mencederai profesinya," sambungnya.

Dalam surat No 12/AMS/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 ditujukan kepada Ketua Umum DPN Peradi, Ketua Dewan Kehormatan Pusat Peradi, Ketua DPD Peradi DKI Jakarta, dan Ketua Dewan Kehormatan daerah DKI Jakarta itu, Andar menguraikan dugaan pelanggaran Kode etik Advokat Indonesia dan/atau Peraturan Perundang-undangan RI tentang Advokat No 18 Tahun 2003.

Antara lain bahwa Denny Kailimang SH MH menjabat Ketua Komisi Pengawas Advokat Peradi, namun melakukan tata cara bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesi advokat, karena dia juga memegang jabatan komersil, yaitu Committee Secretary Jakarta Lawyer Club dan Indonesia Lawyer Club.

"Dia menerima anggota klub dari profesi apa pun yang diwajibkan membayar iuran tahunan sebesar Rp2 juta dan boleh ikut hadir menonton acara diskusi hukum dipimpin President JLC/ILC Karni Ilyas yang bukan lawyer/advokat, bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi swasta.

Diduga pemasukan iklan sukses mengatasnamakan lawyer/advokat hingga perlu dipertanyakan, berapa miliar tiap minggu untung diraup dan berapa tiap bulannya disetorkan kepada Peradi," kata Andar sekaligus meminta agar segera dilakukan audit keuangan JLC/ILC oleh tim independen.

Andar mengungkapkan, terkait upayanya ini, telah muncul surat tanpa nomor, perihal pengaduan

Andar Mangatas Situmorang SH dugaan pelanggaran Kode etik Advokat Indonesia yang dilakukan Andar M Situmorang SH, yang merekomendasikan agar Andar dipecat dari Peradi. "Surat demikian harus dianggap surat kaleng dan surat itu sudah saya tanggapi lewat surat tanggal 7 Mei 2015 No 07/AMS/V/ 2015 yang menolak seluruh dalil Denny Kailimang," katanya.

"Demi kewibawaan Peradi dimohon Ketua DPN Peradi yang baru terpilih, supaya menetapkan pemberhentian sementara Denny dari

profesinya sebagai advokat hingga adanya putusan tetap terkait aduan dimaksud. Mencabut izin advokat dari Peradi atas nama Denny menyusul surat pengaduan saya kepada DPN Peradi tanggal 2 Desember 2014 No 02/AS&P/XII/2014 perihal tindakan tidak terpuji dan pelanggaran kode etik advokat dan UU Advokat No 18 Tahun 2003. Memohon agar dilakukan sidang paripurna di atas sidang pleno DPN Peradi menjatuhkan sanksi kepada teradu," katanya.

(RPS)

Komisi D DPRD Langkat Pro Aktif Tanggapi Permasalahan STABAT - Komisi D DPRD Langkat yang saat ini dipimpin oleh M. Syahrul S.Sos, cukup pro aktif dalam hal menanggapi berbagai permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Kabupaten Langkat. Termasuk juga hal-hal lain seperti menanggapi dan menerima audiensi dari pengurus Asosiasi Kontraktor Jasa Kontruksi (AKJK) Kabupaten Langkat di ruang rapat komisi D DPRD Langkat Stabat, Senin (11/5).

Rombongan diterima langsung oleh ketua komisi D DPRD Langkat M. Syahrul S.Sos, didampingi sekretaris komisi M. Bahri SH, H. Rahmanuddin SH.MKn, dan beberapa orang anggota komisi D DPRD Langkat

AUDIENSI - H. Rahmanuddin Rangkuti SH.MKn, (pinggir kiri) sedang serius tanya jawab dengan pihak asosiasi pada saat berjalannya pertemuan audiensi yang dipimpin ketua komisi D DPRD Langkat M.Syahrul S.Sos, diruang rapat komisi D gedung DPRD Langkat Stabat. lainnya juga beserta Tim Ahli Surkani SE. Pengurus Asosiasi Kontraktor Jasa Kontruksi yang berkunjung berjumlah empat (4) orang diantaranya

ketua DPD AKLI Kabupaten Langkat Asri Ujung SE, sekretaris DPD AKLI Kabupaten Langkat Bandar Manik ST, wakil ketua DPD AKTALI Kabupaten Langkat

Suryadi, bendahara DPD AKSDAI Kabupaten Langkat Zaidun Abidin Kudadiri.

M. Syahrul S.Sos, ketua komisi D DPRD Langkat saat memimpin jalannya

pertemuan rapat tersebut, selain saling bersilaturahmi Syahrul juga cukup banyak memaparkan dan menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) khususnya komisi D DPRD Langkat yang termasuk juga membidangi salah satunya tentang pembangunan.

Pada pertemuan tersebut Syahrul mengungkapkan bahwa komisi D sangat merespon pengurus Asosiasi Kontraktor Jasa Kontruksi Kabupaten Langkat dalam hal menjalankan program yang telah digariskan oleh Asosiasi.

Syahrul juga menambahkan bahwa komisi D meminta kepada Asosiasi agar untuk lebih memaksimalkan dalam melakukan pekerjaan kontruksi khususnya yang ada diwilayah Kabupaten Langkat, ujar ketua komisi D tersebut penuh akrab, yang disambut baik dengan senyum keakraban pula dari pihak Asosiasi. (JUL)

Ratusan Peserta Meriahkan Star Media Fiesta RATUSAN peserta memeriahkan Star Media Fiesta 2015 yang dilaksanakan di halaman Kantor Star Indonesia Group di Jalan Tengku Amir Hamzah No 186 Medan, Minggu (10/5).

Event yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Starberita.com dan Star News 102,6 FM (Group Star Media) ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti lomba mewarnai (anak-anak), Senam Sehat Diabet, fashion show, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Medan.

GM Star News, Henny Tanada, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sengaja digelar untuk lebih mengenalkan sekaligus mendekatkan diri Star Media Group kepada masyarakat.

Dikatakan, Star Media

Group pimpinan Iskandar ST menaungi Harian Andalas, KPK Pos, Star News 102,6 FM, dan Starberita.com.

Selama ini, kata Henny, keberadaan keempat media yang tergabung dalam Star

Media Group selalu mendapatkan tempat tersendiri di masyarakat. "Kalau selama ini masyarakat hanya tahu dan mendengar saja, sekarang bisa tahu, inilah Star Media itu,"

katanya.

Terkait kegiatan pemeriksaan kesehatan dan donor darah, Henny, menyebutkan merupakan salah satu bentuk kepedulian Star Media Group dalam meningkatkan

derajat kesehatan.

Sebab, kesehatan merupakan salah satu tonggak dalam pembangunan, baik pembangunan diri, masyarakat, dan kota secara keseluruhan.

"Artinya, kalau kita sehat, maka kita akan bisa melakukan apapun, sebaliknya kalau kita sakit, apa yang bisa kita perbuat," katanya.

Sebelumnya Ketua Panitia, Firman Johansyah, melaporkan kegiatan ini diikuti ratusan masyarakat dari berbagai kalangan usia.

"Untuk lomba menggambar diikuti sekitar 50 peserta, senam sehat 50 orang, pemeriksaan kesehatan gratis 50 orang, dan fashion show 50 orang," katanya.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh itu juga diisi dengan lucky draw. (*)