Pandemi telah melanda dunia lebih dari satu tahun lamanya. Tahun ini, semua orang beramai-ramai pergi vaksinasi guna menciptakan apa yang disebut "herd immunity" demi pemulihan keadaan dan ekonomi. Namun, vaksin sebagai objek penelitian dan komoditas perdagangan sebenarnya dapat dikaji secara hukum melalui pelindungan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Selain itu, suatu negara juga ikut berperan besar dalam pendistribusian vaksin kepada warga negara karena posisinya sebagai pemegang kuasa atas kegiatan jual-beli vaksin. Karena posisi tersebut, negara wajib memberikan pelindungan hukum terhadap vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia serta memastikan setiap warga negara memperoleh vaksinasi secara merata.
Pentingnya pelindungan hukum yang harus diberikan kepada vaksin Covid-19 dan andil pemerintah yang tidak hanya harus mengurus pelindungan hukum vaksin, tetapi juga memberikan pelayanan vaksinasi menyeluruh kepada masyarakat.
