Layout Suara Journalist KPK 31

Jejak Investigasi

05 - 15 05September - 15 Maret 2017 2016 Suara Journalist KPK

12

Kabupaten Sumenep. Acara datangnya Starclipper ini dapat perhatian Stasiun TV Brasil. Kedatangan kru dari Stasiun TV Brasil ini disambut dengan tari-tarian khas Sumenep. Stasiun TVnya bernama Whitecore kegembiraan terpancar dari wisatawan. Wisatawan ini datang ke Sumenep dari negara Canada, Inggris, Swiss dan Jerman, ini dilihat dari ikut menarinya

Koran Pemberita Korupsi

Penerbit:

Direktur Utama : Farid Fahruddin, SH. Pendiri: Scada R Prasetyo Mdh Drs. R. Muharam Natasasmita Ir. Nyoman Partana SH, MH O.D.Evert Nunuhitu F. Sutanto Mdh Dominicus Neno SE DR. H. Otong Bahrudin SH. MH H. Hardjono, Jenne Carolyne Jero Mangku Taman AA. Gde Supangkat Muhammad Hasan Ali

Harga Jabodetabek Rp. : 7.500,-

Alamat Redaksi : Suara Journalist KPK

Edisi 05-15 September 2017

Aspirasi Rakyat... dan Pemerintahan Korupsi sudah merambah ke berbagai lini pemerintahan dari struktur jabatan Pusat hingga Daerah, dari tingkat jabatan menteri, gubernur, Bupati atau Wali Kota hingga ke tingkat terendah dalam pemerintahan korupsi dilakukan oleh seorang kepala desa. Belum lagi Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di kalangan jabatan strategis di tingkat

uu Agus Prasetyo Mdh Pemimpin Redaksi

Biak Numfor, Suara Journalist KPK. Pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017, Aktifis Anti Korupsi LSM Kampak Papua, Pemantau Keuangan Negara bersama Forum Peduli Kawasan Biak mendatangi salah satu korban pemukulan pada malam hari di kediaman korban pada pukul 21.20 Wit. Korban tersebut adalah salah satu Saff Pegawai negeri di dinas ke-sehatan yang bekerja untuk menangani operator yang digunakan untuk mencetak Kartu Papua Sehat di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Nama korban yang dipukul Supriyadi, lahir pada tanggal 11 jully 1984 di Jember Provinsi Jawa Timur.

uu Supriyadi, Korban Pe-

mukulan Oleh Bupati Biak

bil dokumen yang ada.

Didapat 29 SP2D yang sudah ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah, dan pihak Bank siap mencairkan itu, namun tidak ada uang yang diserahkan ke bank karena Kas Daerah Kabupaten Biak kosong. Pemda Biak telah melakukan peminjaman di Bank Papua Senilai Rp 80 milyard, dan Pemda biak kembali lagi menwarkan pinjaman ke Bank Papua dengan nilai RP 100 milyard, namun pihak Bank Papua keberatan karena pemda belum lunasi. “Kami kawatir kondisi kesehatan di biak akan meningkat. Yang herannya,

kalu pencairan dana sudah ada berarti uang itu sudah masuk ke masing-masing rekening, tetapi fakta dilapangan tidak ada uang yang masuk ke rekening para ASN, diduga ada indikasi korupsi yang merugikan negara senilai Rp 10 milyard. Bukan hanya ASN tetapi ada indikasi kerugian negara juga yang serupa dengan pengusaha senilai Rp 280 milyard. Kami sudah mendapatkan bukti-bukti SP2Dnya, akan melaporkan indikasi ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.

Komnas Ham, Pihak Aparat penegak hukum agar dapat menyelesaikan kasus penganiayaan ini. Akan menyurati pihak Mabes Polri untuk memproses pelaku pemukulan terhadap supriyadi. Dari pemukulan ini merasa tidak nyaman karena bupati menggunakan Satpol PP untuk mengawasi pergerakan, tetapi tidak peduli soal ancaman ini yang hanya ingin menyelamatkan uang negara, karena Negara mengalokasi dana dari jakarta untuk masyarakat Papua khususnya Biak Numfor.

Dirinya juga akan mendesak Presiden Jokowi untuk segera turun ke Biak Numfor,” tegas Agus Rumaropen. (Tim Investigasi/SJKPK)

Stop Press....!!!

S. Ramadhan BT Wartawan Propinsi Lampung

Papua Barat, Suara Journalist KPK. Kampak Papua mendatangi KPK mempertanyakan sejauh mana hasil pemeriksaan di Bapeda Propinsi Papua oleh Kepala Inspekrorat Propinsi Papua.

Kami mencurigai ada permainan dalam proses pemriksaan ini, karena kalau mau dipikirkan, sejak tanggal 21 Desember 2016 masyarakat papua melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di Bapeda propinsi papua kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Menurut aktifis Anti korupsi di Jakarta Johan Rumkorem mengatakan sudah menyurati KPK mempertanyakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat terhdap Bappeda Propinsi Papua. [] Bersambung ke halaman 10

Basrul Yanto, S.Sos, M.si Wartawan Propinsi Lampung

Apriansyah Wartawan Propinsi Lampung

Nama Tersebut diatas bukan lagi menjadi wartawan Suara Journalist KPK Propinsi Lampung. Segala kegiatan yang mengatasnamakan SJ-KPK bukan menjadi tanggung jawab Perwakilan Lampung Maupun Redaksi Pusat.

Proyek Kota Baru Meikarta Mencari Untung Saat Perijinan Belum Tuntas Bekasi, Suara Journalist KPK. Mega proyek Kota baru Meikarta Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pengembang Lippo dihadapkan pada tudingan menjual produk ilegal dalam proyek Meikarta karena belum kelar izin peruntukan lahan dan konstruksi. Iklan yang memuat tulisan seruan membeli apartemen pada reklame besar itu terlihat mencolok bagi siapa saja yang baru keluar pintu Cibatu, Tol Jakarta-Cikampek. Sesudahnya Anda disambut beragam reklame di kawasan properti Lippo Cikarang tersebut. Ada reklame berlogo “M”, “Lippo”, dan ilustrasi proyek di kanan-kiri jalan, membentuk lorong panjang menutupi lokasi proyek. Balon-balon udara bertuliskan “Meikarta” menghiasi sebentang langit di atas kawasan Kabupaten Bekasi tersebut.

Hutan crane, dari sudut mana pun, seakan ingin memberi pesan kepada para calon pembeli bahwa proyek “Kota Baru Meikarta” tengah dikerjakan. Namun, puluhan crane itu tak lebih sebagai pajangan. Tak ada kegiatan konstruksi. Yang ada baru sebatas penggalian tanah untuk dasar pondasi, dengan mengerahkan alat-alat berat. “Bahwa ada crane segala macam, tentu crane dipasang untuk bekerja dong,” kata CEO Meikarta, Ketut Budi Widjaja, Kamis lalu (17/8).

Taupik mengatakan, tak semua dari total lahan 360 hektare milik Lippo untuk proyek Meikarta memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi. Kawasan itu ada yang memang untuk pengembangan kawasan hunian, tetapi ada sebagian lain untuk zona pengembangan kawasan industri. Dari jumlah itu, Lippo mengajukan izin seluas 140 hektare. Tapi yang lolos untuk izin peruntukan lahan hanya 84 ha. brosur iklan dan ragam promosi lain, Lippo memakai angka 500 ha untuk kawasan apa yang mereka sebut “Kota Baru Meikarta.” Taupik

menyebut angka itu keliru. Luas lahan yang diajukan Lippo Group sejak awal hanya 360 hektar, setara 4,5 kali luas taman monumen nasional (Monas).

“Jadi kalau katanya Meikarta itu (luasnya) 500 hektare, terdiri dari ini dan itu, ini sementara (pemasaran). Jangan seperti yang saya bilang tadi jualan takut miskin ,” kata Deddy. Bila aja,” kata Taupik. mendengar, Deddy barangkali Selain luas lahan yang di- kaget bahwa pemasaran Meigelembungkan, nama mega-proyek karta hingga peluncuran utama “Kota Baru Meikarta” pun jadi perka- pada 17 Agustus lalu masih terus ra. Lippo Group, menurut Taupik, membuka nomor urut pemesanan hanya memakai bendera Lippo, untuk unit apartemen. Lippo mengKantor Kejaksaan Negeri Bontang bukan secara terang-terangan meklaim sudah ada 99.300 antrean nyebut “Kota Baru Meikarta” seba- pemesan. Bila dikonversi dalam gaimana dalam iklan mereka saat bentuk menara, dengan rata-rata mengajukan izin peruntukan lahan satu menara ada 500 unit, kondan konstruksi. sumen Meikarta sudah memesan Bekasi sempat kaget saat 200 menara. Respons gila-gilaan tahu ada pembangunan proyek konsumen ini boleh jadi karena bernama Meikarta di daerahnya. kelihaian Lippo di bawah komando Sampai-sampai mereka ditegur James Riady putra Mochtar Riady oleh Pemprov Jawa Barat. “Kena- yang jorjoran menjual megaproyek pa investasi segitu gedenya Jawa tersebut.

Barat enggak dilaporin? Siapa itu Gagasan awal proyek MeiMeikarta?” ujar Taupik menirukan karta ialah salah satu upaya “meteguran tersebut. CEO Meikarta nyelesaikan defisit perumahan” Ketut Budi Widjaja mengamini di Indonesia. “Itu yang utama, itu bahwa baru 84 ha yang baru di- hati kita,” ujar James. Berdasarkantongi untuk izin peruntukan la- kan perhitungannya, saat ini ada han. Namun, ia menepis anggapan delapan juta orang yang memiliki bila klaim luas Meikarta sampai pekerjaan tapi tidak bisa memi500 hektare seperti tertera dalam liki rumah karena harganya tak iklan atau brosur—adalah pembo- terjangkau. “Semoga bisa ada hongan publik. Ketut beralasan, seratus pengembang seperti Meipembangunan Meikarta memang karta, yang dibangun untuk medilakukan bertahap per blok atau nyelesaikan defisit perumahan,” tidak sekaligus, sehingga nanti to- ujarnya. boleh saja beralibi bahwa tal luasnya 500 ha. “Yang kita jual langkah Lippo dalam megaproyek (ke konsumen), kan, yang 84 hek- Meikarta adalah mendukung tar. Perizinan secara bertahap kita warga tuna papan, di mana harga lakukan,” kata Ketut. unit apartemen termurah Meikarta Sejak dipasarkan pada 13 Mei dibanderoli Rp 126 juta. Namun, 2017 sampai memicu polemik izin persoalan izin yang belum tuntas dari Wakil Gubernur Jawa Barat menjadi tanda tanya besar bagi Deddy Mizwar, pemasaran Mei- nasib konsumen yang sudah karta tetap lanjut. Padahal sudah memesan atau membeli unit aparada imbauan untuk menghentikan temen di Meikarta. (Tim Investipenjualan. “Saya mohon hentikan gasi/SJ-KPK)

[] Berita di halaman 11

uu Siti Masitha Soeparno Walikota Tegal

Ditangkapnya Wali Kota Tegal Oleh KPK Sebagian Bawahannya Sujud Syukur Jakarta, Suara Journalist KPK. Siti Masitha Soeparno terjaring operasi tangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Operasi tangkap tangan itu

berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah. Siti diduga terjerat kasus korupsi yang berhubungan dengan pembangunan

[] Bersambung ke halaman 11

Proyek Meikarta Grand Design China Jadikan Indonesia Jajahan Ekonominya

uu Neneng Hasanah Yasin Bupati Bekasi

Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Aset Daerah

Jakarta, Suara Journalist KPK. Mega proyek Kota baru Meikarta di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, rencana apa yang disembunyikan dari proyek kota besar ini. Itulah pertanyaan hari-hari ini yang menyelinap dalam kesadaran publik. Betapa tidak, tadi-

nya dikira hanya pengembangan biasa dari Cikarang, tapi kemudian menjelma menjadi Meikarta.Sebelum ramai isu “Kota Demi Cina” yang merupakan plesetan dari Meikarta di Bekasi, sudah muncul berita setahun sebelumnya bahwa Lippo Group lewat anak usaha-

nya PT. Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menandatangani kerja sama dengan dua Investor Tiongkok, Shenzhen Yantian Port Group Co.Ltd dan Country Garden Holdings Co. Ltd. Ketiga peru-

[]

Uang lauk-pauk yang tidak dibayar selama sembilan bulan, kalau mau dilihat, ini hak-hak kami yang tidak dibayar, makanya kami tuntut, kami saat ini bekerja keras untuk melayani kesehatan di masyarakat, presiden sendiri sampaikan juga bahwa yang diprioritaskan yaitu kesejahteraan untuk pegawai kesehatan, pendidikan dan dana desa, tetapi kenyataanya kami dimiskinkan oleh pemda biak, yang herannya, kami sudah mendapat SP2Dnya, dananya sudah cair tapi kami tidak dibayar, uangnya dikemanakan, tegas pegawaipegawai korban. Menurut Sekjen LSM Kampak Papua wilayah DKI yang saat ini melakukan investigasi lapangan, Johan Rumkorem mengatakan sudah melakukan investigasi ke lapangan untuk mendengar, melihat dan mengam-

Bersambung ke halaman 10

Kampak Papua Desak KPK Segera Ambil Ahli Dugaan Korupsi DI Bapeda Propinsi Papua

para wisatawan. Didalam pendopo para wisatawan disuguhi tari-tarian, salah satunya tarian Rokat Pandebe Lemak yang diiringi musik karawitan. (Tim Investigasi/SJ-KPK)

Sadis..!! Bupati Biak Numfor Thomas Ondi Pukul Pegawai Negeri Dinas Kesehatan

Aktifis anti korupsi Johan Rumkorem mengatakan mendapat sms masuk dari salah satu pegawai kesehatan yang mengatakan bahwa Bupati Biak Thomas Ondi bersama empat orang preman memukul Supriyadi di Kantor Dinas Kesehatan, makanya kami mendatangi korban di rumahnya dan menanyakan apa penyebabnya.

Korban menjelaskan pokok masalah yang terjadi dengan rasa kesakitan. Kronologis yang disampaikan oleh korban sebagai berikut, “ saya didatangi oleh bupati di tempat tugas pagi-pagi pukul 9.00 wit, dan bupati Tanya sama saya, kamu kenal sama Arsan ,” tuturnya. Arsan adalah salah satu staf pegawai negeri di dinas kesehatan yang ikut melakukan aksi demo menuntut hak-haknya. “Saya sudah jelaskan sama bupati, saya tidak melihat Arsan pak, Pelaku (bupati) Tanya lagi sama saya, kamu ada ikut demo atau tidak, saya jawab, saya ikut tapi hanya antar kue-kue dan minuman untuk teman-teman yang demo saja, tiba-tiba bupati nenarik jengot saya dan memukul bibir saya hingga luka berdarah, bukan itu saja, ada empat orang preman yang ikut memukul saya juga, karena saya merasa tidak aman langsung saya melarikan diri ke kantor polisi untuk melaporkan ke pihak kepolisian ,” tegas Korban.

Pada investigasi ini, temanteman pegawai kesehatan dari korban juga menambahkan, akar persoalan dari pemukulan ini, berawal dari tuntutan ASN tentang

[]

Sumenep, Suara Journalist KPK. Wisatawan asing telah mengunjungi Kabupaten Sumenep tergabung dalam Starclipper, dimana rombongan tersebut sudah lima kali datang ke Sumenep. Para wisatawan dipintu luar disambut dengan pagelaran musik tongtong yang menyanyikan lagu-lagu Madura. Diperkirakan wisatawan yang datang kali ini berjumlah 29 orang, sedang didalam pendopo disambut dengan karawitan disertai penari-penari khas Kabupaten Sumenep. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumenep terutama yang tergabung di Starclipper yang senang dengan adanya penyambutan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Diluar Jabodetabek Tambah Ongkos Kirim

Penyambung Lidah Aspirasi Rakyat

Jl. Kemuning II No. 8 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur Telp. : 021 8500 348, 0856 9018 509

Menghambat Roda Pembangunan

Kabupaten Sumenep Sambut Wisatawan Mancanegara Di Pendopo

Email : redaksi@suarajournalist-kpk.com Website : www.suarajournalist-kpk.com Telp. Darurat : 0812 1252 1288, 0813 8438 7157

Korupsi Di Kalangan Kepala Daerah

Sumenep

1

Terbit 12 Halaman

NOMOR 05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK31.IX.03

PT. Kreatifindo Sarwa Labda

ke halaman 11

uu Para pendiri proyek meikarta

Bupati Bekasi Berpotensi Unsur KKN Di Struktur PDAM Bhagasasi Bekasi Jadi Tersangka Masyarakat Kehendaki Direktur mundur

Bekasi, Suara Journalist KPK. Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin berpotensi menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan aset milik daerah yang berada di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Saat ini, aset itu

“dikuasai” oleh perusahaan swasta yang merupakan pihak ketiga, yakni PT. Hero dan PT. YCH. Kasus tersebut masih dalam proses penelaahan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Dari penelusuran ke kantor

[] ke hal 11

Bekasi, Suara Journalist KPK. Terkuaknya unsur dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan di struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bekasi dan mengundang reaksi beberapa unsur ormas seperti Gerakan Masyarakat

Bawah Indonesia (GMBI) dan LSM Gerakan Untuk Lingkungan (GUNTING) dan unsur mahasiswa Perguruan Tinggi di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan fakta yang diperoleh para aktivis setempat adanya jabatan penting di struktur organisasi PDAM dijabat oleh

[] Bersambung ke halaman 10

uu Usep Rahman Salim, S,Sos, MM Direktur Utama Pdam Tirta Bhagasasi

Salam Redaksi

Aceh - Lampung

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

2

Keberadaan Hukum Di Aceh, Non Muslim Memilih Cambuk Daripada Penjara Banda Aceh, Suara Journalist KPK. Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk mengumpulkan data dan informasi seputar kode etik penyiaran dan pergaulan antar umat beragama, Senin (4/9/2017).Kedatangan Tim Kajian Watimpres yang dipimpin Prof Azyumardi Azra bersama anggota disambut Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin Andalah di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

Drs. Muharam. Ns Wakil Pemimpin Redaksi

Salam sejahtera kami ucapkan dari redaksi pusat Koran Pemberita Korupsi – Suara Journalist KPK (SJ-KPK) kepada semua para pembaca yang budiman media SJ-KPK di seluruh tanah air Indonesia, semoga Tuhan. YME selalu memberkati kita semua untuk mencapai semua apa yang dicita-citakan Bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Umat Islam di Indonesia khususnya dan diseluruh dunia umumnya baru saja usai melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1438 H atau dikenal lagi dengan hari raya Kurban. Suatu tradisi sebagai ajaran umat Islam dimana pada hari raya Idul Adha tersebut umat Islam melakukan penyembelihan kambing dan sapi yang dagingnya dibagikan khususnya untuk kaum miskin dan kalangan tertentu. Namun bukan sebatas disitu saja maknanya, penyembelihan daging kurban lebih dimaknai hal bagaimana kita sebagai umat manusia harus selalu berperilaku sabar dan tawakal dalam mengarungi kehidupan didunia untuk menuju hakekat hidup yang sebenarnya yaitu setiap manusia pada akhirnya harus menerima kenyataan untuk menghadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Pada hari raya Idul Adha tersebut Presiden Joko Widodo menyerahkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Agung di Lapangan Merdeka Kota Sukabumi, Jawa Barat setelah menunaikan salat yang sekaligus memberikan sambutan tentang keberagaman.

Berita korupsi yang kini hangat di media masa saat ini adalah tentang ditangkapnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Agustus lalu. Dirjen Perhubungan Laut ini mengaku merasa kebingungan ketika KPK menemukan banyak tas ransel berisikan uang di kediamannya.

Tony tidak bisa mengingat dari mana saja tas-tas itu berasal. Jika korupsi diartikan sebagai hal uang yang merusak, berarti mereka yang bermental korup tentu

saja telah merusak seluruh tatanan sosial dan kemajuan peradaban manusia.

Bagaimana tidak, iklim korupsi yang mengakar di negeri ini pada akhirnya semakin membuat bangsa ini terpuruk, banyak mengalami kemunduran dalam banyak hal. Jika pemberantasan korupsi hanya melalui pengungkapan praktik korupsi penguasa bermental korup tertangkap tangan. Terbukti berbagai pengungkapan kasus korupsi hanya sekedar personifikasi yang pada akhirnya yang menjadi pesakitan hanyalah pribadi yang bersifat korup. Atau bisa saja, hal ini menjadi perang para penguasa korup untuk saling menjatuhkan koleganya yang sukses meraih kekuasaan. Korupsi bukan semata uang, tapi juga mental yang terbentuk dari iklim kekuasaan yang membuka lebar-lebar akses menuju korupsi.

Rencana pembangunan gedung baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat terus berlanjut. Kali ini para anggota dewan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memeriksa gedung para wakil rakyat itu sebagai bagian dari proses pembangunan gedung baru yang diusulkan DPR. Pembentukan tim merupakan jawaban dari surat yang dilayangkan DPR. Tim itu terdiri atas Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) serta Direktorat Jenderal Cipta Karya. Rencana pembangunan Gedung DPR kembali mencuat tahun ini.

Sebabnya Dewan kembali mengajukan anggaran pembangunan gedung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018. Rencana pembangunan gedung dan alunalun demokrasi merupakan dua dari tujuh megaproyek yang diajukan DPR sejak 2015.

Lima proyek yang diajukan Dewan ketika itu adalah museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, ruang pusat kajian dan integrasi kawasan tempat tinggal serta tempat kerja anggota DPR. Ketika itu Dewan mengusulkan Rp 1,6 triliun untuk membangun tujuh proyek tersebut.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kadis Syariat Islam Munawar, Karo Hukum Edrian, Kadis Sosial Al Hudri, Karo Humas dan Protokol Mulyadi Nurdin, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Nurdin serta beberapa pejabat terkait lainnya. Prof Azyumardi menyampaikan, kunjungannya ke Aceh untuk mendapatkan informasi dan mendalami beberapa persoalan terkait, pelaksanaan syariat Islam, regulasi dan qanun-qanun di Aceh, kode etik penyiaran, pembangunan rumah ibadah, lembaga nonmuslim di Aceh, adopsi anak, serta berbagai persolaan lainnya.

“Kita juga akan menerima saran-saran dan rekomendasi dari jajaran Pemerintah Aceh yang nanti kaan kita sampaikan kepada

uu Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin

Andalah mempimpin rapat bersama Tim Kajian Anggota Watimpres di Banda Aceh.

Presiden,” kata Azyumardi.

Asisten Administrasi Umum, Kamaruddin Andalah sangat menyambut baik kunjungan tim kajian anggota Watimpres ke Aceh untuk menggali langsung informasi terkait berbagai persoalan

di Aceh. Hal ini menurutnya akan memperjelas kondisi sebenarnya di Aceh, baik dalam hal penerapan syariat Islam dan bagaimana toleransi umat beragama di Aceh serta kerukunan antar umat beragama, serta ber-

bagai informasi lainnya yang selama ini sering di putarbalikkan oleh pihak pihak tertentu. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian menyampaikan Aceh merupakan salah satu daerah yang bersifat khusus, sehingga diberikan kewenangan dalam pelaksanaan syariat Islam sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Masyarakat Aceh yang beragama Islam kata Edrian akan dikenakan sanksi hukuman cambuk jika melanggar ketentuan yang sudah di atur dalam syariat Islam. Dalam pelaksanaanya lanjut Edrian, masarakat nonmuslim ada yang lebih memilih dihukum cambuk daripada masuk penjara.

“Kami melihat bahwa persoalan nonmuslim dihukum cambuk, itu karena keinginan mereka sendiri,” kata Edrian.

Hal senada juga disampaikan kepada Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar, selama ini media international sering memberikan informasi terkait penegakan syariat Islam yang tidak toleransi di Aceh.

“Pihak luar sering memberikan respon berlebihan terkait pelaksnaan syariat Islam di

Aceh, tidak ada gesekan antar umat beragama di Aceh, syariat Islam di Aceh sangat toleransi dan sangat menjunjung hak asasi manusia,” ujar Munawar. Tekait adopsi anak di Aceh, Kepala Dinas Sosial Aceh, Al-Hudri mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mengadobsi anak.

Beberapa tahapan tersebut kata Hudri yaitu pengajuan permohonan adobsi, kemudian dilakukan asesmen, dan diberikan kesempatan untuk diadobsi selama 6 bulan dibawah pengawasan Dinas Sosial.

Setelah itu baru dilakukan sidang terbatas dan diajukan ke Mahkamah Syariah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin juga menyampaikan, berdasakan pantauan, berbagai media yang ada di Aceh masih menjalankan pemberitaan sesuai dengan kaedah jurnalisktik. “Pemberitaan media di Aceh selama ini tidak memihak kepada kelompok – kelompok tertentu dan masih dalam koridor yang ditentukan, begitu juga dengan konten – konten Agama , ” kata Mulyadi . (Tim Investigasi/SJ-KPK)

Politisi Aceh Minta Indonesia Agar Usir Dubes Myanmar Banda Aceh, Suara Journalist KPK. Krisis kemanusian yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar memancing reaksi dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Bahkan simpati terhadap aksi beringas militer Myanmar terhadap etnis Rohingnya juga datang dari politisi Aceh, mereka meminta Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengusir Dubes Myanmar di Jakarta. Kecaman dan desakan itu disampaikan oleh dua politisi Partai Aceh (PA), yakni Iskandar Usman Al-Farlaky dan Azhari Cagee SIP. Iskandar Usman Al-Farlaky dalam akun facebook-nya menggunggah video pidato singkat.Dalam video itu ia mengutuk aksi pembantaian etnis Rohingnya oleh Myanmar dan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengusir dubes mereka di Jakarta. “Jika perlu, bila persoalan kemanusiaan ini tidak tuntas, maka Pemerintah Indonesia kita minta untuk mengusir dubes Myanmar dari Jakarta.

Kita juga meminta lembaga pemberi nobel perdamaian kepada Aung San Su Kyi untuk segera mencabutnya, karena keberadaan penerima nobel tersebut tidak bermanfaat sama sekali,” kata Iskandar.

Mantan aktivis mahasiswa ini juga juga menyampaikan keprihatinan mendalam pada momen Idul Adha kali ini, karena masih ada warga muslim di Rakhine yang terus

dibantai, ditembak, disiksa, bahkan dibakar tanpa dosa.

Sementara negara-negara di dunia diam seribu bahasa. “Mari kita berdoa agar Allah membantu saudara kita disana,” pinta Iskandar.

Kecaman juga disampaikan oleh Poltisi Partai Aceh lainnya, yaitu Azhari Cagee SIP, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Aceh di DPRA. Menurut Azhari, muslim itu ibarat satu tubuh, bila ada muslim

yang sakit maka yang lain juga merasakan sakit. “Saya mengutuk keras Pemerintah Myanmar dan Budha radikalisme yang telah membantai umat muslim Rohingya,” ujarnya.

Azhari bahkan menyerukan masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya, untuk membantu masyarakat Rohingya dengan cara berjihad. “Bila kejahatan kemanusiaan ini terus berlanjut,

Sambungan

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

TERSANGKA KORUPSI DANA DESA...

Biak Numfor, Suara Journalist KPK. Dugaan korupsi di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Barat senilai Rp 306 milyard mengakibatkan keuangan daerah kosong senilai Rp 40 juta. menyikapi kondisi keuangan di Biak saat ini, maka yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK PAPUA), Forum Peduli Kawasa Biak Papua (FPKBP) dan Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah melakukan investigasi lapangan dan menemukan berbagai penyelewengan/ pemborosan anggaran dalam tubuh Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor sehingga mengakibatkan perputaran ekonomi di Kabupaten Biak numfor lumpuh total. Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk kepada Aktifis Anti Korupsi di Biak, banyak penyelewengan anggaran yang terjadi dalam sistem birokrasi kepemerintahan Biak numfor.

Tercatat dalam sejarah, sebelumnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkisar diatas 700 milyard, tetapi kondisi Biak saat itu stabil dibandingkan kondisi biak pada saat ini. Kalau mau dilihat, APBD untuk Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 1,3 trilyun, nilai ini cukup besar namun tidak mampu menstabilkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Biak. Kami menghimbau kepada masyarakat Biak Numfor agar bersatu untuk menurunkan Bupati Biak Numfor yang terpidana Korupsi dengan kerugian Negara senilai Rp 84 milyard (Kabupaten Mamberamo).

Coba bayangkan saja, sejak Thomas ondi menjabat sebagai bendahara rutin di kabupaten Memberamo

raya telah melakukan penyelewengan di beberapa instansi di Mamberamo.

Setelah Thomas ondi menjabat sebagai bupati biak tahun 2014.

Thomas melakukan satu perjanjian yang disebut SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) yang mana surat ini menjelaskan, Thomas ondi bertanggung jawab atas kerugian daerah Mamberamo raya senilai Rp182 Milyard. Pernyataan ini perdasarkan temuan LHP BPK RI No.13/Mamra/ KT/12/2004/Tanggal 1 Desember 2004 Tentang LaporanTemuan Pemeriksaan. Thomas Ondi berjanji akan mengembalikan danadana ini dengan perjanjian 25% X 182 milyard. Dalam waktu yang ditentukan untuk pengembalian kepada Kas Daerah Mamberamo selama dua (2) Tahun. Namun, fakta hukum menjelaskan, bupati Biak numfor Thomas ondi tidak mampu mengembalikan dana-dana itu sehingga Thomas ondi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda sejak tanggal 1 Desember 2016 senilai Rp 84 milyard.

Terlepas dari Kabupaten Mamberamo raya, kini kita lihat pada kondisi sekarang dengan Oknum Koruptor yang sama. Berdasarkan temuan BPK RI untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016 telah menemukan banyak penyelewengan anggaran dalam pemerintahan Biak numfor, dan BPK RI telah menyatakan bahwa biak termasuk Disclamer (Penolakan). Kalau mau dilihat keberadaan keuangan daerah saat ini membawa malapetaka bagi masyarakat Biak, beban Anggaran untuk APBD/ APBN makin bertambah ini akan mengakibatkan hutang APBD biak membeng-

Dari Halalaman 1 kak dan anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan sosial malah digunakan untuk melunasi hutang bank dan hutang pribadi. Kami sesalkan, mengapa penegak hukum di papua sudah menetapkan Thomas ondi sebagai tersangka tetapi masih saja membiarkan pelaku pidana dibiarkan merajalelah di biak sehingga mengakibatkan ekonomi Biak hancur, ini juga bagian dari pembiaraan Negara terhadap kejahatn kemanusian di papua.

Coba dilihat pada contoh kasus yang ada, APBD untuk Tahun anggaran 2015 dan 2016, Pemda Biak telah mengalokasikan anggaran untuk pihak ketiga cukup besar, namun fakta lapangan menjelsakan Pemda belum membayar pihak ketiga dalam hal ini kontraktor/ pengusaha dengan anggaran sebesar Rp 280 milyard, padahal Bendahara Umum Daearh(BUD) sudah mendatangani SP2D dan mengirimkan ke Bank, namun pihak ketiga belum dibayar hingga sudah 10 bulan, ini penyelewengan anggaran besar-besaran dalam pemerintahan Biak, kami sudah investigasi ke lapangan berdasrkan fakta-fakta yang ada, pekerjaan sudah selesai 100%, tapi kenapa tidak dibayar juga, ini benar-benar proyek FIKTIF, masyarakat menyampakan lagi bahwa; kami harus menunggu pengesahan dari Bupati, pertanyaan kami, Dasar hukumnya apa. Ini sudah menyalahi aturan, dan kalau itu terjadi maka Bupati harus dipidanakan.

Ini uang Negara, bukan uang milik bupati Thomas ondi dan Bendahara Umum daerah. Belum lagi dinas kesehatan. Hal yang sama dialami oleh dinas keseha-

tan, ada 29 SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah untk pencairan dana, kegiatanya sudah selesai 100%, namun dananya belum ada, katanya KASDA kosong, SP2D yang seharusnya dicairkan di bank senilai Rp 10 milyard, namun pegwai kesehatan belum dibayar, ini sudah fiktif namanya dan terindikasi korupsi.

Terlepas dari ini pun, kami temukan hutang Pemda kepada Rumah sakit umum senilai Rp 16 milyard, sekarang yang terjadi di rumah sakit saat ini, obat-obatan di rumah sakit umum tidak stabil, berdasarkan laporan masyrakat bahwa; obatobat sudah habis, kami meminta masyrakat Biak jangan bosan-bosan lapor karena masyarakt berdiri diatas fondasi hukum, PP No 71 Tahun 2000 dan UU Nomor 31 Tahun 1999, pada Bab V, pasal 41 ayat 1 yang menjelaskan bahwa; Masyarakat Berperan Aktif Untuk Memberntaskan Korupsi, Jadi masyrakat segera melaporkan dugaan korupsi yang terjadi dalam sistem pemerintahan kabupaten Biak numfor, karena saat ini, pemda mengalami kemacetan keuangan sehingga mengakibatkan Kasda Kosong, Sisa Saldo pada Kas Daerah pada saat ini (2017) hanya Rp 40 juta. Berdasarkan laporan masyrakat Biak kepada Aktifis anti korupsi, sisa Hutang Pemda di Bank Papua senilai Rp 26 milyard, Pemda Biak saat ini berupaya meminjam uang di Bank senilai Rp 100 milyard, coba dihitung, setelah hutang ditutupi dengan 100 milyard, berarti hanya Rp 74 milyard, dan Dana Alokasi Khusus (APBN) yang dikucurkan dari jakarta ke APBD biak senilai Rp 80 milyard, ini triwulan keti-

KAMPAK PAPUA DESAK KPK...

uu Presiden diminta segera ambil sikap saya memanggil jiwa-jiwa jihad yang ada di Aceh, utk berjihad membantu saudara seiman dan seagama dengan kita,” kata Azhari Cagee.

Ia berdoa, semoga syurga Allah dan pertolongan Allah bersama muslim Rohingya yang terus dibantai oleh Myanmar. “Wahai para pemuda, tunjukkan jati dirimu sebagai sejatinya mukmin dan muslim, mari kita bantu saudarasaudara kita,” pungkas Azhari. Terpisah, seorang dosen di Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi, juga mendesak Presiden Joko Widodo agar secepatnya merespons tragedi kemanusian yang menimpa etnis Rohingya, di kawasan Rakhine, Myanmar.

Desakan tersebut disampaikan Rustam dalam

bentuk surat terbuka yang diposting melalui akun Facebooknya, Rabu (30/8) malam.“Saya tidak paham, bagaimana langkah cepat dan tegas sesegera mungkin yang dapat dan harus Bapak Presiden lakukan. Setahu saya, Bapak adalah seorang Presiden dari sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya yang mayoritas beragama Islam (Muslim),” tulisnya. Surat terbuka tersebut menjadi viral. Hingga tadi malam, tulisan Dosen Ekonomi Unsyiah itu telah dikomentari 915 pengguna Facebook, dan sudah 1.400 kali dibagikan. Surat untuk Presiden itu juga banyak disharing di grup-grup aplikasi chating. (Tim Investigasi/SJKPK)

Penerbit: PT. Kreatifindo Sarwa Labda. SEKRETARIAT KORPORATE : Scania R cinta. PEMASARAN : Olive, Nur Istikomah. GENERAL MANAJER IKLAN : Siska Sagita (Manajer), MARKETING : Lina, Syella Rahmawati, KOMUNIKASI PEMASARAN : Nur Ahmad Mustaba, Catur Susprasetyo. RISET PEMASARAN : Scania R Cinta, DISAIN KREATIF : Rangga Scada P. REDAKTUR FOTO : Agus Dihardjo, PHOTOGRAPHER : Marta Henderina, Brizinsky Truman. TIM PENULIS : Muharam, Nandar Heidel, Dwi Setyawan, Rini Ernawati. SIRKULASI DAN DISTRIBUSI : Teguh. Layanan Pelanggan : Yogi. PERWAKILAN DAERAH : PERWAKILAN :NANGROE ACEH DARUSSALAM : Mustafa Abdulrachman, Bustamam BIRO BIREUEN: Bustamam, BIRO BANDA ACEH: Drs. Dahlia, Agus. Safrial, BIRO GAYO LUES/ACEH TENGGARA : Bustanuddin, Budiman Ariga. BIRO LANGKAT : Suryanto. BIRO Nias Utara : Nobuala Zega, Duhuaro Zega, BIRO PADANG : Doni. PROVINSI LAMPUNG: Dailami (Ka. Perwakilan), Sepriyanto, Saparudin, Zakaria, Ridwan, Asari, Sabilal Bahar, Edi Saputra, Sunarso, H. Mahfud Jaelani, Hermansyah, Vicky Agung Saputra, A.Md. PERWAKILAN RIAU : Abdullah Lubis, Harapan Nainggolan, Sandra Heno, BIRO Indragiri Hilir : Indra, PERWAKILAN KEPRI: Angga Sena, PRWAKILAN SUMSEL: Elvis Titoni (Ka. Perwakilan), Elvi Zahri, Thamrin Yunani, Azhari, . BIRO PALI : Sudirman BE. BIRO Pagar Alam : Erwansyah, Erlam Jaya, Candra. BIRO LAHAT: Erwansyah,. BIRO Musi Banyuasin : - BIRO MUSI RAWAS : -. PERWAKILAN SUL. SEL:. Roma Maraya Alias Bambu. BIRO WAJO: Aswiding, Muhammad Ilham. PERWAKILAN SULUT: Henry Hosang, BIRO KOLAKA UTARA: A. Prasetyo Dihardjo, Tomy Muharam, Romi Akbar, Marsa. BIRO BUTON: Sukarni (Ka. Biro), La Mba Ali (Wk. Biro), La Alisa, Maryanto, Iksannudin. PERWAKILAN BALI : I Komang Koko Asiana, Carles Ratu. PERWAKILAN NTB: Maswan SH (David, Ka. Perwakilan), Mujnah Abidin. BIRO SUMBAWA : -. BIRO BIMA : -. BIRO Mataram : -. BIRO Dompu : . PERWAKILAN NTT : Junus O. Lelang. (Ka. Perwakilan). BIRO KUPANG : Tomas Lena, Yohanes Moa BIRO ENDE : Rosi, BIRO ROTENG : Yohanes Moa. PERWAKILAN PAPUA:. Elga. BIRO Fakfak : Amatus Rahakbauw, BIRO INDRAMAYU: DR. H. Otong Bahrudin SH, MH (Ka. Biro), Cepep Mabrurih SH, Sugiyarto, Alan. BIRO KUNINGAN: Drs. Aom Muharam, Teguh Raharjo. BIRO MAJALENGKA: DR. H. Otong Bahrudin SH, MH (Ka. Biro), Cepep Mabrurih SH. CIREBON: Muharam Ns, Sujarwo SE, Endang Maryono, Yogi Yudistira. JAWA TENGAH: R Wagiyono (Ka. Perwakilan), Daud Yustono, Benny Triyono, Jati, Agus Rumiyanto. BIRO KAB SEMARANG : Yunawan Putranto (Iput), Sukandar. BIRO KARISIDENAN KEDU : - KARISEDENAN BANYUMAS: Pamujiono BIRO KARESIDENAN PATI : Subiyanto (Ka. Biro) Dwi Setyawan, Teguh Irianto, Nasiruddin. BIRO PATI : Ali Suroso, Yayan Joko Purwanto. BIRO JEPARA: Harjono (Ka. Biro), Muntako, Anto. BIRO KUDUS : Yayan. PERWAKILAN D.I.Y: Rudi (Ka. Perwakilan). Jawa Timur: BIRO PASURUAN : Hamzah Pujiono, Kasim. BIRO MALANG : Rimon Radityo, SH. BIRO MADURA (SUMENEP) : Moh. Sirat (Ka. Biro), BIRO SIDOARJO: Runik Sri Astuti. KALIMANTAN TIMUR: Agus. BIRO BONTANG : Dwi Setyawan, Riwayato Yanto. BIRO KUTAI TIMUR : Andi Hasbi, Salman Edi, Akmaludin, Yustinus Batta. JAKARTA TIMUR: Bukhori, BIRO BEKASI: Arie Prabowo, Yasser Mutaqin K. BIRO KOTA BOGOR : Mahfud Yunus. BIRO BOGOR : S. Kismanto. PERWAKILAN BANTEN: Rahmat : PERWAKILAN DKI JAKARTA : Dimas Gradiantoro,Eizar Azwad. BIRO TANG. Sel: Ari Prabowo Dhj . ALAMAT REDAKSI : SJKPK, Jl. Kemuning II No. 08, Utan Kayu Jakarta Timur. Telp. : 021. 850 0348, Fax.: 021. 7069 3809 Hp. : 0813.8438.7157 – 0856 9018 509. Email.: agus_mdh11@yahoo.com, Rek. BCA 6090 1900 57 An. PT. Kreatifindo Sarwa Labda Rek. BRI 596 001 006 728 534, Rek. BCA 5750 2656 61, An. Agus Prasetyo, PERCETAKAN : Artori Multi Cipta, (ISI DILUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN).

Wartawan Suara Journalist KPK dalam peliputannya di sertai Surat Tugas dan Kartu Pres serta namanya tercantum di boxs redaksi, jika wartawan kami dalam peliputannya tidak disertai surat tugas dan kartu pers, maka segala kegiatannya bukan menjadi tanggung jawab kami dan segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Atau Laporkan Ke Redaksi Pusat Di 0813 8438 7157

Kami curigai ada perjudian dalam hasil pemeriksaan ini, menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertanyakan hasil pemeriksaan tersebut. Apa yang disampaikan ini berdasarkan laporan masyarakat yang mana KPK sendiri menyurati Inspektorat Propinsi Papua yang mana surat tersebut bernomor 5035/40-43/12/2016 tentang Tindak Pidana Korupsi pada proyek RehabilitasI Gedung Kantor Bappeda Propinsi Papua senilai Rp 6,4 dalam APBD Tahun 2015 yang belum selesai 100% dan dianggarkan kembali dalam APBD Ta-

hun 2016.

Kampak Papua sudah melakukan investigasi bersama Pengendali teknis beserta Ketua Tim Inspektorat di Kantor Inspektorat, Rizal sudah menyampaikan bahwa hasil itu sudah diserahkan kepada Kepala inspektorat jadi silahkan tanya kepada kepala inspektorat, tegas Rizal selaku Pengendali teknis di inspektorat. Johan Rumkorem mengatakan lagi bahwa dirinya sudah melihat Surat Perintah dari Inspektorat, Surat Perintah ini Bernomor: X-700/3/059/ SP-ITPROV, surat nya dikeluarkan sejak tanggal 22 Februari Tahun 2017

Dari Halalaman 1 untuk melakukan pemeriksaan di Bappeda Propinsi Papua dengan ketentuan sepuluh hari kerja lamanya.

Namun, hasil pemeriksaan tersebut sampai saat ini belum dilaporkan, kami curiga kepala inspektorat bermain mata dengan kepala bappeda propinsi papua, makanya kami meminta KPK segerah memanggil kepala inspektorat untuk dipriksa.

Kami punya hak untuk tuntut itu, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 52, Bab XI yang mengatakan bahwa; Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan informasi publik

secara berkala.

Informasi ini harus diumumkan kalau tidak akan dipidanakan, ini perintah undang-undang, jadi Kepala inspektorat Propinsi Papua harus menghargai Undang-undang di republik ini, masyrakat punya hak untuk menanyakan hasil itu, karena masyarakat berdiri diatas dasar hukum yang kuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang mengatakan bahwa masyarakat sangat berperan penting Dalam Pemberantasan Korupsi, jadi kalau masyrakat sudah melaporkan dugaan korupsi yang terjdi dalam tubuh Bapeda

BUPATI BEKASI... anti rasuah yang berada di Jalan HR Rasuna Said, C1 Kuningan, Jakarta Selatan, tim telaah KPK masih melakukan pengkajian. Menurut tim telaah, dalam nota kesepakatan dilihat secara global, legalitas yang digunakan dalam proses menyepakati perjanjian kerjasama menggunakan dua Peraturan Daerah (Perda).

Yakni Perda No 10 tahun 2011 tentang pengelolaan aset milik daerah dan Perda No 06 tahun 2011 tentang retribusi daerah.

“Kalau dilihat dan pelajari dari isi nota kesepakatan antara PT Hero dan PT YCH dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

ga yang masuk pada APBD bulan februari namun dana ini belum diketahui sampai saat ini, kalau dana ini masih ada berarti masih kurang, seaindainya ditambahkan dengan hasil pinjaman dari Bank Papua senilai Rp 74 milyard berarti, hanya Rp 154 milyard.

Dari nilai ini melihat bahwa belum cukup, bayangkan saja, Nilai kontraktor yang sudah tidak dibayar senilai Rp 280 milyard, APBD untuk Tahun anggaran yang di DPA untuk dinas kesehatan senilai Rp 87 milyard, tetapi masih saja belum dibayar, dalam hal ini SP2D pada dinas Kesehatan ada 29 SP2D yang sudah selesai pekerjaannya senilai 100% dan ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah setelah itu dikerim ke Bank, namun belum dibayar juga karena alasan Kas Daerah kosong, kalau kita lihat dari 29 SP2D ini senilai Rp 10 milyard. Yang menarik disini lagi yaitu, Hutang Pemda Biak kepada Rumah sakit umum senilai Rp 16 milyard, sampai saat ini biaya perbelanjaan untuk obat-obatan sudah habis.

Kalau kondisi keuangan seprti begini, kira-kira gimana caranya mengembalikan dana-dana yang ada, kami melihat APBD untuk Tahun anggarn 2016 tidak dipertanggung jawabkan.

Kami minta KPK segerah turun ke Biak untuk memeriksa keuangan daerah sesuai laporan masyrakat. Dari tahapan data duguaan korupsi ini, Disinilah kita bisa melihat bobroknya Pemda Biak dalam pengelolahan keuangan daerah, sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 306 milyard. Masyarakat Biak turun jalan tuntut Bupati Ondi dipenjarakan. (Tim Investigasi/SJ-KPK)

Propinsi Papua kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat segera lakukan itu. Bangunan rehapan Kantor Bapeda ada yang dimark-up, ruangan kecil, bisa menghabiskan 6.4 milyard, ini tidak masuk di akal. Apalagi sudah mengambil fotofoto bangunan itu, bagunan itu tidak layak dipakai, lebih baik KPK mengirimkan tim teknisinya untuk memeriksa rehapan bangunan itu karena masyarakat sudah tidak percaya lagi Inpektorat Propinsi Papua, yang kami laporkan yaitu DPAnya Bappeda pada Tahun anggaran 2005 dan 2016.

(Tim Investigasi/SJ-KPK)

Dari Halalaman 1 Bekasi yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, ada penggabungan dua Perda sebagai legalitasnya,” kata tim telaah yang ditemui Radar Bekasi, tapi tidak ingin namanya ditulis. Tim internal KPK yang juga bagian penyidik tersebut menuturkan, dalam pembentukan tim, Pemkab Bekasi mengacu Perda No 10/11, sedangkan untuk penarikan retribusi mengacu pada Perda No 06 /11. ”Ini kan hasil penelaahan dari dokumen-dokumen perjanjian kedua belah pihak yang sudah kami terima, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), dan Perda yang menjadi dasar kami untuk mengetahui secara legalitas,” tuturnya saat berbincang dengan Radar Bekasi, belum lama ini.

“Apabila dari proses penelaahan dan penyelidikan adanya kesepakatan tersebut atas perintah Bupati selaku pemilik kebijakan, terjadi kerugian negara, maka Bupati nya tinggal dicomot saja,” beber sumber itu. Untuk saat ini, pihaknya masih mengklarifikasi apa dasarnya nilai retribusi sebesar Rp 2500/meter. ”Apabila mengacu pada Perda No 10/11, dasar untuk menarik retribusi adalah sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang

menjadi nilai kewajaran, tapi kalau di Perda No 06/11 adalah Rp2.500/ meter. Jadi, hal ini perlu diklarifikasi kepada yang bersangkutan, karena kesepakatan dari kedua belah pihak,” terangnya.

Ketika hal itu ditanyakan kepada orang nomor satu di Kabupaten Bekasi ini, (Neneng Hasanah Yasin-red), dia hanya diam seribu bahasa. Bahkan, untuk mendapatkan informasi atau sepatah kata, ibu dari dua orang anak ini tetap tidak mau komentar.

Bahkan malah menutup pintu dan kaca jendela mobilnya saat ditemui di Aula Wibawa Mukti, belum lama ini. Begitu juga dengan

Kepala Inspektorat Pemkab Bekasi, Darmizon. Saat Radar Bekasi mencoba untuk mengklarifikasi terkait legalitas yang menjadi dasar nota kesepakatan dalam pengelolaan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan PT. Hero dan PT. YCH, Darmizon enggan berkomentar. Padahal saat itu dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum yang juga turut menyepakati dan ikut tanda tangan pada nota kesepakatan yang dikerjasamakan selama 20 tahun. ”Waduh bang, kalau masalah itu saya tidak mau komentar dulu,” jawabnya singkat. (Tim Investigasi/ SJ-KPK)

WALIKOTA TEGAL... infrastruktur kesehatan di Tegal. Adapun, sejak kabar tentang tertangkapnya Siti Masitha menyeruak, sejumlah warga lantas memberikan tanggapannya. Tak tanggung-tanggung, banyak masyarakat yang bahkan mengaku senang atas tertangkapnya Sitha. Belakangan, sejumlah pihak menyatakan hal yang mereka rasa saat berhadapan dengan Siti Masitha.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Siti Masitha sempat diwarnai kontrobersi. Hal ini lantaran Sitha diduga melakukan tindak semena-mena pada sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahannya. Khaerul Huda menjadi salah satu PNS yang menjadi korban tindakan tersebut.

Berdasarkan pengakuannya, saat baru menjabat kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tegal, ia pernah didatangi Amir Mirza Hasibuan.

Di waktu tersebut Amir yang juga tangan kanan Wali Kota Sitha meminta sejumlah uang yang berarti imbalan atas naiknya jabatan Huda. “Dia (Mirza) merupakan orang yang perkataannya harus ditaati seperti perkataan wali kota. Saat itu, dia ngomong, ‘Jangan lupa, ya,’” ucap Huda, Kamis (31/8/2017).

Huda pun lupa menyetor uang. Akibatnya, ia beberapa kali dimutasi hingga akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Di balik tuduhan yang mengarah kepadanya berikut statusnya sebagai tersangka tindak korupsi, Siti Masitha ternyata tetap bisa tersenyum. Hal ini tampak kala Sitha ditemui di tahanan KPK, Jakarta, Rabu (30/8/2017) lalu.

Siti yang tampak mengenakan baju batik berbalut rom-

11

Dari Halalaman 1 pi tahanan KPK berwarna oranye sempat menitipkan salam untuk warga Tegal.

“Salam hormat saya (untuk warga Tegal),” kata Bunda Sitha. Dalam kesempatan itu, Sitha pun tampil cantik dengan make up di wajah.

Wali Kota perempuan pertama di Tegal itu pun masih bisa tersenyum lebar saat bertemu awak media.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Kamis (31/8) memberikan pengarahan pada pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ganjar kemudian menceritakan soal kesan yang kurang mengenakkan saat bertemu Sitha. Salah satu alasannya adalah lantaran Wali Kota nonaktif Tegal, Siti Masitha tak memberikan sambutan yang baik.

Secara tersirat, Gubernur Ganjar Pranomo mengaku pernah ‘dijuteki’ Siti Masitha. “Lha arep mampir piye, wong pagermu duwur banget, raine kecut (mau berkunjung bagaimana, orang pagarmu tinggi banget, dan pasang wajah masam),” kata Ganjar. Ia melanjutkan, bagaimana rasanya dicuekin saat berniat ketemu. “Coba kalau Pak Wakil Wali Kota mau ketemu orang terus dicuekin. Yo ditinggal muleh wae (ditinggal pulang saja),” ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar pun berpesan pada Wakil Wali Kota Tegal yang saat ini menjabat sebagai Plt Wali Kota untk bersikap lebih terbuka.

“Mohon pak wakil, kalau saya berkunjung mohon diterima.

Aku ora nyaluk sangu, ora diwedangi ya ora popo. Malah kowe tek jajake (tidak minta uang, tidak dikasih minum ya tidak apa- apa. Malah kamu yang dibayarin-red),” ucapnya. (Tim Ivg/SJ-KPK)

WAKIL GUBERNUR JABAR... Dari Halalaman 1 sahaan ini nantinya akan bersama-sama mendesain dan mengembangkan Kawasan Industri Indonesia Shenzhen Baru di Kawasan Lippo Cikarang.

Saat itu belum muncul Meikarta ke telinga publik, baru nama Shenzen Baru.

Padahal Shenzen Baru itu ya Meikarta yang sekarang ini. Pejabat Lippo menyatakan waktu itu, “Dari tiga ribu hektar, ada sisa 20 persen.

Maka akan dikembangkan di situ. Ketiganya pun akan kembangkan proyek di Orange County yang luasnya sekitar 322 hektar,” papar Stanley. Setahun setelah pernyataan itu, saat Meikarta sudah dipublikasikan, Direktur Lippo Group Danang Kemayan Jati menegaskan bahwa proyek-proyek Lippo yang telah diluncurkan sebelum Meikarta masih tetap berjalan. Termasuk Orange County, kawasan terintegrasi seluas 322 hektar di Cikarang senilai Rp 250 triliun mencakup hunian vertikal dan CBD yang disiapkan akan menjadi bagian dari Meikarta nantinya.

Jadi jelas bukan, bahwa Meikarta hanya judul yang berganti. Proyeknya tetap sama dengan apa yang ditandatangani Lippo dengan dua perusahaan RRC tersebut.

Pertanyaannya sekarang, proyek apa sebetulnya Meikarta ini, mengapa namanya Meikarta, apakah ini artinya Kota Mei yang mengingatkan bulan Mei, bulan sakral bagi komunis atau semacam istilah mandarin yang dikombinasikan dengan kata karta,

yaitu bahasa lokal lama di Indonesia. Namun seperti yang ditulis oleh Tirto, “Meikarta” ialah sebuah nama baru yang disematkan oleh CEO Lippo Group, James Riady, untuk megaproyek Kota Baru di Cikarang Bekasi dengan total luas 2.200 hektar, dengan estimasi investasi tak tanggungtanggung hingga Rp278 triliun.

Pengusaha properti pemilik MSH Group yaitu mantan Menteri Perindustrian, MS Hidayat berujar, “bisnis properti adalah bisnis yang menjual prospek.” Prospek yang sedang dijual itu kini ada di Meikarta yang dikemas dengan nama “Kota Baru” oleh Lippo dengan embel-embel “Shenzhen-nya Indonesia”.

Karena Meikarta adalah menjual prospek, bisa jadi ketika citra kota milik China melekat pada Meikarta, maka di tengah isu kolonialisme China makin sensitif, kota yang kontroversial ini bisa-bisa kehilangan prospeknya.

Seperti yang disebutkan Stanley, adapun inti kerja sama antara perusahaan China dengan Lippo tersebut, memiliki tujuan dari rencana Tiongkok yang ingin memajukan jalur maritim, one belt one road. Dengan rintisan itu, akan membuka kerja sama antara perusahaan Tiongkok dan mitra lokal dalam negeri untuk memajukan industri lokal melalui transfer pengetahuan di antara keduanya.

Perhatikan, one belt one road, itu adalah grand design kebijakan RRC dengan apa yang disebut Jalur Sutera Baru yang bertujuan mengintegrasikan negara-negara di jalur tersebut ke dalam cakupan ekonomi China. Indonesia akan untung, tersedot atau malah buntung dengan bersedia terintegrasi ke dalam hisapan ekonomi RRC, hanya anak negeri yang berhak menjawabnya sekarang.

(Tim Investigasi/SJ-KPK)

Bolmut - Sambungan

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

DPRD Desak SKPD Terkait Penyerapan Anggaran

uu Sekda Bolmut, Asripan Nani Bolaang Mongondow Utara, Suara Journalist KPK. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Provinsi Sulawesi Utara, mendesak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup

Pemerintah Daerah (Pemda), agar dapat mengenjot serapan anggaran. Menurut Wakil Ketua DPRD Bolmut Arman Lumoto, pihak Pemda harus menggenjot serapan anggaran yang ada setiap SKPP. “Jangan sampai program kerja yang sudah

dianggarkan terjadi keterlambatan akibat serapan anggaran yang belum maksimal,” kata Arman Lumoto.

DPRD juga meminta agar seluruh SKPD secepatnya melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh pihak eksekutif dan legislatif. “Serapan anggaran yang maksimal tujuannya agar tidak terjadi Silpa saat tutup buku di akhir tahun,” terangnya.

Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmut Asripan Nani menegaskan, setiap SKPD wajib hukumnya meningkatkan serapan anggara, serta segera merealisasi program di setiap SKPD. “Saya minta semua SKPD dapat bekerja maraton untuk penyerapan anggaran,” tegas Sekda.

(Tim Investigasi/SJ-KPK)

Pasar Boroko Belum Sepenuhnya Jadi Kewenangan Pemkab Bolmut

uu Pasar Boroko Bolaang Mongondow Utara, Suara Journalist KPK. Keberadaan Pasar Boroko yang dibangun sejak 2015 lalu dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga saat ini belum menjadi aset dan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Provinsi Sulawesi Utara. Seperti disampaikan pemerhati Bolmut Bolmut Fajri Buhohang, bahwa sangat disayangkan pasar Boroko belum menjadi aset dari Pemda Bolmut.

“Seharusnya ada upaya-

upaya dari Pemda melalui instansi terkait, agar segera melakukan pengurusan ke pemerintah pusat untuk menghibahkan pasar tersebut kepada pemerintah daerah,” ujar Fajri. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Bolmut, Ronal Bolota mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan kepada Pemda agar pasar yang berada di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang, dapat dikelola sepenuhnya oleh daerah dan menjadi aset Pemda. Apalagi katanya, saat ini pasar tersebut sudah beroperasi dan dapat

meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Pihak Komisi II akan terus mendesak Pemda, agar pengurusan dokumen hibah bisa secepatnya dilakukan,” kata Ronal. Disisi lain, Kepala Bidang Perdagangan Fenti Datunsolang, Dinasi Perindusterian Pergadangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindakop-UKM) Bolmut, saat dikonfirmasi mengaku jika pasar tersebut belum dihibahkan oleh pemerintah pusat. “Retribusi di Pasar Boroko itu tidak masuk ke daerah. Retribusi itu hanya untuk keperluan listrik, kebersihan dan keamanan pasar,” akunya. Lanjutnya, untuk berita acara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memang sudah ada, dan sudah atas nama Pemda Bolmut. Tapi saat ini kata Fenti, pihaknya masih menunggu penghapusan aset dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL).

“Dipastikan tahun ini, Pasar Boroko sudah bisa menjadi aset dan kewenangan sepenuhnya dari daerah,” terang Fenti. (Tim Ivg/SJ-KPK)

Ketua DPRD Peroleh Dukungan Kuat Maju Pilkada Bolaang Mongondow Utara, Suara Journalist KPK. Tensi politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Provinsi Sumatra Utara kian memanas.

Sejumlah figur mulai digadang maju bertarung di Pilkada Bolmut 2018 mendatang. Figur seperti Karel Bangko (KB) yang kini menjabat Ketua DPRD Bolmut sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Bolmut, terus menguat karena arus dukungan dari masyarakat makin besar.

Menurut Djabir Patingki, salah satu

tokoh masyarakat Bolmut, sosok Karel Bangko sangat layak memimpin dan menahkodai Bolmut. “Kami sangat berharap Karel Bangko dapat memimpin Bolmut. Ia memiliki komitmen kuat yang dibutuhkan masyarakat Bolmut, demi kemajuan daerah,” terang Patingki.

Lanjutnya, kondisi yang dialami masyarakat Bolmut 10 tahun terakhir, membuat daerah membutuhkan sosok pemimpin yang berkomitmen dalam memimpin daerah. “Apalagi KB

uu Bangko Karel adalah kader terbaik partai golkar yang di anggap mampu memperjuangkan kepentingan daerah di pusat. Selama 10 tahun, Bol-

DIREKTUR PDAM BHAGASASI BEKASI... kalangan keluarga sendiri Direktur PDAM Bekasi Usep Rahman Salim, S.Sos.MM mengundang reaksi keras dari komponen masyarakat tersebut, yang menuntut Direktur PDAM dan beberapa jabatan penting yang dipegang atas dasar sistem kekeluargaan agar mundur dari jabatannya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan pergantian pimpinan PDAM Bekasi yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terselip unsur KKN. Sejak berdiri pada tahun 1979 silam, PDAM Tirta Bhagasasi yang kini menjadi hak milik Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi terus diberikan dana penyertaan modal untuk mengembangkan usaha bidang air minum. Angka yang telah dikeluarkan oleh kedua pemerintahan itu telah mencapai ratusan milyar.

Namun PDAM Tirta Bhagasasi belum menunjukkan tanda-tanda berhenti disusui dana APBD atau mampu memberikan hasil dari keuntungan usaha. Kekesalan masyarakat turut serta menambah deretan buruk PDAM Tirta Bhagasasi atas pelayanan dan kinerja pegawainya dalam mencakupi kebutuhan para pelanggan. Seiring dengan itu, silih berganti demonstrasi mengecam PDAM sebagai kegagalan pemerintah dalam membentuk sebuah BUMD. 20 tahun lebih PDAM Tirta Bhagasasi disusui dana APBD dengan dalih untuk peningkatan pelayanan. Keberadaan struktur jabatan di PDAM Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman

Salim juga diduga sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dimana posisi jabatan penting diduduki oleh kalangan keluarga dekat dari Direktur PDAM Bhagasasi itu sendiri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 dalam Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap. Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang diberikan kepada secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Informasi mengenai penyertaan modal yang akan segera diturunkan tahun 2017 oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 72 milyar, bagian dari Direktur PDAM Tirta Bhagasasi untuk menutupi kelemahannya.

Pasalnya proyek pembangunan kantor yang menghabiskan milyaran rupiah sampai saat ini belum selesai, Direktur PDAM Tirta Bhagasasi melakukan pelelangan proyek pembangunan kantor tersebut. Sedangkan pembelian kantor di Tegal Nanas yang akan dijadikan sebagai kantor pusat PDAM ini diduga bermasalah.

Kondisi lahan tanah tidak persegi, dan lahan tersebut yang sebagian besar adalah empang pemancingan, PDAM Tirta Bhagasasi

mut menjadi sebuah daerah otonom, tapi masih jauh dari harapan masyarakat,” jelasnya. Senada dikatakan Rahmat Posangi, warga Kecamatan Bintauna, bahwa karakter merakyat yang dimiliki KB, membuat dirinya banyak dicintai rakyat. KB juga merupakan politisi yang memiliki jiwa besar dan siap berkorban untuk kepentingan rakyat.

“Daerah ini harus berada di tangan pemimpin yang tepat, dan mau berkomitmen untuk rakyat,” kata Rahmat. (Tim Ivg/SJ-KPK)

Dari Halalaman 1 membeli tanah tersebut dengan harga tinggi, diduga ada mark –up harga tanah tersebut. Nilai proyek Rp 22 miliar pembangunan masjid dan reservoir kapasitas 5.000 m3 milik PDAm Tirta Bhagasasi di Tegal Nanas, patut dipertanyakan karena PDAM tidak memiliki Water Treatment (WTP) dengan kapasitas 200 liter/detik. Diduga proyek tersebut menjadi pembagian kue di jajaran redaksi. Tidak sampai hanya disitu informasi yang didapat di lapangan mengenai dugaan penyelewengan keuangan PDAM. Di dalam struk tagihan pembayaran air setiap pelanggan dibebankan untuk membayar perawatan meteran dengan jumlah Rp 8 ribu rupiah, sedangkan didalam laporan hasil keuangan PDAM mengenai beban pelanggan tidak ada.

Namun yang didapat pelanggan bukan pelayanan yang baik, tetapi keluhan atas air yang kecil dan keruh. Artinya pengelolaan jauh dari harapan,” ujar Angga Indrawan, salah seorang pemuda yang tengah berdemonstrasi di depan kantor PDAM Tirta Bhagasasi, Kamis (10/8/2017) siang.

Aktivis FSMKD ini juga mengungkap hasil laporan audit independent dan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat yang menyatakan setiap tahunnya menemukan kesalahan administrasi dan kerugian Negara. Permasalahan lain ialah adanya penetapan Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi oleh Bupati dan Wali Kota Bekasi yang dipandang telah mengangkangi Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum sebagai acuan pengelolaan.

“Dalam aturan tersebut,

ASPIRASI RAKYAT... kementerian seperti Dirjen dan jabatan strategis lainnya. Di tingkat kabupaten dan kota korupsi ditenggarai oleh korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala dinas dan jajarannya. Di tingkat Kabupaten dan Kotamadya tidak tangung-tanggung bermunculan nama-nama Bupati atau Wali Kota yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebut saja Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah Sri Hartini dengan kasus jual beli jabatan di kalangan pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Bupati Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur Ahmad Syafii dengan korupsi Dana Desa (DD), yang melibatkan kepala Desa Dassok, pejabat inspektorat, inspektur pemerintahan dan Kajari Pamekasan yang terkena kasus suap dalam korupsi bagi-bagi dana desa. Bupati Raja Ampat Provinsi Papua Barat Abdul Faris terjaring KPK dengan kasus korupsi dana pembangunan infras-

10

tepatnya pada pasal 18 menyatakan unsur Dewan Pengawas terdiri dari tiga unsur. Tetapi faktanya hanya terdapat dua unsur, yakni unsur birokrat dan unsur pelanggan, sementara unsur profesionalnya tidak ada. Jika prosesnya salah, maka mengawasinya pun jadi tidak benar. Apalagi mereka rangkap jabatan strategis,” ungkapnya. Hal senada juga diungkapkan Ketua Aliansi Rakyat Bekasi, Mahfudin Latif yang menganggap tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dan pemeliharaan atas biaya administrasi sebesar delapan ribu rupiah perbulan untuk satu orang pelanggan. Ia menuding tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang jelas.

“Kami minta berita acara penggunaan uang tersebut namun tidak digubris. Kami curiga, karena jika diakumulasi dari total 165 ribu pelanggan dalam setahun mencapai lima belas milliar lebih. Ini angka yang harus dipertanggungjawabkan,” kata latif saat melakukan orasi.

Para demonstran ini mendesak agar kedua kepala daerah selaku owner PDAM Tirta Bhagasasi lebih objektif dalam memilah unsur direksi dan dewan pengawas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, direksi PDAM juga dituntut untuk tranparansi terkait penyertaan modal serta pengelolaan administrasi pemeliharaan dari para pelanggan sejak iuran tersebut dilakukan. Untuk diketahui bahwa jalannya unjuk rasa berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.45 WIB. Hanya saja, peserta aksi tidak mendapat tanggapan dari pihak Direksi maupun Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi. (Tim Imvestigasi/SJKPK)

Dari Halalaman 1 truktur pembangunan jalan Lingkar Waigeo yang menghubungkan ruas jalan di Provinsi Papua Barat. Barubaru ini muncul berita hangat dibicarakan berita yang mengejutkan hingga ke Kementerian dalam negeri adalah berita korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Siti Masitha Soeparno dengan korupsi perijinan pembangunan infrastruktur Ruang ICU RSUD Kardinah Kota Tegal.

Usaha gencar yang dilakukan pemerintah untuk mengikis habis perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah rupanya belum menunjukkan hasil yang maksimal, bermunculannya nama-nama Bupati dan Wali Kota secara tiba-tiba sebagai pelaku tindak pidana korupsi sangat memprihatinkan kita semua.

Tidak menutup kemungkinan kedepan akan muncul lagi korupsi dari wilayah kabupaten lain yang dilakukan oleh seorang Bupati kepala daerah dalam jenis korupsi keuangan negara yang indi-

kasinya dalam bentuk lain.

Adanya anggaran pemerintah yang dianggarkan untuk setiap Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Indonesia yang setiap wilayah kucuran dana yang diturunkan bagi pembangunan berbagai sektor pembangunan di daerah yang nilainya milyaran rupiah merupakan daya tarik para Bupati kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Manakala kesempatan ada dan peluang di depan mata memungkinkan, rupanya kepala daerah pelaku korupsi menjadi lupa diri. Berbagai cara pun dilakukan, dari penyimpangan anggaran untuk kepentingan pribadi untuk memperkaya diri hingga dana pemerintah dikeluarkan dengan dalih untuk pembangunan dengan melakukan mark-up anggaran dan berbagai cara lain untuk mengambil keuangan negara bagi rakyat untuk menuju keberhasilan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai

lembaga independent diluar pemerintahan sebagai lembaga anti rasuah telah menujukan kinerjanya yan positip. Keberhasilan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menangkap pelaku korupsi para kepala daerah harus didukung oleh semua komponen bangsa, bukan semata tanggung jawab KPK maupun pemerintah. Tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang Bupati atau Wali Kota kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berurusan dengan hukum dan lembaga peradilan akan sangat mengganggu roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. Program-program pemerintah pusat di daerah akan berjalan secara dengan tidak semestinya. Koordinasi Bupati sebagai kepala pemerintahan terhadap para kepala dinas dan jajaran pemerintahan daerah lainnya akan terkendala dengan ditangkapnya Bupati sebagai kepala daerah sebagai

pucuk pimpinan di daerah yang seharusnya memberikan instruksi-instruksi yang positip yang melayani semua kepentingan rakyat di daerah, melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya, semua akan menjadi terkendala. Peran Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota memang dapat menggantikan posisi para Bupati dan Wali Kota dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, namun semua sangat disesalkan jika seorang kepala daerah yang notabene sangat dihormati oleh masyarakatnya akan tercoreng nama baiknya yang secara otomatis mencemarkan nama daerah setempat meski korupsi adalah merupakan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan masing-masing dan bukan tanggungjawab wilayah.

Disaat pemerintah melaksanakan berbagai sektor pembangunan untuk kemajuan Bangsa dan negara, yang dibutuhkan adalah sosok seorang Bu-

pati kepala daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), seorang kepala daerah yang memenuhi harapan rakyat yang jujur, bersih, cerdas dan memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi yang dapat mengakomodir terhadap semua kepentingan rakyat dan daerahnya. Negara mengharapkan seorang kepala daerah yang sukses melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik tanpa harus melakukan tindak pidana korupsi dan tidak tergiur untuk menggunakan dana untuk pembangunan. Betapa bangganya dan suka citanya apabila keberhasilan pembangunan di suatu kabupaten atau kota mendapat predikat sebagai kota yang berhasil melaksanakan pembangunan atau mendapat predikat kota terbersih dengan mendapatkan piala Adipura Kencana misalnya. Semua itu diperlukan seorang kepala daerah yang berhati-hati dalam menyalurkan dana pembangunan untuk dae-

rah dari pemerintah pusat, perlunya transparansi dan keterbukaan kepada publik masyarakat daerah, dengan menunjukan bukti phisik hasil pembangunan yang keberadaannya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Semoga saja dengan ditangkapnya para pejabat daerah dalam hal ini Bupati dan Wali Kota di berbagai daerah di Indonesia karena melakukan tindak pidana korupsi keuangan negara untuk pembangunan, dan ditangkapnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadikan pelajaran dan cambuk bagi para kepala daerah lainnya untuk menggunakan dana pemerintah pusat dengan sebaikbaiknya untuk pembangunan berbagai sektor di wilayahnya masing-masing, sehingga percepatan pembangunan wilayah akan segera terwujud dan rakyat Indonesia dapat merasakan secara langsung manfaatnya adanya pembangunan wilayah yang dicanangkan secara nasional dan menyeluruh.

Lampung

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

3

Kampung Tanjung Anom Terus Berkembang Lebih Baik dari Sebelumnya Lampung Tengah, Suara Juornalist KPK . Menurut Sekretaris Kampung Tanjung Anom Yoga Sudomo Hidayat saat menceritakan sedikit sejarah singkat tentang Kampung Tanjung Anom.

Yoga menjelaskan, Kampung Tanjung Anom adalah sebuah Desa Transmigrasi Angkatan Darat (TRANSAD) yang terdiri dari Tiga Kesatuan Kodam TNI, kala itu yakni dari Kodam Brawijaya (Jatim), Kodam Diponegoro (Jateng) dan Kodam Siliwangi (Jabar).

Dia melanjutkan, Transmigrasi Angkatan Darat dari Pulau Jawa ke Daerah Propinsi Lampung pada tahun 1974 dan diresmikan oleh Dan Kolak pada tanggal 13 Januari1975 kemudian, Kampung Tanjung Anom terus berkembang dan berganti jabatan kepala kampung, hingga sampai saat ini yang masih dalam jabatannya Wasis Trisno Hadi yang ke enam kalinya.

Yoga Sudomo Hidayat

memaparkan, untuk di Bidang Pembangunan di Kampung Tanjung Anom, ada pembangunan MCK Embung satu unit dua pintu di Dusun I/F, Stand embung 1 unit, Pemasangan batu penahan tanah, Pembangunan Pondok pulau 2 unit,Pembangunan Gazebo apung 2 unit,Pembangunan Gazebo 2 unit, Pembangunan gorong gorong 4 unit dan Pembangunan Laven 2.000 meter yang

dibagi tiga dusun. Adapun untuk Pembinaan LINMAS, PKK, Karang Taruna, Puskeskam,dan Posyandu. untuk pemberdayaanya, ada Pelatihan Aparatur Kampung, Pemberdayaan PKK, Pelatihan BPK, dan BUMK. Yoga melanjutkan, dalam kegiatan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Tanjung Anom ada beberapa pelaksanaannya seperti, SILTAP, Oprasion-

Kepala Kampung Wujudkan Impian Masyarakat Kampung Terbanggi Mulya

al Perkantoran, Oprasional RT,Operasional BPK dan LINMAS. “Saya sebagai SekDes Tanjung Anom mempunyai motivasi sesuai dengan VISI MISI kepala kampung bapak Wasis Trisno Hadi

dan saya bangga sekali berkat perjuangan beliau, kampung Tanjung Anom mengalami peningkatan dan jauh lebih baik di bandingkan sebelumnya,’ ’ tutupnya. (Sepriyanto/Hermansyah/SJ-KPK)

Masyarakat Banjar Agung Puas Kepemimpinan Kepala Kampung Lampung Tengah, Suara Journalist KPK. Warga Kampung Banjar Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sangat mengapresiasikan kinerja kepala kampung yang baru dilantik pada Desember 2016 lalu. Menurut penuturan salah satu warga di Dusun II Wasono menjelaskan, semenjak kepemimpinan Parlin semua pembangunan/infrastruktur di Kampung Banjar Agung Mataram, Parlin sudah berhasil melakukannya sehingga atas nama masyarakat Banjar Agung Mataram sangat merasakan kenyamanan dalam bertransportasi.

“Dulu sebelum Parlin menjabat, jalan ini rusak dan berlobang di manamana, dan Saat itu sungguh terlihat memprihatinkan sekali, tetapi setelah beliau menjabat menjadi kepala kampung, kemajuan pembangunan di Kampung Banjar Agung Mataram terbukti dan dirasakan masyarakatnya.

Seperti dalam pembangunan laven yang sudah selesai dan dapat dilalui masyarakat dengan nyaman tanpa ada hambatan,’’tuturnya.

Warga juga mengatakan, semenjak di kepemimpinan Parlin untuk jasa kepengurusan surat menyurat ataupun izin keramaian kampung (Pesta), itu tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis se-

hingga ,masyarakat menilai kinerja kepala kampung sosok Tegas seperti yang sudah terlihat dalam ketegasan nya menutup tempat lokalisasi dan gelanggang sabung ayam yang ada di kampung Banjar Agung Mataram. Tentunya ,

kami atas nama masyarakat Kampung Banjar Agung merasa sangat bangga dan nyaman akan kinerja dan kepemimpinanya, “ucap warga dusun II. Dilain tempat Sekretaris Kampung Banjar Agung Mataram Supardi menambahkan,

jika dirinya menilai Parlin memiliki kepribadian yang berjiwa dermawan. Sebagai contoh di Dusun III , Lurah Parlin mengeluarkan dana pribadinya untuk memperbaiki jalan yang , pada saat itu terlihat berlobang parah sehingga, saat kini jalan tersebut terlewati dengan mudah dan dirasakan nyaman oleh masyaraskat.

Adapun Parlin mengeluarkan dana pribadinya untuk warga. Dalam memperingati HUT RI yang ke 72, tentunya hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk masyarakat di Desa Banjar Agung Mataram ,’’ungkapnya.

Di tempat yang terpisah kepala kampung Banjar Agung Mataram Parlin mengatakan, untuk keseluruhan Anggaran Dana Desa (ADD/2017) Kampung Banjar Agung Mataram mendapatkan total APBK sebesar Rp. 1,28 milyard. Parlin memaparkan ,untuk pembangunan di termin pertama sudah terealisasi seperti pembangunan Laven sepanjang 1 km, Jembatan/ gorong-gorong sebanyak 24 unit , jalan underlagh sepanjang 1 km, adapun dalam pembangunan sarana perkantoran untuk Meja Kantor,Monitor,CCTV,Tv 43 inc,dan AC. Parlin melanjutkan , ada dua kegiatan gotong-royong yang rutin dikampung Banjar Agung

Mataram salah satunya ,untuk hari Jum’at ada kegiatan gotong-royong khusus tokoh tokoh masyarakat, kemudian untuk di hari minggu ada kegiatan gotong-royong yang dilakukan oleh pemuda pemudi, adapun kegiatan Rohani Pengajian Muslimat NU yang diadakan rutin dalam 2 bulan sekali.

Diapun meneruskan, untuk ronda malamnya setiap petugas atau perangkat kampung seperti Pamong, RT, Sekkam dan termasuk kepala kampung di rolling untuk bergantian mengisi jadwal ronda malamnya.

Dia menandaskan , jabatan ini akan selalu saya gunakan semaksimal mungkin terutama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat , adapun untuk didalam pengelolaan anggaran dana desa (ADD), akan selalu teranspran dan berusaha seoptimal mungkin dalam menggunakannya. ‘’Saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayai saya penuh untuk bisa membenahi kampung ini, tentunya saya pribadi bertekad untuk membangun kampung ini menjadi lebih baik , dan kepercayaan ini sungguh mahal nilainya , “ucap kepala kampung yang dilantik pada desember 2016 lalu. (Sepriyanto/Hermansyah/Edi Saputra/SJ-KPK)

Masyarakat Kampung Ono Harjo Apresiasi Kinerja Kepala Kampung Lampung Tengah, Suara Journalist KPK. Suparyono Kepala Kampung Ono Harjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, mendapatkan apresiasi dari masyarakat Kampung Ono Harjo, pasalnya kepala kampung yang saat ini menjabat dirasakan mampu menjalankan roda pemerintahan kampung dengan baik. Warga Kampung Ono Harjo menjelaskan kepada wartawan SJKPK, bahwa mereka sangat

puas atas kinerja dari kepala kampung yang saat ini menjabat, yang mana pembuatan surat - surat lebih mudah. dan membaiknya bidang infrastruktur Kampung Ono Harjo. Nur Sholeh warga Dusun V Kampung Ono Harjo menerangkan, “ Pak Lurah yang sekarang ini pribadinya sangat supel (mudah bergaul-red), sederhana dan bijaksana, kalau membuat surat menyurat saya tidak pernah dipungut biaya, beliau juga termasuk sosok pa-

nutan bagi kami selaku warga, lantaran jarang ada lurah yang mau ikut ronda malam, tapi kalau Suparyono hampir setiap malam ikut ronda malam,” tandasnya.

Nur Sholeh menambahkan saat ditanyai tentang perkembangan infrastruktur Kampung Ono Harjo, “ untuk Jalan kampung sudah lebih membaik dari sebelumnya , ” Terang Nur Sholeh. Di tempat lain wartawan SJKPK menyambangi Kepala Kampung di Balai Kampung

Ono Harjo, beliau menjelaskan saat ditanyai tentang pembangunan apa saja yang sudah dilaksanakan di tahun 2017 ini di tahun 2017 ini kami mengerjakan Jalan lapen sepanjang 2 kilometer yang dipecah menjadi 5 titik dari Dusun I s/d Dusun V, kemudian jembatan di Dusun I dan pagar tempat Ibadah, pungkas kepala kampung yang berpenampilan sederhana ini, beliau juga menambahkan, “untuk pemberdayaan masyarakat se-

mua berjalan dengan baik dan sesuai rencana seperti Posyandu, Karang Taruna, PKK dan Ronda Malam.

Saat ditanyai apa visi dan misi beliau menjadi Kepala Kampung Ono Harjo, beliau melanjutkan “visi dan misi saya adalah mensejahterakan masyarakat dalam bidang fisik maupun non fisik sesuai dengan program Bupati Lampung Tengah Dr.Ir.H. Mustafa,MH,” tutupnya kepada Wartawan SJ-KPK. (Vicky Agung Saputra/Edi Saputra/SJ-KPK)

Lampung Tengah, Suara Juornalist KPK. Kepala Kampung Terbanggi Mulya Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah Darwan mengatakan, Sejarah singkat berdirinya Kampung Terbanggi Mulya.

“Penduduk Desa Terbanggi Mulya saat itu mayoritas berasal dari transmigrasi warga Pulau Jawa, dan kebanyakan warga Jawa Tengah yang pada pembukaanya oleh Jawatan Transmigrasi pada tahun 1962/1963.

Kepala kampung menjelaskan, pada saat pembukaan desa itu yang dipimpin oleh seorang ketua rombongan dibawah kepemimpinan Dinas Transmigrasi /Jawatan Transmigrasi. Setelah tahun 1964 Jawatan Transmigrasi menyerahkan ke pemerintahan daerah. Sehingga, menjadi Desa Terbanggi Ilir yang definitif, dan setelah tahun 1982 dipecahlah Terbanggi Ilir menjadi dua Desa, dan pemecahannya itu disebut Kampung Terbanggi Mulya.

Dirinya melanjutkan, jumlah penduduk Terbanggi Mulya 1.239.096

Jiwa dengan memiliki luasan tanah 1229 Ha, peladangan/sawah 986,5 Ha, juga memiliki pekarangan seluas 73 Ha dan hingga sampai saat ini kampung Terbanggi Mulya terus meningkat dari setiap bergantinya kepala kampung.

Darwan juga memaparkan, Kampung Terbanggi Mulya mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD 2017) dengan total APBK sebesar Rp.1,226.070.826,- “Untuk Anggaran di Bidang pemerintahan Rp. 286.600.299,,Bidang pembangunan Rp 833.572.850,- , selanjutnya untuk Bidang Pembinaan Rp 66.257.551,- dan untuk di Bidang Pemberdayaan sebesar Rp 39.640.126,-,’’ucapnya. ‘’Saya selaku kepala kampung Terbanggi Mulya, akan terus berusaha untuk selalu mewujudkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah , khususnya untuk masyarakat Terbanggi Mulya, untuk membenahi dan memajukan pembangun yang ada di kampung ini dengan sebaik-baiknya,“ tutupnya.

(Sepriyanto/Hermansyah/SJ-KPK)

Pengelolaan Dana ADD Kampung Adi Jaya Sangat Dirasakan Masyarakat Lampung Tengah, Suara Journalist KPK. Sekretaris Kampung Adi Jaya memaparkan , untuk Anggaran total APBK Adi Jaya 1.278.403.557 ,Anggaran tersebut untuk kegiatan di Bidang Pembangunan pembuatan Laven sepanjang 1270 meter di Dusun I ,II ,dan III ,pembangunan Rabat Beton sepanjang 450 meter didusun II ,dan III, Pembangunan Goronggorong 2 Unit di Dusun II ,dan Pembangunan Drainase 40 M didusun IIII. Dia melanjutkan, untuk di Bidang Pembinaan ada Keagamaan, Olah raga, PKK, Karang Taruna, Posyandu ,Kamtibmas,dan Telor Asin Rendah Kolestrol. untuk di Bidang Pemberdayaan ada Pelatihan BPK , LPMK, RT, KWT (Kelompok Wanita Tani), Naguet Lele, dan di Bidang Pemerintah ada kegiatan Tunjangan SILTAP dan lain lain,” ucap Sekdes. Di tempat yang berbeda Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ahmad Fauzi membeberkan.

Dirinya menyatakan

untuk pembangunan di kampung Adi Jaya hampir selesai.’’Saya selaku TPK akan bekerja dengan apa yang sudah di tentukan oleh aparatur Kampung Adi Jaya,’’ tandasnya. Di tempat yang sama Tenaga Ahli Wisnu Hidayat, ST menuturkan,’’ jika dirinya akan bekerja sebenar-benarnya untuk membantu visi dan misi Ngatino demi membangun Kampung Adi Jaya menjadi kampung yang maju dan lebih baik dari kampung yang lain,’’ tuturnya. Di tempat yang terpisah warga dusun empat (IV Adi Negoro) Suroso (47) menyatakan, pembangunan dikampung Adi Jaya sangat dirasakan dari tahun ketahun. Seperti pembangunan Lapen, tentunya ini sangat memudahkan masyarakat untuk melintasi, dan membawa hasil panennya. Suroso juga menambahkan, dirinya sangat berterimakasih kepada pemerintah Kampung Adi Jaya atas bertambahnya infrastruktur yang ada ,” tutupnya. (Edi Saputra/Sepriyanto/SJ-KPK)

Opini Publik...

Nasional

Kekuasaan Cenderung Melakukan Korupsi

Rahmat Wakil Investigator

Setya Novanto Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar menambah daftar politisi Indonesia yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi. KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Ketua DPR itu. Novanto diduga terlibat dalam proyek pengadaan e-KTP. Novanto Ketua Umum Partai Golkar, menjadi ketua umum partai keempat yang dijerat KPK dalam kasus korupsi. Kemudian sebelumnya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Dalam penyelenggaraan haji tersebut, Suryadharma menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi. Suryadharma juga dianggap memanfaatkan sisa kuota haji nasional dengan tidak berdasarkan prinsip keadilan dan mengakomodasi pula permintaan Komisi VIII DPR untuk memasukan orang-orang tertentu supaya bisa naik haji gratis dan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi.

Hampir setiap hari, publik disuguhi beritaberita soal korupsi yang dilakukan oleh mereka dengan kekuasaan yang lebih tinggi. Gambaran mental korup para penguasa ini tentu saja dibentuk dan dibina oleh iklim kinerja yang mengajarkan korupsi. Jika korupsi diartikan sebagai hal yang merusak, berarti mereka yanb bermental korup tentu saja telah merusak seluruh tatanan sosial dan kemajuan beradaban manusia. Bagaimana tidak iklim korupsi yang mengakar di negeri ini pada akhirnya semakin membuat bangsa ini menjadi terpuruk banyak mengalami kemunduran dalam banyak hal. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya, apakah cukup dengan mem-

perkuat lembaga KPK saja atau menyemai pendidikan anti korupsi yang sejauh ini dicanangkan masuk kurikulum pendidikan. Bisa jadi benar apa yang pernah diungkapkan, bahwa kekuasaan itu cenderung korupsi melihat perilaku para penguasa yang memiliki kekuasaan absolut mudah sekali menyalahgunakan kekuasaannya.

Hal itu memberi gambaran semakin sulitnya menemukan para penguasa yang bermental tulus dan jujur.

Seseorang yang ingin mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi harus pandai bermain dan menguasai jalur-jalur korupsi yang ada, tanpa itu tidak akan ada makan siang gratis. Kekuasaan cenderung melakukan tindak pidana korupsi, karena hampir dipastikan jika ingin mendapatkannya tidak perlu harus berprestasi, bekerja keras, atau berotak cerdas. Cukup punya kedekatan dengan penguasa atau membayar sejumlah uang dengan jumlah tertentu, jadilah ia penguasa. Lembaga anti rasuah dalam hal ini KPK juga punya kepentingan untuk selalu menjaga citra dirinya di depan masyarakat, sehingga yang dibidik tentu saja praktik uang yang dikorupsi dalam nominal yang lebih besar. Pengungkapan korupsi atas nilai uang yang lebih besar tentu saja akan memperkokoh citra lembaga anti rasuah sebagai agen penyelamat negara, dan tentu saja mendapat dukungan luas dari masyarakat. Jika pemberantasan korupsi hanya melalui pengungkapan praktik korupsi penguasa bermental korup yang tertangkap tangan terbukti berbagai pengungkapan kasus korupsi hanya sekedar bersifat personifikasi.

Pada akhirnya yang menjadi pesakitan hanyalah pribadi yang bertindak korup, atau bisa saja hal ini menjadi perang para penguasa korup untuk saling menjatuhkan koleganya yang sukses memperoleh kekuasaan.

Sejauh ini kita memang hanya mengetahui dari media. Tapi paling tidak kita sendirilah yang selalu dapat diingatkan, bahwa korupsi bukan semata uang, tapi juga mental yang terbentuk dari iklim kekuasaan yang membuka lebar-lebar akses menuju korupsi. Korupsi memang sangat merugikan kepentingan rakyat, berapa dana yang dikorupsi oleh pejabat negara menghambat jalannya pembangunan diberbagai sektor untuk secepatnya menjadi negara Indonesia yang subur, makmur dan sejahtera bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Lampung

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

Bupati Lampung Tengah Apresiasi Pembangunan Pos Ronda Kampung Asto Mulyo Lampung Tengah, Suara Journalist KPK. Program ronda yang digulirkan Bupati Lampung Tengah Dr.Ir.H. Mustafa,MH terus mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Khususnya masyarakat di Kampung Asto Mulyo, Selain mengandalkan dana dari pemerintah kabupaten (Pemkab) warga Kampung Asto Mulyo telah mewujudkan dengan membangun pos ronda secara swadaya beserta aparatur kampung, berinisiatif membangun pos ronda yang representatif, dimana pos ronda lebih luas dan dilengkapai dengan alat pemadam, obat-obatan dan televisi dengan hasil swadaya masyarakat yang tinggi.

Bupati Lampung Tengah Dr.Ir.H. Mustafa,MH datang berkunjung untuk meresmikan Pos ronda dikampung Asto Mulyo yang juga ditandai dengan pemotongan pita, pada Jum’at (25/08/ 2017).

Di tempat yang berbeda Camat Punggur Herman,SE menyampaikan ,jika dirinya merasa sangat bangga akan pembangunan pos ronda yang ada di Kampung Asto Mulyo dan Ini tentunya merupakan bentuk keseriusan Pemkab dalam rangka meningkatkan penanga-

nan keamanan di Lampung Tengah, dan saya berharap upaya ini bisa menjadi langkah efektif untuk mewujudkan keamanan di Kampung Asto Mulyo. Pak Camat memaparkan, pembangunan pos ronda ini merupakan tindak lanjut dari program keamanan Bupati dengan anggaran Rp. 10 Miliar yang dimana masing masing dusun mendapatkan anggaran sebesar Rp 5 juta untuk pembangunan satu poskamling. Dia melanjutkan, Pembangunan pos ronda sepenuhnya

NASIONAL & HUKUM Kepala Biro Hukum : DR. H. Otong Bahrudin SH, MH Biro Hukum : Alek Maskur Husain, SH, Syamsul Lubis, SH Konsultan Hukum : YB Haryo Priyambodo, SH Dewan Penasehat : Habib Agil Abubakar Alkadri, Habib Maghdar Festus Mofu, SE KORLIP NASIONAL : RUSDI L REDAKTUR PELAKSANA : Purwo Setiono, SE

telah dilakukan di tiap-tiap kampung yang ada di Kecamatan Punggur.

Hal ini sebagai bentuk support dan untuk mensukseskan di dalam program keamanan yang di instruksikan oleh bapak Bupati Lampung Tengah Dr.Ir.H. Mustafa, MH. Selain itu tak hanya pula fisik, keaktifan masyarakat dalam menjalani ronda malam juga terus ditingkatkan. Sehingga tidak adalagi begal dan pencurian yang akan membuat masyarakat menjadi resah. ‘’Kami akan support terus apa yang sudah

di instruksikan oleh Pak Bupati Mustafa, Apalagi sebagai contoh dari keteladan beliau yang langsung ikut terjun kebawah untuk menjalani ronda malam bersama masyarakat ,’’pungkas Camat Punggur.

Ditempat yang berbeda kepala kampung Asto Mulyo Sriwidaya menyatakan, selama kepemimpinan Bupati Lampung Tengah Dr.Ir.H. Mustafa, MH, beliau tidak akan pernah berhenti untuk melakukan ronda malam ditiap tiap kampung sebelum sampai

keamanan Lampung Tengah terwujud. Sriwidaya juga menuturkan ,saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang slalu memberi dukungan kepada saya. Hal ini bisa terwujudkan, itu karna semua berkat masyarakat, seperti contoh pembangunan pos ronda ini dimana masyarakat untuk saling bahu membahu demi terwujudnya kenyamanan dan kondusifnya di Kampung Asto Mulyo,” tutupnya.

(Sepriyanto/Hermansyah/ Vicky/SJ-KPK)

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Way Pengubuan Tingkatkan Mutu Pendidikan Lampung Tengah, Suara Journalist KPK. Peranan penting dalam motivasi dan juga praktek dari kepemimpinan Kepala Sekolah , merupakan kunci utama dalam keberhasilan sekolahnya.

Begitu pula hal yang sama dilakukan oleh Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Way Pengubuan Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang baru menjabat di bulan Mei 2017 ini. Heru Budianto, S.Pd menjelaskan , jika SMK Negeri 1 Way Pengubuan terus melakukan Pembenahan baik sarana prasarana, Peningkatan Kedisiplinan, KBM dan Konsentrasi Akreditasi Program Keahlian untuk Motif/ TSM (Tehnik Sepeda Motor). Kemudian beliau juga melanjutkan, ada pula Peningkatan Administrasi secara Umum ( Kependidikan, Kepegawaian,Keuangan, Kesiswaan dan Sarana Prasarana) hal ini tentu sangat Mendukung guna meningkatkan para siswasiswi anak didiknya dalam meraih prestasi yang ada di SMK Negeri 1 Way Pengubuan ,” tuturnya.

Budianto, S.Pd memaparkan, untuk pembenahan yang sudah diterapkan, KBM sudah berjalan

untuk guru PNS berjumlah 4 orang dan Tenaga Honorer ada 36 orang. SMK Negeri 1 Way Pengubuan juga masih banyak kekurangan Gedung, di antaranya seperti Gedung untuk pengadaan Bengkel umum khususnya kendaraan Roda dua dan pengadaan toko sparepart, akan tetapi hal ini tidak membuat patah

semangat para siswa-siswi untuk meraih prestasi. Tentunya Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan penambahan gedung untuk prasarana pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Way Pengubuan, guna untuk melancarkan para siswa-siswi dalam meraih prestasi. (Sepriyanto /SJKPK)

Warga Kampung Karang Endah Mengharapkan Perbaikan Jalan Kabupaten

dengan tertib dan kondusif sesuai jadwal siswa belajar di Sekolah, Administrasi terselenggara dengan baik dengan Peraturan atau Koridor yang ada, meningkatkan kedisiplinan Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan dan kinerjanya, tentunya dengan harapan agar SMK Negeri 1 Way Pengubuan terlihat bermutu dan diminati oleh masyarakat banyak, khususnya di Kampung Purna-

REDAKTUR UTAMA : Scania Recinta P REDAKTUR : Pramawidhi Setiono, Dimas Gradiantoro, Riki Maulana, Bindhy Laratama Hugo Giffary, STAF REDAKSI : Scada Rangga P JAWA TIMUR : Hamzah Pujiono: BALI : Carles Ratu JAWA TENGAH : Raka Sukma Scada, JAWA BARAT : Yogi Yudhistira, BANTEN : Ahmad Supriyanto.

PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB : Agus Prasetyo. Mdh WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Drs. Muharam Natasasmita REDAKTUR EXECUTIVE : F. Sutanto Mdh

4

INVESTIGASI PUSAT KETUA INVESTIGASI : Evert Nunuhitu WAKIL KETUA INVESTIGASI : Rahmat S INVETIGASI: Kornelis W. Gatu, S. Sos, Miswanto Ismunardi, Suprayitno, D. A. Ari Saptono, Sudirman PUSAT PELIPUTAN KEPALA : Judy Upay Hardiyadhi REDAKTUR UTAMA : Diharjo Mangun Prasetyo REDAKTUR : Muhammad Iqbal, Gerson Millinov STAF REDAKSI : Elsa Chassandra, Teguh Film REPORTER : Nur Istikomah

ma Tunggal dan sekitarnya sehingga di tahun ajaran 2018 ataupun di tahun 2019 jumlah siswa barunya dapat bertambah dan terus meningkat ,’’ ucap kepala sekolah diruang kerjanya.

Hasil pantauan Wartawan SJ-KPK di lapangan terlihat SMK Negeri 1 Way Pengubuan memiliki tujuh Rombel dengan jumlah 136 murid dan dari keseluruhan siswanya masingmasing di bagi tujuh kelas,

Online TV SJK-KPK (Dalam Proses) PRODUSER EKSEKUTIF : Agus Sukma Scada MANAJER PEMBERITAAN : Shasa Virginia KREATIF, FOTO, BAHASA REDAKTUR KREATIF : F. Sutanto Mdh REDAKTUR DESAIN : Arie Prabowo DESAINER SENIOR : Dwi Setyawan PENATA LETAK : Rini Ernawati REDAKTUR FOTO : Agus AA Putra FOTOGRAFER : Marta Henderina, Brizinsky Truman Bayu Vitandra Alamat Redaksi : SJKPK Jl. Kemuning II No. 8 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur Telp. : 021 8500 348, 081 320 160 347 Hp. : 0813.8438.7157 Email.: redaksi@suarajournalist-kpk.com agus_mdh11@yahoo.com

Lampung Tengah, Suara Journalist KPK. Warga Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saat ini mengharapkan perbaikan jalan poros kabupaten yang ada di Kampung Karang Endah tepatnya di Jalan yang menuju sekolah SMP Negeri 5 Terbanggi Besar, pasalnya jalan yang pembangunanya ini menggunakan dana dari APBD saat ini kondisinya kurang baik hal ini diperparah jika hujan turun, air banyak menggenang di permukaan badan jalan.

Saat ditemui oleh wartawan SJ-KPK Sadikin warga Karang Endah yang berprofesi sebagai petani menjelaskan, “ saya mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk secepatnya memperbaiki jalan kabupaten ini, sehingga petani seperti saya ini dapat dengan mudah mengangkut hasil pertanian saya tanpa harus mencari jalan alternatif lain yang lebih baik, kalau saya lewat jalan alternatif lain tentunya dalam segi waktu sudah tidak efisien, hal ini juga dapat menghambat

perekonomian masyarakat kecil seperti kami,” jelasnya.

Hal serupa disampaikan dan diamini oleh Kepala Kampung Karang Endah, Sutarman kepada wartawan SJ-KPK saat ditemui di Balai Kampung Karang Endah, saat ditanyai tentang harapan warganya untuk perbaikan jalan poros kabupaten kepala kampung Karang Endah mengamini harapan dari warganya. “ Saya selaku kepala kampung tentunya mengamini harapan warga saya untuk perbaikan jalan kabupaten, karena jalan itu merupakan jalan vital, jalan utama bagi para pelajar SMP Negeri 5 Terbanggi Besar,” ungkapnya. Beliau juga menambahkan, “ jika hujan turun jalan tersebut banyak tergenang oleh air sehingga hal ini sangat menyulitkan para pelajar yang berjalan kaki menuju sekolahnya, bahkan ada pula siswa yang rela mencari jalan alternatif jalan lain yang jaraknya agak jauh,” imbuh Kepala Kampung tersebut kepada wartawan SJ-KPK. (Edi Saputra/ Vicky Agung.S/SJ-KPK)

Kaltim

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

9

Sengketa Lahan PT. KPC Dengan Eks Kelompok Tani Karet Lestari Di Swarga Bara Memanas Terselesaikan Kutai Timur, Suara Journalist KPK. Seorang Pengacara handal dan profesional yang dihadirkan dimana-mana oleh PT. KPC bernama Ujang Sopandi mengeluarkan perkataan yang tidak beretika dan tidak pantas dikeluarkan sebagai seorang Pengacara dalam rapat Hearing/Audensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Wahyunadi, SE untuk mencari solusi dan penyelesaian sengketa tanah antara PT. KPC dengan masyarakat pemilik tanah seluas 211 hektar (16 SPPT diterbitkan Tahun 2009).

Pada tanggal 18 Agustus 2017 Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Wahyunadi, SE teah memimpin langsung rapat Hearing/Audensi permasalahan sengketa tanah antara PT. KPC dengan Rahman CS pemilik tanah seluas 211 hektar eks Kelompok Tani Karet Lestari untuk mencari solusi dan penyelesaian bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah serta apakah masyarakat yang menipunipu atau apakah oknum-oknum LM Divisi PT. KPC yang menipunipu. Pada saat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan waktu mewakili PT. KPC untuk menjelaskan, maka Ujang Sopandi menjelaskan dalam rapat bahwa Lukman selaku Kuasa Rahman CS pemilik tanah seluas 211 hektar telah P 21 permasalahan yang dituduhkan telah blokade yang dimaksud PT. KPC telah overlay dengan Thamrin dan Karim/Hamdan Busey/Moris (Lahan II).

Lanjut Ujang Sopandi, menurutnya PT. KPC telah bebaskan secara global tanah eks Kelompok Tani Karet Lestari milik Rahman CS seluas 211 hektar berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi lahan pada tanggal 28 Januari 2011 Nomor: 16/IDIPT/Swarga Barat/I/2011 seluas 9,6 hektar

dari luas 85 hektar (Lahan I), melihat sket lokasi dan eks Pengurus/Anggota Kelompok Tani Karet Lestari II yang tertuang dan diikut sertakan kedalam Sket lokasi dan eks Pengurus / Anggota Kelompok Tani Karet Lestari I pada tahun 2011 dan diregistrasi oleh desa setempat pada tahun 2004. Lukman menjawab penjelasan Ujang Sopandi bahwa didalam Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi lahan pada tanggal 28 Januari 2011 Nomor: 16/IDIPT/Swarga Barat/2011 seluas 9,6 hektar dari luas 85 hektar (Lahan I) Kelompok Tani Karet L estari, Pertama: telah disengketakan/ tumpangtindih PT. KPC dengan Agus, Sulaeman, dan Marhat CS seluas 43 hektar dari luasan 73 hektar, maka tersisa 30 hektar telah dihilangkan 12 hektar dari luasan 85 hektar, Kedua: Sisa luasan 30 hektar telah disengketakan/ditumpangtindih PT. KPC seluas 20,4 hektar dengan lainnya (PT. KPC tidak tahu nama/Orangnya), Ketiga: Sisa seluas 9,6 hektar telah dibebaskan diterima pembebasannya kepada H. Dastar, Masud alias Udu dan Rahman alias Raman sekitar Rp 11.000.000,-/hektar.

Sekitar tahun 2014 PT. KPC pernah bebaskan tanah Hasanuddin alias Sainuddin seluas

1,5 hektar dari luasan 15 hektar berasal dari Lahan II eks Kelompok Tani Karet Lestari yang mana SPPT dibuat/diregistrasi tahun 2009 di desa setempat (sisanya belum juga diselesaikan/dituntaskan sampai saat ini oleh PT. KPC) dan baru-baru ini Tahun 2017, PT. KPC telah bebaskan lagi semua luasan tanah Salehuddin alias Tala berasal dari Lahan I eks Kelompok Tani Karet Lestari yang mana SPPT dibuat/diregistrasi tahun 2009 di desa setempat. Tanah Hasanuddin dan tanah Salehuddin (Eks Lahan I dan Lahan II Kelompok Tani Karet Lestari) sebagaimana dimaksud penjelasan Ujang Sopandi pada Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi lahan pada tanggal 28 Januari 2011 Nomor: 16/ IDIPT/Swarga Barat/I/2011 dan Surat pernyataan Jumul pada tanggal 23 Maret 2011 (Berit Acara Identifikasi dan Inventarisasi lahan pada tanggal 28 Januari 2010 Nomor: 10/IDIPT/ Swarga Barat/I/2010) yang bertentangan dengan Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi lahan pada tanggal 28 Januari 2011 Nomor: 16/IDIPT/Swarga Barat/I/2011) padahal surat pernyataan Jumul pada tanggal 23 Maret 2011 bertalian dan berdasar dengan Berita Acara

Identifikasi dan Inventarisasi lahan pada tanggal 28 Januari 2011 Nomor: 16/IDIPT/Swarga Barat/I/2011.

Lanjut Lukman menjawab penjelasan Ujang Sopandi bahwa di dalam peta segitiga yang dikeluarkan PT. KPC yang dilampirkan di dalam laporan pengaduan Bambang Sila Sakti pada tanggal 05 dan 09 Maret 2017 ke Polda Kaltim yang diambil dari hasil pemeriksaan/ pengukuran bersama tertanggal 09 Maret 2017 bahwa tanah Thamrin dan Karim, Hamdan Busey dan Moris (Lahan II) diluar garis yang ditunjuk Rahman CS maupun H. Agus, Sulaeman dan Marhat CS disebutkan pula diluar dan di dalam, diluar garis yang ditunjuk Rahman CS (di Lahan II luasan 255 hektar, bukan di Lahan I seluas 85 hektar). Lukman menjawab penyelesaian Ujang Sopendi bahwa peta segitiga tanah Thamrin dan Karim, Hamdan Busey, Moris (Lahan II) diluar garis yan ditunjuk Rahman CS, peta dan ahli pertambangan tanah Thamrin dan Karim, Hamdan Busey, Moris (Lahan II) masih garis yang ditunjuk Rahman CS tapi arah memasang patok berbeda, dan peta segiempat tanah Thamrin masih garis yang ditunjuk Rahman CS dan Karim, Hamdan Busey dan Moris (Lahan II) tidak ada didalam garis yang ditunjuk Rahman CS, akan tetapi didalam Berkas P 21 yang diberikan pembantu penyidik Satreskrim Polres Kutai Timur ke Kajari Sangatta tanggal 10 Agustus 2011 BAP Thamrin maupun saksi-saksi batas di SPPT /Surat Tanah Hamdan BAPnya tidak ada, serta BAP Karim dan Moris maupun saksi-saksi batas di SPPT/Surat Tanah Hamdan Busey BAPnya tidak ada, serta BAP Karim dan Moris maupun saksi-saksi batas di SPPT/Surat Tanah Karim dan Moris maupun saksi-saksi batas di SPPT/Surat Tanah Karim dan Moris BAP tidak ada. Peta Segitiga dan peta Segiempat

bertentangan dengan peta yang dikeluarkan Ahli pertambangan yang disebut P 21 dan P 22 oleh Ujang Sopendi seorang Pengacara handal profesional PT. KPC yang sekitar 27 tahun lebih telah menjalani statusnya sebagai Pengacara.

Fitrah (Kuasa Rahman CS juga) menjawab penjelasan Ujang Sopendi, bahwa Lahan II luasan 255 telah disengketakan/ditumpangtindihkan sekaligus dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani Sentosa yang diketuai oleh Akhmad alias H. Akhmad alias Akhmad Guru dengan legalitas stempel kepala desa dan kelompok pada tahun 1977 Kabupaten Kutai Timur sudah ada, padahal Kabupaten Kutai Timur baru ada pada Tahun 1999 berdasarkan Undangundang Nomor 47 tahun 1999, menjalankan dan mengurus rumah tangganya sekitar tahun 2001. Ketua DPRD Kutai Timur memberikan kesempatan mantan eks desa setempat (Desa Swarga Barat) periode 19992001, bahwa di dalam SPPT Rahman CS diakui/dibenarkan tandatangannya dan benar dibuat/diregistrasi SPPT Rahman CS tersebut seluas 211 hektar pada tahun 2009, dan mengenai Lahan I dan Lahan II stafnya yang bernama Rusly, SH yang turun langsung ke lapangan/lokasi. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan kesempatan mantan eks staf desa setempat (Desa Swarga Barat) Rusly, SH periode tahun 1999-2011, bahwa Lahan I memang telah dijelaskan didalam Surat keterangan penggarapan lahan dibuat Tahun 2001 dan diregistrasi Tahun 2004, dan keberadaan Lahan II dijelaskan didalam sket lokasi dan pengurus/anggota Lahan I, maka Lahan II dibuat/diregistrasi SPPTnya masing-masing pada tahun 2009.

Lanjut mantan eks staf desa setempat (Desa Swarga Bara) Rusly, SH periode tahun 19992001, bahwa Lahan II hanya

pernah tumpangtindih dan sengketa dengan Kelompok Tani Sentosa yang legalitasnya tahun 1997, padahal Kabupaten Kutai Timur tahun 1997 belum ada. Ketua DPRD Kutai Timur memberikan kesempatan Ujang Sopendi bahwa PT. KPC telah membenarkan dan mengakui keliru dan merasa bersalah telah bebaskan Lahan II Kelompok Tani Karet Lestari kepada Kelompok Tani Sentosa (untung saja tidak mengeluarkan katakata kami hanya ditipu), maka karena Akhmad alias Akhmad Guru telah meninggal dunia, maka PT. KPC akan menuntut ahli warisnya, kemudian surat keteranan penggarapan lahan yang dibuat tahun 2001 dan diregistrasi di desa setempat tahun 2004 dikatakan surat tanah dan kepala desa “Tai Laso” dan mengulangi lagi hanya sampai kata “Tai”, lalu dihentikan oleh pimpinan rapat didalam forum.

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur meminta kepada perwakilan PT. KPC, bahwa adakah pengacara lain yang dapat dihadirkan PT. KPC didalam forum ini, karena tidak sepantasnya Ujang Sopendi seorang pengacara melontarkan perkataan yang tidak bersedia dan tidak sepantasnya seorang pengacara yang akan menimbulkan pertikaian antar suku lewat kata “Tai Laso” yang membuat orang yang dari Sulawesi selatan yang hadir didalam forum khususnya suku Bugis dan Mandar kecewa hingga naik pitam, seorang Pengacara PT. KPC bernama Ujang Sopendi yang handal, profesional dan dimana-mana dibawah/dihadirkan telah melontarkan perkataan yang tidak beretika sehingga akan menimbulkan pertikaian antar suku lewat kata yang tidak sopan dan kotor.

Belum lagi melecehkan negara karena Surat Keterangan Penggarapan Lahan yang dibuat tahun 2001 dan diregistrasi di desa setempat tahun 2004 dari negara dan

Anton RD dan Rusly, SH selaku kepala desa dan Staf kepala desa dengan SK Pengangkatan dari Pemerintah daerah Daerah Tingkat II Kutai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Surat-surat Tanah yang tertuang registrasi dan tandatangan kepala desa dinyatakan surat tanah desa “Tai Laso”. Dengan pandangan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Wahyunadi, SE. Marahnya Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur kepada Ujang Sopandi karena sudah berkali-kali diminta keluar untuk tidak bicara lagi didalam forum, tetapi Ujang Sopandi tidak keluar dan terus menerus ingin bicara sehingga Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur bertambah marah bercampur muak, kesal dan dongkol memukul kaca meja setebal satu mili lebih bukan lagi retak seperti gelas jatuh dari ketinggian dua meter pecahannya.

Sebenarnya masih banyak yang akan dipertanyakan dan dijelaskan Rahman CS beserta kuasanya (Fitrah dan Lukman) tapi karena keadaan menegangkan dan tidak bisa dilanjutkan tetapi sudah bersyukur dan merasa puas karena akan dilanjutkan dengan “Panja” yang akan dipimpin langsung oleh Herlang, SE Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Hanura. Karena Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur melihat situasi dan kondisi rapat yang memanas dan tidak dapat lagi dilanjutkan, maka disimpulkan untuk kasus sengketa tanah masyarakat dengan PT. KPC dilanjutkan dengan “Panja” untuk diusut secara benar dan berkeadilan bahwa siapa yang benar dan salah serta apakah perusahaan yang menipu-nipu dan permasalahan dalam ranah hukum jika bisa tidak dilanjutkan lagi keranah hukum sekaligus jika belum dibayar wajib dibayar dan jika sudah dibayar jangan dibayar. (Tim Investigasi/ SJ-KPK)

PT. MPIPE Kutai Timur Diduga Lakukan Perbudakan Tenaga Kerja Kutai Timur, Suara Journalist KPK. Sistim perbudakan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit masih saja terjadi. Puluhan anggota serikat pekerja nasional dari PT. Milti Pasific Internatonal Peridan Estate (MPIPE) Desa Krayaan Kecamatan Sangkulirang yang bergerak di bidang sektor perkebunan kelapa sawit pada hari senin 4 september 2017.

Datangi kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Timur panggilkan pimpinan perusahaan PT. Multi Pasific International Peridan Estate untuk bertanggung jawab persoalan yang sedang dihadapi oleh karyawanya. Dalam tuntutan dari 13 item yang mereka tutut itu masing-masing sudah di dirincikan melalui pernyataan sikap yang dikutip oleh Protus selaku Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Kutai Timur antara lain. (1).

Rekrutmen tenaga kerjanya banyak bermasalah dan tambal

sulam (2). Perjanjian kerja bersama atau PKB sebagai mana diatur dalam pasal 50 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak buat sama sekali sehingga hubungan kerja menimbulkan ketidak pastian secara hukum.

(3). Upah masih berdasarkan tidak capai target akan di potong waktu kerja 7 jam sehari dan terkadang buruh atau pekerjanya hanya merima rp.

60 ribu rupiah perhari.

(4). Upah lembur tidak diperhitungkan tetapi dibayar system premi. (5). upah karena halagan kerja seperti hari minggu atau libur resmi lainya. cuti melahirkan, keluarga menin-

ngal dan halangan lainya sebagaiman protap perturan uu nomor 13 tahun 2003 tidak dibayar sama sekali. (6). secara keselurahan tidak di tunjangan tetap tetap seperti beras dan lainnya.

(7). masih ditemukan system kerja paksa dan perbudakan.

(8). fasilitas barak masih sangat minim belum layak. (9). alat kerja tidak di bagikan oleh pengusaha namun buruh atau pekerja membeli atau kredit dengan kosekuensi potong gaji setiap bulan. (10). perlindungan akibat kerja kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja biaya belum sepenuhnya dijamin oleh perusahaan. (11). Banyak yang belum memiliki Kartu Kepeser-

taan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan ditemukan masih banyak kepesertaan fiktif ( kartu tidak aktif karena iuran tetapi tidak bayarkan tetapi gaji dipotong) (12). karyawan yang tidak memiliki e-KTP diterima bekerja akan tetapi jika ada persoalan menagement perusahaan tidak peduli. berkaitan dengan sejumlah hal yang sudah di uraikan di atas maka, serikat pekerja nasional mentakan sikap sebagai berikut.

(1). Mendesak Bupati Kutai Timur agar segera memanggil Direktur Utama PT. Multi Pasi-

fic Internacional Peridan Estate (MPIPE) berkaitan dengan tanggung jawab atas terjadi beebagai macam pelanggaran hak normatif karyawannya. (2).

Mendesak semua pihak segera menghentikan segala bentuk perbudakan pekerja. (3).

Mendesak agar upah sektotan (3). Mendesak agar upah sektor perkebunan segera dijalankan di Kabupaten Kutai Timur. (4).

Tolak upah murah dan system kerja target. (5). Mendesak Bupati Kutai Timur agar segera evaluasi total terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit

dan karet di Kabupaten Kutai Timur. (6). Mendesak pimpinan perusahaan PT. Multi Pasific International Peridan Estate (MPIPE) agar memberikan perlindungan lebih terhadap pekerja perempuan beserta hak-hak normatif yang melekat padanya seperti yang tertuang didalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni cuti bersalin harus dibayarkan, sakit karena haid harus dibayarkan haknya. (7). Mendesak pimpinan perusahaaa PT. Multi Pasific Peridan Estate agar mendaftarkan pekerja tanpa terkecuali menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan tanpa terkecuali.

(8). Mendesak pimpinan perusahaaa PT. Multi Pasific Peridan Estate agar segera membuat perjanjian kerja bersama (PKB) dengan serikat pekerja nasional. (9). Mendesak pimpinan perusahaaa PT. Multi Pasific Peridan Estate agar segera menetapkan status karyawan tetap terhadap semua karyawan yang sudah bekerja diatas 6 bulan berturutturut. (10). Mendesak pimpinan perusahaaa pt mpi peridan estate agar segera menghentikan ancaman, teror dan intimidasi. serta perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja yang mau ber-

serikat (11). mendesak pimpinan perusahaaa pt mpi peridan estate untuk membayarkan gaji karyawan sesuai dengan kesepakatan setiap tanggal 10 perbulan gaji. (12). Mendesak Bupati Kutai Timur bersama dengan DPRD membuat perda tentang perburuhan sebagai dasar pijak atau yurisprodensi bagi serikat pekerja/buruh serta seluruh anggota serikat. (13).

Mendesak Bupati Kutai Timur agar dinas terkait terkait ketenagakerjaan harus berimbang dalam mediasi, permasalahan para pekerja/buruh dan tidak berpihak pada pengusaha.

Wakil dari Pimpinan DPRD Kutai Timur Yulianus Palangirang sertá menyampaikan semua keluhan dari teman buruh, kami akan menyikapi terkait pernyataan atau tuntutan yang sudah kami dengar dan apa lagi berupa dokumen yang sah bahkan dengan tegas beliau menyampaikan bahwa kami akan turun ke lokasi perusahaan untuk mendatangi perusahaan yang nakal atau mafia. Orasi dari kantor Dinas Ketenagakerjaan, Kantor Bupati Kutai Timur dan DPRD disambut dengan baik.

Kalau terkait dengan tentang aksi yang dilakukan ini sudah resmi dan tidak melanggar Peraturan tentang Hak pekerja untuk mogok. (Tim Ivg/SJ-KPK).

Jatim - NTB

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

8

Mahasiswa Universitas Mataram Kurir Narkoba Tertangkap Polisi Mataram, Suara Journalist KPK. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, menyelidiki pemilik ganja dalam pot bunga plastik yang diamankan dari tangan seorang mahasiswa Universitas Mataram (Unram) berinsial AR yang merupakan anak petani di wilayah Gerung, Lombok Barat. Dia merupakan mahasiswa yang tercatat masih aktif menimba ilmu di Fakultas Hukum Unram semester delapan. “Iya menurut pengakuan dia (tersangka-red) yang bersangkutan kuliah di Faultas Hukum Unram” kata Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB AKBP I Komang Satra di Mataram, Senin (4/9).

Penyelidikan dilakukan setelah Tim Penyidik Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB mendengar pengakuan AR yang ditangkap pada Rabu (30/8), di SPBU Labulia,

Kabupaten Lombok Tengah. “Menurut pengakuannya, yang bersangkutan tidak mengetahui kalau dalam pot bunga plastik itu ada narkoba. Melainkan dia mengaku hanya disuruh rekannya yang kabur,” terang Komang Satra.

Namun identitas rekannya yang kabur meninggalkan AR saat terjadi penangkapan di SPBU Labulia itu telah dikantongi tim penyidik kepolisian.

“Jadi pengakuannya seperti itu, tapi pastinya akan kami dalami lagi, apakah dia benar tidak mengetahuinya atau berperan sebagai kurir atau mungkin juga bandar,” ujarnya. AR ditangkap saat membawa pot bunga plastik yang terbungkus dalam plastik merah besar. Dengan menggunakan sepeda motor, barang tersebut rencananya akan dibawa ke Kuta, Kabupaten Lombok

Tengah. Namun dalam perjalanannya, rekan AR mampir di SPBU Labulia. Melihat kondisi tersebut, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB yang telah mengetahui identitas keduanya, langsung melakukan penangkapan. “Saat kami tangkap AR, rekannya itu melihatnya dan langsung kabur,” ucap Komang Satra. Karena dari hasil penggeledahan di lokasi polisi menemukan barang bukti narkoba, AR kemudian diamankan dan pengembangan mengarah ke rumahnya yang berlokasi di Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

“Dari rumahnya kami menemukan sejumlah klip plastik bening yang kosong, tidak ada barang bukti narkoba, tapi dugaan kami dia juga pemain,” katanya. Lebih lanjut, terkait dengan hasil tes laboratorium diketahui bahwa urine

Kabupaten Sumenep Tahun 2015

AR tidak mengandung zat metampetamin.

Namun untuk barang bukti ganja seberat 58,7 gram dan satu poket kecil sabu-sabu seberat 0,34 gram itu telah dipastikan berupa narkoba.

“Urinenya negatif, kalau barangnya itu memang benar narkoba jenis ganja kering

dan sabu-sabu,” ucapnya.

Akibat perbuatannya, AR yang tertangkap tangan membawa narkoba jenis ganja dan sabu-sabu diganjar dengan sangkaan Pasal 111, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

(Tim Investigasi/SJ-KPK)

Musawarah Daerah Kedua PPDI Akan Dibuka Bupati Lombok Tengah Lombok Tengah, Suara Journalist KPK. Pengurus Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Tengah (Loteng) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Kedua, pada Sabtu 9 September 2017, di Bencingah Adi Guna Alun-alun Tastura. Rencananya akan dibuka langsung oleh Bupati Loteng H. Moh. Suhaily FT, selaku Dewan Pembina PPDI Loteng. “Sesuai dengan hasil rapat koordinasi Pengurus Daerah PPDI Loteng di Desa Barabali Kecamatan Batukliang, 25 Juli 2017 lalu, di Aula Kantor Desa Barabali”, terang Ketua Panitia Musda Kedua PPDI Loteng, Adnan Muksin, dalam rilis yang diterima, Senin 4 September 2017. Dijelaskan, agenda Musda ini merupakan bagian dari amanah organisasi, sebagaimana tercan-

tum dalam AD/ART PPDI yang telah disyahkan pada Rapimnas PPDI di Kabupaten Tulungagung Jatim, 13 Mei 2017.

“Kegiatan ini akan dimulai dengan pembukaan yang dihadiri oleh 900 perangkat desa se-kabupaten Loteng yang terdiri dari unsur Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi masing-masing desa”, ungkap Adnan. Selain itu, menurut Adnan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mempererat tali silaturrahim dan komunikasi antar perangkat desa. Disebutkan, ada beberapa acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan tersebut, yaitu Penyusunan Program Kerja, Penyusunan Rekomendasi Musda kepada Pemda Lombok Tengah, Pemilihan Pengurus PPDI masa bakti 2017-2022 dan pengesahan Laporan

Pertanggungjawaban Pengurus periode 2012-2017.

Musda tersebut, lanjutnya, mengusung tema “Meneguhkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Perangkat Desa“, kompleksitas pekerjaan dan tugas serta fungsi perangkat desa telah dan akan membawa perubahan kesejahteraan perangkat desa.

Menurutnya, semangat membangun desa dan desa membangun sebagaimana tercantum UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa masih menjadi tafsir yang parsial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perangkat Desa yang berdiri paling depan dalam melaksanakan implementasi UU dan PP, justru sangat jauh dari kesejahteraan.

“Pola pengaturan di daerah juga berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain, oleh ka-

itu tidak terkait dengan isu agama tapi itu isu kemanusian dan bagi bangsa indinesia itu bertentangan dengan Undang Undang 1945 dan Pancasila”,

Pendidikan sebesar Rp.435.000.000,00 juta degn no.900/MoUDAK/435.101/2015.

Diketahui ada indikasi pengeluaran yang tidak jelas sebesar Rp.304.109.613,00 juta C. SD Negeri Kalianget Barat V menerima DAK Pendidikan sebesar Rp.203.372.000.,00 dengan Nomor 900/MoUDAK/435.101/2015, diketahui ada indikasi tidak rill sebesar Rp.73.851.950,00 Sehubungan dengan temuan hasil audit BPK tentang Dana Alokasi Sekolah dasar Pihak yang harus bertanggung jawab adalah PPKo, Konsultan Pengawas dan Pelaksana DAK, maka LSM Target Investigasi melakukan laporan resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep tentang adanya indikasi korupsi yang sangat merugikan negara sesuai dengan Undan-Undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Tim Investigasi/SJ-KPK)

saat jumpa pers.

rena itu organisasi PPDI ini akan menjadi wahana pemersatu perangat desa di Loteng, khususnya dan nasional umumnya”, ujarnya.

Realitas yang terjadi saat ini, lanjut Adnan, perangkat desa di Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa menikmati penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, walaupun Perda dan Perbup

sudah mengatur akan dibayarkan setiap bulan.

Namun pada kenyataannya banyak perangkat desa yang terima siltap dan tunjangan satu kali dalam tiga bulan, satu kali enam bulan. “Inikan tidak menarik dan memangkas hak-hak perangkat desa yang bekerja setiap hari”, pungkasnya.

(Tim Investigasi/SJ-KPK)

Mataram, Suara Journalist KPK. Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH. M. Zainul Majdi, mengajak semua pihak untuk harus menentang segala praktek-praktek yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB ketika menemui massa aksi unjukrasa dari Aliansi Kemanusiaan Peduli Myanmar yang menggelar aksi di depan kantor Gubernur di jalan Pejanggik Mataram, Senin 4 September 2017.

Menurut Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB bahwa kita semua satu suara hentikan tindakan pada warga Rohingya di Myanmar dengan memberikan hak hidup pada mereka. “Yang kita lawan ini kegilaan dan kehilangan akal sehat dan tidak ada agama manapun yang memperbolehkan tindakan kekerasan”, ujarnya. menjaga bahwa kejadian tersebut tidak berakar pada agama tapi hal tersebut merupakan aksi kemanusiaan yang tidak masuk dalam akal. “Isu Rohingya

Sumenep, Suara Journalist KPK. Ketua umum LSM Target Investigasi Kabupaten Sumenep melaporkan temuan hasil audit BPK LHP LKPD Tahun angaran 2015 kepada Kejaksaan Negeri Sumenep tentang realisasi pengunaan DAK Pendidikan untuk rehabilitasi/pembangunan ruang kelas SD, yaitu SD Negeri Padike II, SD Negeri Kertasada,SD Negeri Kalianget Barat V Kabupaten Sumenep, diketahui terdapat kekurangngan volume fisik pekerjaan dan bukti pertanggung jawaban atas realisasi pengunaan DAK ada indikasi tidak rill sebesar Rp.851.894.228,00 juta A. SD Negeri Padike II Menerima DAK pendidikan sebesar Rp.241.904.000,00 juta demgan no.99/ MoU-DAK/2015 pada 9 Oktober 2015 di ketahui ada indikasi pengeluaran yang tidak rill sebesar Rp.231.982.042,00 juta B. SD Negeri Kertasada menerima DAK

uu Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB AKBP I Komang Satra

Masalah Rohingnya Terkait Kemanusiaan Bukan Agama

Karena itu TGB mengajak semua pihak dalam menyingkapi kasus kemanusian yang dialami oleh etnis Rohingya untuk menjaga rasionalitas dan

Tidak Transparan Kelola Dana BOS

Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan

saat jumpa pers.

uu TGB menemui massa aksi peduli kemanusiaan Rohingya, di depan kantor Gubernur NTB, Senin 4 September 2017.

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Seputih Agung Diduga

LSM Target Investigasi Temukan

uu Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB AKBP I Komang Satra

Lampung - Jabar

Bupati Sumenep Lakukan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa Kepada Kepala Desa Sumenep, Suara Journalist KPK. Bupati Sumenep melakukan sosialisasi anggaran dana desa 2017 kepada semua kepala desa di Kabupaten Sumenep bertempat di Pendopo Kabupaten Sumenep. Pada acara tersebut dihadiri oleh kepala kejaksaan, Sekretaris Daerah, Dinas BPMP, Kabag Pemdes. Bupati Sumenep

memberikan sambutan dalam rangka adanya anggaran dana desa (DD) di Kabupaten Sumenep.

Dalam kata sambutannya Bupati Sumenep mengingatkan kepada semua kepala desa harus berhati-hati dalam mewujudkan anggaran dana desa untuk kepentingan masyarakat. (M. Sirad/ SJ-KPK)

tegasnya. Pada kesempatan tersebut ditengahtengah massa aksi TGB juga selain mengajak semua pihak untuk berkontribusi langsung dengan memberikan sumbangan pada warga Rohingya juga menyerahkan bantuan yang berhasil dihimpun dari masyarakat pada saat Shalat Jumat di IC Hubbul Wathan dan dari ASN sebesar Rp 80 juta melalui pihak Mayarakat Relawan Indomesia (MRI) NTB yang diterima langsung oleh Ketuanya Lalu Muhammad Alfian.

Sementata itu, Ketua MRI NTB, Lalu Muham-

mad Alfian, mengatakan bahwa dana sumbangan dari masyarakat NTB untuk warga Rohingya lewat lembaga yang dipimpinnya sudah terkumpul sekitar seratus juta rupiah lebih. “dana dari masyarakat sudah terkumpul sekitar seratus juta rupiah lebih, ini untuk warga Rohingya di Myanmar”, ungkapnya. Lembaga MRI ini juga tidak hanya menyalurkan sumbangan dari masyarakat untuk Rohingya saja, namun mereka sebelumnya juga sudah menyalurkan bantuan kemanusian dibeberapa negara Timur Tengah. (Tim Investigasi/SJ-KPK)

Lampung Tengah, Suara Journalist KPK. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Seputih Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah diduga telah menyimpang dalam mengelola Dana BOS. Pasalnya sejak Supriyadi,M.Pd menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Seputih Agung,seluruh dewan guru tidak dilibatkan semua dalam Pengelolaan Dana BOS tersebut. Hal ini diperjelas oleh salah satu diantara para dewan guru yang menyatakan kepada Wartawan SJ-KPK. Menurut salah satu guru yang enggan disebutkan identitasnya menuturkan , dirinya dan sebagian guru yang lain tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS semasa kepala sekolah menjabat. Narasumber juga memaparkan ,seharusnya di dalam penggunaan dana BOS

itu harus transparan dan jelas sesuai apa didalam acuan dan petunjuk tehknis pemerintah pusat. Sebelum dana BOS itu dicairkan tentunya, ada kesepakatan dan keputusan bersama tim manajemen dana BOS di sekolah yang terdiri dari dewan guru dan komite sekolah, setelah itu baru dituangkan secara tertulis dalam bentuk acara rapat dan ditanda tangani peserta rapat.

“Akan tetapi ini malah sebaliknya ‘apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah tidak dipatuhi oleh kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Seputih Agung.

Tentunya hal ini sudah menyalahi aturan dalam petunjuk tekhnis yang sudah ditentukan oleh pusat, ini sudah jelas melanggar aturan pemerintah. Bahkan selama saya mengajar di SMP Negeri 2 seputih Agung sampai saat ini tidak tahu siapa nama ket-

ua komite di sekolah ini ,” tuturnya. Dia melanjutkan, lebih parahnya lagi ada pungutan pembangunan pagar sekolah yang masih berkelanjutan, pungutan itu sejak pada tahun 2016 dan berlanjut di tahun 2017, siswa kelas sembilan yang lulus di tahun 2016 lalu, dan berlanjut siswa kelas tujuh di tahun 2017 ini,’’ungkapnya. Di lain tempat Kepala sekolah SMP Negeri 2 Seputih Agung saat dikonfirmasi wartawan SJ-KPK terkait pemasangan papan pengumuman publik penggunaan Dana BOS TW I, TW II tahun 2017 Supriyadi,M. Pd hanya diam membisu seribu bahasa kepada wartawan SJ -KPK. Sedangkan Supriyadi, M.Pd menjelaskan ,untuk pungutan Komite sekolah ‘’saya tidak tahu ataupun jumlah nominalnya, dan itu bukan hak dan wewenang saya untuk menjelaskan,

silahkan konfirmasi langsung kepada ketua Komite sekolah yaitu Harsono ,“ tandasnya diruang kerjanya. Pantauan Wartawan SJ-KPK di lapangan papan

pengumuman penggunaan Dana BOS di tahun 2017 tidak terpampang di SMP Negeri 2 Seputih Agung.

(Sepriyanto/Edi Saputra/ Hermasyah/SJ-KPK )

Wali Murid Keluhkan Keamanan SD Negeri 2 Gayau Sakti Dalam Proses Belajar Lampung Tengah, Suara Journalist KPK. Salah satu dewan guru SD Negeri 2 Gayau Sakti yang enggan disebutkan namanya mengatakan, jika kejadian ini kerap kali terjadi dan bukan hanya sekali ini saja. ‘Tentunya peristiwa ini sangat mengganggu psikologis para anak didik dan juga mengganggu kenyamanan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sdn 2 gayau sakti pak.’ Seharusnya, hal ini mendapatkan perhatian yang serius dari pihak-pihak sekolah juga komite dan para wali murid agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali ,’’tegasnya. Menurut informasi saksi yang melihatnya kejadian itu masih di dalam lingkungan sekolah, pelaku pemukulan tersebut tak lain salah satu wali murid dari teman sekelasnya. Narasumber menjelaskan pada saat itu jam istirahat sekolah, dimana murid-murid bercanda dan bermain

di dalam lingkungan Sekolah, tiba-tiba (WS) tanpa sengaja membuat teman sekelasnya (GS) menangis, tiba-tiba juga orang tua dari anak yang menangis datang dan memukul (WS) dengan sendalnya, begitulah kejadianya,’’ucap narasumber.

Di tempat yang berbeda Wartawan SJ-KPK mendatangi (SJ) selaku orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan itu diapun menjelaskan ,jika anaknya mendapat kekerasan dari wali murid salah satu teman sekelas anaknya (dikelas enam). Sungguh saya merasa tidak percaya atas perbuatan yang telah dilakukan NY (sipelaku) terhadap anaknya. SJ (orang tua korban) menambahkan yang namanya anakanak tidak diherankan lagi kenakalannya dan saya sebagai orang tua (WS) tidak terima dengan perlakuannya. (SJ) juga melanjutkan kenapa kekerasan itu bisa terjadi sedangkan pada saat kejadian itu masih

di dalam lingkungan sekolah dan seharusnya tidak mungkin terjadi bukankah pihak-pihak sekolah menjaminkan untuk memberikan pelayanan keamanan bagi para murid yang ada di SD Negeri 2 Gayau Sakti dalam proses belajar mengajar,’’ucapnya.

Di lain tempat wartawan SJ-KPK menemui Suyoto, S.Pd selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Gayau Sakti untuk dimintai keterangan terkait adanya pemukulan terhadap salah satu murid didiknya. Suyoto mengatakan seharusnya orang tua atau wali murid bisa mengontrol emosi paling tidak melaporkan kepada pihak-pihak sekolah, karena ini masih di dalam lingkungan sekolah dan sudah menjadi tanggung jawab kami selaku pihak sekolah,” tandas kepala sekolah diruang kantornya.

Di tempat terpisah, menurut salah satu guru yang enggan disebutkan namanya mengatakan, jika kejadian ini kerap kali terjadi dan bu-

kan hanya sekali ini saja.

Tentunya, peristiwa ini sangat mengganggu psikologi para anak didik dan juga mengganggu kenyamana dalam proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SD Negeri 2 Gayau Sakti.

Seharusnya hal seperti ini mendapatkan perhatian yang serius dari pihak-pihak sekolah juga komite dan para wali murid agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali,’’ tegasnya.

Ditempat yang terpisah wartawan SJ-KPK menemui (NY) pelaku

atas pemukulan terhadap (WS) murid kelas enam SD Negeri 2 Gayau Sakti.

(NY) menjelaskan, kejadiannya pada saat itu anak saya (GS) pulang kerumah dan mengadu telah dinakali oleh teman sekelasnya yang bernama (WS) dalam keadaan menangis, Saya langsung ke sekolah mencari (WS). Di sekolah saya khilaf tanpa sadar memukul wajahnya (WS) dengan menggunakan alas kaki (sandal),’’ tuturnya.

(Sepriyanto/Hermansyah/ SJ-KPK ) .

YLKI Sarankan Masyarakat Tunda Untuk Beli Apartemen Meikarta Bekasi, Suara Journalist KPK. Suasana antrean konsumen saat mendaftar pemesanan perdana Apartemen Kota Baru Meikarta saat peluncuran perdana Kota Baru Meikarta, di kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (13/5). Lippo Group mengumumkan pembangunan kota baru berskala internasional Meikarta yang berlokasi di koridor Jakarta-Bandung dalam tahap pertama memulai pembangunan 250.000 unit Apartemen dengan total luas bangunan 22.000.000 m2 , dengan total nilai proyek lebih dari Rp278 triliun. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) meminta supaya masyarakat jangan membeli dulu apartemen di proyek Kota Meikarta yang dibangun Pengembang Lippo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengurus YLKI Sudaryatmo meminta grup Lippo segera menyelesaikan persoalan izin seperti izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat tanah hingga izin penggunaan tanah supaya tidak menimbulkan persoalan di suatu hari.

“Kalau misalnya sudah punya izin-izin itu, Lippo kan bisa mencantumkan di iklannya secara besarbesaran,” katanya saat dihubungi media ini, Kamis (31/8). Selain informasi perizinan, ia juga meminta

Lippo memberikan informasi kepastian kapan serah terima apartemen bisa dilakukan. Sementara itu, ia meminta masyarakat yang ingin membeli bangunan atau apartemen di proyek Meikarta ini supaya men-

unda dulu keinginannya hingga seluruh perizinan dilengkapi. “Kami mendorong supaya masyarakat hati-hati. Jangan membeli sebelum ada perizinan (lengkap),” ujarnya. Kalau masyarakat tetap memiliki

minat untuk membeli apartemen, ia menyarankan calon pembeli bisa melihat bukti-bukti perizinan. Marketing proyek ini, kata dia, bisa menunjukkan sertifikat tanah hingga IMB secara lengkap. Jika sudah yakin membeli dan memberikan booking fee, pembeli bisa meminta supaya dibuatkan bukti tertulis hitam diatas putih kapan serah

terima apartemen bisa dilakukan.”Karena jika sudah memberikan booking fee harusnya sudah bisa ditentukan dan ditegaskan kapan serah terima bangunan dilakukan, katanya. Jika ada keluhan, Sudaryatmo mengimbau agar masyarakat menyampaikan kepada YLKI atau mengejar pengembang.

(Tim Investigasi/SJ-KPK)

5

SD Negeri 1 Poncowati Terbanggi Besar Tingkatkan Mutu Extrakurikuler Lampung Tengah, Suara Journalist KPK. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Poncowati Terbanggi Besar Agustian S.Pd.SD menyatakan, pentingnya akan kegiatan extrakurikuler di sekolah untuk para anak didiknya dalam meningkatkan Siswa-siswi di bidang Akademis, juga dapat memberikan penambahan seperti menjadikan anak aktif , mengajarkan kerja sama tim , kreatifitas, dan belajar manejemen waktu.

Agustian memamparkan , jika kegiatan Drumband di SD Negeri 1 Poncowati Terbanggi Besar berjalan sekitar dua bulan , yang terdiri dari murid kelas tiga sampai kelas enam yang di ketuai Surahmat dan didampingi oleh tenaga pendidik lainya, pelaksanaan nya dilakukan setiap hari minggu Pukul 08.00 WIB Sampai 10.30 WIB di seputaran lingkungan sekolah. “saya sangat bangga selama tujuh kali pelatihan siswa-siswi sudah berhasil menguasai enam Mars (jenis pukulan atau nada draf, kosongan, maju tak gentar, sorak sorak, 17 agustus dan mars parade), ‘’ungkap Agustian

diruang kerjanya. Di tempat yang berbeda ketua pembina kegiatan Drumband Surahmat menjelaskan , pada Wartawan SJ-KPK , inti dari Kegiatan Drumband ini mengarahkan siswa siswi untuk membentuk watak kedisiplinan , membawa sifat pejuang bagi jiwa seorang anak dan membina keterampilan anak masing-masing. Surahmat membeberkan, sebelum Drumband dimulai kegiatan ini diawali PBB , Teori dalam kelas tentang tehnik pukulan , dan pembinaan musik tiup dan pukulnya. Jelasnya sambil tersenyum kepada Wartawan SJ-KPK di sela-sela kesibukannya ,’’ tutupnya. (Sepriyanto/ Hermansyah/SJ-KPK)

Peningkatan Jalan Karangampel Masyarakat Sangat Merasakan Manfaatnya Indramayu, Suara Journalist KPK. Peningkatan jalan di Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh CV. Anggar Eman masyarakat di sekitarnya seperti Desa Dukujeruk, desa Mundu, desa Segeran Lor, desa Segeran Kidul merasa senang dengan adanya program pembangunan jalan tersebut dan merasa berterima kasih kepada salah seorang warga Desa Segeran yang bernama Lebe dan rekanrekannya yang ikut dalam membantu proses pembangunan jalan tersebut. Pembangunan akses jalan bantuan pemerintah di seputar Karangampel tersebut sangat menunjang perekonomian masyarakat setempat, dimana jalan-jalan yang semula rusak parah dan berbatu kini berobah menjadi jalan yang mulus dan rapih sehingga laju kendaraan dapat berjalan lebih cepat mencapai tujuan dalam melakukan usaha rakyat dalam kehidupannya sehari-hari.

Keberhasilan pembangunan dan perbaikan jalan di Karangampel tersebut menjadi kebanggaan masyarakat, dimana kondisi saat ini menjadi lebih rapih dan tertata yang mengangkat nama Kabupaten Indramayu tentang keberhasilan pembangunan daerah. Masyarakat sekitar Karangampel yang kehidupan sehari-hari rakyat setempat terdiri atas berbagai kalangan seperti

petani, pedagang dan karyawan pemerintah maupun swasta mensyukuri adanya perbaikan jalan tersebut yang sudah lama didambakannya, namun saat ini baru terwujud apa yang menjadi impiannya dimana jalan yang semula rusak parah, kini dapat dilalui dengan lancar tanpa hambatan. Mempercepat dan sangat mendukung laju perekonomian rakyat dan aktivitas lainnya, menjadikan suasana yang lebih nyaman dan sejahtera bagi warga sekitar.

Harapan masyarakat Desa Dukujeruk, Mundu, Segeran Lor, Segeran Kidul sebagai Kawasan Karangampel Kabupaten Indramayu kedepan kiranya berbagai pembangunan di pedesaan yang digulirkan dana pembangunan untuk desa seperti Dana Desa (DD) dan lainnya yang jumlahnya sangat besar jumlahnya hingga mencapai nilai milyar bagi setiap desa dalam setiap tahunnya, kiranya pembangunan di sektor lainnya selain infrastruktur jalan di pedesaan dapat dilakukan pembangunan pedesaan di sektor lainnya seperti perbaikan dan pembangunan irigasi, sarana gedung desa seperti Posyandu, Balai Pertemuan Masyarakat (Bapermas) keberadaannya akan sangat mendukung guna kesejahteraan rakyat dan pelaksanaan laju pemerintahan desa. (Tim Investigasi/SJ-KPK).

Lampung - Jabar

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

6

Mega Proyek Kota Meikarta

Berburu Tanah Murah Untung Berkelipatan Bekasi, Suara Journalist KPK. Proyek kontroversial Meikarta Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat berdiri di lahan yang sudah disiapkan Lippo puluhan tahun lalu. Lippo membelinya dengan harga sangat murah.

Di sisi utara, sepelemparan tombak dari warung, terhampar nisan-nisan tua dan pohon kamboja, menandakan bahwa kawasan di Desa Jayamukti itu kuburan yang cukup luas.

Menurut Pak Haji, luas lahan kuburan ini sekitar 1,5 hektar dan telah dipakai warga cukup lama. Sebagai warga di sekitar proyek Meikarta, ia mengetahui dari dekat bagaimana persiapan proyek properti garapan Lippo Group ini telah berjalan sekitar setengah tahun lalu. Selain balon warnawarni bertuliskan “Meikarta” di udara, barisan pohon crane dan beragam alat berat menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi tersebut. “Ini juga kemungkinan enggak bakal lama digaruk,” kata Pak Haji menunjuk arah kuburan.

“Soalnya, yang sebelahnya itu, rencananya mau diratain.” Lokasi kuburan itu di tengah rencana kawasan megaproyek Meikarta. Sebagian lahan di sekelilingnya sudah rata tanah, siap dibangun gedung-gedung pencakar langit, dan beragam proyek penunjang bagi kelas menengahatas—calon penghuni anyar. Selain lokasi kuburan itu, lahan-lahan di dusun terdekat—Cibatu di Cikarang Selatan juga termasuk ke dalam wilayah pengem-

bangan “Kota Baru” Meikarta. Martin Harjawinata, Kepala Desa Jayamukti, mengatakan kemungkinan pembebasan lahan di desanya sedikit alot saat menggusur lahan kuburan.

Ada sekitar 50 kepala keluarga yang tinggal di sekitar kuburan tersebut.

Pihak pengembang telah menyiapkan lahan untuk “relokasi” bagi warga desa bila tergusur akibat proyek Meikarta. “Saya pikir ketika itu jadi CBD (central business district), masak di sampingnya ada pemakaman umum ,” ujar Martin saat ditemui, 9 Agustus lalu.

Beberapa dekade lalu, lahan yang menjadi lokasi proyek Meikarta merupakan hamparan sawah tadah hujan yang kurang subur. Namun, ada beberapa warga tetap memakainya untuk menanam padi, termasuk di lokasi yang kini menjadi kompleks taman Meikarta.

Secara keseluruhan, bentangan lahan di kawasan ini tandus dan kering. Meski demikian, lahan ini tetap dibeli oleh Lippo pada akhir 1980an hingga awal 1990-an.

Menurut Kepala Dusun Tegal Danas Oboy Sudirja, warga menjual tanahnya kepada Lippo Group dengan harga rata-rata kurang lebih Rp5.000 per meter persegi pada awal 1990-an.

Oboy termasuk yang lebih dulu menjual tanahnya ke

Lippo. Pada 1989, Oboy melepas tanah seluas 7.500 m² dengan harga Rp 2.500/m². Uang itu lantas dipakai Oboy membeli tanah di Karawang seharga Rp 1.000/m².

Keputusannya menjual tanah disebutnya “tepat” karena kondisi lahan di Cikarang memang kurang subur. “Enggak kebayang sama sekali jadi lahan seperti Meikarta ini. Dulu alasan mereka (Lippo) ya beli-beli saja, enggak tahu buat apa,” ujar Oboy. Kepala Desa Martin Harjawinata menyebut harga pasaran tanah di Cikarang pada medio 1990-an naik antara Rp5.000/m² hingga Rp 7.000/m². Harga tanah di kawasan itu memang bervariatif, menurut EY Taupik, Kepala Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Bekasi. Harga tanah di Cikarang pada dekade 1990-an tak lebih dari Rp10.000/m². Danang Kemayan Jati, direktur komunikasi Lippo Group, mengatakan tak tahu harga pasti pembelian tanah di Cikarang yang kini dibangun megaproyek Meikarta. “Sudah lama sekali soalnya,” katanya. Mengacu dari informasi warga, redaksi Tirto menghitung selisih keuntungan pembelian lahan tersebut, dengan melihat perkembangan inflasi sejak 1996 hingga 2016 atau selama 20 tahun terakhir.

Bila memakai harga Rp 7.500/m², nilai lahan-

nya pada 2016 setara Rp 53.000/m². Kisaran harga

tanah ini masih sangat murah bila dibandingkan zonasi nilai tanah BPN di daerah kawasan Meikarta (Cikarang Pusat dan Selatan) yang sudah mencapai Rp 1-2 juta/m² per 18 Agustus 2017. Bagaimana potensi keuntungan Lippo.

Bila mengacu pada harga tanah Rp 2.500/m², dengan asumsi lahan Meikarta seluas 500 ha (5 juta m²), total harga beli tanah pada 1996 itu sekira Rp12,5 miliar. Saat ini, dengan asumsi Lippo Group menjual kembali tanah dengan harga acuan dari BPN sebesar Rp 2 juta/m², nilainya sudah Rp 10 triliun. Artinya ada potensi keuntungan Rp 9,98 triliun dari hanya membeli tanah kosong. Namun, tentu saja, Lippo tak akan menjual tanah kosong tersebut.

Dengan megaproyek Meikarta, Lippo melipatkan nilai tambah dari lahan itu: menjual hunian dan kawasan

komersial.

Berdasarkan perhitungan kami, pendapatan dari tiga menara perdana (A, B, dan S) yang dipasarkan Lippo sudah bisa mencapai Rp 1,23 triliun. Capaian ini nyaris mendekati total pendapatan PT. Lippo Cikarang Tbk sepanjang tahun lalu sebesar Rp 1,54 triliun.Mari kita tengok pengembangan tahap pertama Meikarta.

Lippo akan menyiapkan pembangunan gedung seluas 22 juta m² (secara vertikal), terdiri mal (300 ribu m²) dan areal komersial (1,5 juta m²). Maka, taksiran potensi luas huniannya sekitar 20,2 juta m². Dengan asumsi harga apartemen Rp12,5 juta/m², pendapatan Lippo Group bisa mencapai Rp 252,5 triliun. Itu angka keuntungan fantastis hanya untuk tahap pertama, terlebih estimasi total investasi untuk Kota Baru Meikarta sekitar Rp 278 triliun.

Hitung-hitungan ini bisa menggambarkan mengapa salah satu konglomerat superkaya di Indonesia ini mengklaim bahwa apartemen yang dijualnya lebih murah di koridor Bekasi-Cikarang, yang saat ini sudah mencapai Rp 18-20juta/m².

Lippo bisa menjual di bawah angka itu. Bahkan, sebelum peluncuran utama Meikarta pada 17 Agustus lalu, ada apartemen milik Lippo di kawasan Cikarang yang ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga sekitar Rp 7 juta/m². Lippo Group tahu, dengan menunggu waktu, lahan yang dibelinya dulu seharga belasan miliar kini membengkak menjadi ratusan triliun. (Tim Ivg/SJ-KPK)

SPBU Timbun Gas Tiga Kilo Dijual Diatas Ketentuan Harga Cirebon, Suara Journalist KPK. Sebuah SPBU milik PT. Kesambi Jaya Sakti Kota Cirebon Propvinsi Jawa Barat dengan owner H. Nendri ketahuan menimbun dan menjual Tabung Gas 3 Kg (melon) kepada konsumen seharga Rp 17.000,- diatas harga net.

Ada pelanggaran dan kejanggalan disini. SPBU tersebut ketika menjualnya pada Konsumen yang datang ingin membeli dibatasi hanya boleh beli dua Tabung Gas yang 3 Kg tersebut . Dan disana jelas pengumuman di kaca dipasang di kantor tersebut tertulis adanya pembatasan pembelian Tabung gas setiap orang hanya dapat membeli dua Tabung melon dikarenakan pembatasan dropping/pengiriman dari PT. Pertamina melalui PT. Morati Persada Utama yang setiap seminggu dikirim dua kali sebanyak 120 tabung setiap kirimnya.

Pengakuannya SPBU ini setiap dikirim hanya mendapat 120 tabung. Tabung gas melon dikirim dalam per DO seminggu dua kali.

SPBU 34-451-13 ini jadi membatasi penjualan alasannya supaya kebagian semua konsumen.

Namun itu cuma kedok akal-akalan pegawai SPBU itu, terbukti pada hari Senin

(22/08) Wartawan media ini mendapat pengaduan dari dua orang warga yang sedang ribut dengan petugas SPBU ketika akan beli Tabung gas 3 Kg di SPBU ini, hanya dapatnya masing masing dua tabung dengan harga Rp 17.000,-. Namun ketika melihat ada seorang lelaki dan seorang Ibu datang lalu menaikkan tabung Gas 3 kg itu ke kendaraannya bisa beli sampai sepuluh tabung, dan mengaku dari keluarga atau kenalan pegawai SPBU itu, sehingga bisa beli lebih banyak.

Melihat ini warga memprotes berteriak ini tidak benar dan bahkan dua warga seorang ibu dan seorang bapak warga di Kampung Kalijaga Kramat membongkar timbunan tabung gas isi 3 Kg yang berada baik di luar Kantor SPBU 34-451-13 menyimpannya rapih berjejer maupun yang berada di dalam kantor, di tumpuk dan di tutupi terpal oleh pegawai SPBU. Ini sudah atur yang ternyata itu sudah ada yang pesan. “ tinggal diambil dibawa nanti ada yang bawa , jumlahnya banyak hampir setengah dari kiriman, DO nya mereka pisahkan. Diduga ada permainan harga pula oleh SPBU ini, belum yang ditutup terpal atau plastik ditimbun, ditutup terpal ditumpuk

uu Hasanuddin Pengawas di SPBU banyak dan itu tabung masih tersegel, tabung itu berada dekat tempat simpan tabung gas 3 Kg yang di sediakan SPBU ini, yaitu samping kantor Adm SPBU 34-451-13. Saat diperlihatkan dibuka terpalnya oleh seorang yang membongkar ini, ketahuan bahwa pegawai SPBU ini menimbun tabung melon Gas 3 Kg untuk kepentingan keluarganya dan orang-orang yang mereka kenal saja bukan kepentingan Konsumen.

Wartawan media ini lalu menanyakan setelah datang,” itu milik siapa,” dijawab petugas SPBU itu untuk keluarga dari para Pegawai SPBU sini, Itu titipan dan sudah dipesan , yang sudah sering merekanya datang ke SPBU ini

nanti diambil,” tutur pegawai SPBU pada wartawan .

Dan lagi menurut Pegawai SPBU ini, sudah terbiasa disini mereka ambil, membeli dan bawa lebih dari lima tabung setiap sekali pembelian. Menurut keterangan petugas SPBU dan Satpam bernama Rafi itu sudah dapat ijin dari pemilik SPBU sudah sering ambil itu orangnya di SPBU ini.

Namun menurut Hasanuddin Pengawas di SPBU ini tidak sama sekali diijinkan, sudah saya larang, adanya titipan pembelian tabung gas 3 Kg apalagi membeli lebih dari sepuluh. Lain halnya dijelaskan Pengawas SPBU ini Hasanuddin atau yang menerangkan,” disini. ada pembatasan pembelian Tabung gas 3 Kg

itu oknum pegawai SPBU, nanti saya tegur. Saya meminta maaf atas lengahnya pengawasan disini dan ini jadi ramai, kami membiarkan itu terjadi,” jelasnya.

“Benar saya sebetulnya sudah larang, mereka menjual kepada yang biasa ambil itu melebihi dari ketentuan, begitu juga kepada

warga yang mau membeli disini, dibatasi, saya tidak mau jadi masalah,” tutur Hasanuddin menyesalkan. Ada perbedaan sangat mencolok dalam pendistribusian tabung gas melon itu, alasannya kalau itu yang minta dari keluarga atau kenalan petugas SPBU diberi lebih, jika bukan di beri hanya dua tabung, demikian kenapa masalahnya sangat mencolok tabung gasnya bebas mereka bawa tanpa dibatasi, oleh yang mengaku-ngaku masih keluarga dan kenal sama orang SPBU 34-45113, di satu sisi lagi dibatasi orang yang ingin membeli tabung gas 3 Kg itu oleh Petugas SPBU ini, ini jadi ramai dan jadi masalah.

Tertangkap basah sudah berbuat curang dalam penjualan tabung gas melon masih saja mengelak.

Wartawan media ini sudah meminta penjelasan pihak SPBU atas permasalahan ini, walaupun mereka pihak SPBU ini membela diri, bukan suatu kesalahan namun ini di anggap fatal, bahkan upaya damai dengan wartawan pihak SPBU memanggil orang Ormas Pemuda Pancasila dan LSM Gapura, alasannya ini orang saya untuk bantu selesaikan ini.

Saat wartawan dipanggil lagi datang ke SPBU

ada dua orang dari ormas disana sudah menunggu, wartawan untuk minta ini diselesaikan saja, tak usah diramaikan. Wartawan meminta keterangan kembali kepada Pihak SPBU, diterima Pengawas SPBU ini bernama Hasanuddin, serta merta pihak SPBU meminta maaf atas kelalaian ini dan akan memperbaikinya, atas lemahnya pengawasan di SPBU. Yang fatal disini petugas satpam bernama Rafi sesumbar mengatakan yang melaporkan itu, sambil menunjuk kepada seorang Ibu yang melaporkan kepada Wartawan, “ ibu itu orang gila tidak waras jangan dianggap dan didengar,” Ini Pencemaran nama baik,” tuturnya. Padahal keadaan ibu itu masih sehat dan waras namun dikatakan gila. Seorang Ibu dan seorang bapak tidak terima dan bahkan emosi sempat memuncak atas perkataan satpam itu yang mengatakan Ibu yang cari masalah ini adalah orang gila. Ini minta diusut tuntas, karena ada pelanggaran di SPBU ini. Agar jadi perhatian BP MIGAS dan Pihak PT. Pertamina atas kejadian ini .

Untuk berikan sanksi tegas dan usut tuntas bila perlu cabut ijin Operasi SPBU. Diduga praktek ini sudah berlangsung lama. (Tim Investigasi/SJ-KPK)

Jateng

05 - 15 September 2017 Suara Journalist KPK

7

Golkar Merasa Kecolongan Usung Siti Masitha Wali Kota Tegal Tegal, Suara Journalist KPK. Ketua DPD Golkar Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo, mengaku pihaknya secara pribadi dan kelembagaan ikut prihatin dengan tertangkapnya Siti Masitha Soeparno. “Tersandung kasus hukum itu merupakan perilaku pribadi bukan atas nama kelembagaan,” kata pria yang akrab disapa Wes itu, Jumat (1/9/2017). Pasangan Siti Masitha Soeparno- Nursholeh melenggang pada Pilkada Kota Tegal 2013.

Mereka mengalahkan saingan dan berhasil menjadi orang nomor satu dan dua di Kota Tegal. Pasangan ini diusung Partai Golkar dengan Nasdem sebagai partai pendukung. Ia menceritakan saat pertama kali mengusung Siti Masitha sebagai calon wali kota.

Perintah dari DPP Golkar

lah yang membuat dirinya di DPD Kota Tegal dan DPD Provinsi Jawa Tengah all out mendukungnya untuk menjadi wali kota.

“Meski dia buka kader Golkar, dan juga bukan orang asli Kota Tegal, perintah dari DPP lah yang membuat kami bergerak untuk memenangkan dia,” jelasnya. Meskipun demikian, setelah duduk di kursi tertinggi daerah itu, perjalanan dan romantisme hubungan tidak sesuai yang diharapkan. Wes mengatakan Siti Masitha tidak menjalin komunikasi dengan partai secara baik.

“Padahal, semua orang yang diusung Golkar dan berhasil menjadi kepala daerah, wajib hukumnya berkomunikasi dengan partai,” tegas Wes.Sejumlah kebijakannya pun dianggap berseberangan

dengan misi dan visi Golkar. Misalnya, kebijakan memperlakukan aparatus sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Tegal. Seperti diketahui, hubungan Sithi Masitha dengan bawahannya tidak mulus. Ketidakharmonisan lokomotif dan gerbong itu berujung kepada keluarnya surat perintah wali kota untuk me-nonjob-kan sejumlah PNS yang kerap kali mengkritiknya.

Para PNS pun akhirnya menggugat wali kota.

Keputusan hukum terakhir memenangkan PNS. Artinya, wali kota harus mengembalikan jabatan mereka. “Sebagai warga negara Indonesia yang baik, segala putusan hukum terakhir harus dilaksanakan,” ucap pria yang juga menjabat Wakil Ketua

uu Kasi Intel Kejari Purworejo, Agus Ari Wibowo|

Korupsi Mulai Menjalar Ke Setiap Desa di Kabupaten Purworejo

uu Amir Mirza (kanan) bersama Wali Kota Tegal Siti Masitha

Soeparno (kiri) saat mengambil formulir di DPD Golkar Kota Tegal.

DPRD Kota Tegal itu. Wes mengatakan merasa kecolongan karena mengusung Masitha. Golkar juga mengalami ‘kerugian’ saat Masitha menjabat wali kota.

Dikatakan, bukannya lebih baik, Golkar justru terpuruk karena jumlah kursi

di DPRD berkurang setelah Masitha jadi wali kota.

“Awalnya enam kursi. Setelah pemilu 2014, berkurang jadi empat. Setelah ini, diharapkan lebih banyak lagi, minimal enam kursi,” imbuhnya.(Tim Investigasi/ SJ-KPK)

PMII dukung KPK Berantas Korupsi di Kebumen Kebumen, Suara Journalist KPK. Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kebumen Jawa Tengah mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI agar terus mengusut tuntas kasus-kasus Korupsi di Kebumen. Apalagi disinyalir belakangqn ini ada salah seorang anggota DPRD Kebumen berinisial DL yang juga tersangkut korupsi. Dan hal ini telah menjadi keprihatinan warga masyarakat Kebumen.

Terlebih lagi penanganan kasus korupsi yang seolah tidak tuntas-tuntas ini telah meresahkan masyarakat, padahal kasus sudah ber-

jalan beberapa bulan yang lalu. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Umum PMII Kebumen “Silahkan, kami salut penanganan KPK terkait OTT KPK di kebumen yang terjadi pada bulan oktober 2016 lalu yang sampai sekarang telah di tetapkan enam tersangka yang di tangani di PN Tipikor semarang yang melibatkan 69 saksi dalam kasus tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya Solikhan juga berharap KPK agar lebih tegas dalam menangani kasus ini. “Seperti diketahui kasus korupsi di kebumen ini melibatkan unsur pemer-

uu Salah satu Aksi dukungan PMII Kebumen terhadap KPK RI intah ,pengusaha dan anggota Dewan,” imbuhnya.

Diketahui pada bulan Oktober 2016 lalu, KPK RI telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus

korupsi Proyek di Dinas Pemuda dan Olahraga ( DISPORA) Kebumen Jateng senilai Rp 4,8 Milyar yang melibatkan Sekda Kebumen Adi Pandoyo, Seorang PNS

Kebumen, Sigit Widodo, Ketua komisi A DPRD Kebumen, Yudhi.TH, Swasta, Sadikin.SA dan Hartoyo selaku Direktur Utama PT. Otoda Sukses Mandiri Abadi. Kemudian semuanya telah diadili di Pengadilan Tipikor Jawa Tengah di Semarang. Namun kasuskasus dugaan korupsi di Kebumen masih merajalela yang diduga dilakukan para penyelenggara dan atau oknum pejabat lainnya, makanya PMII Kebumen masih merindukan KPK RI bisa menuntaskan kasus ini guna memenuhi rasa keadilan masyarakatnya. (Tim Investigasi/SJ-KPK Jateng)

Purworejo, Suara Journalist KPK. Sungguh memprihatinkan, ungkapan itulah yang mulai melekat pada Pemerintahan Desa, karena temuan dugaan kasuskasus korupsi kini mulai menggurita di desa-desa di Purworejo Jawa Tengah, minimal ada 15 desa yang terindikasi melakukan korupsi. Hal ini sebagaimana disampaikan Kasi Intel Kejari Purworejo, Agus Ari Wibowo yang memaparkan ada 14 ( empat belas) desa yang dilaporkan terindikasi korupsi dan 1 (satu) desa baru berupa aduan,” Data yang masuk hingga hari ini sudah 14 desa yang dilaporkan dan 1 desa yang diadukan,” ungkapnya saat sosialisasi TP4D di Pendopo Kabupaten Purworejo.

(Kamis,24/8). Namun Agus enggan menjelaskan desa mana saja yang terindikasi korupsi,” Semuanya masih dalam pemeriksaan, dan modusnya berupa mark up harga dan kualitas,” imbuhnya.

Sebagaimana informasi yang dapat dihimpun media ini, memang beberapa desa yang ada di

Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yang jumlahnya 400 an desa sangat rentan melakukan korupsi. Karena disamping mereka belum terbiasa mengelola dana yang cukup besar juga minimnya sumbet daya di desa yang tidak semuanya bisa membuat laporan administrasinya. Sehingga banyak para kepala desa menyeragamkan sistem pelaporannya secara masif dan diserahkan kepada oknum petugas kecamatan atau kabupaten. Padahal tingkat kebutuhan serta permasalahan tiap desa berbeda satu dengan desa lainnya. Dan Kades pun biasanya dengan model kepemimpinannya yang otoriter sering menggunakan dana desa sesuai kepentingan pribadinya dan kadang tanpa melibatkan tim pelaksana desa yang telah dibentuknya. Kemudian kontrol kepada kepala desa pun semakin produktif, terutama biasanya dilakukan oleh para rival di Pilkades sebagai pengimbang regulasi pemerintahan desa. (Tim Investigasi/SJ-KPK Jateng)

Wali Kota Tegal Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK Semarang, Suara Journalist KPK. Peristiwa penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Suparno mengejutkan sejumlah pihak. Bahkan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku terkejut tatkala mendapati anak buahnya itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah. “Insyallah saya besok akan berangkat ke sana untuk memastikan apa kasusnya,” kata Ganjar usai menghadiri acara KPU Jateng di Lawang Sewu, Selasa petang (29/8).

Sebelum diciduk KPK, ia mengklaim sempat berulang kali mengingatkan kepada Siti Masitha agar waspada saat menggarap proyek pembangunan yang ada di Kota Tegal. Sebagai kepala daerah yang hendak maju Pilkada pada 2018, Siti Masitha semestinya tahu risiko jabatan yang diemban-

nya jika bermain-main dengan tindak pidana korupsi.

“Mustinya sadar risikonya buat dirinya sendiri, partai maupun keluarganya.

Tentunya saya sedih, karenanya saya akan jalan ke Tegal,” akunya.

“Dan yang jelas, saya sudah ingatkan sama kawan-kawan (bupati/wa-

uu Ganjar Pranowo Gubernur Jateng likota) termasuk dia bahwa kerja kita di birokrasi bukan tanpa pantauan. Kita sudah diawasi masyarakat,” be-

bernya. Siti Masitha diringkus KPK pukul 18:00 WIB tadi malam. Beredar kabar Siti ditangkap lima petugas

KPK di rumah dinasnya, Jalan Ki Gede Sebayu Kelurahan Mangkukusuman, Tegal Timur. Siti Masitha diduga kuat terjerat kasus pembangunan ICU RSUD Tegal. Di lain pihak, Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menyatakan dalam acara peresmian maskot Pilgub di Lawang Sewu, pihak Pemkot Tegal hanya diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Tegal Nursoleh. “Tetap saya panggil satu persatu nama-nama tamu undangan tetapi yang hadir dari Tegal hanya Pak Nursoleh sebagai Wakil Wali Kota Tegal,” ungkap Joko.

(Tim Investigasi/SJ-KPK Jateng)

KPK Jerat Wali Kota Tegal Pidana Pencucian Uang Jakarta, Suara Journalist KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi bukti aliran uang suap Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno dan tangan kanannya, Amir Mirza Hutagalung.

Temuan tersebut diyakini dapat menguatkan penetapan tersangka terhadap keduanya, termasuk membuka peluang dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Selain pasal yang sekarang, nanti bisa juga berkembang ke Pencucian Uang, ini akan

diusut tuntas dan dikembangkan,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam pesan singkatnya, Sabtu (2/9/2017). Bukti-bukti suap ‎berupa dokumen yang mengalir kepada kedua tersangka, didapat setelah tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Tegal, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. “Dokumen terkait aliran uang ke tersangka akan ditelusuri lebih lanjut supaya jelas konstruksi perkaranya,” tambah Agus.

Selain menyita dokuman

terkait aliran uang kepada Siti dan Amir, penyidik juga menyita dokumen kontrak beberapa proyek serta lima unit mobil dan empat motor milik Amir yang diduga dibeli dari uang suap yang diterima sebelumnya. Diketahui KPK resmi menetapkan Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno dan Politikus Partai NasDem, Amir Mirza Hutagalung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Tegal, Jawa Tengah. Keduanya terjerat dalam tiga kasus dugaan

korupsi. Adapun tiga kasus korupsi tersebut yakni terkait dugaan setoran bulanan dari Kepala Dinas (Kadis) dan rekanan proyek di lingkungan Pemkot Tegal. Kemudian, terkait kasus dugaan korupsi penerimaan fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkot Tegal, serta kasus dugaan korupsi pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Tegal.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah,

Tegal, KPK turut menetapkan satu tersangka lainnya yakni, Wakil Direktur RSUD Kardinah, Cahyo Supriyadi. Diduga, Siti Masitha dan Amir Mirza menerima total uang korupsi sebesar Rp5,1 Miliar dari tiga kasus korupsi tersebut dengan jangka waktu delapan bulan sejak Januari-Agustus 2017. tersebut diduga akan digunakan untuk pembiayaan pemenangan pasangan Siti Masitha- Amir Mirza, maju Pilkada 2018 mendatang. (Tim Ivg/SJ-KPK)

KSOP Tanjung Mas Semarang Bungkam Ditanya Korupsi Pengerukan Laut Semarang, Suara Journalist KPK. Mencuatnya kasus operasi tangkap tangan (OTT ) yang dilakukan KPK RI terhadap Dirjen Perhubungan Laut (Dirhubla) Kementerian Perhubungan RI, Antonius Tonny Budiono senilai Rp 20,74 Milyar yang diduga terkait Proyek Pengerukan Kolam Dermaga laut di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang beberapa waktu lalu.

Dan kasus tersebut telah bikin kaget serta membuat keprihatinan semua pihak, termasuk para pekerja di Pelabuhan Semarang. Bahkan saat Media ini meminta konfirmasi atas kebenaran kasus tersebut kepada Pihak Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Semarang, namun mereka seolah bungkam dan tidak ada yang berani memberikan penjelasannya. “Maaf , Bapak Kepala baru ke Jakarta dan kami tidak boleh memberikan keterangan, selain Kepala ,” ujar Edy selaku Humas KSOP Tan-

jung Mas kepada wartawan Selasa, (29/8).

Selanjutnya saat pihak lainnya pun diminta konfirmasi , nampaknya tidak ada juga yang berani buka suara atas kasus yang mencoreng dunia kemaritiman nasional ini. Sebagaimana diberitakan diberbagai media kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Antonius Tonny Budiono yang merupakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (23/8/2017) malam lalu di Jakarta. Dan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan pada saat itu mengatakan dugaan pidana korupsi yang dilakukan Tonny dan tersangka lainnya Adipura diduga terkait perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah. Dan Tony diduga menerima uang pelicin sebanyak Rp 20,74 miliar.

(Tim Investigasi/SJ-KPK Jateng)