MEDAN KITA
Kamis 27 Februari 2014
harian andalas | Hal.
3
Polri Buka Penerimaan SIPSS
andalas/hs poetra
DEMO DEMO-Puluhan massa dari Himpunan Mobilisasi Barang di Darat (Himpmobard) mengancam akan menginap di halaman Kantor Gubernur di Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (26/2) bila aspirasi mereka tidak ditanggapi pemerintah. Aksi ini sebagai rasa kekecewaan adanya indikasi tebang pilih terhadap penertiban angkutan barang di seluruh jembatan timbang.
Penertiban Tonase Truk Tebang Pilih Puluhan Sopir Truk Demo Kantor Gubsu Medan-andalas Puluhan sopir dengan membawa truknya unjuk rasa ke Kantor Gubsu di Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (26/2). Mereka memprotes penertiban kelebihan muatan angkutan barang di seluruh jembatan timbang di Sumut yang tebang pilih. Ketua Umum Himpunan Mobilisasi Barang di Darat (Mimp Month Bar 'D) Boasa Simanjuntak yang mendampingi para sopir saat unjuk rasa menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak pernah mengintervensi kinerja jembatan timbang di Sumut. "Untuk itu saya meminta Gubsu harus bertindak tegas terhadap penertiban kelebihan muatan dan dimensi sesuai Perda 14 Tahun 2007 tentang Pengawasan Muatan Lebih Angkutan Barang, tanpa tebang pilih," ucapnya. Berkaitan dengan itu, Boasa meminta Gubsu agar segera menghentikan penertiban tebang pilih yang dilakukan oleh oknum Dishub Sumut yang berada di jembatan timbang Provinsi Sumut.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Sumut Darwin Purba MT dan Kepala UPT Dinas Perhubungan Sumut Ali Amas yang hadir saat unjuk rasa sekaligus mewakili Kadis Perhubungan Sumut Anthony Siahaan SE ATD MT menjelaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan tebang pilih dalam menertibkan angkutan barang seperti yang dituduhkan pengunjuk rasa. "Pihak Dinas Perhubungan Sumut melakukan tindakan di lapangan sesuai Perda 14 Tahun 2007. Kalau ada oknum petugas kita yang mengutip pelanggaran tonase tidak sesuai dengan Perda tentang pengembalian kelebihan muatan, tentu akan ditindak tegas. Tapi kami minta agar sopir dan pengusaha juga tidak melanggar Perda tersebut," katanya seraya mengingatkan para sopir truk jangan coba-coba menyuap petugas di lapangan, sebab pelaku suap dan petugas yang menerima suap sama-sama kena ganjaran hukum. Dijelaskannya, hingga saat ini Dinas Perhubungan Sumut telah menindak 550 truk melalui Jembatan Timbang Gebang, Langkat karena melanggar Perda 14/2007. Semua kasusnya sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Stabat. Demikian juga melalui Jembatan Timbang Tanjung Morawa, Dinas
Perhubungan Sumut telah menindak 91 truk dan kasusnya juga sudah diserahkan ke pengadilan negeri setempat. "Jadi semua truk yang ditindak itu kasusnya bermacam-macam, ada karena kelebihan muatan, ada karena panjang truk tidak sesuai dengan suratsurat, ada tidak layak jalan, dan lainlain," kata Darwin Purba. Darwin juga menjelaskan, substansi Perda 14/2007 menekankan kendaraan (truk) yang melebihi Jumlah Berat Diizinkan (JBI) 20 persen, maka denda dikenakan Rp100.000. Hal ini berlaku di semua jembatan timbang yang terdapat di Sumut. Artinya, satu unit truk melebihi JBI hingga 25 persen, hanya dikenakan denda sekali saja, yakni Rp100.000 meski truk itu melewati banyak jembatan timbang. Misalnya, satu truk dengan JBI 21 ton dengan kelebihan muatan 25 persen, truk tersebut kelebihan muatan 5,250 ton, hanya dikenakan denda Rp100.000. Sedangkan jika melebihi JBI di atas 25 persen, diberlakukan peraturan putar kepala atau bongkar muatan. Itupun kalau tersedia gudang di jembatan timbang tersebut. "Jadi kalau muatannya sesuai dengan Perda 14/2007, para sopir truk tidak usah takut. Kami tidak akan menilang," katanya.(WAN)
Pansus Tak Serius Bahas Ranperda Wajib MDTA Medan-andalas Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Wajib Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dinilai kurang serius membahas Ranperda tersebut. Pasalnya, sejak September 2013, pembahasannya terkatung-katung sehingga tidak jelas kapan selesai. Bahkan, rapat pembahasan yang telah dijadwalkan pada Selasa (25/2), ditunda tanpa alasan yang jelas. “Kita minta Pansus serius membahas Ranperda Wajib MDTA ini, karena masyarakat sangat membutuhkannya,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan H Salman Alfarisi Lc MA kepada wartawan, Rabu (26/2).
Salman mengungkapkan, Pansus terakhir kali membahas Ranperda tersebut pada 2 September 2013. “Sejak saat itu, Ranperda ini tidak pernah lagi dibahas oleh Pansus. Makanya kita minta, Pansus untuk segera melakukan pembahasan,” tegas Salman. Menurut Salman, pembahasan Ranperda Wajib MDTA sudah sangat mendesak karena menyangkut pendidikan generasi Islam ke depan. Perda ini nantinya akan membentengi generasi Islam sejak usia dini dari hantaman dampak negatif globalisasi terutama dekadensi moral yang kini menjadi momok bagi keberlangsungan bangsa. “Bisa kita bayangkan, melihat anak-
Kamis, 27 Februari 2014
anak kita terutama di sekolah umum, dalam sehari-hari mereka di sekolah, berapa jam mereka mendapatkan pendidikan agama? Sangat sedikit. Bagaimana mungkin mereka lahir sebagai generasi berkualitas, beriman dan bertakwa jika tidak memiliki nilai-nilai dasar tentang agama Islam,” tandasnya. Karenanya, lanjut Salman, Ranperda ini nantinya mengatur tentang kewajiban setiap anak-anak Islam yang bersekolah di sekolah dasar, terutama di sekolah yang muatan pelajaran Agama Islamnya tidak secara lengkap, wajib bersekolah di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), sehingga mereka mendapatkan pelajaran Agama Islam secara lengkap dan mampu menguasai Bahasa Arab. (STARBERITA/GUS)
Medan-andalas Polri melalui Polda Sumut membuka penerimaan Siswa Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) TA 2014. Penerimaan berdasarkan keputusan Kapolri Nomor:Kep/888/XII/2013 tanggal 17 Desember 20013, Keputusan Kapolri Nomor:Kep/110/II/ 2014 tanggal 18 Februari 2014, dan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/ 431/II/2014 tanggal 20 Februari 2014. "Pendaftaran dimulai 1-10 Maret, pukul 08.00 WIB-15.00 WIB di aula Kamtibmas Polda Sumut," ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Heru Prakoso, Rabu (26/2). Menurut Heru, untuk pendaftaran online, calon siswa bisa membuka website www.penerimaan.polri.go.id. Kemudian memilih menu registrasi dan klik "Penerimaan SIPSS", lalu isi formulir sesuai dokumen peserta. Selanjutnya memasukkan kode verifikasi sesuai gambar yang muncul di kolom registrasi. Lalu, peserta memasukkan password sesuai pilihan minimal 4 huruf dan klik tombol daftar. "Akan muncul pesan 'Selamat Anda sudah mengisi form registrasi dengan benar. Nomor registrasi ini harap disimpan dengan baik karena akan digunakan untuk penukaran nomor Polda. Jika hilang dapat menghubungi Panitia Daerah (Panda). Bila jaringan internet dan website terganggu saat registrasi online, peserta dapat melakukan registrasi di Panda dengan membawa sejumlah syarat," jabar Heru. Syarat-syarat itu, sambungnya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari institusi kesehatan, tidak sedang terlibat pidana atau pernah
dipidana karena kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia serta syarat umum lain. Untuk syarat khusus, bilang Heru, pria atau wanita belum pernah menjadi anggota Polri. Berijazah S-1 profesi yaitu dokter umum dan apoteker. Sementara ijazah S-1 terdiri dari Teknik Informatika, Sistem Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Komputer, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Ilmu Komunikasi dan Ekonomi Akuntansi, Teknik Nuklir, Metalurgi, Elektro, Sipil, MIPA Kimia, Biologi, Sandi Negara dan Sastra Inggris. Selanjutnya Teknik Kimia, Perkapalan, Penerbangan, Perhubungan Internasional, Ilmu Keolahragaan, Pemerintahan, Desain Grafis, Sastra Arab, Mandarin, Sarjana Agama serta Sarjana Kateketik. "Bagi calon S-1 atau D-IV Ahli Nautika tingkat III wajib memiliki ijazah Ahli Nautika tingkat III dari Ditjen Perhubungan Laut Kemenhut kemudian Manajemen Logistik, Instrumen dan Elektronika," tambahnya. Bagi yang berasal dari PTN/PTS terakreditasi, imbuhnya, wajib melampirkan tanda lulus/ijazah yang dilegalisir minimal dari Pembantu Dekan Bidang Akademik dengan nilai IPK minimal 2,75. Sedangkan usia S-1 pada saat buka pendidikan pembentukan SIPSS 29 tahun dan S-1/DIV yakni 26 tahun. Tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm. Selain itu, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama
pendidikan pembentukan, bersedia menjalani ikatan dinas pertama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi perwira polisi, tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain, mendapat persetujuan dari instansi bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat. Wajib mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan sistem gugur, meliputi materi dari panitia daerah seperti pemeriksaan administrasi awal, kesehatan tahap I, tahap II dan administrasi akhir. Untuk seleksi tingkat pusat meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap I,II dan kesehatan jiwa, psikologi wawancara, uji akademik menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) seperti tes potensi akademik, TOEFL serta wawasan kebangsaan, pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani hingga sidang penetapan kelulusan akhir. "Syarat lain, calon harus datang sendiri mmbawa bukti pendaftaran/ registrasi online dari internt, KTP dan KK asli dan fotokopi yang dilegalisir, akte kelahiran yang dilegalisir (asli dan fotokopi), semua ijazah yang dilegalisir (asli dan fotokopi), sertifikat terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir (fotokopi), SKCK dilegalisir (asli dan fotokopi), foto diri 4x6 sebanyak 12 lembar berwarna, masingmasing berkas difotokopi rangkap 2. Bagi pria, dimasukkan ke map biru dan wanita hijau, mengisi blanko/formulir dari panitia, pria mengenakan celana panjang sementara wanita rok hitam dan kemeja putih," jabarnya. (DED/THA) andalas/yunan
PASIEN - Dua pasien yang dirawat di RSUD Pirngadi Medan dan sudah diperbolehkan pulang, Rabu (26/2).
Sembuh, Dua Pasien Bikin Bingung RS Pirngadi Dinsos: Kalau Kami Jemput Mau Diletakkan di Mana? SETELAH melakukan perawatan terhadap dua pasien sejak beberapa hari lalu, Manajemen RSUD dr Pirngadi Medan bingung dan masih menunggu kepastian dari Dinas Sosial (Dinsos) Medan untuk menjemput. Pasalnya, dua pasien yang dirawat rumah sakit salah satunya mengaku bernama Winda Farida (46) dirawat di ruang Asoka Lt II RS Pirngadi, Medan, pada 10 Februari lalu. Dia sudah diperbolehkan pulang oleh dokter pada tanggal 18 Februari kemarin. Saat dikonfirmasi, Kabag Hukum dan Humas RSUPM Edison Perangin-angin kepada wartawan mengatakan, satu pasien lagi yang diperkirakan berusia 50 tahun tidak memiliki identitas dirawat di ruang rawat gabung diduga mengalami gangguan kejiwaan sebab saat ditanya dokter maupun perawat, jawabannya ngawur. Pasien ini juga mengaku tidak memiliki saudara maupun tempat tinggal sehingga harus hidup di jalanan. Nasibnya sama dengan Linda, sedang menunggu kepastian dari Dinas Sosial kapan keduanya akan dijemput. "Bingung juga kita. Tidak ada satupun pihak keluarga dari kedua pasien yang menjemput ataupun menjenguknya saat mendapat perawatan di rumah sakit milik Pemko Medan ini. Pasien pria Mr X ini diantar petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Medan
Rabu (19/2) pukul 19.00 WIB ke IGD (Instalasi Gawat Darurat). Setelah didiagnosis, perlu dirawat inap,” jelas Edison. Dijelaskannya, pasien pria yang belum diketahui asal usulnya itu diantar oleh petugas Dinas Sosial Kota Medan ke rumah sakit tanggal 19 Februari 2014 untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah dilakukan perawatan tersebut sudah diperbolehkan pulang pada tanggal 24 Februari. Namun, kata Edison, tidak ada yang menjemput dan rumah sakit tidak bisa memulangkan begitu saja karena pasien masih didiagnosis rawat jalan. "Nanti kalau kami pulangkan, kami di bilang mengusir pasien," katanya. Terkait kasus ini, jelas Edison, manajemen rumah sakit sudah berkoordinasi dengan petugas Dinsosnaker yang mengantar pasien ini, tetapi sampai saat ini tidak melakukan penjemputan terhadap pasien. Malahan, petugas Dinsosnaker meminta manajemen rumah sakit mengantar pasien ke kelurahan. "Kita tidak tahu kelurahan mana. Makanya kita mengimbau, Dinsos menjemput pasien ini karena sudah disuruh pulang berobat jalan," tukasnya. Pihak rumah sakit, sambung Edison lagi, akan mengirimkan surat kepada Dinsosnaker Medan agar melakukan penjemputan terhadap
kedua pasien ini dan tempat tidur itu juga mau ditempati lagi dengan pasien lain. "Manajemen akan menunggu satu minggu ini kepastian dari Dinas Sosial,” tegas Edison. Sementara itu, pasien wanita yang mengaku bernama Winda mengatakan tidak tahu mau pulang ke mana, karena tidak memiliki rumah. “Saya dari Mandailing Natal, nggak punya rumah maupun saudara. Kalau saya dijemput Dinsos, saya mau,” ujarnya yang mengaku sakit diabetes. Terpisah, saat dikonfirmasi, Kadinsosnaker Kota Medan Armansyah Lubis mengatakan, tahun ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan menanggung biaya perobatan terhadap 500 gelandangan atau Mr X. Namun, ketika yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya, maka Dinsosnaker tidak memiliki kewajiban untuk menjemput pasien. Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dinsosnaker Medan Zailun mengatakan pasien tidak bisa dijemput karena hingga kini Kota Medan tidak memiliki panti untuk menampung gelandangan tersebut. "Kalau kami jemput mau diletakkan di mana? Kita tidak punya panti," jelas Zailun. Karena itu, hingga kini, yang sudah sembuh dari penyakit, tuna susila tersebut pulang dengan sendirinya, tidak ada yang dijemput. Namun, katanya, selama dirawat, biayanya ditanggung Dinsosnaker.(YN)
Bu mend salah s Rakor m e mene meny reko