9 July 2010
Ratusan BMI “Istana Malaysia” tak digaji “Senin lalu, tauke membayar gaji kami. Tapi rata-rata dipotong,” ucap RATUSAN buruh migran Indonesia Suparman. Meski sang pemborong ber(BMI) dalam proyek baru Istana Negara janji akan rutin menggaji, Suparman dan Malaysia sempat beberapa bulan tak di- kawan-kawan tetap pindah kerja. gaji. Kanselir Penerangan Sosial dan “Saya lima bulan bekerja di proyek Budaya Kedutaan Besar RI di Kuala itu,” kata Raji (24), asal Jawa Timur, sep- Lumpur, Widyarka Ryananta, sudah erti dilaporkan Tempo, Kamis (1/7). Se- mengetahui kisruh tak digajinya ratusan mula ia bersama 24 temannya dijanjikan pekerja asal Indonesia itu. gaji rutin per bulan. “Bagian perlindungan WNI langsung Namun, pada bulan kedua, gaji ter- mendatangi proyek itu,” ujar Widyarka, lambat sebulan. Seteyang mengakui ketSenin lah dua kali menerierbatasan staf KBRI ma, walau terlambat, untuk mengawasi lalu, tauke upah Raji dan kasejuta lebih WNI di membayar gaji wan-kawan tidak Malaysia. kami. turun. Selanjutnya Sementara itu, sampai tiga bulan menurut laporan Tapi rata-rata tak ada upah. BerkaThe Star, Selasa lalu, dipotong... li-kali mereka minta para kontraktor yang kejelasan, namun tak membayarkan nihil. Dengan efektif upah pekerja mereka Suparman bekerja 23 hari, ia sedalam proyek Istana harusnya menerima Negara akan dimasu1.380 ringgit. Sayang, Raji akhirnya ha- kkan daftar hitam. Demikian pernyatnya menerima sekitar 500 ringgit setelah aan Menteri Pekerja Malaysia Datuk dipotong utang dan lainnya. Shaziman Abu Mansor. Nasib serupa dialami Suparman, 27 Ia telah meminta Dewan Pengembatahun, TKI yang empat bulan bekerja ngan Industri Konstruksi Malaysia di proyek Istana Negara yang berlokasi (CIDB) menyelidiki aneka keluhan itu. di Jalan Duta, Kuala Lumpur itu. Berita “Jika benar kontraktor belum menggaji tidak digajinya pekerja proyek agaknya pekerja, kami pastikan mereka dicoret membuat tauke gerah dan memberikan dari partisipasi proyek-proyek mendaupah mereka. tang,” ucap Shaziman. Oleh Ramlan
WARTA
13
Kenaikan tarif listrik diprotes kalangan aktivis
Poster berisi protes terhadap PLN yang telah menaikkan tarif listrik.
Oleh Ramlan
KENAIKAN tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen mulai 1 Juli 2010 terus menuai protes. Kalangan aktivis dan politikus mengajak masyarakat untuk melakukan gugatan bersama “class action”. Di lain pihak, PT PLN mengaku masih nombok. Di Medan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Syamsul Hilal mengajak masyarakat melakukan “class action” atau mengajukan gugatan kelompok melalui perwakilan terhadap PT PLN. Menurut anggota Komisi A DPRD Sumut itu, protes keras terhadap kenaikan TDL harus dilakukan, karena dinilai “mencekik” masyarakat yang perekonomiannya masih “morat-marit”. “Kenaikan itu sangat memberatkan rakyat. Kita sepakat mengajak masyarakat bersama-sama menggugat PLN,” tegasnya, seperti dilaporkan kantor berita Antara. Para aktivis mahasiswa dari berbagai peruguruan tinggi di Makassar berunjukrasa di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (6/7). Mereka meminta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan TDL. Mereka beralasan
kenaikan tarif listrik itu akan menaikkan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, sehingga makin membebani rakyat. Sementara itu, para pengusaha mengaku masih bingung soal perhitungan tarif listrik baru. Bahkan pengusaha belum sepenuhnya percaya kepada PLN soal komitmen-komitmen sebelum adanya kenaikan TDL. “Kita masih bingung karena kita belum jelas,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Seperti diketahui, TDL mulai mengalami kenaikan rata-rata 10% mulai 1 Juli, kecuali untuk pelanggan golongan
450-900 VA. Meski telah ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun PT PLN (Persero) mengakui masih nombok untuk menalangi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik sebesar Rp 380 per kilo watt hour (KWh). Hal tersebut disampaikan Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PLN, Murtaqi Syamsuddin, disela-sela kunjungan jajaran direksi PLN di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/7). Dengan kenaikan TDL per 1 Juli, ratarata tarif listrik nasional naik dari Rp 650 per kilo watt hour (KWh) menjadi 720 Kwh. Sementara BPP listrik saat ini mencapai Rp 1.100 per KWh.