Tribune Express LK2 - Tokoh Hukum: Mochtar Kusumaatmaja

Tokoh Hukum: Mochtar Kusumaatmadja Oleh: Luhut A. Pandiangan Staf Bidang Literasi dan Penulisan LK2 FHUI

Sumber: Marcel Antonisse/Anefo via Wikimedia Commons (CC0 1.0)

Mochtar Kusumaatmadja merupakan seorang yang memiliki segudang pengalaman karena selain menjadi seorang akademisi, Ia juga mengemban berbagai posisi penting seperti Diplomat, praktisi hukum, serta Menteri.1 Dalam dunia akademisi, Mochtar menjadi dosen di Universitas Padjadjaran. Sebagai diplomat dengan menjadi perwakilan Indonesia dalam melakukan diplomasi pada Konvensi Hukum Laut. Sebagai praktisi hukum, Ia membuka kantor hukum MKK. Mengingat berbagai pengalamannya, Mochtar bahkan dapat menduduki posisi Menteri pada era Presiden Soeharto selama tiga periode. Sosok Mochtar memang tidak perlu diragukan lagi, hal tersebut bahkan diakui oleh seorang Diplomat asal Singapura, Prof Tomy Koh, yang menyatakan bahwa “Pak Mochtar adalah anak bangsa terbaik Indonesia.

Dia adalah seorang wonderful man.”

Sebagai seorang anak bangsa terbaik Indonesia, maka menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana kehidupan Mochtar sejak masa kanak-kanaknya hingga menjadi seorang yang dikagumi oleh masyarakat di era saat ini. Mochtar lahir di Batavia pada tanggal 17 Februari 1929. Mochtar dilahirkan dari pasangan suami istri yang berbahagia yakni

1

Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, (Bandung: Bina Cipta, 1975), hlm. 3-22.

Ayahnya yang bernama R. Taslim Kusumaatmadja yang berprofesi sebagai apoteker dan Ibunya yang bernama Sulmini Soerawisastra yang berprofesi sebagai guru. Setelah melewati masa kanak-kanaknya, Mochtar menempuh pendidikan dasar, menengah, dan atas di Batavia melalui lembaga pendidikan yang dikelola oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Diketahui bahwa Mochtar sejak kecil telah menunjukkan sikap mandiri, cerdas, tekun, pandai bergaul, serta energik dalam menjalani kesehariannya. Bahkan Mochtar juga mengurus keperluan hidup dengan biaya sendiri ketika menjadi Tentara Pelajar Batalyon 400, menyelesaikan SMA di Batavia, kemudian menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia.2 Untuk pendidikan tinggi, Mochtar mengambil pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada tahun 1955 dengan peminatan hukum internasional.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi Strata 1, Mochtar semakin memiliki niat yang besar untuk menilik hukum secara lebih komprehensif. Hal tersebut ia wujudkan dengan melanjutkan pendidikan Strata 2 di Yale University Law School, Amerika Serikat pada tahun 1956 dengan gelar Master of Laws (LL.M.). Selepas itu, Mochtar kemudian kembali ke Indonesia untuk mengabdi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD).3 Pengabdian sebagai dosen di FH UNPAD nyatanya membuka gerbang pengalaman yang lebih luas lagi bagi Mochtar. Sekilas pada tahun 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo saat itu membentuk Panitia Interdepartemental Penyusunan RUU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim untuk menggantikan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939.

Namun, hingga berakhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo, panitia yang bertugas untuk membentuk RUU tidak dapat menyelesaikan RUU tersebut. Adanya peralihan dari Kabinet Ali Sastroamidjojo kepada Kabinet Djuanda, membuat Menteri Chairul Saleh membujuk Mochtar untuk menyusun RUU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim. Mochtar yang telah menjadi dosen serta keahliannya dalam bidang hukum internasional pun meminta waktu dua bulan untuk menyusunnya.4

2

Kumparan, “Kabar Mochtar Kusumaatmadja si Anak Gaul, Eks Menlu yang Pernah Kritik Sukarno,” https://kumparan.com/kumparannews/kabar-mochtar-kusumaatmadja-si-anak-gaul-eks-menlu-yang-pernah-kriti k-sukarno-1uaoLrW1TI2/2, diakses 7 November 2021.

3 Atip Latipulhayat, “Khazanah Mochtar Kusumaatmadja,” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, Tahun 2014. hlm. 627.

4 Mustakim, “Pahlawan Nasional untuk Mochtar Kusumaatmadja,” https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/26/pahlawan-nasional-untuk-mochtar-kusumaatmadja, diakses 7 November 2021.

Hasil

karya Mochtar dengan konsep Wawasan Nusantara bermuara pada

diumumkannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda tersebut diperjuangkan pada konvensi Hukum Laut (United Nations Convention on the Law the Sea/UNCLOS). Mochtar mewakili Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan di Jenewa, Colombo, dan Tokyo pada rentang waktu tahun 1958-1961.

Beberapa karya tulis yang ditulis

oleh Mochtar

berperan dalam pembentukan

Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia tahun 1970.5 Selepas keikutsertaannya dalam terbentuknya Deklarasi Djuanda, Mochtar kembali melanjutkan pendidikannya dengan menempuh Strata 3 di FH UNPAD pada tahun 1962 dengan gelar doktor ilmu hukum. Gelar tersebut diperoleh dengan mempertahankan disertasi yang Mochtar susun dengan judul “Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960.” Gelar doktor ilmu hukum tersebut sekaligus mengantarkan Mochtar diangkat menjadi Guru Besar Hukum Internasional di FH UNPAD. Sejak saat itu, Mochtar menjadi sangat identik dengan FH UNPAD.6 Dapat dilihat bahwa terdapat perpaduan pengalaman yang dimiliki oleh Mochtar, dimana ia aktif dalam institusi pendidikan hingga menjadi Guru Besar Hukum Internasional di FH UNPAD dan aktif dalam pemerintahan dengan menjadi bagian dalam upaya penyusunan RUU hingga terbentuknya Deklarasi Djuanda. Namun, menjadi perhatian adalah meskipun aktif dalam pemerintahan, tidak jarang juga Mochtar melakukan kritik atas kebijakan hukum dan politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Hal tersebut berujung pada adanya tindakan Presiden Soekarno yang melakukan pemberhentian Mochtar dari FH UNPAD. Saat itu, Soekarno yang sedang berada di Jepang mengirimkan telegram pemecatan tersebut. Namun hal tersebut tidak membuat Mochtar patah arang, Ia kembali melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Atas undangan khusus, Mochtar mengikuti kuliah di sekolah hukum Harvard University pada tahun 1964-1965. Kemudian, Mochtar melanjutkan studinya lagi di sekolah hukum University of Chicago pada tahun 1965-1966 sehingga memiliki gelar ilmu hukum yang lengkap dengan nama Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M.7

5

Rakhmat Nur Hakim, “Mochtar Kusumaatmadja Bapak Hukum Laut Indonesia yang Kini Telah Tiada,” https://nasional.kompas.com/read/2021/06/07/12320461/mochtar-kusumaatmadja-bapak-hukum-laut-indonesiayang-kini-telah-tiada?page=all, diakses 7 November 2021.

6 Atip Latipulhayat, “Khazanah,” hlm. 627.

7 Kumparan, “Kabar Mochtar Kusumaatmadja,” diakses 7 November 2021.

Selesainya studi yang dilakukan oleh Mochtar di Amerika Serikat, membuat Mochtar kembali lagi ke Indonesia untuk melanjutkan pengabdian di FH UNPAD. Dapat dilihat bahwa Mochtar pernah menduduki jabatan penting di FH UNPAD hingga UNPAD seperti, Dekan FH

UNPAD

1962-1963,

1967-1968, dan

1969-1970; Pembantu

Rektor

Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni 1966-1969; serta Pembantu Rektor Bidang Akademis dan Ekstension 1969-1973. Hingga pada tahun 1972, Mochtar mendapat status baru dengan diangkat menjadi Rektor UNPAD.8 Tidak hanya berkiprah di institusi pendidikan, Mochtar juga membuka kantor hukum bernama Mochtar, Karuwin, dan Komar (MKK) guna menilik permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Hal unik dan pertama kali pada sejarah advokat Indonesia, MKK menjadi kantor hukum pertama yang mempekerjakan advokat asing. MKK memberi layanan hukum untuk memenuhi kebutuhan klien dalam menghadapi lingkungan hukum yang dinamis dan kompleks. MKK sendiri berfokus pada permasalahan hukum niaga dengan beberapa contoh spesifikasi seperti investasi; merger, dan akuisisi; pasar modal; minyak dan gas bumi; restrukturisasi dan kepailitan; hak atas kekayaan intelektual; litigasi dan arbitrase; korporat umum; serta lain-lainnya.9 Uniknya kemampuan intelektual dan kepribadian dari Mochtar, Presiden Soeharto mempercayakannya jabatan Menteri Kehakiman di Kabinet Pembangunan II pada tahun 1974-1978.. Pada 6 Juli 1974, Mochtar mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.S.15/24/7 tentang Pembatasan Praktik Advokat Asing di Indonesia. Peraturan tersebut membatasi advokat asing tidak dapat menjadi pengurus kantor hukum, tetapi harus dipekerjakan sebagai penasihat atau karyawan. Selain itu, advokat asing hanya berfokus pada aspek hukum internasional atau hukum negara asalnya. Kemudian, advokat asing berkewajiban memberikan ilmunya kepada advokat indonesia dan memberikan pengabdian pada pemerintah.10 Pada Kabinet Pembangunan III, Mochtar beralih posisi menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk menggantikan Adam Malik yang naik menjadi Wakil Presiden ketiga pada 8

Arief Maulana, “Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Rektor ke-5 Unpad dan Konseptor Wawasan Nusantara, Meninggal Dunia,” https://www.unpad.ac.id/2021/06/prof-mochtar-kusumaatmadja-rektor-ke-5-unpad-dan-konseptor-wawasan-nus antara-meninggal-dunia/, diakses 8 November 2021.

9 Mochtar, Karuwin, Komar, http://www.mkklaw.net/paHome_indo.html, diakses 8 November 2021.

10 Kartini Laras Makmur, “MKK dan Sentuhan Pertama Advokat Asing di Indonesia,” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59df52598f57a/mkk-dan-sentuhan-pertama-advokat-asing-di-indon esia, diakses 8 November 2021.

tahun 1978-1983. Kemudian pada posisi yang sama seperti sebelumnya pada Kabinet Pembangunan IV pada tahun 1983-1988. Karya dan prestasi Mochtar lebih dikenal saat menjadi Menlu ketika konsepnya tentang negara kepulauan (wawasan nusantara) yang diperjuangkannya selama 25 tahun dapat diterima dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982. Terdapat 130 negara yang sudah meratifikasi UNCLOS, tetapi Amerika Serikat tidak mau menandatangani UNCLOS. Konvensi tersebut oleh Indonesia diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Karir politik internasionalnya tidak sebatas itu, Mochtar menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB selama dua tahun selesai menjabat sebagai Menlu.11 Selama menjabat di kementerian pada tahun 1974-1988, Mochtar lepas dari kehidupan akademik dan profesi advokat. Selesai menjabat, Mochtar kembali mengurus kantor hukum MKK miliknya dalam menangani perkara nasional dan internasional. Mengisi sela profesi advokat, Mochtar berkiprah juga sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1988-1998; Panel of Conciliators and Arbitrators, Center for the Settlement of International Disputes, (berhenti tahun 1979, diangkat lagi tahun 1990); Ketua Komisi Demarkasi Perbatasan Irak-Kuwait (1991); Anggota Komisi Hukum Internasional selama dua periode berturut-turut (1992-2002); Anggota Dewan Editor Ocean Development and International Law Journal, Washington DC.12 Mochtar tidak hanya terfokus dalam pemerintahan atau sebagai diplomat, Ia juga membuat banyak karya tulis dan buku bacaan. Mochtar memiliki beberapa rekan menulis dan dominan buku yang ditulis memiliki tema hukum internasional. Beberapa buku yang ditulis berupa Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi (1975); Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional (1986); Pengantar Hukum Internasional (cetakan pertama 1976 dan edisi revisi 2003); Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (2000); Rights Over Natural Resources: The Indonesia Experience (2002); Konvensi-Konvensi Palang Merah (2002); Rights Over Natural Resources: The Indonesia Experience (2002); Konsepsi Hukum Negara Nusantara: Pada Konferensi Hukum Laut III (2003); Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (2006); Pengantar Hukum Internasional: Cases & Materials dan Lampiran-Lampiran (2009).

11

Hakim, “Mochtar Kusumaatmadja,” diakses 7 November 2021.

Mochtar, Karuwin, Komar, http://www.mkklaw.net/attorneys_indo.asp?attorney_id=28, diakses 8 November 2021.

12

Bahasan mengenai penemuan hukum oleh Mochtar mencakup teori hukum, teori hukum internasional, serta wawasan nusantara. Mochtar pada awalnya hanya mengemukakan sebuah gagasan hukum. Namun, oleh murid-muridnya memberikan konsep hukum itu dengan nama “Teori Hukum Pembangunan” atau “Mazhab UNPAD”. Hal yang melatarbelakangi Mochtar membuat teori hukum ini ada dua. Pertama, asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan membuat masyarakat stagnan. Kedua, adanya transisi pola pikir masyarakat menuju hukum modern.13 Dari kedua latar belakang tersebut, Mochtar mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”14 Penjelasan lebih lanjut oleh Mochtar bahwa “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya adalah hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”15 Mochtar memiliki keahlian dalam hukum internasional dan kepakarannya diakui baik oleh intelektual hukum Indonesia, maupun forum internasional. Mochtar menuangkan pemikiran tentang hukum internasional dalam buku yang ditulisnya sendiri berjudul “Pengantar Hukum Internasional” pada tahun 1976. Buku tersebut menjadi rujukan pada hampir seluruh Fakultas Hukum di Indonesia hingga saat ini. Gagasan yang dicantumkan dalam buku tersebut sangat fundamental dan futuristik.16 13

Otje Salma, Ikhtisar Filsafat Hukum, (Bandung: Penerbit Armico, 1987), hlm. 17.

Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1986), hlm. 11.

15 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14.

16 Latipulhayat, “Khazanah,” hlm. 634.

14

Mochtar memberikan definisi bahwa hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.17 Definisi tersebut sangat mendasar dan mencakup esensi dari hukum internasional. Namun, penggunaan frasa keseluruhan kaidah dan asas memiliki kemiripan dengan definisi dari hukum yang digagasnya.

Beberapa intisari dari gagasan Mochtar seperti adanya prediksi bahwa akan bertambahnya subjek hukum internasional yang dalam hal ini masuk dalam istilah subjek hukum negara dan subjek hukum bukan negara. Kemudian, hukum internasional bersifat koordinatif

karena

masyarakat internasional adalah masyarakat yang terdiri dari

negara-negara yang merdeka yang tidak memungkinkan satu dengan yang lainnya saling ber subordinasi. Selain intisari dari buku tersebut, Mochtar menyebutkan bahwa hukum internasional harus memberikan solusi atas permasalahan negara dalam lingkup internasional, tidak hanya sebatas mengatur norma yang rigid.18 Kontribusi Mochtar kepada Indonesia adalah dengan membawa konsep originalnya tentang wawasan nusantara. Konsep tersebut perpaduan dari sisi keilmuan dan politik kenegaraan Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan pengetahuan akan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang meliputi aspek kehidupan seperti politik, kebudayaan, ekonomi, sosial, pertahanan, serta keamanan. Kesatuan tanah dan air dalam negara kepulauan menjadi pengembangan wawasan nusantara.19 Pokok wawasan nusantara adalah kejelian Mochtar dalam melihat hukum laut dan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mana laut diantara pulau-pulau tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari bagian darat pulau Indonesia.

Dengan dasar pemahaman tersebut, laut teritorial harus terletak sepanjang garis yang menghubungkan titik ujung terluar daripada kepulauan Indonesia. Mochtar paham bahwa konsep negara kepulauan hanya didukung oleh beberapa negara kecil dan ditentang oleh negara besar karena yuridis hukum laut berasal dari Eropa Barat.20 Dari ringkasan tulisan, Mochtar adalah Bapak Hukum Internasional Indonesia dan Bapak Hukum Laut Indonesia.

17

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 4.

Latipulhayat, “Khazanah,” hlm. 635.

19 Mochtar Kusumaatmadja, “Dari Konsepsi Nusantara Ke Wawasan Nusantara,” dalam Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995), hlm. 42.

20 Latipulhayat, “Khazanah,” hlm. 638.

18

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Kusumaatmadja, Mochtar Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi.

Bandung: Bina Cipta, 1975.

Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Bina Cipta, 1976.

Kusumaatmadja, Mochtar. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional.

Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.

Kusumaatmadja, Mochtar. “Dari Konsepsi Nusantara Ke Wawasan Nusantara,” dalam Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995.

Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis). Bandung: Penerbit Alumni, 2002.

Salma, Otje. Ikhtisar Filsafat Hukum. Bandung: Penerbit Armico, 1987.

ARTIKEL Latipulhayat, Atip. “Khazanah Mochtar Kusumaatmadja.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.

Vol. 1, No. 3, Tahun 2014. Hlm. 626-642.

INTERNET Hakim, Rakhmat Nur. “Mochtar Kusumaatmadja Bapak Hukum Laut Indonesia yang Kini Telah Tiada.” https://nasional.kompas.com/read/2021/06/07/12320461/mochtarkusumaatmadja-bapak-hukum-laut-indonesia-yang-kini-telah-tiada?page=all. Diakses 7 November 2021.

Kumparan. “Kabar Mochtar Kusumaatmadja si Anak Gaul, Eks Menlu yang Pernah Kritik Sukarno.”

https://kumparan.com/kumparannews/kabar-mochtar-kusumaatmadja-si-

anak-gaul-eks-menlu-yang-pernah-kritik-sukarno-1uaoLrW1TI2/2.

Diakses

7

November 2021.

Makmur, Kartini Laras. “MKK dan Sentuhan Pertama Advokat Asing di Indonesia,” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59df52598f57a/mkk-dan-sentuhan-perta ma-advokat-asing-di-indonesia. Diakses 8 November 2021.

Maulana, Arief. “Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Rektor ke-5 Unpad dan Konseptor Wawasan Nusantara, Meninggal Dunia.” https://www.unpad.ac.id/2021/06/profmochtar-kusumaatmadja-rektor-ke-5-unpad-dan-konseptor-wawasan-nusantara-menin ggal-dunia/. Diakses 8 November 2021.

Mochtar, Karuwin, Komar. http://www.mkklaw.net/paHome_indo.html. Diakses 8 November 2021.

Mochtar,

Karuwin,

Komar.

http://www.mkklaw.net/attorneys_indo.asp?attorney_id=28.

Diakses 8 November 2021.

Mustakim.

“Pahlawan

Nasional

untuk

Mochtar

Kusumaatmadja.”

https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/26/pahlawan-nasional-untuk-mochtar-kus umaatmadja. Diakses 7 November 2021.