Page 1

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PEMDA SUMUT PALING RENTAN KORUPSI

MANTAN KAPOLDASU DIDUGA PERAS INALUM

PENYALAHGUNAAN wewenang atau jabatan acap kali terjadi terhadap para petinggi, maupun aparatur hukum di Indonesia. Belakangan ini, mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, diduga melakukan hal yang sama terhadap PT Inalum dengan modus Collector Bar (penjualan besi tua). Tak tanggung-tanggung, ‘upeti’ besi tua yang diajukan Wisjnu kepada PT Inalum setiap tahunnya, selama 3 tahun (2010-2013) ketika Wisjnu menjabat sebagai Kapoldasu, senilai Rp10 miliar per tahunnya.

Menyikapi hal ini, pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan, hal itu perlu diselidiki lebih dulu untuk mendapatkan alat bukti yang kuat. Kemudian jika hal itu

EDISI 275/ THN VI 4 -10 November 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 4

sudah ditemukan atau didapat, maka kasus tersebut harus diusut tuntas. “Bisa oleh polisi atau KPK. Tapi sebaiknya oleh polisi sendiri, untuk menunjukkan bahwa dirinya atau lembaganya benar-benar berniat untuk membersihkan diri,” ujar Bambang. Guru besar di Universias Indonesia ini menyatakan, kalau memang ada data resmi dari saksi-saksi dan ada bukti yang bisa membenarkan hal itu, ini bukan hanya melanggar hukum dan penyalahgunaan wewenang • LANJUT KE HAL. 2

Bupati Labusel Diminta untuk Ditahan Adanya dugaan pemerasan yang disinyalir dilakukan oleh mantan Kapoldasu Irjen Pol.Wisjnu Amat Sastro, terhadap Direktur PT Inalum dengan modus Donasi Collector Bar atau besi bekas kian menarik untuk diikuti. PASALNYA, Mantan Kapolda Sumut yang dimutasi sebagai Wakabarhakam Mabes Polri itu kini dilapor oleh aktivis pegiat anti korupsi ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Berdasarkan surat laporan resmi dengan nomor 2013-07000155 berlogo KPK, yang disampaikan oleh pelapor Lucky Hamonangan Nasution SH itu, diterima langsung oleh Suyadi staf Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Dalam laporannya, Lucky melampirkan surat dugaan permintaan uang yang disinyalir dilakukan oleh mantan Kapoldasu Irjen.Pol Wisjnu terhadap Direktur PT Inalum tersebut. "Kemarin kita memang langsung buat pengaduannya ke KPK soal temuan surat permintaan itu. Hal ini kita lakukan

guna membongkar adanya dugaan praktik gratifikasi yang disinyalir dilakukan mantan petinggi di jajaran Polda Sumut tersebut," kata Lucky, Senin, di Jakarta. Menurut Lucky, langkah ini memang perlu diambil. Sebab, kata Dia, untuk menguak adanya dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang serta

TIM DIVISI Propam (Profesi Pengamanan) Mabes Polri berjumlah lima orang, dipimpin Kombes Pol.Drs. Bonar Sitinjak dan Kombes Pol.Nur Rohmah, awal bulan lalu berada di Medan, diduga untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Irjen.Pol.Drs.WAS SH saat menjabat Kapolda Sumut (tahun 2010-2013) Informasi yang diperoleh, tim Propam Mabes Polri tiba di Medan, Jumat dan menginap di Grand Aston. Tim yang diantaranya dua berpangkat Pamen dan tiga Pama (Perwira Pertama) bermaksud melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan Irjen.Pol.Drs.WAS SH kepada PT Inalum, Selain melakukan pemeriksaan di Poldasu, tim yang berada di Sumut

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

DIDUGA GRATIFIKASI KASUS LIMBAH PT INALUM PUSAT Studi Hukum dan Pembaharuan (Puspa) mencurigai, surat permohonan yang mengatasnamakan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro ke PT Inalum atas donasi collector bar (besi botot), diduga berkaitan dengan gratifikasi limbah industri. "Patut dicurigai, surat sesuai dengan Nomor : B/ 1409/ IV/ 2011, tertanggal 4 April 2011, yang menggunakan logo Polri tersebut, teruji kebenarannya. Kasus ini tidak pantas untuk ditutup - tutupi," ujar Direktur Eksekutif Puspa, Muslim Muis. Muslim mengatakan, kasus permohonan bantuan mengatasnamakan Kapolda Sumut dan logo Polri, yang nota benenya untuk mendukung Rencana Kerja Polda Sumut tahun 2011, merupakan bentuk penyimpangan hukum. "Sebab, tunjangan rencana kerja Polri sudah ada diatur dalam Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Kuat dugaan, permohonan itu jika benar

Pamen yang diperiksa itu, salah seorang di antaranya adalah Sekretaris Pribadi (Sepri) Kapolda Sumut, AKBP UF, dan seorang lagi kepala bagian keuangan. Berdasarkan pemeriksaan itu, tidak ada ditemukan bantuan besi tua ataupun berbentuk dana dari PT Inalum yang masuk ke khas Polda Sumut.

Kolom Redaksi

DITELUSURI PROPAM MABES POLRI

Gratifikasi Sukar Dihindari BICARA soal gratifikasi terus terang memang agak sulit untuk dihindari. Karenanya, tak mengherankan banyak penyelenggara negera dan elit politik di negeri ini yang terjebak dan terlibat dalam modus korupsi jenis ini. Bahkan, sangat sering masyarakat yang berurusan dengan pejabat Negara, dan pejabat publik terlibat gratifikasi. Gratifikasi sama dengan hadiah. Korupsi gratifikasi identik dengan korupsi yang memberikan imbalan atau hadiah. Sudah menjadi rahasia umum, gratifikasi (imbalan) diberikan kepada pejabat publik yang melayani masyarakat. Bahkan tak jarang, sesuatu urusan yang sudah ditetapkan • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

MEDAN–Penyidik Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut diminta untuk segera memeriksa dan menahan Bupati Labuhan Batu Selatan (Labusel), karena diduga kuat terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Alat-alat Kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) Tahun Anggaran (TA) 2012. Permintaaan itu disampaikan sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Bersama Gerakan Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara (KBGPM-SU) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan

gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut. Tak hanya itu, mereka juga meminta dan mendesak DPRD Sumut Cq Komisi A memanggil Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung dan meminta Gubsu agar segera menonaktifkan Bupati Labusel serta meminta kepada para penguasa yudikatif/penegak hukum agar jangan membiarkan kasus ini. Sementara itu, Kompol M Luther Dachi, Ka Siaga II SPKT, • LANJUT KE HAL. 2

Diskriminasi Pengupahan di PTPN 5 TANDUN–Nasib ratusan buruh yang masih berstatus Buruh Harian Lepas (BHL) yang dipekerjakan sebagai Tenaga Pemanen (TP) PTPN 5 Kebun Tandun menjerit. Upah yang diterima mereka hanya cukup makan, dengan lauk seadanya. Pasalnya upah para BHL tersebut tidak sesuai, dengan sistim pengupahan yang diterapkan PTPN 5. Terjadi diskriminasi pengupahan antara BHL dengan karyawan tetap. Namun diskriminasi tersebut terjadi pembiaran oleh Dinas Tenaga Kerja (Disna-

ker) Provinsi Riau dan Disnaker Kabupaten Rohul. Sistem pengupahan yang diterapkan manajemen PTPN 5 Kebun Tandun, diduga selera manajemen kebun setempat. Sehingga merugikan para tenaga pemanen. Contoh, besaran upah yang dibayar manajemen PTPN 5 kebun Tandun berdasarkan hasil panenan TBS (tandan buah sawit) perjanjang dengan komedil seberat 6,5 Kg dibayar dengan harga Rp70. • LANJUT KE HAL. 2

Sekilas PTPN 5 Tandun Luas areal 10.000 ha lebih Terdiri dari 8 Afdeling Per afdeling seluas 1.300 Ha Tenaga BHL yang dipekerjakan sebagai Tenaga Pemanen sekitar 160 orang Seorang tenaga pemanen menghasilkan 190-200 janjang perhari, dengan berat perjanjang komedil 13 - 15 Kg. Harga perjanjang dengan komedil 13 - 15 Kg upah BHL tetap dibayar dengan Rp70 BHL menerima upah kurang lebih Rp1.500.000/Bulan

Tahan Dua Tersangka Korupsi di Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Polres Tanjungbalai diminta melakukan penahanan terhadap Ir.H.Abdul Aziz MM dan Husni Rusli. Keduanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix tahun 2012. Permintaan tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai, Rudi Rinaldi, Senin. Menurut Rudi, dengan telah ditetapkannya kedua orang tersebut sebagai tersangka, maka penyidik sudah seharusnya melakukan penahanan. Terlebih lagi

karena pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka seharusnya disusul dengan penahanan tersangka. ”Kita sangat mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terutama terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix tahun 2012 yang telah memasuki penetapan dan pemeriksaan tersangka, pihak penyidik seharusnya sudah melakukan penahanan terhadap para • LANJUT KE HAL. 2

DITEMUKAN BANYAK KEJANGGALAN LANGSA Penyidik Polres Langsa dan Kejaksaan Negeri Langsa diminta melakukan penyidikan terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa.

Pelabuhan Kuala Langsa Sarat Korupsi

» Pelabuhan Kuala Langsa.

DITEMUKAN banyak kejanggalan dalam pembangunan pelabuhan untuk kapal feri cepat yang melayani pelayaran Kuala Langsa – Penang, Malaysia. Pembangunan pelabuhan feri itu merupakan program Wali Kota Langsa Usman Abdullah dan wakilnya Marzuki Hamid. Proyek ini menyedot anggaran Rp2,4 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa. Ketua LBH Bening, Sukri Asma mengatakan, Senin (28/10), masalah Pelabuhan Kuala Langsa

sebaiknya secepatnya disidik agar tidak berpolemik dan menimbulkan fitnah. Untuk itu mari kita persilakan yang berwenang (Polres Langsa dan Kejaksaan Negeri Langsa) untuk action menyikapi temuan sejumlah kejanggalan dari mata anggaran di APBK Kota Langsa tersebut. “Karena dari informasi yang kita dapat banyak item pekerjaan baik fisik maupun pengadaan barang dan jasa, pantas diduga terdapat penggelembungan atau mark-up,” katanya. Misalnya, pengadaan meja rapat model U + kursi 1 set putar

Rp32.200.000, pengadaan 1 set kursi lengkap Rp8.748.740, pengadaan Kere Alumunium 28 M senilai Rp22.134.000, Gorden dan Renda 85 M senilai Rp10.922.500, pengadaan OHP Multi Media 1 unit Rp19.737.000, layar OHP 1 unit Rp6.885.000. Yang lebih fantastis lagi, dana honorarium tenaga ahli/instruktur/ narasumber Rp486.646.100 yang meliputi : penyusunan tatanan transportasi lokal Kota Langsa (kerjasama dengan Lembaga • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM


KPK POS

2

E D I S I 275 4 - 10 NOVEMBER 2013

SAMBUNGAN

WISJNU RESMI DILAPOR KE KPK. • DARI HALAMAN. 1 jabatan yang diduga dilakukan Wisjnu, hanya KPK yang bisa mampu mengungkapnya. "Kalaupun kasus ini ditangani institusi yang sama yakni kepolisian, bisa saja nantinya ada semacam perlindungan hukum. Makanya kita langsung memutuskan untuk membuat pengaduan ke KPK," terangnya. Dalam kasus ini, sambung Lucky, dirinya mewakili masyarakat Sumatera Utara berharap agar KPK bisa segera menelusuri dugaan pemerasan bermotif bantuan tersebut. "Mudah-mudahan setelah laporan ini kita sampaikan, pihak KPK bisa langsung bekerja. Dan penanganan kasus ini akan terus kita pantau," ujarnya. Menanggapi adanya dugaan

pemerasan yang disinyalir dilakukan oleh Wisjnu, sejumlah praktisi hukum di Sumatera Utara bahkan mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), segera menonaktifkan mantan Kapolda Sumut Irjen Pol.Wisjnu Amat Sastro dari jabatannya. "Susno Duaji (mantan Kabareskrim) saja di pengamanan Pilkada Jawa Barat bisa kenak. Apalagi ini minta pengamanan kepada perusahaan. Yang mana perusahaan itukan sebagai terlapor di Polda (Sumut). Ini menunjukkan secara etika permintaan bantuan itu melanggar kode etik kepolisian. Karena dapat berpihak dalam proses penyidikan," kata Muslim Muis SH, Direktur Pusat Study Hukum Dan Pembaharuan Peradilan (Puspa) Sumut.(TIM)

DITELUSURI PROPAM MABES POLRI.................................................. • DARI HALAMAN. 1 selama satu minggu, melakukan penyelidikan ke PT.Inalum di Kuala Tanjung Kabupaten Batubara. "Memang ada tim yang diturunkan ke Medan untuk mengusut kasus permohonan bantuan ke PT Inalum. Penyelidikan dilakukan karena ada indikasi penyimpangan," ujar seorang perwira menengah (Pamen) Polri, saat dihubungi dari Medan. Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut menyampaikan, kasus

permohonan bantuan besi tua (botot) yang menyerempet kasus gratifikasi tersebut, masih dalam tahap penyelidikan. Ada beberapa orang Pamen yang sudah diperiksa dalam kasus memalukan tersebut. "Pamen yang diperiksa itu, salah seorang di antaranya adalah Sekretaris Pribadi (Sepri) Kapolda Sumut, AKBP UF, dan seorang lagi kepala bagian keuangan. Berdasarkan pemeriksaan itu, tidak ada ditemukan bantuan besi tua ataupun berbentuk dana dari PT Inalum yang masuk ke khas Polda Sumut," katanya.(TIM)

TAHAN DUA TERSANGKA KORUPSI DI TANJUNGBALAI......... • DARI HALAMAN. 1 tersangkanya,” ujarnya. Meskipun penetapan penahanan merupakan kewenangan penuh penyidik, Rudi secara pribadi menyayangkan sikap penyidik yang terkesan tidak serius menangani kasus tersebut. Dia mengartikan, kebijakan tidak menahan kedua tersangka tersebut sebagai bukti kurang seriusnya polisi. “Penyidik kita harapkan melakukan penahanan. Soal salah atau tidak, itu urusan pengadilan. Dalam kasus ini, kita ingin menguji komitmen pihak kepolisian,” tegasnya. Rudi juga mengingatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Dr.Thamrin Munthe dan Rolel Harahap agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi terhadap penyidik dalam menjalankan tugasnya. Alasannya, belum dilakukannya penahanan oleh penyidik terhadap tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan hotmix tersebut diduga karena ada intervensi dari dua penguasa Kota Tanjungbalai tersebut. Seperti diketahui, Polres Tanjungbalai telah melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan

korupsi proyek pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix bernilai Rp6,8 miliar dari APBD Tanjungbalai 2012. Dan dari sejumlah saksi yang diperiksa, Polres Tanjungbalai telah menetapkan status tersangka kepada dua orang saksi yakni Ir.H.AA MM (mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum) dan HR (kontraktor yang melaksanakan pekerjaan) bernilai Rp6,8 miliar dari APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 itu. Akan tetapi sejak adanya penetapan status tersangka tersebut beberapa pekan yang lalu, hingga saat ini belum ada yang ditahan. Padahal terhadap kedua tersangka tersebut, penyidik Polres Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap keduanya sebagai tersangka sejak, Senin (22/10). Hal inilah yang menimbulkan adanya kecurigaan bahwa penyidik Polres Tanjungbalai tidak berani melakukan penahanan karena ada intervensi dari Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai. Alasannya, karena apabila dilakukan penahanan maka kedua tersangka tersebut dikhawatirkan akan “bernyanyi” tentang adanya keterlibatan dari keluarga dan kroni Walikota dan Wakil Walikota dalam kasus tersebut.(HER)

BUPATI LABUSEL DIMINTA UNTUK DITAHAN................................. • DARI HALAMAN. 1 saat menerima massa, menyebutkan, penyidik telah menetapkan dan menahan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Mereka adalah, Kadis Kesehatan Labusel Rusman Lubis, rekanan Direktur Perusahaan JW, Wadir I Rekanan JT, TN alias AS. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Syahrul'an masih diperiksa intensif. Sebelumnya, penyidik telah mengetahui hasil audit dari pihak

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut. "Hasil audit kerugian negara kasus alkes sudah keluar," terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Heru Prakoso didampingi penyidik Unit I Subdit III/ Tipikor Dit Reskrimsus, AKP Wahyu Bram kepada wartawan, Jumat pekan lalu. Sesuai hasil audit BPKP perwakilan Sumut, Pemkab Labusel mendapat nilai kontrak sebesar Rp20 miliar dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp12,2 miliar.(FR)

GRATIFIKASI SUKAR DIHINDARI. • DARI HALAMAN. 1 gratis, tetapi masih saja berbau gratifikasi. Contohnya, seseorang anggota masyarakat yang mengurus KRT (Kartu Rumah Tangga), yang sudah dinyatakan gratis, tetapi masih berbau gratisifikasi. Soalnya, anggota masyarakat tersebut, dengan rela memberi imbalan kepada pejabat publik itu. Ada contoh lain, seorang penyelenggara Negara yang menerima hadiah dari perkawinan putri atau putranya. Sulit, apakah ini masuk bagian dari hadiah maupun imbalan yang berbau suap atau korupsi. Namun, sudah diputuskan, gratifikasi, hadiah atau imbalan bagi pejabat Negara masuk bagian dari korupsi. Jadi tidak mengherankan kalau gratifikasi sulit untuk dihindari. Me-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

mang harus diakui, setiap gratifikasi kepada pejabat publik, pegawai negeri, atau penyelenggara Negara sama dengan memberi suap. Tujuan utama pemberantasan korupsi, selain untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, adalah melalui hukum penjara dan denda sebagai proses penjeraan bagi pelaku korupsi itu sendiri serta untuk mengembalikan kekayaan Negara yang telah dikorupsi. Dari semua itu, yang terpenting adalah pemahaman terhadap gratifikasi, tidaklah dimaksudkan bagaimana menyelematkan diri dari ancaman hukuman atas gratifikasi tersebut. Melainkan bagaimana kita semua mengindarinya. Dengan cara ini, seluruh penyelenggara Negara benar-benar bebas dari tradisi suap/gratifikasi yang memang semakin sulit dihindari. (***)

MELINTASI BANJIR– Warga melintasi genangan banjir yang meredam rumah mereka di pemukiman penduduk Sei Mati Medan, Sumut, Senin (28/10). Akibat hujan deras dan meluapnya sungai Deli itu mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir.

DIDUGA GRATIFIKASI KASUS LIMBAH PT INALUM................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 terjadi, merupakan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan sebagai Kapolda," katanya. Ditambahkan, masyarakat dan lembaga pemerintah dipastikan mendukung Polri jika serius dalam mengungkap kasus permohonan "Jenderal Botot"

tersebut. Tidak hanya jenderal yang dituduh, direktur utama PT Inalum juga harus segera diperiksa. "Upaya Divisi Propam Polri dalam memeriksa Kombes AS dan Sekretaris pribadi (Sepri) Kapolda Sumut, AKBP UF, baru - baru ini, diharapkan bukan sengaja untuk menghindari penanganan kasus oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi," imbuhnya. Menurutnya, permohonan bantuan yang diduga menyalahi prosedur hukum tersebut, lebih fair jika ditangani oleh lembaga antikorupsi. Berdasarkan copyan selebaran yang diperoleh, surat permohonan yang mengatasnamakan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro ke PT

Inalum itu, sesuai dengan Nomor : B/ 1409/ IV/ 2011, tertanggal 4 April 2011. Surat itu dikirim setelah sebulan Wisjnu menjabat sebagai Kapoldasu. Surat permohonan bantuan ke PT Inalum itu menggunakan logo Polri. Pengajuan itu untuk menunjang rencana kerja Polda Sumut di tahun 2011. Namun, belum teruji kebenaran dari

maksud surat "penodongan" yang bertujuan untuk menunjang kerja institusi Polda tersebut. Wakabaharkam Polri belum memberikan klarifikasi atas selebaran surat permohonan bantuan yang menghebohkan masyarakat tersebut. Bahkan, pihak PT Inalum pun terkesan menutupi masalah selebaran surat yang beredar di masyarakat itu. (TIM)

MANTAN KAPOLDASU DIDUGA PERAS INALUM........................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 jabatan. “Tapi ini juga harus dituntut,” ucapnya. Namun, sebut Bambang, dalam hal ini yang paling utama yakni menyelidiki mengenai kebenaran atau keabsahan alat bukti, berserta dengan fakta hukumnya. “Harus ada fakta hukum baik di kepolisian dan KPK. Dalam penyelesaiannya, Polri harus bisa bersikap netral, kalau memang terbukti salah, tegakkan hukum dong,” jelasnya, seperti dikutip Waspada Online. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan (Puspa) Sumut,

Muslim Muis mengatakan, pungutan uang yang dilakukan Wisjnu dapat dikategorikan dalam bentuk gratifikasi. Apalagi, saat itu, Poldasu sedang menangani kasus di PT Inalum. "Track record-nya saat menjabat Kapoldasu juga kurang mendapat simpatik," ujar Muslim. Muslim mengatakan, apa yang diduga dilakukan oleh Wisjnu semasa menjabat sebagai Kapoldasu dapat dikategorikan sangat menyalahi prosedur karena dilakukan secara resmi. "Kita juga memiliki copy dari surat Donasi Collector Bar yang ditandatanganinya. Dan Propam Mabes Polri sudah pasti memiliki bukti itu maka dilakukan penye-

lidikan. Jadi tim tidak perlu takut untuk mengungkap kasus tersebut," sebutnya. Muslim mengatakan, dua orang Perwira Menengah (Pamen) disebut-sebut sudah diperiksa, keduanya berinisial Kombes AS dan AKBP FZ. Jelasnya, dalam hal ini, tidak ada aturan seorang Kapolda boleh meminta bantuan dalam bentuk apapun kepada perusahaan, karena anggaran untuk keperluan operasional telah dipersiapkan pemerintah dari APBN. “Sebaiknya, kasus itu tidak ditangani institusi Polri, tapi lebih abdol ditangani KPK. Karena, jika yang memeriksa dan yang diperik-

sa sama-sama anggota Polri apalagi terperiksa seorang jenderal, pasti tidak dilakukan secara jujur dan transparan dan Polri cukup menangani pelanggaran kode etik profesinya saja,” ucapnya. Muslim juga mengatakan, selain mantan Kapolda Sumut, Direktur Umum PT Inalum juga harus diperiksa. “Penyogok dan yang disogok kan sama hukumnya. Karena itu, jangan hanya satu orang yang ditindak. Donasi Collector Bar itu diduga barter dari kasus yang menyangkut PT Inalum, yang ada ditangan Poldasu,” ucapnya dengan nada tegas. Sebagaimana diketahui, Donasi Collector Bar yang ditandatangi

mantan Kapolda Sumut, Wisjnu Amat Sastro bukanlah hal yang mengejutkan, karena photo copy dari surat klarifikasi rahasia itu sudah banyak beredar. Didalam surat yang tertanggal 4 April 2011 Nomor B/1409/IV/ 2011 itu, terdapat tandatangan Wisjnu Amat Sastro yang saat itu menjabat sebagai Kapoldasu. Disebutkan, permintaan bisnis besi tua kepada PT Inalum setiap tahunnya, dengan alasan mendukung rencana kerja Poldasu. Permintaan itupun disebutsebut telah disetujui oleh PT Inalum dengan mengucurkan dana senilai Rp10 miliar sebagai pengganti Donasi Collektor Bar.(TIM)

DISKRIMINASI PENGUPAHAN DI PTPN 5 .................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Produksi TBS yang dipanen oleh satu orang tenaga pemanen menghasilkan sebanyak 190 hingga 200 janjang perhari, dengan berat perjanjang komedil 13 - 15 Kg. "Harga perjanjang dengan komedil 13 - 15 Kg upah BHL tetap dibayar dengan harga Rp70. Mestinya disesuaikan dengan berat TBS yang dipanen," ujar salah seorang tenaga pemanen BHL saat ditemui KPK Pos di lokasi Kebun Tandun, Senin pekan lalu. Menurut tenaga pemanen tersebut, dengan komedil seberat 13- 15 Kg perjanjang, upah yang harus dibayar PTPN 5 Tandun kepada BHL sebesar Rp125 hingga Rp.140. "Besaran upah yang dite-

rima Tenaga Pamanen per bulan, dengan sistem pengupahan yang diterapkan manajemen PTPN 5 tersebut BHL hanya menerima upah sebesar Rp1.500.000," beber pemanen yang mohon dirahasiakan jati dirinya di koran ini. Dengan sistim upah yang diterapkan manajemen PTPN 5 Tandun terhadap Tenaga Pemanen para BHL dirugikan sekitar Rp 600.000 hingga Rp700.000, per bulan per orang. Sedangkan target produksi tenaga pemanen BHL disamakan dengan hasil panenan karyawan tetap PTPN 5. Upah karyawan tetap dibandingkan dengan upah tenaga pemanen BHL selisihnya sangat mencolok, karena selain upah berdasarkan Upah Minimum sektor

perkebunan sebesar Rp1500.000, ditambah premi TBS yang dipanen. Selain itu, karyawan tetap mendapat pengobatan ditanggung PTPN 5, dan mendapatkan cuti tahunan, dan mendapat perumahan. Kemudian seluruh karyawan tetap PTPN 5 masuk dalam program Jamsostek. Padahal masa kerja BHL PTPN 5 mayoritas telah mempunyai masa kerja 6-7 tahun. Sehingga antara BHL dengan karyawan tetap tenaga pemanen PTPN 5 terjadi diskriminasi dan kesenjangan sosial. Luas areal PTPN 5 Tandun diperkirtakan 10.000 ha lebih. Terdiri dari 8 Afdeling per afdeling seluas 1.300 Ha. Tenaga BHL yang dipekerjakan sebagai Tenaga Pemanen untuk 8 Afdeling tersebut

sekitar 160 orang. Ditempat terpisah, Paimin (60), mengaku warga Tandun mantan karyawan tetap PTPN 5 saat ditemui KPK Pos, Senin pekan lalu, membenarkan adanya perbedaan upah antara BHL dengan karyawan tetap PTPN 5, termasuk kesejahteraan antara karyawan tetap dengan BHL. Padahal tenaga BHL tersebut merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan pemanenan dalam mencapai target TBS PTPN 5. Menurut Paimin, kesenjangan antara karyawan tetap PTPN 5 dengan BHL terjadi diseluruh kebun PTPN 5. Kebun PTPN 5 ada 18 tersebar di Riau. Namun nasib buruh BHL hingga saat ini tetap saja dianaktirikan. "Kasihan mereka (BHL-red) kebanyakan

telah berumah tangga, dengan upah sebesar Rp1.500.000. Mau dibawa kemana, makanya jangan heran jika istri BHL tersebut ikut membantu suaminya untuk bekerja sebagai tenaga pemanen guna kebutuhan mereka," ujarnya Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau dan Disnaker Rokan Hulu Bidang Pengawasan, diinformasikan setidaknya 2 kali dalam 1 tahun melakukan kunjungan kerja ke perkebunan PTPN 5 Tandun. Kunjungan yang dilakukan Institusi yang menangani masalah tenaga kerja ini, tidak membuat perubahan terhadap sistim pengupahan yang dilakukan PTPN 5 terhadap BHL tersebut. Ada apa?(PUR)

PELABUHAN KUALA LANGSA SARAT KORUPSI......................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Perguruan Tinggi) satu kegiatan Rp206.646.000, honorarium teknik perencana dan pengawasan kegiatan satu kegiatan Rp50.000.000, honorarium teknik perencana teknis terminal barang Kota Langsa satu kegiatan Rp100.000.000. Honorarium perencanaan penyusunan review terminal penumpang Pelabuhan Kuala Langsa satu kegiatan Rp50.000. 000, honorarium perencana dan pengawasan sarana dan perhubungan tahun 2012 satu kegiatan Rp80.000.000. Selanjutnya yang membuat tanda tanya besar untuk pegawai honorer/tidak tetap Rp648.955. 000 yakni pegawai kontrak terminal terpadu Kota Langsa yang mencapai 852 orang/bulan x Rp500.000 = Rp426.000.000, cleaning service 60 orang/bulan Rp500.000 = Rp30.000.000. Petugas jaga malam 48 orang/ bulan Rp500.000 = Rp24.000.000, jurumudi/nahkoda 12 orang/bulan Rp700.000 = Rp8.400.000. ABK kapal 24 orang/bulan x Rp500.000 = Rp12.000.000, petugas traffict light 24 orang/ bulan Rp500.000 = Rp12.000.000, petugas sopir bus 72 orang/bulan Rp500.000 =

Rp36.000.000. Biaya makan dan minum penjaga malam, cleaning service, juru mudi dan ABK 20.020 orang/bulan/hari Rp4.000 = Rp.80.080.000, biaya megang penjaga malam dan cleaning service 273 orang/Rp75.000 = Rp20.475.000. Insentif 1.029 orang/bulan Rp75.000 = Rp81.900.000, insentif petugas pos terminal 240 OB x Rp150.000 = Rp36.000.000. “Masa untuk tenaga kontrak pegawai pelabuhan 852 orang dan cleaning service 60 orang, sementara kita ketahui berapa besar sih pelabuhan tersebut sehingga memakan pegawai kontrak mencapai 852 orang,” ujar Sukri Asma. Begitu juga halnya, demikian Sukri, dengan tenaga cleaning service. Itu sungguh luar biasa, dengan tenaga begitu besar sama seperti halnya memperkerjakan tenaga kontrak di mall. “Belum lagi, tenaga ABK dan nahkoda, masa dibebankan ke APBK Langsa,” tegasnya. Kemudian, terang Sukri Asma lagi, untuk belanja bahan baku bangunan kegiatan pengembangan pelabuhan satu kegiatan Rp178.760.000, belanja pemeliharaan bangunan gedung satu tahun Rp20.000.000, belanja pemeliharaan sarana dan prasarana terminal terpadu Kota

Langsa satu kegiatan Rp100.000. 000. Belanja pengadaan kelengkapan keselamatan dan kenyamanan penunjang Kuala Langsa dan kelengkapan ruang keberangkatan satu kegiatan Rp160.500.000, renovasi pagar terminal penumpang Kuala Langsa satu kegiatan Rp185.000.000. ”Ini patut kita curigai, karena renovasi gedung yang tidak begitu besar masa harus menggunakan dana yang begitu besar juga,” terangnya. Selanjutnya, belanja modal pengadaan televisi berupa perlengkapan ruang keberangkatan (CCTV dll) satu kegiatan senilai Rp108.000.000, pengadaan wibsite kantor pelabuhan satu kegiatan senilai Rp12.000.000, pengadaan jaringan internet teminal terpadu Kota Langsa satu kegiatan senilai Rp15.000.000, pengadaan jaringan internet Kuala Langsa satu kegiatan Rp55.000.000. Belanja kawat/faksimili/ internet/TV kabel/TV satelit kegiatan pengembangan pelabuhan yakni biaya rekening Asti Net (LPSE) 12 bulan Rp216.000.000, sistem informasi reservasi online Pelabuhan Kuala Langsa dan Perlengkapan Rp100.000.000, biaya frekuensi gelombang radio satu kegiatan

Rp2.500.000, pemeliharaan jaringan internet satu kegiatan Rp64.300.000. “Angka-angka tersebut sungguh fantastis, yang patut diduga di mark-up. Untuk itu, pihak berwenang sebaiknya turun langsung melihat realita tersebut. Jangan hanya menunggu informasi saja, fakta ini sudah jelas kenapa belum dilakukan penyidikan. Jangan sampai terdengar deal-deal khusus antara pihak berwenang, semoga tidak demikian,” papar Sukri. Lanjut Sukri lagi, sebelumnya pengelontoran dana miliaran rupiah dari Pemko Langsa yang menggunakan dana APBK untuk pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa juga dipertanyakan? ”Fisik bangunannya milik otorial PT Pelindo. Sedangkan untuk instansi vertikal saja seperti Polri, TNI, Kejaksaan ada larangan konon pula BUMN. Maka patut kita sesalkan uang miliaran rupiah tersebut akhirnya tidak bermanfaat. Untuk itulah pantas diduga hanya dinikmati sekelompok orang-orang tertentu,” pungkasnya Direktur LSM Anti Korupsi Seluruh Insan (AKSI) Langsa Lutfi menambahkan, temuantemuan yang terindikasi menimbulkan kejanggalan dari pembangunan Pelabuhan Kuala

Langsa sudah seharusnya disidik lebih jauh oleh pihak berwenang. Karena semuanya sudah jelas fakta dan datanya, tinggal pihak berwenang yang melakukan penyidikan lebih lanjut. Di samping temuan-temuan dari beberapa item yang bombastis adalah belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer pengembangan pelabuhan berupa peralatan jaringan komputer senilai Rp546.240.000. Belanja pemeliharaan bangunan gedung pengembangan pelabuhan berupa jembatan ponton Kuala Langsa Rp30.000.000, rehab pos jaga Kuala Langsa Rp25.000.000, renovasi interior kantor Kuala Langsa Rp30.828.000, rehab genset instalasi listrik dan air Kuala Langsa Rp72.000.000. “Untuk biaya peliputan media elektronik promosi Pelabuhan Kuala Langsa Rp50.000.000 dan biaya cetak promosi Pelabuhan Kuala Langsa Rp100.000.000 ini juga tidak jelas peruntukkannya, karena pengeluarannya pun tidak jelas kemana. Bahkan mungkin dinikmati segelintir orang-orang yang dekat dengan sumbu kekuasaan,” paparnya sembari berharap Kapolda Aceh dapat mengintruksikan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut ke Polres Langsa.(BSO)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 275 4 - 10 NOVEMBER 2013

KORUPSI

NASIONAL

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Desak KPK Periksa Ibas dan SBY JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Cilacap, Tri Dianto mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dan Ketua Dewan Pembina PD (saat itu) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, petinggi partai Demokrat mengetahui perihal pelaksanaan Kongres PD di Bandung tahun 2010. "Seharusnya panggilan yang satu ini ditujukan buat Ibas selaku SC (steering committee) dalam kongres itu. Panggilan itu yang berhak menerima Ibas," kata Tri di gedung KPK Jakarta, Kamis (31/ 10). Tri datang memenuhi panggilan KPK terkait penyidikan kasus penerimaah hadiah terkait proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum. SBY, sambung Tri, juga harus diperiksa KPK. Selain menjadi penanggungjawab Kongres PD tahun 2010 di Bandung, SBY juga merupakan tim sukses Andi Mallarangeng untuk menjadi ketua umum PD saat itu. Dalam Kongres PD di Bandung, Andi menjadi salah satu kandidat Ketua Umum PD. Dua kandidat lain adalah Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie. "Selaku Dewan Pembina Partai Demokrat. Beliau (SBY) adalah penanggung jawab Kongres Partai Demokrat di Bandung juga jadi tim sukses Andi (Andi Mallarangeng)," tegasnya serius. Tri diperiksa KPK sebagai saksi untuk Anas Urbaningrum. Anas ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi atau penerimaan hadiah dalam proses perencanaan Hambalang. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu diduga menerima Toyota Harrier dari PT Adhi Karya. Tri hadir berdasarkan surat panggilan kedua yang dilayangkan KPK. Sebab, surat panggilan pertama tidak digubrisnya dengan alasan sudah merusak privasi. Surat panggilan pertama ditujukan KPK ke tiga alamat berbeda. Ketiga alamat itu ternyata tempat tinggal istri-istri Tri. Setelah Tri menolak hadir berdasarkan surat panggilan pertama, KPK pun mengancamnya akan memeriksa secara paksa. Surat ini membuat Tri tak berkutik. Dengan menumpang mobil mewah Toyota Alphard sekitar pukul 10.00 WIB, Tri yang dikenal sebagi loyalis Anas Urbaningrum datang ke KPK untuk dimintai keterangan guna melengkapi berkas tersangka Anas Urbaningrum. "Hari ini saya memenuhi panggilan KPK, karena saya sudah berjanji kalau KPK mengirimkan satu lembar surat ke alamat rumah istri saya yang nomor satu, saya akan datang memenuhi panggilan. Hari ini saya memenuhi panggilan," kata dia sebelum menjalani pemeriksaan di kantor KPK. (ENDY)

KETUA MK YANG BARU– Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Hamdan Zoelva (keempat kiri) didampingi Wakil Ketua MK terpilih Arif Hidayat (keempat kanan) beserta Anggota Hakim MK Harjono (dari kiri-kanan), Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, serta Ahmad Fadil Sumadi bergandengan tangan usai pemilihan Ketua MK baru, di Jakarta, Jumat (1/11). Hamdan Zoelva terpilih untuk menggantikan Ketua MK sebelumnya Akil Mochtar yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Majelis Kehormatan MK atas pelanggaran kode etik MK, terkait dugaan suap dalam menangani sengketa pilkada.

Akil Mochtar Dipecat Tidak Hormat JAKARTA - Perjalanan panjang karier Ketua MK nonaktif, M. Akil Mochtar, berakhir di ujung palu Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKK). Majelis menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Pemecatan itu, karena Akil melanggar beberapa Prinsip Etika yang tertuang dalam Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. “Menyatakan Hakim Terlapor Dr. H. M. Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepadanya,” ucap Ketua MKK Harjono saat membacakan putusan, Jum’at pekan lalu. MKK menguraikan sejumlah fakta perbuatan Akil yang mengarah pada pelanggaran sejumlah prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. MKK menyebut hakim terlapor sering bepergian ke luar negeri bersama keluarganya, termasuk pergi ke Singapura pada 21 September tanpa memberitahukan Setjen MK. Tindakan Akil tersebut dinilai perilaku yang melanggar etika.Akil juga tak mendaftarkan mobil Toyota Crown Athlete miliknya ke Ditlantas Polda Metro Jaya, mencerminkan perilaku yang tidak jujur. Hal ini melanggar prinsip integritas, penerapan angka 1, Hakim Konstitusi tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak dan Pasal 23 huruf b UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Perilaku Akil menyamarkan kepemilikan Mercedez Benz S350 yang diatasnamakan supirnya untuk menghindari pajak progresif adalah perilaku tak pantas dan

merendahkan martabat. “Hakim Terlapor terbukti melanggar prinsip Kepantasan dan Kepatutan, penerapan angka 2 dan angka 6 yang menyebut sebagai abdi hukum yang menjadi pusat perhatian harus menerima pembatasanpembatasan pribadi dan melaporkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya,” kata anggota MKK, Moh. Mahfud MD saat membacakan pertimbangan keputusan. Diungkapkan saat menjabat Ketua MK, Akil pernah memerintahkan Panitera MK mengeluarkan surat No. 1760/AP.00.03/07/ 2013 tertanggal 26 Juli 2013. Isinya menunda pelaksanaan putusan MK atas proses pelantikan Bupati Banyuasin terpilih tanpa musyawarah bersama hakim MK lain. Perbuatan ini dinilai melampaui kewenangan dan melanggar angka 1 Prinsip Integritas, dan angka 1 Prinsip Ketidakberpihakan, angka 1. Perilaku Akil bertemu anggota DPR, CHN (Chairun Nisa) di ruang kerjanya pada 9 Juli 2013 yang dihubungkan penangkapan Akil pada 2 Oktober di rumah dinasnya menimbulkan keyakinan Majelis bahwa pertemuan itu berhubungan dengan perkara yang ditangani Akil. “Perilaku itu melanggar angka 1 Prinsip Independensi, dan angka 2 Prinsip Integritas yang diwajibkan menjaga citra wibawa MK,” tutur anggota MKH lain, Abbas Said. Akil juga terbukti mengendalikan perkara ke arah putusan. Saat pendistribusian perkara Pemilukada, Akil mendapatkan jumlah perkara lebih banyak dibanding hakim lain (tidak proporsional). Praktiknya, ketua MK dalam menangani perkara jauh lebih sedikit karena dibebani

tugas-tugas struktural dan administratif. Hal ini melanggar angka 1 Prinsip Integritas, dan angka 3 Prinsip Ketidakberpihakan. “Hakim Terlapor terbukti memerintahkan Sekretaris YS dan supirnya DYN melakukan transaksi keuangan ke rekening Akil baik setoran tunai maupun transfer bank dengan jumlah yang tidak wajar. Ini melanggar angka 4 Prinsip Integritas,” lanjut Abbas sambil menambahkan atas informasi otoritas terkait Akil tercatat memiliki transaksi keuangan dengan STA, kuasa hukum para pihak yang berperkara. Selain itu, ditemukan dana dengan jumlah tak wajar di 15 rekening. "Hakim terlapor (Akil) diduga mempunyai dana yang tersimpan di 15 rekening bank, dan istrinya mempunyai dana di 5 rekening bank dengan jumlah dan lalu lintas transaksi keuangan yang tidak wajar," papar anggota MKH MK Hikmahanto Juwana. Temuan Majelis Kehormatan ini serupa dengan yang pernah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), adanya dugaan transaksi mencurigakan di rekening milik Akil Mochtar kepada KPK sejak 2012 lalu. Nilai transaksi di rekening Akil pun bernilai fantastis hingga Rp 100 miliar. Hikmahanto menambahkan, dalam lalu lintas di rekening Akil juga ditemukan ada transaksi dari nama-nama lain. "Juga diperoleh informasi di rekening hakim dan istri dilakukan oleh baik sekretaris YS dan sopir DYR. Diduga adanya transaksi keuangan dalam rekening Akil yang dilakukan STA, kuasa hukum pihak yang berperkara, dan pihak-pihak lain yang berperkara

di MK melalui setoran tunai dan transfer antar bank," ungkapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) atas temuan barang bukti berupa 3 linting ganja dan 1 ganja bekas pakai serta 2 pil inex di ruang kerja Akil Mochtar, terbukti sesuai antara sampel darah DNA Akil Mochtar dengan DNA yang terdapat dalam 1 linting ganja bekas pakai. Sesuai penjelasan BNN keberadaan barang terlarang itu terkait penguasaan Akil yang dinilai melanggar angka 1 Prinsip Integritas. “Hakim Terlapor menolak memberikan keterangan untuk membela diri di KPK, sehingga Majelis tetap melanjutkan sidang untuk mengambil keputusan. Majelis juga menolak surat permintaan kuasa hukum Akil soal penundaan pembacaan putusan Majelis Kehormatan”. Lima anggota Majelis Kehormatan MK yakni Hakim Konstitusi Harjono, akademikus Hikmahanto Juwana, perwakilan Komisi Yudisial Abbas Said, Bagir Manan dan mantan Ketua MK Mahfud MD menyampaikan pendapatnya atas sidang-sidang pemeriksaan yang telah dilakukan. Sepanjang terbentuknya selama Oktober, Majelis Kehormatan MK telah memeriksa antara lain Kepala Bagian Protokol MK Teguh Wahyudi, Kasubbag Protokol MK Ardiansyah Salim, Sekretaris Ketua Yuanna Sisilia, Staf Protokol Sarmili, Ajudan Ketua IPDA Kasno, Ajudan Ketua AKP Sugianto, "office boy" Sutarman, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Anwar Usman, seorang Panitera dan dua orang panitera pengganti. Sopir pribadi Akil Mochtar

yakni Daryono urung menghadiri pemeriksaan, meskipun sudah dipanggil berkali-kali, yang bersangkutan dinyatakan tidak diketahui keberadaannya. Pemeriksaan terhadap Akil gagal dilakukan karena yang bersangkutan enggan dimintai keterangan secara tertutup.Pidana Tetap Jalan Usai pembacaan putusan, Harjono menegaskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Akil tidak terkait dengan proses pidana yang tengah ditangani KPK. Proses pidana tetap berjalan sesuai aturan. Makanya, keputusan sanksi pemecatan ini segera diambil tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. “Hasil penyidikan KPK tidak akan mengubah keputusan Majelis Kehormatan. Sebaliknya, Keputusan Majelis Kehormatan tidak harus mempengaruhi proses pidana di KPK,” kata Harjono. Menurut MKK pemberhentian atas dasar surat pengunduran diri Akil Mochtar tidak tepat. Sebab, jika pemberhentian atas dasar surat pengunduran diri sebagai hakim konstitusi, maka hakim terlapor akan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan keputusan presiden. Karena itu, sesuai UU MK pemberhentian tidak dengan hormat dapat dijatuhkan lebih dahulu sebelum Presiden menetapkan pemberhentian dengan hormat atas dasar pengunduran diri. “MK akan mengajukan surat permintaan pemberhentian Akil kepada Presiden untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Presiden akan menerbitkan Keppres pemberhentian Akil dalam jangka waktu 14 hari sejak diajukan”.

Cacat Hukum Kuasa hukum Akil Mochtar, Otto Hasibuan menilai putusan MKK cacat hukum karena Akil sudah menyatakan mengundurkan diri, sehingga Majelis Kehormatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Akil. “Putusan ini nonexecutable, tidak bisa dilaksanakan dan tidak memberi efek apa-apa terhadap Akil,” kata Otto. Otto menegaskan Akil sudah menyatakan mengundurkan diri sebelum Majelis Kehormatan terbentuk. “Kenapa Akil sudah mundur tetap diadili? Bagaiman bisa Majelis Kehormatan menghukum orang yang sudah bukan lagi member-nya lagi,” lontarnya. Dia juga menilai putusan Majelis Kehormatan i“menghakimi” Akil lantaran tidak mau diperiksa secara tertutup. “Pak Akil tidak mau diperiksa Majelis Kehormatan, tetapi dia mau diperiksa terbuka seperti saksi-saksi lain yang diperiksa secara terbuka. Ini kan diskriminasi,” pungkasnya. Akil Mochtar ditangkap tangan oleh KPK karena terkait dugaan menerima suap dalam menangani sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan dan Kabupaten Lebak Banten. Akil Mochtar saat ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap 2 sengketa pilkada di KPK. Akil juga dijerat dengan kasus baru yakni dugaan pencucian uang. Dari temuan majelis kehormatan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) disebutkan rekening Akil Mochtar mencurigakan. Akil memiliki 15 rekening sementara istrinya 5 rekening. Nilai transaksi di rekening Akil pun bernilai fantastis hingga Rp 100 miliar.(ENDY)

HARI RAYA LEBARAN TELAH BERLALU

Memalukan, Politisi Demokrat Sutan Bhatugana Minta THR ke SKK Migas JAKARTA - Meski Hari Raya Lebaran telah berlalu, ternyata menyisahkan noda memalukan yang muncul dari berita acara pemeriksaan (BAP) kasus suap Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas), dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang kini mendekam di Rutan KPK Jakarta. Noda memalukan itu, menyebut nama Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatugana yang pernah meminta Tunjangan Hari Raya (THR)untuk anggota Komisi VII DPR RI, kepada Rudi saat menjabat selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas). Dalam berkas yang beredar di kalangan wartawan Selasa pekan lalu menyebutkan, "Waktu itu di awal puasa tahun 2013. Tapi saya tidak ingat di mana Bpk. Sutan Batoeghana meminta uang THR untuk Komisi VII. Mengingat lebaran akan tiba, dan setelah itu ada beberapa kali bertemu dengan SUTAN BATUGANA. Dan SUTAN BATUGANA menanyakan 'SUDAH BELUM' saya jawab 'BELUM'.." Tulisan dalam gambar dokumen itu juga menyebut pertemuan yang digelar dengan Sutan biasanya bertempat

tempat makan, seperti Pacific Place, Bellagio, dan Plaza Senayan. Bahkan tulisan dalam gambar itu menyebut Sutan pernah mengenalkan Rudi dengan pengusaha yang

mengklaim pernah ikut tender di SKK Migas. Sutan mengakui bertemu Rudi Rubiandini. Dan membantah pertemuan itu meminta THR. "Kalau itu benar, tapi

bertemu tidak ada dalam konteks THR," jawabnya saat meluruskan kabar yang menyebutkan dirinya meminta THR dalam pertemuan di Plaza Senayan sebelum Rudi ditangkap KPK.

Meski demikian, Ketua Komisi VII DPR tidak membantah kerap bertemu dengan Rudi. Sebab, SKK Migas merupakan mitra kerja Komisi VII yang dia pimpin. Tapi Sutan mengaku tidak pernah meminta sesuatu dalam pertemuan dengan Rudi dan jajarannya itu. "Kalau ketemu dengan Pak RR (Rudi Rubiandini) tentu saya sering ketemu, karena Beliau mitra kami. Cuma dalam halhal yang negatif, insya Allah tidak ada," tegas Sutan. Gede Pasek Suardika, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki munculnya nama Ketua DPP Partai Demokrat Sutan dalam BAP tersangka kasus suap SKK Migas, Rudi Rubiandini. "Saya pikir, KPK harus segera menuntaskan kasus SKK Migas juga duit di Sekjen Kementerian ESDM serta isu bagi-bagi THR itu secepatnya, agar publik tidak menunggu terlalu lama. Juga masalah ini hilang di tengah jalan, " ujar mantan Ketua Komisi III DPR di Jakarta, Rabu pekan lalu. Para pensiunan Pertamina yang terhimpun dalam Solida-

ritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) juga mendesak KPK segera memeriksa Sutan , yang diduga terlibat pemintaan uang THR kepada mantan Kepala nonaktif Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. “Indikasi bocoran BAP Rudi Rubiandini mengenai Sutan Bhatoegana meminta THR untuk Komisi VII kepada Kepala nonaktif SKK Migas wajib ditelusuri. Kami dari pensiunan Pertamina mendesak KPK untuk segera bertindak,” kata Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat, Jumat pekan lalu. Dilanjutkan Sutan juga pernah membantah meminta fee kepada Muhammad Nazaruddin dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Januari 2012. Namun, kasus ini masih didiamkan KPK. “Padahal, tudingan Sutan menerima fee atau imbalan terungkap dari pengakuan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Muhammad El Idris, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan.

Di sidang itu, Idris jelas mengatakan Sutan mendapatkan imbalan Rp 80 miliar dari proyek PLTS di Kementerian ESDM. Tapi, Sutan mengatakan ucapan itu tidak benar. Sama halnya saat Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang menyebutkan Sutan juga hadir dalam rapatpembahasanproyek Wisma Atlet SEA Games, Sutan juga membantahnya,” tutur Binsar. Ditambahkan, Sutan diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Solar Home System (SHS) di Kementerian ESDM. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan terdakwa Ridwan Sanjaya melalui kuasa hukumnya, Sofyan Kasim, yang menyebutkan Sutan terlibat atau bermain dalam proyek yang merugikan negara sekitar Rp 131,2 miliar. Tetapi, pemeriksaan Sutan oleh KPK urung dilakukan karena berkas perkara milik dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan SHS, yaitu Jacobus Purwono dan Kosasih, dianggap sudah lengkap dan langsung dinaikkan ke penuntutan. KPK pernah memanggil Sutan untuk diperiksa terkait kasus pengadaan SHS di Kementerian ESDM pada 31 Agustus 2012.(ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 275 4 - 10 NOVEMBER 2013

KORUPSI

SUMUT

Sumut Paling Rentan Korupsi JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat Pemerintah Daerah (Pemda) sangat rentan terjangkit virus korupsi dibandingkan Pemerintah Pusat. Hasil analisa, Pemda 1,6 persen lebih tinggi tingkat korupsinya. "Selama 2013 ini, untuk daerahdaerah yang termasuk memiliki tindak pidana korupsi paling tinggi ada 3 Pemda yakni Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Maluku," papar Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, di Jakarta, Rabu pekan lalu. Dilanjutkan dari tiga Pemda itu paling banyak terjadi melakukan dugaan pelanggaran pegawai yang korupsi. Hasil analisa ini sudah diberikan kepada KPK agar ditin-

daklanjuti. Agus menuturkan kepala daerah harus menjadi role model terhadap pegawainya. Ia mengatakan dengan mempunyai pemimpin yang bersih tentu pegawainya akan ikut berperilaku bersih dan jujur. "Pengetatan dan mempersempit tindakan korupsi didaerah ya tergantung kepala daerahnya. Kepala daerahnya harus menjadi role model terhadap staf-stafnya," ungkap Agus. Di tempat terpisah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Inspektorat Jendral (Itjen) memproses 95 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang melibatkan 127 pejabat/ pegawai.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Yudi Pramadi, menguraikan dari 95 laporan tersebut, sebanyak 88 laporan atau 112 nama telah selesai ditindaklanjuti. Sementara, 7 laporan yang berisi 15 nama masih dalam proses tindak lanjut. Terhadap 88 laporan yang telah selesai ditindaklanjuti, sebanyak 66 laporan atau 83 nama telah dilakukan audit investigasi. Hasilnya, terbukti terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang. "Untuk itu, telah diusulkan rekomendasi hukuman kepada 83 pejabat/pegawai," ungkap Yudi di Jakarta pada Jumat pekan lalu. Namun setelah melakukan tindak lanjut dan pengembangan, menurut

Yudi, Itjen Kementerian Keuangan justru merekomendasikan hukuman kepada 129 pejabat/pegawai lainnya yang turut terlibat. Kini, dari seluruh nama yang telah direkomendasikan untuk diberikan hukuman tersebut, sebanyak 131 pejabat/pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin. Sementara atas 22 laporan yang berisi 29 nama lainnya, telah dilakukan eksaminasi, klarifikasi, atau kajian. Hasilnya, tidak ditemukan penyimpangan, nilainya tidak materiil dan/atau bukan pegawai Kementerian Keuangan, trakhir dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditangani Kejaksaan. "Sebanyak 7 laporan (15 nama) lainnya masih dalam proses tindak

lanjut berupa eksaminasi/penelitian atas kepemilikan harta dan transaksi keuangan mencurigakan," papar Yudi. Menurut Yudi, Itjen Kementerian Keuangan telah beberapa kali menyampaikan progress tindak lanjut atas laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada PPATK. Selain itu, untuk kepentingan audit investigasi, Itjen Kemenkeu juga telah meminta informasi transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Yudi menyebutkan, sampai saat ini pihaknya menerima 912 pengaduan dari sejumlah pihak yang menyangkut pejabat/pegawai Kemenkeu. Dari jumlah itu, sebanyak 527 pengaduan telah diselesaikan, dan 385 pengaduan lainnya sedang dalam proses.(ENDY)

Proyek Dinas PU Taput Asal Jadi TAPUT - Proyek infrastruktur pengaspalan lapisan penetrasi (Lapen) dan pembangunan parit drainase lin Jalan Pacuan Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), dinilai pengerjaannya asal jadi. Anilisis, check dan recheck yang di lakukan wartawan di lapangan menemukan banyak proyek asal jadi seperti pengaspalan di Jalan Pancuan, Kecamatan Siborongborong yang kualitasnya sangat diragukan. Proyek ini menjadi bahan sorotan masyarakat karena di duga kuat pemborong sengaja mengurangi volume material dan agregat seperti ketebalan dan kepadatan serta volume siraman aspal per meter2 yang diduga hanya dua kilogram, tiga kiligram meter2 apalagi daya kuat aspal sangat lemah dan daya jalan di perkirakan hanya dapat bertahan seumur kacang panjang. Bahkan, pembuatan parit jalan yang tujuannya untuk menampung air agar tidak merusak badan jalan justru sebaliknya air tidak dapat masuk ke drainase. Air terus mengalir di atas jalan dan akibatnya menggenang badan jalan. Dari hasil pengamatan di lapangan banyak proyek disfungsi di Taput tidak terlepas dari kebebasan dan kepentingan tertentu Dinas PU Taput yang memberikan proyek kepada pemborong yang tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami teknis proyek. Masyarakat awam pun mengetahui bahwa fungsi drainasse tentunya menampung air dan tempat jalannya air mengalir agar air tidak mengalir di atas badan jalan supaya tidak mengikis dan menggerus badan jalan. Sebab bagaimana mungkin air

Periksa Anggaran Alkes RSU Djoelham Binjai BINJAI - Pelaksanaan tender Alkes Rumah Sakit Umum dr Djoelham Binjai di duga ada permainan PPK, Pokja dengan salah satu rekanan untuk memenangkan tender tahun anggaran 2013 dari APBN sebesar Rp13.422.840. Indikasi ini di sampaikan Khairul Sembiring, anggota Komisi B DPRD Binjai. "Pelaksaan Tender yang semulanya 30 hari kerja menjadi 60 hari. Di situ kita melihat bahwa panitia sudah melanggar prosedur yang di tetapkan. Bukan itu saja, panitia selalu memenangkan PT Indo Farma Global setiap pelaksanaan tender yang di ikuti para rekanan dari manapun," katanya pada Jumat pekan lalu. Menurutnya, panitia sengaja membuat spesifikasi Alkes itu mengarah kepada produk dan merek tertentu sehingga yang di menangkan rekanan itu juga, akibatnya para rekanan menjadi kecewa dalam pelaksanaan tender tersebut. Khairul meminta pihak kejaksahan dan Polresta Binjai untuk memeriksa pelaksanaan tender Alkes di RSU dr Djoelham Binjai mulai tahun 2011 sampai 2013 yang di duga telah merugikan negara miliaran rupiah. "Kita melihat sampai saat ini, dalam pelayanan kepada masyarakat RS Djoelham belum ada peningkatan sementara setiap tahun peralatan rumah sakit yang berbentuk Alkes selalu di anggarkan. Tak pernah kita lihat, salah satu contohmya CT Scanning tak pernah di pergunakan sementara pembelihan tahun 2012 dalam bentuk tender," katanya lagi. Bukan itu saja, untuk dana pemeliharaan yang sudah dianggarkan setiap tahun sudah di pakai sementara alat-alatnya tak pernah dilihat. "Diduga ada korupsi di RS Djoelham Binjai," tandasnya. (SBR)

Kadis PU Lhokseumawe Jadi Tersangka Korupsi

dapat masuk kedalam drainase kalau drainasenya dibuat lebih tinggi dari badan jalan. "Apakah pimpinan Dinas PU Taput tidak mengerti kodrat air yang selalu mengalir ke wadah yang lebih rendah dan air tidak dapat memanjat kalau tidak dengan alat bantu?" kata T Aritonang warga Kecamatan Siborongsiborong pada Jumat pekan

lalu. Dia mengatakan agar proyek drainase tersebut segera dibongkar karena tidak sesuai fungsi. "Proyek ini di anggarkan untuk menjawab permasalahan lingkungan agar air tidak mengikis atau menggerus badan jalan namun sebaliknya yang terjadi justru proyek ini justru menciptakan masalah baru menghabiskan anggaran dengan

sisa-sisa," tukasnya. Dikatakannya, banyak proyek kurang berkualitas di Taput. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan fungsional dari internal SKPD sebagai pengguna anggaran atau mungkin pihak Dinas PU Taput tidak berdaya mengawasi pelaksanaan karena yang mengerjakan proyek adalah orang dekat bupati dan anggota

DPRD Taput. Kepala Dinas PU Taput Ir Anggiat Raja Guk-guk berapa kali di temui untuk konfirmasi tidak berhasil. Dihubungi melalui selulernya dengan nada singkat mengatakan, pihaknya akan segera mencheck proyek-proyek tersebut. Sementara Pimpro Dalan Simanjuntak saat mau dikonfirmasi juga tidak di tempat kata stafnya.(SLBT)

LHOKSEUMAWE - Polres Lhokseumawe telah melengkapi berkas kasus dugaan korupsi jalan lingkar (P21) yang juga melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum setempat yaitu T Zahedi. Perkara ini selanjutnya menggelinding ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Selasa pekan lalu. “Berkas terhadap kelima tersangka dinyatakan sudah lengkap dan sudah kita serahkan ke jaksa untuk ditindak lanjuti,” ungkap Kapolres Lhokseumawe AKBP Joko Supriadi kepada wartawan. Menurutnya, masih sebatas lengkap berkas, sementara bukti maupun para tersangka masingmasing T Zahedi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Kadis PU Kota Lhokseumawe, Direktris CV Masrifai Tehnik, Masna Rima Yanti rekan, Ir Efendi konsultan pengawas, Ridwan PPTK Dinas PU dalam proyek senilai Rp 2 miliiar tersebut belum diserahkan pihaknya ke penyidik. Penyidik Tipikor Polres Lhokseumawe telah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek bersumber dari APBA 2011 di kawasan Ujong Blang, Lhokseumawe tersebut sejak Desember 2013 lalu. Dalam kasus ini T Zahedi di tetapkan sebagai tersangka karena mendatangani pembayaran 100 persen kepada rekan proyek yang diduga tidak ditimbun kontrak.(YANTO)

Ribuan Honorer Tertipu, Ali Umri Diminta Bertanggung Jawab BINJAI - Nasib ribuan tenaga honorer Pemko Binjai pasca rekrutman 2006 – 2010 akan semakin suram karena terganjal Peraturan Pemerintah (PP) No.48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 8 ditegaskan, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga Honorer atau sejenisnya kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Gubernur Sumatera Utara melalui surat edarannya No.800/ l6l95/BKD/II/2005 tanggal 20 Desember 2005 meneruskannya PP.48 kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disusul Walikota Binjai melalui suratnya No.800-l09 tanggal l2 Januari 2006 membuat larangan serupa kepada Kepala Dinas/ Badan/Kantor/Bagian/Camat dilingkungan Pemko Binjai, untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer/harian/kontrak. Namun pada praktiknya Walikota Binjai justru melanggarnya, dan menampung tenaga honorer hampir 2000 orang pada kurun waktu 2006 s/d 2010. DPRD Kota Binjai dalam praktik ini, justru mengaminkan dengan tetap menyetujui Anggaran gaji honorer kisaran Rp.1 M–Rp2 M/tahun dengan

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

nomenklatur honor kegiatan yang dititip disetiap SKPD. Ironisnya, penganggaran ini tidak menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Binjai. Sementara Sekretariat Dewan mendapat jatah beban menanggung 35 orang honorer. Rekrutman ribuan honorer tersebut diduga dengan imbalan puluhan juta/orang dengan imingiming dapat masuk database CPNS. Tragis dan nekad memang, diawal tahun 2010 menjelang dipenghujung jabatannya, Ali Umri masih ambil kesempatan memperdaya sejumlah staf, bahkan ajudannya sendiri, meraup uang tenaga honorer untuk dapat masuk dalam database kategori II. Uang yang diminta bervariasi, puluhan juta hingga ratusan juta per orang. Sedikitnya 17 orang honorer dijanjikan bisa masuk ke database, dengan total setoran kepada Ali Umri sebesar Rp.745 juta ditambah satu CPNS umum An.Aqmarissa Ulfha Rp.95 juta. Jabatan essolan III An.Asli Sambo Brutu Rp30 juta dan calon Direktur RS dr Djoelham Rp250 juta. Dari 20 orang ini, disinyalir Ali Umri mengantongi Rp1.1 Milliar lebih. Dr.Cut Ainal MH,Trg wanita cantik paruh baya berkantor di Jalan Merbau No.6 Komplek

Perumahan Jati Indah Medan yang dikenali sebagai aktivis Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) terpanggil untuk membantu mencari pertanggung jawaban Ali Umri, yang sekarang menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara. Langkah yang dilakukan Dr.Cut Ainal MH,Trg yang kerab disapa Mbak Cut, diantaranya, telah mencari Ali Umri baik kantor DPD Propinsi dan DPD Kota Medan Partai Nasdem. Bahkan rumah Ali Umri di Jalan Karya Medan bersama perwakilan 20 korban lainnya. Namun langkah itu siasia, sebab sejumlah tokoh Partai Nasdem yang pada umumnya calon legislatif 2014 memilih tutup mulut. Tidak itu saja, untuk menemui Ketua DPD Partai Nasdem Kota Medan yang juga putra kandung Ketua Umum DPP Partai Nasdem Drs.H.Surya Paloh sekalipun kerab kandas dihadapkan dengan gerakan tutup mulut. Padahal, petinggi-petinggi Partai Nasdem sering mengumandangkan maju untuk kepentingan Rakyat yang ternyata tidak berani mengakses penderitaan Masyarakat yang tertipu oleh Kader Partai itu sendiri. Yang model begini, tidak

pantas dipilih Rakyat, ketus Mbak.Cut dalam keterangan persnya. Menurut Mbak Cut, jika bicara penipuan dalam bentuk uang tunai, maka bukti-bukti formal adalah kuitansi. Namun sebaliknya, mungkinkan di Negeri ini seorang pemimpin yang menerima uang tidak resmi harus dikuatkan dengan kwitansi? Seperti untuk sogok menyogok jabatan, untuk mendapatkan proyek misalnya, apakah setoran itu harus menggunakan kwitansi? terang Mbak Cut kecewa. Dalam suratnya diterangkan, cara Ali Umri cukup licik, melalui LS (PNS) untuk mencari honorer angkatan 2006 untuk dimasukkan ke database kategori II CPNS, dengan menarik uang. Bahkan memberi harapan kepada PNS yang menginginkan jabatan dengan imbalan uang. Amanah itu dijalankan LS dan seluruh uang yang terkumpul disetor kepada Walikota secara bertahap. Senin 12 Januari 2010 jam 10.00 Wib, utusan Ali Umri (Asnan) datang kerumah LS mengambil uang yang sudah terkumpul dari para tenaga honorer sebesar Rp200 juta serta berkas-berkas untuk dimasukkan ke database CPNS. Senin 25 Januari 2010 jam 17.00

Wib, Asnan menjeput LS untuk bertemu Ali Umri di ladang durian, kembali menyerahkan uang kepada Ali Umri sebesar Rp200 juta. Rabu 27 Januari 2010 sekitar jam 11.00 Wib, Ali Umri menelepon LS agar memberikan sisa uang pengurusan Rp250 juta dan dalam percakapan itu Ali Umri menyuruh LS menyerahkannya kepada Ani Tapur yang merupakan anggota Ali Umri di rumah komplek Taman Binjai Indah kawasan Tandam. Selasa 2 Pebruari 2010 sekitar jam 11.00 Wib, LS dihubungi Ali Umri diminta datang ke kantor Walikota guna mengantar uang sebanyak Rp80 juta dan uang diserahkan langsung kepada Ali Umri diruang kerjanya. Menyusul Sabtu 1 Mei 2010 sekitar jam 16.00 Wib, dua orang utusan Ali Umri (Usuf dan Muslim) datang kerumah LS untuk mengambil uang sebanyak Rp12 juta. Dan Selasa 4 Mei 2010 sekira jam 11.00 atas permintaan Ali Umri kembali meminta LS menyerahkan uang sebanyak Rp3 juta dan uang diserahkan langsung kepada Ali Umri di kantornya. Tidak saja urusan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, Ali Umri juga menjanjikan akan membantu

meluluskan test ujian umum CPNS Tahun 2010 atas nama Aqmarissa Ulfha (D.3) tenaga honorer kebidanan pada RS dr Djoelham Binjai. Penyerahan uang dua tahap, pertama di rumah Ruko Berngam sebesar Rp70 juta diterima langsung oleh Ali Umri. Tahap kedua Rp25 juta dan atas perintah Ali Umri, uang diserahkan melalui Rita di rumah Dinas Walikota Binjai. Sebelumnya, kisaran Februari 2010, Asli Sambo Brutu (PNS) meminta tolong Ali Umri untuk mendapat jabatan essolan III pada RS Umum dr Djoelham Binjai. Ali Umri memerintahkan LS bersama Asli Sambo mengantar uang sebesar Rp30 juta. Uang diserahkan di rumah ladang durian, namun hingga berakhirnya masa jabatan Ali Umri sebagai Walikota Binjai Agustus 2010, Asli Sambo tidak juga dilantik. Tidak hanya sampai disitu, Ali Umri pernah memerintahkan LS untuk mencari calon Direktur RS dr Djoelham Binjai imbalan sebesar Rp250 juta. Uang diserahkan melalui utusannya (Asnan dan Toni) bahkan karena uang tunai tidak cukup, LS bersama kedua utusan tersebut mengambil ke Bank BRI Jalan Sutomo Binjai. Namun hingga berakhir masa jabatan Ali Umri korban tadi tidak mendapat

jabatan itu. Sebelum mendampingi LS, Mbak Cut sudah menangani kasus serupa yang dilakukan oknum Polri sewaktu menjadi pengawal Ali Umri. Para oknum ini tidak seluruhnya menyetor kepada Ali Umri dan coba bermain sendiri dan LS ikut menjadi korban. Tidak tanggung tanggung, sopir Ali Umri sendiri (PNS), mantan Sekretaris Dinas Kesehatan, menyusul istri mantan Kapolsek Binjai Kota yang saat itu sebagai staf Ali Umri menjadi korban oknum Polri yang sekarang bertugas di Polres Binjai. Kita harapkan, dengan menggedor petinggi Nasdem Pusat, hak para korban dapat terselesaikan. Jika tidak, kendati bukti-bukti formal tidak mendukung, saya optimis akan selesai secara hukum karena ada faktor lain yang mendukung. Demi kepentingan orang banyak, menurut Mbak Cut pihaknya akan bekerjasama dengan Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai. Dalam hal ini, Ketua BCW Binjai Gito Affandy yang mengaku banyak mengantongi persoalan tenaga honorer pasca Kepemimpinan Ali Umri telah menyatakan siap. ‘Ya tidak ada kata tidak, untuk Mbak Cut,” tegas Gito.(SBR)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

E D I S I 275 4 - 10 NOVEMBER 2013

KORUPSI

LIPSUS

MENJERAT KORPORASI MENYELAMATKAN HUTAN DARI KORUPSI LAJU kerusakan hutan (deforestasi) Indonesia adalah salah satu yang tercepat di dunia. Di tanah air, kejahatan kehutanan juga bukan hal baru. “Tapi, penegak hukum masih sulit menjerat korporasi kehutanan. Ada 124 kasus kejahatan kehutanan dalam rentang tahun 2001 – 2012,” jelas Lalola Easter, peneliti ICW, dalam konferensi pers tentang temuan ICW soal kejahatan sektor kehutanan di kantor ICW, Minggu dua pekan lalu. Kerusakan alam dan kerugian negara akibat kejahatan kehutanan bisa jadi pintu masuk penerapan Undangundang Tindak Pidana Korupsi. UU ini, rupanya, bisa membantu kelemahan UU Kehutanan. ICW menilai upaya penegakan hukum di sektor kehutanan cukup bermasalah. Mulai dari aturan

yang tumpang tindih hingga lemahnya Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 baik secara norma ataupun dalam penerapan. Selama ini, fokus pemberantasan kejahatan kehutanan hanya pada penerapan UU Kehutanan. Sementara itu, UU Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 bisa menjerat hasil tindak pidana kejahatan kehutanan. “Perusahaan sering dapat izin lewat praktek korupsi. Ini terbukti dari banyak perkara kejahatan kehutanan,” kata Lalola. Hasil kejahatan kehutanan pun bisa ‘dibersihkan’ lewat pencucian uang. Lalola menjelaskan bahwa korupsi hanya satu contoh kejahatan kehutanan. “Ada empat bentuk utama kejahatan kehutanan yang kerap dilakukan, yaitu: alih fungsi kawasan dan hasil hutan tanpa izin, penghindaran atau mani-

pulasi pajak, pembiaran beroperasi tanpa izin, serta penyerobotan lahan,” ungkap Lalola. “Jika penegak hukum dapat menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan kehutanan, ini bisa jadi langkah maju,” kata Lalola. Ia lalu mencontohkan, “Kerugian negara dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Palelawan saja, jumlahnya mencapai Rp1,2 triliun. Tapi, asset recovery (pengembalian kerugian negara) belum maksimal, karena korporasi tidak dijerat.” Pejabat daerah juga banyak melakukan korupsi sektor kehutanan untuk menyokong ongkos dana pemilukada. “Misalnya dengan obral izin lahan pertambangan kepada perusahaan, suap dan gratifikasi dalam usaha mendapat izin, pemanfaatan kawasan

dan hasil hutan di luar izin, hingga penghindaran pajak,” jelas Lalola lagi. Yustinus Prastowo, pengamat pajak, mengungkapkan bahwa kebijakan sektor kehutanan dan perkebunan sejak Orde Baru hingga saat ini tidak mengalami perubahan berarti. “Illegal logging, money laundering, transfer pricing, dan illicit transfer tetap marak terjadi dan pajak menjadi wajah karut marut tata kelola sektor ini,” jelas Prastowo. Prastowo mengemukakan beberapa modus penghindaran pajak, di antaranya: tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (pengemplangan pajak), model dan desain tax planning, dan model anti-avoidance rules. Ia mengakui bahwa wajib pajak sektor kehutanan dan perkebunan umumnya adalah perusahaan terin-

tegrasi, sehingga memudahkan tax planning sekaligus menyulitkan pemeriksaan pajak. “Skema penghindaran pajak yang umum dipraktikkan adalah CFC, conduit company, thin capitalization, dan transfer pricing,” jelas Prastowo lagi. “Celah pajak sektor kehutanan dan perkebunan sangat besar. Harusnya dari dua sektor ini, kita bisa memungut pajak kira-kira Rp 150 - 200 triliun per tahun,” ungkap Prastowo prihatin. Tapi kenyataannya pajak yang berhasil dipungut dalam lima tahun terakhir hanya berkisar Rp 13-15 triliun per tahun atau 2,25% dari total penerimaan pajak. Indonesia, ‘juara’ perusak hutan Menurut data Human Right Watch tahun 2006, Indonesia adalah negara terbesar ketiga dengan hutan terluas

setelah Brazilia dan Republik Kongo. “Indonesia adalah eksportir hasil hutan terbesar di dunia, melebihi total ekspor negara Afrika dan Amerika Latin,” jelas Prastowo. Lalola menyambung, “Luas wilayah hutan yang raib tiap tahun mencapai 2,76 juta hektar, sekitar 3% dari luas total kawasan hutan di Indonesia.” Pada tahun 2008, Badan Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan mencatat bahwa laju deforestasi di 7 pulau besar Indonesia mencapai 1,09 juta hektar. “Di tahun yang sama, Indonesia juga mencetak rekor Guiness Book of World Records sebagai negara dengan laju deforestasi tercepat, di mana setiap hari ada sekitar 51 km2 hutan yang dihancurkan,” tutur Lalola. Berikut tabel sebaran kejahatan kehutanan di Indonesia. (ICW)

DAERAH Daerah Jlh Kota Jambi 13 Kab Sarolangun 11 Kab Ketapang 10 Kab Muaro Jambi 9 Kota Pekanbaru 7 Kabupaten Tebo 6 Kab Batanghari 5 Jakarta Pusat 5 Kab Bungo 3 Kab Tj Barat 3 Kota Samarinda 3 Kota Palembang 3 Kab Kerinci 2 Kab Tj Timur 2 Kabupaten Aceh 1 Kabupaten Bone 1 KabBoven Digoel 1 Kabupaten Luwu 1 Kab Maluku Barat Daya 1 Kab Muara Bungo 1 Kab Ogan komering Ulu Timur 1 Kab Pinrang 1 Kabupaten Seram Bagian Timur 1 Kab Tobasa 1 Jakarta Utara 1 Kota Jayapura 1 Kota Medan 1 Kota Padang 1

PELAKU Pekerjaan Aktor Jlh Operator lapangan 37 Swasta (Direktur) 20 Masyarakat 15 Swasta 13 PNS 10 Kepala Dinas 9 Anggota DPR 6 Polisi 4 Bendahara 2 Bupati 2 Gubernur 2 Kepala desa 2 KPA (Kuasa Pemegang Anggaran) 2 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 2 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) 2

KORUPSI KEHUTANAN CAPAI RP 273 TRILIUN

KORUPSI kehutanan oleh praktik industri tambang, kebun, dan hutan diperkirakan mencapai Rp 273 triliun. Wilmar Tumpak Hutabarat mewakili Koalisi Anti-Mafia Hutan di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, korupsi pada sektor sumber daya alam makin mengerikan. "Upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah beserta jajarannya masih dinilai belum maksimal. Faktanya, para mafia sumber daya alam masih merajalela," ujar Hutabarat. Evaluasi terhadap kerugian negara pada sumber daya alam di tiga sektor, yaitu kehutanan, perkebunan, dan

pertambangan, menunjukkan angka yang sangat fantastis. Catatan Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan, potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di tujuh provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Hutabarat menerangkan, kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 unit perkebunan dan 1.722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah. Dia menambahkan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar, yaitu Rp 158 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti Kalimantan Timur yang nilainya diduga mencapai Rp 31,5

triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp 47,5 triliun, dan Kalimantan Selatan mencapai Rp 9,6 triliun. Sementara berdasarkan catatan KPK, kata Hutabarat, hanya dari temuan di empat provinsi di Kalimantan, yaitu Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim, dugaan kerugian negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan sejauh ini telah terhitung sekurangkurangnya Rp 15,9 triliun per tahun dari potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan, dan denda kerusakan

kawasan hutan konservasi sebesar Rp 255 miliar. Data terbaru adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan ada 15 temuan yang dilakukan 22 perusahaan di empat provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Riau, Maluku Utara, dan Papua Barat, di mana menambang dan mengeksplorasi sampai mengeksploitasi di kawasan hutan tanpa izin dan tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan. Total nilai kerugian negara dalam penyimpangan tersebut sekitar Rp 100 miliar. BPK sendiri telah menyerahkan hasil audit BPK kepada KPK. (KOMPAS.COM)

KORUPSI KEHUTANAN TIDAK TERTUTUP KONSESI RESTORASI EKOSISTEM KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus korupsi kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tidak akan tertutup dengan izin konsesi restorasi ekosistem. "Namun sejauh ini KPK memang belum fokus untuk ke lain-lain, selain terhadap perizinan yang diterbitkan oleh gubernur Rusli Zainal," kata juru bicara KPK Johan Budi. Johan mengatakan, pihaknya juga akan mengarah pada dugaan adanya pencucian uang pada kasus tersebut. "Tapi yang jelas belum kesana, KPK juga membuka adanya laporan-laporan yang mengarah kesana (tindak pencucian uang/ kejahatan korporasi)," katanya. Sebelumnya, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Muslim Rasyid menyatakan kecurigaan atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan restorasi ekosistem di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, dengan lahan seluas 20.265 hektare yang diterima PT. Gemilang Cipta Nusantara, anak perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

"Untuk diketahui, bahwa hutan gambut di Riau sangat memiliki potensi pemasukan bagi daerah dan negara yang begitu besar. Kondisi ini tentunya menjadi incaran bagi banyak perusahaan dengan berbagai dalih," katanya. Apalagi, demikian Rasyid, selama ini PT. RAPP merupakan perusahaan yang sarat dengan kepentingan industri kehutanan. Belajar dari kasus sebelumnya, kata dia, bahwa belasan perusahaan kehutanan yang beroperasi di kawasan hutan Kabupaten Siak dan Pelalawan menyetorkan hasil kayu hutan ke perusahaan tersebut. "Bahkan ada indikasi, sampai saat ini lahan yang telah dirambah tersebut sebagian besar telah beralihfungsi menjadi kawasan HTI. Kondisi ini sudah cukup menjadi bukti bahwa perusahaan itu begitu `haus` dengan hasil hutan," katanya. Jikalahari mengharapkan, demikian Rasyid, pemerintah dapat mengawasi kebijakan yang diterbitkan untuk perusahaan kehutanan itu selama 60 tahun kedepan. Kementerian Kehutanan menerbitkan izin konsesi kepada PT Gemilang Cipta Nusantara untuk mengelola kawasan rawa

gambut melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-restorasi ekosistem di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. "Izin yang dikeluarkan untuk kawasan seluas 20.265 hektare, yang kemudian kami kelola dengan program Restorasi Ekosistem Riau," kata Direktur PT Gemilang Cipta Nusantara (GCN) Dian Novarina. Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan sebenarnya telah menerbitkan lima IUPHHK RE seluas 219.000 hektare (ha), termasuk untuk PT GCN di Kabupaten Pelalawan, Riau. Lokasi lain diantaranya terdapat di Jambi dan Kalimantan Timur. Landasan hukum pengelolaan Restorasi Ekosistem Riau (RER) di Semenanjung Kampar adalah Kepmen No SK 395/ Menhut-II/2012 yang akan berlaku selama 60 tahun. “Dengan program RER ini kami membuka diri untuk ada kolaborasi dalam pengelolaannya, dan sejauh ini sudah ada dua LSM yang bersedia ikut serta untuk pelestarian flora dan fauna serta dari segi pengelolaan sosialnya," katanya.

KPK Harus Bongkar Korupsi kehutanan kian menggila. Hampir semua partai politik dan pejabat pemerintah pusat dan daerah ikut menikmati korupsi hutan. Hutan kerap dijadikan mesin otomatis penarikan uang (ATM) partai politik. Sebab hutan memiliki kekayaan di atasnya, seperti kayu, flora, dan fauna, serta di bawahnya seperti bahan tambang. Nilai kekayaan ini menggiurkan untuk menjadi sumber dana pemilihan kepala daerah dan kepentingan politik. “Sudah bukan barang baru jika uang dari hutan juga masuk ke kantong partai politik. Terutama parpol yang berkuasa di lokasi hutan itu sendiri. Kekayaan hutan itu bak ATM bagi Parpol. Konsesi hutan dan izin usaha pertambangan misalnya, diobral kepada perusahaan tambang dan perkebunan. Dampak negatifnya nanti masyarakat dan negara yang menanggung,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Selasa pekan lalu. Parpol pun melihat ada peluang yang sangat besar untuk melakukan korupsi di bidang kehutanan. Itu sebabnya hampir semua parpol menikmati uang dari korupsi

hutan. “Parpol sudah mengincar hutan dan kekayaan alam lainnya sebagai mesin uang mereka. Sebab Negara tidak akan mungkin bisa menyediakan dana operasional parpol,” katanya. Dia menambahkan, banyak pemerintah daerah yang tidak mengerti arti penting hutan bagi masa depan bangsa. Banjir bandang yang kerap menerjang suatu daerah tidak pernah dijadikan pelajaran jika hutan sudah dikorupsi oleh para pejabat negara dan parpol. Oleh karena itu kata dia, tidak ada alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak membongkar kasus di bidang kehutanan. Sebab kasus di kehutanan sangat luar biasa dan nilainya cukup fantastis. “Lihat saja seorang anggota polisi di Papua saja punya rekening hingga miliaran rupiah. Darimana duitnya itu berasal jika tidak memanfaatkan kekayaan hutan,” kata dia. Kasus-kasus korupsi kehutanan ini, kata dia, seharusnya diprioritaskan oleh KPK, terutama karena kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat besar. Jauh lebih besar dari kasus-kasus biasa yang ditangani KPK.(NET)


KPK POS

6

E D I S I 275 4 - 10 NOVEMBER 2013

POLITIK

36 Anggota Panwaslu 10 Kecamatan Lulus Fit and Proper Test ACEH TAMIANG - Setelah melalui beberapa tahapan penjaringan calon Anggota Panwancam akhirnya sebanyak 36 dinyatakan Lulus. Adapun nama nama yang lulus tersebut dari masing masing Kecamatan kecamatan Kota Zulfahar Faisal,mohd Husni,Abdul Rahim.Kec Karang Baru Indra Syahputra,Muklisuddin,Abdul Azis.Kecamatan Sekerak Ahmad Jaiz, Hendra,M.Agusnia.Kecmatan Rantau Anas Efendi, Irawani, Sutimin. Selanjutnya Kecamatan Ma-

NAD SUMUT

nyak Payed MaulanaIqbal, Wahyu Syahputra, Zulkifi. Kecamatan Badahara Joko Sudirman, Muhammad Reza, Suriani. Kecamatan Suruway Alfian, M.Mazli, Zulkifli. Kecamatan Banda Mulia Azwar Anas,Budi Krisnawan,Siti Aisyah. Kecamatan Kejuruan Muda M. Nukh, Beni Sugianto, Suhato. Kecamatan Tamiang Hulu Mukhlis,Indra Gunawan,Rona Susanti. Kecamatan Tenggulun Suprajo, Piyanto,Agustina. Kecamatan Bandar Pusaka Soleman, Jamila, S.PD.I Hasanudin.(BSO)

Ratusan Massa Unjuk Rasa Ke Disdukpencapil Subulussalam SUBULUSSALAM - Ratusan massa yang berunjuk di kantor Panitia pengawas pemilihan (Panwaslu) Kota Subulussalam , Jum'at (1/11) petang melanjutkan aksinya ke kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukpencapil) setempat. Aksi massa pendukung dari dua pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam yakni Affan Alfian/Pianti Mala (AMAL) dan Asmauddin/Salihin Berutu (ASLI) meminta pertanggungjawaban kadisdukpencapil Kabbun Bancin terkait DPT Kecamatan Penanggalan yang hilang serta ratusan KTP bermasalah.

Aksi massa terus berlanjut hingga pukul 17.20 WIB. Massa bahkan memaki kadidukppencapil. Namun koordinator aksi meredakan. Kadisduk pencapil Kabbun Bancin bersedia keluar ruangannya untuk menemui pendemo. Namun saat berbicara, sang kadis justru dicaci maki pendemo dengan perkataan yang cukup pedas. Kadisdukpencapil menyatakan terkait ratusan KTP bermasalah sudah ditangani pihak berwajib. Namun massa tetap memaksa pertanggungjawaban sang kadis. Bahkan suara massa terus terdengar.

Ada pula suara perempuan yang mengancam akan memasuki kantor catatan sipil jika tidak ada respon dari instansi tersebut. Beberapa saat kemudian empat perwakilan pendemo diterima di ruang kadis dengan didampingi kasatintel polres Aceh Singkil untuk bernegosiasi. Pendemo menuntut kadis membuat surat pernyataan tertulis di atas meterai 6000 bahwa dia bersalah. Namun kadis menolak. Akibatnya situasi demo makin memanas. Bahkan pendemo mendesak masuk pagar Disdukpencapil namun berhasil dihalau aparat kepolisian yang

berjaga. Hingga berita ini diturunkan, aksi demo masih berlangsung dalam keadaan guyuran hujan. Sebelumnya massa sudah melakukan aksi di kantor Panitia pengawas pemilihan (Panwaslu) Kota Subulussalam. Aksi massa yang merupakan pendukung dari dua pasangan calon Wali Kota/ Wakil Wali Kota Subulussalam yakni Affan Alfian/Pianti Mala (AMAL) dan Asmauddin/Salihin Berutu (ASLI) menuntut pihak panwaslu menindaklanjuti segala kecurangan pilkada Subulussalam yang dilaporkan. Aksi massa mulai digelar pukul

15.00 WIB dan sampai ke kantor panwaslu yang berlokasi di jalan Teuku Umar persis disamping Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Subulussalam 20 menit kemudian. Aksi tersebut dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI dibawah komando Kapolres Aceh Singkil AKBP Anang Triarsono, SIK dan Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol Inf.Puguh Binawanto. Hingga berita ini disusun, aksi demo masih terus berlanjut. Berita selengkapnya baca di Harian Serambi Indonesia edisi Sabtu 2 November 2013 besok. (SER)

Pemko Tanjungbalai Bangun Ruang Belajar Di TPA Pantai Johor TANJUNGBALAI–Pemerintah Kota Tanjungbalai berencana menyediakan ruang belajar bagi pemulung, dan anak-anak di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar.Dr Thamrin Munthe saat berkunjung ke TPA belum lama ini menyatakan, pembangunan sarana ruang belajar itu akan dilakukan pada tahun 2014 mendatang. Menurut Walikota,saat ini jumlah anak-anak pemulung yang masih dalam usia sekolah semakin tinggi, termasuk yang putus sekolah. Dan persoalan tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah bersama dengan keluarga dari pemulung itu sendiri. Dengan dibangunnya ruang belajar, kesempatan bagi mereka untuk mendapat pendidikan akan dapat

terealisasi. ”Oleh sebab itu, kita akan minta Dinas Pendidikan pihak terkait lainnya,agar segera mendata anakanak pemulung usia sekolah yang putus sekolah. Selanjutnya,mereka akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya melalui kegiatan belajar yang lokasinya akan disediakan di sekitar TPA,” kata Thamrin. Menurut Walikota, disediakannya lokasi kegiatan belajar para pemulung di sekitar lokasi TPA tersebut agar tidak mengganggu kepada kegiatan mereka dalam membantu ekonomi keluarganya. Selain itu lokasi TPA tersebut juga akan dibenahi sehingga suasananya layak untuk kegiatan belajar termasuk sebagai sarana rekreasi keluarga.(HER)

UPTD PPI Usulkan Pengerukan Jalur Pelabuhan Kuala Idi ACEH TIMUR - Pemerintah Aceh melalui instansi terkait diminta untuk melakukan pengerukan muara dan jalur pelayaran kuala Idi Rayeuk,Aceh Timur yang kini semakin dangkalnya jalur menuju pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Idi. Junaidi Ibrahim Panglima Laot Lhok Idi epada wartawan Selasa (29/10) mengatakan,akibat dangkalnya jalur pelayaran dan kolam Pelabuhan Kuala Idi,kapal nelayan berbobot besar tidak dapat masuk jika sungai dalam kondisi surut sehinggabanyak kapal nelayan Idi yangmasuk ke Kuala lain di Aceh untuk melakukan bongkar ikan, seperti ke Lhokseumawe, Peudada, Belawan dan Lampulo, Banda Aceh. Selain mempersulit para nelayan,dangkalnya jalur dan kolam pelabuhan juga menghambat pengembangan Pelabuhan Perikanan Kuala Idi,dan saat ini Kuala Idi mempunyai kapal nelayan terbanyak di Aceh yaitu mencapai 450 unit dari 5 GT hingga 90 GT,yang bobotnya mencapai puluhan ton. ”Bila kondisi muara dan kolam pelabuhan saat pasang besar kedalaman hanya 2 meter tentu kapal nelayan tidak dapat masuk,

apalagi kalau pasang surut kedalamannya hanya 1 meter,”Junaidi Ibrahim. Junaidi Ibrahim dan nelayan Kuala Idi,sangat mengharapkan kepada Pemerintah Aceh,untuk menganggarkan anggaran pengerukan jalur pelayaran dan kolam pelabuhan pada tahun anggaran 2014 mendatang sehingga pengembangan Kuala Idi dapat berjalan secara maksimal. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kuala Idi Aceh Timur,Yandi Syahputra,Spi.Msi,melalui kasi Pelayanan Teknis Pelabuhan Kuala Idi,Herman,S.STp kepada wartawan di kantornya mengakui,jalur dan kolam pelabuhan Kuala Idi masih sangat dangkal dan ini merupakan salah satu faktor penghambat pengembangan Pelabuhan Perikanan Kuala Idi Aceh Timur. “Untuk tahun 2014 pihak UPTD PPI Kuala Idi telah mengusulkan pengerukan jalur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan,hingga kedalaman saat pasang mencapai 4 hingga 6 meter dan saat surut 2 meter,kita telah mengajukan permohonan dengan anggaran mencapai Rp.6 miliar,ke APBA ataupun APBN,”demikian dijelaskan Herman.(BSO)

Jelang Penilaian Adipura,Warga Diminta Jaga Kebersihan TANJUNGBALAI–Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih serta menjaga kebersihan lingkungan perlu untuk ditingkatkan. Sebab, tanpa adanya dukungan dan peran serta dari masyarakat, maka upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan akan sangat mustahil. Hal ini disampaikan Walikota Tanjungbalai melalui Kadis Kebersihan dan Pasar H Amiruddin Panjaitan,ST sehubungan dengan akan segera dilakukannya penilaian Piala Adipura. “Untuk terwujudnya program Tanjungbalai Bersih menjelang turunnya tim penilaian Adipura, dukungan dari masyarakat sangat diharapkan. Karena, tanpa adanya peran serta dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih,

sampah-sampah pasti tetap berserakan walaupun pemerintah telah menyediakan tempat sampah,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/10). Menurut H Amiruddin Panjaitan, dalam upaya mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih tersebut, pihaknya menggalakkan budaya gotong royong serta membuang sampah di tempat yang disediakan. Program tersebut sangat diharapkan khususnya pada lokasilokasi yang menjadi titik penilaian Adipura seperti permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, sarana pelayanan kesehatan, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan penumpang, kawasan perairan terbuka, jalan umum, serta tempat pembuangan akhir (TPA).(HER)

DEMO– Aparat kepolisian menjaga ratusan pengunjuk rasa terkait pilkada 29 Oktober yang berusaha merengsek memasuki komplek kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kota Subulussalam.

Safari Sholat Magrib di Masjid Al-Ihklas Desa Sukarejo LANGSA - Kegiatan safari sholat Magrib yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Langsa, merupakan salah satu cara menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui bagaimana realisasi pembangunan ditingkat gampong/desa. Senin (28/10) sekitar pukul 18.00 WIB rombongan Walikota/ Wakil Walikota Langsa, Usman Abdullah SE, dan Drs Marzuki Hamid MM, Kepala Baitul Mal setempat, Alamsyah Abubakar Din, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kadis (PU) setempat, Kadis Pemuda, Pariwaisata dan Olahraga, H. Drs Heri Syafrizal, Kabag Humas Sekretariat Pemko, Hamdani SE, dan beserta jajaran lainnya datang ke Masjid Al-Ihklas Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur. Setelah melakukan Sholat Magrib bersama masyarakat setempat, walikota, menyampaikan bahwa kegiatan ini salah satu upaya untuk menjalin komunikasi dan mendapatkan informasi dari masyarakat, sehingga apa yang menjadi kendala dalam realisasi

pembangunannya dapat diketahui. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) kini diharapkan masyarakat Aceh dapat hidup sejahtera dengan menjadikan Aceh otonomi daerah, sehingga mendapatkan kucuran dana yang melimpah seperti dana otonomui khusus (Otsus) dan dana migas. Selain itu, masyarakat pun agar dapat memahami isi dari pasal maupun butir UUPA, sehingga nantinya akan mengetahui betapa prioritasnya daerah Aceh pasca perdamaian di Aceh dengan lahirnya UUPA saat itu.”Kita harap masyarakat dapat membaca dan memahami isi daripada UUPA, paling tidak mengetahui manfaat dari UUPA itu pasca perdamaian Aceh yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh umumnya khususnya Kota Langsa, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan,”ujarnya. Sementara itu Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid, mengatakan, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak Januari-Oktober tahun ini,dimana dalam safari

sholat Magrib sebulan sekali, sedangkan, sholat Subuh sebulan empat kali yang dihadiri oleh semua kadis, kepala badan dan kantor serta camat hinggapara stafnya yang menjabat sebagai kepala bagian (Kabid) sekaligus Kepala Sub Bagian (Kasubbag) di lingkungan Pemko. Tujuan utamanya yakni untuk menampung aspirasi masyarakat yang berada di kawasan pedalaman atau jauh dari pusat perkotaan dalam wilayah Pemko, sehingga pemerintah akan menegtahui kendala apa saja menyangkut dengan realisasi pembangunan terutama sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang ekonomi masyarakat desa tersebut. “Dengan adanya kegiatan ini nantinya bagaimana Pemko mampu mengupayakan pemerataan peningkatan baik di sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, ada empat katagori tanda-tanda suatu desa maju, yakni adanya jalinan persatuan dan

kesatuan antara geuchik, tuha peut, perangkat gampong dan masyarakatnya, sehingga apapun persoalan yang ada di desanya selalu mengedepankan azas musyawarah. Lingkungan desanya bersih yang tujuannya menciptakan kenyamanan untuk selalu hidup sehat. Tempat ibadahnya makmur. Maksudnya masjid maupun meunasah selalu dipenuhi oleh masyarakat untuk menunaikan ibadah salat lima waktu secara berjamaah, sehingga dengan beriman dan taqwa kepada Allah SWT, apapu yang kita lakukan akan diridhainya. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmnas) demi kenyamanan serta aman bagi masyarakat yang berada di lingkungannya.Artinya, situasi keamanan factor utama juga dalam melaksanakan kegiatan apapun terutama menyangkut kepentingan masyarakat dapat terealisasi tanpa adanya gangguan.Apalagi sekarang pihak kepolisian setempat, sudah menempatkan seorang personilnya

sebagai petugas Babinkamtibmas untuk mempermudah masyarakat dalam menciptakan kamtibmas. Diharapkan, agar setiap adanya pertemuan seperti ini masyarakat gampong dapat menginformasikan apa saja yang selama ini adanya kendala apapun, sehingga Pemko mengetahui dan langsung mengambil sikap demi kepentingan masyarakatnya. Sebelumnya, Geuchik Sukarejo, Zubir, meminta kepada Pemko agar dapat membuka jalan produksi di gampongnya, dimana selama ini masyarakat kewalahan untuk mengangkut hasil panen padi dan komodoti lainnya terpaksa harus memikulnya karena tidak bisa masuk kenderaan motor. Selain itu, membangun tempat pengajian Al-quran (TPA) yang dinilai belum memadai. Usai salat Isya walikota/wakil walikota beserta rombongan kemudian kembali pulang dan kesempatan itu Baitul Mal setempat, memberikan bantuan kepada pengurus TPA gampong tersebut yang diterima oleh geuchik setempat. (BSO)

Kemiskinan Rakyat Aceh Peringkat III Di Indonesia ACEH TIMUR - Masyarakat Aceh masih jauh dari kesejahteraan,sehingga data terakhir yang diperoleh pakar ekonomi Provinsi Aceh menyebutkan bahwa kemiskinan di Aceh masih dibawah dan berada garis kemiskinan termasuk diperingkat ke-3 di Indonesia,dalam katagori rakyat Aceh benarbenar dibawah garis kemiskinan,maka dengan ini diminta kepada pemerintah Provinsi Aceh,bebaskanlah rakyat Aceh dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan. “Diundang-undang telah mengatur tentang Migas dan Otsus.Aceh mendapatkan dana Otsus 2 persen dari DAU sejak tahun 2008-2022 dan 1 persen DAU dari tahun 2023-2028.Bahkan 30 persen dari dana Migas untuk Pendidikan Aceh,sementara 70 persen untuk membiaya program dan kegiatan pembangunan Aceh. Demikian antara lain disampaikan,Dr.Aliasuddin,SE.Msi,pakar ekonomi dari Universitas Syiah (Unsyiah).Darussalam-Banda Aceh ketika mengisi Materi Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah Aceh yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Aceh di Aula Serbaguna Idi,Rabu (30/10). Menurutnya,penggunaan dana Migas dan Otsus sejaktahun 2008 belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal,lanjut Aliasudin,dana Otsus digunakan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur,emberdayaan ekonomi rakyat, pengetasan kemiskinan, pendanaan pendidikan,sosial dan kesehatan serta digunakan juga untuk keistimewaan Aceh.”Alokasi dana Otsus juga paling banyak 1 Persen dana untuk provinsi dialokasikan untuk pemba-

ngunan ibukota Aceh,”kata dia. Secara prosedur,dana Otsus dicairkan secara bertahap yakni 30 persen tahap pertama dibulan April,45 persen tahap kedua dibulan Agustus dan 25 persen tahap ketiga dicairkan dibulan

November.”Berbagai kebijakan perintah harapan kita kedepan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat Aceh,khususnya dalam pemanfaatkan dana Migas dan Otsus di Aceh,sehingga pembangunan yang dilakukan benarbenar tepat sasaran,tidak seperti pambangunan terminal terpadu di Kota Subussalam persis di tengah hutan,”sebut DR Aliasudin SE,MSi. Pembangunan rawat lingkungan didukung program Gubernur Aceh Zaini Abdullah mencanangkan pembangunan menggalakkan rawat lingkungan dipantai timur dan tengah Provinsi Aceh mendapat dukungan dari lembaga peduli lingkungan. “Jika pembangunan jalan dan jembatan dipantai tengah dan timur Aceh ikut memelihara dan menjaga linkungan kita dukung,”papar Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin,Rabu (30/10). Safaruddin mengharapkan,ketika pembangunan dipantai timur dan tengah di Provinsi Aceh diwujudkan,maka pemeliharaan lingkungan tak sebatas omong kosong yang tidak direalisasikan.”jika nantinya jalan sudah bagus dan arus transportasi lancar,maka kita minta tidak dimanfaatkan untuk kelancaran bisnis kayu di pedalaman Aceh ke luar Aceh.Jalan ini nantinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,apalagi sampai dimanfaatkan mafia sebagai arus keluarnya kayu-kayu berkelas ke luar Aceh,”papar Safaruddin.(BSO)


KPK POS

7

E D I S I 275 4 - 10 NOVEMBER 2013

POLITIK

Pemko Tebingtinggi Sampaikan Pendidikan Politik ke Masyarakat TEBINGTINGGI–Sebanyak 150 orang warga berasal dari tokoh masyarakat, agama, adat dan tokoh pemuda diberikan Pendidikan Program Pembinaan Politik Masyarakat yang digelar Pemko Tebingtinggi melalui Badan Kesbangpol Linmas Tebingtinggi, Kamis (24/10) di Gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo kota setempat. Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kota Tebingtinggi Amas Muda mengatakan, kegiatan pendidikan politik masyarakat itu bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada tokoh masyarakat, agama, adat dan tokoh pemuda guna mendorong semangat dan mendukung pembangunan Kota Tebingtinggi di segala aspek pembangunan sekaligus mencari solusi yang terbaik dalam setiap menghadapi permasalahan. “Tokoh masyarakat, agama, adat dan tokoh pemuda mempunyai peran sangat besar dan penting serta strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di kota

ini yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kota dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Tebingtinggi”, katanya. Sedangkan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM berharap masyarakat, tokoh agama, adat dan pemuda senantiasa dapat bekerja sama dalam memelihara keamananan dan ketertiban sehingga kota ini tetap dalam keadaan kondusif dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan harapan kita semua. “Diharapkan melalui forum dialog ini, para tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda Kota Tebingtinggi akan mampu memainkan perannya dengan lebih baik guna menunjang percepatan pembangunan Kota Tebingtinggi yang sedang dan akan kita laksanakan bersama-sama, dengan tujuan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Tebingtinggi”, harapnya.(RS)

SUMUT

Bupati Nias Lantik Pejabat Struktural NIAS – Sebanyak 56 pejabat struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Nias dilantik oleh Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM. Pelantikan tersebut dilaksanakan di lantai 2 kantor Bupati Nias, kemarin. Dalam mutasi ini, terdapat juga 4 orang staf yang dimutasikan. Pada acara pelantikan tersebut tampak hadir, Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu,SH,MH, Sekda Kab. Nias, O’ozatulo Ndraha,BE,ST, asisten dan Staf ahli lingkup Pemkab Nias, Pimpinan DPRD Kab. Nias dan Camat se-Kabupaten

Nias. Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan mutasi yang dilaksanakan pada saat ini merupakan bagian dari dinamika proses penyegaran dan pemenuhan kebutuhan birokrasi selama organisasi menghendakinya yang mana system nya tentu berpedoman berdasarkan penilaian yang proporsional dan evaluasi kualitas kinerja masing – masing pegawai. Dikatakan, para pejabat struktural yang dilantik diharapkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

para guru diminta mampu untuk menyesuaikan mutu lulusan dengan kondisi sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan yang ada, ujar Bupati Soekirman. Melalui lomba kompetensi dan keterampilan siswa seperti ini, diharapkan dapat memotivasi siswa agar memiliki kamampuan professional dan meningkatkan mutu lulusan dengan mempererat kemitraan antara dunia usaha dan dunia industri sehingga akhirnya dapat menghasilkan produk unggulan, harap Soekirman. Lebih lanjut Soekirman mengutarakan saat ini SMK harus memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan berbasis praktek lapangan guna membentuk karakter siswa yang beretika dan bermutu. Untuk selanjutnya kita harapkan pada siswa peserta lomba agar benar-benar menunjukkan keahliannya dan jangan berhenti berinovasi, berkreasi memajukan dunia pendidikan. Teruslah berusaha lebih giat memacu prestasi agar menjadi lebih unggul lagi, pungkas Bupati Soekirman. Sebelumnya Kadisdik Drs. H. Rifai Bakri Tanjung M.AP melaporkan tujuan dari digelarnya LKS selain untuk meningkatkan kompetensi bagi para siswa juga untuk mengukur kompetensi bagi siswa Kabupaten Sergai khususnya dibidang keahlian sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Disamping itu juga meningkatkan citra SMK melalui unjuk kemampuan serta memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa untuk berkompetisi secara positif dan menumbuhkan kebanggaan pada kompetensi keahlian yang ditekuninya. Rifai Tanjung menjelaskan ada tiga belas (13) jenis kegiatan yang diperlombakan yaitu Automobile Technology, Agronomy, Acounting, Electronica Aplication, Animation, Web Design, Software Aplication/ IT, Networking Suppot/IT, Grapich Design Technology, Secretary, Welding, Hotel/Acomodation dan Ladies Dress Making.(ARM)

Plt.Bupati Harus Jalankan Visi-Misi Kampanye MADINA - Drs.Dahlan Hasan Nasution secara resmi sudah menjabat sebagai Plt.Bupati Kab.Mandailing Natal,karena Gubsu Gatot Pujo Nugroho ST.MSi telah menyerahkan secara lansung SK sebagai pelaksana tugas Bupati Madina di kediaman rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang pada 28/10 yang bertepatan pada peringatan sumpah Pemuda. ( 29/10 ). Kita berharap agar Plt.Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution mampu menciptakan suasana yang kondusif. Hingga saat ini masih segar diingatan kita visimisinya kampanye Bupati dan wakil Bupati Madina M.Hidayat Batubara SE.dan Drs.Dahlan Hasan nasution, seperti pendidikan gratis dan lapangan kerja baru. demikian di sampaikan LSM. Madina Care Fauzan Helmi Rangkuti. Namun setelah kita analisis ternyata visi-misinya belum berhasil di Implementasikan untuk itu dengan di lantiknya Drs.Dahlan Hasan Nasution sebagai Plt Bupati Madina,di harapkan agar political will yang jelas untuk mewujudkan visi-misi itu karena rakyat sudah memberikan amanah yang harus di jalankan sehingga terciptanya nanti kesejahteraan rakyat dan ini

merupakan tugas penting bagi Plt.Bupati Madina. Lanjutnya, pendidikan gratis untuk meningkatkan kualitas sumber Daya Manusi rakyat madina harus jelas di semua jenjang, baik SI,S2,S3 dan pendidikan sangat penting untuk membangun sebuah daerah dan pendidikan merupakan landasan utama untuk memajukan negara. Kesehatan gratis harus jelas tidak ada lagi masyarakat yang takut untuk berobat,karena tidak memiliki uang dan kita berharap tidak ada lagi masyarakat yang sakit sehingga madina sehat dapat di wujudkan, kemudian lapangan pekerjaan baru jangan di lupakan begitu saja karena saat ini masih banyak rakyat madina yang menjadi penganguran dan solusi atas ini harus jelas sehingga masyarakat bisa bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sejak di lantik, Drs.Dahlan Hasan Nasution jadi Plt.Bupati Madina masyarakat kini berharap atas kebijakan yang pro terhadap rakyat dan kita berharap agar program-program yang di canangkan berpihak terhadap masyarakat agar Madina yang Madani dapat terwujud sesuai dengan impian kita bersama pintanya.(TH)

Insan Pers”. ujar bupati. Usai pelantikan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Nias mengharapkan agar kalau ada pejabat yang dilantik jangan hanya seumur jagung sudah di copot atau dimutasikan ke unit kerja lain karena bagiamanapun program kerja masing-masing SKPD yang baru di rintisnya mustahil tercapai, apalagi selama ini ada kesan bahwa pelantikan di lingkungan Pemkab Nias hanya untuk membuang-buang energi saja,ucap sumber. (YAGI)

Sergai Kembali Masuk 25 Nominator Pemenang IGA

Soekirman: Jangan Berhenti Majukan Pendidikan

SERGAI - Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kemampuan khususnya bagi para pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui proses dan hasil pembelajaran selama dalam pendidikan, dimana saat ini tuntutan kebutuhan dunia kerja yang erat kaitannya dengan dunia industri. Untuk itu perlu terciptanya daya kreativitas, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan acara Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK se-Kabupaten Sergai. Acara diselenggarakan di halaman Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun (Yapim) Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Senin (28/10). Acara diawali dengan pertunjukan drumband, turut dihadiri Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Wakil Ketua DPRD Drs. H. Sayuti Nur M.Pd, Kajari Sei Rampah Erwin Panjaitan SH, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Drs. H. Rifai Bakri Tanjung M.AP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Panpel Drs. Janter Siregar, MM, mewakili Dunia Usaha dari Yamaha Alfa Scopii Ir. Arifin Harahap, Muspika, para Kepala SKPD, KCD, Kepala Sekolah, serta para siswa dan peserta lomba SMKN maupun Swasta se-Kabupaten Sergai. Mengawali sambutannya sekaligus membuka acara LKS secara resmi Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau suatu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengahyangmengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu. Untuk itu Soekirman berujar, melalui Dinas Pendidikan keberadaan SMK mampu menjadi pemasok kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi dunia usaha dan dunia industri. Oleh karenanya

serta mampu melahirkan terobosan – terobosan yang positif serta dapat bekerja secara cepat dengan menginventarisasikan potensi dan permasalahan yang ada di masing – masing unit kerja,katanya. Karena kualitas seorang pemimpin dapat di ukur dari kemampuannya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, Mampu melahirkan terobosan – terobosan yang positif, Serta Mampu berkomunikasi kepada seluruh mitra Pemerintah Kabupaten Nias, baik itu Instansi BUMN/ BUMD, Perusahaan Swasta, dan segenap

NOMINATOR– Sekjen Kemendagri Diah Anggraini menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sebagai nominator IGA tahun 2013 pada acara Seminar Sosialisasi dan Penyerahan Piagam Penghargaan Nominator Terpilih IGA bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

SERGAI - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali ditetapkan kembali sebagai nominator terpilih dari 25 pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada perhelatan Innovative Government Award (IGA) tahun 2013 yang digelar oleh Kementrian Dalam Negeri RI (Kemendagri). Penghargaan diberikan langsung oleh Sekjen Kemendagri Diah Anggraini kepada Bupati Sergai Ir. H. Soekirman pada acara Seminar Sosialisasi dan Penyerahan Piagam Penghargaan Nominator Terpilih IGA di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat hari Kamis 24 Oktober 2013 lalu. Penghargaan ini diperoleh karena Pemkab Sergai dianggap berhasil mencanangkan program inovatif dengan Gerakan Pembangunan Swadaya Masyarakat (Gerbang Swara) yang selama ini telah diwujudnyatakan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini dan terus dikembangkan untuk membantu keterbatasan pemerintah dalam proses percepatan pembangunan di pedesaan. Penyelenggaraan IGA ini adalah yang ke-6 sejak dilaksanakan tahun 2007. Pada tahun 2012, Sergai juga ditetapkan sebagai nominator IGA karena keberhasilannya menciptakan inovasi serta terobosan dalam percepatan pembangunan dan mencapai hasil yang sangat memuaskan karena satu-satunya daerah dari Provinsi Sumatera Utara yang mencapai menjadi nominator diantara 12 Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Demikian diungkapkan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang disampaikan melalui Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala kepada wartawan di kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat (25/10). Selain itu secara spesifik keunggulan Sergai terpilih salah satu nominator Kabupaten terinovatif di Indonesia melalui program Gerbang Swara, yakni dinilai telah berhasil membangun partisipasi aktif masyarakat dengan adanya pembangunan

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang merupakan upaya strategis penyiapan Desa Siaga dalam meningkatkan derajat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil, jelas Kabag Humas Indah Dwi Kumala. Dari ke-25 Kabupaten/Kota selain Kabupaten Sergai yang masuk nominator tersebut adalah Kabupaten Tobasa, Kabupaten Agam, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta. Menurut Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dihadapan para Bupati/Walikota nominator pemenang IGA tahun 2013 dari 25 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terpilih tersebut akan dilakukan kajian dan penilaian dengan menggunakan parameter IGA guna menghasilkan 12 Pemerintah Daerah sebagai Nominator Unggulan tahun 2013. Selanjutnya disampaikan Diah Anggraini dari 12 nominator pemenang IGA tersebut, akan diseleksi kembali untuk ditetapkan dan dianugerahkan kepada 4 besar pemenang IGA tahun 2013 sesuai dengan empat kategori inovasi yang dilakukan dengan menggunakan parameter keberhasilan Pemerintah daerah antara lain yaitu mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebagai salah satu pencapaian tujuan pembangunan MDG’S. Oleh karena itu menurut Dian Anggraini bahwa Kemendagri senantiasa mendorong Pemda melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, untuk mengembangkan kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Namun harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Diah menambahkan, IGA Award adalah program yang dibuat Kemendagri untuk memberikan penghargaan inovatif kepada Pemda dengan tujuan agar terus meningkatkan inovasi dalam rangka tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan publik dan peningkatan daya saing daerah, pungkas Diah Anggraini.(ARM)

Bupati Nias Serahkan Tunggul Kecamatan Terbaik 2013 NIAS - Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli,MM menyerahkan tunggul kecamatan terbaik tingkat Kabupaten Nias tahun 2013 yang dilaksanakan di halaman SD Negeri 071043 Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo kemarin. Pada acara penyerahan tunggul kecamatan terbaik tersebut turut di hadiri oleh wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu,SH,MH, Unsur Muspida Kabupaten Nias, Sekda Kabupaten Nias, Ketua dan wakil ketua TP PK, Ketua Dharma wanita persatuan dan ketua Gow Kabupaten Nias,para kepala SKPD lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias,Camat Se-Kabupaten Nias para tokoh agama, tokoh masyarakat,tokoh adat,

tokoh pemuda Kecamatan Idanogawo. Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli,MM dalam kata arahannya mengatakan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan,bahwa camat merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki keunikan dibandingkan dengan jabatan kepala SKPD lainnya,karena camat disamping memiliki kewenangan delegatif juga mempunyai atributif. Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang diperoleh atas pelimpahan sebagai kewenangan dari Bupati/Wali kota,

sedangkan kewenangan atributif merupakan kewenangan yang melekat langsung kepada camat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku diantaranya koordinator Muspika beserta instansi vertikal yang berada di kecamatan,menjaga ketertiban dan memfasilitasi kegiatan sosial serta mengayomi masyarakat di kecamatan . Menurut bupati, kecamatan dapat dikatakan sebagai garda terdepan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat baik buruknya opini masyarakat kinerja pemerintahan Kabupaten/Kota mayoritas

ditentukan oleh kinerja camat dilapangan,untuk itu camat selalu dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat di kecamatannya. Dan, penilaian kecamatan/ camat terbaikdilaksanakan dengan mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1998 tentang pedoman pemilihan Camat terbaik dan penilaian ini dilaksanakan secara berjenjangdari tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Propinsi dan tingkat Nasional .Pelaksanaan penilaian kecamatan terbaik bertujuan untuk mengukurke berhasilan camat beserta unsur muspika dalasm melaksanakan tugas pemerintahan. pembangunan, pem-

berdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Dikatakan, seirimg dengan itu.melalui Tim pelaksana dan penilaian Kecamatan/Camat terbaik tingkat Kabupaten Nias tahun 2013 yang dibentuk berdasarkan surat penugasan Bupati Nias Nomor 138/1812/SP/2013 tanggal 11 Juni 2013 telah merumuskan hasil penilaian yang kemudian dituangkan dalam keputusan Bupati Nias Nomor 138/350/K/ 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang penetapan kecamatan/ camat terbaik tingkat Kabupaten Nias tahun 2013. Sebagai kecamatan/camat terbaik tingkat Kabupaten Nias tahun 2013 diraih Kecamatan Idanogawo. (YAGI)

SOSIALISASI PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU

Guru Diharapkan Serius Mengikuti Sosialisasi MEDAN –Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan Drs Hasan Basri MM (foto) membuka acara Sosialisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Kota Medan tahun 2013 di aula SMA Negeri 7 Medan Jalan Timor Medan, Selasa (29/ 10). Dengan sosialisasi ini diharapkan para pahlawan tanpa jasa tersebut akan mendapatkan pengetahuan tentang tunjangan profesi yang akan diperolehnya. Menurut Hasan, sosialisasi ini sangat penting, sebab para guru tidak lagi bertanya-tanya tentang tunjangan apa saja yang mereka terima.Karenanya, dia berharap sosialisasi ini akan menjadi wadah bertukar informasi baik dari nara sumber kepada peserta maupun diantara sesama peserta. Dengan demikian apabila ada masalah atau Kendala yang terjadi dapat dicarikan solusi cerdas demi menunjang proses belajar mengajar di Kota Medan. Dalam sosialisasi ini, seluruh peserta dalam hal ini kepala sekolah dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan akan diberikan pengetahuan sehingga memiliki pemahaman tentang tunjangan profesi guru. Selanjutnya, para peserta diharapkan akan menye-

barluaskannya kepada para guru yang bekerja di sekolah masing-masing di seluruh kecamatan di Kota Medan. “Untuk itulah saya berharap kepada seluruh peserta lebih serius dalam mengikuti sosialisasi ini. Selain itu sosialisasi ini menjadi corong Pemko Medan dalam memberikan pemahaman tentang tunjangan profesi guru kepada guru di sekolah masing-masing. Saya

berharap apa yang menjadi tujuan sosialisasi ini dapat terealisasi dengan baik dan jelas,” kata Hasan. Dihadapan seluruh peserta dan nara sumber yang hadir, Hasan mengatakan tidaklah berlebihan jika pemerintah memberikan beberapa jenis tunjangan kepada para guru guna meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja. Apalagi profesi guru merupakan salah satu profesi penting bagi keberlangsungan suatu bangsa. Di samping itu dari tangan para gurulah lahir pemimpin-pemimpin bangsa di kemudian hari. “Tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya kita sekarang dengan berbagai macam profesi merupakan hasil kerja keras dan jerih payah para guru yang terus membekali pendidikan dan pengetahuan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi wajarlah kiranya jika para tenaga pendidik mendapatkan berbagai jenis tunjangan,”ungkapnya. Sementara itu Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan Drs Ramlan Tarigan mengatakan, sosialisasi ini diikuti sekiutar 400 peserta yang berasal dari kepala sekolah mulai tingkat, SMS, SMP dan SMA/SMK di Kota Medan serta Kepala UPT Dinas Pendidikan Kota Medan. Sosilaisasi ini

digelar dalam upaya PGRI memperjuangkan guru menjadi professional, sejahtera, terlindungi dan bermartabat. Ramlan menjelaskan, tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tahun 2016 sampai dengan 2012. Sedangkan guru yang dimaksud adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru bukan PNS yang diangkatg oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan maupun Masyarakat Penyelenggara Pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Sedangkan kriteria penerima tunjangan, paparnya, guru yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru pendidikan agama. Kemudian memiliki satu atau lebih sertifikat pendidikan yang telah diberi satu Nomor Registrasi Huru (NRG) oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMPPMP). Selain itu memiliki Surat keputusan Pembayaran Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia.(VIN)


KPK POS

13

E D I S I 275 4 - 10 NOVEMBER 2013

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Fathanah Tuding KPK Tidak Rasional AHMAD Fathanah, terdakwa kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, menuding tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjatuhkan hukuman 17 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda Rp 2 miliar, sangat tidak rasional. Mengingat, Jaksa sama sekali tidak bisa buktikan saya adalah pegawai negeri atau penyelanggara negara. Sebaliknya, hanya bisa mengayakan terdakwa bersahabat dengan Luthfi Hasan Ishaaq sejak 1986. "Ini jelas kecerobihan Jaksa. Karena itu, saya tidak dapat dipidanakan dalam dakwaan pertama yang salah satu unsurnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, error in subject apabila saya disebut sebagai penyelenggara negara " papar Fathanah saat membacakan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin pekan lalu. Fathanah juga yakin hasil harta kekayaan yang diduga didapat dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 36,4 miliar seperti yang disebutkan jaksa tidak bisa dibuktikan. Sayang, Fathanah tidak banyak menjabarkan mengenai tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya, tetapi lebih banyak berupaya meyakinkan harta yang dimiliki dari perbuatan yang tidak melanggar hukum. "Aset saya didapat secara legal, tak ada kaitan dengan TPPU yang dituduhkan ke saya. Saya minta agar aset hasil jerih payah saya segera dikembalikan karena tidak ada hubungan pribadi saya dengan tindak pidana korupsi yang digembar-gemborkan. Ini adalah pembunuhan karakter, fitnah yang melampaui batas," katanya yang membacakan pledoi sambil berdiri dan sedikit terisak. Juga, dalam dakwaan ketiga mengenai Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU), Fathanah mengatakan Jaksa telah keliru. Sebab, tidak dijelaskan tindak pidana asal dari pencucian uang yang ditudingkan, yaitu menerima uang dari berbagai pihak sebesar Rp 35,4 miliar. "Dakwaan kedua tentang TPPU, dikatakan kekayaan dari tindak pidana korupsi yang didalilkan disamarkan sebesar Rp 38,7 miliar. Sedangkan, dalam dakwaan kesatu saya hanya terima uang Rp 1,3 miliar. Dengan demikian, TPPU jelas keliru," tegas Fathanah. Fathanah mengatakan tuntutan penuntut umum semakin keliru ketika mengatakan bersama-sama Luthfi Hasan Ishaaq melakukan kejahatan menjual pengaruh atau trading influence. Padahal, belum dikenal di undang-undang di Indonesia. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Fathanah dijatuhi hukuman pidana berupa pidana 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara karena dianggap sebagai penyelenggara negara yang menerima hadiah berdasarkan Pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tuntutan selanjutnya adalah berasal dari Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan ketiga dari Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Jaksa menuntut Fathanah dipidana penjara 10 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun dan 6 bulan kurungan.(ENDY)

KPK Bidik Kepala Daerah Menyuap Akil Mochtar KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai membidik kepala daerah di penjuru nusantara yang menyuap Akil Mochtar, saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Mengingat, hasil penelitian Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada transaksi dari calon kepala daerah kepada Akil Mochtar. "KPK pasti menjerat tersangka di luar pemberi dalam perkara suap Lebak dan Gunung Mas. Kalau itu definitely yes," kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di Gedung KPK, Jakarta, Senin pekan lalu. Dilanjutkan, penetapan tersangka baru tidak harus menunggu perkara masuk ke pengadilan. KPK bakal langsung menjerat tersangka jika dua alat bukti sudah memenuhi. Saat ini, KPK memeriksa sejumlah pejabat pemerintahan kota Palembang. Pemeriksaan terkait dengan perkara dugaan suap pengurusan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tersangka Ketua MK non aktif, Akil Mochtar. "Mereka yang diperiksa Sekertaris Daerah Ucok Hidayat, Kadis PJPP Alex Verdinandus, Kadis Tata Kota Isnaini Madani, dan Kadis Keuangan dan Aset Daerah Julianto," kata Johan sambil menambahka keempatnya diperiksa di Mako Brimob Polda SumSel. Dikatakan, untuk penggeledahan yang dilakukan di kantor dan rumah Wali Kota Palembang, juga Bupati Empat Lawang Sumatera Selatan menyita sejumlah dokumen. Seperti diketahui, selain disangka menerima suap terkait Pilkada Gunung Mas dan Lebak, Akil juga diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pilkada lain yang pernah ditanganinya di MK. Atas perbuatannya, KPK menjerat Akil dengan pasal 12 huruf c atau pasal 6 ayat 2, dan atau pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Transaksi Mencurigakan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengaku pihaknya menemukan transaksi dari sejumlah calon kepala daerah yang tengah

KPK: Penyimpangan Penyaluran Dana Bansos di Daerah Tak Terkontrol WAKIL Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengakui penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) di daerah sangat masif bahkan kian tidak terkontrol. Apalagi menjelang momen pemilihan kepala daerah (pilkada), Bansos kerap dilakukan oleh calon petahana atau calon kepala daerah incumbent. "Ini (penyalahgunaan dana bansos) modus incumbent, tanpa kontrol efektif dewan dan masyarakat lokal. Hal ini sesungguhnya merupakan korupsi dalam modus pengkhianatan wewenang. Saya menilai kepala daerah yang menyalahgunakan dana bansos adalah kepala daerah preman," kata Busyro, di Jakarta, Selasa pekan lalu. Dilanjutkan, penyalahgunaan dana bansos di daerah terjadi karena kelemahan sistemik APBD. Dalam arti, APBD tidak

disusun berdasarkan cara yang demokratis, dan tidak secara akademis. "APBD disusun dengan bermain asumsi melulu. Tidak ada riset sosial yang akuntabel secara akademis," ungkapnya. KPK berusaha mendorong para kepala daerah untuk bersinergi dengan lembaga yang ada, untuk memetakan jenis, bobot dan kebutuhan masing-masing daerah. Sehingga, APBD dapat disusun berbasis pemenuhan kebutuhan rakyat dan bukan berlomba memperbaiki rumah, mobil dan fasilitas pejabat. "Memang ini bahaya. IUP (Izin Usaha Perkebunan) dan izinizin bisnis raksasa rawan korupsi, dan sudah (pada) derajat mengerikan," tegas Busyro. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menambahkan sejak 2004 dana bansos diselewengkan oleh elite di

daerah. Dan kondisi sekarang yang paling parah apalagi saat menjelang pilkada. "Bukan hanya eksekutif tetapi legislatif juga menikmati dana bansos. Malah keduanya cenderung berkolaborasi menjarah dana bansos. Hal ini merupakan salah satu akar permasalahan yang hingga kini belum tuntas yakni, tidak jalannya fungsi kontrol dari DPRD," papar Hasan. Dikatakan modus untuk menjarah dana bansos cukup beragam. Biasanya dilakukan kepala daerah dengan membentuk lembaga abalabal atau fiktif sebagi penampung dana bansos. Lembaga tersebut biasanya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dikelola oleh orang-orang titipan dari eksekutif, dan legislatif di daerah. "Jadi, lembaga itu tidak pernah ada, dan lembaga itu ada tetapi

lembaga itu adalah notabenenya orang-orang yang sengaja ditugasi kepala daerah seolah-olah menjalankan lembaga itu. Kemudian, lembaga itu fiktif," katanya. Hasan menyebut kondisi tersebut merupakan modus yang bermain di balik legalitas. Kendati secara hukum legal namun, implementasinya tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dana yang diharuskan mengalir ke masyarakat yang mengalami masalah sosial malah berputar di lingkaran pejabat-pejabat daerah. "Mereka bermain di balik legalitas artinya, secara hukum legal. Ketika anggaran sudah masuk dan dianggarkan dalam APBD artinya sudah sah disetujui tetapi, implementasi di lapangan berbeda," ujarnya. Untuk membenahi permasalahan tersebut, pemerintah pusat diharapkan dapat membuat peratu-

ran tegas yang membatasi dana bansos. Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi penyelewengan dana bansos secara masif. "Mendagri harus membuat suatu peraturan yang membatasi dana bansos misalnya hanya sekian persen dari APBD," harapnya. Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi menambahkan, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadikan dana bansos sebagai sasaran empuk untuk diselewengkan. "Karena masyarakat tidak tahu, akuntabilitas atau transparansi pemerintah daerah tidak ada, bansos ini menjadi sasaran empuk. Misalnya, kriteria penerima tidak jelas, apakah berhak menerima atau tidak akhirnya, mengendap di pihak-pihak tertentu," sambungnya.(ENDY)

Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie meninggalkan Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/11). KPK meminta keterangan Kwik Kian Gie sebagai saksi ahli terkait kasus Century.

ITS Jadi Percontohan Wilayah Bebas Korupsi

bersengketa di Mahkamah Konstitusi. "Kami menengarai ada calon-calon kepala daerah dalam transaksi yang diduga ada transaksional. Pak Akil itu melakukan penyamaran terhadap kekayaan yang tidak halal itu. Jadi dengan mengatasnamakan (mobilnya) ke pengemudinya ya itu salah satunya. Dan itu sudah ciri pencucian uang," ungkapnya. PPATK, lanjut Agus sejak awal sudah menduga kalau Akil terlibat dalam kasus pencucian uang. Dan untuk transaksi yang dilakukan Akil terhadap calon kepala daerah dan kepala daerah jumlahnya cukup banyak, minimal ratusan juta. "Saya tidak mau menyebut siapa calon kepala daerah dan kepala daerah yang terlibat transaksi dengan Akil. Jadi saya nggak bisa sebut soal nama-nama itu, langsung ditanyakan ke KPK saja ya," jelasnya. PPATK juga menelusuri transaksi keuangan mencurigakan di perusahaan milik Akil dan istrinya. Hasilnya, ditemukan transaksi ratusan miliar dalam keuangan di perusahaan tersebut. "Ada ratusan miliar di transaksi keuangan perusahaan," ucapnya. PPATK juga sudah memblokir rekening perusahaan milik Akil dan istrinya tersebut. Namun, Agus enggan membeberkan lebih banyak terkait hal itu karena sudah menyerahkan kepada KPK untuk ditindak lanjuti. "Itu transaksi perusahaan ya, transaksi kumulatif, dan rekening gendutnya sudah diblokir, jadi hal itu bisa langsung ditanyakan saja ke KPK terkait jumlahnya berapa," tukasnya. (ENDY)

KEMENDIKBUD memproyeksikan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya sebagai salah satu kampus negeri percontohan wilayah bebas korupsi. Untuk itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat Irjen Kemendikbud Haryono Umar, Kamis pekan lalu di ITS. Haryono hadir dalam acara yang bertajuk Workshop Menuju Wilayah Bebas Korupsi di kampus tersebut. Dia secara khusus memberikan training of trainer (TOT) antikorupsi bagi seluruh dosen,

staf, hingga rektor di ITS. TOT serupa sudah dilakukan di beberapa kampus di berbagai daerah. Di antaranya, Jogja, Bali, Padang, dan Palembang. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan KPK. Kerja sama meliputi materi maupun pelatihan-pelatihannya. "Pelatihan ini diberikan langsung kepada dosen-dosen," ungkapnya. Setelah TOT, Haryono berharap para dosen PTN maupun PTS yang sudah dididik bisa melaksanakan pencegahan korupsi di kampus

masing-masing. Yaitu, memasukkan materi pendidikan antikorupsi dalam mata kuliah atau menyisipkannya dalam mata kuliah yang relevan. "Pendidikan antikorupsi ini akan diterapkan di seluruh PTN dan PTS. Itu harapan kami," ujarnya. Pendidikan antikorupsi, papar Haryono, merupakan amanat pasal 13 huruf C Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam upaya pencegahan, KPK melaksanakan pendidikan antikorupsi dalam setiap jenjang.

Materi-materi pendidikan antikorupsi itu lebih menitikberatkan pada pengajaran nilai-nilai kebaikan. Contohnya, melalui dialog, debat, dan diskusi. Dengan demikian, akan tubuh kepedulian pada mahasiswa terhadap permasalahan di lingkungan internal kampus hingga negara. "Dari pembahasan materi tersebut, mahasiswa juga bisa menganalisis dunia nyata," terangnya. Menurut Haryono, sikap kritis mahasiswa sangat dibutuhkan untuk perubahan negara menuju yang jauh lebih baik. Bahkan,

mereka bisa mengusulkan adanya perubahan terhadap sesuatu yang menurut mahasiswa tidak baik. Saat ini, lanjut Haryono, Kemendikbud bertugas melakukan upaya pencegahan tindakan korupsi sejak dini, yaitu pada jenjang perguruan tinggi. Upaya pencegahan tindakan korupsi, antara lain, meningkatkan tata kelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, keterbukaan dalam pengelolan keuangan, mulai pemerolehan hingga penggunaan uang. "Ini nanti bisa menjadi contoh kepada mahasiswanya," tambahnya. (JAWA POS)

Rp 231 juta rupiah (saldo November 2011). Sebagian dana telah digunakan untuk kepentingan kampanye publik. Di antaranya, pendidikan antikorupsi di sekolah dan di sejumlah kampus. ICW juga menyelenggarakan kampanye antikorupsi kepada anak-anak usia dini melalui kegiatan lomba mewarnai dan aneka permainan bertema antikorupsi. Untuk menjaga transparansi, secara periodik ICW mengirimkan laporan donasi publik kepada seluruh supporter ICW, yakni mereka yang telah berdonasi kepada kami. Laporan donasi disampaikan secara ringkas melalui layanan pesan pendek dan newsletter. Dalam waktu dekat, informasi lengkap mengenai pertanggungjawaban donasi akan kami lansir dalam website ICW, www.antikorupsi.org.

hanya menerima donasi dari supporter yang memiliki identitas jelas yang terverifikasi melalui rekening bank. Tidak ada penyumbang gelap yang memberikan dananya tanpa membuka identitas. Sementara itu, sistem autodebet akan menjaga keberlangsungan donasi, karena secara rutin pihak bank akan memotong sejumlah uang dari rekening supporter, tentu saja, setelah mendapat persetujuan dari sang empunya. Sistem ini lebih aman ketimbang hanya mengandalkan transfer dari donatur yang bisa setiap saat terhenti karena berbagai alasan. Lupa mentransfer, misalnya. Untuk berdonasi, Anda dapat menghubungi tim Fundraising yang berkampanye di sejumlah mal dan ruang publik di Jakarta dan sekitarnya. Pilihan lain, hubungi kami melalui email sahabaticw@antikorupsi.org atau telpon 021-7901885 dan tim Fundraising ICW akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan.

sahabat untuk men-support gerakan antikorupsi dengan berdonasi ke ICW. Donasi bisa sekali saja tetapi akan lebih baik kalau rutin bulanan untuk memudahkan perencanaan kegiatan. Dana ICW akan diaudit dan dipublish secara transparan dan akuntabel setiap tahun di website maupun di buku laporan tahunan. Donasi publik akan digunakan untuk mendukung aktifitas ICW seperti: Riset/ Penelitian, Pengawasan kinerja Aparat Penegak Hukum, Pengawasan penggunaan APBN, Pendampingan masyarakat yang melapor kasus korupsi, Investigasi Kasus, Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dan Kampus, Advokasi Kebijakan Pemerintah dan DPR. ICW menerima donasi lewat metode transfer bank yang dapat dilakukan pada halaman DONASI OFFLINE atau secara online lewat tombol di bawah ini. Donasi online dilakukan menggunakan mata uang Dolar Amerika (USD) dan akan dikonversi ke Rupiah pada Billing Statement supporter. ICW membatasi jumlah donasi online maupun offline maksimal sebesar Rp 10.000.000 atau US$ 1,000.

Supporter ICW Yuk jadi "Supporter" ICW Mendukung Gerakan Pemberantasan Korupsi Salah Satunya Dengan Men-Support ICW "Bagaimana bergabung dengan ICW?" Pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh para Sahabat ICW di wall "Sahabat ICWMemberantas Korupsi untuk Indonesia Lebih Baik". Pertanyaan yang selalu kami jawab dengan "bahwa saat ini Anda telah menulis di wall page ini, berarti Anda telah tergabung sebagai kelompok Sahabat ICW". Meng-klik tanda "like" untuk halaman ini, merupakan inisiasi bergabungnya Anda sebagai Sahabat ICW. Artinya, secara tidak langsung, Anda telah bergabung dengan kami. Saling berkomunikasi di Facebook, atau hanya pasif mengikuti segala progres yang ada di halaman ini, adalah cara paling mudah untuk menjadikan Anda bagian dari kami. Apakah ada cara yang lebih konkret? Tentu saja! Kami punya banyak pilihan. ICW membuka peluang bagi Anda semua untuk bergabung ke dalam barisan antikorupsi. Salah satu cara yang paling konkret

adalah berdonasi kepada ICW untuk membiayai kerja-kerja kami di bidang pemberantasan korupsi. Sejak Juni 2010, ICW membentuk Divisi Fundraising and Public Campaign (Kampanye Publik dan Penggalangan Dana), sebuah divisi khusus untuk menyebarkan virus antikorupsi kepada publik sekaligus melakukan penggalangan dana dari masyarakat. Dukungan dana dari publik adalah bentuk dukungan konkret bagi kami, secara finansial maupun moral. Dana yang terkumpul dari masyarakat akan semakin menjaga independensi ICW sebagai organisasi nonpemerintah yang berperan sebagai watchdog, mengawasi tindak pidana korupsi yang telah menggurita di segala lini. Selama ini, ICW tidak pernah menerima anggaran dari pemerintah, juga menolak dana dari perusahaan. Dengan demikian, kami dapat ĂŹmenyalakĂŽ dengan keras ketika melihat adanya kecurangan,tanpa tersandera konflik kepentingan. Untuk membiayai kegiatan, ICW bekerjasama dengan sejumlah lembaga donor yang memiliki visi misi sejalan. Beroperasi satu tahun, Divisi Fundraising telah mengumpulkan

Bagaimana cara berdonasi kepada ICW? Melalui sistem autodebet rekening atau kartu kredit. Jumlah donasi minimal Rp 75.000 dan dibatasi hingga Rp 10 juta. Penggunaan sistem autodebet rekening bank bertujuan menjaga transparansi dan keberlangsungan donasi. ICW

DONASI PUBLIK ICW membuka pintu untuk menerima donasi publik. Korupsi yang dihadapi di negeri ini begitu besar, karena itulah kami mengajak para

(ICW)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 275 4 - 10 NOPEMBER 2013

ISKANDAR HASIBUAN

Ratusan TKI Pulang Jadi ''Juragan" BATUBARA - Sudah ratusan orang tenaga kerja Indonesia berasal dari Batubara sukses yang pulang dari luar negeri dan menjadi "juragan" berbagai bidang usaha di kampung halamannya masing-masing. Hal ini disebabkan BNP2TKI telah mengembangkan program bimbingan teknis kewirausahaan yang dikembangkan di seluruh Indonesia kepada para TKI Purna yang telah kembali ke tanah air. "Ratusan orang pulang jadi juragan," kata Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain H.MM di RM Mangga-Sei Suka, rabu (30/10). Arya meminta agar warganya yang pulang dari bekerja di luar negeri dengan membawa ringgit, Dollar, Riyal dan Won ini tidak habis dibelanjakan untuk membeli mobil, motor dan keperluan konsumtif lainnya. BNP2TKI hendaknya melakukan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan agar para TKI Purna ini bisa menjadi juragan dengan membuka tenaga kerja bagi masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi bertema "Bersama TKI Membangun Negeri" yang diadakan oleh Pemkab Batubara bekerjasama dengan BNP2TKI ini memang merupakan komitmen untuk terus melakukan upaya penempatan TKI secara berkualitas sekaligus melakukan pembinaan bagi TKI Purna yang sudah pulang. Program pendampingan yang dikembangkan BNP2TKI bagi TKI Purna selain melatih kewirausahaan ju-

ga melibatkan para keluarga TKI melalui edukasi perbankan dan pegelolaan keuangan yang dikirim TKI dengan memanfaatkan bagi usaha-usaha produktif. "Jadi, kami mendorong keluarga TKI juga untuk belajar memanfaatkan uang kiriman TKI dengan membuka usaha," Meski sudah ratusan orang TKI yang membuka usaha, namun media masih saja belum mengekspose keberhasilan mereka. Media lebih tertarik mengekspose TKI bermasalah daripada menulis tentang bisnis yang dikembangkan para TKI purna. Pers kita agar bersikap adil dan fair dalam pemberitaan dan tidak mengembangkan berita sinisme, tandasnya. Kepala dinas tenaga kerja H.Zulhendri SH menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diikuti 75 orang peserta bertema "Bersama TKI Membangun Negeri" ini merupakan komitmen untuk meningkakan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Pada kegiatan ini juga diadakan job fair yang melibatkan beberapa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Jadi selain masyarakat mendapat hiburan juga disediakan informasi yang akurat tentang peluangpelauang kerja ke luar negeri yang dibawa PPTKIS. "Mereka bisa mengetahui peluang kerja di luar negeri, berikut tatacara dan persyaratannya serta bisa berkomunikasi langsung dengan PPTKIS yang ada di lokasi itu," katanya.(SAH)

Plt. Bupati Madina Harus Rombak SKPD Bermasalah MADINA - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kab.Madina Iskandar Hasibuan mengutarakan kalau memang kita ingin melakukan perobahan di segala sektor, sebaiknya Plt. Bupati Madina Drs H. Dahlan Hasan Nasution yang akan memangku jabatan Plt. Bupati mulai 28 Oktober 2013, harus melakukan perombakan. Perombakan itu dilakukan ditingkat Pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah dan selalu mendapat sorotan dari masyarakat. “Sebagai wakil rakyat yang membidangi Pemerintahan saya tahu persis kondisi SKPD sekarang. Kita

SILPA. Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan bantuan MTDP ini hendaknya di fungsikan sesuai dengan kegunaannya di lokasi masing-masing sehingga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat desa dalam memasarkan hasil – hasil pertaniannya,- katanya. Diharapkan agar bantuan MTDP ini jangan disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi karena apabila hal itu terjadi maka akan diberikan sanksi yang berat bahkan MTDP tersebut langsung ditarik dan di limpahkan kepada daerah lain,ujar bupati. Desa-desa yang mendapat bantuan MTDP ini adalah : Desa Lahemo, Desa Saitagaramba, Desa Saiwahili, Desa Gazamanu, Desa Sifaoroasi, Desa Sisobahili, Desa Lewuo Guru, Desa Salo’o, Desa Hilimbawa, Desa Lolofaoso, dan Desa Hilina’a Tafuo (Kecamatan Idanogawo). (YAGI)

berharap kepada Plt.Bupati Madina, memulai tugasnya dengan merangkul seluruh elemen masyarakat dan sekaligus merombak Pimpinan SKPD yang bermasalah,” ujar Iskandar Hasibuan kepada wartawan, Jumat (25/10 ) di ruang kerjanya. Pernyataan itu disampaikannya usai menerima undangan penyerahan tugas oleh Gubsu kepada Drs.H.Dahlan Hasan Nasution Senin (28/ 10) di Kantor Gubsu Medan. Menurut Iskandar, sejak terjadinya kasus hukum Bupati Madina beberapa waktu lalu, telah banyak persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Khususnya roda pemerintahan banyak mendapat sorotan disebabkan pimpinan SKPD tidak mengharagai tugasnya. Ditambah lagi minimnya pengawasan yang di lakukan DPRD, sehingga menimbul-

kan multi tafsir terhadap kondisi pemerintahan di wilayah Mandailing Natal (Madina). Ketika ditanya wartawan contohnya. Iskandar menyebutkan persoalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah, mulai masalah paket proyek PL (Penunjukan Langsung) dan tender LPSE mendapat sorotan disebabkan para Kabid di dinas PUD mementingkan pribadi dan keluarganya. Didinas Pertanian yang sampai sampai ada kelompok masyarakat menyuruhnya ditangkap. Didinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan serta Dinas Pertambangan dan Energi kerap kali di demo. Karena itu, kata politisi PDI Perjuangan itu, aneh rasanya kalau Wakil Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution tidak mengetahui persoalan itu. Oleh karena

itu, setelah diangkat menjadi Plt.Bupati Madina, kita dari Komisi 1 akan mendesaknya membuat kebijakan penyelamatan masa depan daerah kita. Coba anda bayangkan, ujar Iskandar, APBD Madina TA 2013 sebesar Rp780.589.720.557, baik PAD, Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah, harus dikelola dengan baik di bawah kepemimpinan Drs H.Dahlan Hasan Nasution. Oleh sebab itulah, lanjut Iskandar, Plt.Bupati Madina tidak boleh lengah. Rangkul semua komponen, baik itu eksecutif, legislatif maupun yudikatif. Harus diambil langkah positif dengan membuat gebrakan terhadap pimpinan SKPD gampang melakukan perbaikan. Untuk apa dipertahankan jika hanya menggorogoti APBD.

DIALOG - Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik memberikan paparan pada acara dialog kerukunan umat beragama yang digelar FKUB Kota Tebingtinggi di RM Pondok Begelen Jalan Deblot Soendoro.

11 Desa Di Kabupaten Nias Terima Bantuan MTDP NIAS – Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di pedesaan, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Repubik Indonesia (KPDT-RI) melalui Pemerintah Kabupaten Nias telah menyalurkan modal Transportasi Darat Pedesaan (MTDP) di 11 Desa yang berada di wilayah Kabupaten Nias. Bantuan MTDP tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli. MM, berlangsung di ruang oval Kantor Bupati Nias, kemarin. Bantuan MTDP dari Kementrian Pemberdayaan Daerah Tertinggal (KPDT) Republik Indonesia ini yakni berupa 11 Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, 9 Unit Sepeda Motor Merk Honda CB150R, 10 Unit Mobil Truck 6 Roda, dan 1 Unit Mobil Pick-Up 4 Roda. Adapun Sumber Dananya berasal dari dana Alokasi Khusus (DAK) KPDT RI Tahun Anggaran 2013 dan DAK. KPDT RI Tahun Anggaran 2011

SUMUT

FKUB Tebingtinggi Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat TEBINGTINGGI - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tebingtinggi bekerjasama dengan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) setempat menggelar dialog dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat, Selasa (29/10) di RM Pondok Bagelen Jalan Deblot Sundoro kota setempat. Ketua pantia Drs H Nizar Rangkuti dalam laporannya menyampaikan, dialog bersama dengan narasumber Kapolres Tebingtginggi AKBP H Enggar Pareanom dan Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP itu dalam rangka untuk lebih memperkokoh kerukunan umat beragama secara terkoordinir dan berkesinambungan, sehingga kerukunan umat beragama di kota itu semakin harmonis terutama dalam menyongsong pemilu legislative dan pilpres 2014. Walikota Tebingtinggi diwakili Wawako H Irham Taufik SH mengatakan, agar pemberdayaan umat beragama dapat ter-

laksana dengan baik, diperlukan adanya suatu wadah untuk menghimpun para pemuka agama dan wadah tersebut adalah Forum Konunikasi Umat Beragama (FKUB) yang akan menjadi tempat dimusyawarahkannya berbagai masalah keagamaan untuk dicarikan jalan keluarnya. Sedangkan salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Diakui bahwa kondisi dilapangan masih dijumpai masalah yang mempengaruhi hubungan antar umat beragama akibat permasalahan rumah ibadah. “Hendaknya untuk mendirikan rumah ibadah dengan beragama dan pemeluk-pemeluk agama disekitar lokasi rumah ibadah yang akan dibangun diharapkan FKUB dapat bijaksana menanganinya”, pinta wakil walikota. Irham Taufik juga memberikan apresiasi kepada FKUB yang telah melakukan dialog

kerukunan umat beragama dan dialog tersebut memiliki nilai sangat strategis karena melalui forum ini akan disarankan halhal yang mungkin terjadi diantara umat dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak terjadi gejolak. “Kita berharap kedepan peran FKUB dapat ditingkatkan lagi, dan masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana sehingga masalah kerukunan umat beragama di kota Tebingtinggi tetap terjalin antar pemerintah dengan pemeluknya”, harap Irham Taufik. Tampak hadir dalam acara dialog kerukunan umat beragama yang digelar FKUB Tebingtinggi antara lain, Unsur Muspida dan Sekdako H Johan Samose Harahap, para pimpinan SKPD Pemko Tebingtinggi, Kakan Kemenag Tebingtinggi melalui Drs H Hamdani MA, Ketua FKUB Tebingtinggi serta para pemuka agama dan tokoh masyarakat Tebingtinggi. (RS)

Apa itu mungkin, tanya wartawan. Kata Iskandar kenapa tidak. Drs H.Dahlan Hasan Nasution adalah birokrat tulen dan punya wibawa. Tapi perlu diingatkan agar tidak terpesona. “Kita kritik dan berikan masukan, kalau dianggapnya angin lalu sama bohong.Tapi saya secara pribadi memahami kebijakankebijakannya selama ini. Saya sangat optimis akan ada perobahan pada masa yang akan datang ini,” ujar Iskandar. Begitupun, sebut Iskandar, sebagai wakil rakyat, kita tetap ingatkan Plt.Bupati Madina dalam menjalankan roda pemerintahan agar tetap berpegang teguh kepada Peraturan dan Undang Undang yang ada. Jangan memakai undang-undang “persekongkolan” karena itu akan menimbulkan multi tafsir di tengah tengah masyarakat.(TH)

Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Asahan ASAHAN - Bupati Asahan menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Asahan terhadap nota keuangan perubahan APBD Asahan tahun 2013 dalam rapat sidang paripurna DPRD, Rabu, 23 Oktober 2013. Jawaban Bupati Asahan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc menjawab pandangan umum delapan fraksi. Diantaranya bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum, social, bidang koperasi, dan beberapa persoalan lain yang terkait dengan pengunaan anggran ditahun 2013. Wakil Bupati menjelaskan pemandangan umum delapan fraksi, seperti farksi Golkar yang mempetanyakan tentang penghapusan pengadaan pertapakan beberapa sekolah yang merupakan upaya untuk memperluas akses pendidikan. Bahwa berdasarkan Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proses pengadaanya dilakukan oleh panitia/tim lintas sektoral mulai tingkat Provinsi/Kabupaten dan BPN yang membutuhkan waktu yang reatif panjang. Pemkab Asahan memandang bahwa kegiatan tersebut tidak akan mungkin dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2013. Kemudian, Wakil Bupati juga menjelaskan tanggapan farksi PAN tentang bantuan hibah pada APBD 2013 masih banyak yang belum terealisasi. Dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena keterlambatan beberapa pemohon dalam menyampaikan proposal pencairan ke pihak DPPKA dan pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan hal ini tidak akan terulang lagi. Selanjutnya, satu persatu Wakil Bupati Asahan menjelaskan tanggapan pemandangan umum fraksi DPRD Asahan. “ Kami memaklumi jika tanggapan dan penjelasan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh anggota dewan. Untuk melengkapi dan menyempurnakan penjelasan tersebut dapat dilanjutkan kembali pada pembahasan bersama antara tim anggaran pemerintah dan badan anggaran DPRD Asahan, “ ungkap Wakil Bupati Asahan.(IN)

Sosialisasi Pemahaman Hak dan Kewajiban Peserta Taspen SERGAI - Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada peserta tabungan pensiunan (Taspen) khususnya bagi PNS selain mengenalkan hak kepada peserta, PNS juga harus memenuhi kewajibannya dan nantinya memiliki bekal agar setelah menerima SK pensiun dapat memahami apa yang harus dipersiapkan dan dipenuhi. Maka, dengan itu Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dan PT. Taspen bekerjasama dengan BRI melaksanakan sosialisasi ketaspenan bagi seluruh PNS, Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Keuangan pada masingmasing unit kerja. Penyelenggaraan sosialisasi ini secara resmi dibuka Bupati Sergai Ir. H. Soekirman diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Kepala BKD Drs. H. Ahmad Zaki MAP, Kepala Taspen Cabang Medan yang diwakili Humas Taspen Medan Sabar Siregar, mewakili Kepala BRI KCP Tebing Tinggi Maida Manurung, Humas BRI KCP Sei Rampah dan ratusan jajaran PNS Pemkab Sergai yang akan

purna bakti. Sosialisasi ini diselenggarakan di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis lalu Bupati Sergai Ir. H. Soekirman pada sambutan tertulisnya dibacakan Sekdakab Haris Fadillah mengucapkan terima kasih kepada PT. Taspen Cabang Medan yang terus berusaha meningkatkan pelayanan proaktif, diantaranya melalui sosialisasi ketaspenan kepada PNS Pemkab Sergai yang akan memasuki pensiun sehingga para calon pensiun mengerti hak dan kewajibannya. Sekdakab Haris Fadillah juga menambahkan Kegiatan ini merupakan salah satu cara bagi PNS dalam mempersiapkan diri yang akan memasuki masa pensiun dan menambah pengetahuan tentang apa saja yang harus dipersiapkan berkaitan dengan dana pensiun yang dikelola PT. Taspen. Selain itu juga dalam sosialisasi ini dijelaskan Sekdakab Haris Fadillah untuk memperkenalkan tentang berbagai

SAMBUTAN - Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Ketaspenan yang digelar di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (24/10). Photo :ARM layanan maupun perubahan secara internal pada PT. Taspen baik dari segi bentuk serta hal yang bersifat substansial. Dengan adanya UU. No. 24 tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai akan diberlakukan sejak Januari tahun 2014 mendatang, berdasarkan

itu PT. Taspen akan dilebur kedalam BPJS dimana tujuan penggabungan ini meningkatkan jaminan sosial bagi para PNS dan seluruh pekerja di Indonesia, jelas Haris Fadillah. Sehingga Haris Fadillah mengharapkan kepada pihak PT. Taspen dan Bank BRI semakin meningkatkan kualitas pelaya-

nannya karena saat ini menjadi tuntutan bagi setiap instansi yang terkait pada bidang pelayanan publik. Maka itu perlu dilakukan inovasi dan kreatifitas tinggi untuk mewujudkan kepuasan publik tersebut. Sabar Siregar mengungkapkan bahwa PT. Taspen terus menjaga hubungan yang lebih

dekat dengan PNS yang hendak pensiun dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepada PNS yang pensiun. Dalam kesempatan tersebut Sabar Siregar juga menyampaikan materi berupa hak-hak dan kewajiban para peserta Taspen seperti Tabungan Asuransi Pensiun, Gaji Pensiun dan iuran wajib yang harus dipenuhi peserta. Kepala BKD Drs. H. Ahmad Zaki MAP dalam laporannya mengatakan acara yang dilaksanakan satu hari ini bertujuan memberi pemahaman dan wawasan, mempermudah dan mempercepat tentang prosedur serta proses pengurusan dalam pembayaran hak dan kewajiban peserta Taspen. Lebih lanjut diungkapkan Ahmad Zaki bahwa jumlah PNS Pemkab Sergai yang akan memasuki masa pensiun sesuai terhitung mulai tanggal (TMT) November 2013 ini sampai Juni tahun 2014 berjumlah 140 orang dan acara ini juga diisi dengan diskusi tanya jawab dari peserta.(ARM)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 275 4 - 10 NOPEMBER 2013

Para Honorer Pemko Binjai Ikut Ujian CPNS K-2 BINJAI – Pegawai honorer Pemko Binjai akan mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) katagori 2 (K2) yang akan dilaksanakan 3 November 2013 mendatang. Dan dalam hal waktu atau jadwal ujian, saat ini memiliki perubahan. Jika tadinya direncanakan pukul 09.00 WIB, saat ini diubah menjadi pukul 08.00 WIB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Binjai, Amir Hamzah melalui Kepala Bidang Mutasi, Bahrain Ritonga, saat dikonfirmasi koran ini jumat pekan lalu via selulernya membenarkan adanya perubahan jadwal ujian honorer K-2. “Iya, perubahan jadwal ujian itu dari Menpan. Setelah kemarin kabar itu kita peroleh, saat itu juga langsung kita sosialisasikan kepada peserta ujian. Karena sebelumnya para honorer menilai, perubahan itu pada tanggal, bukan pada jam. Makanya langsung kita sosialiasikan agar tidak keliru,” ucap Bahrain Ritonga via selulernya. Meski ada perubahan pada jadwal ujian, kata Bahrain, tetapi tidak terlalu menganggu pelakasanaan ujian yang akan segera berlangsung. “Ini tidak menganggu karena peserta hanya datang lebih awal dari jadwal sebelumnya,” kata Bahrain. Lebih jauh dikatakan Bahrain, di Kota Binjai sebanyak 212 honorer K-2 akan mengikuti ujian CPNS. Dan pelaksananan ujian tersebut akan dilaksanakan di SMAN 5 Binjai. “Pengawas ujiannya juga dari guru-guru SMA 5, BKD, dan inspektorat,” bebernya. Menyangkut tentang soal ujian, Bahrain mengakui, bahwa soal ujian akan dikeluarkan dari Polres Binjai disaat hari pelaksanaan ujian berlangsung. “Iya, sampai sekarang soal masih di Polres. Itu dilakukan untuk menjamin keamanan seluruh naskah dari aksi pencurian dan sabotase serta antisipasi kebocoran soal saat berlangsungnya ujian,” terangnya. Diungkapkan Bahrain, dalam ujian yang berlangsung dilakukan dengan dua sesi. Di mana sesi pertama para peserta mengikuti ujian tes kemampuan dasar (TKD). Selanjutnya diteruskan dengan tes kemampuan bidang (TKB). “Untuk TKD dilaksanakan sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB,” ungkapnya. Terpisah Kaurbin Ops Satintelkam Polres Binjai Iptu Syahrial mengatakan, dalam pengamanan ujian CPNS K2 mendatang, pihaknya menyiagakan sebanyak 25 personil kepolisian dengan dibantu petugas Satpol PP Kota Binjai. Perubahan jadwal ujian ini sempat membuat sejumlah honorer bingung. Maklum, kabar tersebut diterima para honorer masih simpang siur. Untuk itu, para honorer pun terlihat sibuk mencari kejelasan perubahan jadwal ujian tersebut. (SBR)

SUMUT

PILKADA DS

Pasangan 'Azan' dan 'Hadi' Bertarung Diputaran Kedua 27 Desember DELI SERDANG - Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang dalam rapat pleno yang digelar di kantor KPU di Lubuk Pakam, Selasa (29/10), secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang priode 2014-2019. Dan memutuskan Pilkada berlanjut dua putaran pada tanggal 27 Desember 2013 mendatang. Pilkada Deli Serdang yang telah berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2013 lalu yang menampilkan 11 kandidat calon Bupati dan Cawabub, bahwa dari seluruh TPS yang terdapat pada 22 Kecamatan Se-Deli Serdang, ternyata tidak ada satu calon pun yang berhasil memperoleh suara 30 persen. Ketua KPU Deli Serdang Mohd. Yusri didampingi Komi-

sioner Fajar Pasaribu, Bajoka Nainggolan, Agusnedi, Zakaria Siregar, dan Sekretaris KPU DS Hayat Simatupang mengesahkan dengan ditandai tokok palu bahwa Pilkada Deli Serdang berjalan dua putaran. Yusri mengatakan, sesuai Peraturan KPU nomor 16 tahun 2010, bahwa bilamana pasangan calon meraih 30 persen lebih suara, maka akan ditetapkan pemenang, tetapi bila tidak ada satupun pasangan calon yang tidak memperoleh 30 persen suara sah, maka dilakukan putaran ke dua”, jelasnya. Rapat pleno yang juga dihadiri unsur Muspida dan Tim Sukses masing-masing, mendapat kawalan ketat aparat keamanan gabungan TNI - Polri, sebab, dalam rapat tersebut turut diramaikan ribuan massa yang

terdiri dari organisai PP, FKPPI, dan kalangan masyarakat biasa lainnya mengumpul di luar kantor KPU Deli Serdang yang ingin melihat langsung hasil suara melalui layar fokus/ komputer yang telah disediakan KPU Deli Serdang di halaman kantor KPU. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Deli Serdang membacakan hasil rekapitulasi keseluruhan dari 22 Kecamatan yang ada seDeli Serdang, yakni, pasangan nomor urut 1 memperoleh suara 159.956 (29,99%), nomor 2 memperoleh 15.745 suara (2,95%), nomor 3 memperoleh 20.104 suara (3,77%), nomor 4 memperoleh 12.066 suara (2,26%), nomor urut 5 memperoleh 59.262 suara (11,18%), nomor 6 memperoleh 99.396 suara (18,63%).

Selanjutnya nomor 7 memperoleh 20.843 suara (3,91%), nomor 8 memperoleh 84.780 suara (15,89%), nomor 9 memperoleh 10.259 suaara (1, 92%), nomor 10 memperoleh 41.636 suara (7,81%), nomor 11 memperoleh 9.041 suara (1,69%). Putaran kedua Pilkada Deli Serdang yang akan diadakan pada tanggal 27 Desember mendatang, hanya mempertarungkan pasangan yang memperoleh rangking I dan II, yaitu pasangan nomor urut 1, Ashari Tambunan - Zainuddin Mars (Azan) yang menduduki peringkat pertama dengan persentase 29,99 persen. Sedangkan yang mendapat peringkat dua adalah pasangan nomor urut 6, T. Achmad Tala’a/ Ameck - Hardi Mulyono (Hadi) dengan persentase 18, 63 persen. (DIZ)

Mantan Pengurus Sister City Kunjungi Balai Kota MEDAN - Mantan pengurus sister city dari Kota Ichikawa, Jepang mengunjungi Balai Kota Medan, Rabu (30/10). Selain ingin bernostalgia sekaligus mengenang kembali kunjungan dan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di Kota Medan beberapa waktu silam, kedatangan mereka juga untuk lebih mempererat hubungan antara Kota Ichikawa dengan Kota Medan yang telah dibangun sejak tahun 1989. Kemudian melihat peluang apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan ibukota provinsi Sumatera Utara ini. “Jadi seluruh hasil kunjungan yang dilakukan selama berada di Kota Medan akan kami sampaikan langsung kepada Wali Kota Ichikawa. Semua hasil yang kami sampaikan itu akan menjadi bahan masukan bagi Wali Kota Ichikawa dalam rangka meningkatkan hubungan sister city antara Kota Ichikawa dengan Kota Medan menjadi lebih baik lagi,” kata Mr Keuchi selaku ketua rombongan mantan pengurus sister city. Dengan membawa rombongan berjumlah 21 orang, Mr Keuchi yang turut didampingi Konjen Jepang untuk Kota Medan Mr Yuji Hamada mengaku sangat bangga dengan hubungan sister city yang telah dijalin selama ini. Selama 25 tahun hubu-

ngan ini berjalan, banyak hal positif yang telah dilakukan. Di samping itu hubungan sister city ini membuat kedua kota saling mempercayai sehingga terbuka peluang untuk menjalin kerjasama di banyak sektor. Salah satu kerjasama yang sampai saat ini berjalan dengan baik yaitu pertukaran pelajar. Dari pertukaran pelajaran ini, Mr Keuchi berharap para siswa yang melakoninya akan melanjutkan hubungan kota bersaudara antara Kota Ichikawa dan Kota Medan menjadi lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Kepada Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM yang menerima kedatangan mantan pengurus sister city dari Kota Ichikawa didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Ir Qamarul Fattah dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Drs Busral Manan, Mr Keuchi mengaku sangat terkejut dengan perubahan yang telah terjadi di Kota Medan. Diakuinya, Kota Medan kini telah maju dan berkembang sangat pesat sehingga jauh berbeda ketika dirinya menginjakkan kaki pertama kali di Medan. “Selain sangat maju dan berkembang dengan pesat, kami juga terkejut ketika mendarat di Bandara Kuala Namu. Bandaranya sangat besar dan indah

sekali, tidak seperti bandara lama (Polonia). Jadi kami semua sangat terkejut melihat perubahan ini begitu turun dari pesawat. Kota Medan kini sangat luar biasa,” pujinya. Selanjutnya Mr Keuchi mengaku sampai saat ini masih ingat ketika mereka ikut mengisi stand di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) pertama kalinya tahun 1993. Sambutan yang diberikan warga Kota Medan sangat antusias ketika itu, setiap malamnya stand mereka ramai dikunjungi warga sambil mengucapkan kata-kata Ichikawa berulangkali. Selama even PRSU berlangsung, stand mereka dikunjungi tak kurang 400.000 pengunjung. Termasuk, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia kala itu Try Sutrisno. Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM mengatakan sangat gembira atas kehadiran para pengurus sister city dari Kota Ichikawa. Apalagi kunjungan itu dilakukan untuk mereview kembali hubungan yang telah dilakukan antara Kota Ichikawa dan Kota Medan, sekaligus meningkatkan hubungan kerjasa antar kedua kota bersaudara tersebut. Sekda berharap agar hubungan sister city ini terus berlanjut dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi

kedua kota. Dia yakin banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan lagi diantara kedua kota. Selain dengan Ichikawa, Pemko Medan kini tengah menjajaki kerjasama dengan Kota Kitakyushu, Jepang dalam pengolahan sampah melalui sistem pengolahan pengomposan dan daur ulang. Sementara itu Konjen Jepang untuk Kota Medan Mr Yuji Hamada menilai hubungan sister city antara Kota Ichikawa dengan Kota Medan sangat luar biasa. Menurutnya, hubungan seperti ini baru pertama kali dilakukan di dunia dan sudah berlangsung cukup lama yaitu 25 tahun. Dia berharap hubungan ini bisa ditingkatkan lagi, tidak semata pertukaran pelajar dan kebudayaan tetapi juga kerjasama disektor lainnya. Apalagi, jelas Yuji, Ichikawa merupakan kota industri dan ahli dalam bidang pengelolaan perikanan dan pertanian. Selain itu kota yang letaknya tidak jauh dari Kota Tokyo juga terkenal dalam pengolahan energy air tanpa menggunakan listrik dan tenaga penggerak motor. “Dengan kelebihan yang dimiliki Kota Ichikawa dapat dikerjasamakan dengan Kota Medan. Sebab, saya melihat Kota Medan sangat berpotensi dikembangkan menjadi kota agrobisnis dan agro industri,” ungkap Yuji. (VIN)

Pemko Tanjungbalai Sosialisasikan Bantuan untuk UMK TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Koperasi/UKM menggelar sosialisasi tentang penyaluran pinjaman dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) di aula Disporabudpar Jalan Jenderal Sudirman. Sosialisasi dibuka Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M Hum. Acara ini dihadiri Kepala Dinas Koperasi/UKM Drs Syahrul IB, Ketua Komisi B DPRD H Handayani, Pimpinan Cabang Bank Sumut dan para peserta dari pelaku UKM. Syahrul IB mengatakan, jumlah pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman dana UMKMK

tercatat sebanyak 527 orang dengan jumlah nilai nominal mencapai sebesar Rp 3,337 miliar. Akan tetapi setelah dilakukan suvey serta seleksi melalui tim kelompok kerja tercatat sebanyak 133 pelaku UMKMK (25,2%) yang tidak layak mendapat bantuan pinjaman karena tidak memiliki usaha. Berdasarkan hasil seleksi akhir yang dilaksanaka, untuk tahun ini tercatat 394 orang pelaku UMKMK (74,8%) layak menerima bantuan modal dengan nilai nominal Rp 2,8 miliar. ”Namun, semua usulan pemohon itu tidak tertampung karena

dana yang dianggarkan di dalam APBD TA 2013 hanya sebesar Rp 1,5 miliar, sehingga terpaksa ada pegurangan dari dana yang diusulkan pemohon,” ujarnya. Dari 394 pemohon sebanyak 48 orang dengan alokasi dana Rp 269 juta dari Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Datuk Bandar ada 52 orang dengan nilai sebesar Rp 216 juta, Tanjungbalai Selatan 22 orang dengan nilai pinjaman Rp 120 juta, Tanjungbalai Utara 29 orang dengan nilai pinjaman Rp 218 juta, Sungai Tualang Raso 51 orang dengan nilai pinjaman Rp 227 juta dan Kecamatan Teluk Nibung 192 orang dengan nilai pinjaman Rp 449 juta.

Pinjaman modal ini untuk memfasilitasi permodalan bagi UMKMK. Pinjaman ini juga untuk meningkatkan modal kerja bagi UMKM dan koperasi , sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha-usaha yang maju dan pada akhirnya membuka kesempatan kerja serta berusaha yang seluasluasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walikota dalam arahannya mengingatkan para pelaku UMKMK sebagai calon penerima pinjaman agar dapat memanfaatkan bantuan dengan baik dan jangan dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak bermanfaat. (HER)

Eldin Galau Melihat Peta Kota Medan MEDAN - Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi merasa galau melihat peta Kota Medan, kegalau ini bukan karena politik, tetapi adalah masalah perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, karena masih banyak terdapat wilayah-wilayah Kabupaten Deli Serdang berada di tengah-tengah Kota Medan, sementara itu Pemerintah Kota Medan berkeinginan untuk meluruskan peta Kota Medan dalam rangka menata Kota Medan menjadi lebih baik, menjadi Kota Metropolitan. Ungkapan perasaan galau ini diutarakan Plt Walikota Medan kepada rombongan komisi II DPR-RI, Senin (29/10) di balai Kota Medan saat rombongan DPR-RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Medan dalam rangka reses masa persidangan I tahun sidang 2013-2014. Dikatakannya, untuk itulah perlu dukungan dari DPR-RI komisi II dalam memecahkan permasalahan perbatasan antara Kota Medan dengan Deli Serdang, sedangkan pemerintah Kota Medan akan melakukan apa yang harus dilakukan apakah itu memberikan imbalan ataupun kompensasi, bila nantinya masalah perbatasan ini selesai pemerintah Kota Medan temtunmya akan lebih mudah melaksanakan tugas dan tangung jawabnya terhadap wilayahnya. “ Kami berharap bisa bersama-samaa antara pemerintah Kota Medan dan Kebupaten Deli Serdang manata Kota Medan dan Deli Serdang, “ ujar Dzulmi Eldin. Lebih lanjut Eldin menilia kinjungan rombongan anggota DPR-RI komisi II ini cukup strategis dan penting sebab kunjungan ini akan lebih banyak memberikan gambaran secara langsung kepada segenap anggota dewan yang terhormat berbagai kekurangan dan keterbatasan hasil-hasil pembangunan Kota Medan terutama bidang penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana dasar kota. Dijelaskannya, secara administratif, Kota Medan luasnya 26.510 HA, dengan 21 Kecamatan, 151 Kelurahan dan 2001 lingkungan, jumlah penduduk 2,8 juta jiwa, dengan arus komuter 500.000 jiwa setiap harinya, pertumbuhan ekonomi 7,75 persen pada tahun 2013, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan saat ini mencapai Rp 111,22 T sehingga menyumbang 25 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara, sedangkan APBD Kota Medan tahun 2012 sebesar Rp 4,2 T, direncakan tahun 2014 mencapai Rp 4,3 T, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan di 2013 ditargetkan sebesar Rp 1,57 T. Pimpinan Rombongan DPR-RI komisi II Drs H Abdul Wahab Dalimunte SH didampingi sejumlah anggota lainnya, antaranya Ir Azhar Romli, Alexander Litaay, Drs H Ahmad Muqowah,, Zainul Ahmadi dan lainnya, mengatakan, bahwa kunjungan reses ini adalah dalam rangka masa persidangan I tahuin anggaran 2013-2014, selain melakukan reses juga sebagai silaturahmi meliohat dan mencdapatkan masukan dari pemerintah kota Medan trentang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi. Menurutnya, kunnjungan kerja reses ini adalah menjadi trugas anggota DPR-RI komisi II tentang pengawasan, regritasi EKTP, anggaran serta Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk pengawasan adalah sejumlah bidang yakni anatara tentang Honorer, EKTP, Pertanahan, Aset Negara, anggaran dan lainnya. Dikatakannya, permasalahan perbatasan wilayah tidak hanya Kota Medan dan Deli Serdang, bahkan kami sudah banyak menerima laporan tentang permasalahan perbatasan wilayah, seperti Provisnsi Sumatera Utara ddengan Nanggru Aceh Darussalam, dan sejumlah daearah di Pulau Jawa, sedangkan untuk masalah perbatasan Kota Medan dan Deli Serdang, pihak Komisi II DPR-RI berjanji akan membantu dan siap memfsilitasinya ke pusat melalaui Menteri Dalam Negeri. (VIN)

Plt Sekdakab Labuhanbatu Lantik Tiga Camat RANTAUPRAPAT - Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH melaksanakan serah terima tiga jabatan camat. Masing-masing Camat Panai Tengah dari pejabat lama Agus Salim BA kepada yang baru Agustiar. Camat Panai Hulu dari pejabat lama Triono SP kepejabat yang baru Muslih Siregar SH dan Camat Pangkatan Bibit SE. Acara serah terima tersebut berlangsung di aula kantor Camat masing-masing, Kamis (31/ 10). Dalam arahannya Ali Usman mengatakan, jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan amanah pimpinan, harus dapat dipelihara, dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Pengangkatan seseorang dalam jabatan tertentu, bukanlah hak pejabat bersangkutan, melainkan bentuk keper-

cayaan pimpinan kepada bawahan. Jabatan itu akan dievaluasi secara berkala oleh Baperjakat dan akan dilaporkan kepada Bupati diminta atau tidak diminta. Oleh karena itu, kata Ali Usman, jagalah kepercayaan dan amanah yang diberikan itu dengan baik. “Bagi kita yang diserahkan amanah harus kita jadikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada yang memberi,”ujarnya. Pada kesempatan itu Ali Usman meminta kepada camat agar hadir di setiap event yang dilaksanakan masyarakat. Peran pemerintah baik itu di tingkat kecamatan sampai kepada kepala lingkungan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. “Camat harus mampu motivasi masyarakat dalam mengatasi setiap permasalahan di wilayah-

Plt Setdakab Labuhanbatu saat menyaksikan penandatangan berita acara sertijab Camat Kec. Panai Tengah dari pejabat yang lama kepada yang baru. nya”, ungkapnya. Ali Usman menambahkan,

bahwa camat adalah merupakan perpanjangan tangan Bupati di

Wilayah Kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Untuk itu kuasai dengan segera tugas pokok dan fungsi saudara selaku camat, sehingga apa yang menjadi harapan dari pimpinan dan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, katanya, camat sebagai leadersip diwilayahnya harus mampu menggerakkan lurah, Kepdes dan Kepala Lingkungan dalam mensosialisasikan seluruh program kerja dan visi misi Bupati Labuhanbatu dari tingkat Kecamatan sampai dengan ketingkat pedesaan, ujar Ali Usman. Pada bagian lain Ali Usman menyampaikan kepada camat yang baru selamat bertugas ditempat yang baru dan tetap berdomisili diwilayah kerja saudara serta segera mungkin menyatu-

kan diri dengan segenap komponen masyarakat yang yang ada di kecamatan, terutama kepada Muspika setempat sehingga dapat menciptakan situasi dan kondisi yang lebih kondusif, hal ini akan tercapai apabila kepemimpinan saudara dapat menggairahkan dan mampu memotivasi serta membangkitkan partisipasi masyarakat, dan kepada Camat yang lama diucapkan terima atas jasa dan pengabdian yang saudara berikan selama ini sebagai camat. Hadir pada acara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Asawd Siregar, SE MAP, Kaban Kesbang Polinmas dan Damkar Hasnul Basri, S.SOS, unsur muspika, para kepala kelurahan dan Desa, Tim Penggerak PKK Kecamatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, OKP, Ormas dan para kepala lingkungan. (HAH)


10

KPK POS E D I S I 275 4 - 10 NOPEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Waspada! Banjir Besar Ancam Sumut

Demo Buruh Bentrok dengan Polisi MEDAN - Ratusan buruh bentrok dengan aparat kepolisian saat berlangsung aksi unjuk rasa di Simpang Sicanang Belawan, Jumat. Seorang buruh diketahui terluka akibat bentrokan tersebut. Bentrok itu terjadi antara buruh dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di kawasan Simpang Sicanang Belawan. Dilaporkan, saat itu massa buruh ingin memaksa masuk menuju kawasan Pelabuhan Belawan. Namun mendapatkan hadangan dari ratusan persoanil kepolisian serta pasukan anti huru hara. Bentrokan pun tak terhindari mengakibatkan seorang buruh terluka di bagian pelipisnya akibat benturan pukulan belah rotan milik petugas kepolisian. Buruh yang terluka diketahui bernama Erwin Syahputra,

warga Kampung Besar, Kelurahan Martubung. Para buruh mengancam akan terus mengelar aksi orasi sampai tuntutan mereka dikabulkan pemerintah serta meminta pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk senantiasa proaktif mencegah aksi pungli yang kian meresahkan kalangan supir. Pantauan, akibat aksi demo buruh tergabung dalam SBSI 01 beserta para Mahasiswa dan kalangan supir angkutan tergabung dalam PSTP tersebut, jalan lintas Medan Belawan terganggu. Angkutan truk terpaksa balik kanan melihat kumpulan massa buruh memblokir jalan. Angkutan truk barang seluruhnya di Pelabuhan Belawan memang tak diperkenankan lewat, sedangkan angkutan kota dipersilahkan lewat. (FR)

Satu Unit Rumah Musnah Terbakar di Sidikalang SIDIKALANG - Satu unit rumah sederhana yang dihuni keluarga Simon Silaban dengan Resmi br Sitanggang, warga Jalan Sidikalang-Medan, Panji Sibura-bura, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, hangus terbakar. Peristiwa itu terjadi, Rabu (30/10) sekira pukul 06.00 Wib. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, tetapi kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sumber di lokasi menyebutkan, saat kebakaran terjadi, di rumah hanya ada anak korban. Saat kejadian, Simon Silaban bersama istrinya sebelumnya sudah pergi berjualan ke kecamatan. Sehingga, semua isi rumah tidak ada yang terselamatkan. Salah satu anak korban, Susanti br Silaban, pelajar SMPN 2 Sidikalang, menyebutkan, sumber api diduga dari lampu teplok Sebab, rumah tersebut belum dialiri listrik, sehingga kuat dugaan lampu

teplok meledak dan menyambar tabung gas yang tak jauh dari lampu teplok ada. Susanti menyebutkan, tidak ada barang mereka yang bisa terselamatkan, sebab api sangat cepat menghanguskan bangunan rumah yang terbuat dari bahan papan. Sementara itu, pada saat kebakaran satu unit pemadam milik Pemkab Dairi diturunkan kelokasi, tetapi karena amukan sijago merah sangat cepat petugas pemadam kebakaran tidak dapat berbuat banyak Salah satu tetangga korban, B Ujung menyebutkan, untuk sementara keluarga itu tinggal di rumah keluarganya tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara sejumlah tetangga korban, membuat kebijakan dengan meminta bantuan kepada setiap kenderaan yang melintas di jalan lintas Sidikalang - Medan tersebut untuk membantu meringankan beban keluarga korban. (NDK)

Soal Tes Ujian CPNS Disimpan di Kantor Polisi MEDAN - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak perlu merasa was-was. Namun, tetap harus waspada terhadap para calo yang menawarkan jasa bisa mengurus para calon lulus testing penerimaan CPNS tahun ini. Pihak pemerintah provinsi sudah mewanti-wanti kemungkinan buruk yang terjadi saat testing hingga pengumuman nantinya. Kini proses pendistribusian Soal Ujian CPNS ke 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dilaksanakan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Selain mereka, pengawalan juga melibatkan satpol PP dan inspektorat dari masing-masng daerah. "Jadi mereka yang menjemputnya ke Kantor Pos Medan, dan mengawalnya hingga tiba di daerah masing-masing," kata Kepala

Bidang Pengadaan dan Pembinaan PNS, BKD Sumut, Kaiman Turnip, Jumat. Kaiman menyebutkan, soal ujian yang didistribusikan ini akan disimpan di kantor polisi maupun jajarannya, sebelum didistribusikan ke lokasi-lokasi ujian. Namun hal ini juga dimungkinkan di kantor pemerintahan dengan syarat dijaga personil kepolisian. "Jadi seperti itu protapnya," ujarnya. Distribusi soal ujian CPNS ke seluruh kabupaten/kota sudah selesai dilakukan hari ini Jumat (1/ 11). Pendistribusian dilakukan dari Kantor Pos Besar Medan, di Jalan Balai Kota, Medan. Ujian CPNS sendiri digelar serentak di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Utara, Minggu 3 November 2013. (FR)

DEMO - Para guru yang berdemo menggunakan spanduk bertuliskan 'Selamatkan Pendidikan Karo' di halaman DPRD Karo. (KPK POS/S TAMBUNAN)

Guru dan Pengawas Sekolah di Tanah Karo Resah TANAH KARO - Para guru-guru dan pengawas sekolah di Tanah Karo mengaku sangat keberatan dengan seringnya ada mutasi di lingkungan jabatan Dinas Pendidikan tanpa melalui Baperjakat. Mutasi yang dilakukan tanpa alasan yang jelas tersebut, membuat para guru dan pengawas sekolah resah. Untuk itu, Forum Komunitas dan Solidaritas Guru di Kabupaten Karo, tiga hari

berturut-turut pada akhir bulan lalu melakukan aksi damai ke kantor bupati Karo. Pada hari pertama dan kedua demo, forum guru tidak membuahkan hasil, dikarenakan Bupati tidak bersedia menjumpai para pendemo walaupun seratusan guru-guru dan pengawas telah hadir di halaman Bupati Karo hingga pukul 14.00 tanggal 30 dan 31 Oktober 2013. Pendemo kembali mendatangi halaman Bupati Karo di hari ketiga, Kamis (31/10) sekira pukul 15.30 Wib sambil menyanyikan lagu 'Maju Tak Gentar' juga lagu Hymne Guru. Bahkan nyanyian anak-

anak 'Diobok-obok'. Namun mengubah syair lagu tersebut. "Di obok-obok guru di obokobok, tak dikasi uang jadinya di obok-obok". Demikian nyanyian para guru dan pendemo dengan suara serentak di halaman kantor Bupati Karo lengkap berpakaian seragam dan atribut PNS. Pendemo akhirnya diterima Bupati Karo. Tetapi cukup perwakilan saja yakni lima orang masuk ke dalam ruangan Bupati tepatnya di ruangan rapat asisten. Ketika menerima utusan, bupati berpesan sementara mutasi ditiadakan. Tetapi para guru agar memaksimalkan kinerjanya. Dan bagi siapa yang

kinerjanya dinilai buruk akan dimutasikan. Demikian pesan bupati kepada utusan. Saat salah seorang utusan menyampaikan pesan bupati, agar guru meningkatkan kinerjanya, para pendemo tidak terima. "Kami tidak terima. Bagaimana nasib teman kami yang sudah dimutasi, ada empat orang yang seolaholah ada jual beli jabatan," kata pendemo kompak. Utusan pendemo menyarankan agar mendatangi dan kembali menghubungi DPRD di Jalan Veteran Kabanjahe guna membicarakan empat orang teman mereka yang sudah dimutasi. (ST)

Terungkap Pembobol BRI Cabang Hinai dan Perampokan Gaji Karyawan PT Karatia Gebang STABAT - Polres Langkat berhasil mengungkap dua kasus pencurian dan perampokan uang dengan pemberatan pada Bank BRI Cabang Hinai di Desa Baru Pasar VIII Tanjung Beringin Kecamatan Hinai dan PT Karatia Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, serta meringkus dua tersangka secara terpisah didua lokasi berbeda. Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIK MSi didampingi Kanit Jahtanras Polres Langkat Ipda Endramawan Sitepu dan Pjs Kasi Propan Polres Langkat Aiptu Zul Iskandar Ginting, dalam paparan di halaman Mapolres Langkat, Kamis (10/10 menjelaskan, pihaknya telah meringkus dua tersangka dalam kasus pencurian uang tunai Bank BRI Cabang Hinai dan perampokan uang PT Karatia Gebang di dua lokasi berbeda. Kedua tersangka, sambung Kapolres, yakni M alias Mul alias Satria (32) warga Dusun VII Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Tersangka ditangkap petugas di Kawasan Pulo Raja Asahan, Sabtu

(5/10) pukul 08.00 WIB. Dan S alias Ucok Sombet (38) penduduk sama, diamankan dari rumah adik pelaku di Pondok Paya Tampah Desa Paya Bili Dua Kecamatan Bayen Biuren Kota Langsa Provinsi NAD, Rabu (9/10) pukul 20.00 WIB. Sebelumnya, Rabu lalu, tambah mantan personil Propam Mapoldasu ini, pihaknya telah menangkap An alias Anto (32) warga Dusun VII Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat di rumahnya. Sedangkan Wag alias Manto (27) warga Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, ditemukan warga sudah menjadi mayat, di aliran sungai Tanjung Pura, Minggu (23/6) pukul 10.30.WIB. Tewasnya pelaku setelah dia melompat ke dalam sungai saat berupaya untuk melarikan diri dari tangkapan petugas Sat Reskrim Polres Langkat dua hari sebelumnya Sedangkan M alis Bondan (40) wargaDusun VII Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, masih belum tertangkap dan bahkan kini ststusnya

DPO. Petugas juga telah menyita barang bukti uang tunai Rp22 juta, sebuah besi bulat yang diduga sebagai alat untuk mencongkel pintu belakang kantor BRI Cabang Hinai, pintu berankas besi yang telah dirusak dengan cara dilas dan 3 lembar Lak nominal uang pecahana Rp100.000. Lebih lanjut dijelaskan pucuk pimpinan CorpsTri Bharata di Kabupaten Langkat ini, tertangkap para tersangka berkat adanya informasi dari masyarakat. Mereka ini nantinya akan dijerat pasal 363 dan 365 KUH Pidana dengan ancaman 11 tahun penjara. Seperti diketahui, Kantor Bank BRI unit Hinai yang berlokasi di Jalinsun MedanTanjung Pura persisnya di depan terminal bus Pasar X Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat di bobol maling, Kamis (19/4) di Tahun 2012 sekira pukul 05.30.WIB. Akibat kejadian tersebut uang tunai senilai Rp.231. 860. 300 yang berada di dalam berankas persisnya di ruangan Kepala Bank BRI unit Hinai hilang dibawa kabur oleh pencuri yang diperkirakan

lebih dari satu orang. Selanjutnya, tersangka yang sama melakukan perampokan dengan kekerasan terhadap PT Karetia Gebang yang berlokasi di Desa Sanggalima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Jumat (31/5) pukul 11.40.WIB. Ketika itu, pihak Bank BNI Stabat membawa uang gaji karyawan ke kantor PT Karatia dan kemudian diserahkan kepada KTU kantor tersebut. Setelah pihak dari Bank BNI Stabat meninggalkan lokasi kejadian, tak lama kemudian tiga pelaku dengan menggunakan satu unit sepeda motor langsung masuk ke dalam kantor sambil menodongkan diduga dua senjata api jenis FN kepada karyawan. Saat itu juga pelaku memerintahkan para karyawan yang ada diruangan tersebut menghadap tembok dan kemudian mereka menyita seluruh HP serta kunci sepeda motor milik karyawan yang mereka sandera. Selanjutnya pelaku memerintahkan kepada karyawan agar masuk kedalam kamar mandi, nah saat itulah perampok dengan leluasa mengambil uang Rp379 juta.(JUL)

MEDAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Balai Besar Wilayah I Sumatera Bagian Utara memperkirakan, sepanjang bulan November intensitas cuaca khususnya hujan di kawasan Sumatera Bagian Utara terus meningkat. Hal ini dipengaruhi suhu dipermukaan laut yang meningkat. Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Balai Besar Wilayah I Sumbagut, Hendra Suwarta mengatakan, dalam situasi ini yang perlu diwaspadai masyarakat, adalah datangnya banjir besar. "Karena kondisi tanah yang jenuh akibat guyuran hujan di bulan lalu (September-Oktober), menyebabkan daya serap tanah terhadap air menjadi berkurang. Tanah sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun. Akibatnya air meluap dan membuat sejumlah sungai di Sumut tidak mampu lagi menampung debit air yang akhirnya melimpah keseluruh kawasan di sekitar lintasan sungai tersebut," jelas Hendra Suwarta, seperti dikutip Me danBagus.Com, Jumat. Karena itu, BMKG Balai Besar Wilayah I Sumbagut mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi-potensi bencana alam seperti banjir, longsor, angin kencang dan petir. "Daerah yang paling waspadai banjir adalah Kabupaten Langkat kawasan Bahorok, Kabupaten Nias kawasan Binaka, Kabupaten Tapanuli Utara, kawasan Camat Muara dan Kabupaten Tapanuli Tengah kawasan Pinag Sori," jelasnya. Karena, jelaskan Hendra, daerah tersebutintensitas hujan cukup tinggi bisa mencapai 500 mili meter dalam 1 bulan. (FR)

Kuasa Hukum Pemohon Kasasi Surati Camat Sibolangit TANAH KARO - Leilim Ginting SH, Kuasa Hukum pemohon Kasasi atas sengketa perdata antara Menang Gurusinga, dkk selaku penggugat atas sebidang tanah seluas 8 Ha di desa Rumah Sumbul, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Lubuk Pakam Reg No:58/Pdt/G/ 2007/PN-LP dan saat ini sedang diperiksa di tingkat Mahkamah Agung RI di Jakarta. Dikarenakan adanya isuisu di lapangan mengatakan bahwa sengketa tanah akan dijualkan oleh pihak tergugat yaitu atas nama Terang Tarigan, maka untuk menjaga agar tidak terjadi kerancuan dalam perkara tersebut apalagi jual beli sehingga Kuasa Hukum penggugat inperson Menang Gurusinga yaitu Leilim Ginting SH yang berkantor di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe menyurati Camat Sibolangit bernomor No. 04/LG/TK/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013. (SM)

Penerbitan SKMST dan SKGR Pelintung Diduga Direkayasa DUMAI - H.Umar Usman warga Simpang Tetap Darul Ihsan Dumai selaku pelapor ke Mapolresta Dumai terkait penyerobotan lahan miliknya seluas 38 Ha oleh Hamzah CS, yang telah dijual kepada Ombun S mempertanyakan penerbitan SKMST (Surat Keterangan Mengolah Sebidang Tanah) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Lurah Pelintung Kecamatan Medang Kampai, atas lahan seluas 300 Ha yang diterbitkan SKMST dan SKGR ditanda tangani Lurah Pelintung Erfan Arief SH dan Drs. Almudasir. "Pasalnya penerbitan SKMST dan SKGR tersebut terjadi kejanggalan yang signifikan, diduga SKMST dan SKGR tersebut direkayasa," ujar H.Umar Usman melalui hubungan seluler, Kamis

pekan lalu Menurut H.Umar Usman selaku pelapor di Mapolres Dumai mengutip pengakuan Ketua RT-08 Kelurahan Pelintung Tumiran, selaku saksi terkait laporan H. Umar Usman yang dimintai keterangannya di Mapolresta Dumai menerangkan, dalam penerbitan SKMST dan SKGR yang diterbitkan Lurah Pelintung dan Camat Medang Kampai tahun 2013, ada kejanggalan, sebagai pemilik lahan seluas 300 Ha. Dalam surat Keterangan Lurah Pelintung No.100/Pem-Plt/ 2012/202 tanggal 23 Mei 2013 Disebutkan, lokasi tanah di eks HPH PT.Sri Buana Dumai yang dimanfaatkan oleh anggota Koperasi Karyawan PT. Sri Buana Dumai pada tahun 2000 memang benar lokasi tersebut berada di

kelurahan Pelintung sekarang berada di RT 08 Pelintung. Lahan tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain. Mantan karyawan PT. Sri Buana Dumai yang mengaku memiliki lahan dalam SKMST disebutkan digarap pada tahun 2000 lalu. Sementara nama-nama dalam SKMST, pada saat penerbitan SKMST tahun 2013 ini, didapati ada yang berusia 22 tahun, berarti usia penggarap pada tahun 2000 lalu itu, masih berusia 9 tahun. Seorang bocah berusia 9 tahun disebut sebagai penggarap, anehkan. SKMST dan SKGR tersebut sempat tertahan di rumah Ketua RT -08 Tumiran karena Tumiran menolak menanda tangani SKMST dan SKGR yang diajukan itu. Namun oleh Hamzah dan Sutomo Marsudi ketua RT-08

Tumiran disuruh menghadap Camat. "Setelah menghadap Camat semua SKMST dan SKGR tersebut ditanda tangani ketua RT08 Tumiran," ujarnya. Kejanggalan-kejanggalan dalam penerbitan SKMST dan SKGR telah mencuat kepermukaan. Contoh seperti penerbitan Surat Keterangan Lurah Pelintung No.100/ Pem-Plt/2012/202 tanggal 23 Mei 2012 dengan permohonan yang diajukan Tim 10 ditanda tangani Sutomo Marsudi tanggal 23 Oktober 2012, lebih “tua� surat permohonan dibandingkan dengan surat Keterangan No.100. Selain itu, sambung H. Umar Usman, kasus sengketa yang masih dalam proses di Polresta Dumai berani-beraninya Lurah dan Camat menerbitkan SKMST dan SKGR.

Lanjut H. Umar Usman, Lahan seluas 300 Ha terdiri dari 150 surat yang telah berpindah tangan dari Kelompok Hamzah CS kepada pihak Ombun S. Mantan karyawan PT. Sri Buana selaku pemilik pertama atas lahan tersebut, diinformasikan hanya menerima per satu surat Rp3.000.000. Padahal lahan tersebut per pancang (2 Ha) diganti rugi oleh pihak Ombun S netto Rp12.500.000, setelah dipotong biaya surat. Besaran harga lahan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani Tim 10 yakni 1. Hamzah 2.Sarkus 3. Nana Mulyana 4.Sutomo Marsudi 5.M Yusuf 6. Misran 7.Ir, Aris Sasoko 8. Indra Syahril 9.Hendri, dan 10. Syahron Nasution dibuat tanggal 8 Agustus 2012. Dalam pernyataan tersebut

Tim 10 menetapkan harga lahan dan melakukan pengawasan lahan selama pengerjaan penggalian parit. Masih kata H. Umar Usman, kasus dugaan rekayasa pengalihan lahan seluas 300 Ha oleh Tim 10 tersebut, penyelidikannya sedang didalami Polresta Dumai. Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, sebagai Bank rujukan atas pembayaran ganti rugi lahan seluas 300 Ha oleh pihak Ombun S kepada Tim 10 melalui Bank Mandiri. Sebagai tanda jadi pihak Ombun S membayar kepada Tim 10 sebesar Rp200.000.000, melalui rekening atas nama Sarkus dengan Nomor Rekening 108 00 0223363-4, sisanya dilunasi setelah surat-surat selesai ditanda tangani, sebut sumber (PUR)


11

KPK POS E D I S I 275 4 - 10 NOPEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

KAPOLRES: Tembak Ditempat Pemilik Senpi ACEH TIMUR - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Aceh TImur AKBP Muhajir SIK MH meyakini senjata api (senpi) masih beredar di tangantangan sipil. Hal itu tergambar dari adanya aksi kriminalitas yang menggunakan senjata api berbagai jenis di wilayah hukumnya.

Oleh karenanya, masyarakat diultimatum agar segera menyerahkan senjata api kepihak keamanan. ”Timsus kita siap tembak ditempat pemilik senjata api ilegal. Sehingga masyarakat yang menyerahkan senjata api tak akan dituntut dan akan diberikan hadiah,” kata AKBP Muhajir, Senin (28/10). Kata dia, aksi kriminalitas di darat dan di laut selama ini marak terjadi. Pelakunya diperkirakan para pemainpemain lama. Senjata api

Terlibat Penipuan,Anggota DPRK Lhokseumawe Ditahan

(senpi) yang selama digunakan pelaku kriminalitas diminta segera diserahkan, karena selain melanggar dengan aturan negara juga menjadi sudut keresahan di masyarakat. Kapolres mengaku, jika masyarakat tidak juga menyerahkan senjata api ke pihak berwajib, maka jangan salahkan polisi ketika melakukan pengrebekan dan pengepungan titik-titik yang di curgai dalam membasmi peredaran senpi di masyarakat. (BSO)

Pemilik Membandel, Ruko di Jalan Tuasan Dibongkar Kembali MEDAN - Meski sudah dibongkar akibat penyimpangan yang dilakukan, namun pemilik 19 unit bangunan rumah toko di Jalan Tuasan/ Jalan Tombak, Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung tetap saja membandel. Akibatnya Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan datang kembali melakukan pembongkaran yang kedua kalinya, Rabu. Dinding samping dan tiang bangunan pun dihancurkan. Pembongkaran kali ini dipimpin Kasi Pengawasan Dinas TRTB Kota Medan Darwin SSos.

Menurut Darwin, pemilik bangunan membandel dengan tidak melakukan revisi SIMB menyusul penyimpangan yang telah dilakukan. Dalam SIMB No.648/557.K tanggal 25 Maret 2013, jumlah bangunan yang dibangun seharusnya 8 unit. Namun yang ditemukan di lapangan, jumlah bangunan yang dibangun justru bertambah menjadi 19 unit. Artinya, 11 unit bangunan dibangun tanpa SIMB. Selain penyimpangan jumlah unit bangunan yang dibangun, Darwin mengatakan bangunan yang akan dijadikan rumah toko berlantai tiga itu juga melang-

gar roilen. Untuk Jalan Tuasan, roilen yang dilanggar lebih kurang 4,7 meter. Di samping itu juga terbukti melanggar roilen Jalan Tombak lebih kurang 6,25 meter serta roilen gang kebakaran. “Atas semua pelanggaran yang telah dilakukan ini, kita telah melakukan pembongkaran beberapa waktu lalu. Selain meminta pemilik bangunan untuk merevisi SIMB, kita juga minta agar pembangunan terhadap bangunan yang tidak memiliki SIMB dan melanggar roilen dihentikan sebelum revisi SIMB keluar. Namun pemilik bangunan tidak mengindah-

kannya, pembangunan tetap diteruskan meski revisi SIMB belum keluar. Karena itulah kita datang kembali melakukan pembongkaran kedua kalinya,” jelas Darwin. Sebelum melakukan pembongkaran, Darwin mengaku pihaknya telah mengirim surat peringatan kepada pemilik bangunan. Namun surat peringatan tidak tidak ditanggapi sehingga dilakukan pembongkaran. Untuk melakukan pembongkaran, petugas Dinas TRTB dibantu instansi terkait serta aparat dari Polsek dan Koramil menggunakan martil besar serta kayu broti. Saat meru-

buhkan dinding dan tiang bagian samping, tim mendorongnya beramai-ramai. Berhubung bagian atasnya belum dicor, dinding dan tiang bangunan dengan mudah dirobohkan. Proses pembongkaran berjalan dengan lancar. Sebab pemilik bangunan maupun pengawas bangunan tidak berada di lokasi saat Darwin beserta puluhan anggotanya tiba. Saat sejumlah pekerja bangunan ditanyai tentang keberadaan pemilik dan pengawas bangunan, tak satupun diantara mereka yang mengaku mengetahuinya. (VIN)

Reka Ulang Penganiayaan Buang SERGAI - Sat Reskrim Polres Sergai, Rabu lalu, menggelar, rekonstruksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang atas nama korban Buang di Dusin II Ds Pulau Tagor Kec.Serba Jadi sekira pukul 23.30 wib. Rekonstruksi (reka ulang) ini dilakukan di halaman belakang Polres Serdang bedagai yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Sergai dan disaksikan Jaksa Penuntut Umum dan para saksi yang ada pada saat kejadian. Dalam beberapa adegan pelaku Azwar Suhadi memperagakan saat-saat menganiaya korban. Pada saat kejadian (14/8) sekira pukul 23.30 wib di Dsn II Ds Pulau

Tagor Kec.Serbajadi Kab. Sergai tepatnya saat adanya hiburan Keyboard pesta sunat rasul. Pelaku memukuli korban yang mengakibatkan tewasnya Buang penduduk Dsn III Ds Tanjung Mulia Lestari Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang. Saat itu korban diteriaki maling oleh tersangka Azwar Suhadi alias Juar, Sanggam Siregar dan Beberapa orang (masih DPO) dan setelah korban diteriaki kemudian korban ditangkap oleh tersangka dan dibawa kebelakang pentas Keyboard. Selanjutnya korban dianiaya secara bersama-sama hingga kritis dan meninggal dunia di RS Bhayangkara.(ARM)

REKA ULANG Kasus penganiayaan dan pembunuhan atas Buang yang direka ulang. (KPK POS/ARM)

rimaan anggota baru Mapala di Lapangan Merdeka. Karena takut kesiangan, saya memutuskan tidur di Mushalla. Pas saya tidur tiga pria itu datang dan membawa semua isi tas saya," ujar Alfan saat buat laporan di Polsek Medan Barat. Atas kejadian itu, korban kehilangan Laptop, handphone dan kamera. "Sewaktu mereka membawa barang-barang saya, mereka meminta saya menunggu di sini. Alasan mau melaporkan saya ke Kepling karena membawa pisau cutter," ujarnya lagi, seperti dikutip MedanBagus.Com. Tapi setelah setengah jam menunggu, tiga pria tersebut tidak balik, justru dia kembali didatangi tiga pria ber-

beda. Mereka awalnya meminjam mancis dan pura-pura nanya alamat korban. "Pas saya juga ceritakan peristiwa yang baru saya alami, salah seorang diantaranya mengaku kenal dengan tiga pria yang mengambil laptop saya. mereka kemudian meminjam handpone untuk menelepon mereka. Tapi hp itu kemudian dibawa kabur juga," tuturnya. Dua kali ditipu, korban langsung terlemas. Dia kembali ke mushalla. Tak lama kemudian, dirinya kembali didatangi seorang pria yang mengaku bernama M Ajai. Saat menceritakan kejadian yang menimpa dirinya, lelaki Ajai itu menawarkan diri menemani korban buat

laporan ke kantor polisi. Tapi syaratnya, korban harus menyediakan uang Rp1 juta. "Saya bilang mana ada uang segitu. Handpone, laptop dan kamera saya sudah dicuri," ujarnya. Rupanya Ajai tak patah arang. Pagi harinya, Ajai pun kembali mendatangi korban dan menawari hal yang sama. Namun kemudian dia menghilang karena korban sudah berkumpul dengan anggota Mapala lainnya. "Salah seorang teman saya mengetahui seluk beluk Ajai dan yakin kalau dia bagian dari komplotan orang yang mencuri barang-barang saya," imbuhnya. Korban dan rekan-rekannya lantas mencari Ajai. Saat

bertemu, korban juga melihat salah satu pelaku yang mengambil handponenya di depan Kantor Pos Medan. "Saat ditangkap pelaku tidak mengakuinya. Kami bawa saja ke Polsek Medan Barat untuk dimintai keterangan," kata Alfan geram. Kapolsek Medan Barat, AKP Rony Sidabutar saat dikonfirmasi menyatakan telah menerima laporan tersebut dengan STTLP nomor/ 676/X/2013/SPKT/Resta Medan/ Sek Medan Barat. "Saat ini kita masih melakukan penyidikan terhadap dua orang yang ditangkap. Dugaan sementara, keduanya bagian dari sindikat preman yang mangkal di Lapangan Merdeka," ujar Kapolsek. (FR)

Jual Ganja, Dua Warga Pantai Cermin Masuk Sel SERGAI - Dua warga Pantai Cermin, Nurman Nasution alias Ucok dan Rizal dibekuk petugas karena kedapatan sebagai penjual Narkotika jenis Daun Ganja. Penangkapan ini atas informasi dari masyarakat yang layak dipercaya. Setelah menerima informasi, Kasat Narkoba memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut. Setelah anggota Sat Narkoba melakukan pengintaian terhadap tersangka dan didapat kepastian tentang kebenaran info yang didapat, dilakukanlah penyergapan terhadap tersangka, Kamis (29/10) sekira pukul 18.30 wib. Pada saat ditangkap tersangka sedang duduk-duduk di halaman rumahnya yang terletak di Dsn IV

kearifan. Selain itu terdakwa juga menikmati hasil dari perbuatannya. “Dalam putusan itu MA juga menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Karena itu, hakim menghukum terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara dan membayar biaya perkara Rp2.500,” kata Humas PN Lhokseumawe. M Jamil SH kepada Wartawan, Rabu. Ditambahkan, panitera telah memberitahukan putusan itu kepada JPU dan sedang mengusahakan pemberitahuan tersebut pada yang bersangkutan. Terkuaknya kasus ini ketika warga Blang Panyang secara resmi melaporkan perkara dugaan penipuan dan penggelapan pembebasan lahan Blang Panyang pada 22 Mei 2010. Perkara tersebut mencuat saat Pemko Lhokseumawe hendak membangun rumah sakit bantuan Korea membebaskan lahan Blang Panyang seluas dua hectare dengan harga tanah Rp20 ribu meter. Tapi, warga mengaku hanya menerima Rp10 ribu per meter (YANTO)

Satu Tahanan Kabur Menyerahkan Diri LANGSA - Satu tersangka dari enam tahanan Polres Langsa yang kabur dari sel tahanan Mapolres, yakni Juanda, kasus judi menyerahkan diri ke pihak berwajib Polres Langsa yang diantarkan keluarganya ke Polsek Kota Polres setempat, Minggu. Kapolres Langsa, AKBP Hariadi SH SIK, melalui Wakapolres Kompol Hadi saeful Rahman SIK ketika dikonfirmasi, membenarkan seorang tahanan Polres setempat telah menyerahkan diri. “Benar salah seorang tersangka bernama Juanda, menyerahkan diri diantarkan keluarganya ke Polsek Kota,setelah sebelumnya

pihak Polsek Kota melakukan pendekatan kepada keluarga Juanda,” katanya. Saat ini tersangka Juanda, telah kembali dibawa ke sel tahanan Mapolres Langsa. Sedangkan lima tahanan lainnya, hingga kini masih dalam pengejaran (buron) aparat berwajib Polres Langsa yakni Junaidi alias Kobra tersangka kasus Pasal 368 tentang pencurian, M.Bahyu tersangka terlibat kasus tanam ganja, Kamalda dan Sejahtera,keduanya kasus kepemilikan ganja seberat sepuluh kilogram. Wakapolres mengimbau kepada kelima tahanan lainnya, untuk segera menyerahkan diri.(BSO)

Traffic Light di Kota Panyabungan Sering Mati

Anggota Mapala STIKP Kecurian di Lapangan Merdeka MEDAN - Malang benar nasib Alfan Raykhan Pane (34), anggota senior Mapala Angkatan Komunikasi Olah Nalar Alam Kehidupan (Akonak) STIKP ini. Soalnya Laptop, handpone dan kamera miliknya dicuri kawanan preman saat beristirahat di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu subuh. Ceritanya bermula ketika Alfan yang baru tiba dari Kabupaten Aceh Besar dan beristirahat di mushalla di kawasan Lapangan Merdeka Rabu dinihari. Tiba-tiba tiga orang pria mendatangi dirinya dan berpura-pura menanyakan identitas korban. Tak lama, tiga pria tersebut juga membongkar tas korban. "Saya ada kegiatan pene-

LHOKSEUMAWE – Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe untuk menahan Syaridin Yahya, anggota DPRK Lhokseumawe. Syaridin terlibat dalam kasus penggelapan dan penipuan pada pembebasan lahan Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Dalam kasus itu, MA menghukum Syaridin dengan hukuman dua tahun penjara. Perintah penahanan Syaridin tertuang dalam materi salinan putusan MA yang diterima Panitera Pidana Pengadilan Negeri(PN) Lhokseumawe, Selasa lalu. Vonis itu diputuskan dalam rapat permusyawaratan yang dipimpin Dr Artidjo Alkostar SH, didampingi dua hakim anggota Dr Sofyan Sitompul MH dan Dr H Dudu D dan Panitera Rahayuningsih MH pada 19 Juni 2013. Dalam putusan itu disebutkan, hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu, seharusnya sebagai anggota dewan, terdakwa menjadi panutan bagi masyarakat yang mendambakan

TERSANGKA - Kedua tersangka yang ditangkap saat menjual daun ganja. (KPK POS/ARM)

Batang Ali Ds Kota Pari Kec. P.Cermin Kab.Sergai bersama lakilaki bernama Rizal alias Izal. Setelah diinterogasi ternyata Rizal telah membeli satu am Ganja dari Nurman Nasution alias Ucok. Kemudian Anggota Sat Narkoba menanyai tersangka Nurman Nasution alias Ucok di mana ia menyimpan daun ganjanya. Tersangka menunjukan bahwa ia menyimpan dibawah pohon bambu yang letaknya satu meter dari tempatnya duduk. Dan benar ditemukan tujuh helai plastik coklat yang di dalamnya berisikan ganja. Saat ini kedua tersangka diamankan Sat Narkoba Polres Sergai guna proses pengembangan.Turut diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp79 Ribu dan 7 helai kertas berisi daun dan biji ganja.(ARM)

PANYABUNGAN - Lampu pengatur lalulintas (Traffic Light) di Kota Panyabungan sering padam. Akibatnya, arus lalu lintas di ibu kota Kabupaten Mandailing Natal (Madina) itu menjadi semrawut. Lampu-lampu yang padam itu jumlahnya tidak banyak. Hanya ada di tiga tyempat. Yakni di Depan Bank Sumut, depan Pasar Baru dan persimpangan Titi Kuning. Dan pada Jum'at lalu, dua lampu tidak hidup. Hal ini mendapat keritikan dari masyarakat. Dengan kejadian sering padamnya lampu pengatur lalin itu bisa mengancam pengguna jalan. "Kita heran lampu merah sering padam di Kota Panyabungan, padahal kita tahu fungsinya untuk mengatur tertib berlalu lintas," ujar Mugiroh warga Panyabungan.

Dia mengatakan, jika lampu merah sering padam bisa menambah kesemrautan kota Panyabungan terutama bagi pengguna kenderaan, karena secara otomatis kenderaan yang lewat tidak beraturan lagi, "Dengan begitu laka lantas akan lebih mudah terjadi, apalagi sama-sama kita ketahui kesadaran masyarakat masih sangat kurang,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan Monang. Pengendera sepeda motor ini menyayangkan atas sering tidak berpungsinya lampu merah di sepanjang jalan protokol Kota Panyabungan itu. "Jumlahnya hanya tiga lokasi, kenapalah lampu merahnya sering padam, jangan pula nanti setelah terjadi kecelakaan baru kita sibuk saling menyalahkan," harapnya.(TH)

Tower di Jalan Pelita I Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar satu unit tower di Jalan Pelita I Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Senin. Selain tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), pembongkaran dilakukan untuk menindaklanjuti surat keberatan warga setempat. Warga sekitar mengaku merasa resah, sebab kehadiran tower yang ditempatkan di lantai tiga rumah milik salah seorang warga. Di samping mereka khawatir tower sewaktuwaktu bisa tumbang, kehadiran rangkaian tiang besi

itu dinilai menimbulkan radiasi bagi warga sekitar. Karenanya, warga minta tower segera dibongkar. “Kita sudah memberi surat peringatan agar tower ini segera dibongkar, sebab pembangunan tower tanpa SIMB. Namun surat peringatan kita tidak ditanggapi. Ditambah lagi warga sekitar keberatan dengan kehadiran tower ini. Mereka telah mengirimkan surat keberatan, termasuk kepada Komisi D DPRD Medan sehingga dewan merekomendasikan untuk dilakukan pembongkaran,” kata Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi.(VIN)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 275 4 - 10 NOPEMBER 2013

LIPSUS

BBPOM Sita Kosmetik Ilegal BALAI Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan mengamankan produk kosmetik ilegal atau Tanpa Izin Edar (TIE) yang diperkirakan bernilai Rp9,35 miliar dalam satu gudang di Jalan Industri, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Selasa (8/10). Penyitaan ini merupakan yang terbesar sejak di 2013. Kepala Bidang Pemeriksaan dan

Penyelidikan BBPOM di Medan, Setia Murni, mengatakan produk senilai Rp9,35 miliar tersebut terdiri dari 19 item sebanyak 2.000 karton dan 320 lembar per kotak. Produk yang di sita antara lain sampo, sabun, sabun wajah, cat rambut, krim pelangsing, masker wajah, krim anti-kerut, penghilang noda, krim lulur, anti penuaan, dan krim pelindung wajah. Produkproduk tersebut bermerek

Faddy Black Hair Shampo, Bremod, Mingkou dan beberapa merek bertuliskan China dan Korea. “Produknya merupakan produk impor dari China yang dominan, Thailand, Korea, Malaysia dan Australia,” terang Setia. Pihak BBPOM akan menguji produk yang disinyalir masuk melalui jalur darat itu di laboratorium untuk mengetahui apakah

mengandung bahan berbahaya atau tidak. Menurut Setia Murni, secara aturan, produk yang belum terdaftar dinyatakan ilegal karena belum dikaji keamanannya. Hingga selesai penyitaan, sambungnya, belum diketahui siapa pemilik produk-produk ilegal tersebut. Kepala Seksi Penyidikan BBPOM di Medan Ramses menuturkan, BBPOM akan melakukan proses penyelidikan

dan penyidikan untuk mengetahui siapa pemiliknya. Karena pemasaran produk ilegal ini melanggar UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 197, dimana setiap orang yang memproduksi ketersediaan farmasi tanpa izin edar, maka dikenakan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. “Bisa juga kemungkinan ditambah pasal berlapis

tentang tidak memenuhi persyaratan mutu. Untuk itu, diharapkan agar importir memasukkan barang atau produk yang memang legal,” ucapnya. Sebelumnya, BBPOM sudah memusnahkan produk senilai 450 juta. Produk obat dan makanan ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil pengawasan selama tahun 2012 dan periode Januari sampai September 2013. (SF)

BPOM Umumkan 17 Kosmetik Berbahaya

BPOM Akan Panggil Pemilik Kosmetik Ilegal PETUGAS Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan masih mengembangkan kasus kosmetik ilegal senilai Rp9,35 miliar. Saat ini baru dua saksi yang diperiksa. Dalam waktu dekat, pemiliknya akan dipanggil terkait dengan kosmetik tanpa izin edar tersebut. “Setelah keluar surat penetapan penyitaan dari pengadilan, kami akan memanggil pemiliknya,” kata Kepala Seksi Penyidikan, Ramses. Menurutnya, mereka akan bersikap kooperatif dulu. Setelah dipanggil, pemiliknya tak juga datang, maka BPOM akan meminta bantuan polisi untuk menghadirkan pemilik. “Tetapi menurut kebiasaan selama ini, pemiliknya kooperatif. Kalau dipanggil, mereka datang. Jika mereka kooperatif, tidak dilakukan penahanan,” ucap Ramses seraya menambahkan sejauh ini produk tersebut belum ada yang mengaku memilikinya. Menanggapi masalah kosmetik ilegal ini, dr Delyuzar SpPA menjelaskan, kosmetik ilegal itu tidak jelas kandungan dan efek sampingnya. Jika mengandung merkuri, memang cepat memutihkan wajah tapi berbahaya bagi kesehatan. “Merkuri itu memiliki sifat beracun dan dapat merusak ginjal, syaraf, dan pembuluh darah. Bila metabolismenya melewati hati maka akan lebih bahaya,” sebutnya. Menurutnya, reaksi obat dan makanan di antaranya adalah dari kulit sehingga kosmetik merkuri yang dioleskan di kulit wajah dapat menyebabkan kanker kulit, atau kanker lainnya dan akhirnya menyebabkan kematian. Belum Tentu Sementara anggota Komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar mengaku, langkah yang diambil BPOM tersebut sudah bagus. Hanya saja, dalam realisasinya masih tetap banyak produk yang dijual secara online maupun pasar yang tidak memiliki izin edar. Hal ini jelas melanggar UU 36/2009 tentang kesehatan. “Kosmetik yang disita BPOM beberapa hari lalu itu belum tentu tidak bagus. Bisa saja, masalahnya karena tidak memiliki izin edar,” ucapnya. Menurutnya, jika persoalannya tidak memiliki izin edar, maka pengusaha sudah sepatutnya mengurus izin. “Kami minta, BPOM membantu pengusahanya agar mengurus izinnya. Sebelum keluar izin, jangan dilepas produknya. Itu pun kalau memang produk itu bagus tapi tidak memiliki izin edar,” jelasnya. Sesuai konfirmasi dengan BPOM, sebut Brilian, sebenarnya pengurusan izin produk saat ini sudah tidak sulit. Beberapa persyaratan di antaranya, adanya izin distributor dan pabrikan kepada pengusaha sebagai distributor di Indonesia. Kemudian harus ada sertifikat kesehatan dari negara asal bahwa produk itu layak pakai dan layak edar serta adanya spesifikasi bahan yang digunakan. “Setelah itu cukup daftarkan secara online,” ucapnya. (SF)

HASRAT tampil cantik mungkin jadi keinginan semua wanita. Namun, waspdalah dalam mewujudkannya dan tak terjerumus pada pemilihan kosmetik yang justru membahayakan kesehatan. Ancaman kosmetik ilegal mengintai di sekitar kita. Bahaya kesehatan pun patut diwaspadai mengingat kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat merusak kesehatan. Untuk itu, Anda pun patut jeli ketika membeli kosmetik di pasaran. Ada baiknya perhatikan beberapa bahan kimia yang patut Anda hindari, seperti diulas Greenlivingonline. Memang kosmetik ilegal kini semakin marak beredar di pasaran. Jika tidak hatihati, pemakainya bisa menjadi korban zat beracun yang ada pada kosmetik ilegal itu. Jika keinginan menjadi mulus dan cantik, setelah menggunakan kosmetik ilegal, maka yang

terjadi sebaliknya. Wajah yang sebelumnya masih mulus, akan berubah menjadi gosong dan bercakbecak. Ini yang harus diwaspadai, agar jangan sampai menjadi korban oleh orangorang yang hanya mencari keuntungan. Hasil investigasi awak media ini, kosmetik palsu itu, selain produk dalam negeri juga banyak berasal dari luar negeri. Hal ini juga dibenarkan oleh LKI (Lembaga Konsumen Indonesia) Sumut. Peredaran kosmetik impor ilegal di Sumut khususnya Medan semakin marak. Masyarakat konsumen diminta hati-hati dan jangan tergiur dengan harga murah karena dikuatirkan mengan-

cam kesehatan karena tidak sesuai dengan suasana dan iklim di daerah ini. “Kita minta kepada konsumen selalu waspada dan selalu menggunakan produk dalam negeri yang sudah terjamin dan berlabel SNI serta terdaftar di Dinas Kesehatan dan Balai POM,” begitu penegasan yang disampaikan Ketua YLKI Sumut H. Abubakar Sidik SH. Dikatakannya, kekhawatiran itu sah-sah saja karena bisa saja sebelum dilakukan penyitaan produk kosmetik impor ilegal sudah sejak lama beredar di pasaran dengan konsumen kalangan menengah ke atas. Apalagi, sudah ada kasus yang menimpa warga ketika mencoba dan menggunakan kos-

metik impor itu mengalami kulit muka yang sembab dan bengkak. Barang impor ilegal yang tidak berlabel SNI itu tidak saja untuk kosmetik tetapi ban, peralatan rumah tangga dan elektronik juga banyak yang beredar. Hal ini harus cepat diantisipasi agar tidak mengancam pasaran produk lokal yang semestinya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya, apapun ceritanya kita harus mencintai produksi dalam negeri karena selain aman juga kualitasnya sudah terjamin. Seperti pemberitaan sebelumnya, BBPOM Medan berhasil menyita produk kosmetik ilegal senilai Rp9,35 miliar dengan jumlah total

229.432 kemasan. Produk itu berasal dari Negara Malaysia, Thailand, China dan Perancis. Sebagian produk yang beragam merek itu antara lain: Feddy Profesional Color Cream 100 ml, Faddy Profesional For Hair Protect 120 ml, Bremond Natural Frit Exract Orange 100 gr, Bremod Natural Fruit Hair Mask 1000 gr, Bremond Natural Hair Musk 100 gr. SPA Telubai 320 Ml, Zangju Zubenjeng Yao 400 ml, K. Brother Super Whitening Soap (Thailand) 60 gr, SPA Mingkou 320 Ml, Aksara China S.50 0 ml, Faddi Colour Shampo 25 ml, K2 Hair Care Doctor 1100 ml, Dr Eric Skin & Body Care 500 gr dan sejumlah produk lainnya. (SF)

Sudah Setahun Beredar di Medan PENYIDIK Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan kembali melakukan penghitungan ulang serta memeriksa seorang saksi dalam kasus penyitaan produk kosmetik dari gudang di Tanjungmorawa. Hasil baru diketahui bahwa total nilai keseluruhan produk kosmetik ilegal itu mencapai Rp9,35 miliar. “Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi dan setelah kita hitung kembali, ternyata nilai total seluruh produk yang disita mencapai Rp9,35 miliar. Nilainya ternyata lebih dari prakiraan kita, karena kosmetik itu untuk konsumen kelas menengah atas,” kata Kepala BPOM Medan, I Gde Nyoman Suwandi didampingi Kasi Penyidikan, Ramses di Kantor BPOM. Tindakan lanjutan yang dilakukan pihak BBPOM,

tambah Nyoman juga akan terus dilakukan hingga ke proses hukum termasuk mengidentifikasi pemilik barang. “Kita sudah mengantongi identitas pemiliknya. Kita minta pemiliknya kooperatif dalam kasus ini. Karena tidak mungkin pihak ketiga menjadi korban,” tegas Nyoman Suwandi. Ramses menimpali, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi diketahui pelaku sudah beroperasi selama satu tahun. Artinya, produk ilegal tersebut sudah ada beredar di masyarakat. “Makanya kita harapkan lebih jeli dalam membeli kosmetik, karena, jangan sampai membeli produk luar dengan harga mahal, tapi ilegal dan tidak diketahui pasti jaminan efek sampingnya,” katanya. Menanggapi hal ini, ketua Yayasan Lembaga Konsu-

men Indonesia (YLKI) Sumut Abubakar Siddik menyatakan, penemuan ini memperlihatkan bahwa BBPOM yang melaksanakan pengawasan dengan gencar masih juga kecolongan. Pemasaran produk yang dilakukan selama 1 tahun, sambungnya, tentu sangat merugikan masyarakat. “Untuk kasus ini, seharusnya saat melaporkan ke pengadilan, penyidik BBPOM harus mengenakan pasal yang memberatkan. Kita harus minta pasal berlapis, karena ini sama saja melecehkan BBPOM,” ujarnya. Pelabuhan Kecil di Sumut Jalur Selundupan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) Medan, Sumatera Utara memusnahkan 41.617 kemasan obat, makanan dan kosmetik selundupan Malaysia dan India sebanyak 266 item, hasil sitaan Janu-

ari hingga September. Umumnya seluruh produk yang diselundupakan itu mengandung bahan kimia berbahaya. Pemusnahan barang ilegal itu dilakukan, di kantornya Jalan William Iskandar Medan. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, I Gde Nyoman Suardi. mengatakan, pelabuhan kecil di kawasan Tanjungbalai, Asahan, merupakan pintu masuknya barang selundupan ke Sumut. Untuk mempersempit ruang gerak penyelundup terus dikoordinasikan BBPOM dengan Polri maupun TNI AL. Selain produk asal Malaysia dan India, produk dari Thailand turut membanjiri pasar Medan dan seluruh produk itu sangat rawan dikonsumsi karena bisa menimbulkan penyakit kronis. Sementara Yayasan Lem-

baga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara mengatakan, makanan dan obat ilegal masih banyak beredar dan menjadi tugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk menertibkannya. "Petugas BBPOM harus proaktif melakukan razia makanan dan obat-obatan yang dianggap bermasalah tersebut," kata Ketua YLKI Sumut, Abubakar Siddik di Medan. Sebab, katanya, produk makanan dan obat ilegal yang berhasil diamankan petugas BBPOM hanya baru sebagian kecil, dan diperkirakan masih banyak lagi yang menumpuk disimpan di gudang maupun di rumah sewa. Dia menyebutkan, selama ini yang berhasil diamankan aparat kepolisian dan petugas BBPOM Medan, hanya sebagai pelaku pengecer dan agen kecil.(SF)

BADAN Pengawas Obat dan Makanan menemukan 17 item kosmetika yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang, dan merilis temuan tersebut dalam peringatan publik di Jakarta. "Sebagai tindak lanjut terhadap seluruh temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya/dilarang tersebut, dilakukan penarikan produk dari peredaran dan dimusnahkan," kata Kepala BPOM Lucky S Slamet. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak menggunakan kosmetikkosmetik tersebut karena dapat membahayakan kesehatan. Lucky menyebut beberapa bahaya kesehatan yang ditimbulkan jika menggunakan produkproduk tersebut adalah terjadinya iritasi pada kulit, mengikis kulit maupun kerusakan pada ginjal. Sedangkan kandungan bahan berbahaya yang terdapat pada kosmetikkosmetik itu masih didominasi oleh merkuri/ raksa, hidrokinon dan asam retinoat yang antara lain diyakini memiliki efek memutihkan. BPOM juga menemukan kebanyakan produk kosmetika berbahaya itu dijual melalui media "online' atau dalam jaringan (internet), klinik kecantikan dan salon dan harganya juga tidak murah. "Kami berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk penertiban penjualan kosmetik 'online', dan mereka telah setuju untuk melakukan 'screening'," ungkapnya. Daftar ketujuh belas produk kosmetika berbahaya: Kosmetika merek Tabita: 1. Tabita Daily Cream, 2. Tabita Nightly Cream, 3. Tabita Skin Care Smooth Lotion Kosmetika Merek Green Alvina: 4. Herbal Clinic "Green Alvina" Walet Cream Mild Night Cream, 5. Green Alvina Night Cream Acne. Kosmetika Merek Chrysant: 6. Chrysant 24 Skin Care Pemutih Ketiak, 7. Chrysant 24 Skin Care Cream Malam Jasmine, 8. Chrysant 24 Skin Care AHA Toner No.1, 9. Chrysant 24 Skin Care AHA Toner No.2, 10. Chrysant 24 Skin Care AHA Toner No.1 Kosmetika merek Hayfa: 11. Hayfa Sunblock Acne Cream Natural PagiSore, 12. Hayfa Acne Morning Pagi-Sore Kosmetika Merek dr. Nur Hidayat,SpKK, 13. Acne Lotion dr. Nur Hidayat,SpKK, 14. Cream Malam Prima 1 dr. Nur Hidayat,SpKK, 15. Acne Cream Malam dr. Nur Hidayat,SpKK. Kosmetika Merek Cantik: 16. Cantik Whitening Vit. E Night Cream. 17. Cantik Whitening Vit. E Day Cream. (SF)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 275 4 - 10 NOPEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Rumah Adalah Kebutuhan Mendasar

Umar Hasibuan Kecewa Terhadap BWS Sumut

ARAHAN - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM didampingi sejumlah pimpinan SKPD memberikan arahan dalam kunjungan Jumat Keliling di Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir. (KPK POS/RS)

Dinas Pertanian Tebingtinggi Diberi Batas Waktu TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan memberi batas deadline (limit waktu) kepada Dinas Pertanian setempat, sebelum akhir November 2013 harus sudah menyalurkan ratusan pohon yang telah diajukan warga Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir beberapa waktu lalu supaya segera direalisasikan. “Saya beri limit waktu sebelum akhir November 2013, Dinas Pertanian harus sudah merealisasikan ratusan pohon aren, duku dan sengon yang diajukan warga Kelurahan Tambangan,” tegas Umar Zunaidi kepada Plt Dinas Pertanian Ahmad Kaloko SE pada kegiatan kunjungan kerja ‘Jumling’, Jumat, di Lingkungan 3 Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi. Terkuaknya masalah belum terealisasinya ratusan pohon yang diajukan warga oleh Dinas Pertanian setempat itu ketika disampaikan salah seorang warga dalam dialog interaktif dengan walikota pada kegiatan Jumling yang turut dihadiri Plt Kepala BPMK Baharuddin Purba SE, Kadis Sosnaker Drs H Hasanuddin Siregar, Camat Padang Hilit Ferry Fernandos Lubis S.STP, Kadis PU Ir HM Nurdin, Kapolsek Padang Hilir AKP Bayu serta Lurah Tambangan Suwarni. Terkait tentang ratusan pohon yang belum disalurkan Dinas Pertanian kepada warga Kelurahan Tambangan, Plt Dinas Pertanian Tebingtinggi Ahmad Kaloko SE mengakui bahwa selain anggarannya tidak mencukupi juga sulitnya mencari pohon aren yang diminta warga tersebut. Meski demikian, pihak Dinas Pertanian akan berupaya untuk merealiasasikan ratusan pohon yang diminta warga.

”Apalagi ini sudah perintah walikota yang member pada batas waktu sebelum akhir November 2013 sudah terealisasi dan harus kita penuhi,” terang Kaloko. Dalam dialog interakfit tersebut, salah seorang Kepling Kelurahan Tambangan juga mempertanyakan tentang kriteria akte kelahiran gratis yang diprogramkan pemerintah kota. Tapi pada kenyataannya, ketika dalam proses pengurusan akte kelahiran dikenakan biaya dan denda. Menanggapi hal itu, Walikota menyatakan bahwa pemerintah kota menggratiskan pembuatan akte kelahiran terhadap anak yang lahir berusia 60 hari. Begitu juga untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan kartu kematian warga ke kantor kelurahan tidak ada dikutip biaya alias gratis dari pemerintah kota Tebingtinggi. ”Tapi kalau bapak dan ibu ataupun saudara berbaik hati untuk memberinya kepada petugas kelurahan dan kepling, itu tidak kami (pemerintah kota) permasalahkan,” kata Umar Zunaidi. Menyinggung soal eKTP warga yang rusak, walikota menghimbau warga tersebut untuk segera melaporkannya ke kantor kelurahan dan kantor camat setempat. Walikota mengakui bahwa ada teridentifikasi 800 orang penduduk kota Tebingtinggi yang melakukan rekam data e-KTP hingga dua kali dan hal itu diketahui sehingga tidak dibuat e-KTP warga tersebut. “Mudah-mudahan diantara warga yang hadir dalam Jumling ini tidak ada melakukan kaper rekam data e-KTP hingga dua kali. Mungkin warga yang melakukan hal itu dikarenakan ketidakpahamannya,” imbuh Umar Hasibuan. (RS)

Hilda Gita Amelia Pemenang Pemuda Pelopor Tingkat Nasional STABAT - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ST bertindak selaku Pembina Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 85 Tahun 2013 Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang di pusatkan di Lapangan Alun – Alun T. Amir Hamzah Stabat Kabupaten Langkat, Senin. Upacara berjalan dengan hikmat dan selaku Perwira Upacara Ketua KNPI Kab. Langkat Khairul Amri SAg, dan Pemimpin Upacara Sekretaris Cab.PPM Langkat M. Nawawi SSTP. Gubsu dalam amanatnya membacakan pidato tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang mengatakan antara lain kita bersyukur bahwa Pemuda Indonesia terus tumbuh berkembang mengisi kehidupannya dengan kreatif dan produktif, dan membangun masa depan bangsa dengan karya kreatifitas serta semangat kemajuan dan kebersamaan. Bersamaan dengan diselenggarakannya puncak hari sumpah pemuda Nasional di

Kota Samarinda diselenggarakan Kegiatan nasional Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Kegiatan Pemuda Merajut Indonesia. Dalam kegiatan jambore Pemuda Indonesia, 1200 Pemuda yang mewakili seluruh Provinsi di Indonesia melakukan perkemahan nasional yang juga di hadiri Pemuda-Pemuda dari 3 Negara Asean (Vietnam, Filiphina, Singapura ) dan Pemuda dari India. Perwakilan Pemuda Pelopor dari Kab. Langkat Hilda Gita Amelia yang mewakili Sumatera Utara menjadi pemenang Tingkat Nasional Bidang Kelautan. Selanjutnya disampaikan dalam upacara tersebut pemenang program pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Utara kepada Aswan Swandy Hutagalung Bidang Kewirasuhaan dari kota Sibolga, Dody Herizal Bidang Kewirasuhaan dari Kota Tebing Tinggi, Sri Lestari Bidang Kewirasuhaan dari Kabupaten Tapsel, Rani Ramadhani Bidang Seni dan Budaya dari Kota Binjai. (JUL)

TEBINGTINGGI Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM merasa kecewa terhadap pejabat dan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut yang tidak menunjukkan kepedulian sama sekali terhadap kondisi warga Tebingtinggi yang tempat tinggalnya terendam banjir akibat Sungai Padang yang kembali meluap. Padahal sebenarnya menjadi tanggung jawab BWS selaku pihak pemeliharaan dan pengawasannya. Hal itu disampaikan H Umar Zunaidi Hasibuan bersama Ketua DPRD H Syahrial Malik dan beberapa pimpinan SKPD saat melakukan peninjauan langsung ke pemukiman penduduk di Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebingtinggi Kota yang kawasannya kembali terendam banjir akibat meluapnya Sungai Padang, Senin (28/10), diperkirakan ratusan rumah warga terendam banjir. Menurut Walikota, Sungai Padang adalah merupakan salah satu sungai yang termasuk dalam katagori Sungai Strategi Nasional yang pemeliharaan dan pengawasannya merupakan tanggungjawab dari BWS Propinsi Sumut. “Namun kita merasa kecewa, sudah berulang kali kita sampaikan kondisi Sungai Padang, tapi

TINJAU BANJIR - Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan MM bersama Ketua DPRD Tebingtinggi H Syahrial Malik dan beberapa pimpinan SKPD melakukan peninjauan langsung ke pemukiman penduduk di Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebingtinggi Kota yang kawasannya terendam banjir.(KPK POS/RS) hingga kini belum ada tindakan nyata dari mereka,” sesal Umar Hasibuan. “Berulang kali Sungai Padang ini meluap akibat tak mampu menampung debit air yang datang dari hulu sungai di Kabupaten Simalungun dan akibatnya beberapa daerah kelurahan tempat pemukimanan penduduk terendam, dan anehnya sama sekali kita tak melihat kepedulian dari BWS Provinsi Sumut terhadap warga,” ujarnya. Usai menerobos genangan air yang melanda pemukiman warga di Kelurahan Bandar Utama Sektor III, Walikota langsung memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk segera mendirikan dapur umum, dan sebagai tahap awal walikota membelikan 600 ratus bungkus nasi untuk dibagikan kepada warga yang rumahnya terendam banjir dan tidak bisa

melakukan aktifitas apapun di rumahnya. Beberapa kelurahan yang terendam banjir akibat banjir kiriman yang melanda Kota Tebingtinggi sejak Minggu (27/10), tercatat Kelurahan Tambangan Hulu 84 KK (420 Jiwa), Pabatu 31 KK, Tualang 467 KK (1.835 Jiwa), Bulian 71 KK (341 jiwa) dan Kelurahan Pasar Gambir 90 KK (430 jiwa). Kelurahan lainnya yakni Badak Bejuang 69 KK (177 jiwa), Bandar Sakti 156 KK (708 jiwa), Karya Jaya 16 KK (71 jiwa), Tanjung Marulak Hilir 105 KK (435 jiwa) dan ratusan KK di Kelurahan Bandar Utama, sedangkan bantuan BPBD Tebingtinggi sudah disalurkan sejumlah logistic berupa mie instan 56 kotak, beras 80 karung dan lauk pauk siap saji 4 kotak. Banjir kiriman yang melanda Kota Tebingtinggi se-

jak Minggu (27/10), selain merendam pemukiman penduduk dibeberapa kelurahan, hingga Senin (28/10) juga merendam beberapa fasilitas umum lainanya, diantaranya sekolah, rumah ibadah gereja dan rumah sakit PTPN III Sri Pamela Tebingtinggi di Jalan Sudirman dan juga merendam beberapa ruas jalan protokol diantaranya Jalan Sudirman dan kawasan Simpang Dolok Jalan Ir H Juanda. Untuk penanggulangan sementara, Pemerintah Kota Tebingtinggi mendirikan beberapa Posko untuk warga menangani dampak banjir terutama menyangkut dengan kesehatan, selain Posko Dapur Umum juga Posko Kesehatan dengan petugas kesehatan dibantu Kader Taruna Penanggulangan Bencana (TAGANA) di standby-kan di beberapa titik bencana. (RS)

Peringatan HSP ke 85 di Tebingtinggi dan Kisaran Khidmat TEBINGTINGGI - Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke 85 Tahun 2013 di kota Tebingtinggi dipimpin Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM berlangsung khidmat diwarnai dengan atraksi sendratari (seni drama dan tari) kolosal binaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) dibawakan ratusan pelajar, Senin, di lapangan Merdeka Jalan Sutomo Tebingtinggi. Tampak hadir unsur muspida, Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom SIK, Ketua DPRD H Syahrial Malik, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari Olopan Nainggolan SH, Wakil Walikota H Irham Taufik SH AP, Sekdako H Ohan Samose Harahap, Kadis Porabudpar H Azhar Efendi Lubis, Kabid Kebudayaan dan Pariwisata Kartini SPd, Ketua KNPI H Khaidir Amri SE, para tokoh masyarakat

HSP KHIDMAT - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 85 di kota Tebingtinggi dipimpin Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM berlangsung khidmat terlihat sejumlah tokoh pemuda dan mahasiswa dikota itu menyampaikan tekad persatuan pemuda. (KPK POS/RS) dan pemuka agama, tokoh pemuda dan veteran, para pimpinan SKPD jajaran pemerintah kota, Camat dan Lurah sekota Tebingtinggi, barisan PNS, OKP, mahasiswa dan pelajar. Dalam kesempatan itu, Wali Kota membacakan amanat tertulis Menpora. DI KISARAN Peringatan HPS juga dilaksanakan jajaran Peme-

rintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, di halaman kantor Bupati Asahan. Bupati Asahan, Dr H Taufan Gama Simatupang MAP pada kesempatan itu bertindak sebagai pembina upacara. Upacara peringatan 85 tahun Sumpah Pemuda, diikuti oleh jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan

Pemkab Asahan, Pelajar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), OKP, Polri/TNI. Peringatan Sumpah Pemuda di Kisaran diwarnai dengan penampilan sejumlah pemuda-pemudi yang menggunakan pakai adat, mulai dari Sabang hingga Marauke serta membacakan tekst perjanji pemuda oleh petugas dari KNPI Asahan. (RS/IN)

STABAT - Bupati Langkat diwakili Kepala Bappeda Langkat Drs.H. Astaman secara resmi menyerahkan bantuan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ) TA 2013 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Jum'at. Kepala Bappeda Langkat Drs. H. Astaman mengatakan bahwa tempat tinggal atau rumah adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia, oleh karenanya Pemerintah berkewajiban memberikan tempat huni yang layak bagi setiap warga negaranya yang lemah secara ekonomi. Program BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat sejak diluncurkan tahun 2010 hingga 2013 sangat besar manfaatnya bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah khususnya penuntasan kemiskinan bidang perumahan Lebih lanjut dikatakan bahwa bantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari pihak swasta lainnya tetap kami harapkan supaya program BSPS tetap berlangsung sehingga akan lebih banyak masyarakat mendapat bantuan bagi terbangunnya rumah layak huni Di akhir sambutannya, Bupati mengharapkan bagi masyarakat yang menerima bantuan BSPS agar benar-benar memanfaatkan dana yang ada, jika bisa menambahkannya dengan kemampuan sendiri sebagai bukti kesungguhan dari bapak dan ibu khusus kepada Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) atas dedikasi dan pengabdiannya mendampingi masyarakat, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas pengabdiannya. Deputi Perumahan Swadaya Ir.Jamil Anshari SH, MM dalam sambutannya mengatakan para penerima bantuan BSPS dari Pemerintah untuk pengambilannya melalui rekening BRI dengan membawa KTP, dan penggunaannya adalah untuk membangun atap dinding dan lantai rumah. “Tidak boleh untuk hal yang lain, dan dalam tempo tiga bulan harus sudah selesai. Pergunakanlah uang Negara ini sebaik – baiknya," ujar Deputi tesebut. Anggota DPR RI Ir.Ali wongso Halomoan Sinaga dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan rumah yang layak dengan adanya bantuan dari Pemerintah untuk membantu masyaraka, kita patut bersyukur,dan bantuan ini harus sampai tanpa ada pungutan. Kepala Dinas PU Langkat Ir. Bambang Irawadi dalam laporannya mengatakan bahwa bantuan BSPS adalah fasilitas Pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk tahun 2013, sebanyak 1442 KK yang tersebar di lima Kecamatan di Kab.Langkat, akan menerima bantuan sebesar Rp7.500.000/ KK. (JUL)

Pengurus BKMT Tebingtinggi Dilantik TEBINGTINGGI - Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Tebingtinggi priode 20132018 secara resmi dilantik Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Kamis, di gedung Balai Pertemuan Kartini Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi. Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut, Ketua DPRD H Syahrial Malik, Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP, PW BKMT Sumatera Utara Kepala Kantor Kemenag Drs H Hasful Husnain, para tokoh agama serta Pengurus Majelis Taklim se Kota Tebingtinggi. Pengurus Daerah BKMT Kota Tebingtinggi 2013-2018 yang dilantik terdiri dari Ketua Hj Mahrani SE, Wakil Ketua Hj Asnah Kasiroen, Dra Hj Naziah, Hj Etty Ricardin, Hj Nirwani Malik Nasution, Hj Syarifah Gunadi dan Hj Animar Darling. Sekertaris Dr Hj Asni Hayessy M.Kes, Wakil Hj Hafnidar Nasution, Maya Soraya S.Sos. MSP dan Salamah A Ma.Pd. Bendahara Hj Siti Arfah Wakil Hj Tety Suryati, Hj Nuraida dan Hj Yul Danil serta dilengkapi dengan bidang-bidang. Walikota Tebingtinggi H Umar

DILANTIK - Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) KotaTebingtinggi priode 2013-2018 secara resmi dilantik Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM. (KPK POS/RS) Zunaidi Hasibuan mengatakan, pelantikan BKMT Kota Tebingtinggi merupakan momentum strategis penguatan jalinan persuadaraan (Ukhuwah Islamiyah) kemitraan, kerjasama dan sinergi antara keluarga besar BKMT Tebingtinggi dan Umaro di Kota Tebingtinggi.

“BKMT bercirikan tawasuth wal i'tidal (tengah-tengah dan lurus) menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus bukan bentuk pendekatan yang ekstrem, serta bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan (khilafiyah) juga

dalam kemasyarakatan dan kebudayaan,” pesan Umar Hasibuan. Sebagai Umaro, Walikota berharap BKMT Tebingtinggi dapat lebih meningkatkan eksistensi dan perannya khususnya dalam penanaman nilai keagamaan agar tidak hanya tercermin dalam kesholehan ritual namun dalam kesholehan sosial, tidak hanya pada tataran tektual namun secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan memegang prinsip khoirun naas anfa'uhum linmas (sebaik-baiknya manusia adalah yang lebih bermanfaat kepada sesama manusia). Menurut Ketua BKMT Kota Tebingtinggi, Hj Mahrani SE, keberadaan BKMT bertujuan untuk memelihara kelestarian dan mengamalkan ajaran Islam menciptakan kemaslahatan ummat, kemajuan bangsa dan ketinggian martabat manusia. “BKMT merupakan organisasi keagamaan, yang mendudukkan ukhuwah Islam pada posisi dan peran yang terhormat, mulia serta memiliki pendirian bahwa Islam adalah Agama yang Fitri (suci) bersifat menyempurnakan namun tidak menghapus nilai luhur yang ada”, katanya. (RS)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 275 4 - 10 NOPEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Pemkab Madina Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-85 Tahun 2013 PANYABUNGAN - Peringatan hari sumpah pemuda ke-85 tahun 2013 mengangkat tema “Mewujudkan Pemuda Yang Santun, Cerdas, Insfiratif dan Berprestasi”. Upacara yang diselenggarakan, Senin, bertempat di lapangan Kantor Bupati Lama Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Tema tersebut membawa pesan bahwa kita semua dan pemuda khususnya perlu memantapkan tekad untuk terus menerus mempertahankan kemandirian dan kreativitas sembari membangun identitas kebangsaan yang lebih kokoh dan bermartabat. Semangat kita untuk menuju masa depan tersebut tampaknya mendapat sambutan sangat positif dari berbagai elemen dan unsur kepemudaan yang dalam hal ini diorganisa-

sikan dalam naungan KNPI. Acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 85 tahun 2013, sekalian penyerahan tropi pemenang lomba Karya Tulis Wartawan se-Kab Madina. Juara pertama dimemangkan dari Mingguan Warta Indonesia Baru (WIB) MHD Fauzi, Juara Dua Harian Berita Sore MHD Faizal Rozi HSB, Juara Tiga Mingguan Gebrak Edi Junaidy, Juara harapan I Harian Portibi Maradotang, Juara Harapan II Mingguan Warta Indonesia Baru (WIB) Ismail, Juara Harapan III Harian Rakyat Tapanuli Agussalim Hasibuan, Pemenang lomba karya tulis yang bertema Hari Sumpah Pemuda tahun 2013 langsung diserahkan Kapores Madina AKBP Martiuz dan Asisten I H Samad Lubis SE MM.(TH)

Upacara Sumpah Pemuda di Batubara Khitmad BATUBARA - Kapolres Batubara AKBP JP Sinaga SIK, Senin, memimpin upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang digelar di lapangan sepakbola Lima Puluh, dihadiri ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE MSi, Drs Subaidi sebagai komandan upacara, Rahman Rizky SH membacakan pembukaan UUD 1945 dan ketua KNPI Ir Syafrizal membacakan keputusan kongres pemuda 1928.

Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kapolres berpesan kepada pemuda, khususnya di Batubara agar mewujudkan pemuda yang santun, cerdas, inspiratif dan berprestasi. "Secara khusus, momentum sumpah pemuda diarahkan untuk menjadi tonggak karakter bangsa. Oleh karenanya, tahun ini tema yang diangkat yaitu pemuda yang santun, inspiratif, cerdas dan berprestasi," tuturnya.(SAREL)

Program BSPS Didukung Ali Wongso Sinaga BATUBARA – Kemenpera membantu Pemerintah Kabupaten Batubara untuk menuntaskan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program BSPS. Dalam kaitan ini, diserahkan bantuan dana BSPS untuk 212 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Batubara. Bantuan BSPS sebesar Rp7,5 juta/ keluarga untuk peningkatan kualitas rumah. Deputi Menteri Perumahan Swadaya Kemenpera, Ir Jamil Ansari MM mengungkapkan hal ini di desa Pakam, Medang Deras, Sabtu. Proses penyalurannya dinilai cukup baik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Bantuan untuk Kabupaten Batubara merupakan bagian dari program Nasional BSPS. Khusus untuk masyarakat tanpa daya beli seperti orang jompo, anak yatim piatu, dan penderita cacat permanen yang tinggal di RTLH, akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah setempat menjadi Rp15 juta. Tentu saja, penambahan jumlah dana BSPS tak

disalurkan begitu saja tanpa ketentuan. Jamil meminta masyarakat bertanggung jawab memanfaatkan dana tersebut tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dalam penyelesaian pembangunan rumah. Untuk itu, Kemenpera menyediakan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) BSPS yang bertugas mengawal dana tersebut agar tidak digunakan untuk keperluan lain. Anggota DPR RI Ir Ali Wongso Sinaga yang hadir pada acara tersebut mendukung program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan meminta kepada kemenpera agar pada tahun mendatang jumlahnya dapat ditingkatkan. “Masih ada warga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni dengan kondisi dinding yang belum memenuhi standart karena terbuat dari tepas/gedek bambu, kami juga meminta kepada Kemenpera untuk menyediakan MCK dan program penyediaan air bersih dari kementrian pekerjaan umum,”ucapnya (SAHREL)

Wakil Bupati Asahan Buka Sosialisasi JKN

Dinsos Asahan Pertajam Program PKH KISARAN - Untuk mempertajam Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Asahan, Dinas Sosial melakukan bimbingan teknis servies provider kepada 90 perserta berasal dari pihak Kecamatan, unsur Pendidikan, Kesehatan dan para pendamping. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan Misli M Noor menjelaskan bahwa kegiatan ini juga untuk menekan angka kemiskinan serta untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber-

daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. PKH adalah program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). “Kita ingin mensukseskan PKH di Asahan, maka itu kita gelar bimtek agar dapat lebih dalam memahami apa itu PKH, “ demikian kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kantor Dinas Sosial setempat, Rabu. Dari program tersebut, selain RTSM menerima uang tunai, RTSM juga akan mendapat pelayanan kesehatan dan menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat meringankan beban

pengeluaran rumah tangga sangat miskin untuk memenuhi biaya pendidikan hingga pada tingkat sekolah lanjutan pertama dan biaya kesehatan. Di Kabupaten Asahan, PKH sendiri baru bisa menyentuh 15 Kecamatan, sementara Kecamatan di Asahan ada 25 Kecamatan. Diharapkan PKH ini kedepan tetap lanjut di Asahan, agar Kecamatan yang belum dapat merasakan program ini juga ikut meraskanya. Untuk mempertajam kegiatan tersebut, Dinas Sosial mendatangkan narasumber tunggal dari coordinator wilyah Sumatera Utara Dinas Sosial, Ivo Nilasari didampingi oleh pihak Dinas Sosial Sumut yang digelar di Dinas Pendidikan. (IN)

Jelang HUT, Korpri Pemkab Sergai Gelar Porkab RAMPAH - Untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT Korpri) ke-42 pada tanggal 29 November mendatang, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menggelar Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Korpri dengan berbagai lomba yang bertujuan untuk menggelorakan kegiatan olahraga serta meningkatkan jiwa sportivitas bagi PNS. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Bupati Sergai Ir. H. Soekirman diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si yang dilaksanakan di halaman apel Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (29/10). Turut hadir pada kegiatan tersebut Asisten Admum H. Rapotan Siregar SH, MAP, Inspektur H. Gustian SE.Ak, MM, Sekretaris Korpri Sergai Patricia Banjarnahor, SSos para Kepala SKPD, Camat dan peserta dari jajaran PNS Pemkab Sergai. Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Haris Fadillah mengatakan, bahwa Porkab Korpri yang dilaksanakan setiap tahunnya selain merupakan wadah untuk memasyarakatkan olahraga khususnya di lingkungan instansi Pemkab Sergai, juga sebagai langkah melakukan pembinaan jiwa serta mempererat kebersamaan Korps PNS melalui olahraga. Sesuai tema Porkab Kor-

BIDAK PERTAMA - Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si didampingi jajaran Kepala SKPD melakukan bidak pertama pada pertandingan catur usai membuka secara resmi acara Porkab Korpri Pemkab Sergai yang dilaksanakan di aula Pangeran Bedagai Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa. (KPK POS/ARM) pri pada tahun ini adalah ‘’Dengan Semangat Porkab Korpri Kabupaten Sergai Tahun 2013, Kita Tingkatkan Prestasi dengan Jiwa Sportivitas dan Semangat Jiwa Korps’’ diharapkan kepada semua peserta bertanding secara sportif dan secara khusus kepada dewan juri agar dapat memberikan penilaian bagi peserta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta, kata Bupati Soekirman. Sebelumnya Ketua Panitia Porkab Korpri Kabupaten Sergai Drs. Joni Walker Manik MM menyampaikan rangkaian kegiatan menyambut peringatan HUT Korpri ke-

42 ini berlangsung sejak tanggal 29 hingga 31 Oktober 2013. Khusus untuk perlombaan gerak jalan santai dan beregu akan dilaksanakan pada tanggal 22 November mendatang. Berbagai lomba olahraga dan seni yang dipertandingkan pada Porkab tahun ini diantaranya cabang olahraga tenis meja tunggal/beregu, catur, troup gembira serta perlombaan gerak jalan beregu. Sementara untuk lomba seni yang dipertandingkan diantaranya pembacaan pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Panca Prasetya Korpri, jelas Joni Walker.(ARM)

KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jumat, di aula Melati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. Dalam sambutan Bupati Asahan yang dibacakan Wakil Bupati mengatakan, bahwa sehat adalah salah satu faKtor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, sehat selain merupakan hak juga merupakan kewajiban, baik sebagai indivindu maupun masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang tinggi sebagai investasi bagi pembangunan SDM. Melalui program JKN diharapkan benar-benar dapat memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat pemeliharaan kesehatan. “ Dari program ini masyarakat harus menerima manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Apalagi masyarakat tersebut telah membayar iurannya,“ kata Wakil Bupati Asahan. Dalam sosialisasi tersebut, Wakil Bupati Asahan meminta kepada seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Asahan untuk da-

pat mendukung terlaksananya program JKN. Khususnya kepada Dinas Kesehatan Asahan melalui seluruh Puskesmas dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai upaya mendukung JKN. Untuk meningkatkan pelayanan keehatan, Pemkab Asahan akan terus berusaha untuk memenuhi fasiltas sarana dan prasarana dibidang kesehatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan kualitas hidup sehat yang lebih baik. Kepala Dinas Kesehatan Asahan, dr Herwanto SpB mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menwujudkan visi dan misi Pemkab Asahan yang religius, sehat, cerda dan mandiri. Pemkab Asahan akan meningkatkan pembangunan kesehatan secara merata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri. Dan kegiatan merupakan bentuk kesiapan Pemkab Asahan dalam mendukung JKN. Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diisi oleh beberapa narasumber diantaranya, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Retno Sari Dewi, Kabid Pelayanan PT Askes Regional Aceh- Sumut, Zoni Tanjung, Kadis Kesehatan Asahan. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan, Batubara dan Tanjung Balai serta para kepala Puskesmas dari daerah masingmasing.(IN)

Sumpah Pemuda Momentum Membangun Bangsa MEDAN - Hari sumpah Pemuda merupakan momentum sejarah yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Indonesia yang dipelopori oleh anak-anag muda pada zamannya, sumpah pemuda merupakan momentum yang telah membangun komitmen kolektif bangsa untuk bersatu dan mengembangkan jiwa nasionalisme ditengahtengah hegemoni kolonialisme penjajah, dan momentum sejarah ini penting untuk kembali direnungkan dan diaktualisasikan agar semangat yang terkandung didalamnya dapat terus memberikan inpirasi dan motivasi bagai seluruh bangsa ini untuk menggapai kejayaan agar hidup sjajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Hal ini dikatakan oleh Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin s Msi saat membacakan pidato tertulis Menteri Pemuda Dan Olahraga KRMT Roy Suryo, pada saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-85, Senin (28/10) di halaman depan balai Kota Medan, dihadiri para pimpinan SKPD, Camat, sataf jajaran Pemko Medan, mewakili unsur KNPI Kota Medan dan unsur Pramuka Kota

Medan. Dikatakannya, secara khusus momentum peringatan hari sumpah pemuda tahun ini diarahkan untuk menjadi tonggak pembangunan karakter bangsa, atas dasar semanagat itulah peringatan hari sumpah pemuda tahun ini mengangkat tema,“Mewujudkan pemuda yang santun, cerdas, inspiratif, dan berprestasi,“.Tema ini mengandung pesan bahwa saat ini kita memerlukan figur-figur pemuda yang santun, cerdas, inspiratif dan berprestasi, pemuda yang santun adalah pemuda yang memiliki budi pekerti, berahklak mulia, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta peduli terhadap sesama. “Upaya untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang santun, cerdas, inspiratif, dan berprestasi haruslah dijadikan sebagai komitmen kolektif bangsa ini, manisfestasi dari semangat dan jiwa sumpah pemuda, melalui peringatan hari sumpah pemuda tahun ini, kita berharap agar bangsa ini kembali merunungkan dan menghayati jiwa dan semangat yang terkandung dalam nilai-nilai sumpah pemuda yang telah diikrarkan oleh para pemuda.” ujarnya. (VIN)

Produksi Padi Mengalami Peningkatan BATUBARA - Berdasarkan statistik produksi padi mengalami peningkatan sebesar 10,14% bila dibanding tahun lalu. Ada berbagai upaya untuk mempertahankannya seperti memberi arahan dan melarang alih fungsi lahan, memberikan mesin pompa air kepada kelompok tani, perbaikan saluran irigasi serta pembangunan air permukaan dan pompanisasi. Demikian Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM di Lima Puluh, Rabu. Untuk tahun 2013 pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani dapat terpenuhi sesuai dengan

rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dibuat kelompok tani. Harga pupuk di kios pengecer harus sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengatasi harga padi pada saat panen raya dinas pertanian membuat berbagai upaya seperti memberikan penyuluhan kepada petani agar jangan menjual padinya dalam bentuk basah, memberikan bantuan alat pengering padi, lantai jemur, gilingan padi (RMU) kepada kelompok tani, ucapnya. Pembinaan terhadap petani

sudah terpenuhi, saluran irigasi sudah memadai dan hasil produksi pertanian terus meningkat. Ada berbagai upaya dalam menanggulangi mengurangi angka kemiskinan seperti PNPM-Mandiri Pedesaan dengan sasaran kelompok masyarakat, pemberdayaan dan pembinaan UMKM, pemberian raskin, jampersal, jamkesmas, jamkesda, program keluarga harapan (PKH), bantuan KUBE, bantuan benih tanaman pangan, palawija, holtikultura, peningkatan usaha agrobisnis pedesaan yang diberikan kepada Gapoktan, pungkasnya. (PARMAN)

PETANI - Produksi padi di Batubara mengalami peningkatan.Terlihat para petani sedang mengolah areal pertanian mereka. (KPK POS/IST


E D I S I 275 4 - 10 NOPEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Yusril Yakinkan Hamdan Zoelva Bersih dan Jujur JAKARTA - Pasca Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mantan pimpinan Hamdan di Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara. Yusril meyakinkan Hamdan adalah orang yang cerdas, bersih dan tidak bisa disuap. "Insya Allah Hamdan akan memimpin MK dengan cara yang terbaik sesuai kapasitas dan kemampuannya. Hamdan cerdas dan obyektif, dan dia sangat jujur," jelas Yusril dalam keterangan persnya, Jumat. Yusril mengakui, Hamdan pernah bergabung bersamanya di PBB. Namun, selama di PBB, Hamdan tidak tersentuh kasus-kasus korupsi. Termasuk, selama di MK, dia objektif dengan partai manapun termasuk PBB dan dirinya. "Saya mengenalnya sejak dia mahasiswa. Walau Hamdan pernah jadi anak buah saya dan salah satu mantan kader PBB, saya yakin Hamdan akan berbuat obyektif dan tidak memihak pada siapapun kecuali memihak pada hukum dan keadilan," jelas Yusril. Yusril menjelaskan, PBB punya beberapa kader yang menjadi hakim baik di Mahkamah Agung (MA) maupun di MK. "Dan semuanya bekerja dengan baik tanpa cela sampai akhir jabatannya," tegas Yusril. Yusril mencontohkan di MA ada Bagir Manan, Abdul Rachman Saleh

HAMDAN ZOELVA dan almarhum Rifyal Ka'bah. Di MK ada Muktie Fadjar dan Hamdan Zoelva. "Hamdan satu-satunya mantan kader PBB yang masih aktif. Saya yakin Hamdan obyektif, jujur dan tidak memihak siapapun kecuali konstitusi, hukum dan keadilan. Dimanapun PBB menyediakan kader yang terbaik untuk jabatan apapun. Mereka tidak pernah korupsi, makan suap dan perbuatan tercela lainnya," jelas Yusril. Hamdan terpilih sebagai Ketua MK pada pemilihan di MK, Jumat (1/ 11). Jabatan Ketua MK kosong setelah pada Jum at pagi, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) resmi memecat Akil Mochtar secara tidak terhormat sebagai Ketua MK. (SF/BBS)

Jalan Kutalimbaru Rusak Berat KUTALIMBARU - Jalan sepanjang lebih kurang lima kilometer, mulai dari batas Desa Pasar X sampai menuju Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Pantauan awak media ini, Kamis pekan lalu, jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di sana hancur total. Bertahun - tahun lamanya, jalan ini luput dari perhatian pemerintah kabupaten yang dipimpin Drs Amri Tambunan dan Wakilnya Drs Zainuddin Mars. Kedua pejabat yang mengaku dekat dengan rakyat itu, ternyata luput memperhatikan nasib rakyat kecil di Desa-desa yang ada di Kutalimbaru. Ketika melintas di jalan yang rusak ini empat hari lalu, pengguna jalan harus ekstra hatihati. Lobang besar berada di badan jalan, dan dikhawatirkan akan mengambil korban jiwa, jika tidak segera diatasi. Warga setempat keti-

ka dikonfirmasi mengatakan, jalan ini tak pernah diperhatikan Pemkab Deliserdang, walau sudah berulangkali dilaporkan kondisinya. "Tak terpikirkan, dan tak tersentuh hati bupati dan wakilnya memperbaiki jalan yang rusak ini," ujar warga di sana. Warga menambahkan, Desa Namo Mirik jalannya hancur total. Akibat jalan yang hancur total itu, perekonomian masyarakat di Desa Namo Mirik terhambat dan sulit berkembang. "Bagaimana mau mengentaskan kemiskinan, jika jalan vital meningkatkan pendapatan rakyat hancur. Bukan bebas dari kemiskinan, tapi sebaliknya rakyat di sini akan bertambah miskin," ujar Tambunan, tokoh masyarakat di sana. Warga di sana mengharapkan agar bupati dan wakil bupati Deliserdang terketuk hatinya memperhatikan jalan yang rusak tersebut. "Perhatikan desa kami. Jangan tutup mata dan hati bapak-bapak," katanya. (TBN)

RUSAK - Jalan sepanjang lima kilometer di Kutalimbaru yang rusak parah. (KPK POS/TBN)

Loyalis Anas Tantang Ruhut Sitompul Berkelahi

Baru 12 Provinsi Tetapkan Upah Minimum 2014 JAKARTA - Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, baru 12 provinsi yang telah menetapkan besaran upah minimum 2014. Sedangkan sisanya, 22 provinsi masih menunggu keputusan gubernur meskipun dewan pengupahan daerah telah menetapkan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sementara itu, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan terdapat 4 provinsi yang tidak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sampai Jumat (1/10) pukul 16.00 terdapat 12 provinsi yang telah menetapkan upah minimum yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Papua, Bengkulu, NTB, Banten,

Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta. “Kita masih terus menunggu laporan dari provinsi-provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2014. Prosesnya masih dalam pembahasan dan menunggu surat keputusan gubernur,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (1/ 10), seperti diterima KPK Pos.. Terkait pelaksanaan dari penetapan upah minimum ini, kata Muhaimin, tim asistensi Kemnakertrans terus melakukan asistensi monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan daerah tingkat gubernur. Muhaimin mengatakan pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan ratarata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan oleh setiap provinsi. Kenaikan upah minimum mempertimbangkan dan tergantung dari sejumlah indikator, diantaranya

tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masingmasing. "Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial,” kata Muhaimin. Sedangkan di luar ketentuan tersebut, tambah Muhaimin penetapan besaran upah dan besaran tunjangan-tunjangan lainnya lebih ditekankan pada perun-dingan dan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh. “Kenaikan upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh. Namun kenaikan upah harus disambut dengan momentum peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan menambah lapangan kerja baru,” kata Muhaimin. Seperti diberitakan sebe-

lumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerjunkan tim asistensi ke berbagai Pemerintah Daerah (pemda) tingkat Provinsi yang belum menetapkan besaran KHL dan besaran Upah Minimun tahun 2014. Tim Asistensi Kemenakertrans ini akan bertugas memberikan asistensi, mediasi dan konsultasi untuk mempercepat proses penetapan UM 2014 kepada dewan pengupahan daerah dan pemerintah daerah provinsi di Seluruh Indonesia. “Kita terus mendorong percepatan penetapan upah minimum 2014 ini dengan menerjunkan tim asistensi dari Kemnakertrans ke provinsi-provinsi yang belum menetapkan UMP”, katanya. Muhaimin mengatakan tim asistensi Kemenakertrans ini memberikan bantuan asistensi, mediasi dan konsultasi untuk mempercepat pembahasan dan penetapan upah minimum sehingga penetapan upah dapat diterapkan dengan tepat waktu dan menimbulkan masalah bagi pekerja dan pengusaha. (SF)

JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul hampir baku hantam dengan loyalis Anas Urbaningrum di Batam. Insiden itu terjadi pada Selasa (29/10) saat Ruhut menjadi pembicara di dalam sebuah diskusi di televisi di Batam. Anggota ormas bentukan Anas Urbaningrum yakni Pergerakan Indonesia (PI) menantang Ruhut berkelahi. Ruhut sendiri mengakui adanya kejadian tersebut. Bahkan dia menyebut setelah acara diskusi itu, Ruhut hampir adu jotos dengan anggota PI tersebut. Dia mencerikan awal mula terjadinya ketegangan tersebut. Saat itu dirinya menyinggung soal pernyataan Anas Urbaningrum yang siap digantung di Monas jika terbukti menerima uang dari proyek Hambalang. "Aku bilang, Anas, gara-gara kau ngomong digantung di Monas aku dikirimi tali gantungan untuk dikasih ke kau. Eh mereka enggak diterima," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/11). Saat itu, Anas hanya berbicara via telepon dari kediamannya di Duren Sawit Jakarta. Ruhut menceritakan jika pernyataannya tersebut sempat ditanggapi emosi oleh anggota PI yang ada di diskusi tersebut. Bahkan anggota tersebut sempat menantang Ruhut untuk berkelahi. Namun aksi itu tidak berlanjut setelah beberapa anggota Partai Demokrat yang ada di lokasi melerai perang mulut tersebut. "Kalau nggak aku cegah, sudah jadi perkedel mereka (anggota PI) itu," kata Ruhut. Perang mulut yang terjadi di acara diskusi itu memang berhasil dilerai. Namun ternyata belum berakhir sebab anggota PI itu kembali menantang Ruhut setelah acara selesai. "Saat aku di luar merokok, hampir ribut lagi. Tapi aku bilang ke mereka, kau lihat muka gua, udahlah tidak usah ribut-ribut," cerita anggota Komisi III DPR ini. Jubir PI, Tri Dianto mengakui adanya keributan tersebut. Namun Tri mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana kelanjutannya (IN/BBS)

Kecamatan & Kelurahan Harus Bentuk Forum Anak MEDAN - Pemko Medan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Badan PP dan KB) Kota Medan ingin seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di ibukota Provinsi Sumatera Utara memiliki Forum Anak. Pembentukan forum ini dinilai sangat penting dalam rangka percepatan terwujudnya Kota Layak Anak (KLA). Selain itu melalui Forum Anak diharapkan para anak dapat diajak berpartisipasi dalam pembangunan. Keinginan dibentuknya Forum anak diseluruh kecamatan dan kelurahan ini disampaikan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Kepala Badan PP dan KB Kota Medan Pulungan Harahap SH MSi ketika membuka cara pembentukan Forum Anak di Kota Medan tahun 2013 di Putra Mulia Hotel Medan, Kamis (31/10). Pulungan menjelaskan, anak-anak di Indonesia mempunyai 31 hak yang tidak hanya harus dipenuhi oleh pemerintah saja tetapi juga masyarakat luas lainnya. Dari 31 hak anak tersebut, terdapat 4 hak anak yang menjadi prioritas utama dalam pemenuhannya yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan bekembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpatisipasi dalam pembangunan. “Perlu ditanamkan se-

jak dini dalam keluarga bahwa anak-anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi. Di Indonesia melibatkan anak berpartisipasi dalam pembangunan sangat minim dan bisa dikatakan hal yang mustahil walaupun kenyataannya di Kota Medan anak sudah beberapa kali dilibatkan dalam kegiatan, khususnya musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Pulungan. Sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak, kata Pulungan, pemerintah terus mendorong program KLA mengingat pentingnya anak sebagai generasi bangsa yang harus disiapkan dari sekarang. Guna merealisasikan Medan sebagai KLA, kini terus diperluas kawasan infra struktur kota yang mempertimbangkan ruang bagi anak, terutama dalam penguatan kelembagaan forum anak baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Menurut Pulungan, Kota Medan telah memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara positif dengan membentuk Forum Anak Medan (FAM) tahun 2011. Selanjutya di tahun 2013 ini telah dilakukan pembaharuan pengurus FAM periode 2013-2015. FAM pun telah beberapa kali ikut serta dalam sejumlah kegiatan baik di lingkungan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sampai tingkat nasional.(VIN)

Epaper kpkpos 275 edisi senin 4 november 2013  

koran pkorupsi politik kriminal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you