Page 1

Februari 2014


Februari 2014


Redaksi

Pemimpin Umum Afwan Afandi Pemimpin Redaksi Rosyita Hasan Wakil Pemimpin Redaksi Rini Imron Redaktur Pelaksana Asbinsyah Pasaribu Dewan Redaksi Rosyita Hasan, Rini Imron, Asbinsyah Pasaribu, Izarman Naabai, Devi Arianti Staf Redaksi Herman Yanuar, Gilang Helindro, Eni Liana, Susanto, Juli Susanti, M Nasir, Wahyu, Fuad Muzakir, Edo, Heru Sekretaris Redaksi Siti Aisyah

Salam Perbatasan Pembaca yang terhormat, Mercusuar sebagai simbol perbatasan, namun lebih jauh menyelami makna yang terkandung. Keberadaan sebuah mercusuar adalah melambangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makna tersebut yang ingin disiarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, Nasrudin Hasan ketika menyebut Pulau Jemur tak sekedar tempat tegaknya mercusuar. Keberadaan sebuah pulau terluar tidak terlepas dari apa yang disebut dengan istilah Lokpri. Sebenarnya Lokpri merupakan singkatan dari lokasi prioritas, disebut prioritas tentunya yang paling utama. Kenapa disebut utama, karena fokus penanganan perbatasan terletak di Lokpri tersebut yang difokuskan ditingkat kecamatan. Indonesia memfokuskan di 111 kecamatan yang ditetapkan sebagai Lokpri yang terdapat di 38 kabupaten/ kota di 12 Provinsi kawasan perbatasan yang akan dituntaskan pada tahun 2014. Kemudian akan dilanjutkan lima tahun ke depan untuk penambahan Lokpri. Outsiders

membidik Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau yang telah ditetapkan sebagai Lokpri pada tahun 2010 yang memenuhi kriteria Lokpri, yakni kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Mari kita mencoba melihat lebih dekat. Pemandangan berbeda ketika beralih ke topik potensi yang ada di perbatasan. Anambas, negeri ujung barat yang memiliki keindahan alam tiada tara juga memiliki kekayaan khas berupa Kain Cual sejak tahun 1863 diciptakan oleh Hj. Halimah (alm). Dua tahun terakhir, mulai dimunculkan kembali ke permukaan oleh Hj. Yeni Fatrah bertekad membuat Anambas terkenal hingga mancanegara melalui Kain Cual. Outsiders pula akan tetap menyajikan dengan khas perbatasan. Semua kami kupas demi meningkatkan rasa nasionalisme, mempercantik beranda depan dalam bingkai NKRI. Memahami Indonesia, memahami perbatasan. Itulah kami, kami ada untuk perbatasan. Rasanya tidaklah berlebihan kami nyatakan Outsiders hadir di tengah pembaca sebagai bukti cinta kepada Indonesia. Rosyita Hasan Pemimpin Redaksi

Fotografer Rubianto Lee Pimpinan Perusahaan Henky Fransisco Nelwan Sirkulasi dan Iklan Ahmad Keuangan Arvan Perwajahan Abdul Hamid Nasution Alamat Redaksi Jl. Rawa Sejati, Perumahan Bandar Asri No. 3A Sidomulyo Timur Pekanbaru-Riau Telepon 0761 - 3027161 Email majalahoutsiders@gmail.com Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening: 108-00-1168075-9 a.n. Rosyita S.Pi Penerbit CV. Mutiara Utama Press

Februari 2014

3


46

CONTENT

6 16

20

41 48 52 74

32 36

4 Februari Februari 2014 2014

PERAIRAN ROHIL, ZAMRUD DI SARANG PENYAMUN IKAN PULAU JEMUR TAK SEKEDAR TEMPAT TEGAKNYA MERCUSUAR PERLAKUKAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN ADIL SINABOI DIDERA GELOMBANG NARKOBA TANJUNG PINANG KOTA PELABUHAN TEMPO DOELOE PROBLEMATIKA PENYIARAN PERBATASAN DI PROVINSI RIAU


25

KAIN CUAL ANaMBAS Februari Februari 2014 2014 5


Foto: Istimewa

Patroli

6 Februari 2014


Perairan Rohil,

Zamrud di Sarang

Penyamun Ikan

Februari 2014 7


L

autnya tenang namun menyimpan sejuta potensi perikanan. Tidak heran dalam sejarah Indonesia disebutkan Bagansiapiapi merupakan kota peghasil ikan terbesar di dunia setelah Norwegia. Tampaknya sejarah itu, hanya tinggal sejarah karena kekayaan ikan yang ada di perairan Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau ini menjadi makanan empuk para pengusaha-pengusaha ikan yang memiliki sejumlah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat serba canggih dari negara seperti Malaysia dan Thailand. Tak hanya nelayan luar negeri, “nelayan berdasi” dari kabupaten tetanggapun seperti dari Sungai Berombang dan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara (Sumut), seperti tidak mau kalah ingin menguras habis potensi ikan di perairan Rohil. Betapa tidak, dari sejumlah kasus illegal fishing yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Ujung Tanjung diketahui kalau para pencuri ikan Rohil rata-rata menggunakan alat tangkap yang tidak peduli dengan lingkungan dan biota laut, merusak ekosistem laut dan menyantap semua jenis ikan dari yang kecil apatah lagi yang besar. “Pokoknya alat penangkap ikan yang digunakan para pencuri ikan itu main sikat habis, mulai anak-anak ikan yang “baru lahir” hingga dewasa, dihajar semua. Tidak hanya penangkap ikan dari daerah tetangga kita, bahkan yang sangat kita sesalkan para pen-

8 Februari 2014

angkap ikan asal negara Malaysia dan Thailand kok bisa masuk menangkap ikan ke perairan laut kita. Kalau mereka masuk, jelas hasil tangkapan kami nelayan lokal semakin jauh berkurang,” ujar Kantian (48) seorang nelayan Sinaboi saat ditemui Outsiders beberapa waktu lalu. Tidak hanya dari kalangan nelayan kecil Rohil yang mengeluhkan maraknya kegiatan illegal fishing di perairan Rohil di kawasan Pulau Jemur tersebut, mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Rohil, Amrizal juga sangat mengeluhkan hal yang sama. Terkait ini petugas Diskanlut dikerahkan hampir setiap saat melakukan patroli di perairan Rohil, mengusir maupun menangkap setiap pelaku illegal fishing di perairan Rohil tersebut. “Kita tidak ingin ikan-ikan yang ada perairan Rohil kita dijarah oleh pencuri-pencuri ikan luar negeri seperti Malaysia dan dari Thailand serta dari negeri kabupaten tetangga Tanjungbalai Asahan. Apalagi mereka menggunakan alat tangkap yang dapat merusak biota dan lingkungan laut kita dengan mengggunakan alat tangkap pukat harimau, salome atau pukat setan,” kata Amrizal dengan geram saat ditemui di Bagansiapiapi. Namun berbeda dengan, M Amin yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadiskanlut Rohil, yang menggantikan posisi, Amrizal, yang tampaknya tidak terlalu ambil pusing dengan

maraknya kegiatan illegal fishing di perairan Rohil. “Kita memang tidak terlalu fokus terhadap pemberantasan illegal fishing, tapi petugas kita tetap melakukan patroli secara rutin di perairan Rohil. Apalagi saya kira kita hanya mampu meminimalisir illegal fishing karena keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Dan lebih baik program Diskanlut ke depan ini kita fokuskan ke perikanan darat yang memang masih butuh penanganan serius dari kita,” ujar M Amin. Maraknya aksi illegal fishing di perairan Rohil sekitar kawasan Pulau Jemur yang berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia tersebut tampak dalam data yang dibeberkan Amrizal yang saat ini bahwa pada tahun 2011 terdapat 9 kasus illegal fishing dan tahun 2012 mencapai 15 kasus. Menurut Amrizal yang satu-satunya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan Rohil ini, aksi illegal fishing di perairan Rohil sangat merugikan bagi pendapatan negara dan bagi Kabupaten Rohil khususnya. “Makanya kita tidak ingin mengalami kerugian terus-menerus. Kalau diprediksi kerugian setiap tahun akibat kegiatan illegal fishing ini mencapai 57 ton, bayangkan saja berapa kerugian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu kami akan membangun TPI di Pulau Jemur,” ulas Amrizal, Kadiskanlut yang pernah meraih penghargaan dari Menteri Perikanan dan Kelautan RI tahun 2013. Kerugian yang dialami, menurutnya disebabkan adanya transaksi di tengah laut, sehingga ikan-ikan hasil tangkapan tidak masuk ke TPI. “Otomatis tidak masuk ke dalam PAD, belum lagi ikan-ikan tersebut merupakan ikan-ikan dengan kualitas bagus dan bernilai ekonomis tinggi,” sebutnya. Dengan adanya TPI di Pulau Jemur diharapkan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan masuk dulu ke TPI Pulau Jemur. “Dengan demikian hasil tangkapan akan terdata, sehingga potensi perikanan kita diketahui secara akurat. Pengusulan Pulau Jemur, lanjutnya sebagai lokasi TPI dinilai tepat karena pulau ini sangat strategi dan di sekitar perairan yang berbatas Selat Melaka inilah sering terjadi transaksi ikan di tengah laut, sehingga daerah mengalami kerugian setiap tahunnya,” tambahnya lagi. Jadi, sampai kapan perairan Rohil yang bak zamrud ini bebas dari penyamun ikan? l Asbinsyah Pasaribu


SANG Zamrud di SELAT MELAKA

T

idak semua orang diberi kesempatan oleh Tuhan melihat suatu objek wisata yang indah seperti halnya Pulau Jemur yang berada di wilayah Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pulau Jemur memiliki luas sekitar 250 hektare merupakan pulau yang terletak di Selat Malaka, dekat dengan perbatasan Malaysia. Karena memiliki keindahan alam bak mutu manikam, maka tidak salah banyak orang yang menilai Pulau Jemur sebagai zamrudnya Selat Melaka. Dari Kota Bagansiapi-api, Pulau Jemur berjarak sekitar 40 mil 72,4 km dan berjarak 64,3 km dari Pelabuhan Klang di Malaysia, merupakan pulau terluar dari Kepulauan Arwah, gugusan sembilan pulau, di antaranya Pulau Jemur, Tokong Emas, Tokong Simbang dan Labuhan Bilik, Pulau Adang, Pulau Pertandang, Pulau Batu Mandi dan Pulau Batu berlayar Keindahan Pulau Jemur semakin merebak ke mana-mana karena daya tariknya yang luar biasa. Selain memiliki panorama yang indah dan khas, Pulau Jemur juga kaya dengan berbagai

jenis ikan, biota laut seperti terumbu karang maupun penyu hijau yang kabarnya hanya ada di Pulau Jemur. Melihat kehidupan penyu hijau pada tengah malam di Pulau Jemur merupakan keasyikan tersendiri. Pasir pantainya yang berwarna kuning keemasan, membuat kita sayang menginjakkan kaki di atasnya. Air lautnya bening dan sejuk membuat kita ingin langsung nyemplung berenang dan menyelam hingga ke dasarnya. Tidak heran sebagian orang menjuluki Pulau Jemur sebagai zamrud di Selat Melaka. Potensi wisata Pulau Jemur memang luar biasa mempesona karena di sini juga terdapat wisata sejarah seperti Goa Jepang dan Sisa Benteng Jepang. Menara Suar dan Batu Panglima Layar. “Pokoknya berkunjung ke Pulau Jemur, sangat menyenangkan. Pulau dan lautnya lain dari yang lain. Tidak ingin kita meninggalkannya,� komentar Agung warga Bagansiapiapi yang mengaku akan berkunjung lagi ke Pulau Jemur. Pulau Jemur tidak berpenghuni dan hanya menjadi tempat persinggahan bagi nelayan yang sedang melaut. Sebuah pos TNI-AL didirikan di pulau ini untuk kepentingan pengamatan dan

navigasi. Demikian juga Dinas Kelautan dan Perikanan Rohil memiliki pos jaga di sini yang setiap minggu petugasnya bergantian. Berangkat dari Bagansiapi-api ke Pulau Jemur menggunakan transportasi speedboat dengan lama perjalanan sekitar dua jam. Jika bertolak dari Penipahan, ibukota Kecamatan Pasir Limau Kapas dapat menyewa perahu motor milik nelayan yang membutuhkan waktu perjalanan hanya sekitar satu jam. Mulai memasuki kawasan Pulau Jemur terdapat Kepulauan Aruah yang dari sini terdapat dua pulau yang agak besar. Di satu pulaunya inilah terdapat pos pemantau Angkatan Laut Indonesia, sementara di pulau lainnya didirikan pos pelabuhan perikanan Pemda Rokan Hilir. Di sisi pantai pada pulau yang dihuni oleh Angkatan Laut tersebut, terdapat beberapa bangunan tempat tinggal para prajurit dan juga sebuah taman yang menghadap ke laut. Selain itu di sini terdapat bangunan mesjid yang cukup bersih dan nyaman yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat shalat. l Asbinsyah Pasaribu Februari 2014 9

Foto: Istimewa

PULAU JEMUR,


PULAU JEMUR,

DALAM LEGENDA

D

i balik kesempurnaannya yang menakjubkan, Pulau Jemur juga memiliki legenda yang cukup menarik. Banyak versinya, meski nama-nama pelaku dan bukti-bukti peristiwanya sama. Menurut penjaga mercusuar di Pulau Jemur, Solahuddin, dulunya Pulau Jemur dikuasai oleh Raja Siak. Alkisah, pada suatu masa di waktu lampau, raja yang berkuasa di Malaysia menugaskan panglimanya untuk mencari telur penyu. Telur penyu itu diminta permaisurinya 10 Februari 2014

yang sedang hamil. Panglima Layar yang diutus mencari penyu menyusuri Selat Malaka hingga sampai di pulau Jemur. Namun sesampai di pulau ini, niat Panglima Layar berubah. Ia terpesona dengan pulau tersebut dan tidak mau kembali. Selanjutnya ia menguasai pulau setelah melakukan peperangan sengit dengan tiga panglima Raja Siak dari daerah Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Selama berkuasa, Panglima Layar dikenal memiliki banyak kesaktian. Tempat pemandiannya saja sepanjang

3 mil, terentang dari pulau Arwah sampai pulau Batu Mandi. Jarak sepanjang itu ia lalui dengan berenang. “Bahkan ia juga disebut-sebut suka melompat dari satu pulau ke pulau lain. Jejak kaki bekas lompatannya masih terlihat di salah satu lempengan batu di puncak pulau Arwah ini,” kata Solahuddin. Untuk menghidupi keluarga dan pasukannya, Panglima Arwah merampoki kapal-kapal yang lewat di sekitar perairan. Para penghuni kapal dibunuhi dan dikuburkan secara massal. Jenazah-jenazah korban rampokannya dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan agamanya. Selanjutnya dimasukkan dalam perigi-perigi yang disiapkan untuk itu. Para nelayan yang singgah ke pulau ini percaya bahwa empat perigi yang sekarang ada di pulau Arwah adalah bekas kuburan para korban itu. Di salah satu sisi pulau Arwah ke arah Selat Malaka, sebuah batu besar menyerupai tubuh manusia tampak terguling tanpa kepala. Di bagian kepala terdapat lubang besar. Para pelaut tua percaya bahwa batu itu adalah bekas tubuh Panglima Layar. Mereka menyebutnya “Datuk” atau orang sakti. Bila ombak besar, para pelaut zaman dulu tidak lupa meminta izin dan restu pada “Datuk” untuk mendapatkan keselamatan. Konon, batu itu dulunya memiliki kepala. Tapi suatu malam, seorang petugas navigasi dari Belawan bermimpi. Dalam mimpinya, seorang tua mendatangi dan mengatakan bahwa ada emas dan permata di bawah bagian kepala batu sakti tersebut. Sang navigasi lantas mencongkel batu itu dan melubanginya cukup dalam. Tapi beberapa hari kemudian ia sakit dan meninggal. Tapi ada versi lain. Menurut salah seorang personil TNI-AL, dulunya pasukan KKO dari Jakarta yang menembaki batu tersebut hingga bagian kepalanya terguling. Begitu bagian kepala batu itu terguling, personil yang menembaki itu juga terpenggal kepalanya seketika dan ikut terguling ke pasir. l Asbinsyah Pasaribu


Inilah Lokpri

Tak Tersentuh Program

M

enginjakkan kaki di lokasi prioritas (Lokpri) I, yakni di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau langsung di pelantaran beton yang merupakan jalan utama di Panipahan, ibukota Kecamatan Palika dengan lebar sekitar dua meter lebih yang membentang sampai ke Panipahan Darat. Pelantaran ini menghubungkan empat kepenghuluan di kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokpri sejak tahun 2010. Antara lain Panipahan, Panipahan Darat, Panipahan Laut dan Teluk Pulai. Sedangkan tiga Kepenghuluan lagi harus menggunakan arus lalu lintas laut seperti Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Sungai Daun dan Pulau Jemur. Palika ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 2010. Untuk wilayah Kabupaten Rokan Hillir

selain Palika ada Lokpri Kecamatan Sinaboi. Palika dijadikan Lokpri karena kecamatan ini terdapat Pulau Jemur, pulau terluar yang berjarak hanya 28 mil dari Panipahan. Sejak ditetapkan sebagai Lokpri, Palika belum ada tersentuh pembangunan dari BNPP. Usulan-usulan mengenai itu sudah dilayang sejak 2010. “Mungkin kalau dihitung sudah lebih empat kali kami membuat usulan itu. Ini usulan terakhir 2013, tapi isinya tetap sama dengan usulan sebelumnya,” ungkap Camat Palika, M Nasir kepada Outsiders. Ia merinci semua program antara lain, Kantor camat, rumah dinas camat, rumah dinas sekretaris camat, aula kantor camat, lapangan upacara kantor camat, mobilier kantor camat, mobil dinas camat, kendaraan roda dua (trail) dinas camat, pembangunan tempat penampungan ikan (TPI), mobil dinas ambulan dan perlengkapan medis, pembangunan pelabuhan penumpang, pembangunan jaringan

telekomunikasi atau tower Pulau Jemur. Pembangunan semenisasi jalan poros dari bundaran Kecamatan Pasir Limau Kapas menuju perbatasan Sumatera Utara, pembangunan kantor tni Angkatan Laut Pulau Jemur, pos polisi Kecamatan Pasir Limau Kapas, pos polisi perbatasan Kecamatan Pasir Limau Kapas, pelantaran beton kantor polisi Pasir Limau Kapas. Semenisasi jalan lintas desa Kepenghuluan Pasir Limau Kapas menuju Panipahan Laut, pembangunan turap Kecamatan Pasir Limau Kapas, Pos Babinsa perbatasan Kecamatan Pasir Limau Kapas, jaringan listrik desa Panipahan Laut menuju desa Pasir Limau Kapas, pembangunan sarana pendidikan atau sekolah, pembangunan Pustu diwilayah perbatasan dan pembangunan rumah ibadah diwilayah perbatasan. Ternyata satu dari program itu belum ada terealisasi. Sepertinyta pusat tak serius menangani pulau terluar. “Saya bersedia dipanggil ke pusat dan saya siap. Karena saya sudah capek,” keluh Nasir. Februari 2014 11


“Usulan kami yang berulang-ulang dan bertahun itu kenapa tak terealisasi sampai sekarang. Ada satu hal lagi yang mengecawakan kami, pemerintah pusat mau membangun kantor camat, yaitu kantor camat wilayah terluar melalui anggaran pusat. Oleh pemerintah kabupaten daerah tidak dianggarkan lagi, karena sudah ditangani oleh pemerintah pusat,” sebutnya kecewa. Jumlah penduduk Januari 2014, kecamatan Palika berjumlah 37.748 jiwa dan 8.851 KK. Dengan sebaran masingmasing desa, Panipahan 6.230 jiwa jumlah KK 1.571, Panipahan Darat 10.587 jiwa jumlah KK 2.325, Panipahan Laut 2.632 jiwa jumlah KK 635, Teluk Pulai 7.862 jiwa jumlah KK 1.838, Pasir Limau Kapas 5.618 jiwa jumlah KK 1.408, Sungai Daun 4.819 jiwa jumlah KK 1.074. Total laki-laki 19.744 dan perempuan 18.005. Kecamatan Pasir Limau Kapas terbentuk pada 2002 . Saat ini Kecamatan Pasir Limau Kapas terdiri dari 7 desa, Panipahan, Teluk Pulai, Sungai Daun, Pasir Limau Kapas, Panipahan Darat, Panipahan Laut dan Pulau Jemur yang sampai saat ini belum berpenghuni. Secara geografis luas Kecamatan ini 1.206,72 kilometer persegi dengan titik koordinat N 020 28’ 16.8” E 1000 19’ 47.0”. Batas-batas wilayahnya, sebelah barat dan Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Sebelah Timur dengan Selat Melaka dan Sebelah Selatan dengan Kecamatan Simpang Kanan Rohil. “Sebelum 1999 jalan-jalan disemua Panipahan ini masih dari kayu papan, set12 Februari 2014

elah Rokan Hilir membentuk kabupaten sendiri dan sudah otonom. Semenjak itu digantilah papan ini, akhir 1999 sudah mulai dibangun,” ujar M Nasir, Camat Pasir Limau Kapas. Menurutnya, pemerintah berupaya untuk memperbaiki jalan yang ada di Panipahan ini. Sebenarnya Panipahan berada di atas air dan uniknya daerah ini di atas air ada kota. Berjalan di atas pelantaran beton kita akan melihat rumah masyarakat Thionghoa yang dibangun berdempet-dempet dan sangat tinggi dari permukaan pantai. Ada ruko, kedai, warung, rumah makan dan sebagainya. Diatas sepanjang jalan bergantungan lampu-lampu khas Cina. Karena Suku Thionghoa di sini masih dalam suasana Imlek. Baru sampai agak ke darat mayoritas masyarakat Melayu. Selain itu ada juga Suku Batak, Nias dan Jawa. Bunyi kapal-kapal nelayan yang pulang melaut mulai menggaung di sudut kota di atas air ini. Kapal nelayan masuk ke sungai langsung menuju ketangkahan rumah mereka. Saat air pasang seperti ini anak-anak banyak yang mandi di sungai di tepi-tepi sampan nelayan. Tak jauh dari pelabuhan tadi, ada pasar, masyarakat di sini menyebutnya pasar jaksa. Dengan lebar jalan hanya sekitar dua meter penuh diisi oleh pedagang, ada jual ikan, sayur dan bahan sembako lainnya. Hampir setiap sore jalan di sekitar ini pasti macet. Jangankan kendaraan motor, pejalan kaki saja susah melaluinya. Yusrial masyarakat setempat sering mengeluhkan ini, padahal katanya sudah dibuat pasar, tapi pedagang lebih suka


berjualan di sini. Hampir di setiap jalan sudah pelantaran beton, tapi masih ada juga jembatan yang masih kayu, begitu juga dengan jalan-jalan lainnya. Lokpri Pasir Limau Kapas masih terkendala soal air bersih. Untuk air minum masyarakat harus menampung pakai tangki. Kalau mandi pakai air bor. Ini karena kondisi wilayah pantai. Ada juga penduduk yang buat sumur bor secara pribadi. Pemerintah ada juga membangun seperti air tampungan bak, bak itu dibuat mengatasi kebakaran dan dibuat di setiap simpang. Mulai pukul lima sore penduduk siap-siap memasukkan selang ke rumah masing-masing untuk diisi air bor. Disepanjang jalan Bakti sampai ke panipahan Darat masyarakat sibuk mengangkut air. Penuh satu tong seharga 8000 rupiah. Satu jerigen 30 liter seharga 500 rupiah. Selain untuk mandi, airnya juga digunakan untuk mencuci dan masak. Kondisi ini di sekitar Panipahan Darat, Panipahan Laut, Panipahan dan sebagian Teluk Pulai. Untuk listrik dipasok dari Sumatera Utara, ada dua daerah yang belum tercukupi, Sungai Daun dan Pasir Limau Kapas. Kemudian wilayah Teluk Pulai sebagian saja. Secara bertahap Teluk Pulai, Panipahan Kota dan Panipahan Darat sudah terpenuhi namun terus menyusul jaringan baru, seperti Panipahan Laut. Tapi terus juga diminta pasokan daya, karena jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya. Tapi Sudah ada juga bantuan tenaga surya sekitar 200 KK.

Hampir pada umumnya masyarakat di Panipahan bermata pencaharian sebagai nelayan. Ini yang dikhawatirkan M Nasir Camat Pasir Limau Kapas. Kalau sempat angin kencang Banyak yang tidak melaut, mereka mau makan apa, dan biasanya mereka berutang. Oleh sebab itu ketergantungan dengan laut ini luar biasa tingginya. Nelayan-nelayan yang sukses menurut Nasir, mayoritas nelayan Thiongha. Mereka sudah punya modal dan peralatan tangkap yang lengkap. Ketergantungan nelayan tradisional terhadap Tionghoa sangat tinggi. “Nelayan kita ini kalau diperhatikan, betul-betul dikuasi oleh orang-orang Cina, salah satu contohnya, dari segi harga, kalau musim angin kuat ini, nelayan tidak bisa melaut, akhirnya meminjam uang dengan toke. Toke-toke Cina itu akan langsung memberikan pinjaman dengan syarat, tangkapan ikan besok harus diantar ke gudang,� jelasnya. Persoalan harga, tidak ada yang bisa menjamin. “Kita sangat berharap dengan pemerintah, bangunkan Tempat Penampungan Ikan (TPI), kalau ada TPI harga ikan itu mengacu kepada harga pasar yang ditentukan oleh pasar bukan pribadi atau kelompok. Sehingga nelayan nanti tidak dirugikan,� ujar Nasir. Menurut Muhammad Amin, Plt Dinas Perikanan Rokan Hilir, nelayan tidak membutuhkan itu karena mereka sudah punya toke sendiri dan sudah ada pemasarannya, jadi kurang efisien untuk dibangun. Februari 2014 13


“Kalau bisa toke-toke Cina itu jangan sampai dibangun TPI. Kalau dibangun, gudang-gudang tak bisa berjalan. Ini sistem yang lama, kalau saya menyarankan harga itu biarlah diatur pasar. Masyarakat itu nanti tidak ada ragu dan was-was dalam masalah harga,” ujar Nasir. Menurutnya, dengan dibangun TPI akan membuka lowongan tenaga kerja. Kemudian kepengawasannya. Berapa ton sebenarnya, pendapatan nelayan misalnya udang, sekarang nelayan itu orang susah mau jujur. Itu semua menyangkut Pendapatan Asli Daerah. Kalau gudang itu siapa yang mengontrol. Nasir kurang setuju soal kurang efisien membangun TPI dan Pelabuhan Perikanan. Karena dengan adanya pelabuhan itu pemerintah sebagai pengontrol. Kalau dibiarkan begini berarti kecamatan ini tidak ada kemajuan. Silakan menangkap ikan bawa ke gudang masing-masing. Oleh pemodal beli kapal sebanyak-banyaknya tangkap ikan. Bawa ke gudang lalu ekspor. Kalau ada TPI dan pelabuhan perikanan tentu bisa tahu berapa totalnya dan pajak itu masuk ke kas daerah. Dalam menjaga perairan di wilayah perbatasan. Keresahaan masyarakat nelayan masalah pukat harimau. Kemudian pencurian masuk kewilayah Pasir Limau Kapas. “Ada yang melaut pulang begitu aja, bekal habis uang tak dapat. Kalau dah pukat harimau masuk ikan sekecil pun jadi habis. Sedangkan kita nelayan tradisional menjaring di pinggir-pinggir dengan sampan yang kecil,” kata Syafri (32) seorang nelayan. Syafri mengeluhkan nelayan asing yang masuk ke wilayah Panipahan. “Maklum kami tak bisa berbuat apa-apa, cuma hanya bisa menonton,” ujarnya. Pihak Patroli pun tidak ada kami lihat mengawasi. “Sudah ada upaya pemerintah terhadap nasib nelayan, mereka diberi bantuan seperti mesin, jaring, alat tangkap ikan yang lain membantu nelayan yang kecil ini,” kata Nasir. Data terakhir 2013 sektor perikanan dan kelautan di Kecamatan Pasir Limau Kapas peningkatan produksi dari pendapatan rumah tangga perikanan pertahunnya seperti perikanan laut, hasil laut tangkap oleh masyarakat nelayan di perairan Kecamatan Pasir Limau Kapas menghasilkan, Ikan segar 2.621,981 ton, ikan asin 2.128,602 ton, Udang segar 471,25 ton, udang kering 78,72 ton, udang heko 28,99 ton, tepung ikan 295,3 ton dan ketam 44,36 ton. Dilihat dari sejarahnya, Pasir Limau Kapas dulunya di daerah tersebut banyak ditumbuhi tanaman Limau Sekapas yang tumbuh di sepanjang pantai, maka arti dari nama tersebut adalah Limau Sekapas yang tumbuh di pasir pantai. l Herman 14 Februari 2014


M. NASIR

Camat PASIR Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir

Pusat Separuh Hati

Membangun

Kawasan Perbatasan

P

enduduk di Lokasi Prioritas (Lokpri) I Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau merupakan penduduk yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi ini disebabkan perekonomian masyarakatnya semakin merosot dan penghasilan masyarakat semakin berkurang seperti nelayan, perdagangan dan lain sebagainya. “Tingkat kemiskinan masing-masing kepenghuluan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) terinci Panipahan 255 KK, Panipahan Darat 887 KK, Panipahan Laut 107 KK, Teluk Pulai 367 KK, Pasir Limau Kapas 450 KK, Sungai Daun 400 KK dan Pulau Jemur belum berpenghuni,� dedahnya. Sebagai kawasan perbatasan tentu Panipahan rawan terhadap segala hal, baik itu kriminal atau pencurian ikan di perairan Pasir Limau Kapas, kemiskinan dan masalah tapal batas. Apalagi Panipahan potensi perikanan sangat menjanjikan bagi nelayan. Tapi sering nelayan tidak puas dengan aparat pemerintah yang tak mau melakukan patroli di perairan. Bagaimana mereka mau melakukan patroli, armada saja sangat minim. Sementara yang mau dipatroli ini cukup luas. Minggu pertama Februari, Herman Yanuar dan Rubianto Lee dari Outsiders diterima M Nasir, Camat Pasir Limau Kapas di mess tempat tinggalnya, Jalan Bakti Panipahan. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang perlu dibenahi untuk Panipahan? Untuk Panipahan yang menjadi prioritas itu masalah infrastruktur, kalau jalan lintas pesisir ini sudah terbangun artinya Panipahan kedepannya akan punya potensi, karena Panipahan dikenal dengan ikannya. Kemudian dari sektor perkebunan sawit. Artinya Panipahan ini sangat potensi oleh sebab itu jalan merupakan salah satu akses yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Kalau jalan tidak dibenahi apa pun hasil masyarakat ini jadi sia-sia. Kemudian kalau kita berbicara pada sektor perikanan, di sini nasib nelayan dari segi harga memang agak ditekan. Karena harga ikan di sini ditentukan oleh toke-toke yang ada di sini tidak harga pasar. Kita sangat mengharap pada pemerintah seperti usulan kami kemaren di BNPP, masalah Tempat Penampungan Ikan. TPI bukan hanya menguntung masyarakat nelayan tapi dari segi harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua menampung tenaga kerja dan orang-orang luar yang melintasi daerah ini

nanti dapat membeli ikan segar di pelabuahn TPI itu.

Selain infrastruktur apa lagi yang diprioritaskan? Kami mengharap bangunan perkantoran sebab tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai ini pelayanan itu jauh dari harapan. Kantor-kantor yang ada di Pasir Limau Kapas ini perlu dibenahi sesuai dengan perkembangan serta tuntutan pekerjan kita. Masing-masing instansi dinas sudah lengkap. Sehingga nanti bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat itu sendiri. Strategi apa yang dilakukan untuk memperkuat pengamanan di wilayah perbatasan langsung dengan negara tetangga ini? Kami baik dalam pertemuan dengan BNPP maupun tingkat kecamatan, kita sangat memahami betul bahwa wilayah ini berbatasan langsung dengan tetangga artinya dari perairan kita cukup rawan sekali. Dilewati kapal-kapal dari luar daerah artinya mancanegara melewati perairan Selat Melaka yang padat sekali. Di sini tidak menutup kemungkinan tingkat kejahatan dan kriminalitas cukup tinggi. Untuk pengawasan ini kita perlu kapal yang layak untuk mengamati perairan daerah kita ini. Kalau menggunakan kapal yang ada sekarang ini jauh dari harapan. Secara kita dituntut untuk menjalankan tugas sehingga apa pun yang ditugaskan kepada kita di perairan itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau melihat keluhan dari masyarakat dimana di perairan kita sering orang-orang asing menangkap ikan di perairan kita. Ini merugkan masyarakat dan negara juga dirugikan. Ada patroli tapi belum memadai dengan luas wilayah perairan kita dan perlu ada peningkatan. Kami mengharapkan kepada pemerintah, untuk membangun pos-pos di wilayah perbatasan. Apa pendapat Bapak soal perhatian BNPP sejauh ini untuk Lokpri Pasir Limau Kapas belum serius? Saya minta BNPP ini sepenuh hati jangan separuhparuh untuk membangun daerah perbatasan ini. Kalau separuh-paruh, nanti masyarakat kita ini, katakanlah tingkat pemahamannya sangat beda kalau kita bandingkan dengan wilayah yang sudah maju. Jangan sampai berkurang tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan sampai kapan pun akan dituntutnya. Saya mengharapkan juga kepada pemerintah pusat, Setiap yang diprioritaskan untuk wilayah pesisir ini wajib hukumnya dilaksanakan. Tidak ada lagi istilahnya sepotong-sepotong atau separuh hati membangun daerah perbatasan ini. l Februari 2014 15


Bicara

16 Februari 2014


NASRUDIN HASAN

Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir Riau

Pulau Jemur TAK SEKEDAR

Tempat Tegaknya

DOK. KOREM 031 WIRABIMA

MercuSuar

Februari 2014 17


M

eskipun telah bersiapsiap untuk berangkat bersama rombongan Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Annas Maamun, Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan masih menyempatkan wawancara dengan Outsiders seputar prospek Pulau Jemur, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rohil, Riau dan segala potensinya meskipun sedikit terburu-buru. “Rombongan Bupati sudah menunggu saya untuk sama-sama berangkat ke Kecamatan Pujud untuk peresmian pemekaran kecamatan di sana. Sebentar saja ya wawancaranya,� ujar Nasrudin Hasan yang tampil rapi dan berdasi dengan paduan kemeja putih dan celana warna hitam. Berikut petikan wawancara Outsiders dengan Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan yang juga mantan Brimob di selasela keberangkatannya di depan rumah dinasnya Jalan Merdeka, Bagansiapi-api pekan lalu.

Jika mendengar Pulau Jemur, apa yang terlintas di benak Anda? Mendengar kata Pulau Jemur saya langsung teringat pulaunya yang indah dan mempesona. Di sana juga ada lampu mercu suar sebagai tanda perbatasan negara kita dengan negara Malaysia. 18 Februari 2014

Tetapi menurut saya, bukan hanya itu Pulau Jemur beserta lampu mercu suarnya bukan hanya sekedar itu tetapi juga melambangkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makanya, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan jangan sampai diklaim sejengkalpun.

Bagaimana anda menilai potensi yang ada di Pulau Jemur saat ini? Menurut saya potensi Pulau Jemur sangat besar yang apabila dikelola akan dapat mensejahterakan masyarakat kita. Paling tidak mereka bisa memanfaatkan hasil yang ada di sana apabila dikelola dengan baik dan semaksimal dan ini mungkin karena Pulau Jemur memiliki potensi yang luar biasa terutama potensi objek wisatanya yang memiliki keindahan alam yang indah, potensi perikanan dan alam bawah lautnya. Kalangan mana lagi yang diharapkan partisipasinya dalam mengembangkan potensi wisata Pulau Jemur selain dari pihak Pemkab Rohil? Kalau untuk mengembangkan dan membangun objek wisata yang ada di Pulau Jemur, pihak pengusaha adalah pihak yang paling memungkinkan untuk itu karena pengusaha inilah yang punya dana dalam pengelolaannya. Pengusaha juga yang memiliki naluri

bisnis sektor bisnis apa yang harus digali dan dipasarkan dari Pulau Jemur.

Apa yang Anda harapkan dengan bakal segera disahkannya badan pengelola perbatasan (BPP) Rohil? Tentunya nanti kita harapkan BPP ini dapat menggesa dan merangsang pengelolaan dan pembangunan Pulau Jemur sehingga pulau terluar negara kita ini nantinya dapat terkelola dengan baik sehingga tidak ada lagi kalim negara lain di kemudian hari mengingat kita sudah begitu memperhatikan wilayah perbatasan kita. Namun sebelumnya, berbagai perangkat untuk pembentukan BPP perlu disiapkan dengan baik oleh Pemda Rohil. Bagaimana dengan peranan pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pulau Jemur? Peran pemerintah pusat dalam pengelolaan perbatasan di Pulau Jemur sangat strategis dan pemerintah pusat seharusnya juga menggelontorkan dana yang lebih besar, karena membangun Pulau Jemur harus secara bersama-sama. Melalui DPRD Rohil, Pemkab Rohil telah menganggarkan dana untuk pembangunan Pulau Jemur, namun dengan keterbatasan dana yang kita miliki maka pembangunannya belum begitu maksimal. lAsbinsyah Pasaribu


Annas Maamun :

Moment

P

elantikan Gubernur Riau terpilih, Annas Maamun berpasangan Wagub, Andi Racman periode 2014 – 2019 berlangsung meriah, Rabu (19/2). Ucapan melalui papan bunga berjejer hingga dua kilometer di sepanjang dua sisi Jalan Sudirman, Pekanbaru. Namun, bagi masyarakat Riau menumpukan harapan pasangan ini mampu mewujudkan janji-janji melalui program yang mereka tawarkan pada saat kampanye. Terutama program utama dalam membangun Riau yakni meningkatkan prasaranan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Selain akan melanjutkan program pembangunan yang telah ada sebelumnya. Namun, ramai dan megahnya pelantikan itu harus diartikan sebagai besarnya harapan warga Riau kepada kedua pemimpin baru tersebut. “Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Riau kepada saya,” ucap Annas Maamun usai pelantikan di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menilai pelantikan Annas Maamun-Arsyadjuliandi Racman paling megah yang pernah digelar di Indonesia. Hal tersebut diakui Gumawan Fauzi saat pelantikan. "Selama menjabat sebagai menteri, baru kali ini pelantikan gubernur yang termegah," katanya melihat begitu besarnya antusias warga melihat pelantikan tersebut. Namun, Ia menekankan bahwa persoalan Riau yang sangat mendapat perhatian adalah polusi udara di Riau sudah bukan merupakan bencana, ini menjadi fokus utama bagi pasangan Gubernur Riau terpilih, yakni Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rahcman (AMAN) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2014-2019. ''Saya sampaikan fokus saja ke masalah asap, koordinasikan dengan bupati dan walikota, sekarang kan penguatan pusat sudah ada, sekarang po-

Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Riau kepada saya

tensi daerah yang lakukan,” tegasnya. Kabut asap sudah mencapai titik puncak, sehingga Dinas Pendidikan mengeluarkan tiga kali edaran untuk meliburkan siswa Sekolah Dasar (SD). “Sudah tiga kali kami menerima edaran untuk meliburkan siswa,” ujar Siti (30) guru SD Al Fikri Pekanbaru yang merupakan sekolah berkonsep lingkungan. Senada dengan Siti, Zainuddin (31) seorang pegawai swasta di Pekanbaru, Masyarakat Kota Pekanbaru dan sekitarnya mengharapkan Gubernur Riau

Annas Ma'amun dan Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman yang baru dilantik bisa tegas menindak pelaku pembakar lahan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). "Pembakaran hutan dan lahan yang kini makin serius itu telah merugikan banyak orang, mulai lamanya anak sekolah libur, penderita merasa tersiksa karena asap pemicu kambuhnya penyakit asma, ISPA, jantung dan lainnya," katanya. Permintaan tersebut disampaikan warga terkait Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru menyebutkan Satelit Terra dan Aqua pagi ini mendeteksi titik panas di Riau meningkat dari 126 menjadi 256 titik tersebar di berbagai kabupaten/kota. Ia berharap gubernur yang baru harus bertindak lebih tegas kepada pelaku pembakar hutan dan lahan. “Apalagi UU-nya sudah ada dan pelaku bisa dikenai sanksi," Tambah Zainuddin. Hal yang sama disampaikan Rini seorang ibu yang harus mengantarkan anaknya ke rumah sakit untuk memperoleh oksigen, “Setiap tahun terus muncul kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan khusunya kota pekanbaru, hal ini harus ditindak tegas. Kita tidak ingin generasi mendatang mengalami sakit yang disebabkan asap ini,” tandasnya. Sebagaimana diketahui, dalam penghitungan suara di rapat Pleno KPU Riau di Hotel Labersa di Kampar, jago Golkar meraih suara 60,75 atau merebut 1,322.327 suara. Sedangkan pasangan Herman Abdullah- Agus Widayat meraih 39,25 atau meraih 854.204. lGilang Helindro

Februari 2014 19


Adventure

Berburu Nasionalisme

di Perbatasan

Entikong 20 Februari 2014


S

TEKS & FOTO : DRS. JENI AKMAL

aya beruntung bisa mengunjungi Entikong, sebuah desa kecil di Kabupaten Sengau Provinsi Kalimantan Barat, selama tiga hari (26-28 Mei 2011) silam. Desa ini merupakan perbatasan darat Indonesia – Malaysia yang banyak digunakan TKI untuk masuk Malaysia melalui Serawak atau sebaliknya warga Malaysia masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis atau melancong. Di desa inilah terdapat Pos (gerbang) Perbatasan Indonesia-Malaysia yang dijaga ketat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dan tentara Malaysia (RAMD). Pos Perbatasan ini tidak buka 24 jam, tapi hanya buka mulai 05.00 WIB-17.00 WIB. Aktivitas masyarakat Entikong sangat tergantung pada buka tutupnya Pos Perbatasan. Dari pukul 05.00 WIB, desa ini ramai kedatangan bus-bus dari Malaysia dan Pontianak, yang mengantre masuk perbatasan. Di dekat Pos Perbatasan--masuk wilayah Malaysia terdapat Pasar Edidas. Pasar ini hanya buka saat pos perbatasan buka. Sekira pukul 16.30 WIB, sebagian besar toko-toko di pasar ini sudah tutup. Barang-barang yang dijual di sini bercampur barang produksi Indonesia dan Malaysia. Di malam hari, Entikong nyaris seperti kota mati. Hampir seluruh kota gelap, penerangan nyaris hanya dari rumah-rumah yang berada di tepi jalan raya. Tidak semua toko tutup, ada beberapa restoran dan warung yang juga masih buka. Nampak sekali bahwa desa kecil ini benar-benar bergantung dari Pos Perbatasan: kalau pos tutup, maka aktivitas masyarakat Entikong pun berhenti. Pos Perbatasan Entikong ini berada di ujung jalan raya Pontianak-Entikong, di seberangnya terbentang jalan raya Entikong-Serawak. Desa kecil ini dikelilingi bukit-bukit sehingga tampak seperti berada di lembah. Di pintu masuk Indonesia, terdapat sebuah tugu tinggi bertuliskan lima sila Pancasila dan lambang Burung Garuda. Bagi penduduk Indonesia yang mau berkunjung ke Malaysia lewat Entikong, dapat menumpang bus dari Pontianak dengan jarak tempuh sekitar 7 jam. Biasanya bus dari Pontianak berangkat malam hari menuju Entikong, agar sampai pagi hari atau saat Pos Perbatasan buka sehingga kita bisa langsung menuju Malaysia. Jika kemalaman sampai di sini, hanya ada beberapa penginapan kelas melati untuk melepas penat. Pagi itu beberapa bus dari Pontianak menurunkan penumpangnya yang akan menuju Malaysia. Prosedur tetap yang mesti ditempuh mereka yang akan berpergian menuju Malaysia menggunakan kendaraan adalah menghentikan kendaraan di gerbang Entikong. Setelah kendaraan berhenti, para penumpang langsung menuju ruangan staf imigrasi guna mengurus surat izin menuju Malaysia. Kemudian kendaraan bus dalam keadaan kosong bergeser melewati gerbang menuju wilayah Serawak untuk menunggu penumpang mereka yang sedang mengurus administrasi di kantor imigrasi. Hal yang sama juga berlaku bagi kendaraan yang membawa penumpang dari Malaysia menuju Indonesia lewat gerbang Entikong. Setelah matahari mulai meninggi, saya kebetulan melihat ada mobil ambulan Malaysia menurunkan pasien Indonesia di depan Gerbang Entikong wilayah Serawak. Sementara di gerbang Entikong wilayah Indonesia, ambulan RS Pontianak sudah menunggu. Di sampingnya sudah disiapkan sebuah dipan pasien. “Mengapa pasien ini diturunkan di sini Pak,� saya bertanFebruari 2014 21


ya kepada Pak Umar, perawat laki-laki dari RS Malaysia yang sedang menurunkan pasien tersebut. Dengan ramah Pak Umar menjelaskan, “Prosedur mengirimkan pasien Indonesia yang dirawat di Malaysia memang begini Pak.” Menurut Pak Umar, karena pasien ini tidak mungkin untuk disembuhkan lagi, maka pihak RS Malaysia mengembalikan pasien ini ke keluarganya. Di depan gerbang Entikong wilayah Malaysia, prosedur yang berlaku pasien harus diturunkan dulu dari Ambulan Malaysia. Masih di mulut gerbang wilayah Malaysia, semua kebutuhan administrasi tentang pasien sudah disiapkan. Kemudian menggunakan tempat tidur, pasien didorong melewati gerbang, masuk wilayah Indonesia, yang disambut oleh petugas kesehatan Indonesia. Setelah pentugas kesehatan Indonesia mengecek kebenaran, kelengkapan berkas administrasi, kemudian petugas kesehatan Indonesia menerima pasien tersebut, dan selanjutnya langsung menaikkannya ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit Pontianak, Indonesia. NASIONALISME “GANDA” Dikala duduk di salah satu warung sekitar gerbang Entikong, saya pesan minuman hangat Milo. Setelah dicicipi, rasanya sedikit berbeda dengan Milo yang pernah saya rasakan. “Milo ini rasanya kok enak ya Bu” kata saya. Sambil tersenyum Ibu Tari kelahiran Aceh ini mengatakan: “Ini kan Milonya Malaysia. Milo Indonesia di sini tidak ada.” Umumnya beberapa warung minuman sekitar gerbang Entikong saya lihat menjual produk-produk Malaysia. Bahkan jika ada pembeli memberikan uang ringgit untuk membayar minuman, si penjual juga menerimanya. Berlakunya dua mata uang di wilayah ini ternyata sangat berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat di sini yang seringkali pulang pergi ke Malaysia. Biasanya mereka berangkat pukul 05.00 Wib pagi, kemudian pulang kembali sebelum pukul 17.00 Wib sore. Sebuah Rumah Makan Padang yang berada di Balaikarangan bahkan memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari Malaysia, bukan dibeli di Kalimantan. Menurut Asril, pemilik rumah makan Minang tersebut, harga sembako di Malaysia jauh lebih murah dan lebih berkualitas ketimbang di Indonesia. 22 Februari 2014

Tingginya harga sembako dalam negeri sekitar wilayah Entikong dapat dimaklumi karena wilayah ini jaraknya ratusan kilometer dari pusat Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak. Sedangkan jika ke Malaysia hanya butuh satu atau dua jam. Ketika dompetnya saya lihat, Asril pun ternyata memiliki beberapa lembar uang Ringgit. Di gerbang Entikong wilayah Indonesia beberapa orang memperdagangkan uang ringgit dan uang rupiah yang mereka sebut dengan money changger berjalan. Tanpa kita sadari, perbatasan negara Indonesia tepatnya di pulau Kalimantan dengan negara Malaysia telah terbangun suasana konflik berkepanjangan diantara kedua negara. Entah siapa yang seharusnya disalahkan dalam kecenderungan masyarakat di perbatasan ini yang secara sadar rela berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Demikian juga halnya dengan banyaknya kebutuhan pokok masyarakat perbatasan Indonesia yang didapatkan dari wilayah tetangga. Permasalahan akan muncul ketika fenomena penggunaan produk berkembang ke arah pergantian kewargane-

garaan. Karena fenomena yang terjadi saat sekarang ini adalah banyaknya WNI yang tinggal di perbatasan Kalimantan tersebut menggunakan fasilitas dari Malaysia, bahkan rela pindah kewarganegaraan. Namun manakala fenomena ini kami tanya kepada Kepala Dusun Sungai Daun Desa Malenggang Kecamatan Balai Karangan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, Anyim (50 tahun) mengaku bahwa tidak satu pun warga dusunnya yang pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Kita akui bahwa perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Persoalan boundary line (garis batas) menjadi sangat penting untuk diselesaikan ketika hal tersebut dikaitkan dengan konsep NKRI. Mantan Komandan Korem 121/ Abw, Kolonel Inf. Toto Rianto S menyadari bahwa masalah perbatasan bukan hanya masalah historis yuridis belaka, melainkan menyangkut masalah psikologis tentang rasa berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah


kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, kesepakatan politik, berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional. Di Kalimantan Barat misalnya yang langsung berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur membentang sepanjang 966 kilometer, mempunyai luas sekitar 2,1 juta hektar atau hampir seluas Provinsi Nusa Tenggara Barat

atau Provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif Kalimantan Barat meliputi lima wilayah kabupaten, masingmasing Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dengan 15 Kecamatan dan 98 Desa. Kondisi geografis dan topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang mayoritas masih terisolir, karena keterbatasan prasarana jalan, transportasi darat, sungai serta fasilitas publik lainnya. Kondisi ini ternyata berdampak pada tingkat kesejahteraan

sosial, ekonomi, pendidikan dan skill masyarakat lokal daerah perbatasan yang masih tertinggal dibanding dengan masyarakat daerah Serawak. Penduduk dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung lebih banyak ke Serawak, karena akses yang mudah serta ketersediaan berbagai fasilitas yang lebih baik. Di bidang pendidikan, banyak anak-anak usia sekolah yang memilih sekolah di Malaysia karena alasan jarak lebih dekat. Sebagai perbandingan tahun ajaran 2008 hanya 13 anak yang masuk SD di Puring Kencana, sedangkan 83 anak lainnya memilih sekolah di Malaysia. Alat ukur (mata uang) yang digunakan lebih dominan ringgit dari pada rupiah, karena memang sehariharinya mereka melakukan hubungan dagang dan mendapatkan kebutuhan sehari-harinya dari Malaysia. Realitas yang memprihatinkan ini disebabkan kondisi daerah yang pembangunannya terbelakang dan terisolir (indikator daerah tertinggal dan aksebilitas rendah). Penduduk dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, hal ini karena akses yang mudah serta ketersediaan fasilitas yang lebih baik (menjadi hinterland Serawak). Ketergantungan perekonomian masyarakat perbatasan hampir semua barang dan jasa, tempat menjual hasil Februari 2014 23


bumi masyarakat di wilayah Malaysia. Kesenjangan kehidupan yang terjadi di daerah perbatasan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ketimpangan infrastruktur dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah RI. Karena ketimpangan inilah masyarakat di perbatasan Kalimantan rela “menyerahkan� wilayahnya masuk ke negara tetangga. Mereka telah memindahkan patok-patok perbatasan ke wilayah negara tetangga, dan ini juga yang menjadi motivasi bagi masyarakat di perbatasan untuk berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Indonesia terasa jauh di desa-desa Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Warga di sana hidup dalam tatanan sendiri yang terpisah dari hiruk-pikuk perpolitikan Indonesia yang jauh. Dalam beberapa aspek, mereka justru lebih dekat dengan negara tetangga, Malaysia, dibandingkan Indonesia. Ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga itulah yang menjadikan Indonesia semakin jauh dan asing di mata WNI, semakin terbuka peluang terjadinya transformasi budaya di perbatasan, ditambah lagi dengan masyarakat di kedua sisi batas ini. Jika kita lihat dari sejarahnya merupakan dua etnik yang sama dan yang sebagian masih bertalian saudara, dipaksa untuk memiliki identitas bangsa yang berbeda melalui perjanjian dua negaranya. Terputusnya ekonomi masyarakat perbatasan dengan ekonomi nasional

24 Februari 2014

adalah buah dari berpuluh tahun kebijakan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Kebijakan itu menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang yang diabaikan. Nasionalisme yang membabi buta, dan sentralisasi ekonomi yang menempatkan daerah di luar Jawa sebagai daerah modal untuk dieksploitasi, telah menutup mata terhadap realitas kesenjangan itu. Di ujung kekuasaan Orde Baru, kesenjangan itu membuahkan konflik etnis yang berdarah-darah di beberapa wilayah Kalimantan, juga di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Sebuah Pemikiran Dalam menyikapi gerak langkah negara lain dalam memperluas wilayah daratnya, sudah saatnya Indonesia harus bertindak tegas. Dengan alasan apapun kita tidak boleh lagi kehilangan sejengkal pun wilayah kita, karena hal ini tidak hanya bicara untung rugi, melainkan berkaitan dengan harga diri suatu bangsa. Terjaganya luas wilayah Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan kita sehingga kita harus mempertahankan dengan cara apa pun. Harus kita pahami bersama bahwa tanggung jawab untuk mempertahankan wilayah Indonesia dan kedaulatan NKRI tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab kita semua sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat dan merdeka. Kasus yang terjadi di perbatasan Kalimantan Barat tidak sepenuhnya

menjadi kesalahan dari masyarakat setempat, melainkan diawali oleh ketidakpedulian pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk di dalamnya pendidikan. Kalaupun nanti pemerintah mampu memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat perbatasan, maka ketergantungan mereka terhadap negara tetangga lama kelamaan niscaya akan berakhir. Lebih lanjutnya mereka akan bersedia dijadikan sebagai garda terdepan menyelamatkan kedaulatan NKRI dari berbagai macam invasi negara tetangga. Hal yang harus kita perhatikan seperti melakukan pemetaan kembali titiktitik perbatasan Indonesia dengan negara lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat di perbatasan tentang konsep nasionalisme dan identitas diri mereka. Pembangunan di daerah perbatasan harus lebih diutamakan, dirikan mercusuar – mercusuar yang menandakan bahwa perbatasan itu milik negara kita, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di perbatasan. Tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan kembali semangat nasionalisme masyarakat yang berada di perbatasan serta menambah jumlah personel pengamanan perbatasan lengkap dengan dukungan fasilitasnya. lPenulis adalah Kepala Bagian Pembinaan Dokumentasi Sejarah, Subdis Pembinaan Dokumentasi Publikasi Pustaka, Dinas Sejarah Angkatan Darat, Bandung.


Foto: Istimewa

Potensia

KAIN CUAL ANaMBAS Februari 2014 25


H “

arapan saya bersama tim PKK lainnya, semoga keindahan kain Cual ini bisa diminati di mancanegara. Tentunya ini menjadikan nama Kabupaten Anambas semakin harum. Untuk itulah saya dan tim PKK optimis dan fokus kembali mengembangkan kain Cual dengan cara berpromosi dalam bentuk apapun,� ungkap Bunda Yeni optimis sembari menyeruput secangkir teh hangat yang disajikan. Motif Kapal Layar oleh nenek Hj Halimah pencipta kain Cual tahun 1863 tersirat makna agar masyarakat Anambas bisa menguasai lautan luas. Terakhir adalah motif Padang Terbakar, bermakna agar masyarakat Anambas menjaga jangan sampai Anambas gersang walaupun dikelilingi lautan luas. Kapal merupakan alat transportasi utama bagi Kabupaten Kepulauan Anambas, kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Gambaran kehidupan seutuhnya bagi masyakarat Anambas yang dituangkan Hj. Halimah pada tahun 1863 pada sehelai kain tenun. Kain tenun diberi nama kain Cual. Keindahan kain Cual ini memperkaya keindahan yang dimiliki Anambas yang kaya akan wisata pantai dan alam yang luar biasa menawan serta tambang minyak bumi dan gas. Anambas juga memiliki karya tenun yang khas sebagai salah satu produk lokal yang mencerminkan identitas Melayu Anambas bernama Kain Cual. Kain itu kini sudah menjadi kain kebanggaan bagi masyarakat Anambas sejak dipopulerkan kembali oleh Hj Yeni Fatrah yang tak lain adalah istri Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin. Tak jarang, kain yang sudah berpuluh-puluh tahun dilupakan warganya dan memiliki sejarah itu kini kerap dikenakan oleh para pejabat Anambas, khususnya bupati beserta istrinya di kala acara penyambutan tamu kedaerahan. Keindahan kain Cual turut pula memikat hati masyarakat daerah lain dan sempat di claim terutama oleh Bangka Belitung. Namun Anambas tidak tinggal diam. Sejarah pembuatan kain cual di tahun 1863 di Anambas berikut bendabenda yg berhubungan dengan pembuatan kain cual tersebut menjadi bukti yang dibawa Pemkab Anambas ke Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementrian Perindustrian serta Kementrian Perdagangan RI. Alhasil, Hak Paten pun dimenangkan Anambas. Kain Cual sah buatan Anambas. Setiap daerah pasti memiliki kain khas.

26 Februari 2014

Namun untuk daerah yang satu ini, kain khasnya sempat diakui oleh daerah lain, yakni Bangka Belitung. Pasalnya, keindahan kain Cual sangat jauh berbeda dengan kain-kain khas daerah lainnya. Tak heran jika kain tersebut banyak diakui oleh daerah lain yang ingin nama daerahnya semakin dikenal. Namun dengan perjuangan panjang, Kabupaten Kepulauan Anambas berhasil merebut kembali hingga mendapat hak paten kain cual tersebut. Dari keindahan kain cual itulah yang membuat rasa penasaran saya untuk menelusuri sejarah pembuatannya. Langkah kaki saya tergerak menuju sebuah rumah dinas yang asri tak jauh dari sebuah gedung mungil bertuliskan Granasda, sebuah galeri yang memajang Kain Cual Anambas beserta benda-benda menarik lainnya yang kerap dijadikan souvenir khas Anambas yang dikelola oleh ibu-ibu PKK pimpinan istri Bupati Kepulauan Anambas, Hj Yeni Fatra di bilangan Siantan, Tarempa Anambas. Memasuki halaman rumah dinas Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin, tampak di teras rumah telah berdiri seorang wanita separuh baya nan anggun berbalut kain Cual yang sudah dirancang menjadi gaun kebaya berwarna merah marun di padu dengan songket kain cual, Hj Yeni Fatra tampak hangat menyambut kedatangan Outsiders dengan beberapa rekan lainnya sembari mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya yang terlihat rapi dan sejuk serta penuh dengan kesederhanaan. lDevi Arianti


M “

y hope with another PKK team, may it happen that this Cual cloth’s beauty can be interested in foreign countries. Absolutely, it makes Anambas Regency’s name more famous. Therefore, I and PKK team are optimistic and focus on developing Cual cloth with any kinds of promotion,” Bunda Yeni said optimistic by drinking a cup of served warm tea. The sailboat’s motive of Grandmother Hj. Halimah, the creator of Cual cloth in 1863, has a meaning in order that Anambas’ society can dominate wide sea. The last is the Burnt Plain’s motive, has a meaning in order that Anambas’ society keeps Anambas calm

although it’s surrounded by wide sea. The ship is main transportation tool for Anambas Island Regency, the youngest regency in Riau Island Province. The whole life image for Anambas’ society which is described Hj. Halimah in 1863 in a counter for woven cloth. The woven cloth is named Cual cloth. The beauty of this Cual cloth enriches the beauty of Anambas which is rich of sea tourism, wonderful nature and petroleum and gas mining. Anambas also has unique woven cloth as one of local product that reflects identity of Melayu anambas whose name Cual Cloth. The cloth has been proud of cloth for Anambas’ society since it has been promoted by Hj. Yeni Fatrah, the wife of Anambas’ regent, Tengku Muktaruddin. The cloth often has been for years forgotten by its society and its history is now used by the Anambas’ officials, especially the regent and his wife in the event of region guest welcoming. The beauty of Cual cloth had a share in attracting society’s heart in another region and it was also claimed by Bangka Belitung. But Anambas was not sitting still. The history of Cual cloth making in 1863 in Anambas and the related things with the Cual cloth making became proof that was taken by Regency Governent of Anambas to the Minister of Law and Security and the Minister of Industry and also the Minister of Indonesian Republic’s Trade. Eventually, the Patent Right was also won by Anambas. The Cual Cloth is valid made of Anambas. Every region has specific cloth. But for this region, the specific cloth was confessed by another region, namely Bangka Belitung. Hence, the beauty of Cual cloth is very different with specific clothes of other regions. Undoubted, if the cloth is confessed by another region in order that its region will be more famous. But with long struggle, Anambas Island Regency was succeed to get back until getting patent right of Cual cloth. The beauty of Cual cloth makes me embittered to follow the course of making history. My footstep moved to beautiful official regency near from a small building written Granasda, a gallery which displays Cual cloth of Anambas and other interesting things as specific souvenir of Anambas that are managed by the mothers of PKK led by the wife of Anambas Island’s Regent, Hj. Yeni Fatra in Siantan region, Tarempa Anambas. Coming in the official regency yard of Anambas Island Regent, Tengku Mukhtaruddin, an elegant old woman has stood in the house terrace wearing Cual cloth that has been designed into reddish brown gown with pry out of cual cloth. Hj. Yeni Fatrah looked warm to welcome the Outsiders’ arrival with some partners by asking into her house which is neat, cool and full of simplicity.l Februari 2014 27


B

unda Yeni, begitu dia akrab disapa, dengan didampingi dua orang istri pejabat Anambas lainnya tak luput mengembangkan senyum dari bibirnya kala menceritakan pengalamannya untuk membuka kembali sejarah Kain Cual. Wanita yang hampir memasuki kepala lima ini bertutur, tidak mudah menelusuri sejarah kain cual yang sudah berpuluh-puluh tahun menghilang dari masyarakat Anambas. Bunda Yeni mengisahkan. Saat itu, tepatnya di tahun 2012, saat menghadiri acara kedaerahaan, Bunda Yeni menggunakan kipas tangan yang bercorak Kain Cual. Salah satu tamu yang hadir terkejut melihat benda yang ada ditangan wanita berdarah Padang ini. “Laki-laki berperawakan tua itu menegur saya, dan menanyakan kepada saya, dari mana ibu dapat kipas kain cual yang motifnya saya kenal. Ujar bapak itu. Lalu saya kembali bertanya, memang bapak kenal dengan motif kain cual ini?,” ujar Bunda Yeni. Kemudian bapak itu bercerita banyak tentang Kain Cual. Saya pun mengakui kepada bapak itu, kalau selama dua tahun saya sudah mencari-cari sejarah dari pembuatan kain cual ini. Nah, ternyata saya dapat orang yang tepat. Diapun memperlihatkan kepada saya dan pak bupati, kain Cual yang asli dan pembuatannya di tahun 1863. “Itulah akhirnya yang membuat saya tergerak untuk kembali menghidupkan sejarah kain cual,” ujar Bunda Yeni yang juga di amini oleh dua mitra kerjanya, Bunda Eko dan Bunda Raja Celak. Di bawah bendera Granasda yang dipimpin Bunda Yeni, Kain Cual akhirnya kembali membuming. Kain yang pada masa tahun 1863 ditenun dengan alat tenun yang didatangkan dari Sambas, Kalimantan Barat dengan bahan baku berupa pewarna dari kayu samak, benang kain dari kapas, bahan benang dari benang belacu dan benang emas, kini tampak makin mewah diproduksi dengan alat agak canggih sesuai dengan era saat ini. Kain Cual pun akhirnya tampak glamor dengan memiliki lima motif, yakni motif Bunga Pucuk Rebung, Tudung Saji, Sampan Layar, Bulan Purnama 28 Februari 2014

B

unda Yeni, intimate to call, accompanied by other two wives of Anambas’ official and smiled from her lip and told her experience to disclose history of cual

cloth. The woman who gets fifty told that it was not easy to trace history of cual cloth that has disappeared for years from Anambas’ society. Bunda Yeni told. That time, in 2012, when I came to region event, Bunda yeni wore hand fan of cual cloth. One of the coming guests was shock to see that thing in hand of this Padang woman. “The old man admonished me, and asked me, where do you get this fan of cual cloth that I know? The man said. Then I asked again. Do you know indeed this motive?” Bunda Yeni said. “That makes me move to live history of cual cloth back,” Bunda Yeni said and her words were prayed by her two partners, Bunda Eko and Bunda Raja Celak. Under the flag of Granasda that is led by Bunda Yeni, finally Cual Cloth was famous in 1863 and it was weaved by woven tool that was brought from Sambas, West Kalimantan with basic commodities such as dye from tannin wood, cloth needle from cotton, needle material from unbleached cotton and gold cotton, now it looks more luxurious produced with sophisticated tool suitable in this era. The Cual cloth looks glamour with five motives, namely motives of Bunga Pucuk Rebung, Tudung Saji, Sampan Layar, Bulan Purnama and Padang Terbakar. “This time, the five motives has already had patent right in Indonesian’s Ministry of Justice. Hence, now, the making is still being done in Palembang and Java. It is caused that Anambas hasn’t had both woven tool and cloth printer machine. But in Anambas, we also open course class of cual batik cloth making. It is done in order that the skilled people can make and develop cual cloth in order not to be calmed like before,” Bunda Yeni said glowing. In that chance, Bunda Yeni also hopes, the beauty of Cual cloth can be famous until foreign countries.


Februari 2014 29


30 Februari 2014

untuk membuat kain yang dinamakan kain cual. Bermodalkan peralatan yang sangat sederhana, kain cual dengan motif yang beragam pun tercipta,” ujar Afan. Beragam motif yang diciptakan Hj Halimah menurut Afan memiliki arti masingmasing. Ada lima motif kain Cual yang diciptakan istri pertama dari H Abdurahman. Motif Pucung Rebung mengandung makna Rebung yang bisa dimakan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Anambas, sehingga nenek Hj Halimah pun berpesan agar masyarakat Anambas tetap menanam pohon bambu di daerah Anambas. Motif kedua, Tudung Saji, yang bermakna menutup makanan agar kesehatan tetap terjaga. Motif yang ketiga, yakni motif Bulan Purnama, yakni keindahan bulan purnama yang hampir setiap malam menerangi halaman rumah masyarakat Anambas yang berada di tepi pantai sembari warganya mendendangkan nyanyian. Sementara Motif Kapal Layar, Hj Halimah berpesan agar masyarakat Anambas bisa menguasai lautan luas. Terakhir adalah motif Padang Terbakar, bermakna agar masyarakat Anambas menjaga jangan sampai Anambas gersang walaupun dikelilingi lautan luas. Riwayat Kain Cual pun meredup kala H Abdurahman Kaya mengalami sakit-sakitan dan kapal pribadinya pun terjual. Tentunya itu berdampak pada pengiriman barangbarang baku untuk pembuatan kain Cual. Akhirnya stok bahan baku pun habis. Kain Cual sudah tidak lagi ditenun Hj Halimah beserta wanita-wanita Anambas yang kala itu juga turut belajar membuat kain Cual. Maka, sejarah kain Cual Hj Halimah pun semakin sirna saat wanita pelaku sejarah ini menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia 100 tahun. Jasad Hj Halimah boleh meninggalkan Anambas menghadap Sang Pencipta. Tapi keberadaan Kain Cual tidak boleh lepas dari sejarah. Begitu pun keharuman nama wanita yang juga pelaku sejarah Anambas ini tidak boleh hilang dari cerita masyarakat Anambas. Terbukti, dengan diangkatnya kembali dan bahkan diproduksinya kembali kain Cual oleh Bunda Yeni, Kain Cual yang di rancang ke dalam sehelai batik itu kini semakin mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Anambas. Kain Cual semakin eksis bukan hanya di Indonesia, bahkan negara lain pun mengakui keindahan motif kain Cual tersebut. Bagaimana, anda tertarik dengan keindahan kain Cual Anambas? lDevi Arianti

Foto: Istimewa

dan Padang Terbakar. “Saat ini kelima motif tersebut sudah memiliki hak paten di Kementerian Kehakiman RI. Namun, kini, untuk pembuatannya masih dilakukan di Palembang dan Jawa. Hal ini disebabkan Anambas belum memiliki alat tenun maupun mesin pencetak kain.Tapi untuk di Anambas, kita juga membuka kelas kursus pembuatan Kain Cual. Ini dilakukan agar muncul tenaga-tenaga terampil yang bisa membuat dan mengembangkan Kain Cual agar keberadaannya tidak padam seperti kemarinkemarin,” ujar Bunda Yeni berseri-seri. Dalam kesempatan itu,Bunda Yeni juga berharap, keindahan Kain Cual bisa kembali harum sampai mancanegara. “Harapan saya bersama tim PKK lainnya, semoga keindahan kain Cual ini bisa diminati di mancanegara. Tentunya ini menjadikan nama Kabupaten Anambas semakin harum. Untuk itulah saya dan tim PKK optimis dan fokus kembali mengembangkan kain Cual dengan cara berpromosi dalam bentuk apapun,” ungkap Bunda Yeni optimis sembari menyeruput secangkir teh hangat yang juga disajikan. Memang tidak banyak masyarakat yang tahu siapa pembuat kain Cual di tahun 1863 itu. Kembali kaki kami tergerak ke salah satu dinas. Yakni Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Dari sanalah kami mendapat petunjuk untuk menemui salah seorang sesepuh Anambas yang juga cicit dari Hj Halimah, wanita pencipta sekaligus pembuat Kain Cual yang bernama Afandi Yacob. Pria kelahiran 1947 ini berkisah tentang nenek moyangnya yang berketurunan bangsawan namun mau bekerja keras menciptakan sekaligus membuat kain Cual Anambas. Adalah Hj Halimah wanita yang ditahun 1863 berusia 21 tahun dan juga istri dari bangsawan H Abdurahman bergelar Kaya ini memiliki keahlian bertenun sehingga tergerak hatinya untuk membuat kain Cual. Bermodalkan peralatan yang sangat sederhana dan didatangkan dari luar Anambas. Menurut Pak Afan, begitu pria gaek ini disapa, hadirnya kain Cual itu dimasa penjajahan belanda itu dikarenakan sulitnya masyarakat Anambas mendapatkan kain. Terlebih disaat upacara adat (kedaerahan). “Nenek Hj. Halimah adalah sosok wanita yang sangat pintar. Beliau mahir dalam bertenun. Namun, karena zaman itu masih sangat sulit mendapatkan kain untuk digunakan sehari-hari dan juga untuk upacara adat, maka nenek Hj Halimah berinisiatf


Foto: Istimewa

“My hope with other PKK team, may it happen that the beauty of Cual cloth can be attracted in foreign countries. It makes the name of Anambas Regency more famous. Therefore, I and PKK team are optimistic and focus on developing Cual cloth by promoting in many ways,” Bunda Yeni said optimistically drinking a cup of served warm tea. Not many people knows who makes Cual cloth in 1863. Our feet removed to one of official. Namely Official of Tourism, Culture, Youth and Sport. From there we got clue to meet one of Anambas’ older person, a great grandson from Hj. Halimah, the creator and maker of Cual Cloth whose name Afandi Yacob. The 1947 born man told about his great grandparents who were noble blood but they wanted to work hard to create and make Anambas’ Cual cloth. She was Hj. Halimah, in 1863 she was 21 years old and also wife of noble of H. Abdurrahman, this rich man had weaving skill in order to move his heart to make Cual cloth. He had capital such as simple tools and they were come from out of Anambas. According to Mr. Afan, intimate to call, the coming of Cual cloth in Netherland’s colonialization was because Anambas’ society was difficult to get the cloth, even in custom ceremony (region-Red). The grandmother of Hj. Halimah was smart woman. She was skilled in weaving. Hence, because that era was difficult to get cloth to be worn daily and also for custom ceremony, therefore, the Grandmother Hj. Halimah has innovation to make cloth that was named cual cloth. With the simple tools, cual cloth with kinds of motives were created,” Mr. Afan said. According to Mr. Afan, the kinds of Hj. Halimah’s motives has each meanings. There are five motives of cual cloth that were created by first wife of the rich H. Abdurrahman. The motive of Pucuk Rebung has Rebung’s meaning that can be eaten and very useful for the life of Anambas’ society, so the grandmother Hj. Halimah also says that the Anambas’ society keep planting bamboo in Anambas. The second motive, Tudung Saji, has meaning to close the food in order that the food keeps healthy. The third motive, Bulan Purnama, namely the beauty of Bulan Purnama almost lights every night house yard of Anambas’ society in the sea shore and the people sing a song. Meanwhile, the motive of Kapal Layar, the grandmother Hj. Halimah ordered that Anambas’ society can dominate wide sea. The last is motive of Padang Terbakar, it means that Anambas’ society keep Anambas cool although it is surrounded wide sea. The story of Cual cloth was overcast when the rich H. Abdurahman suffered illness and the privat ship also was sold. Of course, it had impact to the sending of basic material for Cual cloth making. Finally, the stock of basic material was over. The Cual cloth has not been weaved more by the grandmother Hj. Halimah with the Anambas’ women who studied making Cual cloth. Therefore, the history of Hj. Halimah’s Cual cloth disappeared when this woman of history doer exhaled her last breath in the age of 100 years. The body of grandmother Hj. Halimah might leave Anambas to face The Creator. Hence, the existence of Cual cloth may not leave from history. And the fame of woman’s name who was also Anambas’ history doer may not disappear from the story of Anambas’ society. Proven, Cual cloth is promoted and produced again by Bunda Yeni, Cual Cloth that is designed into a counter for batik now makes Anambas Island Regency famous. The Cual cloth is more exist not only in Indonesia, but also in other countries that confess the beauty of Cual cloth’s motive. How, are You interesting in the beauty of Anambas’ Cual cloth? l Februari 2014 31


Wawancara

32 Februari Februari 2014 2014


H BAGUS Santoso Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau

Distribusi Anggaran HArus Sesuai Kebutuhan Prioritas

P

endidikan, kesehatan dan kesejahteraan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib diberikan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri meski pemerintah sudah mau dan mampu menetapkan proporsi anggaran yang cukup untuk bidang-bidang tersebut, namun kualitas yang diperoleh dari hasil distribusi itu masih belum cukup memadai dirasakan oleh segenap masyarakat. Terlebih lagi untuk masyarakat perbatasan, yang sekarang masih terasa kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena pembangunan yang dilakukan lebih banyak diberikan pada masyarakat di perkotaan dan daerah-daerah yang lebih maju. Mindset pemerintah masih bertumpu pada belum pentingnya daerah-daerah perbatasan terutama yang berada di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Padahal justeru daerah perbatasan ataupun pulau terluar itu merupakan wajah terdepan dari wajah Indonesia secara keseluruhan. Jika distribusi anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan budaya kurang memadai di daerah perbatasan dan pulau terluar, hal ini akan dapat mengancam kualitas warga di daerah tersebut. Ancaman ini bisa menjadi serius ketika masyarakat menjadi terabaikan. Sampai pada akhirnya mereka tidak lagi merasakan adanya perhatian dari pemerintah dan lebih mempercayai perhatian dan keberadaan dari pemerintah negeri tetangga. Sehingga rasa nasionalisme sudah tak lagi memadai. Berikut pandangan Bagus Santoso sebagai ketua Komisi

D DPRD Provinsi Riau tentang kawasan perbatasan khususnya pulau-pulau terluar menyangkut pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan budaya. Apa yang menjadi prioritas bagi komisi D melihat pendidikan di kawasan perbatasan dalam sudut pandang anda sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau?

Orang bicara soal pulau terluar, akan ada konotasinya dengan keterbelakangan. Di sana, persaingan harus diperhatikan, terutama untuk anggaran APBD/APBN. Artinya, ketika kita melihat negara tetangga gemerlap dengan segala bentuk kemajuannya dan kita diperbatasan malah jauh tertinggal. Dari segi infrastruktur kita sangat jauh tertinggal. Untuk pendidikan ibukota kecamatan di daerah pesisir, masih jauh tertinggal. Setelah otonomilah kita bisa bernafas sedikit dari anggaran-anggaran yang dialokasikan. Untuk mengejar itu kita butuh kerja keras dan prioritas. Nah, saya dari pesisir contohnya, ketika bicara pendidikan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Seperti fasilitas. Fasilitas itu sendiri beragam dan tidak hanya gedung dan alat-alat labor kemudian alat penunjang. Belum lagi bantuan, oleh APBN sarana untuk meningkatkan kualitas murid. Apakah itu labor IPA maupun lainnya. Jika tidak ada alat listrik sarana tersebut jadi mubazir. Itu hanya beberapa contoh saja. Nah, bagaimana sebaiknya dilakukan adalah dengan memberikan skala prioritas. Jika gedungnya belum ada, gedung yang dibangun dulu. Namun untuk sekarang kita jalani saja dulu. Meski APBD kita sedang terengah-engah dan untuk anggaran Februari 2014 33


pendidikan di daerah perbatasan sudah dianggarkan pemerintah.

Dari segi kesehatan, bagaimana? Jangankan di perbatasan, kita contohkan di Provinsi Riau saja sudah carut marut. Artinya, masalah ini sangat kompleks, seperti rujukan dari daerah yang sangat membludak. Hal ini sebenarnya bisa diatasi di daerah tersebut, namun untuk rujukan berobat ke ibukota provinsi sudah tidak tertampung lagi. Tenaga-tenaga medis di daerah perbatasan tidak kerasan dan tidak bisa bertahan.

Wacana untuk Puskesmas Keliling dan Puskesmas Apung itu Bagaimana? Untuk Puskesmas Keliling dan Puskesmas Apung itu salah satu sosialisasi di bidang kesehatan di daerah perbatasan atau pulau terluar. Persoalannya tempat tidak ada dan tenaga tidak ada. Kalaupun ada kedua-duanya, persediaan obat-obat yang tidak ada. Makanya di desa sangat perlu diberikan gedung dan sarana prasarana untuk itu. Mudahmudahan gubernur baru bisa menanggulangi itu. Salah satu contoh seperti Suku Akit, dulunya masyarakat yang sakit percaya

dengan dukun. Ini perlunya dilakukan sosialisasi dan pemahamam oleh Dinas Kesehatan (Diskes) setempat. Diskes harus mensosialisasikan obat yang benar itu seperti apa. Persoalan kesehatan juga salah satu prioritas untuk daerah perbatasan. Di Tanjungsamak Meranti saja contohnya, tenaga medis hampir tidak ada. Walaupun ada satu atau dua orang saja. Nah, ini terjadi ketika penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak sesuai dengan penerimaan atau tidak putra daerah setempat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak bisa bertahan karena mereka bukan dari daerah setempat. Yang sering terjadi banyak dari tenaga medis itu pindah tugas meskipun tidak ada rekomendasi dari dinas terkait. Selain itu tidak semua desa di perbatasan tidak memiliki puskesmas pembantu (pustu), anggarannya pun minim. Fakta dilapangan sangat memprihatinkan.

Bengkalis adalah salah satu perbatasan, ada satu kasus tentang kesehatan yang menyangkut transportasi laut yang sulit, bagaimana solusinya? Saya juga temui seperti itu. Ongkos mahal, dan kita terkandala dengan penyewaan transportasi. Tidak semua tempat di pulau-pulau perbatasan ada transportasi yang siap 24 jam. Banyak orang sakit yang menahan sakit karena kendala transportasi itu dan akhirnya meninggal. Itulah perlunya angkutan kesehatan ambulan terapung. Untuk anggarannya saaat ini memang belum ada karena saya pun baru delapan bulan di komisi D. Nanti setelah pelantikan gubernur baru diupayakan anggarannya dan insyaallah langsung dijalankan. Pemerintah berkewajiban untuk membantu pelayanan kesehatan itu. Terakhir dari segi budaya? Budaya, di Riau budaya itu menjadi visi. Meski demikian anggarannya sangat minim. Sudahlah seniman berkreatifitas tanpa biaya, ini terbebani dengan tarif. Di setiap daerah itu sebetulnya sudah terbentuk budaya. Dan ada budaya untuk mendamaikan semua pihak, begitu juga di daerah perbatasan. Ini juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah untuk memperhatikan budaya di wilayah perbatasan. lGilang Helindro

34 Februari 2014


Februari 2014 35


Beauty

K “

alau udah lihat banyak orang dan ditemani sebuah mikrofon, rasanya ingin cuap-cuap say hello dan ngomong cas cis cus� Hobi cuap-cuap Vivien semakin tersalurkan saat ia terpilih menjadi salah satu Duta Bahasa Provinsi Riau 2012, di Balai Bahasa Provinsi Riau. Vivien juga aktif di komunitas dan organisasi lainnya, seperti Ikatan Pemuda Mahasiswa Kateman-Pekanbaru (IPMKPekanbaru) sebagai Wakil Ketua Umum, Komunitas Turun Tangan, Sapu Lidi dan masih banyak lagi. Itulah yang diungkapkan Vivien atau lebih dikenal Vivien Anjadi Suwito yang lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Pulau Keteman tepatnya Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Riau. Perempuan yang berulang tahun setiap tanggal 2 Mei 1992 itu menempuh pendidikannya dari tingkat SD hingga SMA di kota kelahiran. Mengawali pendidikan formal dari SD Dwipa Abadi (2001-2006), kemudian lanjut ke SMPN 1 Kateman (2006-2008), dan sekolah tingkat atas diselesaikan di SMAN 1 Kateman (2008-2010). Setamat SMA, Vivien melanjutkan pendidikan di Universitas Riau. Pilihannya jatuh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), jurusan Pendidikan Kimia. Sekarang ia menjalani studi semester delapan. Melihat Pendidikan Indonesia saat ini, khususnya di kampung halaman sendiri, menurut Vivien masih banyak yang perlu dibenahi. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan seringkali memihak pada kepentingan golongan tertentu. Padahal, pendidikan merupakan kunci utama majunya suatu bangsa agar bisa bersaing di dunia global. Dikatakan Vivien, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak anak-anak harapan bangsa yang belum mendapatkan pendidikan secara maksimal. Masih banyak sekolah yang kurang sarana dan prasarananya bahkan kekurangan kualitas tenaga pendidik. “Ini menggambarkan belum meratanya mutu dan kualitas pendidikan Indonesia saat ini, apalagi di daearah-daerah terpencil dan daerah perbatasan yang kurang 36 Februari 2014


VIVIEN SI ANAK PULAU

diperhatikan,” tuturnya. Ia berharap kedepannya sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri sejak dini untuk menjadi pemimpin. Karena nasib bangsa Indonesia kedepan berada digenggaman pemuda. “Saya selalu menyampaikan kepada temanteman maupun adik-adik, jadilah pelurus bangsa, bukan penerus bangsa,” ungkapnya. Untuk pengabdian mungkin sudah ada di dalam benak Vivien, dengan konsep dan ilmu yang dipelajari untuk berbagi di kampung halaman. “Sudah terlalu banyak kebengkokan perilaku dan hal-hal menyimpang yang dialami bangsa ini. Kitalah sebagai generasi muda yang harus meluruskan apa yang bengkok selama ini. Bukan malah sebaliknya menjadi penerus hal-hal yang sudah bengkok,” tambahnya. Berawal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Universitas Riau Periode 2011-2012, Vivien dipercaya jadi pembawa acara BEM FKIP, kemudian meningkat menjadi MC UR Arcutech Expo Milad Universitas Riau 20”. “Setelah itu tersebarlah kepiawaiannya itu dari mulut ke mulut, dan juga rekomendasi teman-temannya jadi MC di luar kampus,” ungkap Vivien sambil tersenyum. Pertengahan 2012 lalu, ia ikut serta dalam panitia Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 dimana Riau menjadi tuan rumah. Beberapa hari sebelum pelepasan LO PON 2012, ada temannya rekomendasikan Vivien sebagai MC. “Tidak pikir panjang tawaran itu langsung saya iyakan saja,” tambahnya. Saat itu lah Vivien memulai pertemuan dengan beberapa protokoler yang sudah berpengalaman dibidang MC, salah satunya yang menjadi mentor Vivien ialah Zuhri. Zuhri melihat Vivien memiliki bakat dan potensi, mulai dari mengolah suara perut serta huruf vokalnya jelas, “Abang kenal Vivien sudah jadi MC, saya melihat bakatnya sudah hebat, tapi tetap harus terus belajar. Melihat MC-MC lain yang lebih duluan, sejauh ini abang mengenal Vivien sangat baik, mau belajar dan banyak bertanya tentang hal-hal yang kurang mengerti,” begitu kata-kata yang pernah diungkap Zuhri kepada Vivien atas performennya di panggung. Namun jika kita mengaitkan bakatnya dengan pendidikan yang ditempuh saat ini memang tidak begitu menjadi kekhawatiran Vivien. Ia menyebutkan memang target pendidikannya itu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),

namun menurutnya profesi MC bisa di mana saja dan kapan saja dilakukan. “Memang PNS bukan segalanya, dari PNS kan bisa nge-MC. ,” ungkapnya. Dulu setelah menyelesaikan SMA, ibunda Vivien sempat meminta untuk memilih menjadi PNS. “Karena mindset orang di kampung sebagian besar targetnya jadi PNS, nah sekarang lah waktunya untuk buktikan PNS bukan segalanya,” tuturnya. Vivien menuturkan bahwa sebenarnya bakat MCnya sudah ada sejak dibangku sekolah dasar. Saat itu kenangnya, saat duduk di kelas lima ada ujian pengambilan nilai. Siswa dibebaskan untuk memilih dan mengekspresikan diri masing-masing. Dengan bantuan ibundanya, Vivien dilatih untuk membacakan puisi agar tidak kaku, dan gaya yang biasa-biasa saja. Ia pun menampilkan karya puisi sendiri yang berjudul “Merdeka Indonesia Ku,” Melihat bakat terpendam pada dirinya, guru pun merekomendasikan Vivien untuk menjadi MC di acara perpisahan sekolah. Bahkan MC pun berlanjut hingga di jenjang pendidikan SMP. Selain itu ia juga dipercaya untuk membawakan acara di tingkat kecamatan, baik formal maupun informal. Dari acara Caleg dan acara-acara remaja. “Karena masih polos, yah dijalani aja semua,” ungkapnya. Kini aktifitas Vivien hampir setiap minggu ada job untuk nge-MC diberbagai kegiatan dan acara, seperti KPID Award dua kali berturut-turut tahun 2012-2013, kemudian MC Gala Dinner Energy & Environmental Programme on Indonesia Annual Forum with Ambassador of Finland 2012. “Dan masih banyak lagi, karena banyak jadi lupa,” ungkapnya sambil tertawa kecil. Vivien juga mengidolakan Choky Sitohang presenter muda yang sering membawakan realiti show Take Me Out Indonesia di salah satu televisi swasta. Mendengar celetuknya penonton merasa enjoy, ditambah sedikit humor. “Choky membawakan acara tidak alay, tapi enjoy. Tidak terlalu kaku,” tuturnya. Dengan selalu berusaha membawakan acara dengan baik, merupakan kunci untuk menjalin hubungan baik dengan relasi. Tak heran begitu banyak panggilan untuk mengisi acara sebagai MC. Melalui profesinya sekarang Vivien telah melangkah untuk membuktikan PNS itu bukanlah segalanya. lGilang Helindro Februari 2014 37


STEFANI, HOTEL BERKonsep Syariah

FIND ME

STEFANI Hotel Jalan Taskurun No. 100 Pekanbaru Telp. (0761) 21008, 22772, Fax. (0761) 39996 email: stefanicityhotelpekanbaru@yahoo.com Riau Indonesia

38 Februari 2014


Sinerjikan Konsep Syariah dengan Pelayanan Tamu yang Prima

S

tefani City Hotel salah satu hotel berkonsep syariah yang ada di Kota Pekanbaru. Hotel Stefani berlantai empat ini beralamat di Jalan Taskurun No. 100 termasuk berlokasi di tengah kota yang mudah dijangkau dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja dari Bandar Udara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. Bagi para pebisnis, menginap di Hotel Stefani suatu pilihan yang tepat di samping begitu dekat dengan pusat-pusat bisnis yang ada di kota bertuah. Memasuki pintu utama Hotel Stefani, kita disambut oleh dua orang karyawan perempuan berkerudung yang ramah dan sopan namun tidak mengabaikan nilai-nilai profesional. Kedua resepsionis tampak siap sedia memberikan layanan informasi terhadap tamu yang akan menginap. Ruang lobby yang sejuk, membuat kita ingin berlama-lama di ruang lobby hotel. Hotel Stefani yang berlantai empat ini memiliki bangunan bergaya minimalis dengan jumlah kamar lebih kurang 40 unit kamar. 4 unit Suite Room, 15 unit Deluxe Room dan 20 unit Superior Room. Semua jenis kamar, ditata sedemikian rupa sehingga tampak apik dan memikat membuat tamu tidur dengan tenang dan nyaman. Sejumlah fasilitas dalam kamar hotel siap memanjakan para tetamu yang datang menginap dimulai dari LCD TV with USB, Hot and Cool Raining Water, Telephone, AC Split hingga Mini Bar tersedia di sini. Restoran hotel yang buka selama 24 jam, juga siap memanjakan lidah anda. Selepas tidur di kamar yang sejuk dan nyaman, sarapan pagi sudah tersedia di restoran untuk dua orang penginap. Direktur Utama Hotel Stefani Pekanbaru, Mawardi Simbolon mengatakan, konsep hotel syariah yang dipilih pihaknya diyakini tidak akan mengganggu pemasaran hotel ini untuk menuju kemajuan. Buktinya, para tetamu yang menginap di hotel Stefani selalu ramai,

Mawardi Simbolon Dirut Stefani Hotel

apalagi akhir-akhir ini begitu relatif banyak kegiatan dan event yang diadakan di Kota Pekanbaru dan menjatuhkan pilihan terhadap Hotel Syariah Stefani sebagai tempat menginap maupun menggelar acara. "Kita tidak takut kehilangan konsumen hanya karena hotel kita memilih menjadi hotel syariah karena pemikiran masing-masing calon tamu kan selalu tidak sama. Ada kalangan tamu yang memilih hotel non syariah dan tidak sedikit pula yang memilih hotel dengan memakai konsep syariah. Kalau bersaing secara sehat, tidak ada masalah. Konsumen yang menentukan pilihannya menginap atau tidak di suatu hotel. Namun apapun ceritanya, pelayanan yang prima terhadap tamu harus kita utamakan," papar Mawardi Simbolon yang telah malang-melintang di dunia perhotelan Indonesia sejak 1988. Konsep Hotel Syariah yang diterapkan Hotel Stefani yang beroperasi sejak 12 Agustus 2013 di Pekanbaru ini

memilih keluarga dan kalangan pebisnis sebagai pangsa pasarnya sehingga dalam prakteknya calon tamu yang akan menginap harus yang sudah berkeluarga. "Jadi yang akan menginap di sini harus yang berkeluarga, kalau yang bukan keluarga tidak kita terima," ujar Mawardi Simbolon yang juga General Manager di Mifan Waterpark and Resort Padang Panjang, Sumatera Barat. Terdapat tiga kiat utama Mawardi Simbolon dalam memajukan Hotel Stefani Syariah Pekanbaru ini yakni selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen, produk hotel yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan yang tidak kalah pentingnya memberikan training kepada karyawan hotel supaya selalu memberikan yang terbaik kepada konsumen hotel. "Dengan menerapkan ketiga point ini, insya Allah hotel kita selalu dicari sehingga selalu ramai dengan tamu," tutup Mawardi Simbolon. l Februari 2014 39


40 Februari 2014


Sosok

PERLAKUKAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN ADIL

Februari 2014 41


P

embangunan bidang pendidikan, infrastruktur dan sarana transportasi menjadi persyaratan mutlak untuk memajukan wilayah perbatasan. Sebagai kawasan marjinal, perbatasan seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. “Pemerintah harus memperlakukan wilayah perbatasan dengan adil!� kata Prof Dr Ir Irwan Effendi MSc, dalam wawancara khusus dengan Outsiders di ruang kerjanya. Berikut kutipannya:

Seperti apa penafsiran Dinas Perikanan tentang wilayah perbatasan? Saya menafsirkan perbatasan itu bukan berdasarkan geografi atau letak suatu kawasan, tapi lebih kepada fungsi. Maksudnya, walaupun masyarakat itu tinggal di Selatpanjang atau Bengkalis, tapi kalau sehari-hari ia bekerja sebagai nelayan di Selat Malaka (perbatasan Malaysia-Indonesia), maka nelayan tersebut merupakan masyarakat perbatasan. Menurut saya masyarakat perbatasan itu tidak harus tinggal di garis terdepan perbatasan antara Indonesia dengan negara lain, tapi mereka yang aktivitasnya banyak berada di wilayah perbatasan. Jadi walaupun KTP-nya Bengkalis, Selatpanjang atau Tembilahan, tapi kalau waktunya lebih banyak berada di daerah perbatasan, maka mereka termasuk masyarakat perbatasan. Oleh karena itu program Dinas Peri42 Februari 2014

kanan tidak secara spesifik menyebut untuk masyarakat atau wilayah perbatasan, tapi peruntukan serta manfaatnya dinikmati langsung oleh masyarakat perbatasan tersebut. Kalau Dinas Perikanan memberikan bantuan alat tangkap untuk nelayan di Rangsang, Bengkalis, Selatpanjang, Tembilahan atau Bagan Siapiapi, maka berarti Diskanlut sudah mengalokasikan dana untuk perbatasan.

Apa saja program tersebut dan berapa jumlahnya tahun 2013 lalu? Tidak ingat saya jumlahnya. Tapi kalau ditotal dari seluruh anggaran Diskanlut Provinsi Riau TA 2013 ada sekitar 30 sampai 40 persen untuk masyarakat perbatasan. Kita memberikan bantuan sejumlah kapal 30 GT (Gross Ton) kepada kelompok nelayan di kabupaten yang memiliki perairan laut. Ada program bantuan alat tangkap seperti jaring, pelatihan pasca panen bagi istri nelayan, membuat apartemen ikan (rumpon) di wilayah pesisir sampai penanaman mangrove (bakau) di beberapa kabupaten seperti Rohil, Bengkalis, dan Meranti. Walaupun bantuan diberikan kepada nelayan Pelalawan atau Dumai, tapi mereka bekerja di tengah laut, di perbatasan Indonesia-Malaysia. Istri mereka di darat kita beri pelatihan bagaimana mengolah hasil tangkapan suaminya seperti membuat kerupuk, abon atau bakso ikan. Itu berarti kita membantu

perekonomian masyarakat perbatasan. Kalau perbatasan itu ditafsirkan garis terdepan dari wilayah Indonesia, di laut itu hanya ada air dan pulau-pulau kosong. Program apa yang akan kita buat di tengah laut atau pulau-pulau kosong itu?

Tidak ada program khusus untuk wilayah pesisir Riau? Ya, selain program pembuatan apartement ikan (rumpon) dan penanaman mangrove untuk berkembang biaknya kepiting serta sebagai penahan abrasi, ke depan kita akan kembangkan budidaya di tepi pantai. Masyarakat pesisir, terutama yang berhadapan langsung dengan Malaysia kita latih untuk membudidayakan jenis-jenis ikan laut maupun ikan air tawar, bisa berupa tambak atau keramba. Dengan demikian para nelayan tidak semata-mata menggantungkan penghasilan dari melaut, tapi disokong oleh panen budidaya di darat. Ini sudah kita lakukan di beberapa kabupaten seperti Bengkalis, Rohil dan Inhil. Apa sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan, khususnya nelayan? Karena saya orang pendidikan, maka menurut saya pendidikanlah yang sangat dibutuhkan masyarakat perbatasan. Pendidikan di semua jenjang, dari TK sampai perguruan tinggi. Pendidikan itu


harus didukung infrastruktur, terutama tranportasi. Selama ini ada kesalahan dalam konsep pengadaan fasilitas pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi yang bagus dibangun di pusat kota, semakin ke luar kota semakin rendah kualitasnya. Padahal seharusnya dibalik, semakin ke pinggir harusnya semakin baik. Kalau di kota, wajar mutu pendidikannya lebih baik karena didukung fasilitas yang lengkap. Orangtua mampu membiayai, dan anak-anak pun cerdas karena gizinya baik. Tapi bagaimana dengan masyarakat perbatasan? Semuanya serba kekurangan. Murid dibujuk-bujuk agar mau sekolah, bangunan sekolah seadanya, guru-guru yang mengajar ‘buangan’ dari kota. Tiga hal yang tidak bisa ditawar kalau ingin memajukan daerah perbatasan adalah pendidikan, infrastruktur dan transportasi. Tiga hal inilah yang akan mendorong suatu kawasan menjadi maju. Kalau tiga hal itu dipenuhi, maka daerah tersebut akan menjadi magnet bagi siapapun untuk datang bahkan menetap di sana. Sewaktu menjadi Rektor Universitas Lancang Kuning dan menjabat Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah X B, saya berusaha menerapkan konsep keadilan di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Konsep keadilan itu contohnya begini: kita punya dua anak,

yang satu kurang pintar, yang satunya cerdas. Maka sebagai orangtua, anak yang kurang pintarlah yang harus diperhatikan, bukan sebaliknya memberi perhatian lebih kepada anak yang cerdas. Begitu juga di pendidikan. Perguruan tinggi di Papua harus lebih diperhatikan daripada perguruan tinggi di Jawa. Jangan disamaratakan, sebab kelasnya berbeda. Agar terjadi keseimbangan, maka beri perhatian lebih kepada dunia pendidikan Papua. Cukuplah mereka berada di wilayah paling ujung Indonesia, tapi jangan mereka dipinggirkan.

Jadi apa yang harusnya dilakukan pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan (BPP) untuk memajukan masyarakat perbatasan ini? Ya, bersikap adil lah kepada wilayah perbatasan tersebut dengan sebuah strategi tentunya. Kalau mau memajukan wilayah perbatasan, perioritaskan pembangunan pendidikan, infrastruktur dan transportasi di sana. Misalnya, bangun perguruan tinggi berkualitas di Dumai atau Selatpanjang, bahkan kalau memungkinkan di Rupat. Kalau sarana dan prasaranannya lengkap, niscaya akan banyak anak-anak Riau ini akan menuntut ilmu di sana. Pemerintah jangan habiskan dana APBD untuk kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Banyak kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan didanai APBD se-

hingga terkesan ditunggangi kepentingan politik. Contohnya, kegiatan Bakar Tongkang di Rohil atau Ratib Tegak di Rohul dianggarkan di APBD Kabupaten. Kok bisa?

Tahun 2014 apakah program Diskanlut tahun 2013 untuk masyarakat perbatasan ini diteruskan? Ya, seperti pengadaan kapal penangkap ikan untuk nelayan sebanyak 10 unit. Itu saja anggarannya mencapai Rp 14 miliar. Kapal itu akan dibagikan kepada nelayan Rohil dan Inhil. Demikian juga dengan program bantuan alat tangkap, budidaya di wilayah pesisir, serta pelatihan-pelatihan pasca panen bagi masyarakat nelayan pesisir. Apakah program-program tersebut sudah didukung dan disinergikan dengan BPP Provinsi Riau? Tentu BPP Provinsi Riau sudah mengetahui program-program yang kita buat. Memang Diskanlut tidak spesifik menyebut program khusus untuk daerah perbatasan, tapi tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Di dunia pendidikan, kita tidak boleh menyebut anak cacat atau anak miskin. Sebab, dengan sebutan itu saja berarti kita sudah mendiskriminasi sang anak. Begitu juga masyarakat perbatasan, perlakukanlah mereka secara adil. Jangan diskriminasikan mereka. lIzarman/Gilang Februari 2014 43


“Karena Saya

Sarjana Perikanan”

S

uatu ketika Prof DR Ir Irwan Effendi MSc memimpin rombongan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Riau mengunjungi Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis dalam rangka membuat rumah ikan (rumpon). Saat itu rombongan membawa 5.000 ekor benih lele dumbo yang merupakan hasil pembibitan sendiri, akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat Rupat Utara. Rombongan itu terdiri dari enam orang dari Dinas Perikanan Provinsi, kemudian di Dumai bergabung lagi rombongan dari kebupaten lain. Totalnya ada 15 orang, dan semuanya sarjana perikanan. Mereka berangkat menggunakan kapal pengawas perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dumai menuju Pulau Rupat. Sesampai di Rupat, kemudian benih itu diturunkan, dan anggota rombongan naik ke rumah penduduk tempat rombongan menginap. Masing-masing langsung mencari tempat tidur atau tempat meluruskan pinggang karena kelelahan menempuh perjalanan laut sekitar 3,5 jam. Kecuali Sang Profesor. Pria kelahiran Gunung Intan Mudik, Rohul 4 Mei 1960 ini tidak langsung naik rumah, tapi memeriksa benih ikan yang baru saja diturunkan. Saat itu airnya sudah berbuih, ikannya sudah letih. Wajar karena sudah seharian di dalam kantong plastik beroksigen. Subuh dari Pekanbaru dan sore baru sampai di Rupat. Kebetulan ada warga yang akan menerima benih tersebut menyambut rombongan. Sang Profesor memanggilnya dan minta tolong dibonceng dengan sepeda motor membawa benih tersebut ke kolamnya. Sore itu hingga menjelang magrib, Irwan Effendi memulihkan kondisi benih ikan itu dengan cara tradisional di kolam. Ia belum beranjak dari bibir kolam sampai kondisi benih itu benar-benar pulih. Aktivitas pria yang sehari-hari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau ini kontan menarik perhatian seorang wartawan lokal. “Bapak kok melakukan hal ini sendiri?” Tanya si wartawan. Irwan Effendi lugas menjawab: “Kar44 Februari 2014

ena Saya Sarjana Perikanan?” “Lha, rombongan yang bersama Bapak tadi kan semuanya Sarjana Perikanan?” “Ya, mereka sarjana perikanan, dan kebetulan bekerja di Dinas Perikanan. Tapi karena saya memiliki ilmu perikanan, maka saya sayang dengan ikan ini. Kami datang jauh-jauh ke sini karena ikan ini,” tukasnya. Itulah ilustrasi singkat bagaimana tunaknya seorang Irwan Effendi menekuni disiplin ilmunya (perikanan), kendatipun saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Walau mengenakan baju dinas, ia tak sungkan turun ke kolam atau membedah ikan-ikan yang ditemukan mati di Danau Koto Panjang. Menurutnya, itulah bagian dari kecintaannya kepada ilmu yang ditekuninya dan pengabdiannya kepada pekerjaan. Ketika salah seorang Kepala Dinas mengadu kepadanya karena bimbang

memilih Kepala Balai Benih Ikan (BBI) sebab ada 4 orang yang pangkatnya memenuhi syarat, ia menyarankan agar keempat calon tersebut dibariskan. Lalu perhatikan wajahnya, mana yang hitam tersengat matahari, itulah orang lapangan. Atau periksa telapak tangan dan kukunya, kalau menghitam berarti ia sering turun ke lumpur. Kalau perlu ada menempel sisik ikan di tangannya, berarti ia benar-benar orang perikanan. “Tapi kalau pakaiannya beraroma wangi parfum, tak cocok menjadi Kepala BBI,” tukasnya. Ia menambahkan, itulah yang membedakan orang perikanan dari PNS lainnya. “Saya menyadari kalau penampilan fisik saya tidak rapih, kuku agak hitam, pakaian tidak rapi atau sepatu kadangkadang berlumpur. Itu bukan karena saya jorok, tapi karena saya sarjana perikanan. Saya sering ke lapangan, jadi kalau sepatu berlumpur sedikit itu biasa.”


Februari 2014 45


Niaga

J

ika jalan-jalan ke Tembilahan Indragiri Hilir (Inhil), Riau biasanya tak lupa membeli oleholeh berupa keripik pisang. Ya, makanan ringan ini, sudah mulai menjadi tradisi bagi para pelancong untuk mententengnya sebagai bawaan bagi keluarga, teman dan kerabat dekat. Bahkan kripik pisang perlahan-lahan sudah mewabah menjadi sebuah ikon kota Tembilahan. Berawal dari ide orang tua, keripik pisang mulanya merupakan cemilan yang biasa-biasa saja namun lumayan cukup untuk diminati oleh keluarga. Dengan memakai kompor biasa, pisang tanduk yang dilumuri beberapa campuran bumbu penyedap begitu gurih ketika dikunyah. Hingga akhirnya dalam 20 tahun usaha keripik pisang mulai diminati masyarakat Indragiri Hilir terutama Tembilahan. Dengan perkembangan tersebut, tak heran banyak kita dapati para penjual keripik pisang di Inhil, terlebih lagi karena daerah ini menghasilkan tanaman pisang yang cukup banyak. Untuk menggaet pembeli, penjual berusaha membungkusnya dengan berbagai alternatif kemasan. Demikian dengan rasa, ada yang bertahan dengan rasa oroginil namun ada yang membuat aneka rasa, yang tentu dengan rasa yang digemari. Kripik Pisang ARWANA yang Menasional Hasil wawancara Outsiders dengan seorang pengusaha keripik pisang di Tembilahan, bapak Muhammad Nur Ihsanshah 39 tahun, telah dibesarkan dari keluarga yang menggemari dunia usaha keripik pisang. Ia bercita-cita untuk membesarkan usaha orang tuanya dengan sistem yang lebih baik. Berbekal ilmu menajemen yang didapatkannya di salah satu Universitas Politeknik Jogjakarta, ia kembali ke Inhil dan mulai meneruskan usaha keripik pisang orang tuanya yang cukup digemari oleh masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang. Dengan keyakinannya yang kuat, menurutnya keripik pisang adalah usaha keluarga yang mesti diteruskan. Keripik pisang mulai menjadi ikon Inhil yang akan semakin diminati oleh masyarakat banyak terutama bagi pendatang dari provinsi 46 Februari 2014

lain. Sesuai dengan merk kemasan keripik pisang yang ditetapkan orang tuanya, Arwana usaha Pak Ihsanshah terus berkembang dan ia tidak mau merubah merk kemasan karena Arwana sendiri memiliki makna yang cukup mendalam yakni kepanjangan dari Anak Riau Berwawasan Nasional. ‘’Kebetulan orang tua kami dulunya cukup aktif di Dinas Koperasi. Orang tua kami pernah mengatakan bahwa mereka bercita-cita ingin keripik pisang yang mereka wariskan menjadi makanan khas daerah yang menasional. Makanan ini menjadi simbol motivasi kepada anakanak muda Indonesia, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir agar menjadi pemuda yang memiliki semangat usaha yang

tinggi,’’kenangnya. Keripik Pisang ARWANA memiliki keunggulan tersendiri di Tembilahan. Selain rasanya gurih, dan harganya yang lebih terjangkau, keiripik pisang ARWANA juga menyediakan berbagai rasa, seperti rasa gurih, mocca, vanilla, dan coklat. Dari ketiga rasa tersebut, rasa gurih yang paling diminati masyarakat. Pak Ihsanshah sedikit membuka rahasia kegurihan keripik pisangnya. Katanya ia sangat memperhatikan kualitas, seperti dalam proses pembuatannya minyak yang digunakan sekali pakai. ‘’Biasanya kita menggunakan minyak yang bermerk, tidak menggunakan minyak curah yang dijual murah dipasaran,’’ ujarnya. Usaha keripik pisang ARWANA,


Keripik Pisang Ikon yang Berawal dari Cemilan Biasa

terang Pak Ihsanshah telah membuka salah satu peluang usaha di Tembilahan. Ada empat orang pekerja, bahkan setiap tahun ia juga menerima mahasiswa magang. Para mahasiswa itu ingin belajar berwirausaha, memenej perusahaan dengan konsep sederhana, tapi tetap dengan standar kerja. Selain keripik pisang, ia juga menjual kue bangkit, peyek, amplang (kerupuk yang terbuat dari udang) dan makanan ringan lainnya. ‘’Jadi kita juga mengemas produk-produk masyarakat. Kita beli sagu masyarakat kemudian kita bantu dalam pengemasan termasuk merek,’’ tuturnya. Ketika ditanya soal keuntungan yang diperoleh, bapak Ihsanshah menjawab cukup bijak. ‘’Yah, cukuplah untuk biaya

hidup sehari-hari dan karyawan. Terkadang omzetnya bisa saja satu bulan sekitar Rp. 10 juta, bersihnya ya setengah dari itu lah,” ujarnya sambil tersenyum. Dikatakan, untuk usaha ini ia sering bekerja sama dengan Dinas Koperasi Provinsi dan Dinas Perindustrian dan sering ikut pula mengikuti pelatihan-pelatihan dengan Dinas Koperasi. ‘’Kemarin kita melakukan studi banding ke Malaka dengan melihat Usaha Kecil Menengah (UKM) atau usaha-usaha kecil di Malaysia. Kita pun juga pernah mengikuti pameran-pameran di Kuala Lumpur. Karena di Malaysia juga banyak memproduksi keripik pisang,’’ ungkapnya seraya mengatakan keripik pisang di Inhil punya khas tersendiri.

Untuk pendistribusian keripik pisang ini, pemesanan keripik pisang ARWANA sudah sampai ke Pekanbaru. Namun di sini ada kendala dalam masalah packing. Karena keripik pisang ini rawan pecah, cost pakcing terlalu mahal sedangkan produksi sedikit. Meskipun demikian tidak menyurutkan niat kita untuk bisa menjualnya ke daerah-daerah lain selain di Inhil. “Nah ini juga yang selalu kita minta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan dalam upaya peningkatan produksi termasuk pada masalah packing ini,’’ imbuh Ihsanshah. Kripik Pisang Atiang yang Membawa Keberuntungan Selain keripik pisang ARWANA, di Inhil juga cukup terkenal keripik pisang Atiang. Dari informasi Ibu Inong (37 tahun) warga Jl Emboya, Inhil. Usaha keripik pisang cukup banyak di Tembilahan, tapi yang terlama dan masih bertahan hingga kini adalah keripik pisang Atiang. “Kami sekeluarga juga sering membeli keripik pisang di Atiang. Karena memang gurih, dan rasanya juga pas,’’ ujarnya. Dari penelusuran Outsiders ke beberapa usaha keripik pisang di Inhil, terkuak bahwa keripik pisang Atiang ini memang yang pertama di Inhil. Bahkan ada beberapa pengusaha keripik pisang di Inhil, dulunya bekerja di Atiang kemudian memperaktekkan ilmunya dan sekarang membuka usaha keripik pisang sendiri. Menurut penuturan Atiang, pemilik usaha kripik pisang ATIANG, dua puluh tahun yang lalu keripik pisang Atiang juga tak kalah digemari oleh masyarakat terutama bagi pendatang. Bahkan dulu pedagang-pedagang yang membawa kapal dari Malaysia juga sering memesan keripik pisang Atiang kemudian dibawa ke Malaysia. Menurutnya, usaha miliknya ini merupakan usaha keripik pisang yang pertama di Inhil, jauh lebih lama dari pengusaha-pengusaha keripik pisang lainnya. Usaha ini sudah berjalan selama 30 tahunan. Akan tetapi keripik pisang Atiang mengalami kemunduran setelah makin menjamurnya usaha keripik pisang di Inhil. Mereka lebih kreatif karena menambahkan berbagai macam rasa. Selain itu banyak juga para pengusaha menjual keripik pisangnya dengan harga lebih murah, meskipun tanpa lebel atau merk. ‘’Sekarang kami agak kesusahan karena banyak persaingan,’’ ungkap Atiang yang masih keturunan Tionghoa itu.lSiti Aisyah Februari 2014 47


Garda

SINABOI Didera

Gelombang

Narkoba Sepanjang tahun 2013 Polres Rokan Hilir menangani 203 kasus narkoba. Angka itu tertinggi di Riau, setelah Polresta Pekanbaru (144 KASUS) dan Polres Bengkalis (131 KASUS). Berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Rohil memang menjadi pasar subur peredaran narkoba yang umumnya dipasok dari negara tetangga. 48 Februari 2014

S

elain Polsek Panipahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Polsek Sinaboi termasuk salah satu kecamatan perairan di Rohil yang rawan penyelundupan narkoba. Para pelaku bisnis haram ini dengan leluasa memasok narkoba dari negara jiran melalui laut, masuk ke pelabuhan tikus yang banyak terdapat di Sinaboi dan Bagan Siapiapi. “Secara umum gangguan kamtibmas relatif rendah di wilayah Sinaboi, kecuali peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena Sinaboi berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia,� ujar Kapolsek Sinaboi AKP Sawaluddin Pane SH.


Foto: Istimewa

Pria kelahiran Sadabuan Tapanuli Selatan, 10 Februari 1965 ini menambahkan, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Polsek Sinaboi pihaknya terus berupaya menekan peredaran narkoba antara lain melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif. Kegiatan preemtif dan preventif antara lain melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah, komunitas masyarakat dan bekerjasama dengan Upika serta tokoh masyarakat. Sedangkan kegiatan represif antara lain dengan melaksanakan razia ke titik-titik rawan, melakukan penangkapan terhadap tersangka bekerjasama dengan Polsek Bangko, Sat Narkoba Polres Rohil dan Sat Polair Polres Rohil di Bagansiapiapi. “Jika ada target besar, kita tidak bisa jalan sendiri karena personel terbatas. Dari 16 personel Polsek Sinaboi, hanya 3 anggota

Reskrim sudah termasuk Kanit. Sementara daerah yang harus dicover sangat luas,” tukasnya. Ditanya tentang peran Unit Polair yang ada di Sinaboi dalam menangkal masuknya narkoba ke wilayah Sinaboi, Syawaluddin mengatakan, tidak bisa berharap banyak. Pasalnya, anggota Sat Polair yang ditugaskan di Pos Unit Polair hanya satu orang. Sedangkan wilayah perairan yang harus diawasi sangat luas, termasuk puluhan pelabuhan tikus (pelabuhan rakyat) di sepanjang Sungai Rokan. Terpisah, Kasat Polair Polres Rohil AKP Rioso mengatakan, pihaknya rutin melakukan patroli di wilayah perairan Rohil dalam rangka mengamankan wilayah dari segala bentuk tindak pidana, termasuk peredaran narkoba. Patroli dilakukan 8 personel menggunakan 2 unit kapal dengan rute Bagan Siapiapi-Pulau Halang-Sinaboi dan Panipahan. “Sedangkan di pelabuhan kita melaksanakan Pengamanan Kegiatan Masyarakat (PKM) pada saat penumpang berangkat maupun saat kedatangan,” tukasnya. Sinaboi menjadi salah satu wilayah pemasaran jaringan narkoba internasional di wilayah Rohil. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki belasan pelabuhan tikus memungkinkan bandar leluasa mengirim barang kepada bandarnya di Sinaboi. Bukti bahwa Sinaboi menjadi surga pemasaran narkoba dengan ditangkapnya pasangan suami-istri Apeng (42) dan Netty alias Aphing (40) oleh Polsek Bangko bekerjasama dengan Sat Polair Polres Rohil 26 Februari 2013 silam. Keduanya merupakan Bandar besar narkoba Rohil yang sudah lama menjadi incaran polisi. Bisnis ini bak kacang goreng di kediaman mereka, Jl Tan Un RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi. “Omsetnya mencapai puluhan juta rupiah setiap hari, pembeli eceran maupun partai besar langsung datang ke rumahnya dan transaksi dilakukan lewat pintu samping,” ujar Kapolsek Bangko Kompol Hamrizal Nasution S. Sos, ketika itu. Pembeli biasanya menghubungi tersangka lewat HP meminta barang dalam jumlah tertentu. Kemudian pada waktu yang telah disepakati, pembeli mendatangi rumah tersangka, dan langsung menyerahkan uang lewat lubang kecil di pintu besi samping rumah. Tersangka sendiri tidak perlu ke luar rumah untuk menemui pembelinya, karena cukup mengulurkan dagangannya lewat lubang kecil tersebut.

Rumah tersangka yang berada di RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sinaboi berada di dalam satu komplek, dikelilingi oleh rumah saudara-saudaranya yang lain. Jalan menuju rumah tersangka merupakan jalan beton selebar 1,5 meter dan banyak rumah-rumah petak. Lokasi rumah tersebut sangat strategis untuk berbisnis illegal, apalagi transaksi dilakukan lewat lubang pintu besi di bagian samping rumah. Tersangka merupakan bandar besar yang sudah lama menjadi incaran, termasuk oleh Dit Narkoba Polda Riau. Biasanya Apeng melakukan transaksi dengan pemasoknya di tengah laut, atau langsung ke Malaysia, sekali ambil jumlahnya kiloan. Ia memasarkan dagangannya di rumah. Pengedar besar biasanya datang pakai mobil dari luar Rohil, sedangkan pembeli eceran datang pakai sepeda motor atau jalan kaki ke rumahnya. Barang bukti yang berhasil disita dari tangan tersangka antara lain: 5 bungkus plastik bening sabu dari tangan Apeng, 2 bungkus plastik bening sabu yang sempat dibuang Aphin ke dalam kloset, ditemukan di dalam septic tank, 1 bungkus plastik bening berisi 2 butir ekstasi, 1 bungkus plastic berisi ekstasi yang sudah tercampur air. Sedangkan BB yang disita dari dalam rumah antara lain: 1 buah timbangan digital merek GHL, 1 buah timbangan digital merek Amput, 1 unit HP Nokia dan kartu Telkomsel, 1 unit HP Blackbarry type 9700 dengan kartu telkomsel, dua set besi padu alat cetak pil ekstasi, uang Rp 105.644.000 hasil penjualan narkoba, uang kertas Ringgit Malaysia sebanyak 25.170 RM, dua buah gunting warna hitam, tiga bungkus plastik bening merek PE Cap 98, 4 unit CCTV, 2 televisi merek Thamson 14’ dan merek Sony 29’, 2 buah alat press plastic, 1 unit alat pemisah gambar CCTV merek Rotary, 1 unit Audio-Video merek Switcher, 1 unit most warna putih dan 1 alat press dari besi. Membongkar jaringan sebesar ini memang sulit dilakukan jika tidak didukung personel yang cukup dan sarana memadai. Kendati saat ini sudah dibangun markas komando (mako) Polsek Sinaboi atas bantuan Pemkab Rohil dari APBD TA 2010 dan rampung tahun 2011, namun tidak otomatis kinerja personel polisi meningkat. Mapolsek Sinaboi berada di Desa Sinaboi Kecil, hanya beberapa meter dari pertigaan jalan lintas Bagan Siapiapi-Sinaboi dengan jalan poros Sinaboi-Dumai. Dari Bagan Siapiapi berjarak sekitar 37 kilometer atau hanya 30 menit menggunakan kendaraan darat. l Izarman Februari 2014 49


Event

Perayaan Cap Go Meh DI BAGANSIAPIAPI,

Semaraknya FestiVal Lampion dan Pesta Kembang Api

M

alam Perayaan Cap Go Meh tahun ini seperti perayaan sebelumnya menjadi malam yang dinanti-nanti oleh kalangan warga Thionghoa di Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau. Seperti tahun sebelumnya, acara perayaan Cap Go Meh dibuka langsung oleh Bupati Rohil H Annas Maamun di titik lokasi perayaan Jalan Kelenteng, Jumat (14/2) malam. Pada acara pembukaan perayaan Cap Go Meh, pengunjung datang berjubel, tidak hanya warga Thionghoa yang ingin melihat acara pembukaan perayaan malam Cap Go Meh bahkan warga pribumi tampak rela berdesakan. Sementara bersama rombongan Bupati antara lain Wakil Bupati H Suyatno, Sekdakab Rohil H Wan Amir Firdaus, Wakapolres Kompol Dermawan Marpaung, perwakilan DPRD Rohil Darwis Syam, para kadis dan badan serta kantor, Camat Bangko HM Nur Hidayat dan lainlain. Pembukaan perayaan Cap Go Meh dimeriahkan dengan festival lampion yang diikuti sebanyak 17 lembaga di antaranya Perguruan Wahidin, Yayasan Perguruan Prayoga Bintang Laut dan lain-lain. Bermacam lampion disuguhkan oleh peserta lomba lampion dengan melewati stadion utama yang di sana tampak duduk Bupati Rohil H Annas Maamun, sejumlah pejabat dan tokoh etnis Thionghoa. Setelah Bupati Rohil membuka perayaan Cap Go Meh tersebut, kembang api yang warna warni diluncurkan ke udara semakin menambah indahnya suasana malam Kota Bagansiapiapiapi. Dalam waktu lebih kurang sepuluh menit, dentuman suara luncuran kembang api memecah keheningan kota. Semua mata pengunjung tertuju ke udara, setiap kali panitia yang bertugas meluncurkan kembang api. Pada bagian akhir acara, panitia mengumumkan nama kelompok pemenang festival lampion. Menariknya, pemenang lomba yang berhasil menjuarai festival lampion dihadiahi khusus oleh Bupati berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta. Begitu mendengar pengumuman dari panitia, kelompoknya yang berhasil meraih juara I festival lampion, kelompok pemenang dari Yayasan Prayoga Bintang

50 Februari Februari 2014 2014


Laut yang mengusung tema Runing Horse itu melompat-lompat kegirangan. “Kami senang berhasil juara I dalam festival lampion kali ini. Hilang capek kami, begitu mendengar kelompok kami meraih juara pertama,” kata salah seorang dari kelompok runing horse. Tokoh pemuda Thionghoa Bagansiapiapi Hasanto mengemukakan, sejarah perayaan Cap Go Meh melambangkan hari kelima belas dan hari terakhir dari rangkaian masa perayaan Imlek bagi komunitas kaum migran Thionghoa yang tinggal di luar China. Istilah Cap Go Meh berasal dari dialek Hokkien yang bila diartikan bermakna 15 hari atau malam setelah Imlek. Bila dipenggal per kata, Cap mempunyai arti sepuluh, Go adalah lima, dan Meh berarti malam. Cap Go Meh juga sering disebut Yuan Hsiao Cieh atau Shang Yuan Cieh dalam bahasa Mandarin. Perayaan Cap Go Meh tidak hanya dirayakan di Indonesia saja. Beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, juga ikut merayakan hari raya ini. Di negara China, festival Cap Go Meh dikenal dengan nama Festival Yuanxiao atau Festival Shangyuan. Sedangkan di Hong Kong dan Vietnam, dikenal dengan nama Festival Yuen Siu dan Nguyen Tieu. Bahkan di beberapa negara, perayaan ini sering kali disamakan dengan hari raya Valentine versi China. “Kalau perayaan Cap Go Meh di Bagansiapiapi ini baru beberapa tahun terakhir dirayakan secara meriah,” ujar Hasanto. Dari bahan yang dirangkum, perayaan ini awalnya dirayakan sebagai hari penghormatan kepada Dewa Thai-yi. Dewa Thai-yi sendiri dianggap sebagai dewa tertinggi di langit oleh Dinasti Han (206 SM – 221 M). Upacara ini dirayakan secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 15 bulan pertama menurut penanggalan bulan yang merupakan bulan pertama dalam setahun. Upacara ini dahulu tertutup hanya untuk kalangan istana dan belum dikenal secara umum oleh masyarakat China. Upacara ini harus dilakukan pada malam hari, maka harus disiapkan penerangan dengan lampu-lampu dari senja hari hingga keesokan harinya. Inilah yang kemudian menjadi lampion-lampion dan lampu-lampu berwarna-warni yang menjadi pelengkap utama dalam perayaan Cap Go Meh. Ketika pemerintahan Dinasti Han berakhir, perayaan ini menjadi lebih terbuka untuk umum. Saat China dalam masa pemerintahan Dinasti Tang, perayaan ini juga dirayakan oleh masyarakat umum secara luas. Festival ini adalah sebuah festival dimana masyarakat diperbolehkan untuk bersenang-senang. Saat malam tiba, masyarakat akan turun ke jalan dengan berbagai lampion berbagai bentuk yang telah diberi variasi. Di malam yang disinari bulan purnama sempurna, masyarakat akan menyaksikan tarian naga (masyarakat Indonesia mengenalnya dengan sebutan Liong) dan tarian Barongsai. Mereka juga akan berkumpul untuk memainkan sebuah permainan teka-teki dan berbagai macam permainan lainnya, sambil menyantap sebuah makanan khas bernama Yuan Xiao. Tentu saja, malam tidak akan menjadi meriah tanpa kehadiran kembang api dan petasan. Pada malam itu, para tua dan muda seolah “diwajibkan” untuk bersenang-senang. Yuan Xiao sendiri adalah sebuah makanan yang menjadi bagian penting dalam festival tersebut. Yuan Xiao, atau juga kerap disebut Tang Yuan, adalah sebuah makanan berbentuk bola-bola yang terbuat dari tepung beras. Bila dilihat dari namanya, Yuan Xiao mempunyai arti “malam di hari pertama”. Makanan ini melambangkan kebersatuannya sebuah keluarga besar yang memang menjadi tema utama dari perayaan hari raya Imlek. l Asbinsyah Pasaribu Februari 2014 51


Dermaga TANJUNG PINANG

KOTA PELABUHAN

TEMPO DOELOE

N

ama Tanjung Pinang sudah sangat akrab disebahagian besar masyarakat di kawasan Kepulauan Riau ataupun Riau Daratan. Kota yang terletak di Pulau Bintan ini juga merupakan ibukota Propinsi Kepulauan Riau, pasca pemekaran dari propinsi Riau tahun 2002 lalu, yang ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2002. 52 Februari 2014

Menyebut nama Tanjung Pinang, terasa seperti mengingat sebuah kota tua yang selalu akrab dengan pelabuhan sebagai gerbang masuk menuju kota yang memiliki sejarah panjang, sejak zaman penjajahan Portugal hingga Hindia Belanda. Tanjung Pinang adalah sebuah kota pelabuhan sejak tempo dulu, di sana lalu lintas perniagaan, transaksi ekonomi serta arus keberangkatan menjadi denyut nadi kota yang memiliki pasir putih serta pantai buatan

di garis pantai pusat kota. Keelokan kota Tanjung Pinang terpampang begitu memasuki pelabuhan Sri Bintan Pura, dengan wajah kota yang manis atau waterfront city. Pelabuhan Sri Bintan Pura adalah tempat sandar kapal-kapal jenis ferry, speedboat untuk akses domestik ke Pulau Batam, Pulau Karimun, Pulau Kundur bahkan hingga ke Natuna. Disamping pelayaran domestik dari Pelabuhan Sri Bintan Pura juga ada akses FOTO-FOTO: AGUS


transportasi laut menuju ke negara tetangga Malaysia dan Singapura, hampir setiap harinya. Wajar kemudian, Tanjung Pinang disebut sebagai salah satu kota pelabuhan tersibuk di kepulauan Riau bahkan kawasan pesisir timur Sumatera. Pelabuhan Sri Bintan Pura adalah pelabuhan nasional dan internasional yang berada di Kota Tanjung Pinang, yaitu di pantai barat Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan ini menghubungkan Kota Tanjung Pinang dengan pelabuhan-pelabuhan di sebelah utara (pelabuhan Lobam dan pelabuhan Bulang Linggi), dengan kepulauan di sebelah barat, seperti pelabuhan Tanjung Balai (Pulau Karimun), pelabuhan Telaga Punggur di pulau Batam, serta kepulauan di sebelah selatan seperti Pulau Lingga dan Singkep. Beberapa jenis kapal yang mempunyai jalur pelayaran dari dan ke pelabuhan Sri Bintan Pura antara lain adalah Kapal Ferry Sentosa, Kapal Merbau, dan lain-lain. Perahu motor pompong juga dipakai untuk menghubungkan kota ini dengan Pulau Penyengat yang jaraknya cukup dekat (10 sampai 15 menit).

Dari informasi di biro perjalanan (travel biro) rata-rata waktu menginap tamu daerah yang biasanya 3 hari 3 malam, sampai dengan akhir tahun 2012 kemarin tinggal sekitar 1 sampai 2 hari saja. Makanya jangan heran kalau angka kunjungan wisatawan ke Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang ini semakin menurun. Nah dalam data terakhir (Desember 2012), pelabuhan Sri Bintan Pura lah yang masih sangat tradisional dalam hal manajemen pelabuhan. Baik itu manajemen bagasi, manajemen tata ruang, termasuk keluhan tour travel di sisi manajamen tiket. Sekarang ini zaman sudah modern, harusnya manajemen tiket pelayaran sudah menjual tiket kepada penumpang dalam bentuk e-ticketing. Bukan bentuk ‘kicauan burung’ lagi serta teriakanteriakan disepanjang pelabuhan. Dari empat pelabuhan utama yang menjadi akses masuk turis mancanegara dan domestik di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang). Hanya Bintan dan Batam yang sudah bertaraf internasional. Sedangkan yang lainnya berlabel internasional semi tradisional, sementara pelabuhan Sri Bintan Pura masih tertinggal dan harus dibenahi. Gubernur Kepri HM Sani mulai gerah dengan banyaknya keluhan terkait kondisi dan pelayanan di Pelabuhan Sri

masuk ke dalam pelabuhan, khusus untuk domestik, harus merasa nyaman. Karena sekarang ini banyak laporan dari masyarakat. Kesannya adalah seakanakan warga tidak nyaman berada di pelabuhan, karena adanya suara bising dari teriak-teriakan para penjual tiket,” ungkap Muramis kepada media di Tanjung Pinang, soal pelabuhan Sri Bintan Pura. Turun tangannya Guvbernur tidak lain dikarenakan eluhan masyarakat tentang pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, banyak mengalir ke HM Sani. Di antaranya lokasi parkir yang sempit, lalu masyarakat tidak tahan dengan teriakan-teriakan para penjual tiket di loket. Laporan ini, diakui membuat Gubernur Kepri HM Sani geram. Pelindo sendiri hanya sebagai pengelola pelabuhan. Di dalam pelabuhan banyak yang terkait, termasuk operator kapal akan dipanggil, Administrator Pelabuhan (adpel),   imigrasi, Dinas Kesehatan Pelabuhan, Karantina, Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Pelabuhan Sri Bintan Pura wajah Kepri, karena Tanjungpinang Ibu Kota Provinsi. Tamu-tamu yang datang ke Provinsi melalui pelabuhan ini. Jadi, memang dibutuhkan pelayanan prima. Pihak Pelindo sendiri, mengaku sudah menjelaskan tentang keluhan dan

Di Sri Bintan Pura, sebagai pelabuhan domestik sayangnya masih belum tertata dengan baik. Kesemrawutan arus kedatangan maupun keberangkatan selalu terjhadi, disebabkan kicauan serta teriakan-teriakan para penjual tiket kapal yang berada di sekitar pelabuhan itu. Banyak wisatawan luar negeri maupun wisatawan lokal merasa tidak kerasan berwisata di kota pelabuhan itu, sekaligus menandakan ketidaknyamanan pengunjung.

Bintan Pura. Terkait hal tersebut, pada pertengahan Maret 2013 lalu lalu, HM Sani telah memanggil General Manager (GM) Pelindo. Gubernur meminta, agar Pelindo meningkatkan pelayanan. Sani juga berharap agar semua masyarakat yang masuk ke dalam pelabuhan merasa aman. Gubernur juga minta supaya tidak ada lagi suara bising-bising yang berteriak-teriak di pintu masuk pelabuhan. “Pak Gubernur Kepri (HM Sani, red) minta kepada Pelindo, siapa saja yang

apa yang dihadapi Pelindo Tanjungpinang. Salah satunya, mengenai kendala lahan parkir. Ia juga sudah menjelaskan, padatnya kendaraan di pelabuhan. Hal ini tidak terjadi setiap jam, tapi hanya terjadi antara pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Kemudian, mulai padat lagi pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Gubernur Kepri, didesak membenahi sistem loket penjualan di pintu masuk pelabuhan. Loket yang ada Februari 2014 53


sekarang, akan diubah bentuk kacanya. Hal ini supaya kepala penjual tiket tidak bisa lagi keluar dan tidak bisa lagi teriak-teriak. Pihak Pelindo sudah mencari investor, bagaimana menyulap Sri Bintan Pura menjadi pelabuhan yang nyaman. Tempat parkirnya luas, tapi hingga saat ini belum ada yang berminat. SEJARAH TANJUNG PINANG Kota Tanjung Pinang adalah salah satu kota yang memiliki pesona menarik dengan beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia masuk ke kota ini, dengan bahasa Melayu yang masih tergolong klasik, dan sedikit unik terdengar di telinga orang-orang dari luar kota namun memiliki daya tarik tersendiri. Mayoritas Kota Tanjung Pinang dihuni oleh suku Melayu yang merupakan kelompok etnik yang dominan di kota ini, selain itu terdapat juga etnik Tionghoa, Jawa, Minang, Bugis dan Batak. Sementara bahasa yang digunakan umumnya Bahasa Melayu selain dari pada Bahasa Indonesia. Selain itu Bahasa Tiochiu juga masih digunakan oleh komunitas masyarakat tertentu di Kota Tanjungpinang. Kota ini memiliki cukup banyak area wisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih 2 mil

54 Februari 2014

dari pelabuhan laut Tanjung Pinang, pantai Trikora dengan pasir putihnya kurang lebih 65 km dari kota dan pantai Cermin di pusat kota. Tanjung Pinang ditingkatkan statusnya menjadi kota dengan UU Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Tidak jauh dari Tanjung Pinang ada sebuah kota kecil berjarak kurang lebih 24 km dari kota ini yang bernama kota Kijang. Kemudian sekitar 65 kilometer dari Tanjung Pinang ada daerah Tanjung Uban atau Lobam, yang disulap menjadi kawasan industri, dengan pelabuhan yang representatif. Pusat pemerintahan yang semula berada di pusat Kota Tanjungpinang di pemukiman padat penduduk kemudian dipindahkan ke Senggarang (bagian utara kota) sebagai pusat pemerintahan. Hal ini ditujukan untuk mengimbangi kesenjangan pembangunan dan kepadatan penduduk yang selama ini berpusat di kota lama (bagian barat kota). Aktifitas perekonomian di kota pelabuhan itu sejak dahulu cukup dominan melewati pelabuhan-pelabuhan yang ada di kota tua tersebut, maupun pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di pulau Bintan. Catatan sejarah menunjukkan, Sulalatus Salatin kawasan kota ini merupakan bagian dari Kerajaan Melayu setelah jatuhnya Malaka ke tangan Por-

tugal. Sang Raja Sultan Mahmud Syah menjadikan kawasan Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Johor, sebelum kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1784, dengan pusat di Pulau Penyengat, sekitar 2 mill dari kota Tanjung Pinang. Sebelum kemerdekaan, Kota Tanjungpinang berasal dari Kerajaan Melayu yang didirikan sekitar Abad XVI. Menurut sejarah pusat pmerintahan berkedudukan di Pulau Penyengat, sekarang ini menjadi lokasi pariwisata budaya sebagai pusat pengembang budaya Melayu. Dengan raja pertama yang memerintah adalah bernama Raja Abdul Rahman. Pada masa pemerintahan rajanya dari tahun 1722-1911 menjalankan dengan adil dan bijaksana, sehingga kesejahteraan rakyatnya meningkat dan selain itu juga berhasilan menjalankan roda pemeritahnya, sehinga terkenal di Nusantara serta kawasan Semenanjung. Setelah Sultan Riau wafat pada Tahun 1911, kerajaan tersebut diteruskan oleh keturunannya dan raja terakhir adalah Raja Jakfaar dan Istrinya Engku Putri Hamidah. Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dari penjajahan, maka pada era otonomi daerah wilayah kerajaan ini menjadi bagian dari Kota Tanjungpinang. Tugu proklamasi


yang berada dekat dengan pelabuhan Tanjung Pinang. Seterusnya, pada masa kolonial Belanda, Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi pusat pemerintahan dari Residentie Riouw pemerintah HindiaBelada. Kemudian di awal kemerdekaan Indonesia, menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau. Setelah menjadi Kota Administratif - Kabupaten Kepulauan Riau hingga tahun 2000, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2001, pada tanggal 21 Juni 2001, statusnya menjadi Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang setelah definitif melalui pemilihan Walikota oleh DPRD Kota Tanjungpinang, maka sebagai Walikota yang terpilih untuk pertama kalinya, adalah Suryatati A Manan. Ia memerintah sejak tahun 2002 sampai sekarang dengan usia pemerintah baru memasuki pada usia tahun ke 6. Pusat pemerintahan berada di Kota Tanjungpinang di pemukiman padat penduduk dan untuk masa akan datang pusat pemerintah di pusatkan bagian selatan yaitu di Senggarang, hal ini adalah sebagai mengimbangi kesenjangan pembangunan dan pekepadatan penduduk yang selama ini berpusat di kota lama (bagian sebelah utara). Kota Tanjungpinang saat ini dibagi lagi menjadi 4 kecamatan dan 18  kelurahan. SEKTOR PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN Pada tahun 2001, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 35,54%. Kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan 15,37%, sektor bangunan 13,29%, sektor jasa-jasa 12,51%, dan sektor pengangkutan dan komunikasi 10,82%. Sedangkan sektor lainnya meliputi sektor listrik, gas, dan air bersih, keuangan, pertanian, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12,47%. BIDANG PARIWISATA Pulau Penyengat merupakan salah satu kawasan wisata di Kota Tanjungpinang. Pulau seluas 3,5 km² ini berada di sebelah barat Kota Tanjungpinang dan dapat ditempuh 15 menit dengan transportasi laut. Pada pulau ini terdapat banyak peninggalan lama dengan wujud bangunan dan makam yang telah dijadikan situs cagar budaya. Selain itu juga dijumpai kelenteng atau vihara di

kawasan Kampung Bugis yang sekaligus menjadi kawasan wisata religi. Pariwisata di kota Tanjungpinang ditunjang oleh adanya 13 hotel bintang, 43 hotel non bintang, 34 rumah makan dan pusat-pusat belanja yang terdiri dari 13 supermarket serta pertokoan yang tersebar di wilayah kota. Sementara jumlah kunjungan wisatawan didominasi dari negara Singapura, Malaysia dan Belanda. Kota ini juga menawarkan sajian kuliner aneka hidangan laut, dan masakan tradisional khas Melayu ataupun suku lain yang bermukim di kota pelabuhan itu. PELABUHAN TIKUS Sebagai kota pelabuhan, Tanjung Pinang tidak hanya memiliki pelabuhan legal (resmi). Tetapi juga ada pelabuhan ilegal (tak resmi) yang biasa dijuluki dengan istilah ‘pelabuhan tikus’. Pelabuhan tikus atau ilegal inilah diindikasi sebagai pintu masuk penyelundupan barang dari luar negeri. Tiap minggu, iring-iringan truk memasuki kawasan tertentu di Tanjung Pinang. Kedatangan truk ini seiring dengan menyandarnya beberapa kapal yang membawa barang selundupan dari Malaysia dan Singapura.  Barang-barang yang dimuat diantaranya elektronik, sembako dan daging. Kegiatan ini kerap terjadi pada malam hari, namun nyaris tidak pernah mendapat perhatian dari aparat keamanan setempat. Pantauan

di lapangan, suasana di pelabuhan pada siang hari sepi, tidak ada aktifitas sama sekali. Kawasan tempat masuknya barang ilegal itu baru riuh ketika malam hari. Selain bongkar muat barang ilegal, pelabuhan tikus juga banyak dimanfaatkan pasangan muda-mudi untuk pacaran serta duduk-duduk santai di cafe yang terletak di depan pelabuhan tikus yang ada di Tanjungpinang. Kegiatan bongkar muat di pelabuhan tikus ini sudah lama terjadi, dan selalu pada malam hari aktifitas bongkar muatnya. Dari data yang diperoleh Outsiders dari berbagai sumber, setidaknya ada 9 titik pelabuhan tikus yang tersebar di seantero kota Tanjung Pinang. Bahkan Walikota Tanjung Pinang Suryatati A Manan pernah memerintahkan jajarannya untuk menertibkan pelabuhanpelabuhan tikus di kota yang dipimpinnya. Tapi, geliat ekonomi yang berbau ilegal di republik ini tetap saja menjadi barang halal bagi kelompok pelakunya, karena rupiahnya sangat menjanjikan. Bahkan Suryatati ingin pelabuhan tikus yang ada diubah fungsi menjadi pelabuhan rakyat (pelra), agar masyarakat dapat menikmati manfaat langsung secara ekonomi. Dikhawatirkan dari pelabuhan tikus itulah barang haram bernama narkoba bisa masuk bebas, kemudian aksi traficking atau kegiatan ilegal lainnya. lFuad Muzakir (Dari berbagai sumber) Februari 2014 55


B

Kolega

Esther Tinihada

SEMANGAT URUS

PERBATASAN 56 Februari 2014

icara tentang perbatasan dan pulau terluar di Sulawesi Utara (Sulut), ingatan langsung tertuju pada Pulau Miangas. Satu dari 11 pulau terluar di ujung timur Indonesia dan berada di ujung utara dari Provinsi Sulut. Pulau ini berbatasan dengan dengan Negara Filipina, sehingga tak bisa dipungkiri memiliki aktifitas yang melibatkan antara kawasan perbatasan dua negara sejak masa lalu. “Sebenarnya ada dua pulau yang berbatasan dengan Filipina, yakni Miangas dan Marore. Namun Miangas sangat terkenal dan sekarang sudah berada di kabupaten yang berbeda, Miangas di Kabupaten Talaud, sementara Marore di Kabupaten Sangihe,” jelas Esther Tinihada, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi Sulut di Manado beberapa waktu lalu. Saat bertemu dengan Esther Tinihada, keramahan sudah jelas terlihat di raut wajah cantik orang Manado. “Wah... Selamat datang di Manado,” sambutnya dengan senyum sumringah dan membawa duduk dan memperkenalkan Kepala Bidang Kerjasama BPP, Grace. Perbincangan mengalir dengan logat khas Manado. “Kita samua bersaudara,” ujarnya memulai tema perbatasan. Tak perlu waktu yang lama untuk berakrabakrab dengan dua perempuan yang sangat peduli dengan isu perbatasan dan bersemangat walaupun tergolong baru bertugas di BPP Sulut. “Kami memiliki dua pulau yang masuk dalam 12 pulau yang mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah pusat, yakni Miangas dan Marore. Salah satunya kegiatan yang sudah lakukan adalah kami melakukan pendataan warga Indonesia yang tidak memiliki identitas di kawasan Filipina, terutama di Mindanao dan Davao,” sebutnya. Ia mengungkapkan dari kegiatan dibawah Komisi perbatasan di Republik Indonesia Border Community (RIBC) tersebut antara perwakilan Indonesia dan Filipina menyepakati secara berjenjang. “Pengaman hak sipil bagi unregister masih mempertimbangkan isi-isi MoU secara politis maupun ekonomi yang akan dibawa pada sidang di Davao, Manila pada Bulan April mendatang,” paparnya. Menurutnya, ada singkatan Pisang yang bermakna Filipina Sanger. Jika tidak di data, yang ujungnya terkait status kewarganegaan akan menimbulkan kerugian bagi warga. “Mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, ini hal yang sangat penting,” jelasnya. Pulau Miangas atau juga dikenal dengan nama Pulau Palmas memiliki luas 2.39 km2 dengan jarak 83,6 km2 menuju Davoa Filipina. Jarak tempuh lebih dekat ke Filipina dibandingkan ke ibukota Kabupaten Taluad, yakni Melonguane dekat membuat aktifitas ekonomi lebih dekat ke Filipina. Tiga pulau terluar di kabupaten ini, yakni Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakorotan. Pulau terluar lainnya di Kabupaten Sangihe, yakni Pulau Marore, Batubawaekang, Kawio dan Pulau Kawaluso. Kabupaten Sitaro ada Pulau Makalehi,Pulau Mantehage di Kabupaten Minahasa Utara dan Pulau Bongkil di Kabupaten Bolang Mongondow Utara. Rosyita Hasan


AKBP HELDA

SERBA TERBATAS

DI WILAYAH PERBATASAN

M

enduduki jabatan sebagai Kabag Strategi dan Manajemen Biro Perencanaan dan Anggaran (Ro Rena) Polda Riau, wanita kelahiran Selatpanjang 30 Maret 1962 ini harus berurusan dengan masalah perbatasan. Bersama Tim Ro Rena Polda Riau, ia harus mengunjungi polsek-polsek terluar di seluruh wilayah Riau melakukan studi kelayakan sebagai bahan masukan untuk Polda Riau dan Mabes Polri. Apa kesannya setelah mengunjungi

polsek-polsek terluar tersebut? “Semua serba terbatas sehingga mereka yang mengabdi di wilayah perbatasan pantas mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” ujar ibu satu anak ini. Dicontohkannya, sarana dan prasarana Markas Komando (Mako) Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai garda terdepan Polri di wilayah perairan sangat minim. Rata-rata Polsek perairan tidak memiliki kendaraan air, kendaraan darat (sepeda motor) pun kurang. Listrik masih menggunakan genset, air bersih mengharap-

kan hujan dan asrama anggota terbatas, bahkan ada yang sudah rubuh dimakan usia. “Saya tidak bisa bayangkan bagaimana cara mereka bisa bertahan mengabdi di daerah yang serba terbatas tersebut,” tukasnya. Helda mengaku shock melihat kondisi rekan-rekan sesama profesinya di wilayah perairan karena ia sama sekali belum pernah berdinas di sana. Setamat dari Secaba tahun 1983 di Ciputat, ia langsung ditempatkan sebagai anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Bersama 3 angkatan lain (TNI AD, AL, AU), ia ditempatkan sebagai ajudan istri Wakil Presiden. Selama 10 tahun (dari 1983 sampai 1993) di Paspampes, ia antara lain mengawal istri Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah, Sudarmono dan Tri Sutrisno. “Tiga bulan tamat pendidikan, saya langsung ditugaskan di Paspampres. Jadi ngak terasa sebagai polisi,” kenangnya. Barulah setelah menjadi perwira tahun 1993, ia mengurus pindah ke polisi umum dan ditugaskan di Bareskrim Mabes Polri. Tahun 2006 ia pindah ke Dit reskrimum Polda Riau, kemudian mutasi ke Bagian Personel, dan tahun 2008 ditugaskan di Biro Perencanaan dan Anggaran sampai sekarang. Kebijakan pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar daerah perbatasan mendapat perhatian lebih, menurut Helda, memang sudah saatnya. Tinggal lagi bagaimana Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) menjabarkan kebijakan tersebut bersinergi dengan dinas dan institusi terkait. Semua program harus terintegral dan holistik sehingga tidak ada ego sektoral dalam memajukan wilayah perbatasan. Menurut Helda, semua aspek harus diperhatikan di wilayah perbatasan, seperti aspek sosial, budaya dan politik. Di Pulau Rupat, masyarakatnya lebih mudah mendapatkan siaran televisi dan radio Malaysia dibandingkan televisi dan radio Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu siapa Presiden Indonesia, tapi kenal Perdana Menteri Malaysia. “Nah, hal ini kan menyangkut rasa nasionalisme. Menteri Komimfo dan Telekomunikasi harus mencari cara bagaimana supaya siaran televisi dan radio Indonesia bisa diterima oleh masyarakat Pulau Rupat dan pulau-pulau terluar lainnya di Indonesia,” pungkas Helda. lIzarman Februari 2014 57


Bengkalis

Pantai Alohong Teluk Ketapang Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

58 Februari 2014


KEMBANGKAN WISATA RUPAT

BUTUH

INFRASTRUKTUR dan SDM HANDAL Februari Februari 2014 2014 59


P

otensi alam pulau Rupat yang dimiliki Kabupaten Bengkalis, Riau sangat berpeluang untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Salah satu langkah ke arah itu, pembangunan infrastruktur harus digesa, termasuk juga penyiapan Sumber Data Manusia (SDM) handal. “Perlu diketahui, sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat penting dan memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian suatu daerah. Bagi Kabupaten Bengkalis, potensi yang dimiliki di sektor pariwisata sangat banyak sekali. Baik itu wisata bahari, wisata budaya maupun wisata sejarah,” ujar bupati kepada Outsiders belum lama ini terkait pengembangan kawasan terluar tersebut. Dikatakan, untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata maka harus didukung dengan keberadaan fasilitas dan sarana maupun kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). “Sejak beberapa tahun ini, kita terus membangun fasilitas kepariwisataan, diantaranya objek wisata bahari pantai Rupat Utara, salah satu objek wisata unggulan di Bengkalis maupun di Provinsi Riau. Langkah ini dipandang perlu, guna memberikan nilai tambah bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” papar bupati lagi. Untuk memudahkan akses menuju ke lokasi pariwisata pantai pasir putih, Rupat Utara, sebut bupati, Pemerintah Kabupaten

60 Februari Februari 2014 2014

Bengkalis membangun infrastruktur jalan dan jembatan di pulau Rupat. “Alhamdulillah, sejauh ini kita telah membangun sejumlah jembatan di beberapa titik, kemudian pada tahun ini juga kita telah mulai membangun jalan poros pulau Rupat yang dibiayai dari program tahun jamak (multi years). Kemudian ketersediaan tenaga listrik yang menjadi sejak dua pekan ini masyarakat desa di Rupat Utara sudah menikmati listrik selama 24 jam,” sebutnya. Dalam upaya menunjang sektor pariwasata, keberadaan SDM kata bupati tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu Pemkab Bengkalis membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata. Kedepan harap Bupati, anak-anak pulau Rupat bisa menempuh pendidikan di SMK Pariwisata ini, sehingga menjadi tenaga yang terampil di sektor pariwisata. Diakuinya, untuk pembangunan sarana dan infrasktur pendukung pariwisata di pulau Rupat tidak mutlak menjadi tanggungjawab Pemkab Bengkalis semata. Namun perlu terobosanterobosan, diantaranya menarik investor untuk mengembangkan objek wisata ini. “Selain itu kita juga minta Pemprov Riau dan pusat untuk membantu proses percepatan pembangunan kawasan pulau Rupat. Alhamdulillah, secara bertahap telah turut membangun berbagi fasilitas yang dibutuhkan. Terlebih pulau Rupat merupakan kawasan pulau terluar,” imbuhnya. l Fuad Muzakir


DoF SERAWAK MALAYSIA LIRIK IKON BENGKALIS, IKAN TERUBUK

P

emerintah Kabupaten Bengkalis, Riau tepatnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkalis akan menjajaki kerjasama dengan Departement of Fisheries (DoF) Serawak, Malaysia dalam usaha budidaya ikan terubuk. DoF dari negeri tetangga tersebut sudah cukup dikenal keberhasilannya dalam mengembangkan ikan terubuk melalui rekayasa budidaya. “Penjajakan kerjasama dengan DoF Serawak ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan. Kali ini akan kita intensifkan lagi, mudah-mudahan ada titik terang,” ujar ujar Kepala DKP melalui Kasi Konservasi dan Perlindungan Habitat, Mukhlizar, di Bengkalis. Ia mengatakan usaha budidaya ikan terubuk merupakan bagian dari program DKP untuk menjaga kelestarian ikan yang menjadi ikon Bengkalis tersebut. Kalau usaha tersebut berhasil, maka ikan yang sekarang sudah hampir punah tersebut akan tetap bisa terjaga kelestariannya. Sementara disisi lain, masyarakat tidak akan sulit untuk mendapatkan ikan terubuk. Masih menurut Mukhlizar, disamping penjajakan kerja sama dengan DoF Serawak, DKP juga sudah menjalin kerja sama dengan Ba-

dan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan juga Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Faperika) Universitas Riau. “Bersama kedua lembaga tersebut kita akan melakukan penangkaran ikan terubuk dan membudidayakannya hingga berhasil. Ini merupakan bukti keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui DKP Bengkalis dalam usaha melestarikan ikan terubuk,” ujarnya lagi. PROGRAM TERPADU DKP sendiri menurut Mukhlizar sudah menyusun program terpadu dalam menyelamatkan populasi ikan terubuk. Pada tahun lalu, sudah diadakan beberapa kegiatan salah satunya adalah konsultasi publik sebagai langkah awal untuk menetapkan Kawasan Suaka Perairan, yaitu mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting, salah satunya adalah ikan terubuk untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. “Untuk kawasan suaka ini mudah-mudahan sudah bisa terealisasi pada tahun 2015 mendatang,” kata pria yang akrab disapa Mong tersebut. lFuad Muzakir Februari 2014 61


Kembangkan Kepiting Soka, Bengkalis Terkendala Benih

K

abupaten Bengkalis, Provinsi Riau akan mengembangkan potensi perikanan dan keluatan yakni kepiting Soka (kepiting cangkang lunak). Saat ini, minat terhadap komoditi kepiting Soka dari mancanegara dan dalam negeri sangat besar. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau sangat menginginkan kepiting soka atau kepiting lunak bisa dikembangkan secara massal. Tetapi, Pemkab masih terkendala dengan teknologi pembenihan. Sejauh ini, untuk Sumatera, khususnya Riau, usaha kepiting masih mengandalkan benih alam. “Kalau teknologi untuk membuat cangkang kepiting jadi lembut itu kita melalui Balitbang sudah bisa. Persoalannya terletak pada teknologi pembenihan kepiting, bagaimana caranya bisa berkembang biak. Itu yang sulit,” Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bengkalis, Amril Fachri di Bengkalis baru-baru ini. Dikatakan, untuk Sumatera khususnya di Riau, ia belum mendengar adanya lokasi budidaya kepiting dengan teknologi perkembangbiakan secara buatan. Benih kepiting yang diperoleh berasal dari alam dan kemudian dibesarkan hingga layak untuk dikonsumsi. Dengan kondisi seperti itu kalau diterapkan di Bengkalis hasilnya tidak akan maksimal karena benih kepiting di alam sangat sedikit. “Kalau di Bengkalis ya kita lihat sendiri, jangankan anak kepiting, kepiting yang 50 Februari 2014

sudah besar pun sulit didapat. Itu sebabnya di tempat kita ni, jarang-jarang bisa makan kepiting,” kata Amril. Namun demikian, sambung Amril lagi, bukan berarti Pemkab melalui DKP lepas tangan begitu saja. Pihaknya akan berupaya menelusuri tempat-tempat budidaya kepiting di Indonesia dan kemungkinan penerapannya di Bengkalis. Kalau memang ada orang yang ahli membudidayakan kepiting, maka tidak mustahil DKP akan melaksanakan pelatihan budidaya kepiting. “Kalau untuk teknologi soka-nya, yaitu membuat kulit kepiting menjadi lembut sudah tidak ada masalah. Di Balit-

bang sudah membuktikan itu, tinggal lagi teknologi budidaya kepiting. Kalau berhasil maka keinginan Pak Bupati agar Bengkalis bisa mengekspor kepiting soka tentu akan menjadi kenyataan,” kata Amril lagi. Sebelumnya Balitbang Bengkalis telah melakukan pilot project dan riset terhadap pengembangan kepiting cangkang lunak di desa Temeran. “Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dan nelayan setempat dapat pengetahuan dari pilot project tersebut,” ungkap Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh. Dijelaskan Herliyan, program pengembangan potensi kepiting cangkang lunak sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan melalui budidaya kepiting Soka. Mengingat, selama ini nelayan hanya menghandalkan menangkap ikan di laut, namun dengan budidaya Soka, maka bisa memanen dalam waktu 25 hari. “Kita merupakan pioner (pendobrak pertama) pengembangan kepiting cangkang lunak di Provinsi Riau. Saya berharap, potensi ini digarap secara serius, sehingga Kabupaten Bengkalis menjadi daerah sentra kepiting Soka di Riau maupun Sumatera,” ungkap Herliyan. Terkait pengembangan potensi kepiting Soka ini, Balitang Bengkalis pada 2013 lalu mengikuti Sumatera Expo 2013 di Batam dengan menampilkan (BFC). Produk panganan dari kepiting lunak ini, ternyata diminati oleh pengunjung lokal maupun mancanegara yang datang ke Sumatera Expo, Bengkalis Fried Crab. “Pengusahan dari Singapura, Batam dan Tanjungpinang, berminat memesan 3 kontainer kepiting lunak setiap bulan. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi nelayan Kabupaten Bengkalis untuk memenuhi pesanan dari pengusaha tersebut,” tandas Bupati Bengkalis. Dalam pengembangan potensi kelautan, terutama budidaya kepiting Soka ini, harus melibatkan seluruh stakeholder seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak swasta. Kedepan Pemkab Bengkalis, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, harus mampu mengembangkan potensi ini, sehingga menjadi komoditi handalan Kabupaten Bengkalis. lFuad Muzakir


Desa Sepahat,

Perbatasan di Tengah

Ancaman Karhutla dan Abrasi

K

ebakaran hutan dan lahan (karhutla) bagi masyarakat Riau sudah biasa. Tak terkecuali bagi Desa Sepahat, desa yang berhadapan dengan Selat Melaka ini. Lebih dari 10 tahun menjadi langganan bencana yang setiap tahun datang. Namun ditahun kuda ini, desa ini nyaris tidak mengepulkan asap. Namun, lepas dari asap, abrasi tak mengenal tahun. Ia mengerus seiring gelombang yang menghantam setiap kilometer desa perbatasan ini. Desa Sepahat di Kecamatan Bukitbatu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang masuk kategori kawasan terluar/perbatasan di Kabupaten Bengkalis. Sejak beberapa tahun terakhir, desa tersebut cukup populer karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cukup besar terjadi di desa tersebut, belum lagi abrasi yang datang dari Selat Melaka. “Alhamdulillah, pada tahun 2014 ini karhutla di desa Sepahat nyaris tidak ada sama sekali. Padahal lebih dari 10 tahun dari tahun 2002 sampai 2013 lalu ketika terjadi karhutla, lahan yang terbakar di sini termasuk yang terbesar, termasuk diantaranya kebun kelapa

sawit K2I milik Pemprov Riau yang sudah ludes dilalap si jago merah,�terang Hasan Asyari, kepala desa Sepahat kepada Outsiders. Tahun 2014 ini, kades menyebutkan bahwa Masyarakat Peduli Api (MPA) yang ada di Sepahat diaktifkan mengawasi lokasi yang rawan terjadi karhutla. Dimana sebelumnya, setiap terjadi karhutla di Sepahat rata-rata luas lahan yang terbakar mencapai 1000-an hektar, karena mayoritas wilayah di Sepahat merupakan areal perkebunan milik pemerintah maupun perusahaan swasta dan perorangan.

Hasan menyebutkan, seperti kebun K2I Pemprov Riau sudah tidak ada aktifitas lagi. Karena sejak tahun 2008 sampai 2013 kebun kelapa sawit seluas 2400 hektar yang menggunakan APBD Riau tersebut mayoritasnya sudah musnah terbakar. Sedangkan lahan milik perusahaan dan individu tahun ini dijaga ketat dan rutin. Menyinggung soal abrasi, Kades menyebut setiap musim utara sebahagian kawasan Sepahat diterjang abrasi dari perairan Tanjung Jati yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Apalagi luas bibir pantai desa Sepahat hampir 20 kilometer sangat rentan terjadi abrasi. Sementara itu penanganan abrasi dinilainya belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. “Belum semua bibir pantai yang diterjang abrasi dibangun turap penahan gelombang oleh pemerintah. Paling baru setengahnya, disamping biayanya besar juga bibir pantai yang diterjang abrasi di Sepahat ini sangat panjang. Kita berharap tahun-tahun berikutnya Pemkab Bengkalis maupun Pemprov Riau dan pemerintah pusat mengalokasikan dana penanganan abrasi di Sepahat ini,� tutup Hasan. lFuad

Februari 2014 63


Maritim

I

wan Kurniawan Roni, ST Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Anambas menilai ajang Naval Multilateral Exercise Komodo 2014 merupakan saat yang tepat bagi pihak Disparbudpora untuk memperkenalkan wisata bahari Anambas yang dinamakan Maritime Festival 2014. “Daerah ini memiliki laut yang sangat indah untuk melakukan wisata bahari. Alamnya yang masih belum tersentuh oleh banyak orang dan masih alami tentunya sangat cocok untuk dijadikan objek wisata bahari,” terang Iwan yang siap memperkenalkan wisata bahari kepada peserta Multilateral Naval Exercise Komodo 2014, Maret-April mendatang. Ia berharap melalui Maritim Festival, objek wisata di Anambas menjadi urat nadi bagi sumber daya keuangan daerah. Pihaknya siap bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk berbagai kegiatan yang akan kita taja. “Promosi investasi kedepannya dunia pariwisata di Anambas harus hidup. Karena dari visi misi yang diterapkan oleh bupati, alam merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak bisa dipisahkan integritasnya untuk dijadikan Pendapatan Asli Daerah. Apalagi alam kita secara otomatis tidak akan pernah habis dan sudah semestinya kitalah yang bisa menjaga dan mengembangkannya,”tutur Iwan kepada Outsiders. Dalam acara Maritime Festival 2014, Disparbudpora Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) telah merancang berbagai acara, mulai dari lomba triathlon, lomba perahu naga (Multilataeral Naval Dragon Boat Race), Kirab kota (Carnaval and Cultural Parade), festival kuliner (Cullinarry Experience & Multilateral Cheefs Battle), perlombaan permainan rakyat seperti gasing, layang-layang dan juga ajang panggung hiburan yang dipersembahkan untuk tamu-tamu dari negara luar dan tentunya pesta tersebut juga turut dirasakan oleh masyarakat Anambas. “Kami akan mengajak peserta dari 17 negara itu ke beberapa lokasi wisata yang ada di Anambas. Seperti, Pantai Padang Melang, Pulau Akar, Selat Langsa, Pasir Panjang, Palau Bawah, Pulau Ayam, dan tempat wisata lainnya. Para tamu akan kita ajak bersnokling ria,”tutur pria peraih Satya Lencana ini dengan mantap. Keindahan pemandangan laut 64 Februari 2014

Festival Bahari Anambas

Digadang-gadangkan Dalam

Ajang Multilateral Naval Exercise Komodo 2014

Anugrah keindahan bahari Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Indonesia nan memukau dengan eksotisme panorama lautnya harus semakin dikenal di belahan dunia. Walau Anambas telah berlebel pulau tropis terindah di Asia versi CNN.com mengalahkan Koh Chang (Thailand), Langkawi (Malaysia), Halong Bay (Vietnam), dan Similan (Thailand) pemerintah Anambas terus menggesa upaya agar wisata bahari menjadi incaran wisatawan mancanegara.Tak pelak, berbagai iven menjadi lahan untuk mempromosikan wisata bahari, kali ini melalui Maritime Festival rangkaian kegiatan “Multilateral Naval Exercise Komodo 2014” yang diikuti oleh 17 negara, yakni, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Amerika Serikat, Cina, dan Rusia.


Anambas’ Maritime Festival

was Enlarged In Arena of Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 The gift of maritime beauty of Anambas Island Regency, Riau Island, Indonesia is wonderful with its sea panorama exotic must be more known in around the world. Although Anambas has been known as the most beautiful tropic island in Asia version CNN.com and it defeats Koh Chang (Thailand), Langkawi (Malaysia), Holong Bay Vietnam), and Similan (Thailand). The Anambas’ government keeps motivating the effort in order that maritime tourism becomes foreign tourism destination. In fact, many events become field to promote maritime tourism, this time through Festival Maritime’s activity series of “Multilateral Naval Exercise Komodo 2014” that were followed by 17 countries, namely, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Thailand, Philippines, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Indian, Japan, South Korea, New Zealand, United States, China, and Russian.

I

wan Kurniawan Roni, ST, the Anambas’ department head of Tourism, Culture, Youth and Sport evaluates that event of Naval Multilateral Exercise Komodo 2014 was the right time for the Disparbudpora party to promote Anambas’ maritime tourism named Maritime Festival 2014. “This area has very beautiful sea to do maritime tourism. Its nature has not been touched by many people and it was still natural and suitable for being maritime tourism object,” Iwan eplained and he was ready to promote maritime tourism to the candidates of Naval Multilateral Exercise Komodo 2014, next March-April. He hopes through Maritime Festival, tourism object in Anambas becomes artery for region finance resource. His party is ready to cooperate with TNI Navy to share activity that we will implement. “The following investation promotion of tourism world in Anambas must go on. Because from vision and mission that are implemented by the regent, the nature is part from natural resource that can not be seperated its integration to be Region Authentic Income. And our nature automatically will not be over and we should keep and develop it,” Iwan said to Outsiders. In the event of Maritime Festival 2014, Disparbudpora of Anambas Island Regency has designed various events, start from triathlon race, Multilateral Naval Dragon Boat Race , Carnaval and Cultural Parade, Cullinary Experience and Multilateral Cheefs Battle, people game race of a top, kite and also entertainment stage arena, that were held for the guests from foreign countries and absolutely the party was also felt by the Anambas’ society. “We will ask the audience from 17 countries to some tourism locations in Anambas like Padang Melang Sea, Akar Island, Langsa Straits, Panjang Strand, Bawah Island, Ayam Strand, and other tourism objects. We will invite the guets to dive,” the man said, the succesor of meda of Hornor stably. The beauty of Anambas’ sea panorama can be admired “four” thumbs. That language that is told by some persons who have done snokling in AnamFebruari 2014 65


Anambas memang bisa diacungkan “empat”jempol. Bahasa itulah yang dilontarkan oleh beberapa orang yang sudah melakukan snokling di lautan luas Anambas. Tak heran, keindahan wisata bahari Anambas itu juga sampai tercium turis mancanegara. Terbukti, sampai saat ini sudah banyak turis asing yang merasakan keindahan bawah laut Anambas. “Meski masih tergolong kabupaten baru. Anambas sudah terkenal dengan keindahan alam lautnya.Namun begitu, kami dari Disparbudpora KKA tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah kami lakukan untuk memperkenalkan panorama laut dan alam Anambas kepada masyarakat luas yang ada di luar Anambas maupun mancanegara. Salah satu bentuk promosi yang kami lakukan untuk pengembangan wisatanya adalah dengan mengikuti berbagai pameran, dan juga bentuk promosi lainnya,” papar pria berusia 56 tahun ini dengan nada mantap. Anambas Siap Laksanakan Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Lanal), Tarempa, Kepulauan Anambas, Letnan Kolonel (P) Agung Jaya Saktika menyambut baik kegiatan Latihan Militer bersama dalam penanganan bencana “Multilateral Naval Exercise Komodo 2014” yang akan digelar di tiga daerah. Yakni, Batam, Anambas dan Natuna pada bulan Maret hingga April 2014 ini. “Pada acara itu, 17 negara sahabat akan ikut serta. Dan agar acara tersebut mempunyai arti penting, panitia mengadakan acara lain yaitu Maritime Festival yang juga didukung oleh kantor dinas terkait yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya berharap acara ini dapat menjadi nilai tambah selain bagi kegiatan utama latihan Komodo 2014 juga ajang promosi daerah Anambas,” tutur Letkol (P) Agung Jaya Sartika. Menurut Letkol (P) Agung Jaya Sartika, latihan bersama ini akan fokus pada kegiatan non-warfighting exercise, yakni berupa latihan penanggulangan bencana (Disaster Relief Operation). Kegiatan ini akan mengikut sertakan alut sista kapal perang. Untuk itu, TNI AL Indonesia sebagai tuan rumah sudah mempersiapkan 16 KRI dari berbagai jenis dan kelas serta enam pesawat udara yang terdiri dari dua 66 Februari 2014

fixed wing dan empat rotary wing. “Kerja sama militer bidang latihan ini di bawah payung ASEAN Defence Ministry Meeting (ADMM). Dengan tema yang diusung dalam latma ini adalah Kerjasama Untuk Menjaga Stabilitas Kawasan (Cooperation for Stability). Dan kerjasama ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan antar negara-negara ASEAN dan non ASEAN. Kemudian meningkatkan stabilitas keamanan maritim kawasan, meningkatkan kemampuan (capacity building) tim penanggulangan bencana Indonesia terutama TNI AL, dalam konteks operasi secara multilateral, “ ungkapnya. Ia melanjutkan, untuk mensukseskan Latma Multilateral Komodo 2014 ini, pihaknya telah melakukan beberapa tahap persiapan; seperti melaksanakan Initial Planning Conference (IPC) , dilanjutkan dengan Mid Planning Conference (MPC) dan juga Final Planning Conference (FPC). Latma Multilateral Komodo 2014 ini, lanjut Letkol (P) Agung Jaya Sartika, rencananya akan dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr Marsetio. Sementara persiapan dalam menghadapi latihan Mutilateral Naval Exrcise Komodo 2014 juga ditambahkan oleh Perwira Staff Operasional (Pasops) Lanal Tarempa, Kapten Laut (P) Hadi Syafruddin, dia mengatakan, saat ini persiapan personil Lanal Tarempa sudah 90 persen. “Persiapan kita sudah 90 persen. Yang 10 persennya itu bisa dilaksanakan pada saat latihan dimulai,” kata Hadi Syafruddin kepada Outsiders. Lebih lanjut menurut Hadi, semua gabungan pasukan yang datangnya dari luar daerah seperti dari pasukan Marinir dan gabungan TNI Angkatan Laut sudah datang ke Anambas. Namun untuk sementara waktu mereka menuju Kabupaten Natuna. Dan untuk persiapan lainnya, pihak Lanal telah menempatkan sejumlah personil di Pos Patkamla, Kalbaruk yang merupakan Kapal Patroli Lanal Tarempa dan menempatkan personil di Mako Lanal sendiri. Kapten Laut (P) Hadi juga membeberkan, di Anambas sendiri, ada 16 titik strategis yang akan menjadi tempat latihan. Yakni, seperti di Desa Air Bini, dari Kecamatan Siantan Selatan, Pulau Mengkait, Desa Putik dan Mubur dari Kecamatan Palmatak, Jemaja. Dan untuk di wilayah Tarempa, ada di Desa Sri Tanjung dan beberapa desa lainnya yang letaknya strategis. l devi Arianti


bas’ wide ocean. Undoubt, the maritime tourism beauty is also detected foreign tourist. Proven, until this time, many foreign tourists have felt the Anambas’ under sea beauty. “Although it is still clasified new subdistrict. Anambas has been famous with its sea nature beauty. Hence, we from Disparbudpora KKA have not felt satisfied with what we have done to promote Anambas’ sea and nature panorama to the whole socciety in both out of Anambas and in foreign countries. One of promotoin ways that we do to develop its tourism is by following various exhibitions, and also other promotions, “ the 56 years old man explained stably. Anambas is ready to do Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 The commander of Indonesian Navy Base, Tarempa, Anambas Island, Lieutenant Colonel Agung jaya Saktika welcomed the activity of army training with disaster relief “Multilateral naval Exercise Komodo 2014” that will be held in three regions. Namely Batam, Anambas and Natuna in this March until April 2014. “In this event, 17 fellowhip countries will go along. And in order that event has important meaning, the committee holds another event namely Maritime Festival that is supported by official office in Local Government of Anambas Island Subdistrict. I hope this event can become plus point for principal activity of Komodo training 2014 and promotion arena of Anambas region,” Lieutenant colonel Agung Jaya Sartika narrated. According to Lieutenant Colonel Agung Jaya Sartika, this together training will focus on nonwarfighting exercise training, namely such as Disaster Relief Operation training. This activity will accompany warship system. Therefore, Indonesian Navy as host has already prepared 16 KRI from various kinds and classes and six airplanes that are consist of two fixed wing ang four rotary wings. “The cooperation of this military training under the umbrella of

ASEAN Defence Ministry Meeting (ADMM). With the carried theme in this army training is effort to increase relation under countries of ASEAN and non ASEAN. Then increasing region maritime security stability, increasing capacity building of Indonesian’s disaster relief operation especially Navy, in the context of multilateral operation, “ he said. He explained, to make Multilateral together training of Komodo 2014 succesful, his side has done some preparation phases: such as doing Initial Planning Conference (IPC), and then with Mid Planning Conference (MPC) and also Final Planning Conference (FPC). The Multilateral together training of Komodo 2014, Liutenant Colonel Agung jaya Sartika continued, it will be opened by Staff head of Navy, Admiral of Army Dr Marsetio. While, the preparation in facing the training of Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 is also added by the Operational Staff Officer of Lanal Tarempa, the Maritime Captain Hadi Syafruddin, he said, this time the personnel preparation of Lanal tarempa has been 90%, “our preparation has already been 90%. The 10% can be done when the training is started,” Hadi Syafruddin said to Outsiders. Moreover, according to Hadi, all troops federations who come from out region like from Marine troops and federation of Navy has come to Anambas. Hence, for a while, they go to Natuna Subdistrict. And for another preparation, Lanal side has put a sum of personnel in post of Patkamla, kalbaruk that is Patrol Ship of lanal Tarempa and put personnel in Mako Lanal itself. The Maritime Captain Hadi also revealed, in Anambas, there are 16 strategic points that will become training place. Namely, like in Air Bini village, from South Siantan Subdistrict, Mengkait Island, Village of Putik and Mubur from Paltamak Subdistrict, Jemaja. And for in Tarempa region, there is in Sri Tanjung Village and some other villages in strategic location. l Februari 2014 67


Sport

F

enomena alam gelombang Bono merupakan peristiwa bertemunya aliran air sungai dan air laut di muara sungai yang menghasilkan gelombang dan ombak besar yang bergulung-gulung dan bergerak dari muara menuju ke arah hulu sungai. Fenomena ini terdapat di Sungai Kampar Riau, oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dijadikan festival bono dengan nama Bekudo Bono 2013 yang telah dilaksanakan pada pertengahan November lalu. Bekudo adalah bahasa Melayu lokal Pelalawan yang artinya berkuda. Sementara Bono dalam bahasa Melayu lokal berarti benar. Kata ini datang dari percakapan penduduk ketika mendengar deru suara gelombang itu datang. Itu benar atau tidak benar? Setelah terlihat mata maka dikatakan benar atau bono dalam dialek lokal. Bagi masyarakat disekitar awalnya fenomena ini sangat menakutkan, kini tidak lagi. Bahkan sudah menjadi perhatian kalangan peselancar dari seluruh dunia. Para wisatawan mancanegara beruntun datang ke pelosok Riau untuk berselancar. Pada festival Bekudo Bono tersebut sedikitnya 5.000 wisatawan

68 Februari Februari 2014 2014

Foto-foto: Istimewa mengikuti pergelaran wisata yang dibalut olahraga ekstrem itu. Bono di Rokan Hilir Gelombang Bono di Sungai Kampar dikenal dengan sebutan Bono jantan sedangkan Bono di Sungai Rokan adalah Bono betina. Terjangan gelombang Bono ini sangat dahsyat. Bagian tebing di kiri dan kanan Sungai Rokan yang dapat dilihat dari atas Jembatan Jumrah Rokan Hilir telah luluh lantak dan mengalami abrasi sehingga semakin lama tebing di kiri kanan Sungai Rokan semakin terkikis. Tidak ayal, perkampungan warga yang dahulu masih daratan, dikhawatirkan tidak lama lagi akan tenggelam apabila terjangan Bono tidak segera diatasi.

Di suatu petang menjelang senja di sepanjang Jembatan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dipenuhi warga yang ingin melihat langsung datangnya gelombang Bono. Pemandangan orang yang sampai berdesakan di pinggir Jembatan Jumrah yang memiliki panjang sekitar 300 meter itu merupakan pemandangan yang sering terlihat saat datangnya Bono. Jembatan Jumrah yang berdiri di atas Sungai Rokan itu menghubungkan Bagansiapiapi menuju Ujungtanjung, Kecamatan Tanah Putih menuju jalan lintas ke Pekanbaru dan Dumai. Begitu Bono datang, di saat itulah warga yang ingin melihat Bono dari dekat langsung berdesakan ke pinggir Jembatan Jumrah yang di bawahnya

BEKUDO BONO


terdapat Sungai Rokan. Bagi mereka kemunculan Bono suatu yang tidak diduga-duga dan alangkah rugi seandainya Bono datang, namun tidak sempat melihat apalagi mengabadikannya. Ini disebabkan daya tarik Bono suatu yang ditunggu-tunggu kedatangannya dan memiliki pemandangan yang indah. “Munculnya ombak Bono tidak terjadwal, bisa pagi, sore, siang atau bahkan tengah malam. Namun orang di sini sudah ada yang tahu kalau Bono datangnya pada waktu-waktu tertentu dan tidak sedikit pula di antara warga sini yang tidak tahu persis kapan datangnya,” kata Sumiati (48) ibu rumah tangga asal Kepenghuluan Jumrah yang ditemui Outsiders di Bagansiapiapi. Saat Sumiati masih remaja, dia dan sejumlah teman-teman wanitanya sering mandi dan menyuci pakaian di pinggir Sungai Rokan, baik pagi maupun petang menjelang senja. Saat bersenda gurau di tepian, Sumiati dan teman-temannya tiba-tiba melihat Bono datang dari kejauhan. Tanpa menunggu lama, Sumiati dan teman-temannya dengan

spontan mencengkeram sebilah papan ukuran panjang sekitar satu depa lalu membawanya berlari mengejar gelombang Bono dengan sikap persis seperti orang bermain selancar. “Sungguh pengalaman yang tidak mungkin terlupakan saat bersama teman-teman. Sekarang kami yang berteman dan selalu mandi bersama di tepian Sungai Rokan, sudah pada punya anak dan malah ada yang punya cucu. Jika melihat Bono datang saat ini, rasanya ingin mengejar Bono itu lagi sambil berselancar ria dengan sebilah papan,” kata Sumiati mengenang. Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun, sekarang Gubernur Riau, pernah dalam pidatonya di Gedung Laksamana Diraja, Pangkalan Kerinci Pelalawan menjanjikan jika terpilih sebagai Gubernur Riau, akan mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar bagi pembangunan infrastruktur pendukung wisata Bono yang ada di Rokan Hilir dan Desa Teluk Meranti di Kabupaten Pelalawan. Dana tersebut digunakan untuk melakukan pengembangan dan promosi wisata

Bono baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Terkait objek wisata Bono di Rokan Hilir, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Rokan Hilir ingin lebih mengenalkan dan menggalakkan wisata Bono yang ada di kabupaten yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Kubah ini. Bono termasuk salah satu yang akan menjadi prioritas pengembangan objek wisata di samping Beting, Bubu dan Buaya. Mengutip dari situs resmi Bonokampar.com, Bono biasanya terjadi pada setiap tanggal 10-20 bulan Melayu dalam tahun Arab yang biasa disebut penduduk sebagai “Bulan Besar” atau “Bulan Purnama”. Biasanya gelombang Bono atau Ombak Bono yang besar terjadi pada tanggal 13-16 bulan Melayu tahun Arab tersebut. Gelombang yang terjadi biasanya akan berwarna putih dan coklat mengikut warna air Kuala Kampar. Selain itu, Bono juga terjadi pada setiap “bulan mati” yaitu akhir bulan dan awal bulan (tanggal 1) Tahun Arab. Bono terbesar biasanya terjadi ketika musim penghujan dimana debit air Sungai Kampar cukup besar yaitu sekitar bulan November dan Desember. Bono mulai terbentuk dan membesar di kanan kiri Pulau Muda, akibat penyempitan alur sungai karena adanya Pulau Muda di tengah-tengah alur sungai. Berikut jadwal gelombang Bono ditahun 2014. 01 – 03 Januari, 16 – 18 Januari , 01 - 02 Februari , 13 - 15 Februari, 01 - 03 Maret, 13 - 15 Maret , 30 Maret - 1 April , 13 - 15 April , 22 - 24 Oktober , 04 - 07 NovembeR , 22 - 24 NovemBer 2014, 05 - 07 Desember 2014, 21 - 23 Desember 2014. lAsbinsyah Pasaribu

Februari 2014 69


Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Adil dan BerkelaNjutan

K

oalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah organisasi non-pemerintah yang berdiri pada tahun 2003. Organisasi nirlaba ini diinisiasi oleh WALHI, Bina Desa, JALA (Jaringan Advokasi untuk Nelayan Sumatera Utara), Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), dan individu-individu yang menaruh perhatian terhadap sektor kelautan dan perikanan. Sejak awal berdiri, KIARA berkomitmen untuk memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia. Pasca temu nasional ke-3 KIARA di Ambon, Maluku, 13-17 Januari 2009 lalu, wilayah kajian dan kerja-kerja KIARA terfokus pada: (1) Reformasi Kebijakan; (2) Industri Pertambakan Udang dan Mangrove; (3) Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUUF); dan (4) Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Adil dan Berkelanjutan. Dalam perkembangannya, KIARA melihat bahwa persoalan kelautan dan perikanan bukanlah perkara domestik semata, melainkan sudah menjadi urusan global. Oleh karena itu, dalam mendukung kinerjanya, KIARA berupaya mendorong reformasi kebijakan yang tidak selaras dengan letak Kepulauan Indonesia yang terdiri belasan ribuan pulau besar dan kecil dengan garis pantai 95.181 km, serta luas laut 5,8 juta km2. Di samping itu, KIARA juga melakukan kampanye dan pendidikan publik di sektor kelautan dan perikanan dengan dukungan riset dan publikasi yang akuntabel. Sejak kelahirannya, KIARA telah diakui sebagai organisasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ter70 Februari 2014

tarik untuk mendalami isu kelautan dan perikanan, serta menjadi salah satu organisasi terkemuka di Indonesia. Program kampanye di KIARA ditentukan secara independen oleh para peneliti berdasarkan urgensi isu di ranah kelautan dan perikanan. Rekomendasi kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang sebagian besar kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, bukan hanya kepentingan dan capaian jangka pendek sekelompok tertentu. Komitmen ini diwujudkan melalui pendekatan advokasi preventif dan responsif atas dinamika sektor kelautan dan perikanan yang telah, sedang, dan akan berlangsung. Carut-marut dan inkonsistensi kebijakan negara di sektor kelautan dan perikanan kian runyam. Pelbagai aturan diambil nampak bertolak belakang dengan cita-cita dasar pendirian bangsa Indonesia. Sumber daya laut dan pessir dikeruk habis tanpa menyisakan kesejahteraan bagi nelayan tradisional, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sinilah letak urgensi KIARA mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakannya di sektor kelautan dan perikanan. Sejak kemunculannya di Indonesia, industri pertambakan udang telah menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial. Industri ini tidak hanya melakukan konversi lahan basah dan hutan bakau, melainkan juga membebani masyarakat yang hidup di sekitar industri. Di sisi yang lain, dominasi korporasi trans-nasional (TNCs) dalam industri ini telah memberikan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional. Belum lagi, himpitan utang luar negeri yang menambah beban keuangan negara. Dalam Laporan Akhir Tahun Kelautan dan Perikanan bertajuk “Gerak

Mundur Kelautan Kita,� yang dipublikasikan oleh KIARA (2008) menyebutkan bahwa lebih dari 748 kapal asing leluasa berlayar dan mengeruk sumber daya perikanan nasional secara ilegal. Kejahatan perikanan ini berdampak pada krisis perikanan nasional, selain akibat kegiatan ekspor yang berlebihan. Olehnya, KIARA mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak aktif di level nasional dan internasional untuk memberantas pelbagai model kejahatan perikanan, tak terkecuali IUUF. lll

K

iara meyakini bahwa masyarakat lokal memiliki kearifan dalam mengelola sumberdaya laut dan pesisir. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga menjaga kelestarian sumbersumber kehidupan itu. Pada konteks inilah, KIARA berupaya mengampanyekan perlunya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya pesisit berdasar kearifan lokal yang telah lama mereka hayati. Di sisi yang lain, pentingnya negara menjamin serta melindungi wilayah kelola masyarakat nelayan dan petambak tradisional adalah hal yang tak bisa dipinggirkan. Susan Herawati, selaku Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Penggalangan Dukungan Publik Masyarakat nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB) terkait dengan masih beroperasinya jaring trawl di perairan Bengkalis. KIARA menerima desakan atas kasus pengoperasaian jaring trawl dan dampaknya bagi nelayan tradisional di Perairan Bengkalis Kepulauan Riau. Beberapa waktu yang lalu, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menerima laporan langsung dari masyarakat nelayan yang tergabung di dalam Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB) terkait dengan masih beroperasinya jaring trawl di perairan Bengkalis.


Dan pada tanggal 28-30 Januari 2014, Staf KIARA mendatangi tempat terjadinya pengoperasian Jaring trawl yang telah dilarang oleh pemerintah tersebut. Hasil pertemuan dan pemantauan lapangan secara umum didapati beberapa fakta, Pertama Pengoperasian jaring batu yang masuk dalam kategori alat tangkap trawl telah dipergunakan di perairan Bengkalis sejak tahun 1983. Beroperasinya jaring batu berdampak pada rusaknya lingkungan hidup pesisir dan hilangnya pendapatan nelayan tradisional. Puncaknya, pada tahun 2006 nelayan tradisional setempat semakin tidak dapat mengendalikan kemarahan mereka yang berujung pada konflik dan kekerasan dengan pemilik dan anak buah kapal jaring batu. Sedikitnya 5 orang nelayan meninggal dunia dan puluhan warga luka-luka. Lamban dan lemahnya perhatian pemerintah dalam tata kelola dan pengawasan serta penegakan hukum menjadi faktor utama. Kedua, Berselang 7 tahun kemudian, pengoperasian jaring batu/dasar sampai dengan hari ini masih terus berlangsung. Nelayan tradisonal yang berada di 4 desa, yaitu Jangkang, Selat Baru, Bantan Air dan Pambang, yang berjumlah lebih dari 2.000 nelayan dirugikan. Saat ini nelayan tradisional seringkali tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan. Bahkan mereka

tidak jarang pulang melaut dengan tangan hampa. Kondisi ini memicu tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga tidak sedikit dari keluarga nelayan harus beralih profesi dan menjadi tenaga kerja (TKI) di Malaysia. Atas laporan langsung dari Serikat Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB) mengirimkan surat Desakan kepada Menteri kelautan dan Perikanan RI, serta ditembuskan ke berbagai pihak terkait sehingga ada upaya yang lebih konkrit untuk menghentikan praktek penangkapan ikan secara ilegal dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi nelayan tradisional UU Perikanan tersebut melarang setiap orang untuk memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan mengganggu dan merusak sumber daya alam di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pengguna trawl diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak RP. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Pelanggaran pengguna trawl di perairan indonesia diperkuat dengan terbitnya keputusan presiden nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl sebagai jawaban konflik berdarah alat tangkap trawl di Sumatera Utara. Perairan bengkalis yang termasuk ke dalam wilayah pengelolahan perika-

nan- republik indonesia 671 (WPP-RI 75) ternyata tetap memperbolehkan alat tangkap trawl. Berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan No 18/ PERMEN-KP/2013 tentang jalur dan penempatan penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tetap diperbolehkan penggunaan pukat hela dasar berpalang (beam trawls) di WPP 571. Sejatinya berdasarkan tata urutan hiarki peraturan perundang-undang di Indonesia yang diatur dalam undang-undang, maka peraturan menteri yang tetap melegalkan trawl telah bertentangan dengan UU perikanan dan keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl. Beberapa dampak akibat pengoperasian jaring batu antara lain, Ekosistem pesisir laut hancur dan mengakibatkan ikan-ikan dasar laut kehilangan tempat bermukim dan berkembang biak. Kemudian pendapatan hasil tengkapan nelayan tradisional menurun drastis, bahkan kehilangan pendapatan. Ikan-ikan dasar, seperti ikan Karau, Merah, Malung, Kerapu, Gerut, sudah sulit diperoleh. Bahkan ikan permukaan sulit ditemukan karena jaring batu telah mengambil seluruh ikan, baik ukuran besar maupun besar semua jenis ikan. Padahal, sebelum ada jaring batu, setiap nelayan sekali melaut minimal mendapatkan 100kg ikan, dan 60% merupakan ikan karau yang memiliki harga paling tinggi di Bengkalis. Selain itu, ada kecemburuan sosial karena nelayan jaring batu lebih banyak mendapat hasil tangkap dan menangkap di zona 0-4 mil. Sementara nelayan tradisional sangat minilpendapatannya dan harus wilayah tangkap dengan pemilik kapal-kapal jaring batu. Pada titik tertentu tidak sedikit pertengkaran terjadi di tengah laut dan berujung tindak kekerasan. Akibat tidak mendapat penghasilan yang memadai, sebagian nelayan terbelit hutang ke tengkulak dan bahkan hingga meninggal dunia tidak mampu melunasi hutang-hutang mereka. Sehingga dampaknya penghasilan nelayan tradisional kecil mengakibatkan anak-anak putus sekolah dan terlantarnya hak atas pendidikan mereka. Sehingga anak – anak yang putus sekolah tersebut diduga menjadi korban penyalahgunaan minuman keras dan narkoba secara gratis dan kemudian mereka dibujuk untuk menjadi ABK kapal-kapal jaring batu. Hingga saat ini masih sering ditemui praktek pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dan menggukanan jaring trawl. l Februari 2014 71


Nasionalisme Oleh Saibansyah Dardani

S

Pengamat perbatasan di Kepri Penulis Buku “The Border Watchdog”

ebulan sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Batalyon Infanteri 10 Marinir di Pulau Setokok, Batam, sebuah “sambutan” hangat sudah menanti para hantu laut itu. Sambutan apakah itu? HANTU LAUT. Menghantui siapa pun di laut dan tempattempat yang menjadi target operasi mereka. Keberanian, skill tim dan individu, operasi intelijen “ala Rambo” sudah menjadi ciri khas mereka. Dulu mereka bernama KKO AL (Korps Komando Operasi Angkatan Laut). Kini, berganti nama menjadi Korps Marinir TNI AL. Itulah mereka para hantu laut. Memiliki tiga brigade infrantri dan satuan elit. Pasukan elit bernama Batalyon Intai Amfibi (Taifib) dan satuan anti-teror bernama Detasemen Jala Mengkara (Denjaka). Sejarah membuktikan, anggota KKO adalah “the real” Rambo. Tak gamang sedikit pun melakukan perintah operasi dengan “one way ticket” di negara mana pun. Dua orang anggota KKO AL, Usman bin Haji Muhammad Ali dan Harun Said, telah membuktikan. Meskipun nyawa menjadi taruhannya. Karena operasi kedua pahlawan nasional itulah, nama KKO atau Marinir TNI AL “menggetarkan” nyali bagi tetangga sebelah. Kehadiran 2 orang pasukan khusus KKO Usman dan Harun saja sudah cukup merepotkan, apalagi satu batalyon. Dan satu batalyon hantu laut itu, insya Allah pada akhir Maret 2014 mendatang, Presiden SBY akan meresmikan Batalyon Infanter 10 Marinir di Pulau Setokok Kota Batam. Kepastian itu diungkapkan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington saat memimpin apel gabungan Marinir Wilayah Jakarta di lapangan apel Brigif-2 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Januari 2014 lalu. Kehadiran 700 orang hantu laut di Pulau Setokok Kota Batam Provinsi Kepri tidak sembarangan. Mereka hadir atas perintah langsung dari Presiden SBY, setelah beberapa kali melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah perbatasan di Provinsi Kepri. Bahkan, Presiden SBY sudah beberapa kali melihat langsung kondisi Pulau Nipah, pulau terdekat dengan negara Singapura. 72 Februari 2014

Sebagai panglima tertinggi TNI, Presiden SBY tentu sudah melihat berbagai hal strategis di Provinsi Kepri. Sampai akhirnya pada kesimpulan, Provinsi Kepri membutuhkan kehadiran Batalyon Infateri 10 Marinir TNI AL. Dan Pulau Setokok dipilih karena strategis dan berada di bibir pantai yang memudahkan akses pergerakan para hantu laut. Apalagi, didukung oleh heliped yang sudah kelar dibangun dan telah siap untuk diresmikan sang panglima tertinggi TNI itu. Sayangnya, sebelum diresmikan, mereka sudah “disambut” dengan “kegerahan” hubungan diplomatik antara Singapura dan Indonesia. Pemicunya, aksi heroik dua orang KKO AL, Usman dan Harun. Pejabat di negeri singa


SELAMAT DATANG

HANTU LAUT

itu keberatan jika TNI AL memiliki kapal perang yang di lambungnya tertulis nama Usman Harun. Tentu bukan dua nama itu yang menakutkan. Tapi spirit dan nasionalisme yang terkandung dalam nama Usman dan Harun itula yang ditakutkan. Jika KRI Usman Harun itu bergerak ke seluruh Indonesia, maka spirit perjuangan dan keberanian orang KKO AL itu juga akan menyebar ke seluruh anak bangsa ini. Jika spirit nasionalisme dan heriosme itu sudah menyebar, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, hebat dan sangat menakutkan. Inilah yang ditakutkan. Meskipun alasan resmi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Singapura kepada counterpart-nya, Marty Natalegawa

adalah karena takut membuka luka lama para keluarga korban operasi Usman dan Harun. Terlepas dari kontroversi soal nama dua pahlawan nasional itu, kehadiran satu batalyon kekuatan pasukan elit di Pulau Setokok akan mengawal Kepri menjadi provinsi yang disegani di kawasan regional. Itulah harapan yang bergelayut kuat dalam hati segenap masyarakat Kepri. Terutama, mereka yang hidup di wilayah perbatasan dengan negeri jiran. Juga, di hati para nelayan, para tenaga kerja Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini, harga diri mereka tidak dipandang sama sekali oleh polisi diraja Malaysia atau pun tentara dari negeri jiran lain. Seolah, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari republik ini ketika berhadapan dengan serdadu negara tetangga itu di tengah laut. Biang keroknya adalah karena memang harga diri bangsa kita saat ini sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Di dunia internasional, kita selalu “dikendalikan� oleh kepentingan-kepentingan asing. Dalam bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, nyaris negeri ini seolah-olah tak lagi dipimpin dari Jakarta. Tapi, sudah diremote oleh tangan-tangan dari kota-kota besar lain di berbagai negara. Besar harapan diletakkan di atas pundak para pasukan khusus itu, harga diri bangsa suadara kita di perbatasan tak diinjak-injak lagi. Karena kini mereka sudah punya pasukan pemukul yang kuat dan takstis yang siap melindungi mereka di laut. Ya, mereka adalah hantu laut. Hantu bagi para perongrong kedaulatan negara Indonesia. Hantu bagi para penyelundup migas yang merugikan rakyat Indonesia. Hantu bagi para teroris yang hanya akan menyengsarakan rakyat. Ya, di atas lahan 37 hektar itulah, 600 hantu laut akan bermarkas di Pulau Setokok Kota Batam. Markas Batalion Marinir 10 seluas 37 hektare ini menjadi salah satu lokasi paling strategis untuk pertahanan kemanan di wilayah perbatasan. Semoga, kehadiran para hantu laut di Pulau Setokok benar-benar jadi berkah bagi warga di provinsi perbatasan ini. Sejarah telah membuktikan, rakyat di perbatasan Kepri sejak lama telah manunggal dengan para hantu laut itu. Mereka bagian tak terpisahkan, hantu laut dan warga perbatasan Kepri. Selamat datang hantu laut!*** Februari 2014 73


Gagasan

PROBLEMATIKA PENYIARAN PERBATASAN DI PROVINSI RIAU

P

rovinsi Riau merupakan salah satu daerah gan Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai dimana siaran yang memiliki geografis berbatasan radio dan televisi dari Malaysia lebih mudah dijangkau langsung dengan negara Malaymasyarakat di sana. sia dan Singapura. Terdapat lima Tindakan yang telah dilakukan kabupaten dan kota yang berKPID Riau batasan langsung dengan negara Malaysia 1) Bersama Kementerian Kominfo RI dan Kedan Singapura ini, yaitu Kabupaten Rokan menterian Kominfo Malaysia pada tanggal 12-13 Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, KaJuni 2012 telah melakukan pengukuran bersama bupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten penggunaan frekuensi di daerah perbatasan di Riau Indragiri Hilir. untuk memastikan terjadinya interference/gangSecara budaya, kabupaten dan kota yang guan frekuensi di daerah perbatasan. Daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia diukur tersebut adalah, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten khususnya tidak memiliki pengaruh budaya yang Rokan Hilir dan Kota Dumai. negatif karena kesamaan ALNofrizal Sementara untuk daerah Kabubudaya, yaitu budaya Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau paten Kepulauan Meranti dan Melayu. Namun yang Kabupaten Indragiri Hilir belum menjadi persoalan adapernah dilakukan pengukuran. KPID Riau berharap dua kabupaten lah masalah membangunan nasionalisme, karena masyarakat daerah ini kedepannya hendaknya juga bisa dilakukan pengukuran frekueperbatasan ini lebih banyak diterpa oleh informasi dari lembaga pensi bersama. Hasil pengukuran tersebut dapat ditindak lanjuti oleh nyiaran baik televisi maupun penyiaran radio. Secara umum masalah pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia dan tidak lembaga penyiaran di daerah perbatasan ini dapat kami sampaikan hanya sekedar mengukur. adalah sebagai berikut : 2) KPID Riau mengikuti konsinyaring “Advokasi dan Adjudikasi Gambaran Siaran Asing di Wilayah Perbatasan Penyiaran di Daerah Perbatasan� bertempat di Kota Batam Provinsi Kota Dumai merupakan daerah yang berada di pantai timur Kepulauan Riau pada tanggal 28-30 Juni 2012. Pertemuan ini mengpulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan jalur pelayaran inhasilkan antara lain : ternasional, Selat Melaka. Kota Dumai merupakan salah satu pusat -Terbentuknya Kaukus KPID Wilayah Perbatasan perekonomian di Provinsi Riau. Melalui kota Dumai aktivitas ekpor -Menyepakati penyederhanaan persyaratan perizinan bagi lemImpor produk makanan, tekstil, CPO dan minyak berlangsung. Unbaga penyiaran di daerah perbatasan, antara lain : tuk menuju daerah Dumai melalui transportasi darat, laut dan udara. a) Memperluas daya pancar LP radio komunitas dari 50 Watt Khusus untuk pelayaran internasional, Kota Dumai melayani rute menjadi 100 Watt. pelayaran setiap hari untuk kapal penumpang ke Malaysia dengan b) Mengurangi jumlah dukungan Anggota/ masyarakat komujarak tempuh lebih kurang 2 jam. nitas untuk pendirian LP radio Komunitas minimal 25 orang untuk Meski merupakan kota yang berkembang pesat, namun kondisi daerah yang berpenduduk jarang. penyiaran di daerah ini masih banyak didominasi oleh penyiaran asc) Badan hukum untuk pendirian LP penyiaran dapat disahkan ing. Khususnya untuk televisi. oleh instansi kecamatan setempat. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten tertua di Provinsi 3) KPID Riau dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I Riau, berbatasan langsung dengan Kota Dumai dan Malaysia. Jalur DPR-RI di Pekanbaru dan di Jakarta telah menyampaikan problempelayaran di kabupaten ini ke Malaysia tidak terjadi setiap hari. Naatika penyiaran perbatasan. Komisi I DPR-RI merespon baik presenmun karena kedekatan daerah ini dengan Malaysia interaksi pentasi tersebut dan akan meminta pihak-pihak terkait untuk meninduduk Bengkalis, Khususnya mereka yang tinggal di Pulau Bengkalis daklanjuti dan mencarikan solusi terhadap problematika tersebut. bisa terjadi setiap hari melalui kapal nelayan kedua daerah. 4) KPID Riau diundang sekretariat wakil presiden RI di Jakarta Sama halnya seperti Dumai, Kabupaten penyiaran di kabupaten untuk menyampaikan presentasi tentang problematika penyiaran ini juga masih banyak terdapat lembaga penyiaran dari Malaysia. Sedaerah perbatasan di Provinsi Riau. Dalam pertemuan tersebut sektiap hari masyarakat selalu disunguhkan dengan penyiaran TV atau retariat wakil presiden langsung memerintahkan direktur utama pun radio dari Malaysia. RRI untuk membangun stasiun RRI di daerah perbatasan Provinsi Untuk daerah perbatasan lainnya, seperti Kabupaten Rokan Riau pada tahun 2013. Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir 5) KPID Riau bersama RRI Pekanbaru menggagas dan mendorbelum bisa disampaikan hasil pemantauan siaran asing yang masuk ong berdirinya LPP RRI di Kabupaten Bengkalis.Kegiatan yang dike wilayah tersebut. Namun secara umum kondisinya sama denlakukan antara lain : 74 Februari 2014


- Seminar Penyiaran Perbatasan di RRI Pekanbaru yang dihadiri oleh Asisten I Pemkab Bengkalis, KPID Riau, Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi. - Melakukan audiensi dengan bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 4 Desember 2012 untuk dapat mendukung rencana pendirian LPP RRI di Bengkalis. Hasil pertemuan tersebut Pemkab Bengkalis mendukung dalam bentuk penyediaan infrastruktur lahan dan gedung. 6) Pada tanggal 1 April 2013 stasiun produksi LPP RRI Bengkalis diresmikan oleh direktur utama RRI bersama bupati Bengkalis, ketua DPRD Bengkalis, ketua KPID Riau, deputi menteri PDT. 7) Pembentukan Komunitas Cerdas Media (KCM) di 12 Kabupaten dan Kota di Riau se Provinsi Riau termasuk didalamnya lima kabupaten kota daerah perbatasan pada tahun 2013. KCM merupakan gerakan dari masyarakat secara mandiri yang akan berperan sebagai komunitas pemantau isi siaran. Selain akan menjadi ujung tombak dalam literasi media. Setiap komunitas beranggotakan 40 orang dari berbagai unsur masyarakat. 8) Pembentukan Kelompok Cinta Siaran Indonesia (KCSI) tahun 2013 di lima kabupaten dan kota daerah perbatasan, Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir. Dimana masing-masing kabupaten dan kota terdapat tiga Kelompok Cinta Siaran Indonesia di tiga kecamatan dan masing-masing KCSI beranggotakan 60 orang. Berarti ada 900 orang masyarakat di wilayah perbatasan di Provinsi Riau yang telah dibekali dengan nilai-nilai nasionalisme yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat daerah perbatasan untuk lebih cinta pada siaran dalam negeri. Diharapkan jumlah ini akan bertambah. Setiap komunitas juga mendapatkan bantuan satu buah parabola dan televisi yang akan digunakan untuk mendapatkan siaran Indonesia. 9) Melakukan literasi media bekerjasama dengan kelompok masyarakat di Kota Dumai pada Januari 2013. 10) Melakukan pengawasan langsung terhadap lembaga penyiaran di Provinsi Riau termasuk lima kabupaten dan kota wilayah perbatasan. Pengawasan dimaksud adalah terkait dengan perizinan lembaga penyiaran dan isi siaran. 11) Memberikan apresiasi dan penghargaan khusus lembaga penyiaran peduli perbatasan untuk radio yang bersiaran di wilayah perbatasan dalam ajang KPID Award secara berkala pada tahun 2012 dan tahun 2013. 12) Melakukan pertemuan dengan RRI Pekanbaru dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada bulan Oktober 2013 tentang rencana pendirian lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran publik lokal. PROBLEMATIKA PENYIARAN DAERAH PERBATASAN 1. Terjadinya interference Intereference yang dimaksud adalah terjadinya tumpang tindih frekuensi antara siaran daerah perbatasan lima kabupaten dan kota di Riau dengan siaran dari Malaysia, sehingga menganggu kualitas dan kejernihan siaran dalam negeri di daerah perbatasan. Dalam beberapa kasus frekuensi siaran daerah perbatasan ini diambil ambil alih oleh siaran asing, misalnya : (a) Frekuensi 98.1 MHz untuk daerah Kota Dumai terdapat interference pada frekuensi 98.1 MHz Melaka FM Dumai. Apabila frekuensi 98.1 MHz ini off maka siaran Malaysia pada frekuensi 98.2 MHz (M.Sias FM) mengisi frekuensi 98.1 MHz. (b) Frekuensi 92.2 MHz yang dimiliki oleh Shine FM Dumai terjadi interference dengan siaran Malaysia. Apabila siaran Shine FM Off maka siaran dari luar yaitu frekuensi 97.4 MHz (Traxx FM) mengisi siaran di Dumai dan di daerah Duri Kabupaten Bengkalis.

(c) Frekuensi 97.3 Mhz milik radiao Suara Matra Wijaya (Matra FM) terjadi interference siaran dari Malaysia yaitu pada frekuensi 97.4 MHz (Traxx FM), bahkan audio siaran luar tersebut jauh lebih jernih didengar ketimbang siaran dari Matra FM. d. Frekuensi 93.6 MHz milik Patra FM, Duri Kabupaten Bengkalis terjadi interference dengan siaran Klasik Nasional FM dari Malaysia 2. Daerah lima kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang berada di wilayah perbatasan (Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir) untuk siaran televisi merupakan daerah blank spot. Akibatnya frekuensi yang ada diisi oleh siaran televisi dari Malaysia.Masyarakat di daerah perbatasan baru dapat menangkap siaran televisi nasional dengan menggunakan perangkat khusus (parabola, tv kabel). Sedangkan siaran televisi Malaysia dapat ditangkap dengan menggunakan antene UHF. 3. Masyarakat daerah perbatasan sudah tidak asing lagi dengan siaran dari Malaysia yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Bahkan dalam keseharian masyarakat cenderung menikmati siarana asing ketimbang siaran dalam negeri. Apalagi secara budaya memiliki kesamaan yaitu budaya Melayu. Hal ini dikawatirkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup tentang perkembangan dan pembangunan dalam negeri. 4. Masyarakat minim mendapat informasi siaran dalam negeri hal ini dikawatirkan lunturnya nasionalisme kebangsaan pada masyarakat di daerah perbatasan. 5. Diduga karena siaran Malaysia dapat diterima baik di lima kabupaten dan kota di perbatasan secara ekonomi iklan-iklan produk yang disiarkan juga didengar oleh masyarakat di lima kabupaten dan kota perbatasan tersebut. Dan tidak aneh jika hari ini produk-produk makanan dan minuman dari Malaysia dijual bebas dan menjadi konsumsi utama masyarakat di lima kabupaten dan kota perbatasan tersebut. 6. Proses perizinan yang terlalu lama dan tidak jelas batas waktu penyelesaiannya. 7. Beberapa daerah perbatasan seperti di Pulau Rupat, pulau Rangsang dan pulau Tebing Tinggi sulit untuk dijangkau karena keterbatasan infrastruktur dan alat transportasi 8. Kurangnya minal masyarakat (pemodal) untuk berinvestasi dibidang penyiaran di daerah perbatasan 9. Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan lembaga penyiaran LPP/LPPL di daerah perbatasan. USULAN KEBIJAKAN Melihat dari berbagai masalah penyiaran di daerah perbatasan tersebut hendaknya disikapi secara bijak oleh pemerintah, sehingga masyarakat daerah perbatasan tidak miskin informasi lokal. Oleh karena itu KPID Riau memberikan saran untuk menjadi pertimbangan pengambil kebijakan menyangkut siaran daerah perbatasan ini. 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan lembaga penyiaran harus jelas 2. Memberikan kemudahan atau pertimbangan khusus untuk proses perizinan lembaga penyiaran di daerah perbatasan 3. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan dan mengoperasionalkan LPP/LPPL di daerah perbatasan 4. Program Kementerian Kominfo tentang radio komunitas hendaknya disertai dukungan pembiayaan untuk operasional radio komunitas di daerah perbatasan. 5. Hasil pengukuran bersama penggunaan frekuensi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia harus ditindak lanjuti, terutama berkaitan dengan siaran Malaysia yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dan interference yang terjadi.*** Februari 2014 75


Potret

E Menghadap Rumah Kami

Selat Melaka Kisah nelayan di Telaga Tergenang, ujung Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Jauh dari keramaian hanya bertemankan semilir angin dari hembusan Selat Melaka. Hari itu salah seorang dari mereka berlari menuju tempat parkir motor karena ada yang mau pulang. Sementara yang lainnya berdiri. Keceriaan anak-anak beranda terdepan ini, dengan pakaian seadanya, rambut kekuningan-kuningan karena sering dijemur sinar matahari menunjukkan mereka anak-anak perbatasan.

76 Februari 2014

nam orang anak duduk sambil bercengkrama di pondok ini. Hanya ada lantai papan dan atap nipah melindungi dari sinar matahari. Tak layak juga dikatakan sebagai pondok, lebih cocoknya tempat bersantai menikmati angin laut dari Selat Melaka. Hembusannya bisa menggoyangkan tubuh.Mereka sedikit terusik dengan kedatangan kru Outsiders . Setelah mengeluarkan kamera, senyum mereka mengembang terlihat dirona wajah anak-anak ini. Mereka berpose sambil berangkulan dan klik! Anak-anak nelayan di sini suka menghabiskan waktu bermain-main di pondok depan rumah mereka sepulang sekolah. Kadang-kadang mereka jaga parkir yang khusus dibuat seadanya untuk tamu yang datang mengunjungi Telaga Tergenang ini. Dua ribu rupiah mereka terima untuk satu motor. Telaga Tergenang ini berada langsung di tepi pantai dan menghadap Selat Melaka. Sepuluh unit rumah berjejer, dibangun pemerintah daerah Kabupaten


Rokan Hilir pada 2007 lalu. Basiruddin (38) salah satu keluarga yang menempati rumah layak huni ini sehari hari bekerja mencari kerang di lepas pantai depan rumahnya. Tak ada usaha lain yang bisa digeluti, dengan berbekal tanjak, nama alat untuk mencari kerang, bentuknya seperti papan selancar, Basiruddin coba mengais rezeki. Hari ini ia berangkat habis adzan subuh dan pulang ketika naiknya terik matahari membawa tiga kilogram kerang dan dijual seharga delapan belas ribu rupiah. Uang itu digunakan Siti Aminah istrinya untuk membeli keperluan sehari-hari. Beras adalah prioritas untuk dibeli. Sisanya, cukup tak cukup harus dicukupkan untuk makan sehari. Untuk memasak Siti Aminah masih menggunakan kayu bakar. “Gas elpiji yang tiga kilogram harganya mahal dua puluh enam ribu rupiah, mana sanggup kita,” tutur Siti Aminah. Hampir tiga bulan ini kemarau, air ditampungan pun sudah habis. Basiruddin terpaksa mengangkut air ladang yang bewarna kemerah-merahan seperti air teh untuk memasak dan minum. Basiruddin tinggal di rumah ini sejak akhir 2007, sebelumnya ia pernah juga merantau ke Sumatera Utara tapi dan ia

asli putra daerah Panipahan. Basiruddin kelompok kedua menghuni rumah bewarna hijau ini. Perumahan ini sempat kosong hampir tiga bulan karena ditinggal kelompok nelayan yang pertama. “ Kata mereka ynag pernah tinggal di sini ada hantu, makanya mereka pindah. Tapi saya sudah hampir tujuh tahun di sini tak ada apa-apa,” kata Basiruddin. Ia bersama keenam anaknya terpaksa harus betah tinggal di kawasan ujung provinsi Riau ini yang berbatasan langsung dengan Labuhan Batu Sumatera Utara lebih tepatnya RT 21 Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Rokan Hilir. “ Kami mau pindah mencari rumah di tempat lain tapi terkendala dana, cuma yang saya khawatirkan tinggal di sini saat air pasang dan gelombang ombak,” jelasnya sambil berbual-bual dengan kru Outsiders di teras rumahnya. Kadang-kadang air pasang datang saat dinihari dikala mata masih terlelap. Gelombang ombak juga menggerus jalan depan rumahnya dan sudah mulai rusak digerus abrasi. Di perumahan ini ada musalla terletak paling ujung dan sudah tak berfungsi lagi karena papan lantainya rusak diterjang ombak. Anak-anak Basiruddin harus ke

sekolah berjalan kaki. Satu orang SMP dan dua orang lagi SD. Perjalanan hampir tiga kilometer untuk menuju sekolah. Kalau hujan jalan becek karena belum diaspal. Di sepanjang jalan untuk menuju kampung tempat mereka sekolah kiri kanan sepi tak ada rumah penduduk. Itu harus mereka lewati setiap hari. Kala malam hari saat mereka belajar, terpaksa harus ditemani pelita. Karena listrik tak sampai di sini. Ada gandset tapi kalau ada minyak dihidupkan. Itu pun Basiruddin hanya numpang dengan tetangga. Basiruddin berharap pemerintah mau memberikan secuil perhatian untuk nelayan-nelayan yang tinggal di perumahan ini. Karena hampir sembilan kepala keluarga disini tak ada satupun punya usaha nelayan selain mencari kerang di pantai dan ada beberapa yang bekerja sambilan di darat mengangkut sawit. Basiruddin ingin sekali melaut mencari ikan seperti nelayan-nelayan lain. Apalagi laut hanya di depan rumahnya, dekat sekali. Dulu kata Basiruddin, ia dijanjikan akan diberi bantuan usaha nelayan. Tapi sekarang baginya janji itu bagi bunga tidur yang entah kapan akan terwujudnya. lHerman

Februari 2014 77


78

Februari 2014


Februari 2014 79


Februari 2014

Majalah Outsiders Edisi Februari 2014  
Majalah Outsiders Edisi Februari 2014  
Advertisement