Tribune Express LK2 - Fakta Hukum: Pembuatan Mural di Fasilitas Umum dan Pribadi

Fakta Hukum: Pembuatan Mural di Fasilitas Umum dan Pribadi, Bagaimana Regulasinya?

Oleh: Rasti Apriliani Staf Literasi dan Penulisan

Sumber: liputan6.com

Mural adalah seni lukis yang medianya menggunakan dinding atau tembok, atau dapat juga menggunakan media besar dan datar lainnya seperti, langit-langit, papan besi, dan kain.1 Mural dapat dibuat baik di dinding atau tembok dalam ruangan, maupun luar ruangan. Meskipun demikian seni mural memiliki perbedaan dengan lukisan. Perbedaannya terletak pada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh mural, yaitu kaitannya dengan arsitektur/bangunan, baik dari segi desain (memenuhi unsur estetika), maupun usia serta perawatan dan kenyamanan di ruangan.2 Seni mural menjadi suatu media komunikasi antara seniman dan khalayak umum dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik menjadi salah satu sentral interaksi sosial yang berada pada ruang publik.3

1

Ryan Sheehan Nababan, “Karya Mural Sebagai Medium Mengkritisi Perkembangan Jaman (Studi Kasus Seni Mural Karya Young Surakarta)”, Proceeding: International Conference on Art, Design, Education, and Cultural Studies (ICADECS) 2019, hlm. 1.

2 Muhammad Gazali, “Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi”, Jurnal Imajinasi Vol XI No 1-Januari 2017, hlm. 11 3 Ibid., hlm. 69.

Seni mural dibuat oleh seniman, pekerja seni, atau dapat juga dibuat oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuat mural.

Seni Mural bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh seni mural banyak dijumpai di sudut-sudut kota. Mural sering dijadikan sebagai sarana sebagai komunikasi menyampaikan ekspresi dan kreativitas. Di Jakarta sendiri, khususnya di Wilayah Jakarta Timur, Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, memberikan apresiasi terhadap suasana baru yang menghiasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) DKI Berseri, di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit dengan seni mural yang bertemakan flora.

Menurut Beliau, kreativitas mural dapat memicu pemberdayaan masyarakat melalui kreativitas seni lukisan.4 Selain itu, di Kelurahan Bukit Duri mural digunakan sebagai media informasi untuk mengampanyekan pencegahan covid-19. Mural tersebut dibuat oleh Pekerja penanganan saranaprasarana umum (PPSU) Kelurahan Bukit Duri.5 Gambar-gambar yang termuat di mural tersebut menceritakan tentang upaya penanganan yang COVID-19 yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Adapun, mural juga turut digunakan untuk menyemarakan HUT-494 DKI Jakarta.

Mural tersebut terdapat di Kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Barat yang dibuat oleh PPSU Srengseng Sawah, Jakarta Barat.

Belakangan ini, seni mural ramai diperbincangkan di masyarakat karena mural yang berada pada dinding terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta di Batuceper, Kota Tangerang, Banten. Mural tersebut melukiskan foto Presiden Indonesia Joko Widodo yang ditambah dengan tulisan ‘Jokowi 404: Not Found’ yang menutupi mata Presiden Joko Widodo. 6 Kejadian tersebut pun menuai respons yang beragam dari masyarakat ada yang berpendapat bahwa lukisan mural tersebut merupakan bentuk kritik dan luapan ekspresi yang disampaikan dengan media mural.

Lantas, bagaimana sebenarnya sudut pandang hukum dalam pembuatan mural? Apakah pembuatan mural termasuk ke dalam perbuatan yang melawan hukum? Apakah membuat mural 4

Ajid, “Walikota Sambut Positif Seni Mural Di RPTRA DKI Berseri” https:// timur\.jakarta.go.id/v19/news/Kesejahteraan/2328/index2.html, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

5 Laily Rahmawaty, “Kelurahan di Jakarta Selatan Mengampanyekan Pencegahan Covid-19 Lewat Mural”, https://www.antaranews.com/berita/1801113/kelurahan-di-jaksel-kampanyekan-pencegahan-covid-19lewat-mural, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

6 BBC News, “Kritik 'Jokowi 404: Not Found' berujung penghapusan mural: 'mengapa kita tidak boleh protes?'”, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58220409, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

dapat dipidanakan? Dalam hal ini mengutip pernyataan Bapak Joko Widodo pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013 silam, mural bukanlah perbuatan yang melanggar hukum apabila sebelum membuat mural harus meminta izin terlebih dahulu ke Dinas Tata Ruang daerah. Setelah mendapatkan izin, barulah mural dapat dibuat. Menurut seniman yang turut sering dalam membuat mural, beliau mengatakan memang sebelum membuat mural harus meminta izin terlebih dahulu kepada warga sekitar tempat mural yang akan dibuat dan juga pada aparat setempat.7 Hal tersebut dijelaskan bahwa agar pihak yang dindingnya dijadikan media untuk mural tidak dirugikan atas pembuatan mural tersebut.

Melihat dari sudut pandang hukum, dalam hal ini yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan adalah larangan untuk mencoret-coret pada bagian rumah seseorang ataupun di fasilitas umum yang mana kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai vandalisme. Vandalisme berasal dari kata vandalm yang berarti merusak. Vandalisme merupakan perilaku yang bersifat merusak.8 Dalam hal ini merusak bukan selalu berarti menghancurkan, tetapi dapat berupa merusak situasi atau pandangan yang semula bersih tertib dirusak dengan adanya coretan-coretan yang sangat mengganggu pandangan bahkan mengacau rambu-rambu ketertiban untuk masyarakat, sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan. Sementara itu, seperti yang telah dibahas bahwa mural berbeda dengan vandal. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dari unsur yang terdapat dalam mural dan juga dalam vandalisme. Mural sebagai karya seni memiliki unsur estetika yang termuat dalam mural tersebut. Selain itu, unsur dari mural yang tak boleh terlewat dalam seni mural esensi yang terkandung dalam lukisan mural sebagai media komunikasi yang memiliki fungsi untuk menyuarakan kritik, mengekspresikan memenuhi hasrat estetis seniman, kepentingan partai politik maupun ideologi, hingga kepentingan ekonomi dalam melakukan promosi menawarkan produk. Adapun dalam vandalisme, sesuatu yang dihasilkan berupa coretcoretan yang tidak memiliki arti atau memiliki arti yang buruk dan esensi.9

7

Januar Pribadi Hamel, “Artis Mural Tak Sembarangan Ngemural di Jalanan, Mereka Selalu Minta Izin”, https://jabar.tribunnews.com/2020/01/21/artis-mural-tak-sembarangan-ngemural-di-jalan-mereka-selalu-minta-izin, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

8 Alvian Indra A. R dan Fandy Ardiansyah. B, “Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya”), Sinektika Jurnal Arsitektur, hlm. 102.

9 Sendy Uda. C.P dan Pudji Astuti, “Analisis Mencoret-Coret di Fasilitas Umum”, Jurnal Novum Unesa,hlm. 5.

Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.10 Adapun, seseorang dapat dikenakan Pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut jika ia memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Unsur pertama yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu adanya subjek yang melakukan apa yang dilarang dalam pasal tersebut. Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Selanjutnya, ada unsur kesengajaan yang mana dalam hal ini pelaku secara pikiran dan batin sadar akan perbuatan yang dilakukan. Berlanjut, membahas unsur kesengajaan ini dalam tindak pidana ada yang dinamakan mens rea, yakni suatu kehendak jahat seseorang dalam melakukan perbuatannya. Demikian, Unsur kesengajaan terpenuhi apabila seseorang sudah memiliki kehendak secara sadar dalam pikiran maupun batin untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, melawan hukum berarti sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (formil) dan perbuatan yang mungkin mengarah kepada perbuatan yang dilarang, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (materil).11 Lalu, unsur selanjutnya berkaitan dengan perbuatan , yakni ‘menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan’. Mengenai apa yang dimaksud dengan menghancurkan dan merusak, S.R. Sianturi, S.H. menjelaskan bahwa menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi.12 Sementara itu, merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat digunakan dengan optimal atau bahkan tidak dapat digunakan. Adapun, membuat tidak dapat dipakai adalah 10

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 406 ayat (1).

Albert Aries, S.H., M.H., “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukumperdata-dan-hukum-pidana/, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.

12 Letezia Tobing, S.H., M. Kn., “Hukum Mencoret-coret Rumah Orang Lain”, https://www.hu kumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51da49dbc660a/hukum-mencoret-coret-rumah-orang-lain, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

11

suatu kondisi yang mana dengan sedemikian rupa ada usaha untuk agar barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya.13 Terakhir, menghilangkan memiliki pengertian usaha untuk membuat barang tidak dapat ditemukan atau musnah. Dengan demikian, apabila seseorang memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, barulah ia dapat dikenakan dengan pasal tersebut. Berkaitan dengan ini tindakan yang dapat dikenakan dengan pasal ini adalah tindakan mencoret-coret fasilitas umum (vandalisme), sedangkan dalam kasus pembuatan mural tidak dapat dikenakan dengan pasal ini. Hal tersebut merujuk pada esensi yang terkandung dalam kedua kegiatan tersebut yang berbeda.

Dalam sudut pandang hukum perdata kegiatan tersebut dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPer atas dasar perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa kerugian yang didapatkan oleh orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.14 Berbeda dari ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang mana menitikberatkan pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan hal yang dilarang dalam KUHP berupa pidana penjara, dalam Pasal 1365 KUHPer pertanggungjawaban yang dititikberatkan apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan ialah seseorang diharuskan untuk mengganti sejumlah kerugian yang telah diakibatkan. Dalam hal ini kerugian yang harus diganti oleh seseorang, yaitu kerugian materil.

Berkaitan dengan mural apakah seseorang yang membuat mural dapat dikenakan pasal ini? Hal tersebut dikembalikan lagi kepada unsur dan konteks yang termuat dalam pasal tersebut yang mana dalam pasal tersebut menyatakan atas dasar ‘melawan hukum’. Pengertian Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata menurut Rosa Agustina, yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.15 Kembali ke konteks yang ada dalam pasal dapat dikenakan apabila terdapat seseorang yang merasa dirugikan karena mural tersebut, misalnya dilukis pada dinding atau tembok bangunan atau gedung milik seseorang.

Demikian, hal tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut melanggar hak seseorang untuk

13

Sendy Uda. C.P dan Pudji Astuti, “Analisis Mencoret-Coret di Fasilitas Umum”, Jurnal Novum Unesa,hlm. 7.

14 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1365.

15 Albert Aries, S.H., M.H., “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukumperdata-dan-hukum-pidana/, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.

hidup dengan tentram tanpa adanya gangguan akan diri sendiri dan barang-barang milik seseorang, bertentangan dengan kepatutan, dan menimbulkan kerugian materiil. Akan tetapi, apabila kegiatan tersebut dilakukan atas konsen dari pemilik bangunan atau gedung maka pembuatan mural tidaklah melawan hukum.

Peraturan lain yang mengatur tentang larangan mencoret-coret terdapat pada Pasal 21 Peraturan Daerah No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di DKI Jakarta yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok sarana umum.16 Lebih lanjut, dalam Perda ini meskipun terdapat larangan untuk melakukan perbuatan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 tersebut, tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi yang didapatkan seseorang apabila melanggar pasal tersebut. Kemudian, menindak lanjutkan Perda tersebut pada tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 2013 tentang Larangan Mencoret-coret, Menulis, Melukis, Menempel Iklan Pada Sarana Umum.17 Dalam seruan gubernur tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 Perda No. 8 tahun 2007. Sanksi tersebut berupa pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Kemudian, bersangkutan dengan mural yang mana esensinya merupakan sebuah lukisan yang tidak jarang pula dibuat di dinding atau di tembok sarana umum yang mana hal ini jika tidak diatur lebih lanjut dapat saja terjerat menggunakan Seruan Gubernur DKI Jakarta No. 1 tahun 2013. Oleh karena itu, untuk menjamin kebebasan dalam berekspresi seniman serta masyarakat dalam pembuatan mural di dinding atau di tembok atau di dinding fasilitas umum harus ada sebuah peraturan perizinan yang dapat memayungi kegiatan tersebut beserta dengan alur perizinan yang sistematis dan jelas. Perizinan tersebut dapat difasilitasi melalui Dinas Tata Ruang dan Kota masing-masing daerah dengan mekanisme dan birokrasi yang tentu memudahkan sehingga

16

Indonesia, Peraturan Daerah No.8 tahun 2007, Ps. 21 tentang Ketertiban Umum di DKI Jakarta.

Indonesia, Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 2013 tentang Larangan Mencoret-coret, Menulis, Melukis, Menempel Iklan Pada Sarana Umum.

17

seniman atau masyarakat yang ingin membuat mural dapat mengekspresikan kreativitas yang mereka punya tanpa merasa terancam jiwa dan raganya.

Daftar Pustaka Jurnal: Gazali, Muhammad. “Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi”, Jurnal Imajinasi Vol XI No 1-Januari 2017. hlm. 11.

Nababan, Ryan Sheehan. “Karya Mural Sebagai Medium Mengkritisi Perkembangan Jaman (Studi Kasus Seni Mural Karya Young Surakarta)”. Proceeding: International Conference on Art, Design, Education, and Cultural Studies (ICADECS) 2019. hlm. 1.

Putri, Sendy Uda. C dan Pudji Astuti. “Analisis Mencoret-Coret di Fasilitas Umum”. Jurnal Novum Unesa. hlm. 7.

Wiekojatiwana, Ariq Bentar, Alvian Indra A. R, dan Fandy Ardiansyah. B. “Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya)”. Sinektika Jurnal Arsitektur. hlm. 102.

Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ps. 406 ayat (1).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ps. 1365.

Indonesia. Peraturan Daerah No.8 tahun 2007. Ps. 21 tentang Ketertiban Umum di DKI Jakarta.

Indonesia. Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 2013 tentang Larangan Mencoret-coret, Menulis, Melukis, Menempel Iklan Pada Sarana Umum.

Internet: Ajid. “Walikota Sambut Positif Seni Mural Di RPTRA DKI Berseri”. https:// timur\.jakarta.go.id/v19/news/Kesejahteraan/2328/index2.html. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Aries, Alber. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana”. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawanhukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.

BBC News. “Kritik 'Jokowi 404: Not Found' berujung penghapusan mural: 'mengapa kita tidak boleh protes?'”. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58220409. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Hamel, Januar Pribadi. “Artis Mural Tak Sembarangan Ngemural di Jalanan, Mereka Selalu Minta Izin”.https://jabar.tribunnews.com/2020/01/21/artis-mural-tak-sembarangan-ngemural -di-jalan-mereka-selalu-minta-izin. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Rahmawaty, ,Laily. “Kelurahan di Jakarta Selatan Mengampanyekan Pencegahan Covid-19 Lewat Mural”. https://www.antaranews.com/berita/1801113/kelurah\an-di-jaksel-kampanyekanpencegahan-covid-19-lewat-mural. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Tobing, Letezia Tobing. “Hukum Mencoret-coret Rumah Orang Lain”. https://www.hu kumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51da49dbc660a/hukum-mencoret-coret-rumah-orang-lain. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.