JAKARTA RAYA
10 Edisi 76/02 - 08 Maret 2015
MenPAN-RB Surati Ahok, Gubernur Ngotot Tak Ubah Sistem
Gaji PNS Pemprov DKI Sudah Sesuai ‘Kodrat’ GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, membenarkan bila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, melayangkan surat kepadanya terkait tingginya gaji aparatur Pemprov DKI Jakarta. “Iya. Artinya gaji aparatur Pemprov DKI dianggap menyalahi komponen-komponen yang umum untuk sebuah gaji PNS (pegawai negeri sipil),” ujar Ahok, sapaan karibnya di Balaikota, Rabu (25/2/2015). Namun Ahok enggan mem-
MenPAN-RB, Yuddi Chrisnandi menyurati GUbernur DKI Jakarta, Ahok.
persoalkannya dan justru mengkritisi balik kebijakan Kemenpan RB, dimana banyak pejabat eselon I yang menjadi direktur jenderal
PPP DKI Jakarta Kubu Romi Tetapkan Formatur Kepengurusan DPW MUSYAWARAH Wilayah (Muswil) VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta pro Muktamar Surabaya–Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (Romi)– yang mendukung KIH (Koalisi Indonesia Hebat) pengusung Jokowi-JK, menetapkan Abdul Aziz sebagai ketua formatur dan diamanatkan paling lama 14 hari pasca diputuskan untuk menyusun pengurus DPW periode 2015-2020. Selain pemilihan formatur, Aziz mengatakan, forum tertinggi di tingkat provinsi tersebut memutuskan beberapa hal yang wajib dipatuhi seluruh kader dan simpatisan PPP. Misalnya, mengevaluasi kinerja kepengurusan DPW sebelumnya. “Mengkaji dan merumuskan kebijakan menyangkut berbagai persoalan yang dihadapi PPP DKI. Dalam muswil, juga dilakukan pembentukan kepengurusan PPP, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/2/2015). Kemudian, aku Aziz, dirinya akan berupaya melakukan berbagai terobosan, agar memenangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017 dan pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang. Dia mencontohkan dengan penataan dan peremajaan struktur hingga tingkat ranting. “Itu semua dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, kearifan lokal, dan kebijakan partai menuju modernisasi PPP,” jelasnya. Eks sekretaris DPW PPP DKI ini pun kemudian mengajak seluruh kader hingga simpatisan bersatu dan menjaga soliditas guna membesarkan partai. “Sehingga, bisa memperjuangkan kepentingan umat dan masyarakat luas serta mendorong lahirnya kebijakan yang pro umat dan pro rakyat.” Terpisah, Ketua DPW PPP DKI pro Muktamar Jakarta, Abraham Lunggana, enggan memusingkan keputusan muswil tersebut. Dalihnya, tak memiliki kekuatan hukum dan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan pihaknya. “Jadi, biarin saja mereka gelar muswil. Itu pepesan kosong. Kan PTUN mengabulkan gugatan Pak Djan Faridz,” cetus Haji Lulung, sapaan karibnya. Dia pun balik menantang Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy (Romi) untuk mendepaknya dari pimpinan DPRD DKI, apabila menolak bergabung. “Kalau berani, silah fatah_sidik kan.”
HASIL MUSWIL VIII PPP DKI PRO MUKTAMAR SURABAYA
bergaji Rp 200-300 juta. “Itu kok boleh?” serunya. Ahok menerangkan, tingginya gaji PNS di Jakarta dibanding provinsi lain sudah
berlangsung lama dan sudah sesuai ‘kodrat’. Namun, tidak memakai anggaran pendapat dan belanja negara (APBN), khususnya dari alokasi dana anggaran umum (DAU). “Sekarang anda pilih mana, Anda tidak boleh kasih gaji resmi, tapi ‘hujan’ enggak merata?” tanya mantan politikus Golkar dan Gerindra itu. Ahok pun mengingatkan, penerapan gaji di Jakarta memiliki prosedur ketat di bawah tim pengendali teknis. Sehingga, berbagai honorarium yang jumlahnya di atas 30 persen sudah tak berlaku. Tetapi, diganti dengan tunjangan kinerja daerah (TKD) dina-
mis yang nilainya paling tinggi 24 persen. “Kenapa 24 persen? Itu kan bukan ‘hujan’ merata, tapi ‘mendung’ merata. ‘Hujan’ tergantung Anda kerja. Kalau dulu kan ‘hujan’ enggak merata. Jadi, harusnya dasar perhitungannya uang dan kasus itu sudah dari dulu ditegur,” bebernya. Ahok mengaku heran dengan sikap MenPAN-RB, Yuddi Chrisnandi, melalui surat tersebut. Pasalnya, beberapa waktu lalu saat menemuinya di Balaikota, sepakat dengan kebijakan TKD dinamis yang efektif berlaku sejak awal 2015. “Makanya, aku juga
Pekerja menggunakan alat berat untuk menyelesaikan perbaikan jalan rusak di kawasan Samsat Barat, Daan Mogot, Jakarta Barat.
Dinas Bina Marga DKI Utang Duit Kontraktor Dinas PU Bina Marga DKI melanggar peraturan sebab berutang pada pihak swasta untuk pelaksanaan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan. Ini berpotensi korupsi. terutama kontraktor sebelum APBD disahkan adalah hal yang dilarang dan jangan sampai terjadi pelanggaran ketentuan pelelangan,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Senin (23/02/2015). Pernyataan serupa juga dilayangkan Anggota Komisi D DPRD DKI lainnya, Syahrial. Alasannya, tak ada ketentuan yang memperbolehkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) berutang dengan pihak swasta. Apabila kebijakan tersebut diambil tanpa sepengetahuan Gubernur DKI, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, maka kepala dinas harus dipanggil. “Tapi kalau gubernur tahu, justru makin salah, karena kan melanggar aturan. Karena kan memang ada prosedurnya. Itu patut diperiksa,” tegasnya. Sementara Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyatakan, Dinas PU Bina Marga DKI Jakarta telah melawan konstitusi,
hilangkan gratifikasi. “Kalau bicara korupsi, ada corruption by need dan corruption by greed. Orang korupsi bukan cuma karena ada kebutuhan, tapi juga ada keserakahan. Jadi, bisa saja,” ucapnya. Meski kebijakan tersebut dapat meredam korupsi, namun Ade mengingatkan, agar Pemprov DKI tak berleha-leha. Dia pun menyarankan dengan membentuk sebuah unit yang dilengkapi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan teknis (juknis). “Supaya ketika ada gratifikasi, orang bisa lapor atau antisipasi itu.” fatah_sidik
JPS Desak BPKP dan Inspektorat Audit Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta
Proyek Dikerjakan Tanpa Lelang, Berpotensi Korupsi
DINAS Bina Marga DKI berhutang ke pihak swasta untuk memperbaiki sejumlah jalan di Ibukota yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut diambil menyusul anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 yang berpolemik, sehingga belum bisa dicairkan. APBD DKI 2015 bermasalah lantaran, bagi dewan, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tak menyerahkan anggaran hasil pembahasan dan pengesahan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Akibatnya, politikus Kebon Sirih menggulirkan hak angket. Komisi D DPRD DKI Jakarta menuding Dinas PU Bina Marga DKI melanggar peraturan sebab berutang pada pihak swasta untuk pelaksanaan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan. Anggota Komisi D Prabowo Soenirman mengungkapkan, biaya perbaikan ruas jalan tersebut didapat dari kontraktor. “Berhutang kepada swasta
enggak ngerti. Orang politik begitu, beda mulut beda di hati,” sindirnya. Menyikapi surat MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi, tersebut, Pemprov DKI akan membalasnya dan memastikan tidak akan merubah sistem yang telah diterapkan. “Yang menentukan kan Mendagri, kami enggak pakai DAU,” dalihnya. Terpisah, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengisyaratkan dukungannya terhadap kebijakan Pemprov DKI yang memberikan gaji dan TKD besar kepada aparaturnya. Alasannya, berpotensi meng-
lantaran berutang ke pihak swasta. “Prinsipnya, utang bisa dilakukan, bila keuangan daerah bangkrut. Tetapi, ini kan tidak,” kata Uchok di Jakarta, Selasa (24/ 02/2015). Uchok menerangkan, kebijakan Dinas Bina Merga tersebut menabrak Peraturan Pemerintah (PP) No. 54/2005 dan PP No. 30/ 2011 tentang Pinjaman Daerah. Dan sesuai kedua peraturan itu, yang merupakan turunan dari UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kata Uchok mengingatkan, juga mengharuskan mendapat persetujuan DPRD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jika tidak, itu ilegal dan melanggar hukum pidana,” tegasnya. “Ini juga berpotensi terjadinya tindakan korupsi, karena menjalankan proyek tanpa lelang. Makanya, pemprov harus transparan pemprov terkait masalah itu,” pungkas eks aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut. fatah_sidik
DIREKTUR Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) DKI Jakarta untuk mengaudit penggunaan dana hibah Pemprov DKI tahun 2014. Syaiful menerangkan, audit tersebut harus dilakukan, agar mengetahui, apakah pengelolaan dana hibah itu tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. “Apalagi, BPKP pernah berjanji akan memantau penyaluran dana hibah dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang mencapai Rp5 triliun,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/02/ 2015). Kata Syaiful, audit itu harus dilakukan karena sesuai instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32/2011, di mana penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material
terhadap penggunaannya. “Jadi penerima dana hibah menjadi objek pemeriksaan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabannya,” beber dia. Sebelumnya, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun menerangkan, BPK bersama pihaknya sedang mengaudit laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan kegiatan pemprov di 2014 guna menguji ketepatan dalam penggunaan anggaran segenap aparatur serta mengetahui sejauh mana anggaran digunakan, sehingga transparan dan tetap pada koridor pelayanan publik. Audit yang dilakukan 106 anggota BPKP DKI dan inspektorat tersebut dijadwalkan berlangsung selama 75 hari dengan mencakup seluruh satuan kerja perangkat fatah_sidik daerah (SKPD).
BERIKUT DANA HIBAH YANG DISALURKAN PEMPROV DKI KEPADA SEJUMLAH PIHAK ADALAH: 1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta Rp. 300,12 miliar (2014) dan Rp. 239,51 miliar (2015). 2. Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta Rp. 3,5 miliar (2014) dan Rp. 4,5 miliar (2015). 3. Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Rp. 21,44 miliar (2014) dan Rp. 10 miliar (2015). 4. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DKI Jakarta Rp. 19,21 miliar (2014) dan Rp. 17,48 miliar (2015). 5. Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta Rp. 10,1 miliar (2014) dan Rp. 11 miliar (2015). 6. Pemkab Bogor Rp. 12,3 miliar (2014) dan Rp. 67,4 miliar (2015). 7. Pemkot Tangerang Rp. 2 miliar (2014) dan Rp. 100 miliar (2015). 8. Pemkot Bekasi Rp. 3 miliar (2014) dan Rp. 98,14 miliar (2015). 9. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta Rp. 3,5 miliar (2014) dan Rp. 4 miliar (2015). 10. Badan Cendana Bakti Jaya Rp. 3,6 miliar (2014) dan Rp. 4,56 miliar (2015). 11. Yayasan Putera Bahagia Jaya Rp. 3 miliar (2014) dan Rp. 4 miliar (2015). 12. Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta Rp. 6,81 miliar (2014) dan Rp. 6,81 miliar (2015). 13. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta Rp. 6 miliar (2014) dan Rp. 27 miliar (2015). 14. Yayasan Beasiswa Jakarta Rp. 20 miliar (2014) dan Rp. 20 miliar (2015).
A. PEROLEHAN SUARA 1. Ichwan Zayadi:
14 suara
2. Mujahid Samal:
14 suara
3. M Nasri Samad:
13 suara
4. Muchbari:
13 suara
5. Dedy Kurniawan:
13 suara
6. Djoko Krismiyanto:
1 suara
7. Idris Mawardi:
1 suara
8. Abdul Gofir:
1 suara
9. Untung:
1 suara
10. Tidak sah:
4 suara
Total suara:
75 suara
B. SUSUNAN FORMATUR 1. Abdul Azis (Ketua) 2. Mujahid Samal 3. M Nasri Samad 4. Muchbari 5. Dedy Kurniawan 6. Djoko Krismiyanto 7. Ichwan Zayadi. www.lensaindonesia.com
Proyek GSW Lahirkan 51 Ribu Hektar Lahan Baru
Reklamasi Pesisir Utara Jakarta Diperlukan Adanya Perda Tata Ruang Rencana pembangunan reklamasi pesisir utara Jakarta tersebut telah disiapkan secara seksama sejak era Gubernur Sutiyoso. KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin berharap pemerintah provinsi (pemprov) dan dewan duduk bersama untuk merumuskan peraturan daerah (Perda) Tata Ruang yang nantinya menjadi dasar hukum pelaksanaan reklamasi di pesisir utara Ibukota. Bang Didin, sapaan karibnya menerangkan, ada banyak alasan, mengapa Pemprov DKI harus segera membuat perda yang berhubungan dengan proyek
giant sea wall (GSW) dan menghasilkan sekitar 51 ribu hektar lahan baru di Jakarta tersebut. Beberapa rasionalisasi itu, katanya, seperti Pemprov DKI akan mempunyai kekuatan penuh dalam menjalankan reklamasi ini. Pasalnya, pemerintah pusat sebelumnya mengklaim, merekalah yang berwenang melakukan pembangunan. “Padahal kalau melihat lahan, lokasi yang akan dipakai reklamasi ini, adalah lahan milik Pemprov DKI. Jadi, apapun ceri-
Reklamasi pesisir utara Jakarta mulai digarap.
tanya, yang berhak untuk melakukan pembangunan reklamasi itu adalah pemprov DKI. Nah
untuk menguatkannya, diperlukan perda baru yang saya katakan tadi,” ujarnya di Gedung
DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa (24/2/2015). Terlebih, anggota Komisi C DPRD DKI itu mengingatkan, rencana pembangunan reklamasi pesisir utara Jakarta tersebut telah disiapkan secara seksama sejak era Gubernur Sutiyoso. Sehingga saat ini, hanya tinggal menjalankannya saja. “Namun seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menguatkan realisasi pembangunannya, Pemprov DKI hanya perlu membuat Perda Tata Ruang baru. Kami di dewan sebagai mitra kerja siap membantu Pemprov DKI mewujudkan pembentukan perda tersebut demi terealisasinya rekla fatah_sidik masi ini,” jelasnya.