Meski terlihat sangat “liberal” kebebasan yang dijamin oleh deklarasi ini bukannya tidak terbatas, karena kebebasan yang dimaksud perlu memperhatikan moralitas setempat dan tanpa mencederai hak kebebasan orang lain, seperti yang tertuang dalam Pasal 29: “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasankebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” Di Indonesia sendiri, kebebasan berekspresi dijamin dalam pasal 28F, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” dan dipertegas kembali lewat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan jaminan-jaminan di atas, seharusnya kebebasan bereskpresi dapat dilaksanakan dengan kondusif, aman, dan damai. Pada periode orde baru, gerakan fasisme terpusat pada pemerintahan, sehingga kebebasan berekspresi menjadi sangat terbatas dan kaku. Namun, sejak kejatuhan Soeharto, bangsa Indonesia menerima dosis “kebebasan” yang turah-turah, hal ini ditandai
MARET