WARTA
20
Sebanyak 1.500 petani tuntut Reforma Agraria Oleh Lilis Herlina
SEKITAR 1.500 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12). Mereka menuntut pemerintah menjalankan reformasi agraria sejati dengan memberikan lahan garapan bagi petani, subsidi pupuk, dan alat produksi. Pengunjuk rasa, yang dipimpin Sekretaris Jenderal Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana, memadati kawasan Gasibu di Jalan Diponegoro sejak pukul 10.00 WIB. Puluhan truk terbuka mengangkut massa yang berasal dari Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung Raya, dan Sukabumi. Mereka mengenakan baju kaus warna putih dan topi petani yang terbuat dari anyaman bambu. ”Kami terutama mempersoalkan kepemilikan lahan di kawasan hutan (salah satunya di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya) yang selama ini diklaim Perhutani. Mereka (Perhutani) ternyata belum bisa menunjukkan sertifikat atas tanah tersebut. Padahal, selama bertahun-tahun lahan itu dikelola masyarakat dan menjadi sumber penghidupan mereka,” ujar Agustiana, seperti diberitakan Kompas. Terkait hutan itu, Abdul Rohman, petani dari Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, menceritakan mengelola lahan di kawasan hutan sejak tahun 2000. ”Lahan itu sudah lama tak ditanami tegakan pohon oleh Perhutani. Warga lalu menanaminya dengan padi, kelapa, singkong, kopi, atau cokelat. Lahan itu telantar
18 December 2009
Pencuri semangka divonis 15 hari penjara Oleh Lilis Herlina
PENGADILAN Negeri Kota Kediri menjatuhkan vonis bersyarat 15 hari penjara kepada 2 terdakwa pencurian sebuah semangka. Dalam putusannya, majelis hakim menganggap 3 aspek utama tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terbukti secara hukum, dan mementahkan pembelaan yang disampaikan kuasa hukum terdakwa. “Jadi kami jelaskan, anda berdua dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan divonis bersyarat 15 hari penjara. Tapi anda berdua juga tidak usah menjalani hukuman ini, kecuali dalam waktu 1 bulan sejak putusan ini diambil, anda kembali melakukan kejahatan dan diajukan ke persidangan,” jelas ketua majelis hakim Raden Roro Budiarti Setywati kepada kedua terdakwa seusai membacakan vonis, Rabu (16/12). Sementara terkait pembelaan kuasa hukum terdakwa yang lebih mengedepankan terjadinya penganiayaan saat terdakwa tertangkap, dimentahkan oleh majelis hakim. “Sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang men-
gajukan perkara pencurian, kami menganggap pembelaan kuasa hukum tidak tepat dan justru menjadikan jalannya persidangan keluar dari jalurnya,” ujar anggota majelis hakim Anri Widyo Laksono, seperti diberitakan Detik.com. Meski menganggap 3 aspek tuntutan JPU terbukti dan mementahkan pembelaan kuasa hukum terdakwa, majelis hakim menganggap terdapat sejumlah hal yang meringankan kedua terdakwa, sehingga menjatuhkan vonis bersyarat 15 hari penjara. Diantaranya sikap terdakwa yang mengaku terus terang melakukan pencurian, sikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Menyikapi putusan tersebut JPU Dwianto Viantiska mengaku masih pikir-pikir, apakah akan mengajukan banding atau menerima. Sementara terdakwa pencurian semangka Basar, mengaku dapat menerima vonis tersebut dan sangat menyukurinya. “Bahkan saya berjanji mas, mulai sekarang dan seterusnya tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi,” ujarnya sambil berurai air mata.
AKSI petani Jabar. Perhatian negara terhadap petani masih minim.
Gertak tolak hasil tes CPNS Kota Kediri
setelah pohon- pohonnya ditebang. Pelakunya bukan masyarakat, tetapi ada pihak ketiga. Kami ibaratnya hanya memulung di sisa-sisa lahan yang tidak lagi terpakai,” katanya. Menurut catatan SPP, dari sekitar 1,2 juta keluarga yang berprofesi sebagai petani di Jawa Barat, 78 persen di antaranya memiliki lahan kurang dari 0,013 hektar dan hanya 6 persen yang memiliki lahan lebih dari satu hektar. Selain kelompok tani, unjuk rasa itu
SEJUMLAH orang yang menamakan diri Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor menggelar unjuk rasa di pintu gerbang kantor pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (16/12). Mereka menolak hasil tes calon pegawai negeri sipil tahun 2009 yang dinilai sarat kecurangan. Massa sempat bersitegang dengan aparat keamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan personel dari Kepolisian Resor Kota Kediri yang berjaga ketat di pintu gerbang. Pasalnya, petugas melarang keras mereka masuk untuk menemui Wali Kota Kediri Samsul Ashar. Massa yang membawa spanduk dan poster serta megaphone itu akhirnya hanya menggelar orasi di luar pintu gerbang. Sedangkan yang diijinkan menemui pejabat pemkot Kediri hanya perwakilan mereka. Trijoko Kuncoro dari Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (Gertak) mengatakan
juga diikuti kelompok buruh yang diwakili Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Jawa Barat. Kelompok buruh dalam kesempatan itu menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan kenaikan upah. Perwakilan pengunjuk rasa, baik petani maupun buruh, diterima Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara. Dalam pertemuan itu, Irfan berjanji akan menjadikan tuntutan mereka sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kinerja aparat pemerintah saat ini terutama menyangkut rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Alasannya, sejak awal proses seleksi administrasi pendaftaran CPNS, sudah bermasalah. Bahkan tes tertulis CPNS di Kota Kediri harus dilakukan dua kali karena ketidakprofesionalan panitia rekrutmen. Namun keadaan tidak semakin baik. Saat hasil tes hendak diumumkan, kembali terjadi polemik. Pemerintah Kota Kediri yang semula menjadwalkan pengumuman tanggal 12 Desember 2009 sempat ragu-ragu dan hendak membatalkannya. Walaupun pada akhirnya hasil tes diumumkan juga, tapi sejumlah kalangan meragukan hasilnya. Apalagi, marak beredar rumor, jika hasil tes yang diumumkan panitia berbeda dengan hasil scoring yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung.