KPK POS
8
POLITIK
E D I S I 275 4 - 10 NOPEMBER 2013
ISKANDAR HASIBUAN
Ratusan TKI Pulang Jadi ''Juragan" BATUBARA - Sudah ratusan orang tenaga kerja Indonesia berasal dari Batubara sukses yang pulang dari luar negeri dan menjadi "juragan" berbagai bidang usaha di kampung halamannya masing-masing. Hal ini disebabkan BNP2TKI telah mengembangkan program bimbingan teknis kewirausahaan yang dikembangkan di seluruh Indonesia kepada para TKI Purna yang telah kembali ke tanah air. "Ratusan orang pulang jadi juragan," kata Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain H.MM di RM Mangga-Sei Suka, rabu (30/10). Arya meminta agar warganya yang pulang dari bekerja di luar negeri dengan membawa ringgit, Dollar, Riyal dan Won ini tidak habis dibelanjakan untuk membeli mobil, motor dan keperluan konsumtif lainnya. BNP2TKI hendaknya melakukan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan agar para TKI Purna ini bisa menjadi juragan dengan membuka tenaga kerja bagi masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi bertema "Bersama TKI Membangun Negeri" yang diadakan oleh Pemkab Batubara bekerjasama dengan BNP2TKI ini memang merupakan komitmen untuk terus melakukan upaya penempatan TKI secara berkualitas sekaligus melakukan pembinaan bagi TKI Purna yang sudah pulang. Program pendampingan yang dikembangkan BNP2TKI bagi TKI Purna selain melatih kewirausahaan ju-
ga melibatkan para keluarga TKI melalui edukasi perbankan dan pegelolaan keuangan yang dikirim TKI dengan memanfaatkan bagi usaha-usaha produktif. "Jadi, kami mendorong keluarga TKI juga untuk belajar memanfaatkan uang kiriman TKI dengan membuka usaha," Meski sudah ratusan orang TKI yang membuka usaha, namun media masih saja belum mengekspose keberhasilan mereka. Media lebih tertarik mengekspose TKI bermasalah daripada menulis tentang bisnis yang dikembangkan para TKI purna. Pers kita agar bersikap adil dan fair dalam pemberitaan dan tidak mengembangkan berita sinisme, tandasnya. Kepala dinas tenaga kerja H.Zulhendri SH menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diikuti 75 orang peserta bertema "Bersama TKI Membangun Negeri" ini merupakan komitmen untuk meningkakan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Pada kegiatan ini juga diadakan job fair yang melibatkan beberapa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Jadi selain masyarakat mendapat hiburan juga disediakan informasi yang akurat tentang peluangpelauang kerja ke luar negeri yang dibawa PPTKIS. "Mereka bisa mengetahui peluang kerja di luar negeri, berikut tatacara dan persyaratannya serta bisa berkomunikasi langsung dengan PPTKIS yang ada di lokasi itu," katanya.(SAH)
Plt. Bupati Madina Harus Rombak SKPD Bermasalah MADINA - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kab.Madina Iskandar Hasibuan mengutarakan kalau memang kita ingin melakukan perobahan di segala sektor, sebaiknya Plt. Bupati Madina Drs H. Dahlan Hasan Nasution yang akan memangku jabatan Plt. Bupati mulai 28 Oktober 2013, harus melakukan perombakan. Perombakan itu dilakukan ditingkat Pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah dan selalu mendapat sorotan dari masyarakat. “Sebagai wakil rakyat yang membidangi Pemerintahan saya tahu persis kondisi SKPD sekarang. Kita
SILPA. Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan bantuan MTDP ini hendaknya di fungsikan sesuai dengan kegunaannya di lokasi masing-masing sehingga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat desa dalam memasarkan hasil – hasil pertaniannya,- katanya. Diharapkan agar bantuan MTDP ini jangan disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi karena apabila hal itu terjadi maka akan diberikan sanksi yang berat bahkan MTDP tersebut langsung ditarik dan di limpahkan kepada daerah lain,ujar bupati. Desa-desa yang mendapat bantuan MTDP ini adalah : Desa Lahemo, Desa Saitagaramba, Desa Saiwahili, Desa Gazamanu, Desa Sifaoroasi, Desa Sisobahili, Desa Lewuo Guru, Desa Salo’o, Desa Hilimbawa, Desa Lolofaoso, dan Desa Hilina’a Tafuo (Kecamatan Idanogawo). (YAGI)
berharap kepada Plt.Bupati Madina, memulai tugasnya dengan merangkul seluruh elemen masyarakat dan sekaligus merombak Pimpinan SKPD yang bermasalah,” ujar Iskandar Hasibuan kepada wartawan, Jumat (25/10 ) di ruang kerjanya. Pernyataan itu disampaikannya usai menerima undangan penyerahan tugas oleh Gubsu kepada Drs.H.Dahlan Hasan Nasution Senin (28/ 10) di Kantor Gubsu Medan. Menurut Iskandar, sejak terjadinya kasus hukum Bupati Madina beberapa waktu lalu, telah banyak persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Khususnya roda pemerintahan banyak mendapat sorotan disebabkan pimpinan SKPD tidak mengharagai tugasnya. Ditambah lagi minimnya pengawasan yang di lakukan DPRD, sehingga menimbul-
kan multi tafsir terhadap kondisi pemerintahan di wilayah Mandailing Natal (Madina). Ketika ditanya wartawan contohnya. Iskandar menyebutkan persoalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah, mulai masalah paket proyek PL (Penunjukan Langsung) dan tender LPSE mendapat sorotan disebabkan para Kabid di dinas PUD mementingkan pribadi dan keluarganya. Didinas Pertanian yang sampai sampai ada kelompok masyarakat menyuruhnya ditangkap. Didinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan serta Dinas Pertambangan dan Energi kerap kali di demo. Karena itu, kata politisi PDI Perjuangan itu, aneh rasanya kalau Wakil Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution tidak mengetahui persoalan itu. Oleh karena
itu, setelah diangkat menjadi Plt.Bupati Madina, kita dari Komisi 1 akan mendesaknya membuat kebijakan penyelamatan masa depan daerah kita. Coba anda bayangkan, ujar Iskandar, APBD Madina TA 2013 sebesar Rp780.589.720.557, baik PAD, Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah, harus dikelola dengan baik di bawah kepemimpinan Drs H.Dahlan Hasan Nasution. Oleh sebab itulah, lanjut Iskandar, Plt.Bupati Madina tidak boleh lengah. Rangkul semua komponen, baik itu eksecutif, legislatif maupun yudikatif. Harus diambil langkah positif dengan membuat gebrakan terhadap pimpinan SKPD gampang melakukan perbaikan. Untuk apa dipertahankan jika hanya menggorogoti APBD.
DIALOG - Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik memberikan paparan pada acara dialog kerukunan umat beragama yang digelar FKUB Kota Tebingtinggi di RM Pondok Begelen Jalan Deblot Soendoro.
11 Desa Di Kabupaten Nias Terima Bantuan MTDP NIAS – Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di pedesaan, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Repubik Indonesia (KPDT-RI) melalui Pemerintah Kabupaten Nias telah menyalurkan modal Transportasi Darat Pedesaan (MTDP) di 11 Desa yang berada di wilayah Kabupaten Nias. Bantuan MTDP tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli. MM, berlangsung di ruang oval Kantor Bupati Nias, kemarin. Bantuan MTDP dari Kementrian Pemberdayaan Daerah Tertinggal (KPDT) Republik Indonesia ini yakni berupa 11 Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, 9 Unit Sepeda Motor Merk Honda CB150R, 10 Unit Mobil Truck 6 Roda, dan 1 Unit Mobil Pick-Up 4 Roda. Adapun Sumber Dananya berasal dari dana Alokasi Khusus (DAK) KPDT RI Tahun Anggaran 2013 dan DAK. KPDT RI Tahun Anggaran 2011
SUMUT
FKUB Tebingtinggi Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat TEBINGTINGGI - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tebingtinggi bekerjasama dengan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) setempat menggelar dialog dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat, Selasa (29/10) di RM Pondok Bagelen Jalan Deblot Sundoro kota setempat. Ketua pantia Drs H Nizar Rangkuti dalam laporannya menyampaikan, dialog bersama dengan narasumber Kapolres Tebingtginggi AKBP H Enggar Pareanom dan Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP itu dalam rangka untuk lebih memperkokoh kerukunan umat beragama secara terkoordinir dan berkesinambungan, sehingga kerukunan umat beragama di kota itu semakin harmonis terutama dalam menyongsong pemilu legislative dan pilpres 2014. Walikota Tebingtinggi diwakili Wawako H Irham Taufik SH mengatakan, agar pemberdayaan umat beragama dapat ter-
laksana dengan baik, diperlukan adanya suatu wadah untuk menghimpun para pemuka agama dan wadah tersebut adalah Forum Konunikasi Umat Beragama (FKUB) yang akan menjadi tempat dimusyawarahkannya berbagai masalah keagamaan untuk dicarikan jalan keluarnya. Sedangkan salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Diakui bahwa kondisi dilapangan masih dijumpai masalah yang mempengaruhi hubungan antar umat beragama akibat permasalahan rumah ibadah. “Hendaknya untuk mendirikan rumah ibadah dengan beragama dan pemeluk-pemeluk agama disekitar lokasi rumah ibadah yang akan dibangun diharapkan FKUB dapat bijaksana menanganinya”, pinta wakil walikota. Irham Taufik juga memberikan apresiasi kepada FKUB yang telah melakukan dialog
kerukunan umat beragama dan dialog tersebut memiliki nilai sangat strategis karena melalui forum ini akan disarankan halhal yang mungkin terjadi diantara umat dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak terjadi gejolak. “Kita berharap kedepan peran FKUB dapat ditingkatkan lagi, dan masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana sehingga masalah kerukunan umat beragama di kota Tebingtinggi tetap terjalin antar pemerintah dengan pemeluknya”, harap Irham Taufik. Tampak hadir dalam acara dialog kerukunan umat beragama yang digelar FKUB Tebingtinggi antara lain, Unsur Muspida dan Sekdako H Johan Samose Harahap, para pimpinan SKPD Pemko Tebingtinggi, Kakan Kemenag Tebingtinggi melalui Drs H Hamdani MA, Ketua FKUB Tebingtinggi serta para pemuka agama dan tokoh masyarakat Tebingtinggi. (RS)
Apa itu mungkin, tanya wartawan. Kata Iskandar kenapa tidak. Drs H.Dahlan Hasan Nasution adalah birokrat tulen dan punya wibawa. Tapi perlu diingatkan agar tidak terpesona. “Kita kritik dan berikan masukan, kalau dianggapnya angin lalu sama bohong.Tapi saya secara pribadi memahami kebijakankebijakannya selama ini. Saya sangat optimis akan ada perobahan pada masa yang akan datang ini,” ujar Iskandar. Begitupun, sebut Iskandar, sebagai wakil rakyat, kita tetap ingatkan Plt.Bupati Madina dalam menjalankan roda pemerintahan agar tetap berpegang teguh kepada Peraturan dan Undang Undang yang ada. Jangan memakai undang-undang “persekongkolan” karena itu akan menimbulkan multi tafsir di tengah tengah masyarakat.(TH)
Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Asahan ASAHAN - Bupati Asahan menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Asahan terhadap nota keuangan perubahan APBD Asahan tahun 2013 dalam rapat sidang paripurna DPRD, Rabu, 23 Oktober 2013. Jawaban Bupati Asahan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc menjawab pandangan umum delapan fraksi. Diantaranya bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum, social, bidang koperasi, dan beberapa persoalan lain yang terkait dengan pengunaan anggran ditahun 2013. Wakil Bupati menjelaskan pemandangan umum delapan fraksi, seperti farksi Golkar yang mempetanyakan tentang penghapusan pengadaan pertapakan beberapa sekolah yang merupakan upaya untuk memperluas akses pendidikan. Bahwa berdasarkan Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proses pengadaanya dilakukan oleh panitia/tim lintas sektoral mulai tingkat Provinsi/Kabupaten dan BPN yang membutuhkan waktu yang reatif panjang. Pemkab Asahan memandang bahwa kegiatan tersebut tidak akan mungkin dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2013. Kemudian, Wakil Bupati juga menjelaskan tanggapan farksi PAN tentang bantuan hibah pada APBD 2013 masih banyak yang belum terealisasi. Dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena keterlambatan beberapa pemohon dalam menyampaikan proposal pencairan ke pihak DPPKA dan pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan hal ini tidak akan terulang lagi. Selanjutnya, satu persatu Wakil Bupati Asahan menjelaskan tanggapan pemandangan umum fraksi DPRD Asahan. “ Kami memaklumi jika tanggapan dan penjelasan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh anggota dewan. Untuk melengkapi dan menyempurnakan penjelasan tersebut dapat dilanjutkan kembali pada pembahasan bersama antara tim anggaran pemerintah dan badan anggaran DPRD Asahan, “ ungkap Wakil Bupati Asahan.(IN)
Sosialisasi Pemahaman Hak dan Kewajiban Peserta Taspen SERGAI - Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada peserta tabungan pensiunan (Taspen) khususnya bagi PNS selain mengenalkan hak kepada peserta, PNS juga harus memenuhi kewajibannya dan nantinya memiliki bekal agar setelah menerima SK pensiun dapat memahami apa yang harus dipersiapkan dan dipenuhi. Maka, dengan itu Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dan PT. Taspen bekerjasama dengan BRI melaksanakan sosialisasi ketaspenan bagi seluruh PNS, Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Keuangan pada masingmasing unit kerja. Penyelenggaraan sosialisasi ini secara resmi dibuka Bupati Sergai Ir. H. Soekirman diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Kepala BKD Drs. H. Ahmad Zaki MAP, Kepala Taspen Cabang Medan yang diwakili Humas Taspen Medan Sabar Siregar, mewakili Kepala BRI KCP Tebing Tinggi Maida Manurung, Humas BRI KCP Sei Rampah dan ratusan jajaran PNS Pemkab Sergai yang akan
purna bakti. Sosialisasi ini diselenggarakan di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis lalu Bupati Sergai Ir. H. Soekirman pada sambutan tertulisnya dibacakan Sekdakab Haris Fadillah mengucapkan terima kasih kepada PT. Taspen Cabang Medan yang terus berusaha meningkatkan pelayanan proaktif, diantaranya melalui sosialisasi ketaspenan kepada PNS Pemkab Sergai yang akan memasuki pensiun sehingga para calon pensiun mengerti hak dan kewajibannya. Sekdakab Haris Fadillah juga menambahkan Kegiatan ini merupakan salah satu cara bagi PNS dalam mempersiapkan diri yang akan memasuki masa pensiun dan menambah pengetahuan tentang apa saja yang harus dipersiapkan berkaitan dengan dana pensiun yang dikelola PT. Taspen. Selain itu juga dalam sosialisasi ini dijelaskan Sekdakab Haris Fadillah untuk memperkenalkan tentang berbagai
SAMBUTAN - Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Ketaspenan yang digelar di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (24/10). Photo :ARM layanan maupun perubahan secara internal pada PT. Taspen baik dari segi bentuk serta hal yang bersifat substansial. Dengan adanya UU. No. 24 tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai akan diberlakukan sejak Januari tahun 2014 mendatang, berdasarkan
itu PT. Taspen akan dilebur kedalam BPJS dimana tujuan penggabungan ini meningkatkan jaminan sosial bagi para PNS dan seluruh pekerja di Indonesia, jelas Haris Fadillah. Sehingga Haris Fadillah mengharapkan kepada pihak PT. Taspen dan Bank BRI semakin meningkatkan kualitas pelaya-
nannya karena saat ini menjadi tuntutan bagi setiap instansi yang terkait pada bidang pelayanan publik. Maka itu perlu dilakukan inovasi dan kreatifitas tinggi untuk mewujudkan kepuasan publik tersebut. Sabar Siregar mengungkapkan bahwa PT. Taspen terus menjaga hubungan yang lebih
dekat dengan PNS yang hendak pensiun dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepada PNS yang pensiun. Dalam kesempatan tersebut Sabar Siregar juga menyampaikan materi berupa hak-hak dan kewajiban para peserta Taspen seperti Tabungan Asuransi Pensiun, Gaji Pensiun dan iuran wajib yang harus dipenuhi peserta. Kepala BKD Drs. H. Ahmad Zaki MAP dalam laporannya mengatakan acara yang dilaksanakan satu hari ini bertujuan memberi pemahaman dan wawasan, mempermudah dan mempercepat tentang prosedur serta proses pengurusan dalam pembayaran hak dan kewajiban peserta Taspen. Lebih lanjut diungkapkan Ahmad Zaki bahwa jumlah PNS Pemkab Sergai yang akan memasuki masa pensiun sesuai terhitung mulai tanggal (TMT) November 2013 ini sampai Juni tahun 2014 berjumlah 140 orang dan acara ini juga diisi dengan diskusi tanya jawab dari peserta.(ARM)