Tribune Express LK2 - Esai Kritis: Kebijakan Perubahan Nama pada Laut China Selatan

“Kebijakan Perubahan Nama pada Laut China Selatan Setelah 4 Tahun, Apakah Menjadi Sebuah Penyelesaian Strategis Terhadap Sengketa yang Sering Ditimbulkan?”

Oleh: Achmad Afifuddin Staf Magang Bidang Literasi dan Penulisan LK2 FH UI

Laut China Selatan merupakan wilayah perairan luas yang terbentang mulai dari Selat Malaka di negara Singapura, hingga Selat Taiwan di tenggara Tiongkok.1 Wilayah perairan ini dinilai sangat strategis, mengingat bahwasannya Laut China Selatan memiliki peran yang sangat penting sebagai rute perdagangan internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.2 Selain itu, Laut China Selatan diketahui memiliki cadangan minyak, gas, dan sumber daya hayati yang cukup berlimpah.3 Realitas termaktub disinyalir menjadi daya pendorong akan adanya sengketa internasional yang sering terjadi di wilayah Laut China Selatan.4 Sengketa di wilayah Laut China Selatan dikabarkan mulai mencuat pada dasawarsa 1970-an.5 Persengketaan di wilayah Laut China Selatan tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga Vietnam, Filipina, dan negara-negara lainnya.6. Indonesia sendiri telah terlibat konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut sejak tahun 2010.7 Keterlibatan negara Indonesia di dalam konflik Laut China Selatan terjadi setelah negara Tiongkok mengklaim kepemilikan secara sepihak atas wilayah utara Kepulauan Natuna yang masih menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia.8 Kasus persengketaan yang dihadapi pemerintah 1

Poltak Partogi Nainggolan, Konflik Laut China Selatan dan Implementasinya Terhadap Kawasan (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013), hlm. vii.

2 DW, “Laut China Selatan, “ https://www.dw.com/id/laut-cina-selatan/t-37747275, diakses 26 November 2021.

3 Carlos K. Paath, “Ini Tiga Faktor Mengapa Laut China Selatan Jadi Rebutan, “ https://www.beritasatu.com/dunia/649479/ini-tiga-faktor-mengapa-laut-china-selatan-jadi-rebutan, diakses 26 November 2021.

4 Ibid.

5 Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, dan Marina Ika Sari, “Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo, “ Politica Vol. 12, No. 1 (Mei 2021), hlm. 85.

6 Muhar Junef, “Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan, “ De Jure Vol. 18, No. 2 (Juni 2018), hlm. 220.

7 Ibid.

8 Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, dan Marina Ika Sari, “Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo, “ Politica Vol. 12, No. 1 (Mei 2021), hlm. 86.

Indonesia dan Tiongkok kerap kali membuat suasana di antara kedua belah pihak “kian memanas”. Persengketaan panjang ini telah membawa hubungan yang terus bergerak secara dinamis dan fluktuatif di antara kedua negara termaktub. Akibatnya, sengketa yang berkepanjangan tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada sebuah keputusan besar berupa pengambilan kebijakan terkait perubahan nama pada sebagian Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017.9 Perubahan nama pada sebagian wilayah Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara sebelumnya sempat menuai beragam kontroversi di lingkungan masyarakat. Masih terkait dengan kebijakan berupa perubahan nama pada wilayah tersebut, Tiongkok mengatakan bahwa perubahan nama pada sebagian wilayah Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dinilai tidak masuk akal, karena tidak sesuai dengan standarisasi penyebutan wilayah internasional.10 Kendatipun demikian, klaim negara Tiongkok terkait traditional fishing zone dinilai sebagai suatu pernyataan yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.11 Bahkan, seluruh klaim yang dinyatakan oleh negara Tiongkok atas kepemilikannya terhadap hampir seluruh wilayah Laut China Selatan telah dipatahkan oleh putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 silam.12 Langkah pemerintah Indonesia perihal pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara diisukan sebagai suatu peringatan akan keseriusan negara Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap batas wilayahnya.13 Direktur Keamanan Internasional Lowy Institute for International Policy Sydney, Euan Graham, mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia memiliki nilai simbolis dan merupakan suatu pelaksanaan yang terkoordinasi secara halus.14 Lantas, apakah kebijakan tersebut menjadi sebuah penyelesaian strategis dalam mengurangi atau bahkan menghentikan masalah sengketa yang kerap kali terjadi?

9

Tempo, “Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara sudah 3 Tahun, ” https://nasional.tempo.co/read/1441541/perubahan-nama-laut-cina-selatan-menjadi-laut-natuna-utara-sudah-3tahun, diakses 26 November 2021.

10 Ibid.

11 Melda Kamil Ariadno, “Menjawab Provokasi Tiongkok di Laut Natuna, ” https://law.ui.ac.id/v3/menjawab-provokasi-tiongkok-di-laut-natuna-2/, diakses 26 November 2021.

12 Kompas, “Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine Dash Line Dinilai Tak Berdasar, ” https://nasional.kompas.com/read/2020/01/05/19321561/jadi-dasar-china-klaim-natuna-nine-dash-line-dinilaitak-berdasar?page=all, diakses 26 November 2021.

13 Ralph Jennings, “RI Ubah Sebagian Nama Laut China Selatan dengan ‘Laut Natuna Utara’, “ https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-ubah-nama-sebahian-laut-china-selatan-/3952207.html, diakses 27 November 2021.

14 Ibid.

Berbicara mengenai persengketaan yang terjadi antara negara Indonesia dan Tiongkok, tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari adanya kondisi ketidaksepahaman di antara kedua belah pihak. Penyebab klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok sendiri ditengarai oleh pemahaman terkait nine dash line.15 Konsep tersebut berupa garis putus-putus mengenai batas perwilayahan yang dibuat oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).16 Selain itu, Tiongkok juga mengklaim wilayah Laut China Selatan sebagai traditional fishing zone yang mengacu kepada batas wilayah Tiongkok sejak zaman Dinasti Ming.17 Berbeda dengan Tiongkok, negara Indonesia menggunakan konsep kewilayahan yang berlandaskan kepada United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Konvensi tersebut telah disetujui dan disahkan oleh pemerintah Indonesia menjadi UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.18 Undang-undang termaktub telah diundangkan pada tanggal 31 Desember 1985.19 Keberadaan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 kini telah diakui oleh lebih dari 150 negara, termasuk Uni Eropa.20 Lebih jauh lagi, keberadaan konvensi tersebut dianggap memiliki arti yang sangat penting bagi negara Indonesia, karena konsep negara kepulauan ini telah diperjuangkan selama 25 tahun sebelum akhirnya mendapatkan pengakuan.21 Kehadiran United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menjadi suatu keuntungan sekaligus kerugian bagi negara Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa keberadaan konvensi tersebut secara tidak langsung mengukuhkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri maritim.22 Selain itu, beliau mengatakan bahwa negara 15

Kompas, “Jadi Dasar China Mengklaim Natuna, Apa Itu Nine Dash Line? “ https://money.kompas.com/read/2020/01/04/162131726/jadi-dasar-china-mengklaim-natuna-apa-itu-nine-dashline?page=all, diakses 27 November 2021.

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, cet. 2 (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 144.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Kongres Advokat Indonesia, “Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna, “ https://www.kai.or.id/berita/16667/kenali-unclos-dasar-hukum-internasional-untukkedaulatan-indonesia-di-natuna.html, diakses 27 November 2021.

22 Jabarprov, “Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia, “ https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-KepulauanTerbesar-di-Dunia, diakses 4 Desember 2021.

Indonesia memperoleh hak dan kewenangan untuk memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 km2. Namun, kerugian yang tentunya dapat dialami oleh negara Indonesia adalah kewajiban untuk menjaga batas perwilayahan yang semakin luas.

Jika kita melihat pada efektivitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara Indonesia berupa perubahan nama pada Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, maka telah didapatkan sejumlah fakta terkait adanya pelanggaran yang tetap saja terjadi pasca perubahan nama pada wilayah termaktub. Menurut salah satu laporan terkait, telah terjadi adanya pelanggaran batas wilayah pada hari Senin, 30 Desember 2019. 23 Di dalam laporan tersebut dikatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut menyatakan telah mengusir kapal penjaga pantai Tiongkok yang diduga turut mengawal sejumlah kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.24 Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Indonesia juga telah menangkap kapal-kapal Tiongkok yang diduga telah melakukan pencurian ikan di dekat Kepulauan Natuna.25 Namun, dalam perkembangannya negara Tiongkok kembali menolak protes yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai pelanggaran wilayah tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, menyatakan bahwasannya mereka tidak melanggar hukum internasional terhadap perairan yang disengketakan.26 Beijing menegaskan bahwa negara Tiongkok memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan, sehingga kapal-kapal Tiongkok boleh berlayar dengan bebas di dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau.27 Hal ini terjadi karena mereka menafsirkan perwilayahan tersebut berdasarkan hak historis Tiongkok di wilayah Laut China Selatan.28 Masih terkait dengan kasus sengketa di wilayah Laut China Selatan, baru-baru ini kembali terjadi persengketaan antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok. Diplomat Tiongkok mengirimkan sebuah surat kepada pemerintah Indonesia yang berisi perintah untuk 23

BBC News, “Kapal Perang TNI AL Usir Kapal Penjaga Pantai China di Perairan Natuna, China Klaim Zona Ekonomi Eksklusif, “ https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528, diakses 29 November 2021.

24 Ibid.

25 Ibid.

26 Kompas, “Jadi Dasar China Mengklaim Natuna, Apa Itu Nine Dash Line?” https://money.kompas.com/read/2020/01/04/162131726/jadi-dasar-china-mengklaim-natuna-apa-itu-nine-dashline?page=all, diakses 26 November 2021.

27 CNN Indonesia, “Tolak Protes RI, China Klaim Kedaulatan di Dekat Natuna, “ https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200101183846-113-461661/tolak-protes-ri-china-klaimkedaulatan-di-dekat-natuna, diakses 29 November 2021.

28 Ibid.

menghentikan pengeboran minyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di lepas pantai Natuna Utara.29 Dalam perihal menanggapi pernyataan surat tersebut, Anggota Komisi 1 DPR Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengatakan bahwa surat tersebut sedikit mengancam, karena dipandang sebagai suatu upaya dalam mendorong agenda garis putusputus.30 Farhan sendiri memperkirakan bahwa nota protes tersebut dikirim antara bulan Agustus/September 2021.31 Indonesia tidak akan menghentikan pengeboran tersebut dikarenakan wilayah termaktub merupakan hak kedaulatan bagi negara Indonesia, tambahnya.32 Respon tersebut jelas memiliki dasar yang sangat kuat, mengingat dalam penafsiran batas wilayah laut, Indonesia menggunakan ketentuan yang ada pada United Nation Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Nota protes yang dilayangkan oleh negara Tiongkok sebenarnya sudah dikirim sejak beberapa bulan lalu, saat kapal penelitian Tiongkok melintasi bagian Laut China Selatan yang diklaim pemerintah Indonesia sebagai bagian dari wilayahnya.33 Dalam kasus sengketa tersebut, Tiongkok beralasan bahwa wilayah pengeboran minyak dan gas alam di wilayah termaktub merupakan bagian dari hak bersejarahnya.34 Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia yang juga merupakan pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa terdapat tiga alasan terkait mengapa pemerintah Tiongkok mengirimkan nota protes kepada pemerintah Indonesia.35 Alasan pertama yaitu perihal perspektif yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok dalam menafsirkan wilayahnya, yaitu konsep nine dash line.36 Kedua, protes tersebut dilayangkan oleh pemerintah Tiongkok

29

Ahmad I. Jamil, “Indonesia Bor Minyak di Laut Natuna Utara, China Protes dan Sebut Perairan Itu Miliknya, “ https://today.line.me/id/v2/article/oqa0aqq?utm_source=lineshare, diakses 1 November 2021.

30 Anisatul Umah, “China Minta RI Stop Ngebor Minyak Natuna, Ini Kata SKK Migas, “ https://www.cnbcindonesia.com/news/20211202175120-4-296242/china-minta-ri-stop-ngebor-minyak-natunaini-kata-skk-migas, diakses 4 Desember 2021.

31 BBC News, “Laporan China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Laut Natuna: ‘Indonesia Tidak Perlu Takut’ karena Beroperasi di Wilayah Hak Berdaulat, “ https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59505406, diakses 5 Desember 2021.

32 Ahmad I. Jamil, “Indonesia Bor Minyak di Laut Natuna Utara, China Protes dan Sebut Perairan Itu Miliknya, “ https://today.line.me/id/v2/article/oqa0aqq?utm_source=lineshare, diakses 1 November 2021.

33 Ibid.

34 Tresia, “China Tuntut Indonesia Stop Pengeboran Minyak di Natuna, “ https://ekonomi.bisnis.com/read/20211202/620/1472928/china-tuntut-indonesia-stop-pengeboran-minyak-dinatuna, diakses 4 Desember 2021.

35 Nicholas R. Aditya, “Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes Soal Pengeboran di Natuna Utara, “ https://nasional.kompas.com/read/2021/12/03/18210621/menurut-hikmahanto-ini-tiga-alasan-chinaprotes-soal-pengeboran-di-natuna?page=all, diakses 4 Desember 2021.

36 Ibid.

agar tidak menimbulkan kesan “melepaskan klaim”.37 Ketiga, agar otoritas Tiongkok tetap dinilai akuntabel di mata para pemangku kepentingan.38 Adapun dampak dari perubahan nama pada sebagian wilayah Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara terhadap hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok dapat dilihat melalui keterangan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuan.39 Beliau mengatakan bahwa antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah mengadakan komunikasi melalui jalur diplomasi dalam upaya menangani permasalah terkait pelanggaran yang sering disengketakan.40 Geng Shuan turut mengakui akan adanya perbedaan perspektif dalam memandang batas perwilayahan di Laut China Selatan, tetapi keberadaan negara Indonesia dan Tiongkok diakui memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas kawasan tersebut.41 Geng Shuang percaya bahwa hubungan politik Indonesia dan Tiongkok mampu menyelesaikan perbedaan pandangan yang akan menguntungkan kedua belah pihak, tambahnya.42 Dalam menangani kasus persengketaan di wilayah Laut China Selatan, negara Indonesia mengalami persoalan yang cukup dilematis. Pendekatan Indonesia dalam menangani permasalahan sengketa di wilayah tersebut dapat dilihat melalui pendekatan yang lebih berfokus untuk melindungi kepentingan nasionalnya sendiri agar tidak menimbulkan rasa tidak senang dari negara Tiongkok.43 Hal ini terjadi karena Tiongkok memiliki peran dalam investasi di bidang infrastruktur terhadap negara Indonesia.44 Mengingat, selama hampir lima tahun Tiongkok menjadi penyumbang investasi asing langsung/foreign direct investment yang cukup penting bagi negara Indonesia.45 Perihal menanggapi persengketaan yang kerap kali terjadi di wilayah Laut China Selatan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud

37

Ibid.

Ibid.

39 Nur Ilmi, “Dampak Penamaan Laut Natuna Utara Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok, “ Journal of International Relations Vol. 6, No. 4 (2020), hlm. 485.

40 Ibid.

41 Ibid.

42 Ibid.

43 Hendra Maujana Saragi, “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan, “ Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. 8, No. 1 (Juni 2018), hlm. 56.

44 Ibid.

45 Bahlil Lahadalia, “Mengupas Kerjasama Investasi China di Indonesia, “ https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di-indonesia, diakses 28 November 2021.

38

MD, mengatakan bahwa insiden terkait persengketaan di wilayah Laut China Selatan tidak akan mengganggu hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok.46 Namun, beliau juga menegaskan bahwa nelayan asing yang mengambil ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia akan tetap diusir.47 Sebagai tambahan, Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Yeremia Lalisang, mengatakan bahwa Indonesia mempunyai kepentingan yang lebih besar, tetapi bukan mengalah dalam perihal kedaulatan, sehingga diperlukan titik keseimbangan yang lebih diplomatik, agar stabilitas kawasan tetap terjaga dengan baik.48 Berbicara mengenai hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya kondisi pandemi Covid-19 yang menjadi momok besar bagi dunia internasional. Indonesia diketahui mendapatkan bantuan medis dan vaksin Covid-19 senilai 7,8 juta dollar AS dari pemerintah Tiongkok pada Kamis, 15 Juli 2021.49 Hal ini dilakukan sebagai respon akan tingginya penyebaran virus Covid-19 di negara Indonesia.50 Lebih jauh lagi, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, menegaskan bahwa negaranya siap membantu Indonesia dalam upaya menghadapi virus Covid-19 jenis terbaru.51 Di lain sisi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, pernah menyatakan akan kesiapan Indonesia dalam membantu Tiongkok untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang terus menerus melanda dunia.52 Selain itu, hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok turut diperkuat dengan adanya realitas terkait negara Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara yang dapat menguntungkan negara Tiongkok.53 Tentunya, kita telah mengetahui bahwa banyak sekali kasus persengketaan yang ditimbulkan dari adanya perbedaan pemahaman terkait penafsiran batas wilayah di Laut China 46

BBC News, “Natuna: China dan Indonesia Sepakat Tidak Ada Sengketa Soal ZEE, ‘Demi Stabilitas Kawasan’, “ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850, diakses 29 November 2021.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 Yohana A. Uly, “China Beri Bantuan Medis dan Vaksinasi Covid-19 ke Indonesia, ” https://money.kompas.com/read/2021/07/15/183600626/china-beri-bantuan-medis-dan-vaksin-covid-19-keindonesia, diakses 26 November 2021.

50 Ibid.

51 Ihsanuddin, “China Siap Bantu Indonesia Hadapi Pandemi Covid-19, “ https://nasional.kompas.com/read/2020/03/19/07470651/china-siap-bantu-indonesia-hadapi-pandemi-covid19?page=all, diakses 28 November 2021.

52 Antara News, “Menkes Nyatakan Siap Jika Indonesia Bantu China Atasi Virus Corona, “ https://www.antaranews.com/berita/1299698/menkes-nyatakan-siap-jika-indonesia-bantu-china-atasi-viruscorona, diakses 28 November 2021.

53 The Conversation, “Dua Alasan Mengapa China Perlu Memperbanyak Bantuan Indonesia untuk Penanganan Covid-19. https://theconversation.com/dua-alasan-mengapa-cina-perlu-memperbanyak-bantuan-keindonesia-untuk-penanganan-covid-19-136523, diakses 28 November 2021.

Selatan. Terlepas dari kebijakan Indonesia dalam mengubah nama pada sebagian wilayah Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, pemerintah Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran di antara kedua belah pihak untuk menjaga stabilitas di wilayah termaktub. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa baik negara Indonesia maupun Tiongkok memiliki ketergantungan dalam menjalankan kehidupan bernegara satu sama lain.

Namun, pada akhirnya kita harus mengakui bahwa kebijakan terkait perubahan nama pada sebagian wilayah Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara bukanlah kebijakan yang cukup efektif dalam mengurangi, atau bahkan menghentikan kasus persengketaan yang kerap kali terjadi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui realitas bahwa masih adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok, termasuk yang terjadi pada 2019 silam. Lebih jauh lagi, pemerintah Tiongkok tidak menganggap bahwa langkah pemerintah Indonesia dalam mengubah nama wilayah perairan tersebut sebagai suatu halangan yang berarti. Hal ini turut diperkuat oleh pernyataan oleh pemerintah Tiongkok yang tetap bersikeras atas kedaulatannya yang berdasar pada klaim historis.

Dalam menanggapi perihal tersebut, Indonesia harus mampu mengambil langkah yang cukup hati-hati. Sebab, hal ini jelas berkaitan dengan upaya perlindungan dan stabilitas wilayah regional di kawasan Asia Tenggara.54 Hal ini juga terjadi mengingat bahwa negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam Association of Southeast Asian Nation (ASEAN).

Lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia selalu menempatkan diri sebagai negara penengah yang menjadi mediator bagi negara-negara lainnya.55 Selain itu, hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok perlu dijaga dengan baik, karena kedua belah pihak memiliki jalinan yang amat kuat, terutama dalam sektor ekonomi.56 Usaha terbaik yang dapat dilakukan Indonesia saat ini adalah memperkuat penjagaan di wilayah lautnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, perihal pengusiran yang perlu dilakukan melalui penjagaan yang kuat, mengingat upaya Indonesia dalam melakukan protes kerap kali dibantah dan diabaikan 54 BBC News, “Natuna: China dan Indonesia Sepakat Tidak Ada Sengketa Soal ZEE, ‘Demi Stabilitas Kawasan’, “ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850, diakses 29 November 2021.

55 Endah R. Itasari dan Dewa G. S. Mangku, “Elaborasi Urgensi dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas di Laut China Selatan Secara Kolektif, “ Harmony Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 146.

56 Laurensia Theodora, “Hubungan Bilateral yang Terjalin Antara Indonesia dengan China, ” https://kumparan.com/laurensia-t/hubungan-bilateral-yang-terjalin-antara-indonesia-dengan-china/full, diakses 29 November 2021.

oleh pemerintah Tiongkok.57 Oleh karenanya, peningkatan kekuatan internal dalam upaya menjaga kedaulatan negara Indonesia menjadi salah satu harapan utama dalam melindungi wilayah terluar Indonesia, seperti di Kepulauan Natuna.

Selain itu, diperlukan upaya yang tegas melalui pihak-pihak internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, dalam menangani persengketaan yang terjadi.

Terlebih, Tiongkok tidak mengakui adanya putusan yang diberikan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait penolakan klaim Tiongkok atas Laut China Selatan. 58 Upaya tegas yang dilakukan oleh pihak-pihak internasional sangat diperlukan agar persengketaan yang kerap kali terjadi di wilayah Laut China Selatan tidak kembali terulang dan menimbulkan kerugian yang tidak diharapkan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil seperti berkurangnya jumlah ikan yang dapat dipanen sebagai akibat dari praktik illegal fishing, dan ketidaknyamanan penduduk sebagai dampak dari persengketaan yang ditimbulkan.

57

BBC News, “Natuna: China dan Indonesia Sepakat Tidak Ada Sengketa Soal ZEE, ‘Demi Stabilitas Kawasan’, “ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850, diakses 29 November 2021.

58 Kompas, “Keputusan PBB: Klaim China Atas Natuna Tidak Sah, “ https://money.kompas.com/read/2020/01/05/111500126/keputusan-pbb-klaim-china-atas-natuna-tidaksah?page=all, diakses 29 November 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Nicholas R. “Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes Soal Pengeboran di Natuna Utara. “ https://nasional.kompas.com/read/2021/12/03/18210621/menuruthikmahanto-ini-tiga-alasan-china-protes-soal-pengeboran-di-natuna?page=all. Diakses 4 Desember 2021.

Antara News. “Menkes Nyatakan Siap Jika Indonesia Bantu China Atasi Virus Corona. “ https://www.antaranews.com/berita/1299698/menkes-nyatakan-siap-jika-indonesiabantu-china-atasi-virus-corona. Diakses 28 November 2021.

Ariadno,

Melda

Kamil.

“Menjawab

Provokasi

Tiongkok

di

Laut

Natuna.

”

https://law.ui.ac.id/v3/menjawab-provokasi-tiongkok-di-laut-natuna-2/. Diakses 26 November 2021.

BBC News. “Kapal Perang TNI AL Usir Kapal Penjaga Pantai China di Perairan Natuna, China Klaim Zona Ekonomi Eksklusif. “ https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528.

Diakses 29 November 2021.

BBC News. “Laporan China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Laut Natuna: ‘Indonesia Tidak Perlu Takut’ karena Beroperasi di Wilayah Hak Berdaulat. “ https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59505406. Diakses 5 Desember 2021.

BBC News. “Natuna: China dan Indonesia Sepakat Tidak Ada Sengketa Soal ZEE, ‘Demi Stabilitas Kawasan’. “ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850. Diakses 29 November 2021.

CNN Indonesia. “Tolak Protes RI, China Klaim Kedaulatan di Dekat Natuna. “ https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200101183846-113-461661/tolakprotes-ri-china-klaim-kedaulatan-di-dekat-natuna. Diakses 29 November 2021.

DW. “Laut China Selatan. “ https://www.dw.com/id/laut-cina-selatan/t-37747275. Diakses 26 November 2021.

Ilmi, Nur. “Dampak Penamaan Laut Natuna Utara Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok. “ Journal of International Relations Vol. 6, No. 4 (2020). Hlm. 482-490.

Ihsanuddin.

“China

Siap

Bantu

Indonesia

Hadapi

Pandemi

Covid-19.

“

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/19/07470651/china-siap-bantu-indonesiahadapi-pandemi-covid-19?page=all. Diakses 28 November 2021.

Itasari, Endah R, dan Dewa G. S. Mangku. “Elaborasi Urgensi dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas di Laut China Selatan Secara Kolektif. “ Harmony Vol. 5, No. 2 (2020). Hlm. 143-154.

Jabarprov. “Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia. “ https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritimdengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia. Diakses 4 Desember 2021.

Jamil, Ahmad I. “Indonesia Bor Minyak di Laut Natuna Utara, China Protes dan Sebut Perairan Itu

Miliknya.

“

https://today.line.me/id/v2/article/oqa0aqq?utm_source=lineshare.

Diakses 1 November 2021.

Junef, Muhar. “Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. “ De Jure Vol. 18, No. 2 (Juni 2018). Hlm. 219-240.

Kompas. “Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine Dash Line Dinilai Tak Berdasar. ” https://nasional.kompas.com/read/2020/01/05/19321561/jadi-dasar-china-klaimnatuna-nine-dash-line-dinilai-tak-berdasar?page=all. Diakses 26 November 2021.

Kompas. “Jadi Dasar China Mengklaim Natuna, Apa Itu Nine Dash Line? “ https://money.kompas.com/read/2020/01/04/162131726/jadi-dasar-china-mengklaimnatuna-apa-itu-nine-dash-line?page=all. Diakses 27 November 2021.

Kompas.

“Keputusan

PBB:

Klaim

China

Atas

Natuna

Tidak

Sah.

“

https://money.kompas.com/read/2020/01/05/111500126/keputusan-pbb-klaim-chinaatas-natuna-tidak-sah?page=all. Diakses 29 November 2021.

Kongres Advokat Indonesia. “Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna. “ https://www.kai.or.id/berita/16667/kenali-unclos-dasar-hukuminternasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna.html. Diakses 27 November 2021.

Lahadalia,

Bahlil.

“Mengupas

Kerjasama

Investasi

China

di

Indonesia.

https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-samainvestasi-china-di-indonesia. Diakses 28 November 2021.

“

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cet. 2. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.

Paath, Carlos K. “Ini Tiga Faktor Mengapa Laut China Selatan Jadi Rebutan. “ https://www.beritasatu.com/dunia/649479/ini-tiga-faktor-mengapa-laut-china-selatanjadi-rebutan. Diakses 26 November 2021.

Partogi Nainggolan, Poltak. Konflik Laut China Selatan dan Implementasinya Terhadap Kawasan. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013.

Ralph Jennings. “RI Ubah Sebagian Nama Laut China Selatan dengan ‘Laut Natuna Utara’. “ https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-ubah-nama-sebahian-laut-china-selatan/3952207.html. Diakses 27 November 2021.

Saragi, Hendra Maujana. “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan. “ Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. 8, No. 1 (Juni 2018). Hlm. 48-63.

Sulistyani, Yuli Ari, Andhini Citra Pertiwi, dan Marina Ika Sari. “Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo. “ Politica Vol. 12, No. 1 (Mei 2021). Hlm. 84-101.

Tempo. “Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara sudah 3 Tahun. ” https://nasional.tempo.co/read/1441541/perubahan-nama-laut-cina-selatan-menjadilaut-natuna-utara-sudah-3-tahun. Diakses 26 November 2021.

The Conversation, “Dua Alasan Mengapa China Perlu Memperbanyak Bantuan Indonesia untuk Penanganan Covid-19. https://theconversation.com/dua-alasan-mengapa-cinaperlu-memperbanyak-bantuan-ke-indonesia-untuk-penanganan-covid-19-136523, diakses 28 November 2021.

Theodora, Laurensia. “Hubungan Bilateral yang Terjalin Antara Indonesia dengan China. ” https://kumparan.com/laurensia-t/hubungan-bilateral-yang-terjalin-antara-indonesiadengan-china/full. Diakses 29 November 2021.

Tresia.

“China

Tuntut

Indonesia

Stop

Pengeboran

Minyak

di

Natuna.

“

https://ekonomi.bisnis.com/read/20211202/620/1472928/china-tuntut-indonesia-stoppengeboran-minyak-di-natuna. Diakses 4 Desember 2021.

Umah, Anisatul. “China Minta RI Stop Ngebor Minyak Natuna, Ini Kata SKK Migas. “ https://www.cnbcindonesia.com/news/20211202175120-4-296242/china-minta-ristop-ngebor-minyak-natuna-ini-kata-skk-migas. Diakses 4 Desember 2021.

Uly, Yohana A. “China Beri Bantuan Medis dan Vaksinasi Covid-19 ke Indonesia. ” https://money.kompas.com/read/2021/07/15/183600626/china-beri-bantuan-medisdan-vaksin-covid-19-ke-indonesia. Diakses 26 November 2021.