Booklet KUPVA - DSSK Bank Indonesia

2020 Booklet Kegiatan Usaha

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Departemen Surveilans Sistem Keuangan

TABLE OF CONTENTS

03

KUPVA (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing)

14

Kewajiban KUPVA Bukan Bank

04

Business Process KUPVA

15

Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA)

05

Contoh Laporan Keuangan

16

Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

06 08

Jenis dan Kegiatan KUPVA BB

Ketentuan Penyelenggaraan KUPVA

17 19

Sanksi KUPVA

Modus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 1

KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 2

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing DeďŹ nisi

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

KUPVA (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing) merupakan kegiatan usaha yang

meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang

Kertas Asing (UKA) serta pembelian cek pelawat.

DeďŹ nisi

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

KUPVA BB (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank) atau sering disebut

dengan Money Changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan

Terbatas yang melakukan KUPVA.

DeďŹ nisi

Uang Kertas Asing (UKA)

UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara

di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah pada negara yang

bersangkutan (tender legal).

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 3

PROSES BISNIS KUPVA BB Pembelian Banknotes

Penjualan Banknotes

UKA

KUPVA BB

Rupiah

Luar Negeri

UKA

Nasabah

KUPVA BB

Rupiah

Pembawaan UKA

Nasabah

+

Karyawan

UKA

Bea Cukai

Model Transaksi : UKA wajib Tunai Tunai

Transfer

Indonesia

MODEL BISNIS KUPVA BB

Model bisnis KUPVA BB memiliki prinsip yang sama dengan bisnis dagang pada umumnya.

Penyelenggara KUPVA BB harus memiliki persediaan produk dalam hal ini adalah rupiah maupun valuta asing.

KUPVA BB memberikan kuotasi harga yang berbeda untuk jual maupun beli dengan kata lain stok persediaan akan dijual kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi daripada harga perolehan agar penyelenggara dapat menghasilkan laba.

Pembelian maupun penjualan UKA oleh KUPVA BB dilaksanakan secara tunai sedangkan nasabah dapat membayar atau menerima rupiah dalam bentuk tunai maupun transfer bank. Sementara itu, terdapat pula KUPVA BB yang memiliki aktivitas bisnis utama berupa pemeblian pembawaan UKA disamping bisnis utama berupa pembelian maupun penjualan UKA. Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 4

CONTOH LAPORAN Contoh Laporan Neraca

Contoh Laporan Ekuitas

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 5

CONTOH LAPORAN Contoh Laporan Laba/Rugi

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 6

Jenis dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi: 1

Kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA

2

Pembelian Cek Pelawat

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain kegiatan usaha di atas Penyelenggara

KUPVA Bukan Bank dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan

dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank

Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus

menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme serta mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 7

Ketentuan

Penyelenggaraan KUPVA

A

Badan Hukum dan Modal

B

Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

C

Larangan Penyelenggara KUPVA BB

D

Perizinan PVA BB

C

Kewajiban PVA BB

D

Pembawaan UKA

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 8

BADAN HUKUM A

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

B

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

C

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Pedagang Valuta Asing.

E

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DKSP 2016 perihal Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang ValutaAsing Bukan Bank.

F

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

G

Peraturan Kepala PPATK Nomor 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

H

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

H Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Terorisme Bagi Penyelerenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

PVA Bukan Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan ketentuan:

1

Maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan jual beli UKA dan pembelian TC

2

Pemegang saham perseroanterdiri dari warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 9

MODAL

Modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank ditetapkan paling sedikit sebesar : A

Rp. 250,000,000

Ketentuan ini berlaku bagi penukaran valuta asing Bukan Bank yang didirikan di wilayah DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam Pengaturan modal disetor dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing PVA Bukan Bank di wilayah DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar, Kabupaten Badung serta Kota madya Batam.

B

Rp. 100,000,000

Ketentuan ini berlaku bagi penukaran valuta asing Bukan Bank yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a.

Modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 10

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1

Warga negara Indonesia

3

Memiliki pengetahuan di bidang penyelenggaraan KUPVA yang memadai dan relevan dengan jabatannya

2

4 5 6

7 8

9

10

Memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga

Tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong

Tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi debitur Memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan ďŹ skal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir

Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yangdikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatanusaha berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan

11 Menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank

Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 11

PEMEGANG SAHAM

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: A

Warga negara Indonesia

B

dan/atau badan hukum

Indonesia.

C

E

G

Tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi debitur.

Memenuhi kewajiban T i d a k p e r yang n a h ddibuktikan ihukum perpajakan karenasurat terbukti melakukan dengan keterangan ďŹ skal t i n d a k p i d a n a t e r t e ntu yang diterbitkan oleh otoritas dalam 2 (dua) tahunperiode terakhir 1 perpajakan pada (satu) tahun terakhir.

Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang T i d a k p e rsaham, n a h d i hanggota ukum Direksi, atau anggota Dewan karena terbukti melakukan Komisaris t i n d a k p iyang d a n a dinyatakan tertentu bersalah karena menyebabkan dalam 2 (dua) tahun terakhir suatu badanusaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.

D

F

H

Tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan Tidak pernah dihukum kepada Bank Indonesia sesuai karena terbukti melakukan dengan kondisi sebenarnya tindak pidana tertentu danbertanggung jawab atas dalam 2 (dua) tahun terakhir data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut.

Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, T i d a k atau p e r nanggota a h d i h uDewan kum Komisaris dari suatu Perseroan karena terbukti melakukan T teirnbdaatka sp iydaannga dtiekretn an ea nkt u sanksi berupa dalam 2administratif (dua) tahun terakhir pencabutan izin olehBank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 12

LARANGAN PENYELENGGARA KUPVA Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:

1. Bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat.

2. Melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif

lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

3. Melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memilikiizin dari Bank Indonesia.

4. Melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana.

5. Melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

6. Menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin

7. Melakukan kerja sama denganpenyelenggara KUPVA tidak berizin.

8. Melakukan kegiatan usaha melaluipenyelenggara KUPVA tidak berizin.

PERIZINAN KUPVA BB

Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperolehizin dari Bank Indonesia.

Persyaratan untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut:

1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh: 1. Warga negara Indonesia; dan/atau

2. Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia

2. Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan jual dan beli UKA dan pembelian Cek Pelawat.

3. Memenuhi jumlah modal disetor yang paling sedikit sebesar:

4. Modal disetor tidak berasal dari dan/atau 15untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 13

KEWAJIBAN KUPVA BUKAN BANK Dalam melakukan kegiatan usaha, Penyelenggara wajib memasang: 1

Logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bankberizin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

2

Sertifikat izin usaha yang diterbitkan olehBank Indonesia

3

Papan nama yang bertuliskan:

"Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin” atau ”Authorized Money Changer” Nama Perseroan Terbatas Penyelenggara dan nama dagang Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU).

Kewajiban yang dimaksud diatur sebagai berikut: 1

2 3

Logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

Logo, sertifikat izin usaha dan papan nama dipasang dalam ukuran dan letak yang mudah dilihat dan dibaca oleh Nasabah; dan

Penyelenggara harus memastikan logo dan sertifikat izin usaha dipasang pada tempat yang aman agar tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 14

PEMBAWAAN UANG

KERTAS ASING (UKA)

Pembawaan UKA adalah kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan UKA ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, untuk kepentingan sendiri atau pihak lain baik melalui kargo dan/atau barang bawaan penumpang.

Ketentuan UKA adalah: 1

Setiap Orang dilarang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Badan Berizin.

3

Pihak yang dapat menjadi Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Bank dan penyelenggara KUPVA Bukan Bank

4 5

6 7 8

9

10 11

Badan Berizin sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.

Badan Berizin sebagaimana dimaksud setiap akan melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan UKA. Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud berupa persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA dan persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA.

Badan Berizin dilarang melakukan Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud.

Untuk mendapatkan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud, Badan Berizin mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia.

Permohonan Persetujuan Pembawaan UKAsebagaimana dimaksud dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan UKA per mata uang dan detail rencana Pembawaan UKA untuk periode Pembawaan UKA yang bersangkutan.

Permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud diajukan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Pembawaan UKA.

Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung terkait dengan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 15

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

“

“

Rezim Anti Pencucian Uangdan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di

Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya

pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang dan pendanaan

terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait

termasuk masyarakat.

PVA wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara

penerapan prinsip mengenal nasabah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan19

pendanaan terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank .

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 1

Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA

2

Pengawasan yang dilakukan Bank I ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengancara pemeriksaan atas kegiatan usaha penyelenggara untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan penyelenggaraterhadap ketentuan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan PVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia.

3

4

Dalam melakukan pengawasan terhadap PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat menyampaikan surat pembinaanyang wajib ditindaklanjuti oleh PVABukan Bank.

Badan Berizin sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 16

SANKSI KUPVA

Penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran Tertulis

Salah satu contoh pelanggaran PVA BB: tidak memasang logo PVA berizin, tulisan “Pedagang Valuta AsingBerizin (“Authorized Money Changerâ€?), dan sertiďŹ kat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

PVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti sanksi teguran tertulis pertama dan melaporkannya secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) angka 4, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya sanksi teguran tertulis pertama.

2. Teguran Tertulis Kedua

Bank Indonesia mengenakan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut: 1

Tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis pertama; dan/atau

2

Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kedua kali dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis pertama.

PVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti sanksi teguran tertulis kedua dan melaporkannya secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) angka 4, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis kedua.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 17

SANKSI KUPVA 3. Peringatan Khusus

Bank Indonesia mengenakan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 53 huruf b, dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut: a

Tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis pertama;dan/atau

b Melakukan pelanggaran yangsama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

kedua kali dalam waktu 6 (enam)bulan sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis pertama.

PVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti sanksi teguran tertulis kedua dan melaporkannya secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) angka 4, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya teguran tertulis kedua.

4. Pencabutan Izin Usaha

Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank: a

Tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan khusus; atau

b Apabila diketahui kemudian bahwa modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang.

Bank Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank melalui website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id).

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 18

MODUS PENCUCIAN UANG SmurďŹ ng

Structuring

U Turn

Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak-2-pelaku

Upaya untuk menghindari pelaporandengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.

Underground banking atau alternative remittance services Kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.

Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.

Pembelian aset atau barang mewah

Pertukaran barang (barter)

Penggunaan identitas palsu

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.

Mingling

Mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

Cuckoo SmurďŹ ng

Menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.

Penggunaan pihak ketiga

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari pendeteksian identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 19

TAHAP TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Placement

Menempatkan hasil kejahatan ke sistem keuangan

a. Menempatkan uang dalam sistem perbankan b. Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain c. Melakukan konversi harta hasil tindak pidana d. Melakukan penempatan secara elektronik e. Memecah-mecah transaksi dalam jumlah yang lebih kecil (structuring)

2. Pemisahan (Layering)

Tindakan memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan atau audit trail asal usul dana. a. Transfer dana secara elektronik b. Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (oshore banking) c. Transaksi menggunakan perusahaan boneka (shell corporation)

3.Penggabungan (Integration)

Tindakan untuk mengembalikan dana yang tampak sah baik untuk membiayai bisnis langsung, digunakan lagi untuk dinikmati. a. Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha b. Penjualan dan pembelian asset c. Pembiayaan korporasi

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 20

MODUS RISIKO TINGGI PENDANAAN TERORISME Pada periode 2015-2018, modus pendanaan terorisme terdiri dari:

1. Tahap Pengumpulan Dana (Collecting) a Donasi Kepada Kelompok Teror

Pengumpulan dana donasi dilakukan dari para anggota kelompok teror yang tidak teridentiďŹ kasi langsung keterkaitannya dengan kelompok teror.

b

Pendanaan Sendiri

c

Pendanaan Melalui Media Sosial

Sumber dana self-funding berasal dari hasil usaha, gaji/pendapatan dan hasil menjual harta milik (properti) para anggota kelompok teror.

Media sosial digunakan oleh para kelompok teror untuk berkomunikasi dan menyebarkan pesan penggalangan (pengumpulan dana (donasi) kepada masyarakat luas baik yang berlokasi di dalam dan luar negeri

2. Tahap Pemindahan a Pembawaan Uang Tunai

Transaksi hand to hand masih tergolong tinggi untuk aksi pendanaan terorisme, karena bersifat putus tanpa jejak kepemilikan.

b

Penggunaan Layanan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Berizin Bukan Bank Penggunaan penyelenggara transfer dana (PTD) berizin bukan bank untuk memindahkan dana teroris dinilai berisiko tinggi hal ini karena mudah, layanan cepat, dapat menjangkau luas sampai ke daerah terpencil melalui berbagai agen penyelenggara di dalam negeri.

c

Penggunaan Layanan Perbankan

Jangkauan layanan perbankan yang luas sampai kedaerah terpencil dengan jenis produk yang sangat beragam membuat pemindahan dana teroris menggunakan layanan perbankan sebagai pilihan yang paling banyak digunakan.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 21

MODUS RISIKO TINGGI PENDANAAN TERORISME 3. Tahap Penggunaan Dana (Using) a Pembelian Senjata dan Bahan Peledak

b

Senjata (baik senjata tajam maupun senjata api) dan bahan peledak menjadi modal utama bagi pelaku teror untuk dapat melakukan aksinya.

Mobilitas Anggota Teror & Perjalanan FTF

Pelaku terorisme membutuhkan dana untuk mobilitas (transportasi) dari suatu tempat ke tempat lainnya baik untuk tujuan propaganda/radikalisasi, rekrutmen personil, pelatihan, maupun juga aksi serangan yang kesemuanya membutuhkan dana untuk pengadaan atau penggunaan jasa sarana transportasi baik darat, laut dan udara.

c

Pelatihan Perang

d

Santunan Keluarga Pelaku Teror

e

Pengelolaan Jaringan Teror

Pelatihan menjadi unsur penting bagi kelompok teror untuk tujuan melatih ďŹ sik, mental dan taktik para pelaku teror sebelum aksi serangan.

Untuk memelihara jaringan kelompok terornya, kelompok teror perlu menyantuni keluarga para pelaku teror agar dukungan dari keluarga pelaku teror tetap terus diberikan kepada kelompok teror.

Kebutuhan ini berupa koordinasi antar kelompok teror, untuk tujuan mempertahankan dan mengembangkan jaringan teror secara lebih luas.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 22

LAIN-LAIN

Regulasi Terkait Pedagang Valuta Asing : A

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan

B

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017tentang Penerapan

Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan

Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

C

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018tentang Perubahan

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang

Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah Pabean

Indonesia D

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/24/DKSP 2016 perihal

Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi

Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

Booklet Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing | 23