HARIAN
andalas L U G A S
D A N
C E R D A S
Kamis, 21 April 2016 | No: 31978/Tahun VIII | E-Mail:andalas.redaksi@gmail.com | Harga Eceran Rp2.500; Langganan+ongkos kirim Rp90.000; Luar Kota: Rp3.000
Belum Ada Pengaduan ke BK
Cegah Interpelasi DPRD Sumut
Gatot Akui 'Silaturahmi'
Oknum Anggota DPRD Hamili Staf Bakal Lolos Medan-andalas Oknum anggota DPRD Medan berinisial B yang disebutsebut telah menghamili staf Sekretariat DPRD Medan berinisial R, setidaknya dapat bernafas lega. Pasalnya, hingga saat ini, identitas oknum berinisial B tersebut masih ‘diraba-raba’ dan belum dapat dipastikan. Ancaman sanksi dari Badan Kehormatan DPRD Medan pun bakal ‘lolos’ dari sang oknum tersebut. Hal itu disampaikan Ketua BK DPRD Medan, Ilhamsyah disela-sela melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi D DPRD Medan ke Podomoro City, Rabu (20/4) siang. “Sanksi apa? Siapa yang mau diberikan sanksi? Kan oknum-
Jakarta-andalas Gatot Pujo Nugroho saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) berupaya mencegah rencana interpelasi dari DPRD Sumut. Gatot mendekati anggota dewan dengan cara melakukan pertemuan. "Ada sebagian anggota dewan yang ingin melakukan interpelasi, yang digagas oleh beberapa orang. Lalu agar tidak terjadi interpelasi, kami lakukan silaturahmi," ujar Gatot dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/4). Gatot bersaksi untuk terdakwa Ketua DPRD Sumut (nonaktif) Ajib Shah, eks Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, eks Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Purnomo dan Chaidir Ritonga. Menurut Gatot, silaturahmi dilakukan dengan anggota lintas fraksi untuk mencapai kesepakatan agar interpelasi terhadap dirinya bisa dibendung. Sebab Gatot membutuhkan 'dukungan' dari 55 orang agar interpelasi tidak memenuhi kuorum. "Kenapa harus koalisi permanen? Itu termasuk ada deal uang?," tanya Hakim Arifin. "Intinya kami hanya bersilaturahmi mencari jalan
Gubsu non aktif Gatot Pujo Nugroho (kiri) menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap persetujuan APBD Provinsi Sumut dengan terdakwa Ketua DPRD Sumut non aktif Ajib Shah (kanan) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (20/4). ANTFT
• LANJUT KE HAL. 15
KASASI DITOLAK, TERDAKWA KORUPSI GANTUNG DIRI Medan-andalas Darul Azli (49) ditemukan tewas gantung diri dengan menggunakan kain gorden berwarna merah di rumahnya di Kompleks Perumahan Unimed, Jalan Pelajar Ujung, Kota Medan. "Sekuriti kompleks yang melapor ke kami, setelah mendapat informasi dari pembantu korban. Setelah cek TKP, korban sudah tak bernyawa dengan posisi tergantung menggunakan kain gorden warna merah. Diperkirakan korban bunuh diri menjelang subuh tadi," kata Kapolsek Medan Area Kompol M Arifin, Rabu (20/4). Korban adalah satu dari tiga pegawai BNI yang menjadi terdakwa kasus korupsi kredit fiktif sebesar Rp 117,5 miliar. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Darul divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider sebulan kurungan. Lalu di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara menambah hukumannya menjadi empat tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.
Ketika banding lagi, di tingkat Mahkamah Agung, permohonan kasasinya ditolak. Hakim MA menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. Diduga, hal ini yang membuat korban stres sehingga menghabisi nyawanya. Sewaktu kasusnya berjalan, Darul sedang menjabat sebagai Pimpinan Kelompok Pemasaran Bisnis BNI Cabang Jalan Pemuda. Dua terpidana lainnya adalah Radiyasto dan Titin Indriani. Radiyasto adalah Pimpinan Sentra Kredit Menengah (SKM) dan Titin Indriani bertugas di Relationship BNI SKM Medan. Ketiganya dinyatakan bersalah karena menguntungkan orang lain melalui analisa kredit sebesar Rp 133 miliar untuk pembelian kebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit atas nama PT Bahari Dwi Kencana Lestari (BDKL). Dalam pengajuan kredit tersebut, Direktur Utama PT BDKL Boy Hermansyah memberikan jaminan sertifikat HGB 02 tanggal 18 Agustus 2005 yang ternyata masih diagunkan di Bank Mandiri. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat analisa kredit yang dilakukan ketiga terpidana tidak sesuai • LANJUT KE HAL. 15
KURS RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING RABU, 20 APRIL 2016 Mata Uang Jual Beli AUD 10.282 10.176 CNY 2.043 2.023 EUR 15.003 14.848 GBP 18.981 18.785 HKD 1.701 1.683
Mata Uang Beli Jual 120 121 JPY 3.416 3.376 MYR 9.850 9.747 SGD 13.199 13.067 USD Sumber: BANK INDONESIA
• LANJUT KE HAL. 15
KPK Tangkap Tangan Panitera Edy Nasution Jakarta-andalas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Panitera Sekertaris (Pansek) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution. Edy ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan, Rabu (20/4) pagi. "Iya benar bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Edy, pukul 10.00 WIB," tutur Humas PN Jakpus Jalamuddin Samosir di PN Jakpus, Jalan Bungur, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016). Jalamuddin belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait kasus yang membelit Edy. Ia juga tidak bisa memastikan Edy ditangkap di wilayah mana. "Saya belum tahu yang lainnya. Dia sama siapa, barang buktinya apa, dan di mana ditang-
Edy Nasution kapnya belum ada info lagi," ungkapnya. Setelah menangkap Edy, KPK langsung melakukan penggeledahan ke ruang kerja sang Pansek di PN Jakpus sekitar pukul 13.45 WIB. Sekitar lima petugas KPK datang melakukan • LANJUT KE HAL. 15
Unik Tapi Nyata
Ada ‘Penis’ Bongkar Pasang di Perancis antft
andalas/ist
GEREBEK PERLADANGAN – Tim Pemburu Preman Polresta Medan menyisir perladangan yang dijadikan base camp preman untuk menjalankan aksinya, seperti mengedarkan narkoba, melakukan pungli dan pemerasan. Petugas menggerebek sebuah perladangan di Jalan Mandala dan berhasil mengamankan 25 orang terduga preman, Rabu (20/4) sore. Berita terkait di halaman 4.
Reshuffle Diprediksi Semakin Dekat Jakarta-andalas Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yuda, memprediksi, reshuffle kabinet semakin dekat. "Waktunya bisa kapan saja, tergantung Presiden. Kalau dibaca, sinyalnya semakin dekat," kata Hanta saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (20/4). Hanta menyebutkan, ada dua
indikasi yang menunjukkan bahwa reshuffle kabinet semakin dekat. Pertama, Presiden Joko Widodo telah menemui para ketua umum parpol. "Ketemu Wiranto sudah, ketemu Surya Paloh sudah, meskipun lewat pintu belakang," ucap Hanta. Kedua, adanya evaluasi Presiden Joko Widodo terhadap kinerja sejumlah kementerian
selama hampir dua tahun. "Indikasi kedua cukup kencang dari evaluasi-evaluasi Presiden yang sudah menyebut beberapa kementerian," kata Hanta. Selain itu, Hanta menilai, kebutuhan reshuffle semakin mendesak. Dengan penggantian kabinet, Presiden Joko Widodo • LANJUT KE HAL. 15
PLT GUBSU TERIMA PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA
Yasonna Harapkan Makin Banyak Desa Sadar Hukum Plt Gubsu H T Erry Nuradi (kanan) menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/ Keluarahan Tahun 2016 dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, di ruang Martabe, Kantor Gubsu Medan, Kamis (24/3).
nya juga belum jelas. Siapa B itu? Bisa Bang Ilham, Bang Rani, Bang Beston. Jadi belum bisa kita dalami,” ujar Ilham. Pun seandainya mengerucut kepada satu nama anggota DPRD Medan, kata Ketua Fraksi Partai Golkar itu, harus ada orang yang mengadukan secara resmi kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Medan. “Kita tidak bisa asal mendalami, harus ada pengaduan resmi. Harus jelas siapa pengadunya juga,” imbuh Ilham. Disinggung mengenai pemberitaan salah satu media yang telah menjurus kepada salah seorang nama anggota DPRD Medan, dipastikan Ilhamsyah
Plt Gubsu H T Erry Nuradi menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Keluarahan Tahun 2016 atas jasanya membina, mengembangkan dan menumbuhkan desa/ kelurahan sadar hukum di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
P
enghargaan itu diberikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) RI Yasonna H Laoly di ruang Martabe, Kantor Gubsu Medan, Kamis (24/3). Dalam kesempatan tersebut Menteri juga menyerahkan Anubhawa Sasana kepada 72 kepala desa/ lurah, 48 camat serta 10 bupati dan walikota se Sumatera Utara.
Penyerahan Anubhawa Sasana dilaksanakan pada acara Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Anubhawa Sasana Kelurahan serta penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sumut dan Pemprovsu • LANJUT KE HAL. 15
PEMERINTAH Kota Arcachon di Perancis mengambil kebijakan yang mengejutkan sekaligus menggelikan soal patung Hercules yang berdiri di kota itu. Wali Kota Arcachon Yves Foulon mengaku muak dengan ulah para pelaku vandalisme yang kerap merusak dan mencuri bagian penis dari patung setinggi tiga meter itu. Patung Hercules yang berada di Parc Mauresque itu berdiri sejak tahun 1948. Selama ini, sudah berkali-kali alat vital atau penis Hercules itu dicuri orang. Setiap kali diperbaiki, tak lama berselang, • LANJUT KE HAL. 15