Paper Review - Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence

Judul : Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Pengarang : Hari Sutra Disemadi Tahun : 2021 Jurnal : Jurnal Wawasan Yuridika Diulas oleh : Alvianda Novanianto, Shafira Meutia Syahrial A. Pendahuluan Indonesia telah berada pada era Revolusi Industri 4.0 yang salah satu tanda dimulainya era ini adalah pertumbuhan teknologi informasi yang semakin meningkat dan pengenalan artificial intelligence kepada masyarakat umum dalam kehidupan kita.

Artificial intelligence (AI) adalah “mesin” yang dapat melakukan berbagai hal yang dipandang oleh manusia membutuhkan kecerdasan untuk melakukannya. Seiring berjalannya waktu, sistem AI berkembang pesat dan menjadi lebih fungsional serta dapat bekerja secara otonom tanpa campur tangan manusia.

Dalam dunia maya, terdapat akses mudah ke berbagai layanan berbeda yang secara inheren mengarah pada masalah hukum yang berbeda. Masalah hukum yang menjadi dasar dalam hal ini adalah kebocoran data pribadi oleh perusahaan Kreditplus.

Data pelanggan yang bocor tersebut merupakan informasi sensitif seperti nama, alamat email, kata sandi, alamat rumah, dan kartu keluarga. Kebocoran data pribadi konsumen mengakibatkan kerugian yang besar bagi konsumen. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk berperan dalam melindungi data pribadi masyarakat. Suatu pengaturan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi perlu diperhatikan agar data tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan.

Penelitian ini membahas mengenai urgensi sebuah pengaturan khusus di Indonesia dalam menciptakan perlindungan terhadap data pribadi dan penggunaan AI sebagai instrumen dalam melindungi data pribadi.

B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan

perundang-undangan dan

pendekatan perbandingan undang-undang.

Penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder dan bahan hukum sekunder.

Data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan Perlindungan Data Pribadi dan Urgensi Pengesahan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Regulasi Tersendiri di Indonesia Peraturan perlindungan data pribadi secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun, dalam penelitian ini terbatas pada perlindungan data pribadi yang terkait langsung dengan data elektronik. Di Indonesia, peraturan keamanan data pribadi terkait penggunaan berbagai layanan di dunia maya telah diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Beberapa peraturan tersebut telah menjelaskan secara yuridis terkait definisi data pribadi, seperti pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Namun, undang-undang tersebut tidak memuat definisi khusus tentang data pribadi. Peraturan lebih lanjut tentang data pribadi juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi ”data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan hak privasi seseorang. Hak privasi seseorang adalah perwujudan hak asasi manusia yang melekat bagi setiap individu, yang perlindungannya telah diberikan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Negara secara hukum berkewajiban untuk bertindak sebagai pelindung pribadi bagi setiap warga negara. Indonesia hingga kini masih belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai data pribadi, terdapat penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang bertujuan memberikan kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi.

Contohnya pada Pasal 27 RUU PDP yang mengatur kewajiban pengendali data untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, dan Pasal 28 RUU PDP mengatur kewajiban pengendali data pribadi untuk mengawasi setiap pihak dalam pemrosesan data.

Prospek Pemanfaatan Artificial Intelligence sebagai Sarana dalam Melindungi Data Pribadi Kehadiran AI yang lebih efektif, efisien, dan antimalware dapat mencegah kesalahan sistem dan meminimalkan risiko kebocoran data pribadi karena human error.

Saat ini, perkembangan AI diyakini melebihi kemampuan kecerdasan manusia karena AI ditunjang oleh kemampuan untuk memproses perhitungan yang kompleks (computing power) dan pengolahan data dalam jumlah besar (big data) secara bersamaan.

Pemanfaatan sistem AI dalam melindungi data pribadi konsumen dapat ditemukan pada perusahaan DANA yang memanfaatkan sistem keamanan digital berupa risk engine atau fraud detection engine berbasis AI. Kemudian DANA juga memberikan layanan face verification

yang

dapat

digunakan

oleh

semua

pengguna

untuk

mencegah

penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

D. Penutup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang digunakan sebagai regulasi terhadap perlindungan data pribadi di dunia internet hanya membahas mengenai subjek perlindungan data pribadi tanpa ada ketentuan yang merinci mengenai data pribadi. Ditambah lagi masih banyaknya peraturan perundang-undangan

yang belum

mengatur

perlindungan data

pribadi secara

komprehensif menandakan masih belum adanya keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negaranya. Hal ini tentunya dapat diselesaikan dengan pemanfaatan Artificial Intelligence yang dapat berperan dalam perlindungan data pribadi dengan memanfaatkan beberapa keunggulan AI seperti bio encryption, fraud detection engine serta kemampuan AI dalam mengolah data yang kompleks sehingga mencegah human error. Pemerintah sebagai regulator juga perlu segera mengesahkan RUU PDP guna mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan data pribadi.