Inisiatif Demokrasi Digital sebagai upaya Pembenahan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Sikap Politik (Studi Kasus: KM ITB)1 Luthfi Muhamad Iqbal, Institut Teknologi Bandung, luthfime@gmail.com Pendahuluan Salah satu fungsi yang teratribusi terhadap organisasi kemahasiswaan ialah menjadi kontrol sosial pemerintahan dan kekuatan moral, yang seringkali diekspresikan melalui aksi massa, demonstrasi, advokasi, atau pernyataan sikap politik. Biasanya, proses pengambilan keputusan sikap berlangsung dalam kelompok elit terbatas yang mendominasi politik dan masyarakat kampus, sehingga seringkali tidak semua sikap benar-benar merepresentasikan kehendak dan kepentingan dari seluruh massa kampus. Sayangnya, birokrasi yang rumit dalam pengambilan sikap, dan seperangkat kewajiban yang harus dilakukan oleh Kabinet sebagai badan eksekutif untuk mensosialisasikan dan mengedukasi massa dengan baik terhadap isu yang akan disikapi tidak menghasilkan umpan balik yang memadai dari massa, apakah KM ITB harus bersikap atau tidak, harus turun ke jalan atau tidak. Oleh karena itu, fungsi kontrol sosial KM ITB seringkali tidak dapat dijalankan secara baik disebabkan oleh pengambilan keputusan yang sangat lambat, kaku, tidak fleksibel, namun tidak juga representatif. Esai ini akan menjelaskan (1) Bagaimana perdebatan antara aliran Elitis dan Pluralis dalam pembuatan keputusan; (2) Bagaimana keadaan partisipasi publik saat ini terutama dalam pengambilan sikap politik di KM ITB; (3) Ide apakah yang cocok dan sesuai untuk mengubah paradigma Elitis menjadi Pluralis sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance seperti Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam konteks Organisasi Kemahasiswaan dapat diterapkan dan menjadikan pergerakan mahasiswa lebih representatif dan terlegitimasikan dengan baik. Perdebatan aliran Elitis dan Pluralis Terdapat dua sudut pandang mengenai bagaimana kekuasaan didistribusikan, yakni Perspektif Elitis dan Perspektif Pluralis. Perspektif Elit, mengasumsikan bahwa kekuasaan terkonsentrasi di dalam sebuah kelompok elit yang mampu mendominasi politik dan masyarakat, dimana peran opini publik ialah hanya sebagai metode yang memberikan legitimasi bagi tindakan Elit dan memobilisasi dukungan publik. Sedangkan Perspektif Pluralis mengasumsikan bahwa kekuasaan terdispersikan dalam masyarakat, sehingga tidak ada satu atau sekelompok orang maupun kepentingan yang mendominasi, dimana peran opini publik sebagai kekuatan yang bebas, independen, yang mencegah pemerintah dari menyalahgunakan wewenangnya dan membuat keputusan yang dianggap salah. Dengan kata lain, sudut pandang yang berorientasi pada Institusi, menekankan pada kekuatan berbasis posisi, serta pengaruh laten biasa dikenal dengan aliran Elitis. Disisi lain, pandangan yang berorientasi pada kelompok, yang memerlukan keterlibatan langsung serta akibat langsung untuk membuktikan realitas kekuasaan biasa dikenal dengan aliran Pluralis (Advameg Incorporation, 2016). Dalam demokrasi, pemerintah diharapkan dapat secara responsif menanggapi publik dengan baik, dan sebaliknya, publik diharapkan dapat terinformasikan dengan baik. Ekspektasi ideal atau sebuah 1
Ditulis dalam rangka submisi ide mengenai Implementasi Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Organisasi Kemahasiswaan, Risk and Governance Summit Workshop 2016