Wa kil R ak yat Proses Uji Kelayakan Duber Berjalan Lancar
Calon
Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang biasa disapa Ibas menerangkan proses uji kelayakan calon dubes di DPR RI berjalan lancar. “Alhamdulillah proses fit and proper test terhadap 21 calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI semua berjalan baik dan lancar�, hal itu diungkapkan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono, atau Ibas. Dari 21 calon dubes RI yang akan ditempatkan itu, hanya ada satu catatan kecil, yakni untuk penempatan calon Dubes RI di Yordania. Dari sisi kemampuan, keahlian dan kecakapan, calon tersebut lebih cocok ditempatkan di Tanzania. Untuk itu Ibas berharap penempatan para calon-calon Duta Besar LBBP RI ini dapat menjalankan memaksimalkan fungsi dan peran meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara sahabat. Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Ibas, menekankan bahwa untuk mencapai berbagai kepentingan nasional Indonesia dalam kancah internasional harus didukung dengan pengerahan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan diplomasi di dala sistem global, inter-regional, regional, sub-regional, dan bilateral. Ditambahkannya, hal tersebut harus diantisipasi oleh Indonesia melalui kebijakan dan strategi politik luar negeri yang tepat sehingga Indonesia dapat menarik manfaat maksimal dari dinamika hubungan internasional saat ini. “Perwakilan juga harus berfungsi sebagai public relations dalam upaya meningkatkan nama baik Indonesia di negara-negara sahabat,� ujarnya. Politik luar negeri merupakan hasil 12 SINERGIS Edisi: 012/Th. I/2012
perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan situasi regional maupun internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi, dan sistem sosialpolitik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara kita memposisikan diri di fora internasional. Meski begitu pada dasarnya politik luar negeri Indonesia tetap mengacu pada politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN antara lain menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara
berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama intemasional bagi kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan dalam tata hubungan intemasional yang kini dihadapi politik luar negeri Indonesia diwarnai oleh sejumlah dinamika global yang fundamental yang menjadi nilainilai baru, yaitu menguatnya arus globalisasi dan interdependensi, serta adanya saling keterkaitan antara berbagai masalah-masalah global, baik dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Semakin menguatnya peranan aktor non-pemerintah dalam percaturan internasional atau multi-track diplomacy dalam hubungan internasional. Dan semakin menonjolnya masalahmasalah transnasional, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, good governance, dan