Tribune Express LK2 - Esai Kritis: Analisis Hukum mengenai Praktik Jual Beli Hewan di Marketplace

Analisis Hukum Mengenai Praktek Jual Beli Hewan Peliharaan di Marketplace Oleh: Safira Husna Pramesti Staf Magang Bidang Literasi dan Penulisan

Sumber: CNN

Memelihara hewan peliharaan adalah suatu hal yang umum dilakukan oleh masyarakat.

Pada tahun 2007, World Society for the Protection of Animal (WSPA) mengungkapkan bahwa ada sebanyak 8 juta populasi anjing dan 15 juta populasi kucing yang dijadikan hewan peliharaan di Indonesia.1 Kemudian, dalam kurun waktu lima tahun, jumlah pemeliharaan anjing meningkat sebanyak 22% dan angka pemeliharaan kucing meningkat sebanyak 66%.2 Jeffery Ho, Sabir Hussain. dan Olivier Sparagano dalam tulisan mereka yang berjudul “Did the Covid-19 Pandemic Spark Public Interest in Pet Adoption?” menyatakan bahwa terjadi kenaikan ketertarikan dari masyarakat untuk memelihara hewan peliharaan, terutama anjing, selama pandemi Covid-19.3

1

Rizqi Khoirunnisa Nurlayli dan Diana Savitri Hidayati, “Kesepian Pemilik Hewan Peliharaan yang Tinggal Terpisah dari Keluarga,” Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Vol. 02 No. 01 (Januari 2014), hlm. 23.

2 Ibid, hlm. 23-24.

3 Jeffery Ho, Sabir Hussain dan Olivier Sparagano, “Did the Covid-19 Pandemic Spark Public Interest in Pet Adoption?,” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8145284/, diakses 5 Desember 2021.

Banyaknya jumlah orang yang memelihara hewan ini tentu ada sebabnya. Memelihara hewan peliharaan dapat memberi dampak yang baik bagi kesehatan mental seseorang, seperti mengurangi rasa kesepian, membantu menangani stres, serta dijadikan terapi bagi orang-orang yang memiliki isu kesehatan mental.4 Selain memiliki manfaat untuk kesehatan mental, memelihara hewan juga dapat memberi manfaat bagi kesehatan fisik. Beberapa manfaat memelihara hewan untuk kesehatan fisik adalah menurunkan risiko penyakit dan risiko kematian, meningkatkan aktivitas fisik sehingga dapat meningkatkan kebugaran tubuh, dan mengurangi angka obesitas.5 Untuk mendapatkan hewan peliharaan, masyarakat dapat membelinya di pet shop, mengadopsi dari shelter, atau bahkan menyelamatkan hewan-hewan yang ditemukan di jalanan.

Seiring dengan perkembangan internet yang sangat pesat, hewan peliharaan kini dapat dibeli secara online melalui marketplace. Definisi marketplace atau e-marketplace tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 20, yaitu: “E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.”6 Marketplace ada untuk memudahkan kegiatan jual beli karena pelaksanaannya tidak terbatas pada tempat dan waktu tertentu.7 Marketplace berbeda dengan ecommerce. Marketplace adalah situs yang menyediakan layanan jual beli yang terdiri dari berbagai penjual sedangkan e-commerce adalah situs yang menyediakan layanan jual beli yang hanya terdiri dari satu penjual saja, yakni si pemilik situs e-commerce.8 Beberapa contoh marketplace yang populer di Indonesia adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Di marketplacemarketplace tersebut, ada beragam hewan yang diperjualbelikan, seperti kucing, ikan hias, hamster, kura-kura, dan berbagai hewan lainnya.

4

Rizqi Khoirunnisa Nurlayli dan Diana Savitri Hidayati, “Kesepian Pemilik Hewan Peliharaan yang Tinggal Terpisah dari Keluarga,” Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Vol. 02 No. 01 (Januari 2014), hlm. 23.

5 Anna M. van Heeckeren, “10 Mental and Physical Benefits of Having Pets,” https://www.onehealth.org/blog/10-mental-physical-health-benefits-of-having-pets, diakses 5 Desember 2021.

6 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 12 Tahun 2021, Ps. 1.

7 Rini Yustiani dan Rio Yunanto, “Peran Marketplace sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi,” Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) Vol. 6 No. 2. (Oktober 2017), hlm. 45.

8 Tsalis Annisa, ”Jangan Salah, Ini Perbedaan Marketplace dan Ecommerce,” https://www.ekrut.com/media/perbedaan-marketplace-dan-ecommerce, diakses 5 Desember 2021.

Dalam praktek jual beli tersebut, ada satu masalah yang ditemukan, yaitu masalah terkait pengiriman hewan peliharaan dari penjual ke pembeli. Salah satu cara pengiriman hewan yang sering digunakan adalah pengiriman Same Day Delivery di mana barang akan sampai ke tangan pembeli dalam satu hari. Cara ini dapat mengurangi risiko kematian hewan karena perjalanan yang memakan terlalu banyak waktu.. Ada pula sistem di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi secara langsung sehingga dapat mengurangi risiko kematian hewan dan pembeli juga dapat mengecek kembali kondisi hewan peliharaan yang akan dibelinya. Dalam hal ini, marketplace berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli.

Namun, metode-metode pengiriman sebelumnya hanya dapat berlaku apabila jarak antara penjual dan pembeli tidak begitu jauh. Apabila jarak penjual dan pembeli berjauhan, penjual dapat menggunakan layanan pengiriman khusus hewan yang menggunakan prosedur yang berbeda dengan layanan pengiriman biasa. Layanan pengiriman khusus hewan tentu saja menggunakan prosedur yang sesuai sehingga tidak menyiksa hewan dan hewan dapat sampai dengan aman dan sehat. Terdapat beberapa layanan pengiriman khusus hewan di Indonesia, seperti Caesar Jac’o Delivery, Layanan Mas Cargo Express, Indone Kargo Express, JAKIWAN, san lainnya.9 Beberapa layanan pengiriman tersebut bahkan memberikan asuransi bagi pengguna layanannya.

Walaupun telah ada layanan yang secara khusus memberikan jasa pengiriman hewan, masih banyak penjual yang tidak memanfaatkan layanan tersebut. Masih ada penjual yang menggunakan layanan pengiriman standar. Prosedur yang digunakan pun sama seperti mengirim benda mati, hal ini tentu dapat membahayakan hewan peliharaan yang dikirim. Selain itu, masih ada beberapa layanan pengiriman hewan yang lalai dalam menjalankan tugasnya dalam mengirim hewan secara aman.

Sudah banyak kasus yang terjadi terkait dengan pengiriman hewan yang membahayakan keselamatan hewan itu sendiri. Salah satunya adalah kasus kematian seekor anjing bernama Miku yang terjadi pada Mei 2021. Miku diketahui mati setelah 36 jam berada di dalam kandang yang dilapisi dengan lakban sehingga tidak memunginkan adanya celah keluar-masuk udara.10 Selain itu, pada tahun 2011, ada juga kasus kematian tiga ekor anjing yang dikirim dari Jakarta ke

9

Anonim, “Layanan Pengiriman Hewan di Indonesia (Rekomendasi Jasa Ekspedisi Hewan Terbaik),” https://kargo.tech/en/blog/jasa-pengiriman-hewan/, diakses 5 Desember 2021.

10 Dany Garjito, “Viral Anjing Mati saat Pengiriman, Jawaban Jahat Pet Travel Bikin Emosi” https://hits.suara.com/read/2021/05/07/074710/viral-anjing-mati-saat-pengiriman-jawaban-jahat-pet-travel-bikinemosi?page=all, diakses 5 Desember 2021.

Yogyakarta karena pengemasan yang sempit dan tidak aman.11 Kasus-kasus kematian dan ketidakselamatan hewan peliharaan ini sudah seharusnya diperhatikan secara lebih baik lagi karena telah membawa banyak kerugian, baik yang materil maupun immateril. Lantas, bagaimanakah penegakan hukum di Indonesia terhadap masalah ketidakselamatan hewan peliharaan dalam praktek jual beli di marketplace ini? Apakah standar pengiriman di Indonesia saat ini sudah dapat memberi kenyamanan dan bukan siksaan kepada hewan yang dibawa?

Hewan memang tidak digolongkan sebagai subyek hukum. Hal ini dikarenakan hewan bukanlah makhluk hidup yang dapat menggunakan akal pikirannya seperti manusia sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban. Walaupun begitu, sebagai manusia yang mempunyai hati nurani, moral, dan akal pikiran, sudah sepantasnya kita melindungi dan tidak menyakiti hewan. Seperti manusia, hewan juga mempunyai hak asasi yang tertuang dalam Universal Declaration of Animal Rights yang disahkan pada 15 Oktober 1978 oleh UNESCO.12 Tanggal 15 Oktober pun kini dirayakan sebagai Hari Hak Asasi Binatang.13 Hak-hak asasi hewan itu meliputi:14 1. Kebebasan dari perlakuan buruk atau tindakan kejam.

2. Kebebasan dari rasa lapar dan haus.

3. Kebebasan dari perasaan takut.

4. Kebebasan untuk mengeluarkan insting alamiah.

5. Kebebasan dari rasa sakit.

Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang mengatur keselamatan hewan, seperti KUHP Pasal 302 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 302 KUHP membahas mengenai sanksi pidana bagi orang-orang yang menyiksa atau menyakiti hewan. Pada Pasal 302 KUHP, tindakan penganiayaan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Penganiayaan ringan yang meliputi menyakiti dan melukai hewan dengan sengaja dan tidak memberi makan hewan yang dipelihara atau menjadi tanggungannya 11

detikNews, “3 Anjing Mati dalam Pengiriman, Jasa Ekspedisi Digugat Rp 1 M,” https://news.detik.com/berita/d-1747522/3-anjing-mati-dalam-pengiriman-jasa-ekspedisi-digugat-rp-1-m, diakses 5 Desember 2021.

12 Environesia, “Hari Hak Asasi Binatang dan Sejarahnya,” https://environesia.co.id/blog/hari-hak-asasibinatang-dan-sejarahnya/, diakses 5 Desember 2021.

13 Ibid.

14 Gaudensius Suhardi, “Hak Asasi Hewan,” https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060hak-asasi-hewan, diakses 5 Desember 2021.

dengan sengaja. Hukuman yang dijatuhi kepada seseorang apabila ia melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan adalah berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp4.500).

2. Penganiayaan berat yang meliputi penganiayaan yang menyebabkan hewan cacat, menderita luka berat, atau mati. Hukuman yang dijatuhi kepada seseorang apabila ia melakukan penganiayaan berat kepada hewan adalah berupa pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (Rp300).

Pada Pasal 66A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, dinyatakan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan untuk menganiaya hewan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”15 Selain hukum yang ada di Indonesia, beberapa marketplace memiliki peraturan masingmasing terkait keselamatan hewan dalam praktek jual beli. Facebook telah melarang kegiatan jual beli hewan hidup di platform-nya, hal ini dapat dilihat di laman Pusat Bantuan Facebook mengenai barang-barang yang tidak boleh dijual di Facebook.16 Yang dimaksud dengan jual beli dalam ketentuan Facebook tersebut juga meliputi adopsi hewan. Walaupun telah dilarang, kita masih dapat melihat banyaknya akun atau forum di Facebook yang melanggengkan praktek jual beli hewan.

Selain Facebook, Shopee juga memiliki peraturan mengenai jual beli hewan. Berbeda dengan Facebook yang melarang segala bentuk jual beli hewan, Shopee masih memperbolehkan penggunanya untuk melakukan jual beli hewan. Namun, Shopee memiliki ketentuan khusus mengenai jual beli hewan disertai dengan penalti apabila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.17 Beberapa hal yang menjadi ketentuan jual beli hewan di Shopee adalah kelengkapan dokumen, keamanan dan kelayakan pengemasan, jenis hewan yang diperjualbelikan, dan metode pengiriman yang dilakukan. Hewan yang diperjualbelikan dapat meliputi hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat dengan ketentuan tidak boleh berukuran besar, tidak boleh berbahaya, dan merupakan hewan yang secara hukum boleh untuk diperjualbelikan. Penjual harus 15

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Nomor 41 Tahun 2014, LN No. 338 Tahun 2014, TLN No. 5619, Ps. 66A. 16 Facebook, “Barang Apa Saja yang Tidak Boleh Dijual di Facebook?,” https://idid.facebook.com/help/130910837313345, diakses 5 Desember 2021.

17 Shopee, “Kebijakan Penjualan Hewan di Shopee,” https://seller.shopee.co.id/edu/article/6449, diakses 5 Desember 2021.

memberikan keterangan lengkap mengenai standar pengemasan pada kolom deskripsi produk serta memberi penanda khusus pada paket pesanan bahwa paket yang dikirimkan berisi hewan hidup.

Metode pengiriman yang diperbolehkan juga hanya sebatas layanan pengiriman Instan dan Same Day saja. Hal ini tentunya dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan hewan yang sakit dalam perjalanan.

Namun, ketentuan khusus mengenai jual beli hewan ini tampaknya belum dijalankan dengan baik. Pada Januari 2021, melalui publikasi akun Instagram @nathasatwanusantara, diketahui ada penjual yang menjual kura-kura tanpa memenuhi ketentuan pengemasan yang telah ditentukan oleh pihak Shopee.18 Secara ketentuan jenis hewan yang diperbolehkan, kura-kura yang dijual telah memenuhi syarat karena berukuran kecil, tidak berbahaya, dan merupakan hewan yang secara hukum tidak dilarang untuk diperjualbelikan. Namun, pengemasan yang digunakan sangat tidak memenuhi ketentuan yang ada. Berdasarkan ulasan yang diberikan, kura-kura yang dikirim dikemas dengan dibalut oleh kain dan dimasukkan ke dalam kardus. Selain itu, kura-kura tersebut juga tidak diberi makan sama sekali selama empat hari waktu pengiriman sehingga kura-kura sampai ke tangan pembeli dalam keadaan lemas, terluka, cacat, bahkan ada yang mati dalam perjalanan. Pihak marketplace harus dapat dengan cepat dan tegas menangani masalah ini. Sampai saat ini, masih banyak penjual yang tidak mencantumkan standar pengiriman pada kolom deskripsi produknya dan masih belum mematuhi standar pengiriman yang ada.

Selain ketidakpatuhan penjual pada ketentuan khusus yang telah ditentukan oleh pihak marketplace, ada pula pihak layanan pengiriman khusus hewan yang tidak mengemas dan mengirim hewan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui kasus seekor anjing bernama Miku yang mati dalam perjalanan pada tahun 2021.

Ada pula kasus kematian tiga ekor anjing Saint Bernard yang lagi-lagi mati dalam perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 2011. Berdasarkan hasil visum yang dilakukan, paru-paru ketiga anjing itu pecah karena kekurangan oksigen. 19 Selama perjalanan, anjing-anjing tersebut diletakkan di kandang yang kecil dan tidak layak untuk digunakan. Pemilik anjing-anjing tersebut pun membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 420/Pdt.G/2011/PN/.Jkt.Pst. karena menganggap bahwa pihak pengirim telah melakukan 18

Nathasatwanusantara, https://www.instagram.com/p/CKSdaJxs24t/?utm_medium=share_sheet, diakses 5 Desember 2021.

19 Ufuk Yoko Wibowo dan Nadya Widiawati, “Analisis Kematian Satwa dalam Sektor Ekspedisi di Indonesia,” COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (Juli 2021), hlm. 25.

pelanggaran atas Pasal 66 UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Pasal 302 KUHP.20 Kerugian yang didapatkan oleh pemilik anjing tersebut berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata dialami oleh pemohon karena adanya pelanggaran yang dilakukan sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita pemohon karena ia kehilangan keuntungan yang mungkin didapat.21 Dalam hal kematian tiga ekor anjing ini, kerugian materiil adalah kerugian yang didapati karena kematian ketiga ekor anjing, yaitu sebesar Rp90 juta, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang didapati karena perasaan sedih yang dialami karena kematian ketiga ekor anjing tersebut, yaitu sebesar Rp1 miliar.22 Selain melindungi hak-hak hewan, pengiriman hewan peliharaan yang aman seharusnya dapat melindungi hak-hak pembeli sebagai konsumen juga. Perihal perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:23 a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

20

Ibid.

Bimo Prasetio dan Rizky Dwinanto, “Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensional dalam Hukum Indonesia?,” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugiankonsekuensial-dalam-hukum-indonesia-, diakses 5 Desember 2021.

22 detikNews, “3 Anjing Mati dalam Pengiriman, Jasa Ekspedisi Digugat Rp 1 M,” https://news.detik.com/berita/d-1747522/3-anjing-mati-dalam-pengiriman-jasa-ekspedisi-digugat-rp-1-m, diakses 5 Desember 2021.

23 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821, Ps. 4.

21

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dalam kasus pembelian hewan peliharaan melalui marketplace yang berujung pada kematian hewan seperti di atas, hak pembeli berupa hak untuk mendapatkan barang (dalam hal ini hewan) sesuai dengan kondisi yang dijanjikan, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi (dalam hal ini mendapatkan manfaat yang diinginkan dari membeli hewan peliharaan) barang (hewan) yang dibeli sering kali tidak dapat terpenuhi. Akan tetapi, pembeli juga mempunyai hak untuk didengar keluhannya dan hak untuk mendapat ganti rugi. Penjual yang mengakibatkan kerugian bagi pembelinya harus mengganti rugi sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”24 Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam perihal pengiriman hewan peliharaan yang dibeli melalui marketplace, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak, baik itu pemenuhan hak hewan peliharaan maupun pemenuhan hak manusia yang dalam hal ini berperan sebagai pembeli hewan peliharaan atau konsumen. Dalam proses pengiriman hewan peliharaan dari pihak penjual ke pembeli, banyak kasus di mana hewan yang dikirim mati selama perjalanan.

Hal ini disebabkan oleh pengemasan hewan yang tidak aman dan cenderung membahayakan hewan tersebut. Hak-hak hewan yang seharusnya terbebas dari rasa sakit, takut, dan lapar harus terenggut karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu pula dengan hak manusia sebagai pembeli/konsumen. Manusia sebagai pembeli/konsumen juga mendapat kerugian, baik kerugian yang materiil maupun yang immateriil.

Di Indonesia sendiri, hak-hak hewan diatur melalui KUHP Pasal 302 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diganti dengan

24

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821, Ps. 19.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sedangkan hak-hak manusia sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam realitanya, pengimplementasian peraturan-peraturan tersebut masih kurang baik. Masih banyak orang yang memanfaatkan celah yang ada untuk melanggar peraturan-peraturan tersebut.

Pemerintah dan pihak marketplace seharusnya dapat memperketat peraturan yang ada, mengawasi jalannya peraturan dan menerima laporan dengan baik, serta memberikan sanksi secara tegas bagi orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Kita, sebagai manusia yang memiliki hati nurani, moral, dan akal pikiran, harus selalu berupaya melindungi hewan dan menentang segala bentuk penyiksaan terhadap hewan. Apabila kita melihat penjual yang melakukan pelanggaran pada ketentuan-ketentuan yang ada, kita dapat melaporkan akun penjual tersebut.

Itulah salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam upaya menghapuskan praktek jual beli yang melanggar hak asasi hewan.

Daftar Pustaka Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia. Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Nomor 41 Tahun 2014, LN No. 338 Tahun 2014, TLN No. 5619.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821.

Artikel Jurnal: Nurlayli, Rizqi Khoirunnisa dan Diana Savitri Hidayati. “Kesepian Pemilik Hewan Peliharaan yang Tinggal Terpisah dari Keluarga.” Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Vol. 02 No. 01 (Januari 2014). Hlm. 21-35.

Yustiani, Rini dan Rio Yunanto. “Peran Marketplace sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi.” Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) Vol. 6 No. 2. (Oktober 2017). Hlm. 43-48.

Wibowo, Ufuk Yoko dan Nadya Widiawati. “Analisis Kematian Satwa dalam Sektor Ekspedisi di Indonesia.” COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (Juli 2021). Hlm. 18-27.

Internet: Annisa, Tsalis. ”Jangan Salah, Ini Perbedaan Marketplace dan Ecommerce.” https://www.ekrut.com/media/perbedaan-marketplace-dan-ecommerce.

Diakses

5

Desember 2021.

Ho, Jeffery, Sabir Hussain dan Olivier Sparagano. “Did the Covid-19 Pandemic Spark Public

Interest

in

Pet

Adoption?”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8145284/. Diakses 5 Desember 2021. van Heeckeren, Anna M. “10 Mental and Physical Benefits of Having Pets.” https://www.onehealth.org/blog/10-mental-physical-health-benefits-of-having-pets.

Diakses 5 Desember 2021.

Anonim. “Layanan Pengiriman Hewan di Indonesia (Rekomendasi Jasa Ekspedisi Hewan Terbaik).” https://kargo.tech/en/blog/jasa-pengiriman-hewan/. Diakses 5 Desember 2021.

Garjito, Dany. “Viral Anjing Mati saat Pengiriman, Jawaban Jahat Pet Travel Bikin Emosi” https://hits.suara.com/read/2021/05/07/074710/viral-anjing-mati-saat-pengirimanjawaban-jahat-pet-travel-bikin-emosi?page=all. Diakses 5 Desember 2021. detikNews. “3 Anjing Mati dalam Pengiriman, Jasa Ekspedisi Digugat Rp 1 M.” https://news.detik.com/berita/d-1747522/3-anjing-mati-dalam-pengiriman-jasa-ekspedisidigugat-rp-1-m. Diakses 5 Desember 2021.

Tunardy,

Wibowo

W.

“Apakah

Hewan

dapat

Menjadi

Subyek

Hukum?”

https://www.jurnalhukum.com/apakah-hewan-dapat-menjadi-subyek-hukum/. Diakses 5 Desember 2021.

Environesia.

“Hari

Hak

Asasi

Binatang

dan

https://environesia.co.id/blog/hari-hak-asasi-binatang-dan-sejarahnya/.

Sejarahnya.”

Diakses

5

Desember 2021.

Suhardi,

Gaudensius.

“Hak

Asasi

Hewan.”

https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2060-hak-asasi-hewan. Diakses 5 Desember 2021.

Facebook. “Barang Apa Saja yang Tidak Boleh Dijual di Facebook?” https://idid.facebook.com/help/130910837313345. Diakses 5 Desember 2021.

Shopee.

“Kebijakan

Penjualan

Hewan

di

https://seller.shopee.co.id/edu/article/6449. Diakses 5 Desember 2021.

Shopee,”

Nathasatwanusantara. https://www.instagram.com/p/CKSdaJxs24t/?utm_medium=share_sheet. Diakses 5 Desember 2021.

Prasetio, Bimo dan Rizky Dwinanto. “Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensional dalam

Hukum

Indonesia?”

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-manapengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-. Diakses 5 Desember 2021.