Tribune Express LK2 - Esai Kritis: Problematika Pemenuhan Hak Guru Honorer dalam Perspektif Hukum

Problematika Pemenuhan Hak Guru Honorer dalam Perspektif Hukum: Sampai Kapan Pengabdian Tanpa Kepastian Ini Berlangsung?

Oleh : Metta Yoelandani Staf Magang Bidang Penelitian dan Penulisan LK2 FHUI 2021

sumber : Kompasiana.com

Setiap tahun kita selalu memperingati hari guru pada tanggal 25 November.

Kita semua tahu, guru merupakan orang yang sangat berjasa. Ia kerap disebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Guru merupakan pondasi yang sangat penting bagi sebuah negara, karena gurulah yang memberikan ilmu kepada setiap generasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Hal ini disebabkan pendidik merupakan kultur transisi yang bersifat dinamis ke arah suatu perubahan secara kontinu sebagai sarana vital bagi pembangunan kebudayaan dan peradaban umat manusia.1 Sadirman dalam bukunya yang berjudul Interaksi dan Motivasi Belajar Kerja mengungkapkan bahwa guru merupakan komponen manusiawi dalam proses pembelajaran, maksudnya adalah guru memiliki peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang unggul di bidang ilmu pengetahuan.2 Kesiapan guru sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Guru dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat umum yang telah 1

2

Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Nasional, cet.1 (Jakarta : Ciputat Press, 2002), hlm. 41.

Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Kerja, cet.1 (Jakarta : Rajawali Press), hlm. 125.

mempercayai sekolah sebagai tempat untuk menitipkan dan membina anak-anak mereka. Kualitas dari seorang guru akan menentukan hasil belajar yang dicapai.

Namun, dibalik slogan yang sangat puitis tersebut terdapat beberapa problematika yang masih dihadapi para guru di Indonesia, terlebih para guru honorer. Guru honorer terbagi menjadi dua, yaitu Guru Tidak Tetap (GTT) dan guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah.3 GTT sendiri memiliki arti seorang guru yang diangkat dan menjadi tanggung jawab pihak atau komite sekolah.

Sedangkan, guru honorer pemerintah adalah guru yang berstatus non-PNS yang diangkat oleh pemerintah dan upah yang diberikan berdasar pada APBN dan APBD. Dari definisi di atas, kita dapat memahami bahwa adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak guru honorer dalam hal upah. Perbedaan lain yang terlihat antara guru honorer dan guru PNS, yaitu guru honorer tidak diberikan jaminan kesehatan, perlakuan dan berbagai tunjangan, serta jaminan hari tua. 4Lebih ekstrim jika dibandingkan dengan guru PNS yang merupakan pegawai negeri sipil, gaji yang diterima adalah gaji tetap yang dibayarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari kemdikbud.co.id jumlah guru honorer sekolah mencapai 726.461 orang.5 Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim meminta pemerintah membuat aturan tentang upah minimum nasional untuk guru honorer atau bukan pegawai negeri sipil (PNS) yang bisa dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP).6 Belakangan ini, Hervina seorang guru honorer yang berasal dari Sulawesi Selatan menjadi viral karena ia mengunggah gajinya ke laman Facebook yang

3

Ahmad Rifai, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ” Unizar Law Review (Desember 2019), Vol.2, No.2,hlm.161 4 Tita Tri Antika, dkk. “Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru PNS Menjadi PPPK,” Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.4 (September 2014),hlm.

1134 5 Kemdikbud, “Dashboard GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” https://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardgtk/ptk_dash2.php?id=20, diakses pada 26 November 2021.

6 CNN Indonesia, “Pemerintah Didesak Buat Standar Upah Minimum Guru Honorer, ” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211124190613-20-725659/pemerintah-didesak-buatstandar-upah-minimum-guru-honorer, diakses pada 26 November 2021.

sebesar Rp700 ribu selama empat bulan ia bekerja.7 Setelah ia mengunggah gajinya, ia dipecat via Whatsapp. Fakta ini menunjukkan bahwa kesejahteraan guru honorer masih belum layak. Selain itu, dalam kasus Herviana kita bisa mengetahui bahwa tidak adanya perlindungan bagi guru honorer. Walaupun guru honorer merasa ikhlas dalam mengajar, hal yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka tetap harus diperjuangkan.

Guru diberikan kesempatan untuk mengikuti CPNS. Seleksi CPNS merupakan seleksi untuk pengadaan PNS. Seleksi ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi seleksi kompetensi bidang (SKB).8 Namun, syarat usia maksimum yang diberikan adalah 35 tahun.9 Hal ini artinya apabila guru-guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun tidak bisa mengikuti seleksi CPNS ini. Padahal, fakta di lapangan banyak memperlihatkan guru-guru yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun yang tidak memenuhi kriteria ini. Persyaratan ini membuat kesempatan para guru non-PNS atau guru honorer untuk memperoleh kedudukan yang jelas di mata hukum dan mendapat kesejahteraan menjadi sangat terbatas.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai melihat adanya celah pada syarat penerimaan guru melalui CPNS ini, maka pemerintah menghapuskan CPNS untuk guru. Pada era ini, profesi guru tidak dapat menjadi PNS, tetapi mereka bisa menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Adanya PPPK ini, pemerintah bertujuan untuk menutup kekurangan pegawai pada instansi pemerintah melalui cara seleksi PPPK yang telah ditetapkan.10 Namun, banyak golongan yang mengkritisi perubahan ini, salah satunya adalah Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2K). Mereka berpendapat bahwa dengan adanya sistem ini banyak juga polemik

7

CNN Indonesia, “Guru Honorer Dipecat Via Whatsapp Usai Unggah Gaji Rp700 Ribu,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210215092748-20-606246/guru-honorer-dipecat-viawhatsapp-usai-unggah-gaji-rp700-ribu, diakses pada 5 Desember 2021.

8 Nurafni Kusumawardhanin dan Rima Lestari, “Problematika Seleksi CPNS 2018 Dalam Pengangkatan CPNS yang Tidak Memenuhi Passing Grade, ” Civil Service Vol.13 No.1 (Juni 2013),hlm. 64.

9 CNN Indonesia, “Syarat Pendaftaran CPNS Bagi Lulusan SMA,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210323080952-20-620786/syarat-pendaftaran-cpnsbagi-lulusan-sma, diakses pada 28 November 2021.

10 I Putu Agus Astra Wigoena, dkk. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Terhadap Tenaga Honorer Yang Tidak Dapat Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil,” (makalah ilmiah ringkasan skripsi, Bali, 2017), hlm.8.

yang ditimbulkan, salah satunya adalah tingginya passing grade untuk lulus sehingga membuat guru yang telah berusia sepuh tidak lolos.11 Secara historis regulasi mengenai tenaga kerja honorer terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS. Hal ini merupakan pemenuhan janji pemerintah untuk menghargai jasa para guru yang masih berstatus honorer. Kemudian, terbitlah UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dijelaskan adanya tenaga kerja honorer.12 Dampak yang ditimbulkan adalah guru honorer dianggap tidak ada. Hal ini karena statusnya sebagai pegawai honorer tidak dijelaskan atau disebutkan dalam regulasi tersebut. Adanya perubahan status guru menjadi pegawai PPPK ini menyebabkan semakin sedikitnya orang, terlebih generasi muda untuk menjadi guru atau tenaga pendidik. Padahal, peran guru sangatlah penting dalam kemajuan bangsa ini.

Selain itu, ada peraturan yang mengatur secara eksplisit tentang guru dan dosen, peraturan ini tertuang dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan UU Aparatur Sipil Negara. Namun, pada kenyataannya undang-undang ini tidak berfungsi secara maksimal untuk menambah tingkat kesejahteraan guru dan dosen, terlebih guru honorer. Sebenarnya pemerintah telah memberikan jalan untuk para guru, terlebih guru honorer melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri. Ketentuan sertifikasi pada guru dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) sampai (4).13 Namun, hal ini juga berdampak sama, yaitu belum terpenuhinya kesejahteraan guru dan dosen. Hal ini karena jumlah tunjangan sertifikasi guru yang dibayarkan, tidak setara dengan kebutuhan guru tersebut, terlebih guru yang telah berkeluarga dan memiliki anak.

11

CNN Indonesia, “Guru honorer Jadi PPPK, Tambal Sulam Tanpa Perbaikan LPTK, ” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210923141048-20-698463/guru-honorer-jadi-pppktambal-sulam-tanpa-perbaikan-lptk, diakses pada 27 November 2021.

12 Clara Alverina dan Indri Fogar Susilowati, “Status Guru Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," Novum : Jurnal Hukum Vol.2 No.4 (2015),hlm. 3.

13 Indonesia, Undang-Undang Guru dan Dosen, UU No.14 Tahun 2005. Ps. 11.

Permasalah lain tentang sertifikasi guru ini adalah tidak menjaminnya peningkatan mutu, seperti yang dikatakan oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto.14 Ia juga mengemukakan, bahwa sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan pedagogik guru. Pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik.15 Para guru juga cukup kesulitan untuk mengikuti pelatihan peningkatan mutu, karena jam mengajar yang padat setiap harinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tahun 2009 di 28 provinsi seluruh Indonesia menampakkan fakta bahwa kinerja guru setelah sertifikasi belum memuaskan dan maksimal.16 Contoh kasus ketidak jelasan mengenai guru honorer terjadi di SDN Bandar Kidul II yang menetapkan Retno Ayu Setyaningrum sebagai guru honorer dan aktif dalam mengajar.17 Hal ini bertentangan dengan yang telah disebutkan tadi bahwa dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan UU Aparatur Sipil Negara tidak dijelaskan mengenai guru atau pegawai honorer. Jelas hal ini merugikan guru, karena mereka dituntut untuk bekerja, tetapi tidak ada kejelasan tentang kedudukan dimata hukum. Landasan atau dasar mereka bekerja adalah SK Pengangkatan mereka termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), salah satu azasnya adalah presumptio justae causa yang memiliki makna, aturan yang telah ditetapkan sekarang akan tetap berlaku sampai aturan tersebut diubah.18 Banyak orang yang tetap ingin dan bertahan menjadi guru honorer karena pemerintah banyak menjanjikan banyak hal, seperti pengangkatan menjadi PNS, dinaikkan gajinya, dan lain-lain. Namun, hal tersebut tampak belum terpenuhi.

Contohnya adalah seorang guru honorer di Tegal bernama Fiter menyebutkan

14

CNN Indonesia, “Sertifikasi Guru Tak Jamin Peningkatan Mutu,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150611154640-20-59410/sertifikasi-guru-tak-jaminpeningkatan-mutu, diakses pada 5 Desember 2021.

15 Wahyu Bagja Sulfemi, “Kemampuan Pedagogik Guru,” Prosiding Seminar Nasional STKIP Muhammadiyah Bogor Vol.1 No.1 (2015),hlm.76.

16 Junaidin Basri, “Mutu dan Kesejahteraan Guru di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Islam dan Rabbani Vol.2 No.1 (2018),hlm.484 17 Clara Alverina dan Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H, “Status Guru Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," Novum : Jurnal Hukum Vol.2 No.4 (2015),hlm. 3.

18 Ibid.,hlm.4.

bahwa gajinya sangat jauh dari Upah Minimum Reguler (UMR), bahkan gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama satu minggu.19 Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR menyatakan pemda perlu mengalokasikan anggaran yang sifatnya tidak penting sebagai tunjangan tambahan bagi para guru non-PNS (honorer).20 Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang mekanisme teknis pembayaran atau penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS berasal dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Pada lampiran nomor sembilan disebutkan bahwa pembayaran guru honorer dapat berasal dari dana BOS, dengan ketentuan sebagai berikut :21 Batas maksimal penggunaan BOS untuk membayar honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai akibat pengalihan kewenangan sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima.

Artinya, guru honorer dapat memiliki gaji atau pendapatan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan pemerintah kepada kepala sekolah di setiap sekolah. Gaji untuk guru honorer berdasarkan Perpres No,98 Tahun 2020 berkisar mulai dari Rp1.794.900 sampai Rp6.786.500.22Mekanisme penyaluran dana BOS berubah pada tahun 2020.23 Hal ini bertujuan untuk mempermudah para kepala sekolah dalam pembagian dana BOS kepada guru honorer atau non-ASN. Dahulu, kepala sekolah cukup kesulitan karena birokrasi penyaluran dana BOS yang berbelit, hal ini mengakibatkan kepala sekolah kerap kali meminjam dana terlebih dahulu untuk pembayaran gaji guru honorer.

19

Yoga Faishal Fakhry dan Dr. H. Jawde Hafidz, S.H.,M.H, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005,” Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) (Oktober 2020),hlm.680.

20 JPNN, “Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer, Junimart Girsang Minta Pemerintah Melakukan Ini, ” https://www.jpnn.com/news/tingkatkan-kesejahteraan-guru-honorer-junimartgirsang-minta-pemerintah-melakukan-ini, diakses pada 28 November 2021.

21 Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud No. 17 tahun 2017, Ps. 2.

22 Detik.com, “Daftar Gaji PPPK Guru Honorer Golongan I-XII, Cek di Sini Besarannya,” https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5760028/daftar-gaji-pppk-guru-honorer-golongan-i-xviicek-di-sini-besarannya, diakses pada 12 Desember 2021.

23 CNN Indonesia, “Kebijakan Dana BOS Efektif Naikkan Mutu Operasional Sekolah, ” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210326182358-25-622641/kebijakan-dana-bos-efektifnaikkan-mutu-operasional-sekolah, diakses pada 7 Desember 2021.

Pada tahun 2020, pembayaran dana BOS langsung dikirimkan ke rekening milik sekolah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Perubahan mekanisme ini membawa dampak positif dalam bidang ekonomi. Perubahan itu adalah geraknya roda ekonomi, maksudnya adalah saat dana BOS turun langsung ke rekening sekolah menyebabkan sasaran pemberian dana BOS akan langsung tertuju kepada pada guru. Selain itu, dana BOS ini biasa digunakan untuk belanja sekolah dimulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Selanjutnya, manfaat lain yang dapat dilihat dari perubahan mekanisme pemberian dana BOS ini adalah membuat para pimpinan sekolah menjadikan sekolahnya selalu baik. Hal ini, kita akan mengetahui mana sekolah yang baik dan sekolah yang buruk.

Bagi guru yang akan menerima dana BOS terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Namun, hal ini menjadi kendala karena syarat untuk mendapatkan NUPTK adalah memiliki SK penugasan dari dinas pendidikan.

Menurut Didi Suprijadi selaku Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Nasional mengatakan bahwa pada kenyataannya banyak pemerintah daerah yang tidak mau mengeluarkan SK.24 Apabila hal ini tidak segera dibenahi takut akan menimbulkan penurunan kualitas dan kesejahteraan guru, terlebih dalam masa pandemi ini.

Pada masa pandemi seperti ini, Kementrian Pendidikan mengubah kegiatan belajar mengajar, yang tadinya menggunakan sistem tatap muka, menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Pembelajaran jarak jauh merupakan metode pembelajaran kepada peserta, tanpa harus peserta datang ke tempat belajar.25 Namun, tak semua guru memiliki akses terhadap teknologi yang sama. Guru di perkotaan berbeda dengan guru yang ada di pelosok daerah. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki fasilitas teknologi yang memadai,

24

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Bantuan Operasional Sekolah Berikan Solusi Kesejahteraan Non-ASN, ” https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/bantuan-operasionalsekolah-berikan-solusi-kesejahteraan-guru-non-asn, diaskes pada 7 Desember 2021.

25 Anggy Giri Prawiyogi, “Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Pembelajaran Siswa di SDIT Cendekia Purwakarta, ” JPD : Jurnal Pendidikan Dasar Vol.11 No.1 hlm.95.

begitu juga para siswa. Oleh karena itu, solusi yang digunakan adalah metode “jemput bola”. Jemput bola merupakan metode yang digunakan oleh guru dengan mendatangi langsung para siswa, biasanya dilakukan di rumah siswa tersebut atau di suatu tempat khusus yang berisi para siswa. Permasalahan ini dinilai cukup berat bagi para guru, terlebih guru honorer. Hal ini dikarenakan mereka mendapat gaji yang kecil, dan harus mengeluarkan usaha lebih untuk mengajar, tak jarang metode “jemput bola” ini menguras dana mereka, karena tempatnya yang jauh.

Dalam permasalahan ini, dana BOS memiliki peran yang penting untuk memberikan solusi dari keterbatasan yang ada. Selain untuk para siswa, dana BOS bisa dimanfaatkan oleh para guru honorer untuk membeli alat-alat penunjang PJJ, seperti tablet dan lain-lain. Diharapkan, pemberian dana BOS ini tidak rumit.

Tujuannya agar tidak terjadinya penurunan kualitas kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini.

Permasalahan-permasalahan mengenai guru di atas memiliki kaitannya dengan slogan “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Hal ini berubah menjadi nilai budaya dan pemikiran yang sudah melekat di masyarakat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan teori struktural yang disebutkan oleh Talcott Parson. Dalam teorinya dijelaskan bahwa manusia dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi fungsional ke dalam bentuk interaksi antar manusia (ekuilibrium).26 Akibat yang nyata dari teori ini, yaitu takutnya orang (guru) dalam mengkritisi sesuatu yang kurang baik karena takut akan dicap sebagai orang yang melanggar nilai yang ada. Nilai dalam hal ini adalah label guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa kepada guru membuat pelemahan profesi guru yang dapat membuat mereka kesulitan untuk berbicara (speak up) tentang permasalahan yang dihadapinya. Hal ini merupakan kesalahan dalam berpikir (logical fallacy) yang melekat pada profesi guru di Indonesia. Akibatnya, pelabelan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa menjadi hambatan untuk guru.

Hambatan ini tercermin dalam empat tipe hambatan, yaitu hambatan kultural, sosial, psikologi, dan organisasional.

26

Ahmad Rizqi Turama, “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons,” Journal of Language, Literacy and Culture Studies Vol.2 No.2 (2018),hlm.60

Dalam hambatan kultural yang dihadapi guru adalah guru harus bekerja tanpa pamrih. Hal tersebut jelas salah, seharusnya guru merupakan pekerjaan yang mulia dan pantas untuk diberi penghargaan setinggi-tingginya, salah satunya dengan pemberian gaji yang besar. Masyarakat terkadang lupa, bahwa guru juga memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi.27 Selanjutnya, permasalahan sosial yang dihadapi adalah, adanya doktrin yang diberikan kepada calon guru semasa sekolah bahwa mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Hal ini seolaholah menjadi hal yang mutlak, lalu membentuk sebuah mental block kepada guru dalam hal mengubah nasibnya.28 Selanjutnya adalah hambatan psikologis. Dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa simpati kepada para guru. Terakhir adalah hambatan organisasional.

Hambatan ini sangat jelas terlihat di dalam kehidupan kita sehari hari. Maksud dari hambatan ini adalah, adanya perbedaan antara guru PNS dan guru honorer. Status menjadi hambatan karena baik guru PNS maupun guru honorer memiliki beban kerja yang sama, tetapi dalam hal upah mereka berbeda. Guru PNS cenderung memiliki penghasilan yang lebih baik dan stabil, dibanding dengan guru honorer.

Ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa, menjadi senjata dalam menormalisasikan keadaan ini.

Dengan hambatan ini, para guru terlebih guru honorer tidak bisa berbuat banyak. Hal ini akan membuat guru tidak merasa menjadi satu karena adanya kesenjangan dan perbedaan antara guru honorer dan guru PNS. Bahkan akan menyebabkan tidak adanya rasa ingin membantu memperjuangkan hak-hak yang belum didapatkan oleh guru honorer, seperti permasalahan pemberian upah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Abraham Maslow dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan, ia mengklasifikasikan kebutuhan manusia kedalam lima hierarki yang mana pemenuhannya bersifat berjenjang dalam artian ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka ia akan naik ke kebutuhan selanjutnya hingga mencapai kebutuhan

27

Indra Gunawan, “Hubungan Sebab Akibat Ungkapan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Terhadap Identitas dan Kesejahteraan Guru di Indonesia,” Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan Vol.16 No.2 (2018),hlm.126.

28 Ibid.,hlm. 127.

pada tingkat tertinggi.29 Hal ini berkebalikan dengan realita yang terjadi di Indonesia, guru honorer merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Padahal guru merupakan salah satu peran yang penting dalam perubahan bangsa ini. Walaupun, guru honorer banyak yang merasa tulus dalam mengajar, tetapi banyak juga guru honorer yang mempermasalahkan tentang kesejahteraan yang mereka dapat belum tercapai.

Setelah mengetahui fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, kita bisa melihat bagaimana potret kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Alih-alih guru menjadi pemecah masalah persoalan bangsa, malah guru sendiri menjadi bagian dari permasalahan bangsa tentang masih rendahnya kesejahteraan guru terlebih guru honorer. Pendidikan merupakan wadah penting dalam proses memajukan kehidupan bangsa, pihak yang berperan penting bagi pendidikan adalah guru.

Dalam menambah kesejahteraan guru honorer, pemerintah menyediakan beberapa alternatif. Hal ini bisa kita lihat dalam pembentukan UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalamnya mengatur tentang peningkatan mutu pendidikan di

Indonesia yang menyangkut

sertifikasi,

kualifikasi,

dan

kesejahteraan. Sertifikasi selain menjadi sarana penambahan pendapatan guru honorer, hal ini juga menjadi sarana untuk menambah kualitas guru. Namun, sertifikasi sering disalahgunakan, terkadang guru menggunakan uang hasil sertifikasi untuk membeli hal-hal yang bukan penunjang pendidikan. Hal ini yang menyebabkan sertifikasi kurang efektif dalam peningkatan kesejahteraan guru.

Selain sertifikasi, ada juga dana BOS yang diberikan pemerintah kepada guru honorer. Pemerintah memberi dana BOS kepada tiap sekolah agar memudahkan pemberian upah kepada guru honorer sebagai bagian dari kepedulian pemerintah kepada guru honorer. Selain itu, selama pandemi juga dana BOS bisa digunakan untuk guru honorer dalam membeli peralatan yang diperlukan selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) mengingat keperluan yang dibutuhkan tidak murah, seperti alat komunikasi berupa laptop, hp, atau tablet. Selanjutnya, masalah pelabelan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ternyata ada dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini dapat membuat suatu organisasi yang bernama guru tidak 29

Elisa Sari, dkk. “Pendekatan Hierarki Abraham Masglow Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Maduru (PG Madukismo) Yogyakarta,” Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol.6 No.1 (2018),hlm.59.

menjadi satu karena adanya label tersebut. Ditambah dengan perbedaan status antara guru honorer dan guru PNS.

DAFTAR PUSTAKA Berita CNN Indonesia. “Guru Honorer Dipecat Via Whatsapp Usai Unggah Gaji Rp700 Ribu.”

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210215092748-20-

606246/guru-honorer-dipecat-via-whatsapp-usai-unggah-gaji-rp700-ribu.

Diakses pada 5 Desember 2021.

CNN Indonesia. “Guru honorer Jadi PPPK, Tambal Sulam Tanpa Perbaikan LPTK” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210923141048-20-698463/guruhonorer-jadi-pppk-tambal-sulam-tanpa-perbaikan-lptk. Diakses pada 27 November 2021.

CNN Indonesia. “Kebijakan Dana BOS Efektif Naikkan Mutu Operasional Sekolah. ” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210326182358-25622641/kebijakan-dana-bos-efektif-naikkan-mutu-operasional-sekolah.

Diakses pada 7 Desember 2021.

CNN Indonesia. “Pemerintah Didesak Buat Standar Upah Minimum Guru Honorer. ”https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211124190613-20-

725659/pemerintah-didesak-buat-standar-upah-minimum-guru-honorer.

Diakses pada 26 November 2021.

CNN

Indonesia.

“Sertifikasi

Guru

Tak

Jamin

Peningkatan

Mutu,”

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150611154640-2059410/sertifikasi-guru-tak-jamin-peningkatan-mutu.

Diakses

pada

5

Desember 2021 CNN

Indonesia.

“Syarat

Pendaftaran

CPNS

Bagi

Lulusan

SMA.”

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210323080952-20620786/syarat-pendaftaran-cpns-bagi-lulusan-sma.

Diakses

pada

28

November 2021.

Detik.com. “Daftar Gaji PPPK Guru Honorer Golongan I-XII, Cek di Sini Besarannya.”

https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5760028/daftar-gaji-

pppk-guru-honorer-golongan-i-xvii-cek-di-sini-besarannya. Diakses pada 12 Desember 2021.

JPNN. “Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer, Junimart Girsang Minta Pemerintah Melakukan Ini. ” https://www.jpnn.com/news/tingkatkankesejahteraan-guru-honorer-junimart-girsang-minta-pemerintah-melakukanini. Diakses pada 28 November 2021 Kemdikbud. “Dashboard GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.” https://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardgtk/ptk_dash2.php?id=20, Diakses pada 26 November 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Bantuan Operasional Sekolah Berikan Solusi

Kesejahteraan

”

Non-ASN.

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/bantuan-operasionalsekolah-berikan-solusi-kesejahteraan-guru-non-asn.

Desember 2021.

Buku

Diaskes

pada

7

Nizar,Samsul. Filsafat Pendidikan Nasional. Cet..1 Jakarta : Ciputat Press, 2002.

Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Kerja. Cet.1. Jakarta : Rajawali Press,2012.

Jurnal Alverina, Clara dan Indri Fogar Susilowati. “Status Guru Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." Novum : Jurnal Hukum Vol.2 No.4 (2015).Hlm. 3.

Antika, Tita Tri,dkk. “Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru PNS Menjadi PPPK.” Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.4 September (2014) Hlm. 1134.

Basri, Junaidin. “Mutu dan Kesejahteraan Guru di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Islam dan Rabbani Vol.2 No.1 (2018).Hlm.484.

Gunawan, Indra. “Hubungan Sebab Akibat Ungkapan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Terhadap Identitas dan Kesejahteraan Guru di Indonesia.” Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan Vol.16 No.2 (2018).Hlm.126.

Kusumawardhani, Nurafni dan Rima Lestari. “Problematika Seleksi CPNS 2018 Dalam Pengangkatan CPNS yang Tidak Memenuhi Passing Grade. ” Civil Service Vol.13 No.1 (Juni 2013). Hlm. 64.

Prawiyogi,Anggy

Giri.

“Efektivitas

Pembelajaran

Jarak

Jauh

terhadap

Pembelajaran Siswa di SDIT Cendekia Purwakarta. ” JPD : Jurnal Pendidikan Dasar Vol.11 No.1(2020). Hlm.95.

Rifai, Ahmad. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. ” Unizar Law Review Vol.2, No.2 (Desember 2019). Hlm.161.

Sari, Elisa dkk. “Pendekatan Hierarki Abraham Masglow Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Maduru (PG Madukismo) Yogyakarta.” Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol.6 No.1 (2018). Hlm.59.

Sulfemi, Wahyu Bagja. “Kemampuan Pedagogik Guru.” Prosiding Seminar Turama,Ahmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.” Journal of Language, Literacy and Culture Studies Vol.2 No.2 (2018). Hlm.60 Makalah Fakhry,Yoga Faishal dan Jawde Hafidz. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005.”

Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), Oktober 2020.

Wigoena, I Putu Agus Astra ,dkk. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Terhadap Tenaga Honorer Yang Tidak Dapat Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil.” Makalah ilmiah ringkasan skripsi, Bali, 2017.

Perundang-undangan.

Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud No. 17 tahun 2017.

Indonesia. Undang-Undang Guru dan Dosen, UU No.14 Tahun 2005. Ps.11