AKBP HELDA
SERBA TERBATAS
DI WILAYAH PERBATASAN
M
enduduki jabatan sebagai Kabag Strategi dan Manajemen Biro Perencanaan dan Anggaran (Ro Rena) Polda Riau, wanita kelahiran Selatpanjang 30 Maret 1962 ini harus berurusan dengan masalah perbatasan. Bersama Tim Ro Rena Polda Riau, ia harus mengunjungi polsek-polsek terluar di seluruh wilayah Riau melakukan studi kelayakan sebagai bahan masukan untuk Polda Riau dan Mabes Polri. Apa kesannya setelah mengunjungi
polsek-polsek terluar tersebut? “Semua serba terbatas sehingga mereka yang mengabdi di wilayah perbatasan pantas mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” ujar ibu satu anak ini. Dicontohkannya, sarana dan prasarana Markas Komando (Mako) Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai garda terdepan Polri di wilayah perairan sangat minim. Rata-rata Polsek perairan tidak memiliki kendaraan air, kendaraan darat (sepeda motor) pun kurang. Listrik masih menggunakan genset, air bersih mengharap-
kan hujan dan asrama anggota terbatas, bahkan ada yang sudah rubuh dimakan usia. “Saya tidak bisa bayangkan bagaimana cara mereka bisa bertahan mengabdi di daerah yang serba terbatas tersebut,” tukasnya. Helda mengaku shock melihat kondisi rekan-rekan sesama profesinya di wilayah perairan karena ia sama sekali belum pernah berdinas di sana. Setamat dari Secaba tahun 1983 di Ciputat, ia langsung ditempatkan sebagai anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Bersama 3 angkatan lain (TNI AD, AL, AU), ia ditempatkan sebagai ajudan istri Wakil Presiden. Selama 10 tahun (dari 1983 sampai 1993) di Paspampes, ia antara lain mengawal istri Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah, Sudarmono dan Tri Sutrisno. “Tiga bulan tamat pendidikan, saya langsung ditugaskan di Paspampres. Jadi ngak terasa sebagai polisi,” kenangnya. Barulah setelah menjadi perwira tahun 1993, ia mengurus pindah ke polisi umum dan ditugaskan di Bareskrim Mabes Polri. Tahun 2006 ia pindah ke Dit reskrimum Polda Riau, kemudian mutasi ke Bagian Personel, dan tahun 2008 ditugaskan di Biro Perencanaan dan Anggaran sampai sekarang. Kebijakan pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar daerah perbatasan mendapat perhatian lebih, menurut Helda, memang sudah saatnya. Tinggal lagi bagaimana Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) menjabarkan kebijakan tersebut bersinergi dengan dinas dan institusi terkait. Semua program harus terintegral dan holistik sehingga tidak ada ego sektoral dalam memajukan wilayah perbatasan. Menurut Helda, semua aspek harus diperhatikan di wilayah perbatasan, seperti aspek sosial, budaya dan politik. Di Pulau Rupat, masyarakatnya lebih mudah mendapatkan siaran televisi dan radio Malaysia dibandingkan televisi dan radio Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu siapa Presiden Indonesia, tapi kenal Perdana Menteri Malaysia. “Nah, hal ini kan menyangkut rasa nasionalisme. Menteri Komimfo dan Telekomunikasi harus mencari cara bagaimana supaya siaran televisi dan radio Indonesia bisa diterima oleh masyarakat Pulau Rupat dan pulau-pulau terluar lainnya di Indonesia,” pungkas Helda. lIzarman Februari 2014 57