Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cilegon

Program prioritas pembangunan tahun 2021-2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021-2026. Terdapat 19 (sembilan belas) Program Prioritas yang dijabarkan dalam fokus dan kegiatan prioritas, dengan uraian lengkap sebagai berikut :

01.

Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Sistem Merit merupakan strategi penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Hasil assessment Komite ASN, di tahun 2020 pencapaian sistem merit dalam manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon mencapai Kategori III (baik), dengan nilai 253 dan indeks 0,61.

Peningkatan penerapan sistem merit menjadi prioritas lima tahun ke depan, dengan fokus pada aspek :

a. Perencanaan kebutuhan ASN dengan prioritas pada proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan pencapaian prioritas pembangunan; b. Pengadaan kebutuhan ASN dengan prioritas pada implementasi sistem mutasi ASN yang terbuka dan kompetitif serta pengembangan kompetensi CASN yang terintegrasi dengan latsar; c. Pengembangan karier ASN dengan prioritas pada penyusunan dan implementasi HCDP (Human Capital Development Plan)/ Rencana Kebutuhan Kompetensi Pegawai; d. Promosi dan mutasi jabatan yang berbasis prestasi dan kompetensi; e. Manajemen kinerja dengan prioritas pada penerapan e-kinerja dan e-absensi; f. Penggajian, penghargaan dan disiplin yang diprioritaskan pada pemberian kenaikan

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kelas jabatan, dengan mekanisme pemberian didasarkan pada kinerja disiplin, kinerja individu dan kinerja organisasi, dengan akumulasi kenaikan TPP sebesar 5% selama periode RPJMD; g. Sistem informasi dengan prioritas pada terintegrasinya E-Kinerja dengan E-Absensi, aplikasi pemberian TPP dan aplikasi sistem informasi kepegawaian.

02.

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Sebaga wujud pertanggungjawaban Pemerintahan, peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah menjadi prioritas ke depan. Hasil evaluasi Kemenpan, tingkat akunbilitas kinerja Pemerintah Kota Cilegon di tahun 2020 baru mencapai predikat B dengan nilai 65,45. Upaya peningkatan akuntabilitas akan dilakukan melalui peningkatan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, dengan fokus pada aspek:

a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dengan prioritas pada pembangunan Satu

Data Pembangunan Cilegon. b. Peningkatan manajemen kinerja secara menyeluruh dengan prioritas peningkatan kualitas penerapan e-SAKIP; c. Penerapan reward dan punishment bagi pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja d. Optimalisasi implementensi kebijakan pengawasan internal dengan prioritas pada membangun zona integritas menunju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) e. Peningkatan manajemen asset daerah dengan prioritas pada integrasi sistem manajemen asset dengan penatausahaan keuangan, penguatan regulasi BUMD, sertifikasi asset dan penertiban dan penyelamatan asset daerah; Pemanfaatan asset- asset Pemerintah yang belum teroptimalkan, antara lain terkait Ex-Gedung Matahari, direncanakan akan dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta, yang akan dikaji lebih lanjut terkait metoda pengelolaanya. f. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan prioritas pada upaya peningkatan kematangan ULP dan standar LPSE.

03.

Peningkatan kualitas layanan publik dilakukan melalui upaya peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelayanan publik satu atap serta peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan.

Hasil prognosis BPK menyatakan bahwa Indeks SPBE Pemerintah Kota Cilegon di tahun 2019 mencapai 3,29. Peningkatan implementasi SPBE menjadi prioritas ke depan, dengan fokus pada aspek:

a. Peningkatan layanan administrasi pemerintahan dengan prioritas pada integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah; integrasi aplikasi e-kinerja, e-sakip, e-absen, e-TPP dan aplikasi kepegawaian; implementasi e-office secara menyeluruh, serta dukungan untuk learning management system (LMS); b. Peningkatan layanan publik berbasis elektronik dengan prioritas pada mengintegrasikan/ memadukan layanan aduan di seluruh perangkat daerah, mengembangkan layanan publik pada layanan dasar dan kewilayahan; c. Peningkatan layanan jaringan SPBE dengan prioritas pada peningkatan jaringan intranet dan internet antara Perangkat daerah dan peluasan jaringan internet di ruang publik. d. Peningkatan layanan pusat data dengan priroitas pada pembangunan command centre, serta e. Peningkatan kematangan arsitektur SPBE dengan prioritas pada review master plan

SPBE dan dokumen arsitektur SPBE.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan, Pemerintah akan memadukan seluruh pelayanan dalam pelayanan publik satu atap atau mall pelayanan publik, yang ditunjang dengan tata kelola, sarana prasarana, sumber daya manusia dan sistem informasi layanan yang terintegrasi. Kualitas sarana pendukung layanan menjadi priroitas ke depan, khususnya terkait penyediaan gedung-gedung pemerintahan yang representatif.

04.

Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata.

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui upaya pemenuhan standar pendidikan nasional di seluruh wilayah, dengan fokus pada aspek:

a. Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di semua

Kecamatan di Kota Cilegon, dengan prioritas pada pembangunan SMP Negeri di 4

Kecamatan yaitu Kecamatan Grogol, Purwakarta, Jombang dan Citangkil; pemenuhan sarpras pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta peningkatan akreditasi sekolah; Pembiayaan akan disinergikan dengan sumber anggaran lain, baik

DAK, DID, Bantuan Keuangan ataupun CSR. b. Peningkatan kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan prioritas pada peningkatan honor pendidik dan tenaga kependidikan honorer sebesar 50% sejak tahun 2022, sertifikasi pendidik dan kepala sekolah, pemenuhan kualifikasi pendidikan dan tenaga penunjang serta penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata; c. Peningkatan akses dan daya saing pendidikan, dengan prioritas pada pemenuhan perlengkapan dasar dan perlengkapan siswa melalui mekanisme BOSDA (Bantuan

Operasional Sekolah Daerah), pemberian bantuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, penyelenggaraan lomba-lomba pendidikan prestasi secara berjenjang, serta peningkatan standar kurikulum pendidikan yang memasukan unsur muatan lokal sesuai karakter Kota Cilegon.

d. Peningkatan literasi informasi berbasis perpustakaan, dengan prioritas pada pembangunan gedung perpustakaan yang representatif, layanan perpustakaan digital dan perpustakaan keliling serta lomba-lomba yang mendorong peningkatan minat baca masyarakat.

Peningkatan SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi menjadi prioritas ke depan dalam rangka mendorong daya saing SDM.

Untuk itu dialokasikan bantuan pendidikan kepada 5.000 penerima secara bertahap, yang menjadi bagian dari Program Kartu Cilegon Sejahtera. Bantuan pendidikan dalam hal ini berupa bantuan biaya pendidikan atau beasiswa sarjana (S1) bagi siswa penduduk Cilegon yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di Wilayah Cilegon atau Perguruan Tinggi Negeri di luar Cilegon.

Selain itu Pemerintah akan mengkaji pendirian Universitas sebagai upaya untuk mendorong percepatan rata-rata lama sekolah di Kota Cilegon.

05.

Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi prioritas pembangunan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan individu. Upaya ini difokuskan pada aspek:

a. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit umum daerah menuju RSUD kelas A dengan prioritas pada pembangunan gedung RSUD lima lantai dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal; b. Peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan prioritas pada peningkatan fasilitas, utilitas, dan sdm yang handal di seluruh puskesmas serta peningkatan layanan puskesmas keliling dan ambulance gratis. c. Pemberian bantuan kesehatan dengan prioritas pada pembayaran premi Jaminan

Kesehatan Nasional untuk masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam kepesertaan

Jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Pusat (APBN) ataupun Provinsi (APBD

Provinsi). Pemberian Bantuan Kesehatan yang menjadi bagian dari Program Kartu

Cilegon Sejahtera, merupakan upaya untuk mencapai Kesehatan Semesta (Universal

Health Coverage). d. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan meliputi peningkatan layanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan resiko menderita HIV. e. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas gizi, serta pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

06.

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah (IKM).

Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi prioritas pembangunan dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Hal ini difokuskan pada aspek:

Peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan industri kecil menengah menjadi prioritas pembangunan ke depan dalam upaya untuk meningkatkan peran UMK dalam perekonomian daerah. Hal ini difokuskan pada aspek:

a. Perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, bantuan sosial untuk anak yatim serta pemberian tunjangan kematian masyarakat miskin; b. Rehabilitasi sosial dasar terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan prioritas pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti; c. Perlindungan sosial bagi seluruh korban bencana alam dan sosial kota; d. Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan prioritas pada penguatan peran unit-unit pelayanan sosial (PUSKESOS).

07.

a. Peningkatan fasilitasi usaha pelaku usaha mikro kecil dengan prioritas pada penyediaan rumah siap kerja sebagai pusat layanan konsultasi bisnis, pendampingan atau inkubasi usaha, promosi, fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan bisnis, jaringan kerjasama usaha serta layanan informasi usaha. b. Perluasan pemasaran produk dengan fokus pada fasilitasi ekspor produk unggulan, kemitraan dengan usaha retail modern serta pengembangan kampung UMK; c. Bantuan Modal Usaha berupa pemberian pinjaman modal tanpa bunga kepada pelaku usaha mikro kecil melalui Program Pinjaman Dana Bergulir Pemerintah Daerah atau fasilitasi kemitraan kepada Lembaga Keuangan lainnya. Bantuan modal yang menjadi bagian dari Program Kartu Cilegon Sejahtera merupakan upaya untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil. d. Peningkatan ekonomi syariah dengan prioritas pada pengembangan koperasi syariah berbasis pesantren dan lembaga keagamaan. e. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dengan fokus pada penyiapan

Perda RPIK, rencana aksi pengembangan Sentra Industri Kecil Mengenah (SIKM) dan perencanaan pembangunannya.

08.

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.

Peningkatan Pendapatan Daerah.

Peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi prioritas ke depan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pelaksanaan program ini difokuskan pada aspek peningkatan kompetensi kompetensi tenaga kerja fasilitasi penempatan tenaga kerja, dan layanan ketenagakerjaan, dengan prioritas pada aspek:

Peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan. Hal ini difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun sumber-sumber pendapatan sah lainnya, dengan prioritas pada aspek:

a. Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon ataupun lembaga pelatihan kerja yang memenuhi standarisasi penyelenggara pelatihan kerja, serta pemagangan kerja baik di perusahaan/industri yang berada di wilayah

Cilegon ataupun di luar wilayah Cilegon; Kegiatan ini merupakan bagian dari Program

Kartu Cilegon Sejahtera. b. Peningkatan hubungan industrial serta kualitas layanan dan informasi ketenagakerjaan; c. Peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja.

a. Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan prioritas pada regulasi, perluasan elektronifikasi pajak dan retribusi daerah, serta penguatan data potensi pajak dan retribusi daerah; b. Peningkatan investasi daerah pada sektor-sektor ekonomi yang potensi untuk dikembangkan, dengan prioritas pada pembentukan BUMD pengelolaan limbah industri dan BUMD Pasar atau melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta/Badan Usaha, yang didasarkan pada kajian kelayakan investasi; c. Mendorong peningkatan investasi melalui pemberian insentif/fasilitasi kemudahan berusaha penanaman modal. d. Mendorong percepatan Kerjasama Pemerintah Swasta dalam pembangunan Pelabuhan

Warnasari melalui pendekatan politis, dukungan regulasi dan perijinan serta peningkatan tata kelola manajemen PT PCM.

09.

10.

Penyediaan Ruang Publik yang Representatif dan Ramah Difabel.

Ruang terbuka publik memiliki manfaat yang sangat penting, selain memiliki fungsi ekologi dan estetis, ruang terbuka publik ini sangat dibutuhkan masyarakat sebagai media untuk interaksi sosial, berolahraga dan berekreasi. Ketersediaan ruang terbuka publik ini merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kota Cilegon memiliki program prioritas untuk menyediakan ruang publik yang representatif dan ramah difabel, dengan fokus pada:

a. Penyediaan Ruang Terbuka Publik (RTP) di 43 Kelurahan. Pemerintah Kota Cilegon telah membangun ruang terbuka publik berupa taman kota di beberapa lokasi yaitu Alun-alun Kota Cilegon, Taman Layak Anak, Taman Polres dan Taman Al-Hadid, Taman Nurul Ikhlas di Kelurahan Ramanuju, Taman Kecamatan Purwakarta di kelurahan Purwakarta, Taman Kecamatan Jombang di Kelurahan Jombang Wetan, Taman Kejaksaan di Kelurahan Bendungan, serta Taman segitiga PCI di Kelurahan Kedaleman. Di tahun 2021 direncanakan terbangun Taman Kecamatan Cibeber di Kelurahan Kalitimbang, dan Taman Praja Mandiri di Kelurahan Cibeber. Maka pembangunan ruang terbuka publik diprioritaskan di 35 kelurahan yang belum memiliki taman publik.

b. Penyediaan Fasilitas Hobby di 8 kecamatan. Penyediaan Fasilitas Hobby merupakan prioritas Pemerintah Kota Cilegon dalam RPJMD tahun 2021-2026. Upaya ini yang dimaksudkan untuk menyediakan ruang bagi aktifitas anak muda untuk mengekspresikan diri dan menyalurkan hobby di ruang terbuka publik yang tersedia, sehingga generasi muda dapat berinteraksi sosial dan melakukan aktifitas yang positif. Selain sebagai sarana olahraga, fasilitas hobby ini juga diharapkan menjadi wadah event-event kegiatan pemuda sehingga mampu meningkatkan semangat dan mengembangkan potensi anak muda agar lebih berprestasi dalam hobby yang digelutinya.

Penyediaan fasilitas hobi akan disediakan di 8 taman kecamatan, yaitu di 4 kecamatan yang sudah terbangun, serta di 4 taman kecamatan yang akan dibangun.

c. Perluasan akses internet di seluruh wilayah serta di area publik dengan pengelolaan yang terintegrasi. Dalam rangka peningkatan akses internet, Pemerintah Kota Cilegon telah membangun jaringan internet di Kantor Pemerintahan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan serta wifi gratis di 8 titik area publik. Selain itu, melalui anggaran Dana Insentif Daerah tahun 2020, Pemerintah Kota Cilegon telah memasang wifi gratis sebanyak 481 titik, meliputi 40 titik tersebar di 8 kecamatan dan 441 titik yang tersebar 43 kelurahan di Kota Cilegon, yang mana program ini akan dilanjutkan melalui program DPWKel. Oleh karena itu, perluasan akses internet tahun 2021-2026 akan difokuskan pada penambahan titik internet di kelurahan dan kecamatan yang belum terjangkau internet (blank spot) serta penambahan titik internet di

area publik.

d. Pembangunan gedung serbaguna Kota Cilegon.

Gedung serbaguna merupakan fasilitas dan sarana permukiman yang dibutuhkan bagi warga masyarakat. Keberadaan gedung ini dapat dimanfaatkan untuk acara rapat atau musyawarah warga, acara silaturahmi dan halal bihalal, hajatan, ataupun kegiatan Hari Besar Nasional, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya. Gedung Serbaguna Kota Cilegon direncanakan dibangun di satu lokasi pada skala Kota.

a. Peningkatan Sarpras Utilitas Permukiman dan Perdagangan, dengan prioritas pada; 1) Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan. 2) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik 3) Pembangunan Landmark ‘markah’ Kota Cilegon di Kecamatan 4) Pulomerak 5) Pembangunan TPU Cikerai menjadi TPU Modern. b. Peningkatan Kualitas Layanan Jalan dan Transportasi, dengan prioritas pada; 1) Pembangunan Jalan Lingkar Utara bersinergi dengan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus ataupun pembiayaan lainnya; 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kota 3) Peningkatan jalan-jalan penghubung tingkat kecamatan dan kelurahan 4) Peningkatan jalan akses ke lokasi wisata, Kawasan Pertanian Terpadu (KPT), dan jalan untuk jalur evakuasi dan mitigasi bencana. 5) Melakukan kerjasama Pemerintah Swasta dalam pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal

11.

Peningkatan Kualitas Inftrastruktur dan Visual Kota.

Peningkatan sarpras dan Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan visual kota, menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya tarik kota. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan visual kota akan difokuskan pada:

12.

Peningkatan Destinasi Wisata, Pelestarian Seni dan Budaya serta Pembinaan Sejarah Daerah.

Pemasyarakatan Nilai-nilai Luhur Keagamaan.

Destinasi wisata di Kota Cilegon masih sangat terbatas, dan belum dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata baru menjadi prioritas ke depan dengan skema kerjasama ataupun kemitraan dengan pihak swasta, dengan prioritas pada penataan Destinasi Wisata yaitu Camping Ground, Situ Rawa Arum, wisata pantai (Merak Beach) serta wisata religi. Sedangkan pelestarian seni dan budaya serta pembinaan sejarah daerah akan diprioritaskan pada penyelenggaraan festival seni budaya, fasilitasi pelaku seni budaya, pengukuhan Pahlawan Nasional Banten, pembangunan monumen Geger Cilegon dan Museum Cilegon.

Pesatnya perkembangan teknologi serta informasi menjadi ancaman bagi Kota Cilegon yang merupakan Kota Santri Kota Cilegon merupakan kota religi. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, serta posisi dan kondisi Kota Cilegon sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera serta sebagai Kota Industri, nilai- nilai religius di Kota Cilegon sangat rentan terkikis. Oleh karena itu, untuk mempertahankan nilai-nilai luhur keagamaan, peningkatan kegiatan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan penggerak kegiatan keagamaan menjadi fokus program ke depan, dengan prioritas pada:

13.

a. Pemberian dana stimulan untuk operasional DKM sebesar 10 juta per tahun yang diberikan kepada Masjid Jami di Kota Cilegon, dalam upaya mendukung peningkatan aktifitas keagamaan, membantu tingkat kesejahteraan pengelola masjid (marbot), serta mendukung peningkatan kualitas kenyamanan masjid. b. 50% kenaikan honor guru madrasah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah yang menjadi ujung tombak dalam penanaman pondasi nilai-nilai keagamaan sejak dini. c. Fasilitasi program kepemudaaan remaja masjid dalam peningkatan syiar keagamaan di masyarat d. Pemberian honor kader pemandi jenazah sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para pemandi jenazah di Kota Cilegon.

14.

Peningkatan Mitigasi Bencana, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

Cilegon merupakan Kota yang memiliki potensi resiko tinggi terhadap bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, tanah longsor dan tsunami, serta memiliki tingkat resiko sedang terhadap gelombang ekstrim, abrasi dan gempa bumi serta bencana industri. Maka mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup menjadi prioritas pembangunan ke depan, dengan fokus pemenuhan standar pelayanan minimal sub bidang bencana, optimalisasi penangan banjir serta peningkatan pengelolaan dan pengurangan sampah, dengan prioritas pada:

a. Penguatan data dan kelembagaan, peningkatan sarana prasara penanggulangan bencana, penyediaan jalur evakuasi dan mitigasi bencana, pemasangan rambu dan sistem peringatan dini serta penyediaan tempa evakuasi bencana sementara dengan fasilitas pendukungnya; b. Peningkatan kompetensi SDM, peningkatan ketersediaan sarpras, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. c. Pendataan, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi. d. Penyelesaian Pembangunan Tandon Cibuntu, Tandon Sukmajaya II dan Tandon Bulakan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung tandon yang sudah ada. e. Pembangunan TPS3R, bank sampah, TPST dan peningkatan pengelolaan TPA melalui

Sistem Sanitary Landfill.

15.

Peningkatan Budidaya Pertanian, Nilai Tambah Produk Pertanian serta Diversifikasi Pangan.

Produksi pangan lokal di Kota Cilegon, pada tahun 2019 baru terpenuhi sebesar12,9% sedangkan sisanya sebesar 87,10% masih di pasok dari luar daerah. Maka peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan menjadi fokus ke depan, dengan prioritas pada:

a. Pembangunan Sentra Nelayan, yang ditujukan untuk melindungi dan memberdayakan aktivitas nelayan dan meningkatkan produktifitas perikanan tangkap; b. Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) sebagai upaya untuk intensifikasi pertanian berbasis teknologi guna meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian pada lahan-lahan kecil terutama pada komoditas unggulan daerah.

c. Gerakan masyarakat “Urban Farming”, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kecil pada gerakan budidaya sektor pertanina (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan), sehingga dapat mengurangai ketergantungan terhadap pasar.

16.

Peningkatan Penegakan Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah dan meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peningkatan penegakan hukum dan trantibum linmas menjadi prioritas pembangunan, dengan fokus pada pemenuhan aspek standar pelayanan minimal di bidang trantibum, dengan prioritas pada:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana ketertiban umum, regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas; b. Pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksaan patroli,pengamanan dan pengawalan; c. Penindakan terhadap gangguan trantibum dan penyediaan layanan dampak penegakan perda/perkada. d. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan pengamanan gangguan trantibum.

Peningkatan kesatuan bangsa dan politik menjadi prioritas ke depan dengan fokus pada penumbuhan jiwa nasionalisme dan patriotisme, meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi, serta meningkatkan harmoni dan kerukunan umat beragama, dengan prioritas kegiatan:

a. Meningkatkan pembinaan Ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, serta nilai-nilai kebangsaan dan bela negara; b. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil, serta memfasilitasi penguatan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat c. Memfasilitasi forum-forum kerukunan antar umat beragama, forum-forum kebangsaan, dan forum kewaspadaaan dini masyarakat; d. Meningkatkan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelegen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta penanganan konflik di Daerah.

17.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kewilayahan.

Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan dari peran pemerintah, tetapi juga dibutuhkan peran dan keterlibatan masyarakat. Maka program pemberdayaan masyarakat menjadi fokus ke depan dengan prioritas pada:

Peningkatan kualitas anak dan perempuan menjadi prioritas ke depan dengan fokus pada:

a. 100 juta per tahun dana lingkungan RW, yang menjadi bagian dari alokasi 5% anggaran kewilayahan, dengan prioritas untuk peningkatan sarana prasarana lokal di tingkat RW, baik terkait jalan lingkungan, drainase lingkungan, PJU lingkungan, sarana kebersihan dan persampahan, sarana keamanan lingkungan dll, dengan pola pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh lembaga kemasyarakatan. b. 1 juta per bulan honor RT/RW dan Peningkatan honor pengurus RT/RW lainnya, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan kesejahteraan pengurus RT/RW sebagai ujung tombak pemerintah dalam pelayanan masyarakat di unit terkecil baik terkait dukungan penyelenggaraan program pemerintah ataupun penyampai aspirasi masyarakat. c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pada program-program di bidang ekonomi dan sosial, dalam upaya mendukung pencapaian sasaran program Perangkat Daerah.

18.

a. Pembangunan keluarga dan KB (Bangga Kencana) dengan prioritas pada 1) Peningkatan ketahanan keluarga melalui pembentukan Pusat-pusat pembelajaran keluarga (Puspaga), fasilitasi program nasional P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) serta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; 2) Peningkatan kepesertaan ber-KB melalui peningkatan komunikasi, informasi, edukasi dan pelayanan KB serta pengelolaan data kependudukan; 3) Peningkatan honor Kader Cilegon Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kader Cilegon Mandiri yang menjadi mitra Pemerintah dalam pelaksanaan program. b. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan prioritas pada peningkatan pelayanan terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, serta fasilitasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagai gerakan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cilegon.

19.

Peningkatan Daya Saing Pemuda dan Olahraga.

Pemuda mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan. Dengan ide kreatif, kritis, semangat dan idealisme tinggi, diharapkan pemuda dapat berperan sebagai agen perubahan dan agen pembangunan serta memberikan kontribusi aktif dalam memajukan daerah. Kreatifitas dan aktifitas pemuda harus difasilitasi dalam wadah yang dapat mendorong pengembangan potensi dan prestasi. Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon untuk peningkatan daya saing pemuda dan olahraga, diprioritaskan pada:

a. Pembangunan arena olahraga pemuda berupa fasilitas komunitas olahraga pemuda di taman-taman publik serta penyediaan sirkuit untuk komunitas motor; b. Penyelesaian pembangunan Sport Centre serta optimalisasi pengelolaannya; c. Penguatan daya saing atlet-atlet daerah; d. Fasilitasi program organisasi kepemudaan.