Kontemporer #13

K

BULETIN

KONTEMPORER EDISI #13 | APRIL 2018

tampak mata Aliran Dana Kegiatan Mahasiswa 3 | interupsi Pendanaan (Unit Kegiatan Mahasiswa) UKM ISI Yogyakarta 5 | sikat Biaya Pendaftaran Seleksi PMB Jalur Mandiri, Untuk Apa? 8 | kirimanmu Tak Ada Resolusi Tahun 2018! 9 | jujur Kocar-Kacir KRS Online 10 | isu Menakar Seleksi Jalur SNMPTN 13 | komik 15

K

2

KON T E M P OR E R

GORESAN PENA

Salam Persma!

Menjalani keseharian sebagai sivitas akademika, pada dasarnya harus memiliki hubungan mutualisme antar berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut bisa terjadi antara Rektor ISI Yogyakarta dengan wakil-wakilnya, maupun dengan pegawai, dosen, mahasiswa, serta siapa saja yang berperan sekecil apapun. Namun, apabila tidak terjadi keselarasan yang baik pada beberapa pihak, tentu saja akan berdampak pada pihak lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa yang merupakan kaum terpelajar secara tidak langsung dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap sekitarnya, khususnya di lingkungan kampus.

Permasalahan tersebut menjadi perhatian Pressisi untuk dibahas dalam Kontemporer kali ini.

Mengenai pentingnya kepekaan mahasiswa serta pihak lain, dalam mengetahui informasi serta isu penting yang dialami selama berada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Beberapa topik yang diangkat antara lain mengenai Pendanaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Kartu Rencana Studi (KRS) Online, serta topik lain yang mungkin dapat menjawab keresahan dan pertanyaan dari mahasiswa.

Akhir kata, kami sampaikan selamat membaca!

PUNGGAWA KONTEMPORER

A LAMAT :

P E LINDUNG :

E DITOR :

D RS . A NUSAPATI , MFA.

E KA A RIE F S ETYAWAN / TV

DAN

F ILM 2015

UKM P E RS M AHASI SWA P RE S SI SI

K HOIRUL A NAM / TATA K E LOLA S E NI 2014

G E DUNG S TUDE NT C E NTE R

P E MBINA :

M IFTACHUL A RIFIN /TV

I NSTITUT S E NI I NDONE SIA YO GYAKARTA

I G E DE A RYA S UCITRA , S.S N ., M.A.

R YANI PALJE D I SI S ILABAN / L UKI S 2015

DAN

F ILM 2015

JALAN PARANGTRITI S K M . 6,5 S EWON , B ANTUL YO GYAKARTA 55188, I NDONE SIA

P E MIMPIN U MUM : M IFTACHUL A RIFIN /TV

DAN

K ONTAK :

F ILM 2015

WE B : lpmpressisi.com FACE B O OK : LPM P RE S SI SI

B E NDAHARA :

E- MAIL : isipressisi@gmail.com

A DINDA L I SA I RMANTI / D E SAIN I NTE RIOR 2014 Ahmad Ibnu Amar / Despro 2017 S E KRETARIS : S ANDRA WAHYUNINGTYAS / FOTO G RAFI 2014 P IMPINAN R E DAKSI : R YANI PALJE D I SI S ILABAN / L UKI S 2015

R E DAKTUR P E LAKSANA : N URRUL W.R N E LWAN / TV

DAN

F ILM 2015

K E PALA D IVI SI FOTO G RAFI : S ANDRA WAHYUNINGTYAS / FOTO G RAFI 2014

K E PALA D IVI SI I LUSTRASI : E KA A RIE F S ETYAWAN / TV

DAN

F ILM 2015

I NSTAG RAM : @ LPMPRE S SI SI L INE @:

@XKX2666M

,

3

B U L E T I N KON T E M P OR E R

TAMPAK MATA

Aliran Dana Kegiatan Mahasiswa Teks: Citra Conde Sistyoayu/Seni Murni/2016

Alur pengajuan anggaran dana kegiatan yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan di ruang lingkup Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) melewati beberapa tahap.

Pertama, mengajukan proposal ke bidang kemahasiswaan kampus yaitu ke ruang Pusat Informasi Kemahasiswaan/Kegiatan (PIK) dan Tata Usaha (TU). Kemudian, proposal yang diajukan ke TU harus disertai surat pengantar untuk Pembantu Rektor III ISI Yogyakarta. PIK sendiri bertugas sebagai pembantu bagian kemahasiswaan, untuk membantu terselenggaranya kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Proposal yang diajukan ke TU tersebut digunakan sebagai arsip data pembukuan untuk laporan pertanggungjawaban pada negara. Sedangkan proposal yang dimasukkan ke ruang PIK digunakan sebagai laporan untuk mencairkan dana.

Dari keputusan dana yang diberikan ke UKM yang disetujui dari pihak bendahara kampus, kemudian diberikan datanya kepada Kepala Biro Keuangan. Setelah proposal disetujui pihak kemahasiswaan, barulah kemudian dana dari hasil rencana anggaran kegiatan tersebut turun (cair), tetapi dana yang turun ke mahasiswa hanya setengah dari anggaran dana yang diajukan.

Kemudian setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat, sisa setengah anggaran yang diajukan akan turun.

Hal tersebut dilakukan sebagai inisiatif pihak kemahasiswaan agar mahasiswa dapat bertanggungjawab mengenai kegiatan yang diselenggarakannya.

Pada tahap inilah dari anggaran dana yang disetujui tersebut dipotong pajak. Pajak itu sendiri bukan untuk operasional kampus, melainkan untuk dana pendidikan negara. Dana anggaran yang didapatkan tidak seperti nominal yang diajukan, karena ada potongan pajak misalnya sebesar 12,5% dan tidak semua dana yang diajukan potongan pajaknya sama. “Pajak ini digunakan untuk biaya turunnya anggaran dari negara dan potongan pajak itu sendiri sesuai dengan aturan konsumsi kena Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 itu untuk rekanan yang ber-NPWP kena potongan 2% kalau rekanannya tidak ber-NPWP kena potongan 4%. Untuk belanja barang-barang cetak seperti fotocopy dan lain sebagainya kurang dari 1 juta rupiah kena PPN 1% apabila lebih 1 juta rupiah potongannya lebih 2% dan kena PPN pasal 22 untuk ber-NPWP 2% dan yang tidak ber-NPWP 3%. Potongan pajak tersebut tidak bisa berkurang karena itu sudah aturan negara,� jelas Sugiyarti.

Anusapati selaku Pembantu Rektor III menambahkan, “Memang dari kampus itu sendiri tidak bisa memberikan semua dana (red: secara) penuh, karena anggaran dana untuk masing-masing UKM sudah didata untuk anggaran dana selama 1 tahun ke UKM tersebut. Sehingga dana yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan acara tidak hanya sekali pada acara tersebut, tetapi bisa digunakan berkali-kali. Selain itu, pihak kampus tidak memberikan sepenuhnya untuk membatasi kegiatan dari UKM tersebut. Supaya anggaran dana untuk masing-masing UKM tersebut tidak habis seketika saat melakukan kegiatan yang diadakan dari UKM itu sendiri.�

Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta terdaftar sebagai satuan kerja dari pemerintah, hal tersebut menjadikan pengelolaan keuangan ISI tidak dapat dikelola sendiri, seperti Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dapat mengelola keuangan sendiri. ISI Yogyakarta yang menjadi satuan kerja pemerintah, harus meminta kebutuhan dana melalui persetujuan dari pihak yang memegang dana pendidikan negara, Departemen Keuangan RI. Kemudian anggaran dari negara tersebut turun, sehingga kampus tidak dapat dimintai dana secara langsung untuk pembiayaan kegiatan kemahasiswaan. ISI Yogyakarta menampung dari beberapa masukan, perlunya biaya untuk dana sampai ke pengguna, maka diperlukan pemotongan pajak dari hasil anggaran yang diajukan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri hanya mengambil sebagian dana kemahasiswaan.[k]

4

B U L E T I N KON T E M P OR E R

TAMPAK MATA

5

B U L E T I N KON T E M P OR E R

INTERUPSI

Pendanaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ISI Yogyakarta Teks : Neo Kaspara Widiastuti /TV dan Film/2016

Berbagai macam program kerja Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ISI Yogyakarta didanai oleh Institut. Pendanaan tersebut memiliki prosedur dan ketentuan diantaranya adanya pengajuan proposal dan pemotongan pajak.

Apakah posisi Anda di Kebendaharaan?

“Saya Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kantor Pusat Tata Usaha (KPTU). Di Institut Seni Yogyakarta BPP ada lima yaitu, Fakultas Seni Pertunjukan (FSP), Fakultas Seni Rupa (FSR), Fakultas Seni Media Rekam (FSMR), Kantor Pusat Tata Usaha (KPTU), dan Pascasarjana.”

Karena kita hanya mendapat data matang, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, keuangan hanya menerima data saja, tidak berhak untuk mengatur.

Apa saja wewenang Anda sebagai BPP KPTU?

“Untuk nominal anggaran, tidak boleh saya informasikan.

Maaf, biar Pembantu Rektor III saja yang memberi tahu.

Jangan keuangan, karena itu bukan wewenang kami. “

“Hanya membayarkan semua proposal kegiatan sesuai dengan disposisi atasan. Misalnya ada disposisi dari Pembantu Rektor III, Anusapati. Pembantu Rektor III nantinya ke Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuanganan (BAUK), Setyanto Putro. Kemudian Kepala BAUK disposisi ke KABAG Keuangan dulu, lalu ke Kepala Sub Bagian (KASUBAG) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), setelah itu ke bendahara.”

Dari mana sumber dana untuk UKM ?

“Dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Untuk tahun ini kebetulan dari UKT, untuk yang kemarin dari Rupiah Murni (red: seluruh penerimaan pemerintah). Memang baru kali ini saya mendapatkan pagu (red: batas tertinggi) anggaran UKM, sebelumnya tidak. Kemarin itu cuma dapat marching band dan festival pagelaran, pameran, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ISI. Tahun ini bertambah dari UKM. Berarti setiap tahun berbeda-beda ya Bu? “Berbeda, dan itu tergantung perencanaan yang mengusulkan ke Jakarta. Dulu pas pembahasan anggarannya ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan, UKTnya dibagi untuk beberapa kegiatan. Misalnya kemahasiswaan mungkin dijatah sekian dan itu sudah sesuai persetujuan Kementrian Keuangan, sesuai pembahasan di Jakarta. Untuk batas tertinggi anggaran merupakan persetujuan dari Kementerian Keuangan, tidak murni kita yang menentukan.

Berapa nominal anggaran kampus untuk UKM?

Berapa nominal pajak dalam setiap pendanaan pengajuan dana UKM? “Pajak untuk kegiatan mahasiswa selama ini hanya untuk belanja barang saja. Tidak boleh untuk membayar honor.

Uang lelah itu tidak boleh. Biasanya kan ada panitia, dan mereka meminta uang lelah. Tapi untuk pertanggungjawaban keuangan itu tidak ada mata anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan tersebut. Jadi hanya bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti belanja barang. Misalnya untuk percetakan, ATK, konsumsi, dan dokumentasi.

Semuanya itu memiliki pajak yang bervariasi. Juga rekanannya harus ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk tahun ini. Untuk 2018 disyaratkan rekanan yang dipakai untuk beli barang harus ber-NPWP. Jika tidak demikian, maka pertanggungjawabannya bisa tidak diterima .Istilahnya akan ditertibkan, karena selama ini ada pengalaman terkait hal tersebut. Setelah mempertanggungjawabkan kegiatan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), semua rekanan harus ber-NPWP, memiliki surat izin usaha perusahaan, dan harus memiliki nota asli dari rekanan. Kemudian untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajaknya 10% dari nominal pembelian tersebut.

Kemudian Pajak Penghasilan (PPh) pada pasal 22 sebesar 1,5 %. Jadi jumlahnya 11,5% keseluruhan yang ber-NPWP.

6 Apabila terpaksa mencari toko yang tidak ber-NPWP, pajaknya menjadi dua kali lipat, yakni 3%. Jadi jumlah pajak yang dibayarkan sebesar 13%. Itupun hanya pembelian di atas satu juta yang terkena pajak. Jika di bawah satu juta tidak akan terkena pajak. Misalnya UKM PRESSISI mendapat jatah 5 juta rupiah. Ingin dipakai untuk konsumsi 2 juta rupiah, ATK 1 juta rupiah, percetakan 2 juta rupiah. Maka totalnya sesuai dengan yang telah dijatahkan. Kemudian yang dikenakan pajak hanya di atas 1 juta saja .”

Bagaimana hitungan pajak tersebut?

“Sesuai dengan realisasi penggunaan. Sebenarnya gampang kalau itu. Jadi misalnya minta bonnya 5 juta, terus dipotong pajak 13%, bukan seperti itu menghitungnya. Sesuai dengan pertanggungjawaban. Misalnya uang konsumsi tadi cuma habis 500 ribu, yasudah tidak kena pajak. ATK cuma 750 ribu ya tidak kena pajak. Jadi bukan dihitung 5 juta kali 13%. Ya begitu menghitung pajak, sesuai dengan realisasi pertanggungjawaban keuangan. Pajak hanya itu yang dipotong, itu saja sesuai dengan aturan yang saya bilang tadi. Ada aturan perpajakan sendiri. Tidak ada potongan yang lain. Dan itu kan mahasiswa sendiri yang mengerjakan pertanggungjawaban keuangan. Ngecap kan kuitansi di toko, terus ada nota asli, itu sudah cukup.”

Siapakah yang mengurusi Pajak tersebut?

“Saya, jadi misal A dapat 5 juta, terus saya potong pajak dulu untuk besok supaya uangnya enggak habis, saya potong dahulu supaya aman. Terus kalau besok A sudah menyerahkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) itu baru saya hitung realisasi pajaknya. Rata-rata sisa, kemudian nanti saya kembalikan, seperti itu. Kalau biasanya sih memang enggak boleh, kita langsung memberi bon mahasiswa itu enggak boleh. Jadi semua pengeluaran yang untuk kegiatan mahasiswa itu besok ke Kasubag MPIK (Kepala Sub Bagian Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan) BAAKPSI Khairully Nursita Sari, S.Kom. Kasubag MPIK BAAKPSI meminta bon uang ke saya untuk diberikan kepada Mahasiswa, jadi saya enggak langsung ngasih uang ke mahasiswa. Jadi satu pintu, lewat Kasubag MPIK BAAKPSI. Yang mengurusi bon Kasubag MPIK BAAKPSI, terus yang mengurusi SPJ mahasiswa kan dikumpulkan. Baru Kasubag MPIK BAAKPSI ke saya. Jadi saya apa-apa mintanya ke Kasubag MPIK BAAKPSI, tidak langsung ke mahasiswa.”

Apakah dulu sewaktu Bu Eni masih menjabat juga satu pintu?

“Iya saya tidak bisa memberi bon ke mahasiswa langsung, saya enggak berhak mengurusi mahasiswa, karena sudah punya bagian sendiri. Satu pintu ke Kasubag MPIK BAAKPSI. Sekarang Khairully Nursita Sari, S. Kom, tahun kemarin Eni Indriati, S.Sos. Eni Insriati, S.Sos sekarang pindah ke FSMR (Fakultas Seni Media Rekam) karena rotasi jabatan.”

B U L E T I N KON T E M P OR E R

Apakah dalam membuat SPJ, ada aturan sendiri. Misal nominal ATK tidak boleh dibawah konsumsi?

“Eggak. Itu realisasi pengeluaran saja, jadi lebih enak. Kalau beli ATK butuhnya 2 juta kok, butuh konsumsinya 500 ribu, misalnya seperti itu, Kita tidak mengada-ada. Enggak ada batasan kalau ATK harus dibawah konsumsi itu nggak ada. Atau dokumentasi harus dibawah konsumsi, itu nggak ada. Harus sesuai realisasi, misal dananya 5 juta mau buat cetak semua ya silahkan. Tidak ada aturan, sepanjang pertanggung jawabannya itu masih masuk, kan yang boleh dipertanggungjawabkan itu, konsumsi, fotokopi, ATK, dan dokumentasi, empat itu untuk belanja barang. Dana mahasiswa kayaknya semua untuk belanja barang. Enggak ada honor atau uang lelah.Walaupun realisasinya untuk itu ya, tapi pertanggungjawabannya besok tidak boleh ada honor, harus buat belanja. Ya pintar-pintarnya mahasiswa lah mengelola uang yang bisa dipertanggungjawabkan.”

Adakah batasan nominal bagi mahasiswa yang mengajukan dana?

Nah itu ajukan saja butuhnya berapa, nanti kan sesuai dengan disposisinya Pembantu Rektor III Drs. Anusapati, M.FA. . Dananya berapa adanya di Pembantu Rektor III. Kalau butuhnya banyak sih, memang banyak ya, tapi ISI Yogyakarta punya kemampuan sendiri untuk membiayai, karena kegiatannya banyak dan enggak hanya kegiatan mahasiswa saja kan di ISI. Kalau mengajukan tidak ada batasan, silahkan mengajukan sebanyak-banyaknya, tapi yang disetujui berapa, itu Pembantu Rektor III nanti wewenangnya. Saya itu sering lihat proposalnya 20 juta, yang turun 2 juta, biasa seperti itu. Tapi memang kemampuannya ISI hanya sejumlah itu. Saya hanya mengikuti disposisi. Apakah pemotongan pajak dilakukan sebelum dana diserahkan pada mahasiswa? Kan sudah dikasih uang muka dulu berapa misalnya dananya 5 juta, tapi biar nanti bisa buat jaminan SPJ-nya selesai, biasanya diberikan berapa dulu, enggak semua langsung dipenuhi 5 juta. Itu teknisnya di Ibu Khairully Nursita Sari, S.Kom. Dulu Ibu Eni Indriati, S.Sos seperti apa saya kurang tahu. Tapi kalau saya, secara pribadi kemarin yang Ibu Eni Indriati, S.Sos itu saya berikan semuanya. Saya kasih ke Ibu Eni Indriati, S.Sos semua 5 juta. Nanti Ibu Eni pas SPJ mengembalikan uang pajak ke saya. ‘Bu nanti pajaknya dana 5 juta kemarin pajaknya segini’, kan saya hitungkan sesuali realisasi SPJ nya, saya hitungkan pajaknya kan Ibu Eni Tidak bisa. Terus, ‘Bu ngembalikan ke saya segini,’ begitu. Ada juga yang minta dipotong pajak sekalian, ya saya potong dulu untuk jaminan supaya enggak habis (Redaksi: uang habis sebelum dipotong pajak) Tergantung orangnya, tergantung orang yang minta bon. Tapi untuk kemahasiswaan dari dulu saya bon utuh dulu terus besok mengembalikan pajak.

B U L E T I N KON T E M P OR E R

Wawancara dengan Saskia Fitriani, mahasiswa jurusan TV dan Film angkatan 2016 UKM apa yang sekarang Anda ikuti?

“Sekarang di UKM Art TV sebagai Humas Internal menjabat 2017/2018.”

Apakah Anda pernah mempunyai pengalaman mengajukan dana ke kampus?

“Iya, pernah, kebetulan untuk kepengurusan tahun kemarin, saya menjabat sebagai Wakil Bendahara Art TV.” Bagaimana pengalaman Anda saat mengajukan dana?

“Iya, kebetulan karena pertama kalinya mengajukan dana.

Saya kan masih dibimbing sama kakak tingkat. Waktu itu seperti biasa kita ke rektorat bawa proposal, diajukan untuk pengajuan dana untuk acara Art TV. Kebetulan waktu itu acaranya untuk Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Malam Keakraban (Makrab). Nah terus kita mengajukan dana ke rektoratnya langsung.”

Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi waktu itu?

“Kebetulan karena kan setiap UKM, setahu saya mendapat jatah pertahunnya. Jatah dana dari kampus untuk kegiatan UKM, waktu itu kita minta sebesar 12 juta nominalnya.

Untuk dana tahunan kita. Kebetulan waktu itu akan dipakai untuk Sertijab dan Makrab. Tapi ternyata waktu itu yang di ACC cuma sekitar 10 juta dan turunnya bahkan tidak 10 juta. Turunnya hanya 8,5 juta dulu. Kata pihak rektoratnya, katanya ada pengurusan pajak dulu. Jadi tidak dikasih semuanya dulu. Nanti kalau pajaknya sudah dihitung, baru sisanya dikasih lagi. Jadi kita waktu itu menerima awal 8,5 juta saja.”

Berarti disimpan sebagian untuk pengurusan pajak terlebih dahulu?

“Ya itu disimpan dulu, sama pihak rektoratnya diambil. Oh aku baru dikasihnya 11 juta. Kan kita mengajukan 12 juta.

Yang turun katanya 11 juta. Tapi dikasihnya 8,5 juta dulu.

Nah 1,5 juta disimpan sama pihak rektoratnya. Katanya ‘nanti takutnya ada pajak-pajak gitu kan, neng, jadi sama ibu disimpen dulu nanti kalau misalkan udah ada pemotongan pajak, baru ibu kasihin lagi.’ Karena waktu itu kan kita sangat mendesak butuh dananya, akhirnya dananya diberikan 8,5 juta dulu, enggak dihitung dulu pajaknya.

Uang 1,5 jutanya disimpan buat penghitungan pajak itu.”

Apakah setelah penghitungan pajak, sisanya dikembalikan ke Art TV waktu itu?

“Iya, jadi waktu itu kita pas bikin SPJ, LPJ-nya itu dipasin sih sebenarnya. Waktu itu dipasin 11 juta terus dikembalikan lagi cuma satu juta berapa. Tapi enggak ada satu juta kayaknya.

7 Aku lupa, aku enggak pegang bukunya soalnya. Pokoknya kita cuma dapat enggak sampai 10 jutaan kalau enggak salah. Karena kan biasanya turun 12 juta. Kita juga heran gitu kok ada pemotongan lagi, jadi cuma 11 juta tembusnya.”

Apakah Anda mengetahui nominal potongan pajak yang dikenakan saat dana cair?

“Kalau untuk pajak sendiri aku enggak tahu. Aku nggak tahu dia berapa persen. Jadi gini, di dalam proposal itu ada tiga item. Item-nya itu ada konsumsi, dokumentasi, sama percetakan. Kita kan sebenarnya sudah punya yang namanya list dana. Berapa yang kita keluarkan untuk percetakan, dokumentasi, dan konsumsi. Sebenarnya yang dibuat sama tim bendaharanya Art TV waktu itu kita mengeluarkan dana yang di atas satu juta cuma untuk konsumsi. Karena setahu kita, yang kena pajak itu ketika masing-masing dari ketiga item itu di atas satu juta. Misalnya konsumsi di atas satu juta, maka kena pajak. Percetakan di atas satu juta, kena pajak. Dokumentasi di atas satu juta, kena pajak. Akhirnya dari kita membuat memutuskan, percetakan cuma 900 ribu. Dokumentasi cuma 700 atau 800 ribu. Kita jebol banget di konsumsi, karena kita waktu itu acaranya dua hari. Kita makannya setiap hari tiga kali. Dua kali makan berat, satu kali makan snack. Tapi kata pihak rektoratnya enggak boleh kayak gitu. Malah kita dibuatkan SPJ, dan SPJ- nya itu setiap item-nya di atas satu juta.

Percetakan jadi 2,5 juta, dokumentasi 3,5 juta, lalu konsumsi jadi 5 juta. Jadi semua dibuat di atas satu juta, lalu kita tanya kan, ‘Bu berarti kalau seperti ini semua item jadi kena pajak?’ O iya, harus seperti ini.’ Katanya gitu. Padahal pengeluaran kita enggak kayak gitu. Kita sebenarnya percetakan dan dokumentasi itu di bawah satu juta. Tapi karena ‘yasudah deh daripada dananya enggak tembus’, karena kita butuh cepat dan acaranya harus segera direalisasikan. Kita ikuti saja pihak rektoratnya. Semua item-nya jadi di atas satu juta. Akhirnya semua item yaitu dokumentasi, konsumsi, percetakan, semuanya kena pajak. Makanya pajaknya gede banget. Akhirnya kita dapat dana malah kurang dari 10 jutaan.”

Apakah revisi SPJ itu mengubah jumlah nominal keseluruhan?

“Enggak, tapi kan itu yang membuat dana kita jadi terpotong banyak. Misalnya, yang tadinya kena pajak harusya cuma satu item, oleh pihak rektorat malah disuruh tiga-tiganya kena pajak. Enggak sesuai jadinya. Kita harus mengikuti mereka. Kita harus mengikuti rektoratnya.”

Dengan siapa Anda mengurus pengajuan dana waktu itu?

“Pertama aku ditemani sama mbak Aca. Setelah itu mbak Aca sibuk, lalu aku ditemani mbak Dahlia. Setelah itu mbak Dahlianya juga sibuk, akhirnya aku mengurus sendiri. Aku yang cari pak Anusapati untuk ACC. Aku juga yang menemui bu Eni terus, buat revisi-revisi SPJ.”

8

B U L E T I N KON T E M P OR E R

SIKAT

Biaya Pendaftaran Seleksi PMB Jalur Mandiri, untuk Apa? Teks: Florentina Krisanti/Musik/2016

Mulai tahun 2017, ISI Yogyakarta mengalami perubahan jumlah pilihan jalur dan prosedur pendaftaran dalam salah satu Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB). Pertama, ISI Yogyakarta telah membuka pendaftaran lewat jalur SNMPTN (mulai tahun 2018) dan SBMPTN, seperti perguruan tinggi negeri lainnya. Kedua, seleksi PMB lewat jalur mandiri kini dikenakan biaya pendaftaran. Prosesnya sama seperti mendaftar lewat jalur SBMPTN: pendaftar melakukan proses booking dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000,00 lewat bank BNI, kemudian berlanjut dengan pengisian formulir pendaftaran. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak biasa, mengingat pada beberapa tahun sebelumnya ISI Yogyakarta tidak memungut biaya pendaftaran melalui jalur seleksi manapun.

Menurut Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAKPSI) ISI Yogyakarta Esti Hapsari Saptiasih, biaya tersebut dipungut karena telah diatur lewat Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 22 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pihak kampus berhak memungut biaya pendaftaran ujian masuk. Lebih tepatnya, pihak kampus dibebaskan apakah ingin memungut biaya atau tidak. Sebagian besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya memilih untuk menetapkan biaya pendaftaran ujian jalur mandiri. Maka, pihak kampus pun memutuskan untuk ikut memungut biaya juga untuk prosespendaftaran mahasiswa baru.

Selain itu, alasan penetapan biaya pendaftaran untuk ujian reguler juga dilakukan karena biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan kepada mahasiswa ternyata tidak bisa menutup biaya operasional proses pembelajaran.

Biaya pendaftaran jalur mandiri pun sebenarnya juga hanya sebagian kecil dari sumber pembiayaan yang diterima pihak kampus. .

Sebagai contoh, kegiatan yang diadakan Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PPKK) bisa menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Padahal PPKK hanya merupakan salah satu bagian kecil dari seluruh ragam kegiatan mahasiswa; mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, proses pendidikan, fasilitas penunjang, peningkatan SDM, dll.

“Pendaftaran itu kan cuma Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah).

Misalnya yang mendaftar itu 3000 (orang), cuma berapa? Rp 600 .000.000,00 (Enam ratus juta Rupiah), kan? Itu kalau untuk kegiatan mahasiswa udah ndak cukup. Ini ya, seperti contohnya: ini kegiatan PPKK, cuma kegiatan (untuk) mahasiswa yang cuma sebagian kecil, ini saja anggarannya sudah Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Ini hanya untuk 3 kegiatan,� - Esti.

Untuk menutup kekurangan biaya operasional selama proses pembelajaran, pihak kampus juga tidak bisa menaikkan UKT begitu saja. Selain karena menyesuaikan situasi ekonomi keluarga mahasiswa, penetapan biaya UKT juga harus dengan persetujuan Menteri Keuangan. Pihak kampus hanya bisa mengusulkan komposisi pendanaan dalam UKT seperti biaya operasional dan fasilitas. Untuk tahun ini, UKT pun tidak boleh dinaikkan atas perintah Presiden Joko Widodo. Esti menambahkan, biaya UKT di ISI Yogyakarta termasuk paling murah di antara PTN seni lainnya. Hal-hal inilah yang membuat pihak kampus perlu menetapkan biaya pendaftaran untuk para calon mahasiswa baru ISI Yogyakarta.[k]

9

B U L E T I N KON T E M P OR E R

KIRIMANMU

Tak Ada Resolusi di 2018!

“Awal tahun ini adalah awal tahun yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.”

Setiap kali memasuki tahun baru, kita selalu menyambutnya dengan suka cita nan meriah, dan mengulangnya di tahun berikutnya. Yah, hal semacam itu sebenarnya enggak begitu membosankan. Tetapi dengan “Resolusi” yang dikoar-koarkan, dan enggak ada sedikitpun perubahan adalah hal yang menjijikkan.

“Pasti di dalam benak kalian yang namanya online tuh tinggal pencet-pencet tombol keybord, lalu duduk manis sambil ngeteh di teras rumah. Tetapi dalam praktiknya ternyata enggak Online-online banget, dari mulai MABA sampai semester tua, nih KRS ya tetap manual.”-AK

Apa yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 mendatang adalah hal sama dan terus akan berulang lagi. Ah, sangat membosankan! Bagaimana tidak? Misalnya nih, dari tahun 2014 sampai akhir 2017 ini, kampus yang aku tempati tak ada banyak perubahan yang signifikan. Yah, sama. Membosankan bukan?

Apa yang dimaksud sama? Nah, awkay kita mulai dari KRS Online. Pasti di dalam benak kalian yang namanya Online tuh tinggal pencet-pencet tombol keyboard, lalu duduk manis sambil ngeteh di teras rumah. Tetapi dalam praktiknya ternyata enggak Online-online banget, dari mulai MABA sampai semester tua, nih KRS ya tetap manual. Harus ke kampus dan merelakan masa-masa liburan yang indah di kampung halaman bersama keluarga. Ya, tak apalah kalau kampungnya cuma di Sewon mBantul, lah teman-teman pulang kampungnya ke luar Jawa. Bukannya enggak kasian?

Kasian kan? Bisa sih nitip teman, tapi ya masa nitip terus, kan enggak enak. Meskipun sudah nitip, kadang juga ribetnya Masyaallah. Tambah kasian enggak sih sama temen?

Nah, tak sampai di situ dramanya. Pelayanan yang juteknya kebangetan, Astaghfirullah kayak mantan pacar habis diputusin. Senyum saja pelit, apalagi nanyain liburannya ke mana. Bayangkan coba! Eits, jangan banyangin pelayanan di Bank atau di Maret-maret yang berjamur ngikis toko kelontong loh yah. Itu kayak surga sama neraka bumi dan langit. Duh, jadi kebayang kan mbak yang manisnya enggak ketulungan, yang sering ngucapin selamat pagi kalau jajan di Alpamaret dekat kosan. Senyummu itu lho mbak. Manis! .

Timbul masalah lagi nih, nyari tempat duduk. Sofa di rektorat sudah penuh semua. Sedih! Niatnya mau wifi-an untuk KRS Online, tapi enggak dapat tempat duduk. Ya sudah, akhirnya ngemper juga di lantai. Seketika itu, image ke-cool-an sirna. Citra yang sudah lama terbangun akhirnya hancur. Duh, kenapa sih enggak disediain bangku-bangku di sekitar kampus buat duduk-duduk ngerjain tugas dari dosen yang tampan dan cantik atau buat baca buku kesukaan. Baru saja duduk belum buka laptop, sudah disamperin mahasiswa yang enggak artsy (mahasiswa baru kali yak). Saya kira mau ngusir, ternyata nanya “Mas, password wifi-nya apa ya?”. Nah, ini nih. Kesamaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Membosankan! Kenapa mau menggunakan wifi harus daftar dulu minta diaktifkan dan password? Kenapa enggak otomatis saja, kita kan sudah terdaftar secara resmi dan sah sebagai mahasiswa, tanpa dua saksi dan penghulu. Sedih enggak sih?

Kesedihan terus berlanjut, bak bola salju yang menggelinding semakin membesar. Seperti drama korea yang bikin nangis bombai. Untuk menjadi mahasiswa yang baik dan patuh pada pemaksaan peraturan, syarat KRS Online harus mengumpulkan surat keterangan bebas pinjaman perpus. Huft, bukannya sudah digital? Jadi kan tahu mana yang belum, yang sudah dan yang enggak pernah minjem.

10

B U L E T I N KON T E M P OR E R

Kok masih ada syarat ngumpulin surat keterangan?

Okelah kalau memang yang punya tanggungan sama perpus, tapi yang enggak, kan sebenarnya sudah tercatat secara otomatis. Apa ini ya fungsinya perpus?

Rame cuma pas KRS-an doang! Temanku nyeletuk “Iya, ramenya pas KRS-an doang. Pada males kali ke Perpus.

Lagi enak-enak baca, eh diusir, disuruh istirahat, ngeselin enggak sih? Inspirasiku buyar seketika. Kalau mau istirahat mah istirahat saja ya kan? Kan bisa gantian. Di perpus lain kayaknya enggak gitu-gitu amat deh”. Damn! Bener banget dud.

kalau boleh masuk enggak boleh presensi. Tetapi kalau pengajar yang telat, enggak apa-apa. Masalah selesai ketika pengajar minta maaf, padahal mahasiswa bisa nuntut. “Aku enggak berani, entar dikira anak nakal.

Kuliahku dipersulit,” ia nyeletuk lagi. Aku meringis, karena aku juga sebenarnya enggak mau ribet.

Ngingetin saja kadang dikira enggak suka, lalu nilaiku dapat C. Nyebelin! Sampai datangnya libur hari tenang pun kita merasa bosan. Hari tenang kok enggak tenang.

“Mampus kau dikoyak-koyak seni!” Chairil Anwar nyeletuk.

“KRS pasti berlalu” . Akhirnya (senyum mengembang bak roti yang dipanggang). Tetapi, badai enggak cuma sekali lho datangnya. “Badai pasti kembali”.

Huft banget bukan? Sama saja kan sama tahun-tahun sebelumnya? Aku pikir mengatasi hubungan yang membosankan seperti ini enggak cuma butuh Resolusi, tetapi Revolusi. Untung di tahun 2019 aku sudah lulus (insyallah, amien!. Eh, ikut doain dong!), jadi hal-hal seperti itu aku enggak mau ngulang lagi. (AK).

Hal yang paling membosankan dan nyebelin selanjutnya adalah ketika Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kembali. Gimana enggak nyebelin? Kita telat kadang enggak boleh masuk,

Yogyakarta, 1 Januari 2018

JUJUR

Kocar-kacir KRS Online Teks oleh: David Ganap / Tata Kelola Seni / 2014 Hutomo Syaputra / Seni Murni / 2017

Pertanyaan: “Gimana sih tanggapan kalian soal efisiensi sistem KRS online di kampus kita?”

Sitong & Dina TKS 14 Sebelum masuk ke sistem onlinenya, kan ada prosedur yang harus kita lewatin kayak ngambil surat bebas perpus. Waktu pengambilannya itu mepet banget dan ngantrinya bisa panjang banget. Trus pelayanannya kepotong waktu istirahat juga.

Sebaiknya pake mesin apa gitu, atau sistemnya diperbaikin biar yang nggak minjem nggak usah ngantri. Supaya enggak dirugikan, enggak perlu repot ke kampus untuk mahasiswa yang di luar kota. Untuk portalnya, aku disaranin dosen untuk ngakses dini hari karena sering error. Nah, itu gimana portal kok sering error karena kebanyakan mahasiswa yang ngakses. Tapi seenggaknya untuk Tata kelola katanya lebih mending dari jurusan yang lain. Kata temenku yang beda jurusan mereka masih ada yang manual banget, tulis tangan. Milih mata kuliahnya harus nulis. Jurusan saya udah nggak kayak gitu, udah bisa login langsung, trus dicetak, tinggal tanda tangan. Ke Akmawa juga nggak perlu ngantri. Selain KRS-an, sarannya sih portal tuh digunain sebagai sarana belajar-mengajar. Jadi tugas-tugas atau materi kampus nggak perlu ngejar-ngejar dosen.

Apalagi kalo dosennya nyuruh itu biar difotocopy. Inisiatif dong unggah materi atau tugasnya di portal biar kepake, tinggal diunduh.

Lisdia TV 13 Kalo yang aku rasain sih, aku angkatan 13 udah online, cuma di sisi lain kita agak ribet. Maksudnya gini, kadang kita KRS harus langsung ketemu dosennya, trus kita harus input lagi, cetak krs lagi, tanda tangan lagi. Itu yang bikin ribet, seharusnya kalo online kita bisa di mana pun, misalkan kita di luar kota, tinggal nginput aja trus udah selesai. Harapan ke depan sih kalo bisa KRS-nya bisa bebas di mana pun ngisi, tanpa harus ada istilah konfirmasi atau tanda tangan-tanda tangan gitu. Kita dibebasin untuk onlinenya. Pas konsultasi langsung sama dosen wali juga bisa opsional, nggak diwajibkan. Untuk yang punya kesibukan di luar kota ya online aja.

11

B U L E T I N KON T E M P OR E R Anggi, Fikky, Via & Tri Kriya 14

Fadli TKS 14

Bagian pengurusan administrasi seharusnya bisa lebih tegas, dalam arti kalo online ya online, manual ya manual. Jangan covernya online tapi ada manualnya. Kalo kita di luar kota trus harus ke kampus buat cari tanda tangan lah, ketemu dosen, harus basa-basi sana-sini, onlinenya itu cuma kayak hoaks. Gak jelas. Sistem online juga punya sisi negatifnya. Misalnya pas mau ambil mata kuliah tertentu, itu nggak bisa karena tabrakan jadwal. Padahal kenyataannya pas di lapangan kita bisa ambil dua-duanya. Jadi, kalo mau pilih online atau manual, dua-duanya punya masalah sendiri-sendiri gitu. Kalo segi pelayanan kampus lumayan. Belum bener-bener diribetin.

Yang jadi persoalan itu ada mahasiswa, dia dosen walinya lagi studi di luar kota ato di luar negeri gitu, dan belum dipindahtangankan ke dosen wali lain. Tanda tangannya yang jadi repot. Rasanya pas dosen wali nggak ada tuh kayak anak tiri, nggak punya orang tua.

Kalau menurut saya, KRS yang semi-online agak mempersulit mahasiswa. Apalagi buat yang berasal dari luar DIY. Jadwal KRS biasanya di tengah liburan. Setelah KRS masih ada libur 1-2 minggu lagi. Ingin liburan full sama keluarga tanpa harus bolak balik untuk KRS-an. Harapan saya mah, bisa diperjelas untuk full online jadi kami dari luar Jogja bisa akses, bayar UKT juga kan bisa transfer. Kalau bisa KRSnya tidak susah.

Santy Alif & Mexa Trimonita Musik 14 Di jurusan musik pas (KRS) online sering ada trouble, misalnya jadwal yang belum tersedia. Musik kan dibagi prodi-prodi lagi, yang paling baru itu prodi penyajian, kalo ngupload jadwal-jadwal itu paling belakangan, mungkin sistemnya belum tertata. Prodi lain juga ada kendala kayak gitu, misalnya online tiga hari, pasti diperpanjang karena ada trouble. Molornya bisa sampe enam hari karena nunggu belum selesai nginput jadwal yang tersedia di semester ini.

Antisipasinya pake manual, onlinenya belakangan yang penting manual dulu. KRS pas libur sangat mengganggu, kasian anak-anak yang terlanjur pulang. Misalkan orang Medan, tiketnya kan udah mahal tuh, harus balik ke sini lagi gitu? Jurusan kan nggak mungkin nanggung tiketnya. Kalo KRS harus nitip ke temen-temen itu kan merepotkan, toh masing-masing ngurusin KRS-nya sendiri. Apalagi kalo dosen walinya beda, jadi kerja dua kali. Harapannya disediain komputer, biasanya kan kampus ada lab komputer (red: seharusnya). Kalo di sini ya ada sih lab komputer tapi unitnya terbatas dan petugasnya cuma dua orang.

Haryanto Seni Tari 14 Pendapatku tentang KRS online yang ada di ISI YK ini masih berubah-ubah. Suatu saat bisa manual, lalu online dan akhirnya ada mahasiswa yang bingung dengan metode KRS yang berlaku. Kalau memang mau diberlakukan online, segalanya harus dipersiapkan, yang dahulu diperbaiki dan diperjelas supaya tidak ada manual-manual lagi. Karena KRS online memudahkan juga buat yang dari luar pulau.

Permasalahannya di sini dari manajemen perlu persiapan matang supaya bisa dijalankan dengan baik. Dari dulu KRS itu selalu manual, itu ada baiknya. Jadi semua mahasiswa berkumpul jadi satu, KRS an bareng, kebersamaannnya dapat.

Permasalahannya adalah antri yang terlalu panjang, sehingga proses jadi makan waktu lama. Saya sih lebih setuju KRS online meski harus bolak balik manual. Mempermudah mahasiswa supaya tidak terlalu lama menunggu.

Raras Penyajian Musik 14 Di musik birokrasinya belum jelas karena baru dipecah untuk jadi fakultas. Tapi masih ada kebingungan terkait prodi dan fakultas. Dosen-dosen musik sih sudah menganggap kita pisah dari jurusan. Dari birokrasi yang terputus itu, 3-4 semester belakangan jurusan kita ditekankan untuk KRS manual, karena di KRS online masih belum terupdate dengan pecahan jurusan tersebut, ada KRS online jadi seadanya. Kritik untuk KRS, kalau memang belum siap online sebaiknya manual saja. Kalaupun mau dibuat online ya perbaikan.

“Jangan covernya online tapi ada manualnya..�

-Anggi, Fikky, Via & Tri / Kriya 2014 Grace Ayu Purnomoputri TKS 15 Respon, kritik, dan saran mengenai KRS memang sebaiknya online, karena akan lebih fleksibel dsb. Tapi SIAK saja dari proses pembelajaran tidak dipakai sebagaimana mestinya, Padahal disana (dosen) bisa memberikan materi, penugasan kelompok, tidak lagi seharusnya pakai whatsapp atau harus datang ke kampus untuk mendapatkan informasi tersebut.

Apalagi yang rumahnya jauh, seperti rumah saya di Prambanan, sudah 1 jam di jalan, sampai di kampus hanya dikasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Kenapa tidak dimasukan online saja untuk semua materi yang ada? Jadi saat TA bisa lihat lagi materi semester sebelumnya. Dari proses pembelajaran saja sistem online ini belum berhasil diterapkan, jika memang mau diterapkan KRS online, proses pembelajaran online ini harus dibenahi dulu. Semenjak semester 5 kegiatanku mulai padat. Aku sebagai orang Jogja masih bisa menikmati KRS manual, tapi KRS online akan sangat membantu. Tentu yang semester awal dan berasal dari luar kota juga berharap bisa KRS Online. Kita juga dituntut untuk berkarya tidak hanya di regionalnya saja, jadi saat kita keluar kota atau keluar negeri terus harus KRS manual kan jadi sulit.

Minta berkaryanya tinggi, ikut event dimana-mana tapi sistemnya masih ngasih tugas harus di kelas. [k]

12

B U L E T I N KON T E M P OR E R

JUJUR

13

B U L E T I N KON T E M P OR E R

ISU

Menakar Sistem Seleksi Jalur SNMPTN Teks: Ahmad Ibnu Amar – Despro 2017

Tahun akademik 2018/2019 adalah tahun yang berbeda dengan tahun sebelumnya, karena Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta mulai bergabung dengan sistem seleksi jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendididkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, jalur penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui SNMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri.

SNMPTN adalah jalur seleksi penelusuran prestasi akade-

Seleksi SNMPTN kemarin kita menerima peserta, pilihan

mik maupun nonakademik yang dilakukan oleh Perguruan

satu saja itu sekitar 966 peserta yang mendaftar di ISI

Tinggi Negeri di bawah koordinasi panitia pusat bersumber

Yogyakarta, pilihan keduanya sekitar 540. Jadi yang

pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Seleksi

mendaftar di ISI Yogyakarta sekitar 1.500-an, tetapi yang

berdasarkan prinsip mendapatkan calon mahasiswa yang

diterima itu 287 peserta untuk SNMPTN saja,� tutur

berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai

Bambang Supinardi sebagai Kepala Bagian Pendidikan dan

rapor dan prestasi-prestasi akademik lain yang relevan

Kerjasama pada Biro Administrasi Akademik, Kemaha-

dengan program studi yang dipilih. Program studi tersebut

siswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAKPSI).

terdiri dari 11 pilihan; meliputi Seni Tari, Seni Musik,

Persyaratan kesehatan juga wajib dipenuhi oleh peserta

Pendidikan Musik, Penciptaaan Musik, Teater, Sendratasik,

SNMPTN, sehingga tidak mengganggu kelancaran proses

Seni Rupa Murni, Kriya Seni, Desain Interior, Desain

pembelajaran. Persyaratan-persyaratan tersebut antara

Komunikasi Visual, dan Desain Produk. Memperhitungkan

lain; untuk Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) meliputi sehat

rekam jejak kinerja sekolah, menggunakan kriteria seleksi

paru-paru, THT, tidak cacat fisik, gagu, gagap yang meng-

nasional, dan kriteria dari kampus ISI Yogyakarta. “Kuota

ganggu proses studi, dan khusus untuk Program Studi Tari,

penerimaan seleksi semua jalur di ISI Yogyakarta dibagi

Teater, Sendratasik, serta Pedalangan disyaratkan tidak buta

menjadi tiga; yaitu 30% untuk sistem SNMPTN, 40%

warna menurut dokter spesialis; untuk Fakultas Seni Rupa

SBMPTN, dan 30% untuk Seleksi Mandiri. Jadi kalau sekitar

(FSR) meliputi tidak buta warna menurut dokter spesialis,

seribuan mahasiswa yang diterima di ISI Yogyakarta, maka

tidak cacat, gagu dan gagap yang dapat mengganggu proses

SNMPTN itu totalnya sekitar 290-an, kemudian untuk

belajar; lalu untuk Fakultas Seni Media Rekam (FSMR), sama

SBMPTN sekitar 420-an, dan sisanya untuk Seleksi Mandiri.

seperti Fakultas Seni Rupa.

14

B U L E T I N KON T E M P OR E R

Bambang menegaskan bahwa, “SNMPTN itu ada proses

Kekurangannya, pengawas ujian tidak bisa mengawasi

verifikasi, kita menerima data rapor calon mahasiswa

langsung, apakah karya pada portofolio peserta sendiri

dan sebagainya. Kemudian kita seleksi, dan kita

yang membuat, dan peserta seleksi bisa bebas membuat

umumkan mereka-mereka yang diterima. Tetapi tidak

karya tanpa ada durasi waktu yang ditentukan. Berbeda

serta-merta setelah itu diterima sebagai mahasiswa,

dengan sistem seleksi SBMPTN dan Seleksi Mandiri

karena setelah diumumkan mereka harus mengisikan

yang dibatasi waktunya, yaitu sekitar 3 jam. Mengatasi

data-data, misalnya rapor dan kelengkapan lainnya.

kekurangan pada sistem seleksi tersebut, pihak kampus

Nanti akan diverifikasi lagi, apakah benar atau tidak.

ingin menumbuhkan keseimbangan dari calon maha-

Siswa maupun sekolah yang melakukan kecurangan

siswa di setiap sistem seleksi antara SBMPTN, SNMPTN,

otomatis nanti bisa dibatalkan atau dianggap gugur, dan

dan Seleksi Mandiri.

untuk sekolah akan di-blacklist.� Menurut Bambang, SNMPTN mempunyai kelebihan dan kekurangan

Tidak hanya Bambang, tetapi Esti Hapsari selaku Kepala

penerapannya di kampus berlatar belakang seni.

BAAKPSI juga menegaskan bahwa kali pertama ISI

Kelebihan tersebut adalah memudahkan bagi calon

Yogyakarta mengikuti seleksi SNMPTN pada tahun ini,

mahasiswa yang bertempat tinggal bukan domisili

“diharapkan ada kebersamaan dan ketepercayaan, itu

Yogyakarta ataupun luar jawa, dan memudahkan

bisa diterima oleh masyarakat secara objektif.� [k]

informasi promosi kampus untuk diterima pada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

KOMIK