Tribune Express LK2 - Esai Kritis: Meninjau Aturan Penggunaan Wilayah Udara Indonesia

Esai Kritis: Meninjau Aturan Penggunaan Wilayah Udara Indonesia dalam Aktivitas Aviasi Internasional Oleh: Darren Yosafat Marama Sitorus Staf Bidang Literasi dan Penulisan

Sumber: CNN Indonesia Indonesia sebagai sebuah negara tentu memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya berhak mengatur jalur penerbangan dan mengamankan ruang udaranya, mengingat sangat strategisnya wilayah ruang udara bagi pertahanan keamanannya. Pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan ruang udara Indonesia yang dilakukan pesawat sipil maupun pesawat negara sering terjadi. Permasalahan yang diteliti yakni bagaimana pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan negara menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Menurut penelitian dijelaskan bahwa baik hukum internasional maupun nasional kurang tegas dalam menentukan parameter status hukum suatu pesawat, apakah pesawat negara atau pesawat sipil. Hal ini bisa menimbulkan masalah yang serius terkait hukum yang seharusnya berlaku untuk pesawat terutama yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini.1 Wilayah Udara Indonesia belakangan ini mendapat sorotan oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya pesawat asing yang melewati wilayah Indonesia tanpa izin. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Maret 2022 TNI Angkatan Udara (TNI AU) memaksa sebuah pesawat sipil asing unscheduled dengan call sign VOR06 nomor registrasi G-DVOR tipe DA62 yang 1

Sefri Ani, “Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 22, No. 4 (Oktober 2015), hlm. 538.

terbang dari Kuching ke Senai Malaysia, untuk mendarat di Batam, Kepulauan Riau.2 Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen penerbangan oleh Staf Intel dan Satuan Polisi Militer Angkatan Udara (SATPOMAU) serta pemeriksaan paspor oleh Imigrasi Bandara. Sementara bagian Bea dan Cukai serta Karantina Hewan dan Tumbuhan Bandara melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang-barang yang dibawa oleh pelanggar tersebut. Selanjutnya pilot dan kru dari pesawat dibawa ke ruang isolasi di Airnav Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara yang khusus melayani pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia cabang Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerbangan tersebut tidak dilengkapi dengan FC (Flight Clearance) dan FA (Flight Approval).

Perbatasan area penerbangan antar negara sudah lama diatur di dalam Konvensi Chicago yang dibentuk dan disepakati oleh dunia internasional pada tahun 1944 yang mengatur mengenai kegiatan penerbangan sipil internasional bagi negara yang menjadi pihak dalam konvensi.3 Dalam konvensi tersebut dijelaskan bahwa suatu negara harus bisa menjaga wilayah udaranya dari properti milik negara lain. Selain itu menurut hukum di Indonesia, dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU 43/2008) yang mengatur wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia, selain pada undang-undang, peraturan mengenai penerbangan internasional terdapat juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (RI) yang mengatur Pesawat udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Negara Asing yang terbang di atas daratan dan/atau perairan Indonesia serta mengatur status kedaulatan udara Indonesia dan upaya pengamanan apabila terjadi pelanggaran atas hukum tersebut.

PP di atas menyebutkan bahwa Pemerintah menetapkan kawasan udara yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kawasan udara terlarang (prohibited area) dan kawasan udara terbatas (restricted area). Menurut PP, kawasan udara terlarang (prohibited area) merupakan kawasan udara di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi Pesawat Udara.

2

Agus Hendrayady, “Membangun Wilayah Perbatasan Di Provinsi Kepulauan Riau”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 04, No. 01 (Agustus 2019), hlm. 42.

3 Priyo Hadisusilo,”Ruang Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Sebuah Tinjauan Hukum” Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 51, No. 1 (Januari 2022), hlm. 55.

Daerah yang termasuk ke dalam prohibited area adalah daerah yang meliputi ruang udara di atas Istana Presiden, ruang udara di atas instalasi nuklir, dan ruang udara di atas objek vital nasional yang bersifat strategis.4 Sedangkan untuk kawasan udara terbatas (restricted area), merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan yang bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan oleh Pesawat Udara Negara (pesawat yang digunakan oleh TNI, Polri, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya). Wilayahnya meliputi Markas Besar TNI, Pangkalan Udara TNI, kawasan latihan militer, kawasan operasi militer, kawasan latihan penerbangan militer, kawasan latihan penembakan militer, kawasan peluncuran roket dan satelit, ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.

Selain kawasan udara, Pemerintah Indonesia melalui PP juga membuat Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defence Identification Zone/ADIZ), yaitu ruang udara tertentu di atas daratan dan perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi Pesawat Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yang berada pada ruang udara di Wilayah Udara ruang udara di Wilayah Udara yurisdiksi. Terkait dengan pelanggaran wilayah seperti kasus yang belakangan ini terjadi di dalam PP ini ditegaskan, Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara harus memiliki izin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance).

Untuk Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara, harus memiliki Izin Diplomatik (diplomatic clearance), Izin Keamanan (security clearance), dan Persetujuan Terbang (flight approval). Pesawat Udara yang terbang dengan tidak memiliki izin melanggar Pasal 10 ayat (3) PP ini yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.5

4 Sekretariat Kabinet RI, “Inilah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara RI,” https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2018-tentang-pengamanan-wilayah-udara-ri/, diakses 25 Juni 2022 5 Adya Paramita Prabandari, “TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 220.

Pembahasan mengenai pengaturan dan penegakan hukum terhadap pesawat asing yang melanggar ruang udara Indonesia juga dapat dilihat khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.6 Namun, ada beberapa undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan seperti yang sudah dijelaskan di atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak membedakan status pesawat asing yang melakukan pelanggaran ruang udara apakah pesawat sipil ataukah pesawat negara. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan konflik karena berlawanan dengan hukum internasional yang tercantum pada Pasal 2 Konvensi Chicago 1944 terkait batas penerbangan pada wilayah negara terhadap penerbangan sipil dimana International Based Practice tersebut memberikan perlakuan khusus apabila pesawat yang melakukan pelanggaran ruang udara adalah pesawat sipil. Sejauh ini Indonesia hanya memberikan denda yang sangat ringan kepada pesawat asing yang ketahuan melakukan pelanggaran terhadap ruang udara Indonesia, yang nilainya jauh dibawah biaya operasional yang digunakan TNI Angkatan udara untuk melakukan intersepsi terhadap pesawat pelaku pelanggaran.7 Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat harus bisa saling bahu membahu dalam menjaga wilayah udara Indonesia dengan membuat peraturan dari dalam negeri terhadap dunia Internasional yang jelas serta tegas sehingga wilayah udara Indonesia tidak bisa dilewati oleh berbagai pihak secara sembarangan. Sebab International Based Practice dapat menghasilkan kesalahpahaman disebabkan aturan wilayah udara pada setiap negara berbeda-beda dan tidak dapat dipukul secara rata serta mengenai parameter apakah suatu negara merupakan pesawat negara atau pesawat sipil yang seringkali menimbulkan konflik antara negara-negara terkait juga berbeda-beda terutama ketika terjadi pelanggaran ruang udara di dunia.

6 Desi Yunitasari. “Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Sipil Asing Di WilayahH Yurisdiksi Nasional”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2, No. 1 (April 2020), hlm.

37.

7 Baiq Setiani,”Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing”, Jurnal Konstitusi Vol.14, No. 3 (September 2017), hlm. 503.

DAFTAR PUSTAKA JURNAL Ani, Sefri. “Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 22, No. 4 (Oktober 2015). Hlm. 500 - 580.

Hendrayady, Agus. “Membangun Wilayah Perbatasan Di Provinsi Kepulauan Riau.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 04 No. 01 (Agustus 2019). Hlm. 1 - 133.

Hadisusilo, Priyo. ”Ruang Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Sebuah Tinjauan Hukum.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 51, No. 1 (Januari 2022). Hlm. 1 - 80.

Prabandari, Adya Paramita. “TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia.”

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 2 (2020). Hlm. 200 - 250.

Yunitasari, Desi. “Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Sipil Asing Di Wilayah Yurisdiksi Nasional.” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2, No. 1 (April 2020). Hlm. 1 - 40.

Setiani, Baiq. ”Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing.” Jurnal Konstitusi Vol. 14, No. 3 (September 2017). Hlm. 400 - 523.

INTERNET Sekretariat

Kabinet

RI. “Inilah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara RI.” https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2018-tentang-pengamanan-wilay ah-udara-ri/. Diakses 25 Juni 2022.