Bulletin Edisi XLII/ Oktober 2023

Buletin untuk mahasiswa dan umum edisi 42 / September 2023 Pindai kode untuk mengakses buletin digital

InfoSkëtsa Pemandu Wawasan Almamater sejak 1988

Redaksi Skëtsa menerima hak jawab, hak koreksi, kritik, dan saran melalui surel: lpmsketsa@gmail.com | 0895379124152

Laporan Utama

01

Sistem Poin Sebagai Implementasi Kebijakan Rektor Terkait Sertifikasi Pendamping Ijazah

02

Sistem Poin Sebagai Syarat Kelulusan, Soft Skill Mahasiswa Dijanjikan

Opini

11

Sampaikan Pada Pemegang Kuasa, Ini Perkara Tunjangan Para Pendidik, Titik!

Puisi

13

Malam yang Kelam

Pantun

14

Terang Kilau Pesonanya

Sketstoon

15

Sulitnya Menjadi Fresh Graduate

SISTEM POIN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKTOR TERKAIT SERTIFIKASI PENDAMPING IJAZAH Oleh: Balqist Maghfira Xielfa

Ilustrasi: Sri Hari Yuni Rianti

Editorial

Beberapa fakultas di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) sudah menerapkan Sistem Poin (Sipo) sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa­ nya. Tujuh dari dua belas fakultas memiliki garis start masing-masing dalam menerapkan kebijakan tersebut, mulai dari Fakultas Pertanian (Faperta), kemudian diikuti oleh fakultas-fakultas lain seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (Fikes), Fakul­ tas Peternakan (Fapet), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), serta yang baru saja menerapkan yaitu Fakul­ tas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Sipo adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dengan memberikan poin pada setiap kegiatan di luar akademik. Hal itu telah tercantum dalam Peraturan Rektor yang kemudian kebijakan setiap fakultas akan menyesuaikan peraturan tersebut. Sipo juga memiliki urgensi untuk mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PMBKM) dengan memberikan satuan poin kepada mahasiswa (Bersambung ke halaman 4)

EDITORIAL

Sistem Poin Sebagai Syarat Kelulusan, Soft Skill Mahasiswa Dijanjikan Sistem Poin (Sipo) sudah se­ ring didengar oleh sebagian besar mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Sipo sendiri merupakan lang­ kah yang diambil oleh beberapa fakultas Unsoed untuk menjalan­ kan amanat rektorat Unsoed demi meleng­kapi sertifikat pendam­ ping ija­ zah setiap mahasiswa.

Tujuh dari dua belas fakultas di Unsoed sudah menerapkan Sipo sebagai syarat kelulusan maha­ siswanya, yaitu Fakultas Pertani­ an (Faperta), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas IlmuIlmu Ke­sehatan (Fikes), Fakul­ tas Peternakan (Fapet), Fakul­ tas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), serta Fakultas Matemati­ ka dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Ada beberapa perbedaan pada penerapan Sipo di ketu­ juh fakultas tersebut, mulai dari poin minimal yang harus dida­ patkan tiap mahasiswa, kegiatan non-akademik yang mendapat­ kan poin keaktifan, serta cara mengakumulasikan poin yang diperoleh tiap mahasiswa. Tu­ juan dari diterapkannya Sipo yai­

2

tu untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa pada kegiatan di luar akademik, meningkatkan soft skill mahasiswa, serta pengim­ plementasian amanat rektorat untuk melengkapi sertifikat pendamping ijazah bagi setiap maha­siswa.

Sipo sebagai syarat kelulus­ an menjadi bahan obrolan yang se­ ring terdengar di kalangan mahasiswa. Sebagian mahasis­ wa meng­anggap bahwa sistem tersebut terkesan memaksa dan memberi tekanan tersendiri bagi mahasiswa. Namun, banyak juga yang menganggap bahwa Sipo bisa mendorong mahasiswa un­ tuk menjadi lebih aktif berke­ giatan di luar kegiatan akademik.

Mahasiswa dapat memperoleh kemampuan di luar akademik serta menambah relasi.

Selama bulan Maret sam­ pai Mei, kami melakukan sur­ vei untuk melihat pandangan mahasiswa Unsoed mengenai penerapan Sipo. Dari total 165 responden, sebagian besar sudah mengetahui adanya penerapan Sipo sebagai syarat kelulusan di beberapa fakultas. Sebagian res­ ponden dari fakultas yang sudah

menerapkan Sipo menyatakan setuju dan sebagian lainnya me­ nyatakan tidak setuju. Menurut pandangan beberapa responden, penerapan Sipo ini memiliki be­ berapa catatan positif dan nega­ tif.

Aisyah, mahasiswa Faperta, menyatakan persetujuan dite­ rapkannya Sipo. Menurutnya, penerapan Sipo cukup bagus dan dapat mendorong mahasis­ wa bukan hanya mengetahui kegiatan akademik saja, tetapi juga mengembangkan soft skill.

Selain itu, ia juga mengungkap­ kan dengan adanya kebijakan Sipo, mahasiswa bisa memberi­ kan partisipasinya terhadap uni­ versitas.

Zulfa, mahasiswa FIB, me­ nuturkan kebijakan Sipo mem­ beratkan mahasiswa terutama yang memang berniat fokus pada kegiatan akademik saja. Poin minimal pada kebijakan yang diterapkan menurutnya juga ter­ lalu berat.

Penerapan Sistem Poin se­ bagai syarat kelulusan sudah sering terdengar. Setiap kegiatan non-akademik yang tercatat akan mendapatkan nilai dan diaku­

EDITORIAL mulasikan pada akhir pendidik­ an sebelum menjalankan yu­ disium. Namun, Norman selaku Wakil Rektor III Bidang Ke­ mahasiswaan dan Alumni men­ jelaskan bahwa jangan sampai dengan diterapkannya Sipo da­pat menghambat proses kelulusan bagi mahasiswa. Berbeda dengan Norman, Dekan dan Wakil De­ kan dari beberapa fakultas yang kami temui justru mengatakan apabila poin minimal mahasiswa belum tercukupi, maka belum bisa mengikuti pendadaran atau yudisium.

Menurut Wahyuningrat sela­ ku Dekan FISIP, kebijakan Sipo sangat berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Apabila poin minimal belum tercapai, maka mahasiswa belum bisa mengikuti yudisium. Menurut­ nya, poin 120 sudah pasti terca­ pai dengan mudah, karena setiap kegiatan mulai dari mahasiswa baru (maba) sudah memperoleh poin. Jika ada mahasiswa yang belum memenuhi poin minimal, maka akan dibantu sebelum lu­ lus untuk mendapatkan peng­ hargaan berupa poin keaktifan.

Istiqomah selaku Dekan FEB juga menambahkan, mahasiswa yang ter­ kendala dalam menda-­ patkan poin karena permasalahan waktu, bisa mengikuti seminar secara daring bersamaan dengan kegiatan yang lain.

Ada sedikit perbedaan pan­ dangan mengenai penerapan Sipo di beberapa fakultas. Dekan

di fakultas-fakultas tersebut juga menjelaskan bahwa Sipo akan benar-benar berpengaruh pada proses kelulusan mahasiswa.

Sedangkan Norman menuturkan bahwa jangan sampai penerap­ an sistem tersebut menghambat proses kelulusan mahasiswa Unsoed. Hal tersebut menimbul­ kan pertanyaan terkait kemudah­ an mahasiswa dalam memper­ oleh poin keaktifan, sehingga setiap fakultas yang menerapkan Sipo menyatakan akumulasi poin mahasiswa berpengaruh pada proses kelulusannya. Hingga pada proses penulisan ini, kami belum memperoleh konfirma­ si dari mahasiswa yang sedang menghadapi proses kelulusan dan terhambat pada perolehan poin keaktifan. Hal itu dikarena­ kan penerapan Sipo di beberapa fakultas Unsoed hanya diterap­ kan untuk beberapa tahun ang­ katan yang belum menghadapi serangkaian proses kelulusan.

Manfaat dan tujuan dite­ rapkannya Sipo bisa saja luruh.

Pihak universitas berharap ma­ hasiswa memiliki kemampuan di luar kemampuan akademik, sehingga bisa meningkatkan soft skill mahasiswa. Namun, dengan diberlakukannya poin minimal keaktifan, manfaat yang dida­ patkan oleh setiap mahasiswa tidak akan maksimal, akan ada mahasiswa yang menjalankan suatu kegiatan non-akademik ha­ nya demi perolehan poin semata.

Hal itu dapat dilihat dari manfaat

yang diperoleh akan lebih maksi­ mal ketika mahasiswa mengikuti kegiatan dengan minat mere­ ka tanpa adanya tuntutan poin yang harus diperoleh. Selain itu, mahasiswa yang mengikuti kegiatan secara daring dan ber­ samaan dengan kegiatan lain seperti halnya disampaikan oleh Dekan FEB dapat dipertanyakan manfaatnya.

Namun, peraturan tetaplah peraturan. Sebagai mahasiswa yang baik dan paham akan tujuan diterapkannya Sipo sudah seha­ rusnya tetap dijalankan dengan senang hati dan memperhatikan manfaat yang diperoleh. Agar sistem tersebut menjadi lebih efektif, beberapa fakultas yang sudah menerapkan Sipo seharus­ nya dapat lebih baik lagi dalam melakukan sosialisasi dan dis­ kusi dua arah kepada mahasiswa.

Jangan sampai penerapan sistem tersebut menghambat proses perkuliahan, seharusnya justru semakin menambah kemampuan mahasiswa. Apalah arti sebuah sistem apabila manfaat yang di­ terima tidak maksimal.

- Pemimpin Redaksi Tulisan ini adalah sikap Redaksi LPM Skëtsa. Pembaca yang cer­ das harus paham jika pers boleh dan harus berpihak pada situasi tertentu.

3

LAPORAN UTAMA

SISTEM POIN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKTOR TERKAIT SERTIFIKASI PENDAMPING IJAZAH (Sambungang dari halaman 1) yang aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan menjadi salah satu syarat kelulusan ma­ hasiswa.

Cara penerapan Sipo berbeda di setiap fakultas karena mereka menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan setiap jurusan yang ada di fakultas masing-masing.

Perbedaan yang dimaksud ter­ dapat pada beberapa aspek, yaitu proses akumulasi kegiatan men­ jadi poin, macam-macam kegiat­ an yang dapat dihitung sebagai syarat mendapatkan poin, pem­ bagian jumlah poin pada setiap kegiatan, dan jumlah poin mini­ mal yang harus dipenuhi maha­ siswa.

Berangkat dari diterbitkan­ nya Surat Keputusan (SK) Dekan, Sipo digunakan sebagai salah satu syarat mahasiswa un­ tuk mengikuti yudisium. Seper­ ti yang dikutip dari SK Dekan Fikes, pemberian poin kegiatan kemahasiswaan dalam proses pengumpulannya akan bekerja sama dengan Himpunan Maha­ siswa (Hima) Fikes. Pengum­ pulan poin ini dijadikan suatu syarat untuk mengikuti yudisium dengan minimal 100 poin. Maha­ siswa yang tidak mencapai mini­

4

mal poin tersebut, maka tidak berhak mengikuti yudisium.

Pernyataan tersebut juga mendapat afirmasi dari Wahyuningrat selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) saat ditemui oleh awak Sketsa pada Jumat (05/05).

Ia menjelaskan tentang kredit poin sangat berpengaruh terha­ dap kelulusan mahasiswa karena tidak bisa mengikuti yudisium jika belum mencapai poin mini­ mal.

Pernyataan yang disam­ paikan Wahyuningrat tersebut berbeda dengan yang disam­ paikan Norman selaku Wakil Rektor (Warek) III Bidang Ke­ mahasiswaan dan Alumni ketika diwawancarai awak Sketsa pada Kamis (04/05) mengenai kesak­ lekan kredit poin sebagai syarat kelulusan. Norman menjelaskan bahwa kebijakan dari rektorat hanya membebankan fakultas berupa sertifikat pendamping ijazah supaya ketika mahasiswa Unsoed lulus, mereka sudah memiliki soft skill yang terasah.

Oleh sebab itu, Sipo diterapkan di beberapa fakultas sebagai im­ plementasi kebijakan tersebut.

Norman juga menegaskan bah­ wa sertifikat pendamping ijazah

diharapkan tidak menjadi beban mahasiswa dan mengganggu kegiatan akademiknya, apala­ gi sampai menghambat proses kelulusan.

Faperta sendiri menerapkan Sipo dengan menyediakan se­ buah kartu yang disebut Kartu Kendali Kegiatan Mahasiswa yang tercantum pada SK Dekan.

Kartu tersebut berisikan macam kegiatan yang dapat diakumu­ lasikan menjadi poin dan terse­ dia blangko kosong yang nanti­ nya digunakan mahasiswa untuk menginput kegiatan. Pada tiap semester, kartu kegiatan tersebut akan divalidasi oleh pihak kema­ hasiswaan. Poin minimal yang harus dicapai berjumlah 100 poin untuk mahasiswa S1 dan 75 poin untuk mahasiswa D3.

FEB memiliki laman khusus bernama Sistem Informasi Poin (Sipoin) untuk menginput poin kegiatan kemahasiswaan dan in­ ternasionalisasi. Mahasiswa ha­ nya diminta untuk mengisi nama, jenis, dan tingkat kegiatan yang mereka lakukan tanpa menyer­ takan berkas sertifikat. “Cara kerjanya kita punya laman khu­ sus yaitu Sipoin. Sistem ini tidak mampu untuk menyimpan file yang terlalu besar. Maka dari itu,

LAPORAN UTAMA

Ilustrasi: April Melani

mahasiswa hanya diminta untuk mengentri kegiatan yang sudah diikuti dan menghitung banyak­ nya poin yang mereka dapat se­ suai dengan SK. Kemudian, saat hendak melakukan pendadaran, bukti seperti sertifikat dibawa dan dicek oleh kemahasiswaan.

Ada syarat minimalnya, 100 poin untuk program S1 dan 75 poin untuk program D3,” ungkap Istiqomah selaku Wakil Dekan (Wadek) III Bidang Kemaha­

siswaan dan Alumni FEB ketika ditemui awak Sketsa pada Jumat (05/05).

Tak berbeda jauh dengan Faperta, Fikes juga menye­ diakan sebuah blangko yang disebut Lembar Sistem Poin Semester. Mahasiswa diminta untuk mengisi blangko tersebut supaya kegiatan yang mereka lakukan dapat diakumulasikan menjadi poin. Blangko tersebut diisi dengan melampirkan bukti

keikutsertaan kegiatan berupa surat tugas, sertifikat, piagam, surat keterangan, atau dokumen pendukung dari pihak yang ber­ wenang. Setiap akhir semester, formulir tersebut dibagikan oleh Hima dan dikumpulkan kem­ bali setelah mahasiswa selesai melakukan pengisian. Bagi ma­ hasiswa yang telah mencapai 100 poin dipersilakan untuk mengisi Formulir Sistem Poin Kumula­ tif dengan melampirkan Lembar Sistem Poin Kumulatif dan bukti pendukungnya maksimal satu bulan sebelum yudisium.

Sedangkan di Fapet, maha­ siswa diwajibkan mengikuti ke­ giatan atau menduduki jabatan keorganisasian hingga mencapai nilai sekurang-kurangnya 100 poin untuk program studi S1 dan 75 poin untuk program studi D3.

Kegiatan-kegiatan yang diaku­ mulasikan menjadi poin terdapat pada draf Sipo yang sudah dise­ diakan oleh fakultas tersebut. Se­ belum bisa mengakumulasikan kegiatan menjadi poin, maha­ siswa Fapet diwajibkan untuk memiliki akun dan melakukan aktivasi dengan cara menginput sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Pengembangan Ka­ rakter dan Kepribadian Maha­ siswa (PKKM), dan Orienta­ si Studi Pengenalan Kampus (Ospek) Jurusan yang sifat­ nya wajib bagi mahasiswa baru. Jika mahasiswa Fapet sudah me­ menuhi syarat minimum poin,

5

LAPORAN UTAMA mereka berhak mendapat penge­ sahan dari pimpinan Dekanat atau Wadek III Bidang Kemaha­ siswaan dan Alumni.

Dalam proses akumulasi poin di FISIP, mahasiswa diminta untuk menginput dokumendokumen pencapaian me­ reka pada website yang sudah dise­ diakan. Syarat proses akumu­ lasinya adalah dengan menyer­ takan beberapa opsi se­ perti sertifikat kegiatan di luar aka­ demik, surat tugas dari fakultas atau universitas, undangan atau poster dari pihak penyelengga­ ra, dan dokumentasi kegiatan berupa foto. Khusus hasil karya mahasiswa yang berwujud video, artikel, book chapter, atau tulisan di media, mereka wajib mencan­ tumkan hasil karyanya. Maha­ siswa yang sudah mencapai 120 poin dapat mengakumulasikan poin-poin yang mereka peroleh ketika hendak melaksanakan yudisium.

FIB yang merupakan fakul­ tas paling muda dalam menerap­ kan sistem kredit poin, memiliki peraturan yang tidak jauh ber­ beda dengan fakultas lain. Ma­ hasiswa diwajibkan untuk me­ ngumpulkan poin kegiatan atau jabatan keorganisasian sekurangkurangnya 100 poin untuk ma­ hasiswa S1 dan 75 poin untuk mahasiswa D3 yang nantinya dijadikan syarat untuk mengi­ kuti yudisium. Dengan peraturan peralihan, mahasiswa angkatan 2020 jenjang S1 diwajibkan un­

6

tuk mencapai nilai sekurangkurangnya 50 poin, mahasiswa angkatan 2021 jenjang S1 mini­ mal 75 poin dan 50 poin untuk jenjang D3, serta mahasiswa angkatan 2022 dan seterusnya diwajibkan untuk memenuhi minimal 100 poin untuk jenjang S1 dan 75 poin untuk jenjang D3.

Besaran dan penghitungan poin yang diterapkan di fakultas ini juga sudah diklasifikasikan pada lampiran yang terdapat pada SK Rektor tentang Rincian Kegiatan atau Jabatan Keorganisasian.

Seperti yang dijelaskan da­ lam SK Dekan pada setiap fakul­ tas, Sipo memiliki urgensi untuk meningkatkan keaktifan maha­ siswa di luar akademik, berpe­ ran aktif dalam semua kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan pengembangan sikap kepemimpinan dan keterampilan manajemen, serta pengembang­ an pengabdian kepada masya­ rakat dan kegiatan pengem­ bangan diri untuk menghasilkan alumni yang berwawasan kom­ peten dan ahli di bidangnya.

Selain fakultas-fakultas yang disebut sudah menerapkan Sipo, beberapa fakultas lain juga sudah berencana untuk menerapkan.

Sebagian belum memutuskan ke depannya akan menerapkan atau tidak dan sisanya sama sekali tidak memberikan sinyal bahwa mereka hendak menerapkan atau tidak.

“Sipo akan kami terapkan di Fakultas Teknik. Intinya kami

sudah mempersiapkan program ini urgensinya apa, salah satunya menanamkan soft skill dari se­ mester satu. Ada beberapa UKM yang melaporkan bahwa pemi­ natnya kurang. Hal itu sangat pas, artinya pemberlakuan Sipo akan memberikan manfaat terha­ dap mereka. Mungkin kebijakan Sipo terdengar seperti memaksa, tetapi mau bagaimanapun jika mahasiswa mendengar bahwa Sipo akan diberlakukan, me­ reka akan ikut juga. Saya rasa organisasi mahasiswa ini men­ jadikan tempat untuk mahasiswa itu berlatih,” ujar Nurul Hidayat selaku Wadek III Bidang Kema­ hasiswaan dan Alumni FT ke­ tika awak Sketsa menanyakan rencana tentang penerapan Sipo pada Kamis (16/03).

Ia mengungkapkan bahwa rencana ini perlu kerja sama an­ tar berbagai pihak seperti Wadek I, Wadek III, ketua Badan Ekse­ kutif Mahasiswa (BEM), serta pihak Organisasi Mahasiswa (Ormawa) FT. Rencananya mere­ ka akan menggunakan aturan rektor sebagai acuan un­ tuk nantinya Sipo diterapkan di fakultas tersebut. Mereka akan menyesuaikan bagaimana pen­ capaian kumulatif agar tidak membebankan mahasiswa de­ ngan meng­ asosiasikannya de­ ngan BEM. Berbeda dengan FT, Fakultas Hukum (FH) belum ada rencana untuk menerapkan Sipo pada kelas reguler dan baru menerap­

LAPORAN UTAMA kannya pada kelas internasional.

Dasar diberlakukannya sistem poin pada kelas internasional adalah untuk memenuhi atmos­ fer internasional, yang mana pada setiap sistem penilaiannya memang menggunakan sistem poin dari kegiatan di luar aka­ demik. Sedangkan Sipo belum diterapkan di kelas reguler kare­ na menurut Tedi Sudrajat selaku Wadek I Bidang Akademik, ia menuturkan bahwa FH akan me­ nerapkan Sipo jika semua civitas academica FH setuju untuk menerapkannya, baik dari pihak fakultas maupun mahasiswa.

Namun, hingga sekarang belum ada afirmasi apa pun dari pihak mahasiswa meskipun dari fakul­ tas sudah menyiapkan draf bersa­ maan dengan kelas internasional yang sudah menerapkan Sipo se­ bagai kebijakan FH, bukan dari kebijakan Universitas.

Sedangkan untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Penge­ tahuan Alam (FMIPA), kami mendapatkan pernyataan dari salah satu mahasiswanya bah­ wa kabar diberlakukan Sipo di fakultas sudah beredar tetapi belum ada kepastian. “Ini seta­ huku saja ya, dulu itu memang lagi ngerumusin pemberlakuan Sipo, dengar-dengar lagi ngejar banget Sipo buat diterapkan ta­ hun depan. Cuma memang lagi ngerumusin aja sih,” ujar Moha­ mad Izudin Fikri, salah satu ma­ hasiswa FMIPA. Tidak sampai tahun depan,

ternyata berdasarkan unggahan di akun Instagram BEM FMIPA Unsoed pada Senin (04/09), FMIPA sudah menerapkan Sipo yang ditetapkan dalam SK Rek­ tor tentang Nilai Poin Rincian Kegiatan atau Jabatan Keorgani­ sasian Sebagai Persyaratan Kelu­ lusan Mahasiswa. Syarat poin yang harus dipenuhi oleh maha­ siswa FMIPA disesuaikan ber­ dasarkan tahun angkatannya, 25 poin untuk mahasiswa 2020, 50 poin untuk mahasiswa 2021, 75 poin untuk mahasiswa 2022, dan 100 poin untuk mahasiswa 2023.

Proses akumulasi dilakukan de­ ngan menginput kegiatan pada Google Form yang disediakan dan diawasi oleh Dewan Penga­ was Sipo. Bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat minimal poin berhak mendapatkan legali­ sasi dokumen Sipo dari Presiden BEM FMIPA. Mengingat penegasan dari Norman sebelumnya bahwa rek­ torat hanya meminta pertang­ gungjawaban sertifikat pen­ damping selain ijazah akademik, tujuh dari dua belas fakultas mengimplementasikannya de­ ngan Sipo. Hal tersebut karena Sipo dianggap sebagai alternatif paling mudah dan menguntung­ kan khususnya bagi UKM yang kekurangan anggota.

Dilihat dari kacamata maha­ siswa terkait diberlakukannya Sipo, sebagian setuju dengan sistem ini, sedangkan sisa­ nya tidak setuju. “Menurut aku ba­

gus, mahasiswa tidak hanya tahu kuliah-pulang dan belajar saja, tetapi juga dapat mengem­ bangkan soft skill. Kemudian, waktu lulus mereka jadi ada par­ tisipasi ke kampus juga,” ujar Aisyah, mahasiswa Faperta ke­ tika ditemui awak Sketsa pada Selasa (16/05).

Selain pernyataan afirmasi dari salah satu mahasiswa Faperta tersebut, ada pula mahasiswa yang kurang setuju dengan diberlakukannya Sipo. “Menurut saya kebijakan Sipo membe­ ratkan terutama bagi mahasiswa seperti saya yang memang planning dari awal kalau saya mau kuliah full, nggak mau ikut apa-apa. Sedangkan Sipo memang memaksa kita untuk berkontribusi, entah itu di kampus atau bukan. Jumlah poinnya itu menurutku agak membe­ ratkan, kalau di bawah 50 boleh lah, tapi ini banyak banget,” ujar Zulfa, mahasiswa FIB yang tidak setuju dengan diberlakukannya Sipo.

Dari dua pernyataan maha­ siswa yang pendapatnya cukup berbeda, dapat disimpulkan bah­ wa Sipo ini masih belum seratus persen mendapat afirmasi dari mahasiswa. Berdasarkan sur­ vei yang dilakukan sejak Ma­ ret sampai Mei, kebijakan Sipo cukup hangat menjadi perbin­ cangan di kalangan mahasiswa.

Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa se­ banyak 85% responden menge­

7

LAPORAN UTAMA Infografis: Chynthia Maharani S.

8

LAPORAN UTAMA tahui adanya kebijakan terse­ but, sedangkan 15% lainnya belum mengetahui. Diketahui fakta bahwa dari 165 responden, 62,42% responden menyatakan fakultasnya sudah menerapkan, sedangkan 37,58% lainnya be­ lum. Dari data fakultas yang su­ dah menerapkan Sipo, 49,61% responden setuju dengan adanya kebijakan tersebut, sedangkan 50,39% lainnya tidak setuju. Di sisi lain, jumlah responden dari fakultas yang belum menerap­ kan Sipo memiliki perbandingan 39,47% setuju dan 60,53% tidak setuju.

Dari fakultas yang sudah menerapkan kebijakan Sipo, res­ ponden memberikan tanggap­ an yang beragam. Sebanyak 44,72% menanggapi dengan antusias bahwa kebijakan Sipo bagus untuk diterapkan, 4,07% merasa implementasi Sipo ma­ sih belum terlihat, 0,81% tidak memberikan tanggapan apa pun, 9,76% me­ nyadari mulai ba­ nyak mahasiswa yang aktif ber­ organisasi tetapi banyak yang melakukannya dengan terpaksa, 4,88% menanggapi bahwa atur­ an dan implementasi kebijakan Sipo ini membingungkan, 4,07% menganggap bahwa kebijakan ini cukup memberatkan, 7,32% menyatakan masih belum tahu bagaimana implementasi ke­ bijakan ini diterapkan, 4,07% menanggapi bahwa implementa­ sinya masih belum efektif, 0,81% menanggapi bahwa sistem pe­

ngumpulan poinnya tidak trans­ paran, 2,44% merasa poin yang didapat pada setiap kegiatan ma­ sih terlalu sedikit, 9,76% merasa belum cukup dalam menerima sosialisasi mengenai kebijakan Sipo, 1,63% mengakui terdapat kecurangan pada implementasi kebijakan Sipo, 1,63% menang­ gapi supaya kebijakan ini lebih digencarkan lagi, dan 4,07% merasa bahwa fasilitas kampus kurang mendukung terlaksana­ nya kebijakan ini.

lusan bagi mahasiswa menurut Kementerian Pendidikan adalah menempuh 144 SKS, bukan di­ wajibkan untuk mencapai mini­ mal poin pada kebijakan Sipo.

Pernyataan tersebut tak se­ banding dengan pendapat Dekan FISIP yang mengatakan bahwa Sistem Poin ini saklek untuk di­ jadikan pertimbangan ikut atau tidaknya mahasiswa mengikuti yudisium. “Sangat berpengaruh, karena mahasiswa tidak bisa ikut yudisium kalau belum men­

“Sangat berpengaruh, karena mahasiswa tidak bisa ikut yudisium kalau belum mencapai poin minimal tersebut,” ujar Wahyuningrat.

Terdapat tumpang tindih per­ nyataan Norman dengan para dekan yang fakultasnya sudah menerapkan Sipo terkait urgensi kebijakan tersebut. Ketika awak Sketsa menanyakan pengaruh poin minimal Sipo terhadap kelu­ lusan mahasiswa, Norman men­ jelaskan bahwa tidak seharusnya hal tersebut menyulitkan maha­ siswa dalam proses kelulusan.

Terdapat aturan minimal poin yang harus dicapai mahasiswa, tetapi apabila mahasiswa tidak berhasil mengumpulkan poin minimal tersebut hingga akhir, fakultas tidak seharusnya meng­ hambat kelulusan mereka. Hal tersebut dikarenakan syarat kelu­

capai poin minimal tersebut,” ujar Wahyuningrat. Pernyataan dari Dekan FISIP tersebut juga mendapat afirmasi dari Istiqomah selaku Dekan FEB yang me­ ngatakan jika mahasiswa tidak berhasil mencapai poin minimal yang ditetapkan, maka mereka tidak dapat mengikuti pendadar­ an dan akan berpengaruh terha­ dap kelulusan mereka. Kedua pernyataan tersebut mewakili ur­ gensi Sistem Poin di fakultas lain yang sudah menerapkan. Mereka menjadikan kebijakan tersebut sebagai syarat kelulusan.

Selain tumpang tindih per­ nyataan tersebut, sistem poin ini juga kehilangan esensinya

9

LAPORAN UTAMA se­pert­i pernyataan Istiqomah ketika ada mahasiswa yang komplain karena tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan. “Kalau tidak punya waktu untuk mengi­ kuti kegiatan seperti kepanitiaan, mahasiswa bisa mengikuti semi­ nar saja. Kalau ada kendala ti­ dak bisa menggunakan gadget, sampaikan ke atasan atau super­ visor untuk (meminta izin-red) menggunakan gadget sebentar dan masuk ke zoom, kemudian dapat ditinggal kerja lagi,” ujar Istiqomah.

Dari pernyataan tersebut,

yang perlu digarisbawahi ada­ lah tujuan sistem poin yang se­ benarnya ditujukan agar maha­ siswa memiliki soft skill. Namun, jika aturan dalam menjalankan kegiatan kemahasiswaan tidak terstruktur, manfaatnya tidak akan didapat secara maksimal.

Selain itu, jika dalam penerap­ annya justru kehilangan esen­ si pemberlakuan Sipo dengan membelakangi kualitas maha­ siswa dalam mencapai poin, tu­ juan diberlakukannya tidak akan didapat. Terakhir, hampir 50% mahasiswa tidak setuju dengan penerapannya, yang berarti Sipo

bukan merupakan kebijakan yang sepenuhnya mempunyai validasi dari mereka yang ber­ peran aktif dalam menjalankan­ nya.

Reporter: Balqist Maghfira Xiel­ fa, Fitri Ademia Rachma, Aurellia Zerlinda Syifa Dewari, Aura Saintia Transendenti, Zahra Nurfitri Laila, Sri Hari Yuni Rianti, Chynthia Maharani Sulistyowati, Adventia Natali Saroyo, Inas Syarifah, Rizka Noviana Eka Mulyaningsih, Tania Dinna Pratami, Desi Fitriani, Andini Dwi Oktavia, Arie Satria.

IKLAN

10

OPINI

Sampaikan Pada Pemegang Kuasa, Ini Perkara Tunjangan Para Pendidik. Titik!

Oleh: Indah Dea Susanti

“Kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat da­ ripada kemajuan kita dalam pen­ didikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental kita.”

- John F. Kennedy Dalam buku berjudul Pendidikan yang Berkebudayaan, Yudi Latif mencatat hingga akhir abad ke-19, kaum gurulah yang perta­ ma kali mempromosikan gerak­ an kemajuan. Kaum guru pula yang memelopori pembentukan ruang-ruang publik modern.

Sebagai intelektual baru, guru mengemukakan konsep “kema­ juan” sebagai tolak ukur baru da­ lam menentukan privilese sosial.

Guru sebagai seorang pendi­ dik memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Guru adalah orang yang membimbing calon pemimpin bangsa agar dapat menemukan vitalitas dalam diri mereka. Guru akan menciptakan ruang bagi siswa untuk berkarya dan ber­ ekspresi dalam mengungkapkan gagasan dan ide mereka. Dalam hal ini, guru merupakan tokoh yang berjasa besar dan penting bagi kehidupan bangsa. Namun, terdapat permasalahan dalam pendidikan formal di Indonesia bagi para guru yaitu tidak adanya

tunjangan yang memadai.

Gaji dan tunjangan pendidik diatur dalam Peraturan Pemerin­ tah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji bulanan para pendi­ dik yang diatur dalam peraturan tersebut memiliki kisaran 2 juta sampai dengan 6 juta rupiah.

Dalam PP tersebut, juga dijelas­ kan mengenai tunjangan dengan jumlah paling besar untuk ka­ tegori dosen S3 golongan IV-A sampai IV-E Rp 6.521.250,00 per bulan. Maka, tunjangan bagi pendidik lain yang mengajar di tingkat pendidikan dibawah S3 memiliki jumlah tunjangan yang lebih sedikit.

Capek, satu kata yang bisa menggambarkan perasaan para pendidik di negeri seribu pulau ini. Dari dulu sampai sekarang, kesejahteraan mereka sebagai pendidik belum juga diindahkan.

Para panglima perang pendi­ dikan ini masih belum menda­ patkan tunjangan yang sesuai dengan jasa mereka. Bukankah wajar kalau suatu saat kualitas para pendidik akan menurun?

Karena para pendidik tidak dapat

meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka tanpa ada­ nya tunjangan dan fasilitas yang memadai.

“Panglima perang pendi­ dikan perlahan kehilangan tajam pedangnya karena tidak adanya tunjangan.”

Dilansir dari kompas.com pada salah satu artikelnya ber­ judul “Mau Miskin, Jadi Guru Aja”, yang mengungkapkan ceri­ ta kurangnya gaji dan tunjangan para guru. Ada beberapa alasan mengapa tunjangan guru diang­ gap kurang. Pertama, besaran tunjangan yang diberikan belum mencukupi untuk memenuhi ke­ butuhan hidup sehari-hari. Ting­ kat inflasi yang terus meningkat membuat harga barang dan kebu­ tuhan pokok naik, namun besaran tunjangan guru tidak mengikuti perkembangan tersebut. Aki­ batnya, banyak guru yang kesu­lit­an memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, tunjangan guru yang kurang juga berdampak pada motivasi dan semangat kerja para guru. Mereka merasa bahwa upaya dan dedikasi yang mereka berikan tidak dihargai dengan setimpal. Guru merupa­

11

OPINI kan ujung tombak dalam sistem pendidikan. Hal ini dapat ber­ dampak negatif terhadap kualitas pengajaran yang mereka berikan kepada siswa, jika mereka tidak merasa dihargai.

Dalam buku Kampus Meng­ ajar: Pengabdian dan Harapan, salah satu kegiatan kampus merdeka oleh Kemendikbud (Kementerian Pendidikan, Ke­ budayaan, Riset, dan Teknologi).

Salah satu contoh nyata dari tun­ jangan guru yang kurang adalah kondisi guru di daerah-daerah terpencil atau pelosok. Guru di daerah tersebut seringka­ li menghadapi tantangan yang lebih besar seperti infrastruktur yang buruk, jarak yang jauh, dan minimnya fasilitas pendukung.

Meskipun mereka bekerja keras untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak di daerah tersebut, tunjangan yang mereka terima tidak seban­ ding dengan beban dan tanggung jawab yang mereka pikul.

Berdasarkan kondisi guru di daerah terpencil dalam buku tersebut, penulis menyimpulkan pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan tunjangan guru. Pertama, besar­ an tunjangan perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup saat ini. Tun­ jangan juga perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi setiap daerah.

Misalnya, daerah terpencil atau pelosok perlu mendapatkan tun­

12

Ilustrasi: Chynthia Maharani S.

jangan yang lebih besar untuk mendorong guru-guru agar tetap tinggal dan bekerja disana.

Selain itu, penting juga un­ tuk memberikan tunjangan tam­ bahan bagi guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi le­ bih. Guru yang telah mengikuti pelatihan atau memiliki sertifika­ si tertentu perlu mendapatkan penghargaan berupa tunjangan tambahan. Hal ini akan men­ dorong guru untuk terus me­ ningkatkan kompetensinya dan memberikan pengajaran yang berkualitas.

Dengan demikian, tunjangan

para tenaga pendidik perlu dikaji lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini dikarenakan tunjangan tenaga pendidik berperan penting da­ lam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Oleh kare­ na itu, tunjangan para pendidik dapat meningkatkan kompetensi pengajar sebagai upaya member­ dayakan sumber daya fundamen­ tal Indonesia. *Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman 2021.

PUISI

Malam yang Kelam Oleh: Maryam Juwita

Mega hitam menemaniku menulis tentangmu Berkelana pada kisah masa lalu Kala aku melihatmu terkapar dan terbujur kaku Mengingat kau telah pergi dan terhapus waktu Tak banyak kata yang bisa kurajut Hanya kata rindu yang mampu kusebut Ingin kuberlari menembus jarak, tetapi sayang kakiku kelu Ingin kuterbang menerobos awan, tetapi sayang sayapku semu Meski aku berulang kali memutari buana Tak akan ada yang sebanding denganmu Manisnya senyummu, damainya tuturmu Hangatnya pelukmu dan bersihnya kalbumu Biarkan aku selalu mendekapmu Walau hanya dalam doa dan ingatan Biar ragamu menghilang Tapi sosokmu takkan pernah usang Kasih sayangku tak lekang waktu Dariku, anak bungsumu

Ilustrasi: Swaritz Vloszaby Abbya

13

PANTUN

Terang Kilau Pesonanya Oleh: Faiz Maulida

Ngemis minta uang jajan Demi ego para kawan Tanpa kegunaan Bagai sampah yang berserakan

Lorong kampus tak berdinding buku Kertas yang basah akan air mata Ayo tunjukkan kekasihmu itu Yang tak berguna bagi masa depan bangsa

Ia diam tak bicara Kerjanya hanya mengangguk saja Perkenalkan dia si tak berguna Yang menyandang nama mahasiswa

14

Membunuh sahabat perjuangan..

Mengkhianati teman-teman..

Tidak memiliki iman..

Sok bicara mengenai kekuasaan..

Dosen berkelakar..

Dia tidak mendengarkan..

Otak kecil omong besar..

Padahal hanya sebatas duta rebahan..

Ilustrasi: Swaritz Vloszaby Abbya

SKETSTOON

Sulitnya Menjadi Fresh Graduate Oleh: April Melani

15

Lembaga Pers Mahasiswa

Skëtsa

Pemandu Wawasan Almamater Sejak 1988

Penerbit: Lembaga Pers Mahasiswa Skëtsa Universitas Jenderal Soedirman PEMBINA: Dr. Sulyana Dadan, M.A. Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Skëtsa Periode 2023 PEMIMPIN UMUM: Afif Fadhilah Iftiar WAKIL PEMIMPIN UMUM: Arie Satria BAGIAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN: Adventia Natali Ditya Saroyo (Koor), Putri Sabhrina, Inas Syarifah BAGIAN PERSONALIA: Swaritz Vloszaby Abbya (Koor), Triana Niken Ayu, Andini Dwi Oktavia PEMIMPIN REDAKSI: Desi Fitriani SEKRETARIS REDAKSI: Aura Saintia Transendenti (Koor), Tania Dinna Pratami, Rizka Noviana Eka Mulyaningsih REDAKTUR PELAKSANA CETAK: Fitri Ademia Rachma, Isnaini Akmal Marfu’ah, Balqist Maghfira Xielfa REDAKTUR PELAKSANA BERITAUNSOED.COM: Faiz Maulida (Koor), Lili Amaliah, Zahra Nurfitri Laila RISET DAN DOKUMENTASI: Chynthia Maharani Sulistyowati (Koor), Indah Dea Susanti, Aurellia Zerlinda Syifa Dewari REDAKTUR PELAKSANA ARTISTIK: April Melani, Sri Hari Yuni Rianti TIM EDITOR: Desi Fitriani, Faiz Maulida, Lili Amaliah, Isnaini Akmal Marfu’ah REPORTER: Balqist Maghfira Xielfa, Fitri Ademia Rachma, Aurellia Zerlinda Syifa Dewari, Aura Saintia Transendenti, Zahra Nurfitri Laila, Sri Hari Yuni Rianti, Chynthia Maharani Sulistyowati, Adventia Natali Saroyo, Inas Syarifah, Rizka Noviana Eka Mulyaningsih, Tania Dinna Pratami, Desi Fitriani, Andini Dwi Oktavia, Arie Satria. LAYOUTERS: Afif Fadhilah Iftiar, April Melani, Swaritz Vloszaby Abbya ILUSTRATOR: Chynthia Maharani Sulistyowati, Sri Hari Yuni Rianti, April Melani, Swaritz Vloszaby Abbya PEMIMPIN PERUSAHAAN: Mar’atul Mu’ayadah STAF KEUANGAN: Novia Mayangsari, Nadhita Adelia Ainurrohman STAF REPRODUKSI DAN SIRKULASI: Clara Diva Esperanza, Rofiqotush Sholichah STAF IKLAN: Intan Adillia Nissa (Koor), Hypatia Zahira Amania, Maryam Juwita

Kantor Redaksi: Kompleks Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal, Purwokerto Utara 53122. Email: lpmsketsa@gmail.com |HP 0895379124152| IG: @beritaunsoed

16