Tribune Express LK2 - Esai Kritis: Meninjau Alasan Bersikap Sopan dalam Persidangan

“Meninjau Alasan Bersikap Sopan dalam Persidangan sebagai Dasar Peringan Pidana (Studi Kasus Bripda Randy Sasongko)” Oleh: Aliffia Dwiyana Sekti Staf Bidang Literasi dan Penulisan LK2 FHUI 2022

Sumber: https://beritapatroli.co.id/2022/04/29/mantan-polisi-bripda-randy-divonis-2-tahun-penjara/ Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan pemberitaan tentang vonis hukuman penjara dua tahun bagi terdakwa kasus kekerasan seksual, Bripda Randy Bagus Hari Sasongko. Polisi nonaktif tersebut terbukti telah menyebabkan gugurnya kandungan kekasihnya, yaitu Novia Widyasari. Novia Widyasari Rahayu adalah perempuan berusia 23 tahun yang merupakan mahasiswi Universitas Brawijaya asal Mojokerto, Jawa Timur. Ia ditemukan tewas di dekat makam ayahnya pada Kamis, 2 Desember 2021.1 Ia diduga korban bunuh diri karena ditemukan sebuah botol cairan yang diduga racun di dekat jasad korban.2 Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, menyatakan, korban dan anggota Polri ini sudah berkenalan sejak Oktober 2019.3 Slamet mengungkapkan, keduanya 1

Suara.com, “Diperkosa dan Dipaksa Aborsi, Novia Bunuh Diri di Makam Ayah,” https://www.suara.com/partner/content/bogordaily/2021/12/04/184846/diperkosa-dan-dipaksa-aborsi-novia-bun uh-diri-di-makam-ayah, diakses 30 April 2022.

2 Devira Prastiwi, “6 Fakta Terkait Kasus Dugaan Bunuh Diri Novia Widyasari,” https://www.liputan6.com/news/read/4729353/6-fakta-terkait-kasus-dugaan-bunuh-diri-novia-widyasari, diakses 30 April 2022.

3 Dian Kurniawan, “Kronologi Kasus Novia Widyasari dengan Pacarnya yang Berujung Tewas Bunuh Diri,”

kemudian kerap berhubungan badan mulai 2020 hingga 2021 di kos maupun hotel di Malang dan Batu.4 Perbuatan tersebut menyebabkan Novia hamil dua kali. Namun, sejak Oktober 2019 hingga Desember 2021, selama dua kali Novia hamil, terdakwa memaksanya untuk melakukan aborsi.

Sebagai imbas dari kasus tersebut, Bripda Randy dinonaktifkan dari tugasnya di kepolisian dan dituntut pidana. Bripda Randy dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tertera dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP, yakni tentang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita, dalam hal ini kekasihnya, Novia Widyasari, dengan persetujuan dari wanita tersebut dan diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.5 Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya menuntut Randy untuk dipidana 3,5 tahun penjara pada Selasa (12/4) lalu.6 Akan tetapi, hakim hanya memvonis Bripda Randy Bagus Hari Sasongko (21) 2 tahun penjara.7 Tentu vonis pidana penjara selama 2 tahun ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan tuntutan JPU. Hakim menilai keringanan hukuman ini karena selama ini Randy bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.8 Dari media sosial, ditemukan banyak orang yang geram atas sikap Randy Bagus Hari Sasongko dan keluarganya terkait kasus kematian Novia Widyasari Rahayu yang diduga bunuh diri.9 Terlebih setelah PN Mojokerto hanya menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun dengan berdasar pada sikap sopan yang ditunjukkan oleh terdakwa, masyarakat semakin geram dan mengkritik putusan hakim tersebut. Pasalnya, penggunaan alasan tersebut sangatlah sepele untuk dijadikan alasan peringan pidana untuk kasus yang menimbulkan https://surabaya.liputan6.com/read/4728881/kronologi-kasus-novia-widyasari-dengan-pacarnya-yang-berujung-t ewas-bunuh-diri, diakses 30 April 2022.

4 Ibid.

5 Tim Detik Jatim, “Sopan dan Belum Pernah Dihukum Bikin Bripda Randy Divonis Lebih Ringan,” https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6057172/sopan-dan-belum-pernah-dihukum-bikin-bripda-r andy-divonis-lebih-ringan, diakses 30 April 2022.

6 CNN Indonesia, “Hakim Vonis Bripda Randy 2 Tahun Bui: Sengaja Picu Gugurnya Kandungan,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220429042854-12-791238/hakim-vonis-bripda-randy-2-tahun-bui-se ngaja-picu-gugurnya-kandungan#:~:text=Mantan%20personel%20Polri%20Bripda%20Randy,jaksa%20selama %203%2C5%20tahun., diakses 30 April 2022.

7 Enggran Eko Budianto, “Bripda Randy Divonis 2 Tahun Bui di Kasus Aborsi Novia Widyasari,” https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6056133/bripda-randy-divonis-2-tahun-bui-di-kasus-aborsinovia-widyasari, diakses 30 April 2022.

8 Tim Detik Jatim, “Sopan dan Belum Pernah Dihukum Bikin Bripda Randy Divonis Lebih Ringan,” https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6057172/sopan-dan-belum-pernah-dihukum-bikin-bripda-r andy-divonis-lebih-ringan, diakses 30 April 2022.

9 Intan Hidayat, “Bripda Randy Bagus Hari Sasongko Dipecat Tak Hormat dan Dijebloskan ke Tahanan, Warganet: Alhamdulillah…,” https://sinarjateng.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-1003165032/bripda-randy-bagus-hari-sasongko-dipecat-tak-hor mat-dan-dijebloskan-ke-tahanan-warganet-alhamdulillah, diakses 6 Mei 2022.

akibat yang besar. Akan tetapi, bila ditilik lebih lanjut, penggunaan alasan peringan pidana “bersikap sopan selama persidangan” bukan hanya sekali dua kali saja digunakan oleh para hakim di Indonesia. Dalam banyak kasus, para hakim tergolong sangat sering menggunakan alasan tersebut sebagai pertimbangan penjatuhan hukuman bagi seorang terdakwa. Terlebih lagi, alasan peringan pidana “bersikap sopan selama persidangan” sebenarnya merupakan alasan yang lumrah digunakan oleh para hakim dalam menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang. Oleh karena timbulnya perdebatan dalam masyarakat mengenai alasan kesopanan sebagai dasar peringan pidana, maka menjadi penting untuk dilakukan peninjauan lebih dalam terkait dapat atau tidaknya sikap sopan dalam persidangan digunakan sebagai dasar peringan pidana menurut hukum. Kemudian, mengarah ke permasalahan intinya, akan ditinjau juga mengenai apakah sikap sopan ini merupakan dasar peringan pidana yang utama dan apakah digunakannya sikap sopan dalam persidangan sebagai dasar peringan pidana oleh hakim untuk memutus perkara sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Bersikap sopan selama persidangan” merupakan alasan peringan pidana yang lazim digunakan oleh para hakim Indonesia. Dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diperkenankan adanya penyertaan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penggunaan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan putusan. Hal ini diperkuat dengan eksistensi Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.10” Bunyi pasal tersebut telah menegaskan bahwasannya dalam pidana, hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa penting untuk dihiraukan dan penggunaannya hanya ditujukan untuk terdakwa saja, baik yang melakukan ataupun yang membantu melancarkan suatu tindak pidana.

Selain itu, dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwasannya hakim, dalam menjalankan tugasnya, berkewajiban untuk mempertimbangkan segala kondisi baik dan buruknya terdakwa. Dalam konteks ini, hakim harus dapat menemukan hal-hal ataupun kondisi tertentu yang berpeluang meringankan ataupun memberatkan terdakwa, seperti salah satu contohnya adalah dengan melihat keadaan pribadi terdakwa selama masa persidangan

10

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 58.

berlangsung. Kekooperatifan terdakwa yang dinilai mampu menjadi penilaian hakim dalam memberikan alasan peringan pidana, salah satunya adalah kesopanan yang diperlihatkan terdakwa selama persidangan.

Jika ditinjau dari beberapa yurisprudensi, contohnya Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 571/Pid.B/2004/PN KC tentang percobaan tindak pidana korupsi, Pengadilan Negeri Kutacane telah menjatuhkan vonis hukuman penjara selama sembilan bulan kepada lima terdakwa, yaitu H. Muhammad Nya’kup Pagan, Jalaluddin Rifa, B.A, Malik ST bin Zainuddin Ali, Annas, S. Ag., dan Safuan SE. Vonis tersebut dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangan tiga keadaan meringankan bagi terdakwa, yaitu para terdakwa belum pernah dihukum; para terdakwa bersikap sopan di persidangan; dan para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.11 Dari putusan di atas, dapat dilihat bahwasannya hakim telah memperhitungan kesopanan yang telah ditunjukkan oleh kelima terdakwa untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan.

Selain itu, yurisprudensi lain yang memuat “sikap sopan yang ditunjukkan oleh terdakwa” sebagai hal-hal yang meringankan sanksi pidana adalah Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta

Pusat

No.

29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

Hakim

memiliki

tiga

pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan terdakwa korupsi bantuan sosial Covid-19, Juliari P. Batubara, yaitu terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat.12 Terdakwa telah ditetapkan bersalah oleh masyarakat, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.13 Selain itu, selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Ad dan Matheus Joko Santoso. 14 Dalam KUHP sendiri, dikenal adanya tiga hal yang dapat meringankan suatu ancaman hukuman pidana, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan, membantu melakukan perbuatan pidana (medeplichtigheid), dan seorang ibu yang meninggalkan anaknya usai melahirkan. Penafsiran gramatikal dan pendapat para ahli mengemukakan bahwa “keadaan yang memberatkan dan meringankan” merupakan suatu sifat, perihal, susunan atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, 11

Pengadilan Negeri Kutacane, Putusan No. 571/Pid.B/2004/PN.KC., hlm. 60.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst., hlm. 627.

13 Ibid.

14 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst., hlm. 627.

12

yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhi.15 Dasar-dasar diperingankannya pidana terhadap si pembuat dari sudut luas berlakunya dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus.16 Pertama, dasar peringan pidana umum meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau orang yang belum dewasa (minderjarigheid).

Kedua, dasar peringan pidana khusus meliputi setiap delik yang telah dirumuskan oleh pasal-pasal yang secara khusus memperingan suatu delik (previlisir).

Dari dua dasar

peringan tersebut, tidak dikenal secara spesifik perihal sikap sopan terdakwa sebagai suatu hal yang harus dijadikan pertimbangan penting dalam menjatuhkan suatu vonis. Namun, dalam kenyataan di lapangan, perihal tersebut dianggap sebagai suatu keadaan yang eksistensinya sangat penting untuk menjadi pertimbangan yang utama sehingga bisa mengubah suatu vonis menjadi lebih ringan daripada ancaman hukuman maksimalnya.

Berdasarkan doktrin ilmu hukum, perihal “bersikap sopan selama persidangan” sebagai

alasan

peringan

pidana

dikenal

sebagai

suatu

keadaan

meringankan

(Mitigating/Attenuating Circumstances). Karakteristik keadaan meringankan dapat ditinjau dari tiga hal. Pertama, keadaan meringankan berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berkaitan dengan tindak pidana.17 Kedua, rumusan dari keadaan meringankan harus berasal dari luar tindak pidana.18 Jika rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, tetapi berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas.19 Ketiga, keadaan meringankan dalam tindak pidana harus mencerminkan tingkat keseriusan dari tindak pidana itu sendiri.

Contohnya adalah perhitungan tentang tingkat bahayanya tindakan si pelaku.20 Fenomena disparitas muncul karena adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana antara satu hakim dengan hakim-hakim lainnya. Tidak adanya parameter khusus terkait ukuran “sopan” yang dapat digunakan hakim untuk memberikan keringanan pidana juga 15

I. Gusti Ayu Devi Laksmi C. D. M., Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)," Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 54.

16 Meril Tiameledau, "Percobaan Sebagai Alasan Diperingankannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP," Lex Administratum Vol. 4 No. 3 (2016), hlm. 156.

17 Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing," Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 1 (2018), hlm. 91.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Ibid.

dapat melahirkan dampak negatif. Salah satunya berupa vonis yang menguntungkan terdakwa, tetapi tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana.

Selain itu, akan muncul dampak negatif lain, seperti vonis-vonis yang tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga gagal pula memberikan jaminan keadilan bagi para korban. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal.21 Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.22 Putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.23 Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sebab, hal ini bila tidak segera diatasi atau paling tidak diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat luas.24 Dengan demikian, dalam kasus Bripda Randy, penggunaan sikap sopan sebagai alasan peringan pidana oleh hakim tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan harus disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta

dalam

menjalankan

mempertimbangkan

keadaan

kekuasaan

kehakimannya,

hakim

baik dan

buruknya terdakwa,

diwajibkan

untuk

termasuk dalam hal

mempertimbangkan sikap sopan yang diperlihatkan terdakwa selama persidangan. Sikap sopan tersebut sah untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan sanksi karena tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Namun, penggunaan alasan sikap sopan sebagai alasan peringan pidana tersebut juga tidak boleh serta-merta menggagalkan tujuan dari ditegakkannya hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan yang sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya disparitas vonis pengadilan dalam memaknai “kesopanan” yang ditunjukkan oleh terdakwa, dibutuhkan adanya definisi dan parameter khusus terkait batasan dan pertimbangan sikap sopan yang dapat digunakan hakim untuk memutus suatu perkara. Sikap sopan yang ditunjukkan terdakwa selama persidangan juga harus ditekankan sebagai pertimbangan tambahan, bukan yang utama. Dengan adanya kejelasan tersebut, 21

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas dalam penjatuhan pidana," Masalah-Masalah Hukum Vol. 47 No. 3 (2018), hlm. 220.

22 Ibid.

23 Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," PAMPAS: Journal Of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 135.

24 Ibid.

diharapkan tidak akan ada lagi vonis-vonis pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan.

Karena pada hakikatnya, suatu hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dan sebanding dengan akibat beserta perbuatan pidananya.

DAFTAR PUSTAKA JURNAL Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas dalam penjatuhan pidana."

Masalah-Masalah Hukum Vol. 47 No. 3 (2018). Hlm. 220.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing." Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 1 (2018). Hlm. 87–108.

M, I. Gusti Ayu Devi Laksmi C. D., Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku.

"Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020). Hlm. 48–58.

Rahayu, Sri Dewi. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika."

PAMPAS: Journal Of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020). Hlm. 125-137.

Tiameledau, Meril. "Percobaan Sebagai Alasan Diperingankannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP." Lex Administratum Vol. 4 No. 3 (2016).

Hlm.

155–162.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

PUTUSAN PENGADILAN Pengadilan Negeri Kutacane. Putusan No. 571/Pid.B/2004/PN.KC.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. INTERNET Budianto, Enggran Eko. “Bripda Randy Divonis 2 Tahun Bui di Kasus Aborsi Novia Widyasari.” https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6056133/bripda-randy-divonis-2tahun-bui-di-kasus-aborsi-novia-widyasari. Diakses 30 April 2022.

CNN Indonesia. “Hakim Vonis Bripda Randy 2 Tahun Bui: Sengaja Picu Gugurnya Kandungan.” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220429042854-12-791238/hakim-vonis-br ipda-randy-2-tahun-bui-sengaja-picu-gugurnya-kandungan#:~:text=Mantan%20perso nel%20Polri%20Bripda%20Randy,jaksa%20selama%203%2C5%20tahun.

Diakses

30 April 2022.

Hidayat, Intan. “Bripda Randy Bagus Hari Sasongko Dipecat Tak Hormat dan Dijebloskan ke Tahanan,

Warganet:

Alhamdulillah….”

https://sinarjateng.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-1003165032/bripda-randy-bagus-hari -sasongko-dipecat-tak-hormat-dan-dijebloskan-ke-tahanan-warganet-alhamdulillah.

Diakses 6 Mei 2022.

Kurniawan, Dian. “Kronologi Kasus Novia Widyasari dengan Pacarnya yang Berujung Tewas

Bunuh

Diri.”

https://surabaya.liputan6.com/read/4728881/kronologi-kasus-novia-widyasari-dengan -pacarnya-yang-berujung-tewas-bunuh-diri. Diakses 30 April 2022.

Prastiwi, Devira. “6 Fakta Terkait Kasus Dugaan Bunuh Diri Novia Widyasari.” https://www.liputan6.com/news/read/4729353/6-fakta-terkait-kasus-dugaan-bunuh-dir i-novia-widyasari. Diakses 30 April 2022.

Suara.com. “Diperkosa dan Dipaksa Aborsi, Novia Bunuh Diri di Makam Ayah.” https://www.suara.com/partner/content/bogordaily/2021/12/04/184846/diperkosa-dandipaksa-aborsi-novia-bunuh-diri-di-makam-ayah. Diakses 30 April 2022.

Tim Detik Jatim. “Sopan dan Belum Pernah Dihukum Bikin Bripda Randy Divonis Lebih Ringan.” https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6057172/sopan-dan-belum-perna h-dihukum-bikin-bripda-randy-divonis-lebih-ringan. Diakses 30 April 2022.