Rea ksi berkembang terkait wacana ini. Menurutnya, secara keseluruhan justru Indonesia mengalami banyak perbaikan. "Banyak komentar dalam pemberitaan yang menyebutkan Indonesia mendekati negara gagal, padahal jika hasil surveinya dibaca secara keseluruhan justru menunjukkan kemajuan di beberapa bidang," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta beberapa waktu lalu. Melalui dua aspek ekonomi dan politik yang terbagi dalam 12 indikator, FFP menganalisa informasi yang mengambil beberapa poin relevan dari suatu negara yang kemudian dikonversi dalam sebuah skor yang merepresentasikan berbagai tekanan terhadap negara. Kedua belas indikator itu adalah tekanan demografi, masalah pengungsi, pemerataan pembangunan, kekerasan kelompok, kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, legitimasi pemerintah, pelayanan publik, penerapan hak asasi manusia, peran aparat keamanan, fraksi para elit politik, dan intervensi eksternal. "Guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demokrasi, Indonesia harus mengatasi berbagai hambatan utama seperti pembangunan infrastruktur, pengangguran, korupsi, perlindungan terhadap kaum minoritas, serta pendidikan," tulis FFP dalam publikasi tersebut. Menurut data tersebut, Indonesia tercatat mengalami perbaikan dalam aspek pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, masalah pengungsi, dan intervensi eksternal jika dibandingkan 20 SINERGIS Edisi: 012/Th. I/2012
dengan indeks tahun sebelumnya. "Skor pelayanan publik Indonesia membaik seiring upaya pemerintah untuk memperkuat fungsi dan tanggung jawab Ombudsman Republik Indonesia dalam hal meningkatkan kepercayaan publik dan menjamin pelayanan publik terlaksanan secara
akuntabel dan transparan," tulis FFP dalam laporan itu. Sementara soal legitimasi pemerintah, tekanan kependudukan, peran aparat keamanan, dan fraksi para elit politik Indonesia dinyatakan cenderung stabil atau tidak berubah dengan beberapa sorotan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana
Koreksi dan Tantangan Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana seperti dikutip kompas.com, menjelaskan beberapa langkah yang telah ditempuh pemerintah guna mempercepat prosesnya. "Untuk kekerasan kelompok sudah ada prioritas polhukam dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) yang akan segera diperkuat melalui peraturan presiden," kata Armida. Sementara itu, mengenani masalah legitimasi pemerintahan, pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi dan strategi nasional percepatan pemberantasan korupsi. "Tetapi seluruh implementasinya akan sangat berganung pada kinerja dan koordinasi antara pelaksana, pemerintah daerah, dan konsistensi penganggaran terhadap perencanaan," katanya. Armida juga menekankan bahwa kedua belas indikator yang ada dalam FSI versi FPP itu telah menjadi bagian dari prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Kerja PEmerintah tahun 2013."Semuanya butuh waktu, soal korupsi misalnya indeks persepsi korupsi kita yang meningkat, artinya ada progres walaupun tidak bisa dikatakan masalahnya sudah selesai," katanya. Berdasarkan indeks yang disusun FFP tersebut, Armida mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia juga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama soal tekanan kependudukan. "Yang juga menjadi pertimbangan dalam indeks/survei itu adalah ada hal yang tidak semata-mata bisa ditangani oleh pemerintah semisal bencana alam, kelangkaan pangan, atau malnutrisi, karena ada elemen masyarakat yang juga ikut berperan," kata Armida yang juga menyampaikan ketidakpuasannya terhadap FSI yang dinilai lemah dalam hal metodologi pembobotan indeks. David Christian