Perubahan masyarakat dalam konteks penyampaian pendapat dapat mempengaruhi hukum, dan sebaliknya hukum dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat. Adanya hal tersebut membuat pembentuk undang-undang membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai “UU ITE”) yang kini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai “UU ITE Perubahan”).
Mencuatnya opini publik untuk merevisi UU ITE Perubahan atas maraknya penyimpangan yang terjadi akhirnya ditanggapi Presiden Jokowi. Jokowi menyebutkan apabila UU ITE Perubahan tidak dapat memberikan keadilan pada masyarakat, Pemerintah akan merangkul DPR dan bersama-sama merevisi UU ITE Perubahan. Bagaimana politik hukum pembentukan UU ITE? Bagaimana dampak UU ITE Perubahan pada saat ini?
