Koran Lensa Indonesia Edisi 168

th

topik

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

TAKTIK TJOKROAMINOTO GULINGKAN PETAHANA

REKLAMASI TELUK JAKARTA BUKAN GIANT SEA WALL

SUKO SUDARSO: TIDAK ADA LAGI PEMIMPIN GEO POLITIK SEKALIBER BUNG KARNO DAN TAN MALAKA

BACA HALAMAN 3 |

BACA HALAMAN 4 |

Kebangkitan Trump bukan gejala baru. Melainkan hanya perulangan sejarah yang bisa terjadi kapan pun... Selengkapnya Baca Halaman 6

SOSOK

PATGULIPAT

Jokowi Mau Kuasai Freeport PT Freeport Indonesia kembali bergejolak. Pemerintahan Jokowi sudah menabuh genderang perang dengan “kengototannya” menguasai 51 persen saham Freeport. Jika tidak ditangani dengan adil, bukan hanya perkara di arbitrase internasional yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia. Posisi Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI akan terganggu. Dipastikan pemerintah Negeri Paman Sam tidak akan tinggal diam. nBaca: Papua beta... Halaman 7

Mengapa PM Israel Hindari Langit Indonesia?

Tayangan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat, dalam video yang dilaporkan ke polisi karena diduga menistakan agama.

Ahok Hina Lagi Alquran Pakai Wi-Fi ‘Al Maidah’ dan Password ‘Kafir’ GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai secara sadar sinis dan menghina agama Islam dan Alquran. Pasalnya, Ahok kembali mengolok-olok surat Al Maidah.

Ahok dan Djarot, dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017. Laporan kali ini menuding Ahok-Djarot melakukan penodaan agama karena mengusulkan Wi-Fi gratis bernama ‘Al-Maidah’ dengan password ‘kafir’.

Pelapornya adalah Damai Hari Lubis, seorang pengacara. Dalam berkas bernomor LP/208/II/2017/ Bareskrim itu, dia melaporkan Ahok dan Djarot dengan sangkaan penodaan terhadap ayat suci Al-Quran Al-Maidah ayat 51 dan pelanggaran terhadap Pasal 421 Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto Pasal 55 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Lubis mengatakan dia melaporkan Ahok berdasarkan rekaman video yang menampilkan Ahok dalam sebuah rapat, yang mengusulkan jaringan Wi-Fi gratis diberi nama Al-Maidah. Sedangkan Djarot terseret hanya karena dia tertawa dalam video itu.

Rekaman itu cukup menjelaskan konteks percakapan Ahok.

Antara lain, dalam rapat tersebut, Ahok berbicara ihwal pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)--yang aman dari predator seksual dan preman. Nah, dalam topik itu, Ahok punya gagasan membangun RPTRA di sekitar masjid.

“Tanya rumah-rumah, tanah, di sekitar masjid. Mau enggak diwakafkan tanda kutip? Bukan diwakafkan.

Kita beli gitu lho, saya mau jadiin RPTRA,” katanya.

Menurut Ahok, area di sekitar masjid adalah lokasi yang aman bagi anak, sebab selalu ada orang yang beraktivitas--anak-anak bisa terpantau.

“Karena masjid itu selalu ada orang. Dari subuh, zuhur jam 12, asar, magrib, isa. Ada pengajian lagi.

Terus ada marbot,” kata dia.

Ia juga memberikan perbandingan, “Lebih aman main di halaman masjid atau di halaman preman enggak jelas?”

Lebih lanjut, Ahok berencana, RPTRA di sekitar masjid akan dipasang perangkat Wi-Fi.”Pasangin Wi-Fi, nanti kita bisa bikin tuh sama nBaca: Ada lagi... Halaman 7

DALAM situasi normal penerbangan dari Singapura ke Sydney, Australia, akan memakan waktu 7 jam 50 menit.

Namun durasi normal itu tidak berlaku dalam perjalanan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Rabu (22/2/2017), Netanyahu mesti melewati rute Singapura-Sydney yang tak biasa. Rute perjalanan itu terekam layanan FlightAware. Pun telah dikonfirmasi oleh seorang anggota rombongan Netanyahu kepada The Guardian.

Dalam gambar FlightAware, pesawat Netanyahu-- dioperasikan maskapai nasional Israel, El Al--terlihat sengaja menghindari wilayah Indonesia.

Alhasil, pesawat jenis Boeing 767-30 itu mesti memutar. Durasi penerbangannya pun mencapai 11 jam 3 menit.

Dengan kata lain, molor sekitar 2 jam 12 menit dari durasi perjalanan dengan rute normal.

Sebagai informasi, seperti halnya sejumlah negara Muslim, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun kedua negara punya kerja sama terbatas dalam bidang perdagangan. Pun Indonesia masih menerima visa turis dari warga Israel.

Ketiadaan hubungan diplomatik itu berkenaan dengan sikap Indonesia atas konflik Israel-Palestina. Indonesia memang mengutuk invasi Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut bisa dianggap sejalan dengan persepsi sekitar 75 persen penduduk Indonesia yang memiliki pandangan negatif terhadap Israel, seperti dalam survei BBC World, 2014.

Pada Maret 2016, dilansir The Times of Israel, Netanyahu menyerukan hubungan kedua negara ditambatkan secara resmi. “Sekarang saatnya terbina hubungan resmi antara Indonesia dengan Israel. (Kedua negara) punya banyak peluang kerja sama bilateral, terutama di bidang teknologi air dan teknologi tinggi,” ujarnya.

Media itu menulis bahwa langkah peresmian hubungan dengan Indonesia bakal memungkinkan ikatan lebih kuat dengan negara Arab moderat dan kekuatan ekonomi Asia lainnya.

Namun sekali lagi masalahnya, pemerintah Indonesia adalah pendukung kuat bagi pengakuan kemerdekaan Palestina. Posisi demikian mengganjal peningkatan hubungan antara Jakarta

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

dan Yerusalem.

“Alasan untuk menafikan (hubungan lebih dekat) tak lagi relevan,” kata Netanyahu seraya menambahkan bahwa kedua negara adalah sekutu dalam memerangi terorisme.

Washington Post menulis rute penerbangan Netanyahu itu merupakan efek lain dari situasi diplomatik kedua negara. “Indonesia tidak mengizinkan maskapai El Al, memasuki wilayah udara nasionalnya, sehingga pesawat perlu menempuh rute lain.”

Indonesia juga bukan satu-

satunya negara yang membatasi akses macam itu. Ketika berangkat dari Tel Aviv, Israel ke Singapura, Netanyahu juga mesti menempuh rute yang tak umum. Termasuk menghindari wilayah udara negara muslim macam Arab Saudi.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak El Al soal rute tak biasa itu.

Dari pihak Indonesia, keterangan diberikan oleh Kabag nBaca: Takut ya... Halaman 7

Ada Faktor Non Hukum di Kasus Dahlan Iskan

K

uasa hukum mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai ada faktor non hukum yang membuat Dahlan juga dijadikan tersangka kasus pengadaan mobil listrik.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kasus tersebut hanyalah untuk mencari-cari kesalahan kliennya. “Saya sebagai seorang advokat bertindak menangani kasus DI (Dahlan Iskan) ini, ada faktorfaktor non hukum dalam kasus ini,” ujarnya saat menghadiri acara ‘Dari Sahabat untuk Dahlan’ di resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat, (24/2/2017). nBaca: Cari salah... Halaman 7

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Menembus Zona Tahun ke-7

Dahlan Iskan menjalani sidang perdana kasus pelepasan aset BUMD Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

EKONOMI BISNIS

2

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

Jatim Mart di Singapura Tak Jalan, Pemprov Bakal Evaluasi PEMPROV Jatim mengakui keberadaan Jatim Mart di Singapura sebagai etalase produk-produk dari para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asal Jatim kurang maksimal alias tak jalan.

Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim bakal melakukan langkah evaluasi terkait keberadaan Jatim Mart. Kadisperindag Jatim Moch Ardi Prasety-

awan menyebut kontribusi yang dihasilkan lewat Jatim Mart belum maksimal.Namun pihaknya mengaku wajar karena hal itu baru awal. Padahal dilihat dari sisi perdagangan, Jatim Mart memiliki tempat yang bagus.

“Mungkin karena masih pertama, akhirnya tidak bisa maksimal. Kami akan komunikasikan ke gubernur dulu, seperti apa kebijakannya,” kata Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan (Disperindag) Jatim Ardi Prasetyawan pada Lensa Indonesia, Senin (20/2/2017).

Pemprov berencana memindahkan gerai Jatim Mart ke tempat lain. Saat ini telah dilakukan penjajakan di KBRI Singapura, karena di tempat itu disediakan gerai seperti promotion centre produk Indonesia.

Tapi ini masih dikaji karena harus bergantian dengan dae-

rah lain.

Pihaknya akan mengevaluasi keberadaan Jatim Mart di Singapura. Hal ini dipicu manfaat dari program ini yang belum juga dirasakan, padahal sudah berjalan hampir setahun.

“Transaksi terakhir masih kecil. Ini sedang dilakukan evaluasi terhadap manfaat Jatim Mart. Bisa juga dilakukan re-arangement lagi terhadap konsep ini,” ujarnya.

Kontrak tempat Jatim Mart ini masih tersisa sekitar 6-7 bulan sehingga masih bisa dievaluasi dan pindah tempat.

Untuk diketahui, Jatim mart saat ini berada di Big Box Building, pusat perbelanjaan di Sin-

gapura. Rencananya menjadi tempat promosi dan pasar bagi UMKM asal Jatim untuk menjual produk-produknya.

Big Box building ini terletak di kawasan Jurong East, Singapura. Lokasinya juga mudah dijangkau masyarakat yang tiba di Bandara Changi, bisa menggunakan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT).

Sementara itu, Jatim Mart diproyeksikan menjadi wadah pemasaran produk-produk UMKM dari Jawa Timur untuk menembus pasar internasional.

Konsep Jatim Mart dinilai sebagai wujud konsep Jatimnomic. Pemprov menggandeng sebuah perusahaan di bidang

Risma Ingin Google Bangun Kampus di Kota Pahlawan

Konferensi Startup Digital Google, Intel, Facebook dan Instagram ke Surabaya

Pertemuan pakar teknologi digital dan start up business terkemuka dunia ke Surabaya, akan menjadi momentum bagi Pemkot Surabaya untuk mengembangkan kota ini sebagai pusat startup digital layaknya Silicon Valley di Amerika Serikat.

P

A K A R teknologi digital dan start up business terkemuka di dunia, akan berkumpul di Surabaya pada Agustus 2017. Sekitar 20 orang yang merupakan CEO dari perusahaan terkemuka dan juga pakar teknologi informasi yang akan menggelar konferensi starup digital dan pelatihan di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, konferensi start up business tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan ke Amerika Serikat pada pertengahan Februari lalu.

Sebelumnya, pada 11-17 Februari 2017, wali kota bersama akademisi diantaranya Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mengunjungi beberapa kampus dan perusahaan terkemuka. Juga berkunjung ke Silicon Valley yang merupakan pusat bisnis dan teknologi digital yang berada di San Francisco, Amerika Serikat.

Selama kunjungan ke Amerika Serikat tersebut, mengunjungi

beberapa perusahaan terkemuka di bidangnya seperti Google, Facebook, Intel, Instagram dan juga kampus terkemuka seperti Universitas Stamford dan Universitas Barkeley.

“Ada beberapa CEO seperti dari Google, Intel, Facebook dan Instagram yang akan datang ke Surabaya” ujar wali kota kepada wartawan di ruang kerja wali kota, Rabu (22/02/2017).

Dikatakan wali kota, pertemuan tersebut akan menjadi momentum awal bagi Pemkot Surabaya dalam upaya untuk mengembangkan Surabaya sebagai pusat startup digital layaknya Silicon Valley di Amerika Serikat.

Wali kota menegaskan, awalnya pertemuan tersebut hanya terfokus pada bidang ekonomi.

Namun, wali kota ingin nya ada lebih banyak warga yang bisa merasakan kemanfaatannya.

Wali kota mengatakan ingin memberdayakan anak-anak muda melakukan start-up business yang ditunjang oleh sistem teknologi informasi berbasis internet. Apalagi, selama ini,

jasa layanan terpadu asal Singapura, South East Asia Business Centre (SBC).

SBC akan menyediakan ruang untuk display produkproduk UMKM dari Jawa Timur di Big Box, salah satu pusat perbelanjaan di Singapura yang terletak di kawasan Jurong East.

Selain itu, juga menyediakan sales marketing, serta mengurus dan mencari buyer internasional, bukan hanya dari negeri Singapura saja, tapi juga pembeli dari berbagai negara lainnya dari kawasan Asia, Afrika, Eropa hingga Timur Tengah.nsarifa Kepala Disperindag Jatim Moch Ardi Prasetyawan.

Presdir Manulife: Investor Tak Tahu Cara Maksimalkan Kekayaan

Legowo Kusumonegoro Presdir PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (kiri).

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

terobosan inovatif yang dilakukan Pemkot Surabaya melalui program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda yang memberdayakan penduduk kota Surabaya, terutama ibu-ibu kampung dan anak-anak muda lewat ekonomi kreatif melalui jejaring digital, terbukti mendapatkan apresiasi luas. Termasuk dari Facebook.

“Selama ini, ada banyak anakanak di Surabaya yang tertarik di bidang ini. Tetapi kita mentoring nya tidak ada. Nanti kita akan minta mentor untuk membantu mengaitkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi

bukan hanya e-commerce. Saya inginnya tidak hanya sisi ekonomi, tapi kita juga dapat lebih.

Harapannya, antara pendidikan, swasta dan dunia usaha bisa terkoneksi,” jelas wali kota.

Khusus untuk Google, Risma ingin agar Google membangun kampus di Surabaya. Kampus ini tidak seperti perguruan tinggi yang hanya berfokus pada pendidikan tapi juga untuk pengembangan usaha digital. Kampus ini sudah ada di beberapa negara, hanya saja belum di Asia Tenggara.

Keinginan wali kota perem-

puan pertama di Surabaya ini sejalan dengan tujuan sebagai jujugan bagi startup digital dunia yang tentunya berdampak positif bagi masyarakat.

“Kami ingin merebut kampus Google itu. Memang persaingan nya akan berat karena kompetitornya juga banyak. Tapi, kami akan meyakinkan pihak Google.

Saya yakin Surabaya sangat layak untuk ada kampus Google ini karena lingkungan masyarakat dan tenaga engineer nya mendukung. Pengguna internet di Surabaya juga yang terbesar,” imbuhnya.nwan

HASIL survei Manulife terhadap investor di Indonesia, juga mengungkapkan bagaimana sebagian investor masih salah memahami produk investasi dan potensi keuntungannya. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan kekayaan. “Hampir semua investor (94%) masih beranggapan bahwa tabungan dan deposito adalah produk investasi,”demikian keterangan pers hasil survei Manulife sebagaimana disampaikan Jeane Carolina dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kepada Lensa Indonesia, Selasa (21/2/2017).

Survei juga menyebut keengganan investor dalam mengambil risiko juga turut membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan kekayaan. Hampir tiga perempat (74%) dari investor Indonesia lebih memilih investasi yang berisiko rendah.

Hal ini terlihat dari menguatnya sentimen terhadap dana tunai yang meningkat, dari 71% di Q4 2015 menjadi 88% di tahun 2016. Dengan menempatkan mayoritas (60%) dana pensiunnya di produk non-investasi yang menawarkan risiko rendah, namun memberikan imbal hasil yang rendah. Sebagian besar investor (65%) merasa yakin bahwa mereka cukup melakukan diversifikasi portofolio. Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, mengatakan, “Setiap investor berhak mendapatkan imbal hasil dari simpanan hasil jerih payahnya. Investasi pada saham dan obligasi sering kali memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan,” tukasnya.

“Bagi investor yang tidak mengetahui bagaimana cara mengakses produk investasi tersebut, mereka harus mencari bantuan dari ahlinya. Khusus untuk investor muda, mereka harus mencari bantuan dari sumber yang terpercaya untuk memastikan bahwa mereka membuat pilihan yang terbaik untuk jangka panjang,” tambah Presdir Legowo Kusmonegoro.

Astra “Topping Off” Menara Astra dan Anandamaya Residence

A

STRA akhirnya menuntaskan “topping off ” Menara Astra dan Anandamaya Residences berlokasi di Central Business District (CBD) Jakarta, di jantung Jalan Jenderal Sudirman. “Topping off” menandai Ultah ke-60 yang jatu pada 20 Februari 2017.

Pengecoran terakhir pada bagian atap gedung sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi menara.

Chief of Astra Property PT Astra International Tbk David Iman Santosa, menjelaskan bahwa Menara Astra merupakan gedung perkantoran kualitas Grade A Office dengan standar Green Building peringkat Platinum. Menara Astra dibangun oleh PT Menara Astra, anak perusahaan PT Astra International Tbk, dan menjadi bagian dari pengembangan terpadu dengan tiga menara residensial mewah yang dikenal dengan nama Anandamaya Residences.

Dirancang oleh arsitek kelas dunia, Nikken Sekkei Ltd bekerja sama dengan PT Airmas Asri, Menara Astra dibangun dengan standar internasional Green Mark Platinum yang ditetapkan

oleh Building and Construction Authority (BCA) of Singapore.

Menara Astra dilengkapi podium ritel dan memiliki fasilitas eksklusif seperti Conference Hall berkapasitas 1.000 orang, Galeri Astra serta destinasi makan termasuk restoran berkualitas tinggi, supermarket lifestyle dan kafe.

“Menara Astra sebagai landmark premium Jakarta dengan rancangan arsitek kelas dunia di lokasi jantung Jalan Sudirman, menjadi bukti komitmen Astra yang sudah berusia 60 tahun sebagai perusahaan Indonesia yang memiliki reputasi dunia,” ujar David Iman Santosa.

Menggabungkan teknologi hijau terbaru, Menara Astra memiliki fitur ramah lingkungan, meliputi instalasi air dan energi yang efisien di area umum, daur ulang air hujan, serta penggunaan kaca ganda yang canggih rendah emisi untuk mengurangi perpindahan panas kaca dan kebisingan, serta melengkapi lingkungan kerja dalam ruangan yang optimal bagi para tenants.

Lokasi ini sangat mudah diakses dengan berjalan kaki ke halte bus dan stasiun kereta api, dengan

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

menggunakan moda transportasi publik seperti bus Transjakarta, KRL Commuter Line dan Mass Rapid Transit (MRT) mendatang.

Setelah selesai pada pertengahan 2018, Menara Astra, yang kepemilikannya 100% dimiliki PT Astra International Tbk, akan menjadi rumah bagi Astra International yang akan menempati bagian zona atas gedung.

Bersamaan dengan topping off Menara Astra, dilakukan juga topping off Anandamaya Residences, perumahan kelas dunia yang diharapkan dapat menetapkan standar baru bagi gaya hidup perkotaan yang mewah di Indonesia dan dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2018.

Proyek ini dimulai pada tahun 2013 ketika Astra International dan Hongkong Land menandatangani perjanjian kerjasama untuk mengembangkan proyek pertama mereka berupa apartemen luxurious di Indonesia melalui PT Brahmayasa Bahtera.

“Sebagai salah satu kelompok properti terkemuka di Asia, Hongkong Land telah memperluas portofolio real estate dari

Widi Mulia dan Adji Andjono, National Sales Manager & Marketing Manager Campina Es Krim saat peluncuran Happy Cow.

Campina Luncurkan Produk Baru “Happy Cow” Presdir PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto (kanan) dani Direktur Astra Paulus Bambang Widjanarko (kedua kanan), Chief of Astra Property David Iman Santosa (kedua kiri) serta Chief of Corporate Communications, Social Responsibility & Security Astra Pongki Pamungkas (kiri) memperlihatkan progres pekerjaan Menara Astra usai “Topping Off”.

Hong Kong ke kota-kota utama di Asia,” ujar Robert Wong.

“Kami telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 40 tahun dan kami terus mencari investasi yang baik beserta peluang pembangunan di Indonesia. Kami sangat antusias dapat bekerjasama dengan Astra International, konglomerat terbesar di Indonesia, dalam mengembangkan proyek residensial kelas dunia yang menjadi ujung tombak pertumbuhan kami di pembangunan perumahan di wilayah ini.”

Terletak di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Anandamaya Residences terdiri dari tiga tower apartemen bertingkat

tinggi dengan fasilitas podium dan parkir basement. Menawarkan 509 unit apartemen dengan pemandangan kota Jakarta, spesifikasi berkualitas tinggi, kolam renang pribadi untuk unit pilihan serta fasilitas-fasilitas lainnya yang diterapkan dalam lingkungan taman resort yang rimbun.

Direncanakan selesai pada tahun 2018, Anandamaya Residences didesain oleh awardwinner SCDA Architects. Lansekapnya sendiri dirancang oleh Bill Bensley dari Bensley Design Studios, yang karya-karyanya dapat ditemukan di resortresort Bali, Thailand, Vietnam dan Singapura.nlicom

Produsen es krim terbesar di Indonesia, Campina, meluncurkan produk terbarunya “Happy Cow”. Dengan tiga variannya, es krim baru ini memiliki banyak manfaat susu.

National Sales Manager & Marketing Manager Campina Es Krim, Adji Andjono menjelaskan selama 45 tahun Campina terus berinovasi menciptakan produk-produk yang sesuai selera masyarakat.

“Hal ini kami lakukan karena kami menyadari selama 45 tahun ini ada banyak perubahan di target market kami, begitu juga dengan selera dan konsumennya,” katanya, Rabu (22/2/2017). Soal produk barunya, Happy Cow memiliki tiga varian yaitu Happy Cow Cup, Happy Cow Malt Blast dan Happy Cow Rainbow. Khusus untuk Happy Cow Cup, es krim ini memiliki bentuk yang menyerupai kaki sapi dengan sendok es krim di bagian belakang tutup kemasannya.

“Es krim Happy Cow ini memiliki rasa yang enak dan disukai anak-anak. Happy Cow juga mengandung banyak manfaat susu. Kita semua tahu susu merupakan hal penting dan memiliki banyak kandungan energi yang dibutuhkan anak di masa pertumbuhannya,” ujar Adji.nsita

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

SOSOK

3

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

TAKTIK TJOKROAMINOTO GULINGKAN PETAHANA Tjokroaminoto menjadi Ketua Sarekat Islam (SI) setelah menggusur sang petahana Samanhoedi, dan memimpin ormas terbesar di Indonesia itu selama 20 tahun hingga wafat.

K

O N G R E S Sarekat Islam (SI) ke-2 yang digelar di Yogyakarta pada 20 April 1914 itu mulai memanas. Memasuki hari kedua, agenda kongres adalah memilih pemimpin baru.

Sang petahana, Hadji Samanhoedi, dalam posisi terdesak. Mayoritas peserta kongres tampaknya ingin perubahan. Di sisi lain, nama Tjokroaminoto menguat dan menjadi kandidat ketua yang paling diperhitungkan.

Setelah perdebatan yang cukup panjang, maka susunan dewan pengurus pusat atau Centraal Sarekat Islam (CSI) terbaru diumumkan. Tjokroaminoto menang dan ditetapkan sebagai Ketua Umum CSI. Sementara Samanhoedi dibuatkan jabatan baru yakni sebagai “ketua kehormatan” yang sejatinya hanyalah gelar semu tanpa kewenangan.

Proses suksesi tampuk kepemimpinan SI itu sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat, bukan sekadar adu urat di ajang kongres.

Lebih dari itu. Ada serangkaian manuver secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilancarkan oleh kubu Tjokroaminoto demi merengkuh tahta SI yang selama ini dikuasai pihak Samanhoedi.

KARMA YANG BERBALAS Tjokroaminoto pada awalnya adalah tangan kanan Samanhoedi yang memimpin SI di Solo. Tjokroaminoto bahkan secara khusus direkrut karena sang ketua sangat membutuhkannya untuk menyelamatkan SI atau yang saat itu masih bernama Sarekat Dagang Islam (SDI).

Hingga awal 1912, Tjokroaminoto masih bekerja sebagai teknisi pabrik gula di Surabaya. Namun, ia sudah terkenal cakap. Semasa sekolah, Tjokroaminoto memang aktif berorganisasi, termasuk menjadi penggerak forum-forum diskusi. Ia juga sempat menjadi aktivis Boedi Oetomo (BO) di

Surabaya.

Sementara itu, Samanhoedi sedang galau di Solo. SDI terancam dibekukan pemerintah setempat.

Sejumlah aksi kerusuhan dengan para pedagang peranakan Tionghoa dan kaum misionaris membuat SDI disanksi Residen Surakarta. Aktivitas SDI dihentikan, dilarang mengadakan pertemuan, dan tak boleh menerima anggota baru.

SDI pimpinan Samanhoedi itu aslinya memang bukan organisasi pergerakan, melainkan laskar keamanan bernama Rekso Roemekso yang beranggotakan mayoritas pedagang batik asal Laweyan, Solo.

Tugas utama perkumpulan ini adalah menjaga keamanan di kawasan sentra produksi batik itu. Maka tidak heran jika sebagian anggota Rekso Roemekso adalah orangorang sangar yang punya nyali tinggi, namanya juga penjaga keamanan.

Namun, Rekso Roemekso juga mengemban misi yang jauh lebih penting ketimbang sekadar sebagai perkumpulan ronda. Samanhoedi sengaja membentuk organisasi itu untuk melawan dominasi para pedagang keturunan Tionghoa di Solo yang bernaung pula di perhimpunan serupa bernama Kong Sing.

Akibat persaingan dagang,

Hingga akhirnya, Samanhoedi dan Tirto benar-benar pecah kongsi. Sadar diri kurang cakap dalam mengelola organisasi, Samanhoedi kemudian merangkul pria muda berotak cemerlang bernama Oemar Said Tjokroaminoto. Tjokroaminoto yang saat itu bermukim di Surabaya dipanggil ke Solo untuk merumuskan ulang AD-ART rumusan Tirto Adhi Soerjo.

Saat itu SDI Solo kena cekal pemerintah kolonial pada 1912. Sementara Tirto Adhi Soerjo juga sedang terlibat masalah di Batavia.

Nah, agar bisa aktif lagi, SDI Solo harus kembali berganti wajah dan menyusun akta hukum yang baru. Masuknya Tjokroaminoto membawa harapan baru. Sisa masa kerja Tjokroaminoto yang masih terikat kontrak dengan pabrik gula tempatnya bekerja pun ditebus oleh SDI.

sering terjadi pertikaian antara anggota Kong Sing dengan Rekso Roemekso. Perkelahian itu bahkan kerap berlangsung di jalan-jalan

Dari deretan tengah (duduk) A.M. Sangadji, Soerjopranoto, HOS Tjokroaminoto, dan HA Salim (Sarekat Islam).

Adegan film Tjokroaminoto.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

kecil di Laweyan atau di wilayah Solo lainnya.

Tak hanya kontak fisik, aksi boikot massal terhadap perusahaan dan produk orang peranakan Cina juga sering dilakukan oleh massa pribumi di Solo, utamanya oleh anggota Rekso Roemekso yang menembus angka 35 ribu orang pada Agustus 1911.

Tahun baru 1911, bagi Samanhoedi, dipenuhi kecemasan. Ia resah lantaran laskar keamanan yang belum lama dibentuknya terancam dibubarkan paksa oleh aparat kolonial. Rekso Roemekso, nama perkumpulan itu, belum berbadan hukum sehingga bisa digolongkan sebagai ormas ilegal.

Hingga datanglah Djojomargoso, seorang pegawai kepatihan yang juga orang dekat Samanhoedi. Djojomargoso memberi tahu bahwa ia punya kenalan yang bisa mengusahakan agar Rekso Roemekso memperoleh legalitas. Wajah Samanhoedi mendadak cerah dan meminta koleganya untuk mengurus masalah ini.

Orang yang dimaksud Djojomargoso adalah Martodharsono,

mantan jurnalis sekaligus redaktur Medan Prijaji, suratkabar yang dimiliki oleh seorang bangsawan bumiputera berdarah ningrat Solo bernama Tirto Adhi Soerjo.

Nah, Tirto Adhi Soerjo ini, sosok luar biasa yang layak disebut sebagai Pemimpin di Segala Lini Massa.

Tirto Adhi Soerjo juga seorang bangsawan, jurnalis, sekaligus intelektual pribumi yang pada 1909 mendirikan SDI di Bogor dan Batavia (Jakarta).

Tirto bersedia membantu Samanhoedi. Bagi Tirto, permintaan itu menguntungkan lantaran bisa memperluas daya jangkau SDI yang memang sedang kembang-kempis.

Hari demi hari, Samanhoedi cemas menunggu kedatangan Tirto. Petugas kolonial sudah bolak-balik datang untuk menanyakan keabsahan Rekso Roemekso. Martodharsono yang kerap menghadapi pertanyaan itu selalu berkelit dengan menjawab bahwa Rekso Roemekso adalah biro SDI yang berpusat di Bogor dan akan segera disahkan.

Tirto akhirnya tiba di Solo pada akhir Januari atau awal Februari 1911. Tokoh yang disebut-sebut sebagai sang pemula pers pribumi itu pun menetap sementara di Solo untuk merumuskan AD/ART Rekso Roemekso.

Tanggal 11 November 1911, Rekso Roemekso resmi beralih rupa menjadi SDI cabang Surakarta dengan AD/ART yang diteken langsung oleh Tirto Adhi Soerjo selaku ketua umum dewan pengurus pusatnya. Ormas lokal itu pun beralih rupa menjadi SDI cabang Solo yang sudah berbadan hukum.

Setelah Rekso Roemekso berganti wujud menjadi SDI, Samanhoedi meluaskan gerakan perhimpunannya itu. Selain menjadi benteng utama dari pedagang Tionghoa, SDI kini juga bertugas menghadang misi Kristenisasi. Untuk itu, Samanhoedi mengambil prakarsa untuk membentuk organisasi yang membawa manfaat dan memberi perlindungan.

Semakin membesarnya jumlah anggota dan pengaruh SDI membuat Samanhoedi ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Tirto Adhi Soerjo. Samanhoedi bahkan mengklaim bahwa terbentuknya SDI Solo adalah gagasan dan proyeknya sendiri, inilah yang membuat relasinya dengan Tirto kian memburuk

MENGAKUISISI TAHTA SI Tjokroaminoto lantas diboyong ke Solo dan segera merumuskan akte hukum organisasi pada 10 September 1912.

Dalam akte hukum baru itu, Tjokroaminoto mengusulkan agar nama Sarekat Dagang Islam diganti menjadi Sarekat Islam saja, dan Samanhoedi

setuju.

Menurut Tjokroaminoto, kata “dagang” sangat membatasi ruang gerak. Dengan nama SI, organisasi bisa meluaskan wilayah dan cakupannya, tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga politik dan dibalut dengan unsur agama untuk menggaet massa. Setelah masuknya Tjokroaminoto, SI memang lebih banyak berpolitik ketimbang menangani urusan perniagaan.

Dari situ, karier Tjokroaminoto melesat pesat. Ia dipercaya untuk memimpin SI cabang Surabaya. Berkat jaringan Tjokro pula, SI berkembang cepat dengan mendirikan cabang di banyak daerah di Jawa, dari wilayah timur sampai barat, bahkan hingga ke Batavia.

Nah, di sinilah manuver Tjokroaminoto dimulai. Dalam setiap kunjungan ke berbagai daerah, ia justru mempromosikan dirinya sendiri dan secara pelan tapi pasti menggerus karakter Samanhoedi.

Posisi Tjokro semakin menguat setelah ia terpilih sebagai Wakil Ketua CSI dalam kongres pertama di Solo pada 25 Maret 1913 untuk mendampingi Samanhoedi.

Dipaparkan Van Niel (1984:150), Tjokroaminoto kian gencar turun ke bawah, menebar propaganda. Padahal, seluruh biaya aktivitas politik Tjokro ditanggung CSI. Pamor Samanhoedi pun terus merosot di tataran akar rumput. Sementara di kalangan intelektual muda, ia dianggap kuno dan tidak layak memimpin organisasi, Samanhoedi dinilai sudah tidak berguna.

Kongres kedua SI menjadi puncak kemenangan Tjokro sekaligus memungkasi kemapanan Samanhoedi dan kubu Solo di organisasi tersebut. Kongres yang dihelat di Surabaya selama 2 hari pada 19-20 April 1914 itu dihadiri 147 delegasi, mewakili 81 cabang SI dari berbagai daerah yang jumlah anggota seluruhnya mencapai 440.000 orang.

Di situ, Tjokroaminoto tidak hanya sukses merangkul cabangcabang SI di daerah, tapi juga berhasil menjalin relasi harmonis dengan penguasa kolonial, bahkan hingga ke pemerintah pusat di Batavia melalui D.A. Rinkes yang menjadi kepanjangan tangan Gubernur

Jenderal Hindia Belanda.

Rinkes yang hadir dalam kongres itu turut “menghabisi” Samanhoedi dan memuji Tjokroaminoto. Dikutip dari Shiraishi (1997:97), Rinkes berkata di hadapan forum tertinggi SI tersebut: “Samanhoedi tidak memenuhi semua persyaratan menjadi pemimpin yang baik. Ia tidak terdidik, menurut Islam maupun ukuran modern, berpikiran sempit tentang segala hal di luar lingkungannya, tak punya kemampuan berbicara, tanpa sopan santun, keras kepala, dan bertindak semaunya.”

“Sebaliknya,” lanjut Rinkes, “Tjokroaminoto memiliki latar belakang yang baik, pikirannya terbuka dan tidak dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan agama. Berpendidikan layak dan berpengetahuan, juga punya naluri politik tajam yang berguna dalam segala hal.”

Samanhoedi kian tersudut karena para peserta kongres menghendaki dirinya turun dari kursi tertinggi. Salah satunya adalah Dwijosewojo yang berucap: “Jika tuan memang sungguh cinta kepada SI, mengapa tidak menyerahkan SI itu kepada orang-orang yang pandai-pandai supaya SI dapat hidup patut?”

Begitulah, Samanhoedi termakan karmanya sendiri. Dulu, ia merebut SDI dari Tirto Adhi Soerjo, dan kemudian giliran kuasanya dilucuti tanpa ampun oleh Tjokroaminoto.

Dengan segera, Tjokroaminoto membersihkan SI dari sisa-sisa rezim Samanhoedi.

Dari kongres ke kongres selanjutnya, Tjokroaminoto selalu terpilih sebagai orang nomor satu di SI. Percik-percik konflik internal pun mulai muncul yang berpuncak pada pecahnya SI menjadi dua: SI Putih dan SI Merah.

SI Merah yang dimotori oleh Semaoen dan kawan-kawan dari SI cabang Semarang inilah yang pada akhirnya nanti menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sementara SI Putih pimpinan Tjokroaminoto berganti nama yang lebih politis pada 1921 menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada 1929.

Tjokroaminoto memiliki latar belakang yang baik, pikirannya terbuka dan tidak dibatasi oleh pertimbanganpertimbangan agama.

Berpendidikan layak dan berpengetahuan, juga punya naluri politik tajam yang berguna dalam segala hal.

D.A. Rinkes Pencapaian tersebut terbilang luar biasa karena SI pada awalnya hanyalah sebuah laskar lokal penjaga keamanan, perkumpulan pedagang sekaligus peronda dari kelas menengah ke bawah yang ternyata bisa dengan mudah digerakkan atas nama harga diri kesukuan dan kehormatan agama.

Sejak terpilih menjadi ketua pada kongres 1914 itu, posisi Tjokro sebagai orang nomor satu di SI sama sekali tak tersentuh. Di bawah komandonya, SI menjelma jadi ormas terbesar di Indonesia kala itu dengan anggota hingga 2,5 juta orang.

Dengan segala intrik dan kontroversi yang menyertainya, Tjokroaminoto memimpin SI –yang pada akhirnya berubah menjadi partai politik dengan nama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)– selama dua dekade, seumur hidupnya, hingga ia meninggal dunia pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta.tirto

PATGULIPAT

4

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

17 PULAU DIMILIKI PARA TAIPAN DAN BUMN

REKLAMASI TELUK JAKARTA BUKAN GIANT SEA WALL Konsep giant sea wall berubah menjadi konsep reklamasi pembangunan 17 pulau. Secara konseptual tentu sangat berbeda antara reklamasi dengan giant sea wall.

P

AKAR Teknik Kelautan ITB, DR. Muslim Muin mengatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta akan memperparah banjir. Dengan reklamasi, air laut tidak akan terhalangi untuk masuk ke daratan, air laut akan melakukan penetrasi ke kanal-kanal yang direklamasi, memicu banjir semakin parah. Reklamasi sebenarnya akan menaikkan permukaan air di 13 sungai karena terhambat menuju

Teluk Jakarta.

Pada era Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012), di mana Ahok sebagai Wakil Gubernurnya, dieksekusi pembangunan giant sea wall. Secara faktual berubah menjadi konsep reklamasi pembangunan 17 pulau. Secara konseptual tentu sangat berbeda antara reklamasi dengan giant sea wall.

Reklamasi adalah pengurugan kawasan air dengan tanah hingga menjadi daratan yang bisa digunakan sebagai lahan untuk berbagai keperluan, seperti kompleks perumahan, perkantoran, atau tempat wisata. Jadi secara definitif tidak berhubungan dengan giant sea wall.

Dari sinilah kemudian muncul istilah “Sembilan Naga” ketika Aguan (Sugianto Kusuma) bersama Tomy Winata dan 7 pengusaha “dunia malam” menguasai bisnis gelap ini di Indonesia.

Istilah tersebut menghilang karena hilangnya judi terbuka dari Indonesia ketika Kapolri dijabat oleh Jenderal (Pol.) Sutanto yang dikenal anti judi. Aguan (Agung Sedayu Grup) saat ini justru dikenal dengan proyek propertinya yang tersebar di penjuru Jakarta.

Menjadi pertanyaan publik, kenapa baru dua perusahaan ini (Podomoro dan Agung Sedayu) yang dikeluarkan izinnya?

Justru yang menjadi kasus hukum tentang pulau G yang dikelola Podomoro (PT. Muara Wisesa Samudera) yang melibatkan Mohammad Sanusi (Ketua Komisi D DPRD DKI) divonis 7 tahun, Ariesman Widjaja (Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land) divonis 3 tahun, dan Trinanda Prihantoro (staf Ariesman Widjaja) divonis 2,6 tahun.

Kasus dugaan suap ini melibatkan sang taipan Aguan, Ahok, Sunny Tanuwidjaja, dan Richard Halim (Direktur Agung Sedayu Group) sempat dicekal lalu menghilang kasusnya di KPK. Ahok juga diperiksa, namun keterangan dalam BAP dan kesaksiannya di pengadilan tidak cukup bukti. Ahok memenuhi syarat dalam kasus pidana namun kebijakan dalam reklamasi merupakan diskresi dan tidak bisa dipidanakan.

Keberhasilan Singapura mereklamasi pantai timur negara itu seluas 1.500 hektar bisa menjadi hunian 200.000 penduduk, padahal pasir galiannya berasal dari laut Indonesia. Dubai dengan Palm Island dan World Island; Jepang dengan Haneda Airport, dan Pantai Utara Jakarta dengan 17 pulau terhenti karena masalah hukum.

Lalu di mana konsep giant sea wall? Konsep ini membuat Prof Emil Salim (mantan Menteri Lingkungan Hidup) yang ikut mendukung proyek reklamasi ini karena dia berpikir itu giant sea wall.

Kita akhirnya menyaksikan bahwa izin reklamasi hanya untuk dua pengembang. Pemerintah ingin Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan) dari proyek ini dikaji ulang, saat ini proyek Pulau G sedang melakukan Amdal ulang.

Pertimbangan pembangunan, untuk mengejar pertumbuhan dengan alasan akan berdampak tersedianya lapangan kerja dan kontribusi materi untuk Pemprov DKI Jakarta. Namun seringkali pertumbuhan tidak berkorelasi seiring dengan ketersediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Penggusuran warga dan nelayan oleh Pemda DKI sudah pasti menambah orang miskin, namun pembangunan reklamasi jelas proyek yang menguntungkan bagi pengembang. Pemprov DKI Jakarta sewaktu dipimpin Ahok tidak ramah dengan rakyat kecil.

Semangat perlawanan kampung Aquarium, nelayan Muara Angke, dan warga Luar Batang memperlihatkan Ahok tidak bijak terhadap “orang kecil”. Terkesan Ahok lebih cocok disebut bos pada developer besar reklamasi, karena di eranya, Pemprov DKI semangat belanja tanah; lahan Cengkareng, RS. Sumber Waras, tentu dipandang dari segi investasi, Oke saja. Namun dengan uang triliunan rupiah yang diinvestasikan untuk aset, jelas tidak relevan dengan fungsi Pemprov. Dengan uang senilai tersebut sejatinya banyak program kerakyatan yang bisa dilakukan.

Menjadi pertanyaan besar, kenapa Ahok memprioritaskan dua pengembang properti yang diberi izin lebih dulu? Padahal ada 7 pengembangan di bidang infrastruktur dan konsep giant sea wall yang menjadi perhatian utama, tapi kenapa justru pembangunan properti yang menjadi prioritas?

Dengan terungkapnya suap dari PT Agung Podomoro Land, terbongkarlah ada kebijakan yang janggal di situ, dengan dalih diskersi seorang gubernur, Ahok lolos di persidangan. Keterlibatan Sunny Tanuwidjaja sebagai Staf Khusus dan diskusi intensif dengan dua pengembang, jelas Ahok sangat subjektif dengan dua pengembang tersebut, khususnya Podomoro.

Aries dalam sidang sebagai tersangka kasus suapnya mengungkap ada 13 proyek di DKI Jakarta yang dibarter dengan kontribusi tambahan yang dimaksud Ahok.

Ahok sangat ketakutan dengan cuti kampanye, karena takut banyak hal terungkap, dan itu benar adanya ketika M. Soemarsono sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta mengungkap banyak hal terkait kebijakan Ahok.\ Ibarat pesilat, Ahok “kena batunya”, seolah-olah anti korupsi padahal mungkin saja melakukan tindak korupsi tapi belum bisa dibuktikan karena ada orangorang kuat di belakangnya.

Bagaimana menjawab pernyataan Kartini Mulyadi (pemilik Sumber Waras), konglomerat farmasi pemilik PT Tempo yang menyatakan bahwa Sumber Waras hanya menerima Rp375 miliar, padahal Pemprov DKI mengeluarkan dana Rp796 miliar untuk membeli lahan RS Sumber Waras?

Studi Kelayakan yang ‘Dilayak-layakkan’

Terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan, mengulang kelayakan reklamasi pantai utara Jakarta. Lebih lanjut, Presiden mengaitkan proyek reklamasi dengan proyek Garuda yang terintegrasi dengan 17 pulau reklamasi atau dikenal dengan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development = Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara).

Proyek ini menggarisbawahi tiga unsur: Pertama, rancangan besar harus menjawab secara gamblang segala persoalan yang berkaitan dengan lingkungan.

Kedua, tidak boleh ada pelanggaran kaidahkaidah hukum dan aturan yang berlaku, dilakukan sinkronisasi di seluruh kementerian dan lembaga.

Ketiga, proyek ini memberi manfaat bagi rakyat, terutama para nelayan. Ditegaskan harus dikendalikan pemerintah, tidak bisa menjadi kawasan eksklusif, seperti yang dipromosikan PT Agung Podomoro di beberapa kota di Cina.

Order Presiden ini apakah bisa berjalan dengan baik

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

jika reklamasi dengan keterlibatan dua pengembang, yang pasti akan membangun 20 properti dari proyek reklamasi itu di beberapa pulau. Sudah selayaknya pengembang tentu akan mengoptimalkan space yang dimiliki untuk kepentingan komersial.

Seimbang atau tidak, dengan kerusakan lingkungan, nelayan yang kehilangan mata pencaharian, rakyat kecil yang tergusur serta tercerabut dari kehidupan sosial dan perekonomiannya. Paling juga mereka dapat penawaran sebagai pekerja kasar/buruh untuk proyek tersebut.

Lalu di mana trickel down effect (efek menetes ke bawah) yang diharapkan dari proyek reklamasi di banding biaya sosial dan politik yang dialami masyarakat sekitar?

Alasan utama Presiden Jokowi mengintegrasikan reklamasi 17 pulau dengan Proyek Garuda ini adalah untuk menyelamatkan Jakarta d a r i k a c a u ny a sistem pengairan.

Sebagai ibukota negara, Presiden menilai DKI harus memiliki 17 pulau buatan bukan konsep giant sea wall. ketahanan dan daya dukung lingkungan yang mampu menyediakan air bersih yang berkualitas dan juga mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan air limbah, revitalisasi air sungai, dan juga pengendalian banjir.

Berdasarkan data yang diterima Presiden, penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta saat ini mencapai ratarata 2,5-12 cm, dan diperkirakan seluruh Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada 2030.

“Jangan dipersempit hanya yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta saja,” kata Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta.

Jokowi menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Belanda pekan sebelumnya. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, Presiden Jokowi mengapresiasi berlangsungnya proyek-proyek infrastruktur, terutama yang terkait dengan pasokan air bersih dan sanitasi, water for food dan ekosistem, pengelolaan air bersih, dan ketahanan air bersih. Dirinya pun berharap kerja sama pengelolaan air dapat difokuskan untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, terutama dalam bidang transfer keahlian dan teknologi.

Untuk diketahui, selain Proyek Garuda/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Belanda juga turut terlibat dalam proyek Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS) yang sedang berlangsung di Jakarta.

Sebelum cuti kampanye, Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Aturan ini untuk mencabut moratorium agar amdal dapat dilakukan.

Jelas, Ahok sangat perhatian pada pengembang, di tengah keterbatasan waktunya masih sempat membantu kemudahan pengembang dalam membangun proyek reklamasi. Ahok memprediksi ada tambahan 5.100 hektare lahan baru bagi Jakarta di 17 pulau.

Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 26 Januari 2017, setuju reklamasi untuk Teluk Jakarta dihentikan. Proyek reklamasi terkesan lebih mengutamakan pembangunan fisik dengan dua izin, diprioritaskan adalah proyek properti.

Agresifitas penjualan space khususnya di kota-kota besar di Cina oleh Grup Podomoro, menguatkan Ahok lebih memprioritaskan pembangunan properti di pantai utara Jakarta, bukan giant sea wall seperti yang dulu digadang-gadang akan menjadi solusi ancaman kehancuran pantai utara Jakarta. Apalagi dengan harus mengorbankan perekonomian nelayan dan menggusur rakyat kecil Jakarta dari huniannya.

Amdal Pulau G Berbuntut Isu Suap Nelayan

Sementara itu nelayan pantai utara Jakarta memenangkan gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) mengenai izin reklamasi pulau G pada 31 Mei 2016 terhadap PT Muara Wisesa Samudera yang memperoleh izin Pemprov DKI sebagai pengelola pulau G. Berdasarkan pertimbangan, reklamasi tidak memiliki aspek kepentingan rakyat, selain itu reklamasi berdampak buruk bagi ekosistem laut dan amdal tidak melibatkan nelayan.

Saat ini atas keputusan Pemerintah, amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) dikaji ulang sesuai kebijakan Pemerintah. Namun merebak kabar bahwa PT Agung Podomoro Land sebagai pengelola pulau G ‘menyuap’ nelayan untuk memuluskan agar proyek reklamasi lolos dari segi amdalnya. Hal ini terungkap ketika ketua Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke menyatakan bahwa 13 orang yang mengatasnamakan nelayan mendapat uang, masing-masing sebesar Rp100 juta.

Lebih lanjut, pengembang juga menyuap RT/RW di Kelurahan Muara Angke sebesar Rp160 juta, untuk memperoleh 12 ribu dukungan warga atas kelanjutan reklamasi pulau G. Target utamanya, masyarakat diminta mendukung reklamasi pulau G dan nelayan dibujuk mencabut gugatannya pada PTUN. Diungkapkan juga bahwa tempat transaksi di Hotel Sanno Jakarta Utara pada Oktober 2016. Hal ini dibenarkan oleh ketua RT.03/RW.20 Muara Angke, nelayan memperoleh Rp20 juta – Rp100 juta per orang. Namun CEO Agung Podomoro Land dan Project Director PT. Muara Wisesa Samudera, Halim Kumala membantah pernyataan tersebut.

Jika ini terjadi tentu tidak ada jeranya bagi pengembang reklamasi, padahal kita tahu bahwa Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sudah divonis 7 tahun penjara karena terbukti menyuap Mohammad Sanusi (Ketua Komisi D DPRD DKI dari Partai Gerindra).

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada akhir September 2015 mengkaji Moratorium Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan mulai mempersiapkan tahap awal pengembangan pulau-pulau reklamasi.

Dengan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa reklamasi bukan domain hukum Pemprov DKI Jakarta, melainkan domain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reklamasi dimungkinkan hanya untuk pelabuhan, bandara, PLN, migas, dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak.

Proyek reklamasi akhirnya ditunda dengan perbaikan amdal, dan dikontrol penuh oleh Pemerintah.

Kekhawatiran berbagai kalangan berdasarkan pada pengalaman Pantai Indah Kapuk, Ciputra yang membuat banjir jalan tol bandara (Jl. Prof. Sedyatmo). Keragaman hayati berupa burung-burung yang habitatnya di pantai utara Jakarta, serta kelestarian hutan mangrove warisan Belanda yang menjadi giant sea wall alami, menjadi hilang dan berekses ke daratan di luar reklamasi. Belum lagi masalah berkurangnya ketersediaan air bersih akibat penetrasi air laut ke daratan, pendangkalan mulai dari 13 muara sampai ke Teluk Jakarta.

Jelas sekali terungkap di sidang gugatan nelayan di PTUN bahwa pengembang reklamasi mengabaikan UU Pokok Agraria, UU Perikanan, UU Penataan Ruang, serta UU Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Terkesan pemerintah melindungi pengembangan dengan alasan pembangunan giant sea wall.

Hal tersebut di atas menguatkan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim kala itu untuk menghentikan sementara proyek reklamasi. Namun hal ini juga yang mengakibatkan dia “dicopot” dari jabatannya. ‘Sang bos’ atasannya malah memintanya untuk mengundurkan diri karena menganggap bahwa UU adalah buatan manusia, sehingga bisa diubah.

Rizal Ramli yang dikenal dengan jurus “kepret”, dan andalan Joko Widodo untuk membatasi “gerak” Jusuf Kalla, justru “dibuang” ketika berhadapan dengan Ahok dan taipan reklamasi.

Sekali lagi, rupanya Pemerintah lebih berpihak kepada pemilik modal atas nama pembangunan yang jika diwujudkan akan membuka lowongan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Langkah ini jelas kurang bijak karena rakyat juga harus diurus Negara.ed/nus

Reklamasi dimungkinkan hanya untuk pelabuhan, bandara, PLN, migas, dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak.

PARLEMEN

5

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

Rapat Paripurna DPR Setujui Lima Anggota BSBI SETELAH mendengarkan usulan, masukan dan pendapat dari setiap utusan fraksi di DPR RI, Komisi XI secara musyawarah mufakat memutuskan untuk memilih lima calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode 2017-2020 untuk disahkan dalam Rapat Paripurna. Sebelumnya Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir telah melaporkan hasil pembahasan pencalonan anggota BSBI periode 2017-2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Ruang Rapat Paripurna Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

“Kami mengharapkan agar Rapat Paripurna DPR RI hari ini dapat memberikan persetujuan atas hasil pembahasan pencalonan Anggota BSBI periode 2017-2020 oleh Komisi XI DPR RI,” papar Hafisz dalam sambutannya. Selanjutnya Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanyakan kepada para segenap Anggota Dewan, tanpa penolakan persetujuan pun diperoleh dari para wakil rakyat. Pembahasan pencalonan Anggota BSBI di Komisi XI berdasarkan persetujuan Rapat Bamus pada 1

Februari 2017.

Sesuai dengan Pasal 58A Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, bahwa dalam rangka membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk BSBI. Keanggotaan BSBI diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan sebelumnya mendapat persetujuan dari DPR. Keanggotaan SBSI berjumlah lima orang anggota, yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota untuk masa jabatan tiga tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Dalam proses pembahasan di Komisi XI, secara musyawarah mufakat memutuskan untuk memilih lima calon Anggota BSBI periode 2017-2020 untuk disahkan dalam Rapat Paripurna, yaitu: M. Fadhil Hasan, Muhammad Edhi Purnawan, Chandra Fajri Ananda, A. Hikmahanto Juwana, dan A. Tony Prasetiantono.nek/sc

Nurhayati Ali Assegaf.

DPR Dorong Semua Negara Peduli Pengungsi KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf mendorong semua negara untuk peduli dengan permasalahan pengungsi dengan memberikan kontribusi, meski negara itu bukan negara konflik.

“Termasuk negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi,” kata Nurhayati dalam pernyataan setelah menerima Perwakilan UNHCR Indonesia, Thomas Vargas, dan Kepala Regional Komite Palang Merah Internasional (ICRC) Christopher Sutter di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Nurhayati menegaskan, negara yang belum meratifikasi konvensi juga harus peduli terhadap kondisi pengungsi.

Kepedulian itu, ujar dia, ditunjukkan dengan memberikan pertolongan dan pendampingan, seperti mengirim bantuan pendidikan dan logistik.

“Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi, tapi Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, langkah penerbitan Perpres No 125/2016 tersebut juga mendapatkan apresiasi baik dari lembaga UNHCR maupun ICRC. Dia juga mengingatkan bahwa isu pengungsi di tingkat global juga sudah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan.

Sebelumnya, puluhan pengungsi yang kebanyakan berasal dari Afghanistan unjuk

rasa di depan kantor perwakilan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi Pengungsi (UNHCR) di Jakarta, Rabu (8/2).

Mereka menuntut agar lembaga dunia tersebut segera menempatkan mereka ke negara ketiga karena sudah lama nasibnya terkatung-katung di Indonesia.

“Sudah tiga setengah tahun lebih saya terkatung-katung di Indonesia,” ujar Mohamed Hussein, pengungsi asal Afghanistan, yang selama ini tinggal di kamp penampungan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Ia bersama puluhan rekannya mendatangi kantor perwakilan UNHCR di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

“Kami butuh manajer (UNHCR) datang kemari. Kami butuh bicara. Kami butuh bicara di depan kamera,” ujar seorang orator berkebangsaan Afghanistan di depan pintu gerbang Menara Ravindo yang merupakan tempat perwakilan UNHCR berkantor.

Para pengunjuk rasa yang rata-rata berusia remaja dan menginjakkan kakinya di Indonesia setelah melakukan pelayaran berbahaya dengan perahu kayu itu meneriakkkan yel-yel, “Kami bukan teroris. Kami bisa bekerja. Segera proses kami! Selamatkan jiwa kami!”

Selain yel-yel dan orasi yang sesekali menggunakan bahasa Afghanistan, para pengunjuk rasa juga membawa pamflet, salah satunya berisi tulisan mendesak kepada UNHCR untuk bertindak adil dalam memroses mereka.nmuh/ans

Pemerintah Kurang Tanggapi Isu Tata Ruang

Zulkifli Anwar.

MASALAH tata ruang di Indonesia saat ini dapat dikatakan dalam keadaan darurat.

Akibat tumpang tindihnya berbagai kebijakan sektoral yang terkait perencanaan ruang, hal tersebut berpotensi menciptakan konflik ruang di berbagai daerah. Terkait masalah itu, Anggota Komisi II DPR RI Zulkifli Anwar menilai, pihak pemerintah kurang merespon isu tentang tata ruang tesebut.

“Isu tentang tata ruang selama ini masih kurang mendapatkan tanggapan dari Kementerian, padahal tata ruang adalah kata kunci permasalahan yang ada di daerah,” ucap politisi F-Demokrat itu saat rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/02/2017).

Zulkifli mengatakan bahwa dirinya pernah menyampaikan kepada Menteri Agraria W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

sehubungan dengan masalah tata ruang, apakah selama ini pernah ada koordinasi antara tata ruang nasional dengan tata ruang kabupaten provinsi.

“Menteri menjawab belum ada. Itu artinya kabupaten dan provinsi masih tetap berdiri sendiri-sendiri,” tegasnya.

Dalam rapat kerja ini, Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Agraria atas kinerja baik yang telah dilakukan, dan berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tata ruang di wilayah Lampung yang merupakan dapilnya. Pemerintah melaui Kementerian Agraria memang seharusnya segera mencari solusi konkret bagi Perencanaan Tata Ruang, guna menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dari segi ekonomi, sosial, budaya, serta fungsi pertahanan keamanan.ndep/mp

Indonesia Serukan Persatuan Islam Hadapi Penjajahan Israel Indonesia terus memainkan kontribusi nyata untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

W

AKIL Ketua DPR RI Agus Hermanto mendesak Parlemen dapat mengambil peran lebih dengan dengan merumuskan langkah-langkah konkrit untuk menekan Israel lebih keras untuk tunduk dan patuh terhadap Resolusi Nomor 2334 yang disetujui pada tanggal 23 Desember 2016.

Resolusi ini mendesak diakhirinya pemukiman Israel, komunitas Israel yang dibangun di atas tanah yang direbutnya dalam Perang Enam Hari tahun 1967.

Agus menjelaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai program nyata untuk mendukung Palestina antara lain memberikan pelatihan teknis bagi aparatur Palestina sampai tahun 2019 dan membangun Rumah Sakit di Jalur Gaza yang mulai beroperasi sejak 27 Desember 2015.

“Namun, dukungan dan tindakan konkrit masih diperlukan khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur,” jelasnya saat menghadiri The 6th International Conference for Supporting the People of Palestine di Teheran, Republik Islam Iran, 21-22 Februari 2017. Konferensi tersebut bertajuk All Together for Palestine tersebut dihadiri lebih dari 700 peserta dari 80 negara.

Dia menjelaskan, pada 13 Maret 2016, Pemerintah Indonesia juga telah melantik Konsul Kehormatan Pertama Indonesia di Palestina. Selain itu, DPR RI telah membentuk Kaukus Palestina dan Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen Palestina.

Agus mengatakan, perhatian Indonesia terhadap masalah Palestina juga ditun-

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam pidatonya di The 6th International Conference for Supporting the People of Palestine di Teheran, Republik Islam Iran.

jukkan dengan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terkait Palestina di Jakarta pada Maret 2016.

Pada konferensi yang merupakan agenda rutin Parlemen Iran tersebut, Agus menyinggung pelanggaran yang kerapkali melanggar hukum-hukum internasional termasuk yang paling baru Resolusi PBB 2334 Tahun 2016 yang mendesak Israel menghentikan permukiman ilegal Israel.

Agus mengingatkan ratusan peserta konferensi ihwal urgensi persatuan antara negara-negera Islam khususnya faksi-faksi pejuang Palestina termasuk Hamas dan Fatah.

Dia menyerukan pentingnya persatuan dan keharmonisan di antara negara-negara Muslim seluruh dunia dalam menghadapi penjajahan Zionis Israel atas rakyat Palestina yang hingga kini masih berlangsung.

Revisi UU Perlindungan Konsumen Tingkatkan Kewenangan BPKN UNDANG-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu untuk direvisi sebagai upaya untuk meningkatkan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sehingga tidak lagi hanya sebatas memberikan saran.

“Undang-Undang tidak mendukung untuk para anggota BPKN bisa berdaya.

Oleh karena itu kami bicara dengan Menteri Perdagangan, Undang-Undang ini harus diubah atau diganti,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana dalam rilis, di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Tugas dan kewenangan BPKN dalam UU No 8/1999 dinilai sudah tidak lagi mendukung karena anggota BPKN tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi tetapi hanya bisa memberikan saran, belum lagi dengan kapasitas anggaran yang tidak memadai.

Azam menyampaikan, target perubahan Undang-Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018, jadi anggota yang terpilih nantinya merupakan anggota masa peralihan.

Politisi Partai Demokrat itu mengemukakan, bila ada perubahan UU tersebut maka poin penting yang akan dimasukkan antara lain adalah terkait dengan kewenangan eksekusi serta independensi BKPN. Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VI DPR menginginkan peningkatan peran dan keberadaan BPKN yang

dinilai selama ini masih lebih kalah populer dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan di Jakarta, Selasa (14/2), menyatakan, BPKN diharapkan bisa proaktif terjun ke masyarakat konsumen untuk memberikan perlindungan.

Untuk itu, ujar politisi Partai Golkar itu, disinilah pentingnya sosialisasi masif agar peran dan kiprah dari BPKN tersebut dapat lebih menggema di tengah masyarakat.

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR Iskandar Syaichu, dari Partai Persatuan Pembangunan, juga mempertanyakan popularitas BPKN dibanding YLKI yang juga terindikasi dari masyarakat yang rata-rata belum mengenal baik BPKN. Selama ini, nama yang lebih sering terdengar di sejumlah pemberitaan media massa adalah YLKI dalam sejumlah kasus, seperti dalam menilai bahwa penetapan harga eceran tertinggi gula bisa memberikan kepastian kepada konsumen yang selama ini sering mengeluhkan kenaikan harga komoditas tersebut.

Selain itu, YLKI juga meminta pemerintah cepat menangani dengan melakukan investigasi yang menyeluruh terhadap dugaan kasus virus antraks yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa waktu lalu.nmuh/ans

“Saya ingin menggarisbawahi pentingnya persatuan di antara kita. Hal ini termasuk rekonsiliasi antara faksi-faksi Palestina terutama Faksi Fatah dan Hamas. Marilah kita wujudkan All together for Palestine. Perpecahan di antara kita hanya akan menguntungkan Israel,” paparnya.

Wakil Ketua DPR menambahkan, bahwa Indonesia, baik sebagai pemerintah, parlemen, ataupun masyarakat, telah dan terus memainkan kontribusi nyata untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Agus menekankan Umat Islam harus meyakini bahwa persatuan dan kesatuan merupakan sumber kekuatan terbesar dalam menghadapi kesombongan dan penindasan Israel.

“Mari kita maju bersama menuju persatuan untuk Palestina,” seru Agus, seraya berharap bahwa konferensi tersebut dapat menuai gagasan dan pemikiran yang dapat diterapkan dalam rangka mendiri-

kan negara Palestina yang berdaulat dengan Al- Quds Al-Syarif sebagai ibukotanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia, Mohammad Saleh, yang juga menyampaikan pidato pada konferensi itu menegaskan bahwa 90 persen dari lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia adalah Muslim yang anti kolonialisme.

Indonesia telah memiliki tujuh presiden yang tidak pernah berubah sikap dalam mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka dan membangun negara Palestina, kata Ketua DPD, seraya menambahkan bahwa Indonesia menanti keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Indonesia, Sukarno, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia tersebut menolak kemerdekaan Israel pada 1948, kata Mohammad Saleh.nsi/ans

Pemerintah Diminta Perbaiki Pasokan Obat

Imam Suroso.

ANGGOTA Panitia Kerja (Panja) Peredaran Vaksi dan Obat Palsu Komisi IX DPR Imam Suroso mengatakan pemerintah perlu memperbaiki semua permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya yang paling vital yaitu pasokan obat.

“Kita masih sering mendapat laporan mengenai keterlambatan bahkan kekosongan di fasilitas kesehatan, ini harus ada solusinya, sebab jika terus dibiarkan akan berbahaya,” kata Imam disela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Berdasarkan masukan dari GP Farmasi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) dan Asoasiasi Apotek Seluruh Indonesia (APSI) kata Imam, salah satu penyebab kekosongan obat dikarenakan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang tidak valid. Selain itu terjadinya pembatalan tender produksi obat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah (LKPP).

“Seringnya tender obat-obatan dibatalkan, sehingga terjadi kekosongan pasokan dari pemenang tender yang belum siap bahan baku. Hal ini yang menyebabkan beredarnya obat palsu, dan jika terus dibiarkan akan berbahaya dan merupakan penipuan publik,” imbuhnya.

Terkait masih banyaknya kekosongan obat di faskes, Komisi IX akan memanggil pihak terkait, sebab DPR telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada Kementerian Kesehatan, BPJS dan Bio Farma.

“Kita akan panggil mereka untuk menanyakan hal ini, mengenai masalah anggaran kesehatan dan pendistribusian obat-obatan yang selalu mengalami hambatan, mulai dari RKO yang tidak valid hingga pembatalan tender kepada perusahaan farmasi,”terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku pemalsuan obat, guna menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. “Saya tidak ingin rakyat kacau gara-gara obat palsu, mereka yang punya anggaran, harus dilayani sebaik-baiknya. Kami akan memantau, mengawal permasalahan ini,” pungkasnya. npw/mp

ANALISA

6

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

SUKO SUDARSO: TIDAK ADA LAGI PEMIMPIN GEO POLITIK SEKALIBER BUNG KARNO DAN TAN MALAKA

S

UKO SUDARSO, pria kelahiran Semarang, 20 Maret 1942 adalah putra kedua dari Raden Panji Sudarso Suryomijoyo yang pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah dan sebelumnya pernah menjabat Bupati Purwokerto dan wedana Semarang.

Darah Mangkunegara I mengalir dari ayahnya yang keturunan langsung dari Surahadimenggala I, Bupati Semarang ke-10 yang juga menantu Mangkunegara I. Nama keluarga Surahadimenggalan memang terkenal di Semarang sebagai keturunan langsung dari Ki Ageng Pandanaran I, putra Pangeran Patiunus, yang menjadi Bupati Semarang ke-1.

Sebagaimana keturunan ningrat Jawa pada umumnya, Suko Sudarso saat kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) memilih Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai tempatnya berorganisasi.

Bahkan kini lelaki berusia 74 tahun itu dianggap sebagai sesepuh GMNI yang di masa mudanya memiliki reputasi luar biasa dalam membela Bung Karno? Apa gagasan Suko Sudarso tentang situasi kekinian bangsa Indonesia? Berikut petikannya: Dunia sekarang ini menu­ ju pembalikan dari globalisasi menuju anti globalisasi akibat bangkitnya kekuatan populisme di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Apa tanggapan Anda?

Soal kebangkitan populisme ya memang itulah watak asli kapitalisme sebagai mana ditulis Bung Karno. Kalau pertumbuhan sudah mentok, selalu ada kecenderungan kapitalisme itu untuk berubah menjadi fasis. Hitler dan Musolini adalah anak kandung dari tatanan politik liberalisme dan tatanan ekonomi kapitalisme. Liberalisme dan kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Itulah yang terjadi sekarang ini.

Munculnya Trump dan kebangkitan partai-partai sayap kanan di Eropa adalah akibat gejala yang mirip Malaise tahun 1930-an yang sudah ditulis oleh Bung Karno. Bagi kami kaum nasionalis, kebangkitan Trump itu bukan gejala baru. Melainkan hanya perulangan sejarah yang bisa terjadi kapan pun.

Bagaimana menyikapinya?

Tidak ada. Karena kita sudah terjebak pada liberalisme dan itu sudah kita anggap wajar. Padahal liberalisme itu urusannya kapital.

Sudah terlalu lama pula kita terperangkap dalam geo politik dan geo

strategi mereka. Artinya kita hanya memainkan jenis-jenis irama tarian dari musik dan kendang-kendang mereka. Karena memang sejak 1965 kita tidak lagi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Jadi selama kita berpaling dari platform Tri Sakti Bung Karno jangan berharap kita memiliki prinsip yang mendasar untuk menyikapi gelombang perubahan dunia. Kalau Bung Hatta memiliki geo strategi mendayung diantara dua karang, Bung Karno lebih tegas lagi memaklumatkan new emerging force (Nefos) sebagai kekuatan dunia baru yang sedang bangkit melawan Oldefos, old established forces, negara-negara eks kolonialisme imperialisme yang sudah mapan.

KEBANGKITAN TRUMP BUKAN GEJALA BARU. MELAINKAN HANYA PERULANGAN SEJARAH YANG BISA TERJADI KAPAN PUN.

Apakah tidak ada pemimpin yang mumpuni untuk menjawab per­ soalan kekinian bangsa?

Saya tidak membicarakan Presiden Jokowi atau stok-stok pemimpin yang ada sekarang ini. Tapi saya pesimis yang ada sekarang ini dapat mengubah keadaan, karena mereka dewasa setelah tahun 1965, di mana sudah tidak lagi melahirkan pemimpin-pemimpin sekaliber Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka yang mengerti betul tentang geo politik, geo ekonomi dan geo strategi. Banyak buku yang mestinya bisa menjadi sumber referensi dimusnahkan sejak 1965. Akhirnya kita menjadi bangsa yang pragmatis dan ahistoris. Kita menjadi bangsa yang tidak pernah merencanakan sesuatu seperti Bung Karno dengan Nefosnya yang membangkitkan harga diri bangsa-bangsa dunia ketiga yang sedang bangkit melawan negara-negara eks imperialisme dan kolonialisme yang sudah mapan.

Sekarang tidak ada lagi cita-cita dan pemikiran besar seperti itu. Itu pula yang membuat saya pesimis negara-bangsa ini bisa segera bangkit dari keterpurukannya. Mungkin satu atau dua dekade ke depan oleh generasi baru yang lebih mengerti geo politik dan sadar atas tantangan jamannya kita menaruh harapan untuk mewujudkan cita-cita kita menjadi negara-bangsa yang besar.

Pangkal persoalannya adalah liberalisme?

Benar. Dengan liberalisme kita tinggal mengikuti tatanan peradaban dan aturan main yang mereka buat. Kita tidak seperti China yang meskipun sekarang menganut sistem ekonomi yang kapitalistik tapi peran negara tidak mengendur dalam mengatur tatanan sosial kehidupan warganya. Alhasil, ekonomi China bisa bersaing dengan Amerika, bahkan mampu membeli utang-utang Amerika. Ini lain dengan kita yang semua tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya sudah sangat liberalistik. Karena sejak 1965 kita sudah meninggalkan ajaran Bung Karno dan para tokoh pendiri bangsa lainnya. Hasilnya ya seperti sekarang ini. Kesenjangan sosial terus menganga dan akan selalu menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Apa saja ajaran Soekarno yang telah kita tinggalkan selain plat­ form Trisakti?

Bung Karno tahun 1933, jauh sebelum kemerdekaan sudah mengingatkan, kita tidak bisa menggunakan liberalisme karena itu bukan budaya kita. Hal itu diulanginya di tahun 1960-an bahwa kita tidak bisa menerapkan demokrasi impor karena eksesnya akan sama dengan

kita mengenakan barang-barang impor. Karena demokrasi impor yang kita anut sekarang biayanya sangat mahal, itu yang membuat secara ekonomi kita tidak kompetitif dan yang membuat korupsi semakin subur. Bagaimana mungkin tidak korupsi kalau untuk menjadi anggota dewan saja membutuhkan biaya 5 miliar? Ini hasil penelitiannya Pramono Anung, lho.

Liberalisasi sudah terjadi se­ jak awal kemerdekaan RI? Iya memang. Secara resmi KNIP, DPR-nya pada awal kemerdekaan menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar. Namun tiba-tiba Bung Hatta memunculkan maklumat No X tentang pembentukan partai-partai politik. Sejak itu kita menganut multi partai. Padahal yang diinginkan Bung Karno adalah partai tunggal sebagai partai pelopor yang mewadahi musyawarah mufakat seluruh komponen warga bangsa yang beragam.

Jadi awal liberalisme kesala­ han Bung Hatta?

Tidak seperti itu juga cara menafsirkannya. Bung Hatta mungkin punya siasat supaya tidak ada kesan bahwa kemerdekaan Indonesia hadiah dari Jepang. Oleh karenanya Bung Hatta mengumumkan Maklu-

mat No X yang membuka pintu pendaftaran partai-partai politik, supaya dunia mengakui kemerdekaan Indonesia yang demokratis, bukan fasistik seperti Jepang. Tapi belakangan saya mendapatkan info bahwa sejak 1955 Bung Hatta kaget dengan banyaknya partai politik. Maka beliau sudah sejak 1955 sudah menyarankan kepada Bung Karno untuk kembali ke UUD 1945.

Namun Presiden Soekarno baru mewujudkannya pada 5 Juli 1959 setelah mendapatkan persetujuan dari TNI. Dan ini sebagai otokritik ya, memang ada kesalahan Bung Karno setelah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli tentang pembubaran konstituante dan kembali ke UUD tidak segera ditindak-lanjuti dengan pemilihan umum sehinga kekuasaannya tidak dianggap legitimate oleh musuhmusuh politiknya dan Suko Sudarso. terkesan otoriter. Itu yang saya anggap sebagai satu diantara awal penyebab kejatuhannya. Padahal beliau memiliki geo politik dan geo strategi yang visioner untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Namun setelah kejatuhannya kita bergerak menjadi bangsa yang pragmatis dan tidak berdaulat untuk menentukan nasib sendiri. Semua tergantung dengan situasi global tanpa berkemampuan mengendalikannya.

Apa yang bisa digunakan un­ tuk jalan kebangkitan Indonesia ke depan?

Sebenarnya jalan kebangkitan Indonesia sebagai nation-state, negara-bangsa yang besar sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945 dan pokok-pokok Agraria 1948 yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 50 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria. Jadi UUPA itu sudah dirancang tahun 1948 dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan PKI. Saya yakin kalau UUPA yang merupakan amanat pasal 33 UUD 1945 dijalankan tidak akan terjadi kesenjangan sosial seperti sekarang. Tapi sebagaimana yang diungkap mantan Kepala BPN Joyo Winoto yang juga kader GMNI, ketimpangan penguasaan lahan sudah sangat luar biasa. Itu yang antara lain penyebab problem kemiskinan

Din Syamsuddin: Polri Jangan Paksakan Perkara Dana Infaq GNPF MUI, Itu Wilayah Agama LANGKAH KEPOLISIAN MENJERAT BEBERAPA PENTOLAN GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA-MAJELIS ULAMA INDONESIA (GNPF MUI) DENGAN JALAN MENCARI-CARI PERKARA DAN MEMAKSAKAN DALAM PROSESNYA JUSTRU BISA MERUGIKAN KEPOLISIAN.

C

ENDEKIAWAN muslim bernama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin ini menunjuk perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengelolaan dana infaq dan sodakoh GNPF MUI sengaja dimunculkan untuk menjerat Ustaz Bachtiar Nashir.

Menurut dia, polisi sudah kebablasan, memasuki ranah ajaran agama Islam. Berikut pernyataan Din Syamsuddin: Bagaimana anda melihat perkara dugaan TPPU terkait penge­ lolaan dana infaq dan sodakoh GNPF MUI yang saat ini ditan­ gani kepolisian?

Saya sangat menyayangkan langkah-langkah dari Polri yang mempersoalkan uang infaq dari umat Islam kepada GNPF MUI. Saya betul-betul terusik hati ke­tika ada aktivis muslim, lembaga Islam kemudian dipersoalkan.

Memangnya kenapa kalau W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Polri menangani perkara itu?

Itu berlebihan, out of con­text dan hanya menunjukan ketidakadilan.

Betapa banyak kasus-kasus seperti itu namun tidak dipersoalkan.

Apakah masalah uang infaq bukan termasuk kewenangan kepolisian?

Itu tentu bukan kewenan­gannya.

Itu sudah memasuki wilayah keberagamaan. zakat, infaq, sedekah adalah ajaran agama.

Berarti Polri sudah kebabla­ san dong?

Saya rasa Polri melampaui ba­ tas dalam hal ini. Saya berharap itu tidak dilanjutkan oleh Polri. Kalau mau bongkar, bongkar semuanya.

Jangan pilih-pilih kasih. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata, kalau sumbangan dari umat Islam kepada kegiatan-kegiatan Islam itu dipersoalkan. Mana ada aturan zakat itu harus diper­iksa. Saya berharap kepada Polri tidak menambah sesak hati dada umat Islam. Ini adalah contoh ketidakadilan.

Lalu apa dong yang seharus­ nya dilakukan oleh Polri da­lam perkara ini?

Jadi ada dua opsi yang bisa dilakukan Polri. Pertama, kalau hal seperti itu mau dibongkar, bongkar semuanya, jangan satu-satu. Kita bisa masukan daftar (perkaranya nanti). Misalnya dulu ada uang dari Teman Ahok yang masuk ke sana kenapa itu tidak diperiksa? Terus dulu juga ada rekening-rekening gendut, kenapa itu tidak dilanjutkan. Saya khawatir perkara itu semua tidak diperiksa karena itu bukan porsinya atau tidak ada alasan­nya, sehingga tidak diteruskan.

Kalau perkara dugaan TPPU ini tetap dilan­jutkan apa yang akan terjadi?

(Langkah Polri melanjutkan perkara dugaan TPPU infaq GNPF MUI) ini jangan dianggap remeh lho.

Nanti (pemerintah) bisa disangka, wah sok-sok berkuasa kemudian anda mem­persoalkan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya berharap Polri membuka sesungguh­nya

siapa (yang menginginkan perkara ini terus dilanjutkan). Ini sangatsangat melampaui batas. Janganlah aparat penegak hukum berlebihan di dalam menegakkan hukum apalagi yang tidak berkeadilan, sebab (dampaknya) itu akan kembali ke dirinya sendiri (Polri). Saya berharap Polri jernih melihat persoalan kehidupan bangsa ini dalam penegakan hukum.

Melihat kondisi itu apa pe­san anda untuk masyarakat?

Saya tetap meminta kepada masyarakat untuk dapat mena­han diri, ini memang sangat menyesakan hati dan tidak ada kea­dilan. Sudah ada ketidakadilan ekonomi, sudah ada ketidakadi­lan hukum, ketidakadilan poli­tik. Ini ada kesan yang dirasakan umat Islam, seolah-olah elite-elite tertentu ingin membela keadaan ini.

Siapa elite-elite itu?

Kalau saya mohon maaf, kar­ena ulah satu dua orang ini, meru­sak harmoni bangsa. Kenapa kita sibuk dengan akibat, sementara sebabnya dibiarkan. Ini kalau ada gelagat ingin dibela-bela, mohon maaf rakyat tidak bisa dihalangi. Kekuatan rakyat akan bangkit. Umat Islam sebenarnya selama ini sudah bersabar dengan ibarat, membangunkan macan tidur.

Terkait ancaman penyebaran komunisme di Indonesia anda melihatnya seperti apa?

Besar harapan kami, ancamanancaman ini tidak dipandang remeh. Karena ancaman komu­ nisme dan ketidakadilan hukum bukan ilusi tapi fakta, bukan wacana tapi realita. Kami mem­inta tidak perlu ada pihak yang menuduh MUI, ormas-ormas Islam yang menjadikan masalah ini untuk mencari-cari masalah.

Jutsru ini kami kemukakan kar­ ena MUI dan ormas-ormas Islam memiliki komitmen untuk ek­s itensi bangsa dan negara ini.

Memangnya saat ini ajaran komunisme sudah merembes ke mana saja?

Ancaman ini sudah mulai kita rasakan dengan adanya upaya-upaya mengadu domba. Upaya mengadu domba antar kelompok-

dan kesenjangan sosial menjadi sangat sulit diatasi.

Artinya memang kita mesti bersabar untuk bangkit menjadi bangsa besar?

Kenyataannya memang seperti itu. Kondisi obyektif memang sudah menuntun kita ke arah perubahan.

Namun kondisi subyektifnya yang belum ada. Mungkin kita mesti sabar menunggu lahirnya generasigenerasi baru yang lebih mengerti geo politik, geo ekonomi dan geo strategi untuk jalan kebangkitan kita sebagai bangsa besar.

Pendidikan sebagai kunci.

Tapi bukankah pendidikan kita sudah didisain menjadi pelayan kapitalis?

Memang benar. Soekarno, Hatta, Syahrir dan Tan Malaka juga hasil didikan sekolah-sekolah untuk melayani kepentingan bangsa kolonial. Tapi melalui interaksi dengan sesama anak terjajah maka muncul kesadaran mereka untuk bertekad Indonesia merdeka. Saya optimis hal yang sama akan terjadi untuk generasi mendatang. Asal sejak generasi sekarang beriktiar, seperti sampeyan yang relatif masih muda terus menularkan warisan pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan Malaka dan lainnya, tentu itu akan menjadi sumber inspirasi generasi-generasi yang akan datang. Bung Karno sendiri sebelum dijatuhkan sudah menyekolahkan ribuan tunas bangsa ke luar negeri, tentu saja dengan harapan sepulangnya nanti ke tanah air mampu mengolah kekayaan sumber daya alam kita yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sayang, Bung Karno jatuh dan sebagian besar kaum terdidik itu tidak bisa pulang ke tanah air karena dicurigai sebagai komunis.

Pak Habibie adalah bagian dari mahasiswa yang disekolahkan Bung Karno ke luar negeri. Dan siapa pun tidak bisa membantah intelektualitas Pak Habibie.

Tunas-tunas bangsa yang dikir­ im Bung Karno sebagian besar tidak bisa pulang ke Indonesia?

Ya, memang sangat disayangkan.

Tapi itu sudah menjadi masa lalu.

Yang terpenting bagaimana kita menghimpun kekuatan (machtsvorming) generasi-generasi muda yang berserak agar lebih mengerti geo politik, geo ekonomi dan geo strategi sehingga ketika keadaan memanggil mereka bisa menggunakan kekuatan (Machtsafwending) untuk perubahan. Kalau sekarang meskipun keadaan sudah memanggil tapi kondisi subyektifnya terus terang tidak ada.nus

kelompok masyarakat, saat ini kelihatan sekali. Kita semua tentunya sudah paham betul praktik-praktik seperti itu merupakan upaya dari komunis. Oleh karena itu, kami mengingatkan, jangan menganggap ini sebagai wacana, ilusi atau mitos.

(Memang) sudah tidak ada lagi Uni Soviet, tidak ada lagi RRC, tapi bukan berarti kita bisa pandang remeh.

Komunisme sangat bertentan­gan dengan ideologi Pancasila. Kalau ideologi komunisme ini berkembang, tentunya mengancam ideologi negara itu sendiri. Secara nasional kita sudah mengalami dua tiga kali ancaman komunisme. Dan kini muncul lagi. hrm

Din Syamsudin.

7 EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

Ahok Hina Lagi Alquran Pakai Wi-Fi ‘Al Maidah’ dan Password ‘Kafir’ Ada lagi... nSambungan Halaman 1

marbot-nya. Ada passwordnya tuh Wi-Fi. Surat Al Maidah ayat 51, kata apa yang dipakai buat password ‘kafir’,” kelakar Ahok. Sekilas, terdengar suara tawa dari sebagian hadirin.

Djarot, yang duduk persis di samping Ahok, juga ikut tertawa.

Di sini Lubis menyayangkan karena dalam video itu, Ahok kembali memperolok Surat Al-Maidah. “Kami membawa alat bukti video YouTube,” kata Lubis saat dihubungi. Dia menduga video itu direkam saat Ahok-Djarot rapat di Balai Kota Jakarta. Lubis meminta polisi memproses laporannya ini.

Rekaman video berdurasi 1 menit menyebar. Isinya mengenai rapat jajaran Pemprov DKI. Saat itu Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berbicara mengenai wifi. Entah apa konteks ucapan Ahok itu dan kapan rapat Pemprov DKI digelar. Duduk di sebelah Ahok ada Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat. Ahok sempat membuka kalimatnya dengan membicarakan marbot masjid. Lalu dia menyinggung soal fasilitas wifi di masjid dan keluarlah kata-kata username dan password tersebut.

Video yang kembali viral itu mendapatkan berbagai macam tanggapan. Tentu saja karena

berkaitan dengan Pilgub DKI, ada yang menyebarkannya dengan tujuan untuk politisasi. Apalagi di keterangan si pengunggah, video itu terjadi pada 12 Oktober 2015 lalu. Tak ada yang mempersoalkannya sebelum pemilihan gubernur dan wakil gubernur terjadi.

Tanggapan negatif datang dari para penolak Ahok sebagai pemimpin DKI. Mereka mempersoalkan ucapan Ahok itu dan dikaitkan dengan pernyataan di Pulau Pramuka terkait Al Maidah ayat 51 yang membuat Ahok kini menjadi terdakwa penistaan agama.

Namun sekali lagi, konteks video ini belum jelas. Tidak seperti kasus di Pulau Pramuka yang videonya beredar luas dengan lengkap, walau sempat ada yang melakukan pengeditan.

Berdasarkan informasi dari para penyebar video, disebutkan peristiwa itu terjadi pada 12 Oktober 2015. Namun ketika ditelusuri di tanggal yang sama, video itu tak ada.

Humas Pemprov DKI pun belum memberikan respons.

Saat ini, Ahok sedang menjalani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama karena pernyataannya tentang Surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu. Dia sudah berkalikali meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Ju-

mat (24/2/2017), mengatakan bahwa video yang beredar tersebut merupakan bukti yang tak terbantahkan kalau klaim Ahok bahwa pidatonya yang menyinggung surat Al Maidah di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa 27 September 2016, tidak bermaksud menistakan agama.

“Kalau dalam teori pembuktian itu ada namanya repetisi, kalau suatu perbuatan itu dilakukan berkali-kali dengan sadar. Itu mens rea (niat jahat) nya sudah ada,” jelasnya.

Sehingga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini yakin, Ahok terbukti memiliki niat jahat. “Kalau dilihat, ini rupanya merupakan kesadaran untuk sinis kepada agama Islam dan Alquran, itu terbukti gitu, namanya repetisi,” ujar Fahri.

Fahri mengaku sudah melihat video Ahok di Youtube yang kembali mengolok-olok surat Al Maidah. “Itu kantor pemerintahan ya. Kalau Ahok mengatakan itu di gereja, tidak ada masalah,” paparnya.

Karena mengenakan seragam dinas dan kantor pemerintahan, maka kapasitas Ahok dalam mengolok-olok surat Al Maidah itu sebagai pejabat publik. “Dia menarik isu private ke dalam ruang publik.

Dan itu wajar itu kalau disebut sebagai penistaan,” pungkasnya.maf/sin/rez

Ada Faktor Non Hukum di Kasus Dahlan Iskan Cari salah... nSambungan Halaman 1

Menurut Yusril, pihaknya akan mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka tersebut. Sebab, dia memastikan bahwa tidak ada kerugian negara dari kasus yang dituduhkan kepada Dahlan Iskan.

“Penetapan Dahlan sebagai tersangka tidak bisa begitu saja. Karena kerugian harus nyata dan harus ada audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa ada benar-benar kerugian negara,” jelasnya.

Yusril juga menceritakan jika kondisi Dahlan Iskan sebenarnya tidak fit dalam persidangan. Kondisi tokoh pers nasional itu, kata Yusril, saat ini sepintas terlihat biasa saja. Namun dia sebenarnya tengah memendam rasa sakit.

“Kita tahu livernya dicangkok, jadi enam bulan sekali harus periksa intensif. Nah dua bulan lalu sudah lewat masa cek, karena menghadapi kasus yang ada,” tegasnya.

Yusril mengetahui kondisi Dahlan karena dalam beberapa waktu terakhir bolakbalik Jakarta-Surabaya untuk mendampingi Dahlan menghadapi proses hukum.

“Pak Dahlan beberapa waktu lalu kembali sakit dan

dirawat di Surabaya. Dokter bilang sebaiknya check up dilakukan di tempat beliau sebelumnya menjalani operasi.

Jadi harus ke Tiongkok,” ucap Yusril.

Karena harus menjalani check up di Tiongkok, pihak kuasa hukum kata Yusril, telah meminta izin pada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Hasilnya, Dahlan diizinkan menjalani perawatan selama dua minggu di luar negeri, dengan catatan dapat diperpanjang jika nantinya dibutuhkan.

“Kami juga sudah menghubungi Kejaksaan Agung dan Dirjen Imigrasi. Sudah diizinkan, besok malam (Sabtu,red) sudah akan berangkat. Mudah-mudahan dapat tiba dengan baik dan ditangani dengan baik,” tutur Yusril di hadapan sejumlah sahabat Dahlan lainnya.

Yusril mengaku mengenal dekat Dahlan Iskan saat menjadi mahasiswa dan tinggal bersama-sama dalam satu asrama. Kedekatan itu ditambah orang tuanya juga bersahabat dengan orang tua Dahlan Iskan.

“Pak Dahlan sudah kenal lama saat saya masih mahasiswa dan tinggal di asrama di Kramat Raya 45, di situ Dahlan sebagai aktivis PII, dan di asrama itu kami kenal,”

kenangnya.

Dahlan juga dikatakan mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini memiliki ide-ide yang dasyat.

Bagaimana dari jauh hari sudah berpikir masyarakat di daerah harus bisa memperoleh informasi lewat media. Sehingga akhirnya memutuskan membuat media massa.

“Yaitu membuat koran kecil di daerah sehingga orang tidak perlu membeli koran dari Jakarta, tapi apa yang dilakukan Dahlan sangat luar bisa dan mencerdasakan bangsa,” katanya.

Ditambahkan Yusril, Dahlan juga membantu membangun demokrasi di Indonesia. Lantaran media massa miliknya telah memberikan sumbangsih yang sangat besar.

“Ini sederhana, tapi punya pengaruh besar,” pungkasnya.

Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi mobil listrik sendiri terkuak ketika Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima surat pemberitahuan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil electric microbus dan electric executive bus dari Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Dalam surat pemberitahuan tersebut, Dahlan Iskan berstatus sebagai tersangka.muh/wah/poj

Mengapa PM Israel Hindari Langit Indonesia?

Takut ya... nSambungan Halaman 1

Humas Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agoes Soebagio. Dia mengatakan, bila ada pesawat VIP berpenumpang kepala negara maka dibutuhkan izin dari tiga kementerian untuk melintas di wilayah udara Indonesia. Izin itu adalah security clearance dari Kementerian Pertahanan, diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri, dan izin lalu lintas udara dari Kementerian Perhubungan.

Kemenhub, kata Agoes, sebenarnya telah menerima informasi rencana penerbangan pesawat Netanyahu dari Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC). Namun, ternyata izin dari dua kementerian lain belum diberikan.

“Sementara di Kemlu dan Kemhan tak ada permintaan izinnya, ke kami kan hanya untuk lalu lintas udaranya

setelah ada izin di Kemlu dan Kemhan,” kata Agoes. Adapun Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyebut peristiwa ini sebagai hal biasa. Ia juga mengingatkan sejumlah insiden serupa, yang sempat menimpa Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

“Yang kita bisa kita lihat, saat Ibu Menlu ke Yordania dan ingin ke Palestina, kita tidak diberikan izin penerbangan (melintasi Israel) sehingga Ibu Menteri tidak bisa terbang,” ujar Arrmanatha. Pun hal serupa terjadi saat Menteri Retno hendak ke Ramallah, Tepi Barat, Palestina, guna melantik Konsul Kehormatan RI untuk Palestina, pada Maret 2016. Namun, Israel meminta agar Retno mesti melawat ke Israel sebelum menuju Ramallah.

BBC Indonesia menulis, Retno tidak bersepakat dan ingin langsung ke Ramallah tanpa ke Israel. Konsekuensinya, pemerintah Israel tidak memberikan ijin kepada Retno

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

untuk mencapai Ramallah.

Karena tak mengantongi izin, Retno mesti melantik Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina di Amman, Yordania pada 13 Maret 2016. Tak lama setelah insiden itu, Netanyahu sempat menyerukan agar Indonesia-Israel memperbaiki hubungan diplomatik. “Sudah saatnya mengubah hubungan kita karena alasan yang menghalanginya tak lagi relevan,” kata Netanyahu, dikutip BBC Indonesia (29/3/2016).

Namun seruan Netanyahu itu beroleh sambutan dingin dari pemerintah Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyebut hubungan diplomatik Indonesia-Israel bisa dipertimbangkan bila kemerdekaan Palestina tercapai.

“Kalau kemerdekaan Palestina itu bisa dilakukan, artinya tuntutan kita bisa dipenuhi maka Indonesia tentunya dengan terbuka memikirkan, memikirkan ya bukan menyetujui,” kata Pramono saat itu. ber/tag

Jokowi Mau Kuasai Freeport Papua beta.. nSambungan Halaman 1

Setelah untung puluhan tahun dan diselamatkan dari kebangkrutan, kini Freeport McMoRan sebagai induk usaha dari PT Freeport Indonesia malah mengancam melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Hal itu dilakukan lantaran kegiatan operasi perusahaan terhenti sebagai imbas dari dihentikannya ekspor konsentrat oleh pemerintah.

President and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc, Richard C Adkerson, menyampaikan keputusan itu akan diambil pada pekan ini.

Tujuannya, agar perusahaan asal Amerika Serikat ini secara finansial dapat berjalan normal.

“Minggu ini, kami akan setop karyawan kontraktor kita. Dari 30 ribuan karyawan, ada 12 ribu karyawan langsung yang jadi bagian karyawan kontrak kita. Saya sedih hadapi kenyataan ini. Kami lakukan ini bukan karena nego dengan pemerintah tapi terpaksa agar bisnis bisa berjalan secara finansial,” kata Richard di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Richard menjelaskan jumlah karyawan Freeport Indonesia yang lebih tepatnya sebanyak 32 ribu itu, sebagian besarnya merupakan karyawan nasional atau dalam negeri. Richard mengklaim tidak ada perbedaan perlakuan PHK antara pekerja lokal dan pekerja ekspatriat. Baca juga hal 8: Awal Mula “Gunung Emas” Dirampok “Memang sekitar 97 persen-98 persen karyawan kami adalah nasional, termasuk jumlah yang cukup besar untuk Papua. Ekspatriat kami hanya di bawah 10 persen,” ujarnya.

Richard mengatakan, dengan dihentikannya izin ekspor sejak 12 Januari 2017, pengiriman konsentrat ke pabrik pengolahan di Gresik tak dapat dilakukan.

“Selama ini, ada dua kapal yang loaded dan shipping ke Gresik setelah izin ekspor dihentikan. Tapi, karena ada pemogokan kerja, kami tidak bisa kirim konsentrat. Setelah itu, kami akan hentikan operasi pabrik 10 hari lagi, karena tidak ada storage untuk simpan konsentrat,” ujarnya.

Produk yang diekspor Freeport ke luar negeri sekitar 60 persen, sedangkan yang dapat diolah di dalam negeri hanya 40 persen. Untuk itu ia berharap, ada solusi dari pemerintah, atau jika tidak, maka dalam 120 hari sejak ketentuan izin ekspor diterbitkan, ia akan melakukan Arbitrase ke Badan Hukum Internasional.

“Kalau enggak bisa jual 60 persen produk Anda, bagaimana bisa kerja. Kami harap bisa dapat solusi. Kami enggak bermaksud dikte pemerintah, kami terus berupaya bekerja sama dengan pemerintah,” ujar dia.

Untuk diketahui, PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak lagi melakukan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak sejak 12 Januari 2017. Pasalnya, pemerintah tidak mengizinkan perusahaan tambang itu melakukannya lagi. Pemerintah meminta Freeport mengganti rezim kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan mengubah kontrak karya ke IUPK sebagaimana amanat Undang Undang No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara.

PTFI dan perusahaan-perusahaan pertambangan lain di Indonesia wajib membangun industri pemurnian di dalam negeri, mengikuti aturan pajak terbaru terkait ekspor konsentrat dan mengubah luasan wilayahnya hingga maksimal 25 ribu hektare.

Buntut dari kebijakan itu, sejak 10 Februari, operasional tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah PTFI sementara berhenti beroperasi. Karena PTFI hanya bisa memasok 40 persen produksi konsentratnya ke pabrik pengolahan di PT Smelting Gresik, Jawa Timur.

Sementara itu Marsekal (Pur) Chappy Ha-

kim sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden direktur PT Freeport Indonesia, padahal dia baru tiga bulan bertugas. Sebelumnya, rekannya, Ma’roef Sjamsoeddin, sesama mantan prawira tinggi TNI Angkatan Udara, juga meletakkan jabatannya akibat kompleksitas masalah Freeport yang sangat besar.

Kejadian ini tidak bisa dianggap angin lalu.

Masalah pokok Freeport adalah saratnya kepentingan pihak tertentu yang sudah begitu lama dibiarkan. Seiring dengan perjalanan waktu, praktik yang salah tidak lagi dianggap sebagai kesalahan, melainkan sesuatu yang lazim dan benar. Ketika international best practices dan sesuatu yang benar hendak diterapkan, muncul reaksi berlebihan yang kontraprodukif.

Selain mengancam menghentikan operasionalnya, Freeport juga mengancam memecat ribuan karyawan.

Para pemasok barang juga ketar-ketir karena pesanan mulai berkurang tajam. Sekitar 15.000 rakyat Papua yang selama ini hidup dari remahremah tambang, yang disebut tailing, juga kehilangan rezeki. Mereka mulai menebar ancaman untuk menyerbu mulut tambang.

Penduduk asli Papua kini mulai mendesak untuk mengatasi persoalan Freeport secara adat jika Pemerintah Indonesia tidak mampu mengambil keputusan yang win-win, yang menguntungkan negara, rakyat Papua, dan investor.

Bila Freeport berhenti operasi, Timika akan menjadi kota mati. Kabupaten Timika akan kehilangan pendapatan asli daerah. Sejumlah suku Papua tak akan lagi mendapatkan rezeki dari Freeport. Negara akan kehilangan penerimaan di atas US$ 1 miliar setahun.

Pemerintah Indonesia harus direpotkan dengan perkara di arbitrase internasional. Pihak Freeport disebut-sebut akan menggugat Pemerintah Indonesia senilai Rp 500 triliun.

Boleh saja keputusan arbitrase intenasional tidak diindahkan. Jika kalah di arbitrase internasional, Pemerintah Indonesia tidak akan menjalankan keputusannya.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia bebas melakukan apa saja atas aset yang ada di wilayah NKRI. Tetapi, sebagai negara yang membutuhkan komunitas internasional untuk kegiatan perdagangan dan investasi, mengabaikan keputusan arbitrase internasional akan merugikan Indonesia.

Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Freeport menjadi perhatian investor internasional. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menanamkan investasi di Indonesia setelah UU tentang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1969 diterbitkan.

Masuknya Freeport menarik minat perusahaan asing lainnya untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam konteks ini, Freeport memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap masuknya investasi asing ke Indonesia.

Akan tetapi, sumbangsih itu tidak boleh membuat Freeport berbuat sesukanya. Semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia, asing maupun lokal, di bidang pertambangan maupun bukan pertambangan, wajib mematuhi undangundang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh ada satu pun perusahaan yang diberi keistimewaan oleh pemerintah.

Selama ini, Freeport, kadang, tidak mematuhi hukum Indonesia dan pemerintah terkesan tidak mampu bertindak tegas. Kondisi ini memicu kecurigaan bahwa oknum-oknum yang ada di pemerintahan dan “orang kuat” yang ada di luar pemerintahan mendapat keuntungan dari kehadiran Freeport.

Mereka mendapat keuntungan dari kepemilikan saham dan pemasok berbagai kebutuhan Freeport.

Ketika perusahaan tambang berstatus PMA, termasuk Freeport, diwajibkan divestasi, pemerintah tidak bisa tegas.

Ada tarik-ukur keputusan akibat benturan kepentin-

gan. Saat semua perusahaan tambang diwajibkan membangun smelter atau pabrik pengolahan mineral di dalam negeri, pemerintah pun tidak bisa tegas terhadap Freeport.

Sementara itu Presiden Joko Widodo tampaknya akan mengambil sikap terkait negosiasi antara Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia.

Rencana Pemerintahan Jokowi mengambil sedikit demi sedikit saham PT Freeport Indonesia mulai Oktober 2015 tentu tidak akan mudah.

Sebagai salah satu perusahaan milik Amerika Serikat yang mengelola tambang terbesar di dunia, dipastikan pemerintah Negeri Paman Sam tidak akan tinggal diam.

Berbicara Freeport, pasti berbicara kepentingan Amerika Serikat, dan tantangannya bagi Presiden Jokowi adalah bagaimana memperkuat dan mempertegas pengambilalihan tersebut. Intervensi ke Istana Negara pasti akan ada.

Namun jika pemerintah bisa menegaskan niat dan sikapnya untuk menguasai seluruh saham Freeport secara bertahap, sampai kontrak karya habis pada 2021, Redi mengusulkan pengelolaan tambang Grasberg di Papua tersebut bisa diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan.

Pemerintah bisa saja menugaskan BUMN tertentu atau membentuk konsorsium BUMN baru yang terdiri dari Antam, PT Bukit Asam, PT Nikel dan BUMN tambang lainnya.

Upaya pengambilalihan saham Freeport memang sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan pembelian saham FPI bisa dimulai pada Oktober 2015.

Ini karena kontraknya (Freeport) baru habis tahun 2021. Maka Kementerian ESDM akan menjaga agar secara bertahap kepemilikan Indonesia semakin besar. Di samping itu, manfaat fiskal dan ekonomi Indonesia dari Freeport juga akan semakin besar.

“Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).

Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait. “Sekarang ini biar menteri dulu,” ujar Jokowi.

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah.

“Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu.

Karena ini urusan bisnis,” ujar Jokowi.

“Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.

Langkah berani Jokowi menantang Freeport bagai menabuh genderang perang.

Freeport secara kurang ajar juga berani menantang balik Pemerintah. Ini tentunya adalah tindakan yang luar biasa untuk ukuran sebuah perusahaan asing. Ada dua ancaman jelas, pertama menempuh jalur arbitrase internasional.

Kedua mengancam akan memecat ribuan karyawan. Di luar ancaman itu sebenarnya ada bahaya lain yang bisa mereka gunakan sewaktu-waktu.

Pertama membiayai gerakan separatis di seluruh Indonesia. Kita tahu ada banyak pemberontak berkeliaran di Indonesia. Khusus Papua ada Organisasi Papua Merdeka.

Tanpa dukungan Barat, mustahil organisasi ini mampu bertahan sampai sekarang.

Amerika dan sekutunya tinggal membesarkan mereka melalui pendanaan masif dan suplai pesenjataan besar. Meski tak mungkin menang, mereka sudah cukup merepotkan Pemer-

intah. Di saat lengah itulah mereka memasukkan jenis serangan berbeda.

Kedua, mendanai ormas garis keras dan terorisme berkedok agama. Wahabisme berkaitan erat dengan kepentingan Israel dan Amerika.

Aliran keras yang berinduk di Saudi Arabia ini adalah biang terorisme berkedok Islam di seluruh dunia. Wahabisme ini telah masuk Indonesia sejak lama, bahkan sejak jaman Imam Bonjol. Sekarang mereka menyusup ke tengah masyarakat berkedok organisasi islam dengan ide pemurnian agama. Mereka telah ada dan menunggu suntikan eskalasi dari Barat. Itu bisa dilakukan secara tidak langsung dengan menyusupkan agen.

Ketiga, mengacaukan ekonomi-politik. Ini adalah jalan paling umum sebelum melakukan langkah keras. Amerika biasanya melakukan metode pengacauan dan pembangkrutan terhadap negara target.

Seperti kita tahu, Trump berhubungan erat dengan Fadli Zon dan Setya Novanto. Dalam kondisi tegang, akan terlihat jelas ke mana mereka berpihak. Jika ke depan, oposisi bertingkah makin tak masuk akal, besar kemungkinan itu adalah skenario Barat. Dalam bidang ekonomi bisa ditempuh melalui embargo dan permainan moneter.

Keempat, memberikan tekanan melalui meja internasional. Amerika akan mengerahkan pengaruhnya untuk menekan negara sasaran. Pertama tentu menggunakan embargo. Mereka juga akan menggunakan isu HAM, senjata pemusnah massal, dan kejahatan luar biasa, meski itu hanya bualan saja. Meja internasional akan dibuat percaya, atau dipaksa percaya bualan seperti itu. Persis seperti kisah kelam Irak dan Suriah. Penting sekali untuk merapat ke Rusia atau Cina, karena mereka punya hak veto di dewan PBB. Namun jangan heran jika isu PKI akan kembali disemarakkan, bahkan lebih heboh.

Kelima, referendum. Ancaman ini akan muncul dengan lebih dulu diawali kekacauan.

Referendum tidak akan terjadi di masa damai. Papua akan dibuat bergolak. Kabar-kabar bohong akan muncul dengan deras ke luar sana. Isu-isu pelanggaran HAM akan marak.

Indonesia akan jadi bulanbulanan di mata masyarakat internasional. Antek-antek Amerika di Indonesia akan jadi yang terdepan dalam mengaburkan fakta. Para pengkhianat akan muncul dengan dalih kemanusiaan. Padahal kantong mereka dipenuhi pundi-pundi dari Amerika!

Peristiwa di atas memang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi jika Freeport mengalami jalan buntu. Mungkin hasil pertambangan Freeport Indonesia tak sebesar tambang lain, misalnya di Cili atau Freeport Amerika sendiri. Namun persoalan Freeport adalah juga mengenai pengaruh Barat, mencegah Indonesia mandiri, memberikan contoh akibat bagi “Musuh Barat” untuk negara lain. Filipina telah dengan tegas menyepak bokong Amerika, jika Indonesia lepas kendali, ini akan jadi pukulan telak. Akan jadi bahaya besar baru di Asia Tenggara.

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa dirinya mendukung sikap pemerintah pusat yang ingin menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia yang sudah 48 tahun beroperasi di Papua. “Kita setuju kalau negara menguasai 51 persen saham Freeport karena sektor ekonomi yang dikuasai oleh asing membuat kita tertinggal jauh,” ucapnya di Jayapura, Selasa (21/2/2017).

“Kalau kita menguasai 51 persen saham Freeport, maka Freeport-lah yang menjadi karyawan karena hanya menguasai (saham) 49 persen,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, Freeport harus tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku, apalagi mereka sudah banyak meraup keuntungan dari hasil mengeksplorasi kekayaan alam Papua.dbs

8

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

KONSPIRASI *AWAL MULA “GUNUNG EMAS” DIRAMPOK

JIKA SOEKARNO MASIH HIDUP, FREEPORT TAK AKAN BERCOKOL DI PAPUA

K

EBERADAAN PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) selalu menjadi topik hangat pemberitaan.

Pasalnya, meski beberapa kali berganti pemerintahan, namun Indonesia tetap saja terkesan lembek menghadapi perusahaan tambang yang mengeruk emas di Papua selama puluhan tahun ini. Lantas bagaimana sebenarnya kisah awal Freeport masuk ke Indonesia?

Seperti dikutip dari Real History Archives dalam artikel yang berjudul JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur yang ditulis oleh Lisa Pease pada 1996 silam, Freeport yang diketahui telah mendominasi gunung emas Papua sejak 1967, ternyata kiprahnya di Tanah Air telah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya.

Pada 1959 silam, ketika terjadi pergantian kekuasan di Kuba, Freeport yang semula bernama Freeport Sulphur tengah menghadapi masalah dan nyaris bangkrut. Sebab, pemimpin Kuba yang baru yaitu Fidel Castro menasionalisasikan seluruh perusahaan asing di negeri tersebut. Freeport Sulphur pun terkena imbasnya.

Di tengah situasi yang tidak pasti tersebut, pada Agustus 1959 Direktur Freeport Sulphur Forbes Wilson bertemu dengan Jan van Gruisen, managing director dari East Borneo Company yang merupakan perusahaan tambang di Kalimantan Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Gruisen menceritakan, dirinya baru menemukan laporan yang ditulis Jean Jacques Dozy mengenai sebuah gunung yang disebut “Ertsberg” atau Gunung Tembaga di Papua Nugini, Irian Barat. Saat itu Jean Jacques Dozy, Anton Colijn dan Frits Wissel melakukan pendakian di Pegunungan HImalaya, Papua, tahun 1936.

Mencuplik Forbes Wilson dalam The Conquest of Copper Mountain, April 1960 mulai mempersiapkan petualangannya. Bulan Mei dia berangkat untuk membuktikan catatan Dozy.

Pendakiannya disertai 60 orang yang dipersiapkan untuk mengangkut kembali sampel bijih tembaga. Pendek kisah, setelah berjibaku, Wilson kembali dengan membawa ratusan kilo sampel batu Erstberg. “Dalam perjalanan pulang ke New York bulan Juli 1960, saya begitu gembira dengan penemuan saya di Erstberg,” tulis Forbes dalam The Conquest of Copper Mountain.

Yah, laporan itu menyebutkan bahwa di wilayah tersebut terdapat gunung yang penuh bijih tembaga. Bahkan, kandungan bijih tembaga yang ada di sekujur tubuh Gunung Ertsberg terhampar di atas permukaan tanah, dan tidak tersembunyi di dalam tanah.

Dalam surveinya, Wilson dibuat terkagum-kagum lantaran tidak hanya menemukan bijih tembaga di wilayah tersebut, namun ternyata Gunung Ertsberg juga dipenuhi bijih emas dan perak.

Freeport pun memutuskan untuk meneken kontrak eksplorasi dengan East Borneo Company pada 1 Februari 1960. Namun, nyatanya terjadi perubahan eskalasi politik di Indonesia, khususnya Irian Barat.

Hubungan Indonesia dan Belanda pun kembali memanas, bahkan Soekarno (Presiden RI saat itu) justru menempatkan pasukan militernya di Irian Barat.

Perjanjian kerja sama antara East Borneo Company dan Freeport pun kembali mentah.

Pemerintahan AS yang saat itu dikuasai John F Kennedy (JFK) justru membela Indonesia, dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda jika tetap ngotot mempertahankan Irian Barat.

Agaknya Belanda pun tak tahu ada gunung emas di Papua sehingga mereka menurut saja disuruh mundur oleh AS. Belanda yang saat itu membutuhkan bantuan untuk membangun kembali negaranya pasca kehancuran di Perang Dunia II, terpaksa hengkang dari Irian Barat.

Kontrak Freeport pun buyar. Apalagi Soekarno selalu menolak perusahaan asing menancapkan kaki mereka di Papua. Pada perusahaan minyak asing yang sudah kadung beroperasi di Riau, Soekarno meminta jatah 60 persen untuk rakyat Indonesia.

Para petinggi Freeport pun geram, terlebih saat mendengar JFK justru menawarkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar USD11 juta, dengan melibatkan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

JIKA MENILIK SEJARAHNYA, FREEPORT KEMUNGKINAN BESAR TIDAK AKAN ADA DI INDONESIA JIKA SAJA PRESIDEN SOEKARNO DAN PRESIDEN KENNEDY MASIH HIDUP. salah satu tokoh perancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat (AD), termasuk Jenderal Soeharto (Presiden RI ke-2) yang disebutnya sebagai “our local army friend”.

Dugaan keterlibatan Long dalam kudeta Soekarno muncul, lantaran Soekarno pada 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60% labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan ini.

Kudeta terhadap Soekarno pun benarbenar terjadi, dengan memelintir dan menyalahartikan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 yang dibuat Soekarno.

Dalam Supersemar, Soekarno hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Soeharto, yang diartikan justru memerintahkan Soeharto menjadi Presiden RI. Pasca lengsernya Soekarno dari tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia, Ibnu Sutowo (Menteri Pertambangan dan Dalam Perminyakan saat perjalanan itu) membuat perjanjian baru, yang pulang ke New memungkinkan peYork bulan Juli rusahaan minyak un1960, saya begitu tuk menjaga keuntungan lebih besar gembira dengan secara substansial untuk mereka. penemuan saya Soeharto di Erstberg,” tulis punYah, segera menekForbes dalam The en pengesahan UnPenaConquest of Cop dang-undang naman Modal Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Ironisnya, pemerintah Indonesia hanya dapat jatah 1 persen. Kontras sekali dengan apa yang diperjuangkan Soekarno.

Kemudian, dilakukanlah pengesahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan Saat Soekarno menjadi sahabat dekat John F. Kennedy (JFK). Saat datang ke AS, Kennedy menyambut Soekarno dengan hangat dan penandatanganan kontrak izin eksploitasi memberinya helikopter sebagai kenang-kenangan. tambang di Irian Jaya dengan Freeport.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya, Freeport pun menggandeng Perbedaan pendapat publik di Senat AS Cindy Adams. “Kennedy berpikiran proSejak kematian Kennedy, karuan kebi- Bechtel, sebuah perusahaan di AS yang banbergolak, apakah terus membantu Indone- gresif. Ketika aku membicarakan masalah jakan pengganti Kennedy langsung bertolak yak mempekerjakan pentolan-pentolan CIA. sia sementara Partai Komunis di Indonesia bantuan kami, dia mengerti. Dia setuju. belakang. Indonesia pun makin jauh dari AS Pada 1980, Freeport juga menggandeng tetap kuat. Kennedy pun tetap bertahan, dan Seandainya Presiden Kennedy masih hidup dan semakin mesra dengan Blok Timur yang McMoran milik Jim Bob Moffet untuk dia menyetujui paket bantuan khusus untuk tentu kedua negara tak akan berseberangan berbau komunis. bekerja sama dengannya mengeruk tanah sejauh ini,” kata Soekarno.

Indonesia pada 19 November 1963.

Kebijakan luar negeri AS berubah cepat. Papua. Bob pun akhirnya menjadi Presiden Tapi sebelum semua itu terlaksana, tiga Freeport McMoran. hari kemudian Soekarno kehilangan sekutu Kontrak Freeport Interbaik di Barat. Kennedy mati terbunuh donesia pertama kali dipada 22 November 1963. Sebutir peluru tandatangani pada 1967 berdasarkan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan. Pada 1991, terdapat pembaharuan kontrak karya baru yang berlaku untuk 30 tahun dengan opsi perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun.

Kontrak karya yang diteken pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto itu diberikan kepada Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi. Pada 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar.

Presiden Johnson yang Pada 1991, penandatanganan kontrak menggantikan Kennedy karya baru dilakukan untuk masa berlaku secara tiba-tiba mem- 30 tahun berikut dua kali perpanjangan 10 batalkan paket bantuan tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport ekonomi untuk Indone- baru akan habis tahun 2041. sia yang telah disetujui Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Kennedy.

ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan, PT Te r ny a t a , sa l a h Freeport Indonesia baru bisa mengajukan seorang di balik ke- perpanjangan kontrak tambang di Mimika, berhasilan Johnson Papua, paling cepat pada 2019. dalam kampanye pe“Sesuai PP, kelanjutan operasi tambang milihan Presiden AS baru bisa diajukan dua tahun sebelum akhir 1964 adalah Augustus C kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Long yang merupakan Freeport habis 2021, maka paling cepat diaIstirahat makan siang di Gunung Limestone di atas 4.000 meter.

(Atas) Jean Jacques Dozy, Anton Colijn dan Frits Wissel di salah seorang direksi jukan 2019,” kata Susilo.

Pegunungan Jayawijaya, Papua tahun 1936. Photo: Spaarnestad Freeport.

Kini, Pemerintahan Jokowi melalui Photo Peta Papua. (Atas) Perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada Jumat 7 April 1967 Long juga menjadi kementrian ESDM mengatakan, bahwa menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia pemimpin di Texas kontrak Freeport yang saat ini adalah kondiwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata (dua dari kanan) dan Freeport oleh Robert Company (Texaco) ser- trak karya akan diubah menjadi ijin usaha C. Hills, Presiden Freeport Shulpur dan Forbes K. Wilson, Presiden Freeport Indonesia, anak perusahan menghentikan langkah Kennedy. Ya, JF pertambangan, sehingga posisi Indonesia yang dibuat untuk kepentingan ini. Disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, ta Caltex (joint venture Kennedy harus meregang nyawa setelah Marshall Green. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) dengan Standard Oil of sebagai negara menjadi lebih kuat. sebutir peluru bersarang di tubuhnya. Dan California). Augustus Mungkin tambang emas tersebut dikepenembaknya pun sampai saat ini masih C Long juga aktif di lola oleh pemerintah sendiri ( BUMN ) dan Sebagian pihak menilai , pembunuhan Presbysterian Hospital, New York yang hasilnya bisa digunakan untuk kesejahteraan belum diketahui, masih menjadi misteri.

Kematian Kennedy langsung mengubah Kennedy penuh nuansa politis. Apa hubun- merupakan salah satu simpul pertemuan rakyat Papua khususnya dan Indonesia sepeta politik dunia. Soekarno tampak menye- gan Kennedy dengan penggalian emas PT tokoh CIA. cara keseluruhan.sin/lil/mas sali tragedi ini dalam biografinya yang ditulis Freeport ?

Selain itu, Long juga diyakini menjadi W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

ZOOM

TRAVELLER

Tatung yang menunjukan kesaktiannya dari tahun ke tahun tak kurang dari 500-an orang dan berasal dari kota-kota di Kalimantan Barat.

Selengkapnya Baca Halaman 12

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www.len sain d on esia . co m

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

fokus

NGERI, MENONTON ‘KESAKTIAN’ PAWAI TATUNG DI SINGKAWANG

7 SIPIR RUTAN MEDAENG TERLIBAT PEREDARAN NARKOBA?

PEMPROV BERI PENGHARGAAN 578 PERUSAHAAN DI JATIM

BACA HALAMAN 10 | HUKUM

ADJI WATONO MEMBANGUN KERAJAAN IKLAN DARI STUDIO FOTO

PAS JATIM HIDUPKAN KEMBALI KESENIAN RAKYAT YANG MATI SURI BACA HALAMAN 15 | OTONOMI

BACA HALAMAN 13 | INSPIRASI USAHA

KASUS CHIN CHIN, TERDAKWA DUGAAN PENGGELAPAN DAN PENCURIAN DOKUMEN EMPIRE PALACE

Polisi-Jaksa Ditantang, Hotman Paris Bikin Opini Menyesatkan!

HOTMAN PARIS MENANTANG POLISI DAN JAKSA. PENEGAK HUKUM DISEBUT TIDAK PROFESIONAL MENANGANI PERKARA CHIN CHIN. BAHKAN, DIA MENDESAK KAJARI UNTUK MUNDUR DARI JABATANNYA. TENTU SAJA OPINI HOTMAN INI DIANGGAP MENYESATKAN KARENA TIDAK SESUAI FAKTA.

H

O T M A N Paris Hutapea menuding pihak aparat penegak hukum; kepolisian dan kejaksaan telah memaksakan kasus dugaan pencurian dan penggelapan dokumen PT Blauran Cahaya Mulia sehingga kliennya, Trisulowati Yusuf alias Chin Chin dijadikan tersangka dan terdakwa.

Pengacara kondang itu menantang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi berdebat di hadapan media terkait pasal 367 KUHP yang dijeratkan pada kliennya tersebut. Tak hanya itu, Hotman juga meminta Kajari Surabaya mundur dari jabatannya.

Pernyataan Hortman tersebut disampaikan usai sidang kasus dugaan pencurian dan penggelapan dokumen PT BCM dengan terdakwa Chin Chin di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (22/02/2017).

“Saya tantang Kajari Surabaya, mari kita berdebat hukum, apakah masih berlaku apa tidak pasal 367 KUHP itu, sementara mereka masih ada ikatan dan belum pisah meja, ” ujarnya.

“Saksi (Gunawan) tadi mengakui, bahwa Chin Chin dan Gunawan itu merupakan suami istri, jadi tidak ada unsur pidananya, melainkan masalah harta gono gini,” paparnya.

Saat di persidangan, Hotaman sempat kelabakan karena belasan buku rekening bank milik perusahaan Gunawan bernilai sekitar Rp 390 miliar terbukti ada di tangan Chin Chin. Menurut keterangan Gunawan Angka Widjaja, saksi pelapor, adanya belasan buku rekening perusahaan atas nama dirinya di tangan Chin Chin tersebut telah membuktikan bahwa dokumen PT BCM telah dicuri.

“Apa artinya uang hampir Rp 400 miliar yang masuk ke rekening pribadi pribadi, dibandingkan den-

gan dokumen-dokumen yang ada di Chin Chin, artinya di sini tidak ada pelanggaran pidana, jadi sebaiknya Kajari Surabaya harus mundur,” ujar Hotman.

Selama bertindak sebagai kuasa hukum Chin Chin, Hotman dikenal kerap melontarkan tudingan-tuding di media massa. Dia menyebut ada permainan dalam kasus yang mendera kliennya itu. Hotman menilai bahwa penyidik Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya juga bermainmain dalam menyidik kliennya.

“Penegak hukum disini telah memaksakan kasus klien kami. Mereka sangat tidak profesional dan tanpa melihat fakta hukum sebenarnya,” gerutu Hotman.

Hotman menegaskan, bahwa dirinya telah berkirim surat ke sejumlah pijak, termasuk ke Kejaksaan Agung (Kejagung) agar Jaksa muda pengawas (Jamwas) Kejagung, segera turun ke Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik Kejari Surabaya.

“Orang maling ayam saja, P21 lebih dari satu hari. Masak yang menyangkut gedung Empire Palace yang begitu besar proses P21 hanya satu hari, ini sangat aneh,” ungkapnya.

Sidang kali ini memang mengagendakan keterangan saksi pelapor yakni Gunawan Angka Widjaja.

Gunawan memberikan keterangan seputar sejumlah berkas dan dokumen penting perusahaan yang diduga dipindahkan (sesuai laporan di kepolisian dicuri) oleh terdakwa.

Puluhan kotak dokumen yang dijadikan barang bukti di persidangan tersebut merupakan hasil penggerebekan polisi di dua gudang di Apartemen Guna Wangsa.

Penggerebekan dilakukan polisi setelah ada laporan terkait pemindahan dukumen yang dianggap mencurigakan oleh sejumlah karyawan dari Gedung Empire Palace.

Pada sidang minggu lalu, Gunawan juga mengungkapkan bawa para karyawan tersebut mengambil dokumen atas perintah Chin Chin.

Namun Hotman Paris Hutapea mempertanyakan aliran dana sebesar Rp 390 miliar ke belasan rekening yang dibawa terdakwa. Hal ini karena di dalam belasan buku rekening bank tersebut tertera tanda tangan Gunawan.

Sementara itu secara terpisah, Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi menanggapi tudingan dan tantangan Hotman. Didik hanya meminta Hotman Paris tidak gampang melontarkan tudingan yang bertujuan membuat opini.

Menurut Didik, pernyataan Hotman telah membentuk opini di tengah publik sebab secara terus menerus menjadi ‘santapan’ media.

“Sebagai seorang profesional, mari kita bertarung di pengadilan. Biar hakim yang menilai, tidak perlu membuat opini. Saya juga tahu dia (Hotman) telah melapor kesana sini,” ujarnya saat ditemui Lensa Indonesia, Kamis (23/2/2017).

Didik mengatakan, bahwa Kejari Surabaya telah bekerja secara profesional dalam memproses kasus ini.

Menurutnya, memang ada unsur pidana dalam kasus dugaan pencurian dan penggelapan dokumen PT BMC sehingga berkas bisa dinyatakan lengkap (P21) dan berlanjut ke proses persidangan.

“Dalam kasus Chin Chin ini memang ada pencurian dalam rumah tangga. Dan sesuai dalam pasal 367 ayat (2) KUHP, jadi ini bukan kata saya, tapi sudah diatur dalam KUHP,” jelas Didik.

Menurutnya, ucapan Hotman yang menyebut bahwa proses P21 berkas perkara Chin Chin adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta, itu bohong. “Bohong dia (Hotman) itu!. Saya punya bukti dan dokumennya,” tegas Didik.

Curhat Keluarga Pemilik Empire Palace

Chin Chin Memutarbalikan Fakta

L

INDA ANGGRAENI angkat bicara seputar kisruh rumah tangga anaknya, Gunawan Angka Widjaja dengan Trisulowati Jusuf alias Chin Chin yang saat ini ramai ditulis media massa karena kasus dugaan pencurian dan penggelapan dokumen PT Blauran Cahaya Mulia (BCM), perusahaan pengelola gedung Empire Palace Surabaya.

Perempuan sepuh ini mengaku tak sanggup lagi membendung keresahan hatinya setelah membaca berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Menurutnya, berita-berita yang muncul secara terus-menerus dari keterangan Chin Chin tersebut telah membentuk sebuah opini di tengah publik.

“Kami menyesalkan susuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan itu sekarang seperti menjadi menjadi kebenaran karena banyak diberitakan di mana-mana (media),” ungkap ibu kandung komisaris PT Blauran Cahaya Mulia, Gunawan Angka Widjaja, saat ditemui Lensa Indonesia di salah satu hotel ternama di Surabaya, Minggu (20/02/2017) malam.

Linda terlihat kerap menggelengkangelengkan kepala dan berkeluh kesah menyikapi maraknya informasi belakangan ini yang dinilainya keliru dan cenderung

menyudutkan keluarganya.

“Memang terlihat tidak pantas seorang suami melaporkan istrinya sendiri ke polisi. Tetapi saya mohon, semua pihak harus melihat permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa. Tolong jangan terus menyudutkan kami. Laporan ke polisi itu tidak asal melapor, tetapi memang terjadi permasalahan serius,” kata dia mencoba memberi pemahaman.

Ia dan keluarganya sangat terganggu dengan informasi-informasi di media yang hanya mengutip komentar tendensius tanpa mau menggali latar berlakang dari permasalahan yang sesungguhnya.

“Terus terang saya sampai nggak bisa tidur. Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kepada banyak orang-orang.

Semua terlanjur percaya pada yang dibaca (berita),” tuturnya bingung.

Linda juga membantah keras segala opini yang dibangun oleh Chin Chin di sejumlah media, yang menyebut dirinya telah membangun kerajaan bisnis properti melalui tangan dinginnya.

“Terus terang, sekian tahun ternyata kami salah menilai. Saya menganggapnya sebagai anak saya sendiri. Sejak kapan kapan Chin Chin menjadi pengusaha dan membangun bisnis kerajaan properti?”

Didik menjelaskan, bahwa dalam untuk menyatakan berkas perkara lengkap (P21) dibutuhkan waktu selama 7 hari pasca menerima pelimpahan berkas dari kepolisian.

“Proses P21 itu satu minggu, bukan satu hari. Aturannya, dalam satu minggu jaksa sudah mengambil sikap. Bila lebih dari itu maka harus mendapat petunjuk (Kejati),” tandas Didik.

Pria asal Bojonegoro ini juga menyangkal pernyataan Hotman bahwa pelapor dan terdakwa masih ada ikatan suami istri. “Coba KUHP itu dibaca dengan benar, mereka itu sudah dalam proses cerai, artinya sudah pisah meja atau ranjang,” tandasnya.

Sedangkan terkait tudingan Hotman yang menyatakan tidak ada pidana dalam kasus ini, sehingga Chin Chin tidak bisa dijerat dengan pasal 367 KUHP, Didik pun membantah keras. Bahwa dakwaan jaksa terhadap mantan Dirut perusahaan pengelola gedung Empire Palace Surabaya tersebut sudah sesuai dengan pasal 367 KUHP ayat 2.

“Kalau pasal 367 ayat (2) yang kami dakwakan sudah jelas, terkait pencurian dalam rumah tangga dan dapat dipidana. Kalau ayat (1) memang tidak bisa, makanya suruh (Hotman) baca yang benar. Kenapa pelimpahan dari kami ke pengadilan yang begitu cepat (2 hari) tidak dikritik, apa karena menguntungkan pihaknya,” jawab Didik menyerang balik Hotman.

Sementara itu, Teguh Suharto Utomo, kuasa hukum Gunawan Angka Widjaja meminta agar Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara senior harus menghormati hukum dengan tidak menebar tuduhantuduhan tanpa didasari bukti.

“Apa dasar Bang Hotman meminta Kejari Surabaya harus mundur dari jabatannya? Beliau (Hotman) seorang senior, seharusnya beliaunya lebih paham hukum dan menempatkan profesinya sebagai advokat bukan sebagai Kejagung.

Janganlah terlalu over acting,” kritiknya, Kamis (23/2/2017).

Teguh menilai, penyidik kepolisian dan kejaksaan telah berkerja secara profesional dalam menangani kasus ini. “Jaksa sudah bekerja

“Maaf, bukan maksud saya merendahkan orang lain, tetapi saya biacara apa adanya dan yang sesungguhnya. Dia sepertinya lupa dari mana asalnya. Seharusnya dia sadar diri,” ujar Linda yang mata mulai berkaca-kaca.

Linda yang terlihat cukup tertekan itu pun menantang Chin Chin dan seluruh kuasa hukumnya untuk membuktikan semua opini yang dibangun melalui media selama ini. “Suruh bilang di hadapan saya.

Sejak kapan dia menjadi pengusaha lalu mengaku sebagai orang yang membangun bisnis yang kami rintis dari awal itu,” serunya dengan suara bergetar.

Linda yang terus berusaha mengendalikan diri agar air matanya tidak terus mengucur tersebut menceritakan masa lalu, awal diperkenalkan dengan Chin Chin oleh anaknya, Gunawan. Kata Linda, saat itu Chin Chin masih berkerja sebagai sales sepeda motor.

“Sekali lagi maaf, saya tidak memiliki maksud mengumbar kehidupan pribadi seseorang, tetapi saya ingin meluruskan masalah sebab ini menyangkut keluarga kami. Silahkan dikonfirmasi kepada Chin Chin kalau memang mempunyai latar belakang sebagai pengusaha seperti yang diucapkan,” paparnya.

“Orang tuanya juga tidak memiliki latar belakang bisnis apapun. Dan sampai sekarang (orang tua Chin Chin) tinggal di terminal Blitar. Tetapi selama ini kami tidak memandang semua itu. Kami

WWW.LENSAINDONESIA.COM

Chin Chin, terdakwa dugaan penggelapan dan pencurian dokumen Empire Palace.

secara profesional dan prosedural serta porprosional,” jelasnya.

Sesal Teguh, seharusnya Hotman Paris lebih mengedepankan dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Teguh menilai, munculnya berita-berita yang tidak sesuai fakta dari keterangan pihak terdakwa Chin Chin (melalui Hotman Paris) baik di persidangan maupun di luar sidang sangat merugikan keluarga besar kliennya. Bahkan, kini kasusnya semakin melebar kemana-mana, dan keluar dari fakta persidangan.

Opini yang sengaja ‘dibentuk’ itu tentu sangat menyesatkan.

“Keluarga klien kami merasa dirugikan atas keterangan-keterangan dari pihak terdakwa (termasuk pengacara) yang tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan-pernyataan yang dikutip wartawan dari berbagai media di dalam dan di luar sidang

menerima apa adanya. Apalagi anak saya saat itu merasa sreg (cocok) dengan Chin Chin. Terus terang, sebagai orang tua, saya hanya berfikir yang penting anak saya bahagia bersama orang yang dipilihnya,” ujar Linda.

Setelah menikah, Chin Chin diboyong ke rumah pribadi Gunawan di pusat Kota Surabaya, yakni di Jalan Tidar. “Tujuh belas tahun Chin Chin tinggal di sana, yang mana selama beberapa tahun biaya hidup dan kebutuhan anak-anaknya ditanggung mertua. Apa Chin Chin juga tidak mengingat semua itu? Jujur, saya sama sekali tidak menyangka yang keluar di media kok tidak sesuai fakta,” keluhnya.

Sambil memperbaiki posisi duduknya, Linda kemudian bercerita tentang Chin Chin yang tak kunjung dikaruniai anak setelah menikah dengan Gunawan. “Pernah melakukan bayi tabung gagal,” katanya.

Kata Linda, Chin-Chin saat itu sempat merasa bingung karena tidak tahu harus bagaimana mencari solusi untuk kemandulannya. “Dia sampai nangis di depan saya karena ingin punya anak. Ya saya terenyuh. Saya juga ingin kebahagiaan keluarga Gunawan akan lengkap bila punya anak saya. Akhirnya Chin Chin saya antar ke Singapura, ke dokter Chang We Cheng di Thomson Hospital. Ya, maaf, ya itu ke luar negeri. Sebelumnya dia belum pernah ke luar negeri. Selama di sana saya yang menjaganya sendiri,” ungkap Linda.

tersebut telah menjadi opini. Ini merugikan sekali. Apalagi proses hukum kasus ini sekarang sangat viral di media sosial. Kami harap masyarakat dan pihak-pihak yang menyidangkan perkara ini tidak terpengaruh dengan itu semua,” urai Teguh.

Teguh mengatakan, akibat pemutarbalikan fakta di media tersebut keluarga klienya, khususnya Linda Anggraeni ibunda Gunawan Angka Widjaja merasa sangat tertekan.

“Dengan adanya komentar-kementar di media massa yang tidak sesuai kebenaran itu ya tentu membuat semua orang akan memiliki pandangan tidak baik terhadap keluarga Pak Gunawan. Kami kecewa dengan semua itu. Saya hanya khawatir pembentukan opini yang cukup gencar ini akan mempengaruhi persidangan,” pungkasnya.rofik

Pengobatan di tempat dokter terkenal Singapura tersebut berlangsung beberapa kali, sehingga harus bolak-balik SurabayaSingapura. Sampai akhirnya upaya Chin Chin dan Linda berhasil. Perkawinan Gunawan dan Chin Chin pun membuahkan tiga orang anak.

“Yang membuat saya sedih, cucu-cucu saya itu sekarang malah dicuci otak diajak menjelek-jelekkan ayahnya sendiri. Memakai anak-anak untuk memutar balikkan fakta seperti itu apa tidak takut karma.

Sedih sekali hati saya,” ucap Linda sambil menangis sesegukan.

Linda mengungkapkan, agar Chin Chin bisa membantu Gunawan meniti karir bisnisnya, pihaknya membelikan buku-buku tentang design arsitektur yang mahal-mahal. Dan sebagai bentuk kepercayaan, keluarga Gunawan memberikan kesempatan dengan memakai gambargambar rancangan bangunan Chin Chin.

“Diberi kesempatan mengelola bisnis mertua dan suaminya, malah mengambil kesempatan memperkaya diri sendiri.

Maaf, mungkin Chin Chin kurang bersyukur dengan apa yang didapat selama ini.

Saya sangat tidak menduga bisa seperti ini. Saya kecewa dengan adanya pemutar balikan fakta ini,” papar perempuan yang berkali-kali menolak ketika di foto wartawan Lensa Indonesia. “Jangan.

Jangan difoto,” ucapnya di penghujung wawancara.rofik

HUKUM

10

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

Hakim PN Surabaya Vonis Bebas Terdakwa Begal TERDAKWA kasus begal, John Mauritz Ratu, bernafas lega setelah Majelis Hakim yang diketuai Isjunaedi, memvonis bebas dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/2/2017).

Dalam pandangan hakim, terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatannya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum (JPU) Suparlan, dari Kejari Surabaya yang menuntutnya dengan hukuman 5 tahun penjara.

“Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” ujar hakim Isdjuaedi dalam membacakan amar putusan.

Vonis ini langsung mendapat reaksi kasasi dari JPU Suparlan yang dalam sidang sebelumnya menuntutnya 5 tahun penjara. “Kami ajukan kasasi yang mulia,” sahutnya.

Namun anehnya, di ruang sidang terpisah terdakwa Kevin Jolio Davinsi (berkas terpisah) yang dituding melakukan aksi begal bareng John Mauritz justru dinyatakan bersalah oleh hakim dan divonis 3 tahun penjara. Putusan tersebut lebih ringan 2 tahun dari tuntutan JPU Darwis yang menuntut 5 tahun penjara.

Dalam dakwaan disebutkan, terdakwa

John Mauritz bersama Kevin Jolio (berkas perkara terpisah), Jumat (2/6/2016) sekitar pukul 02.30 WIB, mengendarai motor Yamaha X-RIDE melintas di Jl Tegalsari.

Keduanya melihat saksi korban Abdul Karim yang saat itu mengendarai motor sendirian dan menendang kaki korban. Namun tidak kena, sehingga selanjutnya terdakwa memukul lengan korban sehingga mengakibatkan saksi oleng dan hampir terjatuh.

Sadar, dirinya bakal jadi korban aksi kejahatan, korban memacu motornya lebih cepat menyusul teman-temannya di depan sambil berteriak minta tolong. Mendengar teriakan itu, teman-temannya berbalik mengejar kedua pelaku yang berusaha kabur hingga sampai di depan Kafe Rasa Sayang Bluefish Jl Tegalsari.

Terdakwa Kevin Jolio berhasil diamankan petugas Polsek Tegalsari. Namun terdakwa John Maurits melarikan diri dan baru bisa diringkus polisi beberapa hari kemudian.

Atas perbuatannya, terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP Jo pasal 53 KUHP dan diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.nrofik

Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017 Polrestabes Surabaya Lebihi Target

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M. Iqbal saat publikasi hasil Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017.

KAPOLRESTABES Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal mengumumkan operasi hasil operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017 yang dilaksanakan oleh Sat Reskoba Polrestabes Surabaya beserta Polsek-Polsek Jajaran.

Tak tanggung-tanggung, operasi yang dilaksanakan selama 12 hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari hingga 13 Februari 2017 tersebut, terhitung dari target operasi Sat Reskoba Polrestabes Surabaya berjumlah 15 kasus. Nyatanya malah berhasil melebihi target hingga mencapai 39 ungkap kasus narkoba.

Begitu pun polsek-polsek Jajaran, dari 46 kasus target operasi, nyatanya malah berhasil melebihi target hingga 73 ungkap kasus narkoba, dengan jumlah tersangka 156 orang, 149 laki-laki dan 7 perempuan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal mengatakan, operasi ini adalah operasi khusus dari kepolisian pusat dari Polda, Polrestabes hingga Polresta. “Ini adalah wujud kerja luar biasa Sat Reskorba.

Polrestabes Surabaya beserta jajaran yang

melampaui target operasi yang ditetapkan hingga mencapai prosentase 350%,” ujarnya, Rabu (22/2/2017).

Sehingga dalam ungkap-ungkap kasus tersebut bisa diklasifikasikan, yang ditetapkan sebagai pengedar 27 tersangka dan pemakai 129 tersangka. “Namun tetap, untuk pemakai akan terus dilakukan penyidikan,” katanya.

Lebih rinci Kombes Pol Muhammad Iqbal mengungkapkan, hasil ungkap tersebut turut disita barang bukti sabu-sabu 843,74 gram, ekstasi 126 1/2 butir, ganja 8,7 gram, pil double L 29.393 butir. “Tak hanya itu, Hp 20 buah, alat hisap 23 buah, pipet kaca 18 buah, kartu ATM 1 buah dan uang tunai Rp 3.741.000 juga turut disita,” tandas Kombes Pol Muhammad Iqbal.

Pada awak media, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut menyampaikan bahwa operasi kali ini adalah wujud komitmen Polri untuk perang melawan narkoba.

“Dan tentu saja, hal ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari bahaya-bahaya narkoba,” tutupnya.nnanda

Miras Impor Oplosan Disuplai Ibu Rumah Tangga asal Malang JESICA Afanda Daromes (43) diciduk Unit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes Surabaya di rumahnya Perumahan Griya Husada Blok A Kelurahan Sumberporong, Kecamatan Lawang, Malang. Wanita ini nekat menjalankan bisnis produksi hingga menjual minuman keras (miras) oplosan impor, seperti Martell, Red Label, Black Label, Chivas dan Jack Daniels.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika Unit Tipiter mendapat informasi bahwa di kawasan Jl Setail-Wonokromo, banyak beredar miras impor asli tapi palsu (tampilannya miras impor, tapi isinya oplosan). Dari laporan tersebut, polisi melakukan undercover hingga berhasil menangkap salah satu pelaku yang menjual miras impor oplosan di Jl Setail, tepatnya di depan Kebun Binatang Surabaya, Selasa (21/2/2017).

Dari penangkapan tersebut, Unit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan dan mendapat nama Jesica Afanda Daromes yang disebut sebagai produses miras impor oplosan. Pelaku akhirnya berhasil diciduk di rumahnya di Malang.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan, pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes beserta barang buktinya. “Kami sita 42 botol Martell dan 18 botol Jack Daniels siap edar, 1 lakban foil, 1 pisau, 1 botol Essence, 1 buku catatan, 1 gunting, 1 segel plastik, 1 toples plastik, 1 jerigen, 9 botol kosong Martell dan 2 buah cat pilox,” terangnya, Kamis (23/2/2017).

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

AKBP Shinto Silitonga menambahkan, Jesica mengaku mendapatkan botol-botol kosong miras impor tersebut dari temannya bernama Amin dan Fajar yang berada di Malang.

“Kemudian, untuk pengoplosannya dilakukan sendiri oleh pelaku dengan mencampurkan bahan-bahan berupa alkohol 96%, air mineral, air cola dan essence,” katanya.

Tak hanya itu, Jesica juga menjelaskan cvara mengoplos miras impor itu. “10 liter alkohol ditambah 10 liter air mineral dicampur air cola 4,5 liter dan 1 botol essence.

Kemudian dicampur menjadi satu dan dituangkan ke 33 botol miras-miras import yang sudah disiapkan,” terang AKBP Shinto.

Sementara itu di hadapan polisi, Jesica mengaku sudah menjalankan bisnis ilegalnya selama tiga bulan. “Komposisi bahanbahannya dan cara pembuatannya semuanya saya tahu karena diajari suami siri yang saat ini sedang dipenjara,” akunya.

Dalam setiap pembuatan, per minggu Jesica mampu memproduksi miras impor oplosan sebanyak 33 botol yang dijual dengan harga bervariasi mulai Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. “Dari 33 botol itu modal saya cuma Rp 1,5 juta saja dan untungnya banyak,” terangnya.

Jesica juga mengatakan, bahwa dia sendiri yang melakukan proses produksi miras impor oplosan itu. “Saya gak mau gunakan karyawan karena takut bocor. Selanjutnya miras impor itu saya edarkan di Malang hingga Surabaya,” tutup ibu rumah tangga ini.nnanda

Kanwil Kemenkumham Jatim Budi Laksono (dua dari kiri) menggelar jumpa pers terkait dugaan peredaran narkoba melibatkan 7 oknum sipir Rutan Medaeng.

Kanwil Kemenkumham Jatim Ancam Pecat Anak Buahnya Bila Terbukti

7 Sipir Rutan Medaeng Terlibat Peredaran Narkoba?

Tujuh orang sipir yang terindikasi melakukan peredaran narkoba di dalam Lapas Medaeng terancam dipecat.

K

ANWIL Kemenkumham Jawa Timur, memeriksa 7 sipir rumah tahanan (Rutan) kelas I Medaeng, sejak Senin (13/2/2107) karena diduga terlibat peredaran Narkoba dalam Lapas.

Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Budi Sulaksana, membenarkan ketujuh sipir tersebut hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan peredaran Narkoba.

“Mereka terindikasi terlibat peredaran Narkoba di dalam Rutan Medaeng. Hingga saat ini kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif, namun kami masih mengalami kesulitan,” terangnya saat ditemui di kantornya Jl Kayoon.

Pemeriksaan terhadap ketujuh sipir tersebut dilakukan setelah Kanwil Kemenkumham Jatim mendapat

informasi dari BNNP Jatim atas dugaan keterlibatan oknum Rutan Medaeng dalam peredaran Narkoba.

“Awalnya kami mendapat satu nama, setelah melakukan pemeriksaan berkembang pada enam sipir lainnya. Namun hingga saat ini mereka masih mengelak,” tambah Budi yang enggan menyebut identitas para terperiksa.

“Memang saat diamankan, kami tidak mendapat barang bukti dan hasil tes urinenya juga negatif. Namun kami tak akan membiarkan begitu saja dan dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan bersama BNNP Jatim,” paparnya.

Kanwil Kemenkumham Jatim melibatkan BNNP Jatim karena badan anti narkoba itu punya alat bukti terkait indikasi peredaran Narkoba yang melibatkan 7 sipir Rutan Medaeng tersebut.

“Mereka (BNNP) memberi-

kan informasi kepada kami, tentunya sudah mempunyai bukti bukti yang mengarah ke sana. Oleh karena itu nanti kami akan kerjasama melakukan pemeriksaan,” imbuhnya.

Informasi yang diterima Lensa Indobesia, 7 sipir Rutan Medaeng yang diperiksa adalah, Agus, Jerry, Tamim, Victor, Tamrani dan Jailani.

Sementara satu orang lainnya masih belum didapat identitasnya. Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kanwil Kemenkumham Jatim Jl Kayoon, Surabaya.

Namun Budi membantah kabar adanya penangkapan sipir Rutan Medaeng oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Menurutnya, informasi tersebut tidak benar.

“Memang kami memeriksa lima sipir Medaeng, tapi bukan terkait tertangkap oleh Tim Saber Pungli,” jelasnya.

Budi menjelaskan, bahwa

kelimanya diperiksa terkait adanya peristiwa penusukan terhadap seorang narapidana oleh napi lainnya, pada Jumat (03/02/2016) lalu.

“Saat peristiwa itu, kelimanya sedang piket jaga, jadi kapasitasnya diperiksa terkait penusukan tersebut. Selain diperiksa terkait dengan kasus lainnya (peredaran narkoba), mereka juga tidak terbukti, sehingga kami kembalikan lagi (tugas),” tambahnya.

Sementara disinggung terkait ancaman ke 7 orang sipir yang terindikasi melakukan peredaran narkoba di dalam Lapas Medaeng, Budi Sulaksana menegaskan akan mengajukan proses pemecatan.

“Kami serius mendalami kasus itu, makanya dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan bersama dengan BNNP, bila terbukti, ancamannya jelas pecat,” tegasnya. nrofik

Gerebek Pesta Sabu, Polisi Dapat ‘Bonus’ Bandar Narkoba AMSORI warga Jl Pragoto I, Hariyanto warga Jl Sencaki, Agus Supriyanto warga Jl Sencaki I dan Edi Santoso warga Jl Wonosari Mulyo VIII Surabaya, diringkus Unit Reskrim Polsek Semampir, saat asyik pesta sabu di kamar kontrakan Amsori.

Penggerebekan tersebut berkat laporan masyarakat yang mengeluhkan di wilayahnya kerap dijadikan tempat pesta sabu. “Berawal dari laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Semampir

langsung melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pengamatan, anggota Reskrim mendapati empat orang yang masuk ke dalam sebuah rumah di Jl Pragoto I (kontrakan Amsori) Surabaya dengan gerak-gerik mencurigakan,” ujar Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Sugiarti, Rabu (22/2/2017).

Tak ingin buruannya kabur, polisi langsung menggerebek rumah kontrakan itu dan meringkus 4 orang yang

sedang asyik pesta sabu. “Tak disangka, dalam penggeledahan ditemukan 15 poket sabu yang disimpan di saku celana pelaku Edi. Tak hanya itu, kami juga mendapatkan 39 butir pil ineks berlogo ‘channel’ dan dua poket sabu di saku celana Agus. Bong yang digunakan untuk menghisap sabu juga kami amankan,” masih kata AKP Sugiarti.

Usai digeledah, para tersangka pesta sabu ini langsung dibawa ke Polsek Semampir

untuk diperiksa. “Dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku Edi ini adalah bandar sabu dan Agus bandar pil ineks. Keduanya mengaku biasa membeli (kulakan) dari seorang perempuan berinisial NR di Jl Sencaki Surabaya,” tambah AKP Sugiarti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka pesta sabu itu dijerat Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) UU Tentang Narkotika.nnanda

PNS Ngaku Nikah Siri Hanya untuk Training MASTUR, PNS di lingkungan Pemkab Sumenep yang menjadi saksi korban dengan terdakwa Aulia Safitri, istri sirinya yang membawa kabur uang sebesar Rp 910 juta miliknya. Di hadapan hakim, dia mengaku masih mencintai terdakwa dan ingin tetap membangun rumah tangga bersama.

Pria ini dengan suara lirih dan tampak malu juga mengaku telah memaafkan Aulia saat Ketua Majelis Hakim Mangapul Girsang menyinggung apakah dirinya memaafkan terdakwa. “Iya pak Hakim, saya masih ingin membangun rumah tangga bersamanya,” ujarnya dalam persidangan di PN Surabaya, Senin (20/2/2017) Terdakwa Aulia Safitri tampak tersipu malu mendengar jawaban terdakwa yang masih menginginkan membina rumah tangga dengannya dan memaafkan walau dirinya telah membawa kabur uang ratusan juta milik Mastur.

Hakim juga mempertanyakan alasan saksi menikahi terdakwa secara siri. “Lho kenapa kok seneng nikah tidak pakai surat-suratan (nikah resmi)?” tanyanya. Dengan spontan, Mastur langsung menjawabnya sembari tertawa. “Iya pak hakim, masih masa training,” sahutnya yang sontak membuat hakim dan seluruh pengunjung sidang tertawa.

Dalam kesaksiannya, Mastur bercerita mengenai kronologis lenyapnya uang Rp 910 juta tersebut. “Saya saat itu pulang membawa uang Rp 910 juta. Kemudian saya kasihkan ke istri saya (terdakwa Aulia). Setelah itu saya disuruh keluar untuk beli makan dan obat,” ujarnya.

Usai membelikan obat dan makanan, Mastur sudah mendapati rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa sudah pergi. Saat dirinya menghubungi, ponsel terdakwa tidak aktif. Merasa

Mastur jadi saksi korban yang meringankan istri sirinya.

ditipu karena uangnya Rp 910 juta juga lenyap, kasus ini kemudian dilaporkan ke Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Pada 22 Agustus 2016 lalu, Aulia Safitri, warga Jl Ketintang, akhirnya ditangkap Unit Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya lanta-

ran membawa kabur uang Rp 910 juta milik suami sirinya itu. Dalam pemeriksaan diketahui jika janda cantik itu beraksi dengan dibantu saudara laki-lakinya berinisial MI dan kakak iparnya yang saat ini sudah mendekam di Tahanan Polrestabes Surabaya.nrofik

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

TRAVELLER

12

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

Es Krim Nasi Lemak, Inovasi Kuliner yang Wajib Dicoba

Melissa menunjukkan es krim nasi lemak kreasinya.

E

S KRIM rasa nasi lemak? Sekilas memang terdengar aneh, pasalnya kedua makanan tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Es krim identik dengan rasa manis dan dingin, sedangkan nasi lemak biasa disajikan hangat dengan cita rasa gurih.

Eits, tunggu dulu. Es krim nasi lemak ini beneran ada loh! Seorang perempuan asal Malaysia bernama Melissa Tan Chia Hui mengkreasikan es krim dan nasi lemak menjadi perpaduan enak. Bagi Melissa, nasi lemak adalah kuliner yang tak jauh dari kehidupannya.

Makanan khas melayu ini pun menjadi makanan kesukaannya. Perempuan lulusan dari Middlesex University, London pun menanggalkan pekerjaannya sebagai desain grafis di salah satu perusahaan untuk membuat inovasi unik es krim nasi lemak.

Meski namanya es krim nasi lemak, jajanan satu ini tidak menyertakan nasi. Es krim nasi lemak disajikan dengan bumbu khas nasi lemak di

bagian topingnya. Sedangkan untuk bahan es krimnya dibuat dari sereh dan santan untuk menambah kesan gurih pada cita rasa es krim. Sajian es krim nasi lemak ini seperti es krim pada umumnya. Hanya saja, ia menjadikan kacang tanah, ikan asin, telur puyuh, mentimun, dan sambal sebagai toping.

Es krim unik ini dapat kamu temui di Diem Cafe di Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Es krim nasi lemak ini pun tidak menggunakan bahanbahan kimia seperti pengawet.

Semua bahan dipilih dari bahan-bahan segar dan alami.

Melissa membutuhkan waktu selama tiga bulan untuk membuat rasa es krim nasi lemak ini sempurna.

Ide gila dari Melissa ini pun mendapat respons positif dari masyarakat. Pada peluncuran pertama, es krim ini mampu menjual 30 cup dan terus bertambah setiap hari. Harga es krim dipatok seharga 10 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp 30.000. Tertarik mencoba? nbril

Wisata Sepeda Bangunan Tua Kota Bandung

NGERI, MENONTON ‘KESAKTIAN’ PAWAI TATUNG DI SINGKAWANG Tatung yang menunjukan kesaktiannya dari tahun ke tahun tak kurang dari 500-an orang dan berasal dari kota-kota di Kalimantan Barat.

S

ALAH satu hal unik yang ada di Cap Go Meh Singkawang, Kalimantan Barat ialah tradisi pawai tatung.

Tak hanya satu atau dua, tiap tahun ada lebih dari 500 tatung berparade sambil memamerkan kesaktiannya.

Tatung merupakan sosok manusia yang menurut beberapa kepercayaan sedang dirasuki roh dewa.

Kata ‘tatung’ sendiri diberasal dari bahasa Hakka, yang berarti roh dewa, lalu diserap menjadi bahasa masyarakat lokal.

“Tatung memang asalnya dari salah satu kebudayaan Tionghoa, dibawa ke sini berbaur dengan budaya lokal. Kalau di Singkawang ada dayak yang jadi tuan rumahnya,” ujar Ajung (58) yang merupakan salah satu tetua masyarakat Tionghoa Singkawang dalam perayaan Cap Go Meh Singkawang 2017.

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kementerian Pariwisata RI, Hari Kuntoro, Cap Go Meh Singkawang termasuk dalam Wonderful Of The World.

Tatung yang menunjukan kesaktiannya dari tahun ke tahun tak kurang dari 500-an orang dan berasal dari kota-kota di Kalimantan Barat.

Ajung, bernama lengkap Bong Khin Jung yang juga merupakan pewaris tatung di Singkawang menjelaskan bagaimana prosesi tatung tersebut bisa terjadi. Ajung bersama beberapa anggota keluarganya yang juga merupakan pewaris tatung bercerita, prosesi dimulai dengan ritual puasa dari makanan daging alias vegetarian.

Puasa daging tersebut dilakukan pada tanggal satu dan 15 setiap bulannya pada penanggalan China.

Konon jika seorang yang memiliki potensi tatung tetap makan daging di tanggal tersebut akan celaka saat memeragakan keahlian. Berdarah misalnya.

“Ya, bisa celaka pas keluar (menjadi tatung). Tapi itu si hanya ajaran yang ditekuni saja, percuma juga kalau jiwa dan hati kitanya tidak suci, tidak bersih,” ujarnya.

Setelah rutin puasa tersebut, di pagi hari saat Cap Go Meh mereka akan melakukan ibadah khusus di tempatnya masing-masing. Seperti di pekong untuk konghucu dan tempat ibadah dayak untuk suku dayak sendiri.

Dari sana, mereka dibawa menuju panggung kehormatan Cap Go Meh dengan kondisi sudah ditusuk benda tajam. Selama orang tersebut men-

Para tatung yang diarak menggunakan tandu, duduk diatas benda-benda tajam, tak jarang mereka pun melakukan atraksi di atas tandunya.

jadi tatung harus tetap didampingi mediatornya. Fungsinya untuk berkomunikasi dengan roh yang merasukinya.

“Ada atau tidak ada, ikut atau tidak ikut festival, orang yang punya keahlian tatung pasti terisi pada tanggalan Cap Go Meh. Sebagian besar turunan,” ujarnya.

Dewa yang ada di dalam tatung bisa keluar masuk kapanpun ia mau saat perayaan tersebut. Biasanya, seorang tatung sudah mengetahui jika dewanya ingin keluar jadi harus turun dari tandu berkursi pedang yang ia duduki.

“Sebanyak apapun tatungnya, menjelang dzuhur itu pasti sudah

keluar dari orangnya lagi. Kalau belum sampai lokasi akhir, mereka akan tetap ke sana tapi tak diatas tandunya, melainkan jalan dan sudah menjadi manusia biasa,” ujar Bosni, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Singkawang dalam kesempatan yang berbeda.

Proses tahapan tersebut terus berulang dari tahun ke tahun dan generasi ke generasi. Tatung memang merupakan kebudayaan Tionghoa, tetapi kini sudah menjadi kearifan lokal beberapa etnis masyarakat di Singkawang dan beberapa kota lainnya. Tak lupa, tatung juga jadi aset kekayaan budaya Indonesia. nmuh/kom

Mides dan Abangan, Kuliner yang Sedang Naik Daun di Bantul

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bersepeda.

JIKA bosan dengan wisata yang ada di Kota Bandung, kini ada variasi aktivitas bersenangsenang baru. Yaitu berkeliling menikmati suasana Bandung sambil naik sepeda.

Wisata sepeda ini menawarkan empat pilihan paket, yaitu Archipelwijk, Taman Kota, Bandung Baheula, dan Jejak Sukarno di Bandung. Wahana baru ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu, dengan melibatkan Komunitas Eco Transport.

“Tujuan dari wisata sepeda ini adalah mengenalkan Kota Bandung dengan cara yang berbeda,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi belum lama ini.

Didi menjelaskan, titik temu dari setiap paket wisata sepeda dirancang berbeda. “Titik temunya kita menentukan untuk Jejak Sukarno di Braga, Archipelwijk di Saparua, Taman Kota di Balkot, serta Bandung (Baheula) di Pendopo,” ucapnya.

Untuk menikmati Wisata Sepeda ini, perorang dikenakan W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

biaya sebesar Rp170 ribu dan minimal terdapat sepuluh orang dalam satu paket wisata. “Jadi buat biaya wisata ini satu orang dipungut Rp170.000 tapi itu udah semua, kayak sepeda, sama dapat makan, dan minimal harus ada sepuluh orang,” pungkasnya.

Paket wisata Bandung Baheula menawarkan pengalaman bersepeda di sekitar bangunan-bangunan tua di Bandung, sehingga wisatawan akan merasakan nuansa Bandung tempo dulu. Sementara itu, paket Archipelwijk akan mengajak para turis untuk mengitari jalan-jalan dengan nama pulau, seperti Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Kalimantan, dan lain-lain.

Lain halnya dengan paket Jejak Soekarno di Bandung di mana pelancong akan diarahkan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan sejarah Bung Karno semasa hidup di Bandung. Terakhir, paket Taman Kota akan membawa para pesepeda berkeliling ke tamantaman tematik yang menjadi ciri khas Kota Bandung.arie

SAAT berkunjung ke Pasar Pundong, Bantul, jangan lupa untuk menyicip Mides dan Abangan, mengingat kuliner khas Bantul yang sedang naik daun ini tidak dijumpai di pasar lainnya. Mides atau akronim dari Mi Pedes merupakan sajian mi yang dibuat dari bahan tepung dan bentuknya menyerupai cendol.

Nur Asih, penjual Mides dan Abangan mengaku, Mides buatannya telah menjadi ciri khas dan kerap menjadi buah tangan bagi orang-orang yang berkunjung ke Pasar Pundong. Sudah berjualan sejak 2004, Nur Asih hanya ingin kuliner khas Pundong ini tetap lestari dan makin digemari banyak orang.

“Mides ini bisa dibilang Bakmi Pundong Khas

sini. Bisa disebut juga bakmi singkong. Karena menggunakan bahan dari tepung singkong,” ungkap Nur Asih.

Sementara itu, Abangan merupakan kuliner yang mirip Cap Cay dari segi rasa. Namun Asih menjelaskan Abangan menggunakan bahan dari getah ketela lalu dicampur dengan tepung singkong dan gandum, setelah itu diolah dan dipotong kotak-kotak kecil. Abangan memiliki cita rasa asem pedas dan gurih yang menyatu menjadi sen-

Mides dan Abangan di Pasar Pundong, Bantul.

sasi rasa unik yang tidak didapatkan pada Cap Cay. Bagi Anda yang berkunjung ke Bantul, sempatkan mampir ke Pasar Pundong untuk menikmati dua kuliner khas yang tak hanya lezat, tapi juga dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. nyan/lip

Sensasi Ngopi di Garasi Mobil Ali Sadikin DARI depan, tampak rumah mewah berukuran besar dengan tembok berwarna kuning gading.

Pintu samping rumah yang terletak di Jalan Jati Murni Nomor 6, Jati Padang, Jakarta Selatan, itu terbuka lebar.

Papan bergambar seorang pria tersenyum lebar seakan menyapa untuk masuk. Papan tulisan tersebut bertuliskan “Kedai Bang Ali”. Namun, sebelum ada papan itu, masyarakat Jati Padang menyebut rumah itu rumah Bang Ali Sadikin.

“Rumah ini memang rumah Bang Ali, rumahnya ada dua. Rumah pertama di daerah Menteng, dekat dengan bioskop Metropole, rumah yang itu seperti rumah dinasnya. Kalau rumah yang ini rumah hari tuanya, rumah istirahat Bang Ali,” kata Yasser, anak Ali Sadikin.

Ali Sadikin adalah sosok Gubernur Jakarta paling terkenal yang menjabat dari tahun 1966-1977.

Sosok beliau tak pernah lepas dari kontroversi.

Kebijakan gubernur berdarah Sunda yang akrab disapa Bang Ali ini sering ditentang meski akhirnya kini ia dikenal sebagai gubernur paling sukses membangun Jakarta.

Mampir ke rumah Bang Ali menjadi pilihan tepat untuk bernostalgia zaman keemasan Bang Ali sembari menyeruput secangkir kopi buatan Yasser.

“Kedai Bang Ali ini baru buka empat bulan, kami (Yasser, Maikel, Aga, Cindy, dan Vino) membuka ini berlima. Orang sekitar sini memang tahunya ini rumah Bang Ali. Jadi, kami mau meningkatkan lagi awareness orang tentang Bang Ali,” kata Yasser.

Maikel, rekan Yasser, mengatakan, kedai kopi ini juga untuk mengingatkan kembali sosok Bang Ali yang mulai dilupakan.

“Kadang ada tamu yang tanya Bang Ali itu siapa? Tetapi, ada yang malah foto-foto di sana (tembok yang dipajang foto-foto Bang Ali) biasanya yang sudah berumur,” kata Maikel.

Kedai Kopi Bang Ali sendiri memiliki konsep “merakyat” dengan menyediakan hidangan dengan harga bersahabat. Di media sosial Instagram, Kedai Bang Ali menyebut khalayak sebagai rakyat.

Untuk kopi cappucino dan nasi bakar di Kedai Bang Ali, harga Rp 20.000. Di sini pengunjung juga dapat menikmati cappucino dari biji kopi

campuran asal Malabar, Bali, dan Toraja. Rasa dan tampilan cappucino ini bahkan lebih baik diban­ding rasa cappucino di kedai kopi dalam mal.

“Walau di garasi, kami pakai mesin kopi yang serius. Kami mau memperkenalkan ke orang banyak kalau dengan harga segini bisa dapat kopi berkualitas,” kata Yasser.

Nasi bakar di Kedai Bang Ali juga patut dicoba. Dengan harga Rp 15.000, nasi bakar dengan isian abon ikan roa dan teri menjadi teman pas untuk minum kopi dan mengobrol bersama sahabat. Karena masih terbilang baru, dekorasi di Kedai Bang Ali masih belum sempurna. “Rencananya mau kami tempel quote dari Bang Ali di tembok,” kata Yasser.

Ada bagian tembok yang memperlihatkan barang memorabilia Bang Ali, seperti potret fotonya dari masa kecil sampai tua, kamera kuno, dan bukubuku biografi Bang Ali. “Kita berharap tamu yang datang ke sini mendapat kehangatannya beliau,” kata Yasser. Kedai Bang Ali buka pukul 10.00-20.00 untuk hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, hari Jumat buka pukul 10.00-21.00.nsil/kom

INSPIRASI USAHA

13

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

Adji Watono Membangun Kerajaan Iklan dari Studio Foto

Adji pun putar otak mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Berbagai pekerjaan kasar dilakoni mulai pembersih salju jalanan hingga kuli angkut barang, serta berbagai pekerjaan kasar lain.

ADJI WATONO Pemilik kerajaan bisnis periklanan, Dwi Sapta Grup

Berawal dari studio foto, Adji berhasil mengembangkan bisnisnya hingga berkibar.

Tidak tanggung-tanggung, omzet perusahaannya kini mencapai Rp 1 triliun per tahun.

A

NGKA 27 menjadi angka keberuntungan bagi Adji Watono. Pemilik kerajaan bisnis periklanan, Dwi Sapta Grup ini mengaku hoki dengan nomer rumahnya di Rawamangun yang saat itu disulapnya menjadi studio foto.

Berawal dari studio foto, Adji berhasil mengembangkan bisnisnya sebesar seperti saat ini.

Adji Watono mungkin tidak menyangka bisnis studio foto yang dibangunnya 36 tahun lalu itu akan menjadi kerajaan bisnis periklanan yang besar seperti saat ini. Beralamat di Jalan Ekor Kuning III No 27 Rawamangun, Jakarta Timur, studio foto itu adalah rumah yang ia beli bersama sang istri, Yoyok Triana Dewi.

Bermodalkan Rp 10 juta, mereka menamai studio foto itu, Studio 27. Namanya sesuai nomor alamat rumah. Itu angka hoki yang membawa keberuntungan, kata Adji. Pilihan membuka studio foto bukan tanpa alasan. Adji memang memiliki keahlian fotografi.

Dia bercerita, pengetahuan dan keterampilan memotret diperolehnya di Jerman.

Pria kelahiran Kudus, 17 Mei 1950 ini hijrah ke negara Eropa Barat itu tahun 1973 setelah kuliah setahun di Universitas Satya Wacana Salatiga. Saat di Jerman keahlian dan kemampuannya bertahan hidup terasah. Sebab di dua tahun pertama di Jerman adalah tahuntahun yang sulit bagi Adji.

Bekal uang yang diberikan

orang tuanya hanya cukup untuk bertahan hidup empat bulan. Maklum orang tuanya bukanlah orang kaya raya.

Ayahnya hanya pedagang kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak, di Kudus.

Adji pun putar otak mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Berbagai pekerjaan kasar dilakoni mulai pembersih salju jalanan hingga kuli angkut barang, serta berbagai pekerjaan kasar lain.

Setelah memiliki sedikit uang dari menabung, pada tahun 1975 Adji mencoba masuk perguruan tinggi di Jerman.

Dua kali tes masuk perguruan tinggi yang diikuti, semuanya gagal. Adji akhirnya memutuskan mengambil sekolah fotografi yang saat itu tidak memerlukan ujian masuk.

Selama dua semester, ia belajar fotografi di Adolf Lazy School di Stuttgart, Jerman. Dia juga memperdalam keahlian di bidang teknologi fotografi di Technical Photography di Berlin selama enam semester.

Lalu dia menjalani internship fotografi di Wegert Photo Laboratory selama setahun.

Setelah tujuh tahun hidup di Jerman, pada tahun 1980 Adji memutuskan kembali ke tanah air. Pengalaman hidup selama di Jerman tidak hanya mengajarkan Adji bagaimana cara bertahan hidup, namun juga bagaimana menjalin relasi dengan berbagai pihak. Karena itu sekembali ke Indonesia, ia menggunakan keahliannya di bidang fotografi dengan menjadi seorang juru foto.

Adji Watono awalnya tukang foto, kini menjadi bos advertising terbesar.

Keahlian inilah yang kemudian mendasari Adji membangun Studio 27. Sesuai keyakinannya, Studio 27 memang hoki dan menjadi pintu masuk pertama kesuksesan bisnisnya.

Dimulai dengan modal paspasan, usaha fotonya berkembang pesat terutama setelah Djarum menjadi kliennya pada tahun 1982.

Adji benar-benar meman-

Guru Ngaji Jualan Manisan Carica Beromzet Rp 30 Juta per Bulan

faatkan peluang ini dengan baik.

Service terbaik ia berikan untuk sang klien. Tak hanya menjadi juru foto untuk perusahaan milik keluarga Hartono itu, Adji juga membuatkan company profile, brosur, dan poster. Kepercayaan pun ia peroleh dari perusahaan rokok tersebut. Prinsip Adji, kesuksesan kliennya adalah juga kesuksesan dirinya.

Permintaan pembuatan bro-

DI DATARAN Tinggi Dieng, buah carica bisa menjadi bisnis menjanjikan. Buah yang mirip dengan pepaya ini diolah menjadi makanan ringan untuk oleh-oleh para pelancong.

Peluang ini tak disia-siakan, Mudhofi, seorang guru ngaji Pesantren Alfattah, Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Mudhofi mengolah buah carica menjadi manisan.

Dalam menjalankan bisnis manisan ini, Mudhofi tak sendiri.

Dia bersama sejumlah pengurus pesantren dan petani sekitar membentuk koperasi yang memproduksi berbagai manisan dari olahan buah carica.

Berbekal modal awal Rp 10 juta, manisan carica racikan Mudhofi dipasarkan dengan label Al-Fath. “Saya buat koperasi, anggotanya yayasan pesantren Al-Fattah dan petani membuat

koperasi tahun 2008. Bikin lahan manisan untuk dikirim ke berbagai kota,” kata Mudhofi.

Pesanan datang dari beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta.

Namun, dalam menjalankan bisnis tak selamanya lancar.

Bisnis manisan carica Al-Fath sempat mandek lantaran seretnya arus kas dari agen penjual.

“Tahun 2014 berhenti karena agen banyak yang enggak bayar.

Akhirnya tahun 2014 saya teruskan lagi. Alhamdulillah usaha semakin besar, sekarang sehari bisa produksi rata-rata habis 60 kilogram (kg) buah carica.

Dibuat manisan banyak rasa,” ungkap Mudhofi.

Dari pengalaman magang dalam pelatihan UMKM di Jakarta, Mudhofi mengkreasi manisan carica dalam berbagai rasa seperti lemon, terong belanda, dan original.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Manisan carica tersebut dijual seharga Rp 20.000 untuk isi 6 cup, dan Rp 35.000 untuk isi 12 cup. Masing-masing cup berisi 115 gram buah carica. Sementara untuk proses produksinya dilakukan oleh 20 orang yang terdiri dari para santri pondok pesantren.

“Omzet masih kecil, sebulan sekitar Rp 30 juta. Uangnya untuk yayasan pesantren, karena selama ini kan pemasukan yayasan mengandalkan jualan warung, jadi ada cairca ini bisa jadi tambahan pemasukan,” kata Mudhofi yang juga dipercaya jadi Ketua Koperasi Al Fath ini.

“Alhamdulillah sekarang sudah banyak pesanan. Ini saja ada kalau ke Semarang sekali kirim 300 dus. Kita juga sudah mulai jual online, tapi belum efektif, jadi masih mengandalkan agen,” pungkasnya.nhns/wdl/dt

printing. Setelah sekitar sembilan tahun menjalankan bisnis fotografi dan produksi sablon, pada tahun 1989 Adji dan istri berekspansi dengan mendirikan PT Dwi Sapta Pratama, sebuah full service advertising agency.

Nama Dwi Sapta juga diambil dari angka 27, angka hoki yang merupakan nomor alamat rumah tempat usaha perta-

Hafizah Elvira Berdayakan Penderita Kusta dalam Bisnis Hijab

K

Mudhofi, guru ngaji Pesantren Alfattah, Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

sur, spanduk dan poster terus bertambah seiring tingginya kebutuhan promosi Djarum.

Adji jeli melihat peluang, ia pun melebarkan sayap usahanya dari hanya studio menjadi usaha screen printing atau penyablonan.

Tahun 1985, Adji dan istrinya mendirikan PT Intan Gading Kencana Persada (In Ad) yang bergerak di bidang screen

manya di Rawamangun. Dwi dalam Sanskerta berarti dua, sedangkan Sapta berarti tujuh, sehingga Dwi Sapta berarti 27.

Hoki didapat, Dwi Sapta Advertising mendapatkan klien bagus. Selain Djarum yang sudah sejak 1982 menjadi kliennya, ia juga berhasil mendapatkan Astra dan Kalbe Farma. Sejak tahun 1989 kantor Dwi Sapta mulai pindah ke kawasan Kepala Gading.

Ekspansi bisnis periklanan dilakukan untuk menangkap peluang munculnya stasiun televisi swasta pertama yaitu RCTI. Selain itu teknologi komputer juga sudah mulai masuk ke Indonesia. Setahun kemudian muncul SCTV dan Indosiar.

Kemunculan stasiun-stasiun televisi tak hanya membuka peluang bisnis periklanan namun juga bisnis lain seperti film. Karena itu pada 1995, Adji mendirikan perusahaan production house bernama Netracom Film Production.

Setelah berhasil melewati krisis ekonomi 1998, usaha Dwi Sapta terus berkibar. Krisis, kata Adji, mengajarkan untuk tidak sombong dan tetap inovatif.

Hingga sekarang, perusahaan ini memiliki 11 anak usaha yang bergerak di bidang media dan komunikasi.

Sejak 2012, Dwi Sapta Group telah berhasil meraih omzet Rp 1 triliun. Bahkan, saat ini, menurut Adji, omzet perusahaannya sudah lebih dari Rp 1 triliun per tahun. Jumlah klien semakin banyak. Saat ini, Dwi Sapta menangani 150 brand dari 40 perusahaan di Indonesia.nkon

INI banyak anak muda yang membangun bisnis sendiri. Bahkan beberapa dari mereka sudah memiliki bisnis di usia muda walaupun masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun masih jarang wanita muda masa kini yang mempunyai jiwa sosial dan memiliki keinginan bekerja demi membantu perekonomian orang lain. Tidak demikian dengan Hafizah Elvira, wanita 24 tahun ini merupakan seorang social entrepreneur yang peduli dengan para penderita kusta.

Hafizah kini masih aktif dalam membangun bisnis sosialnya berupa hijab.

Ia beserta teman-temannya menjual beragam produk untuk wanita muslim seperti busana, kerudung, dan bros dengan nama Nalacity. Wanita 24 tahun itu mengatakan usahanya kian laris bahkan produknya sudah pernah dipasarkan di Qatar. Hal tersebut diakuinya tak akan terjadi bila tidak dibantu oleh ibu-ibu mantan penderita kusta di kawasan Sitanala, Tangerang.

Wanita dengan sapaan akrab Fiza itu berbagi cerita awal membangun bisnis tersebut. Mulanya Nalacity bukanlah sebuah bentuk wirausaha seperti sekarang hanya bagian dari proyek kampus ketika masih menjadi mahasiswi di 2010 lalu.

Hafizah membentuk Nalacity bersama empat temannya lewat program Indonesia Leadership Development Program (ILDP) Universitas Indonesia.

“Awalnya dibuat untuk program sosial, kita berlima dari tugas kampus waktu itu, cuma kegiatan sosial yang didanai dari kampus. Hanya tiga bulan didanai, setelah itu kita pikir lanjut atau nggak ya, kita akhirnya komitmen untuk lanjut,” tutur Fiza.

Konsep Nalacity sejak awal memang pemberdayaan masyarakat di Sitanala.

Proyek sosial tersebut berubah menjadi wirausaha di akhir 2012. Fiza mengatakan ingin menambah finansial mereka dengan menjual hasil karya ibu-ibu

yang pernah terkena kusta di kawasan Sitanala.

Wanita kelahiran 22 September 1990 itu mengatakan bahwa tujuannya membantu mantan penderita kusta karena perasaan iba terhadap kehidupan mereka. Menurutnya banyak orang yang setelah sembuh dari kusta malah dikucilkan oleh masyarakat tempat tinggalnya ketika balik ke kota asal mereka. Diskriminasi tersebut membuat banyak penderita kusta merasa minder dan sedih kemudian kembali ke kawasan Sitamala, di mana mereka disembuhkan.

Mereka yang kembali ke kawasan Sitamala tidak memiliki pekerjaan untuk menyambung hidup. Banyak ibu-ibu yang menjadi pengangguran namun harus tetap membesarkan anaknya. Oleh karena itu, Nalacity ini dibuat Fiza dan empat temannya untuk memperbaiki hidup mereka.

Fiza mengatakan kini penjualan produk Nalacity baik bros, busana muslim, serta kerudung sudah lumayan stabil.

Produk handmade dengan ciri khas manikmanik itu laris tak hanya di area Pulau

Jawa, tapi juga Sulawesi, Sumatera, serta Kalimantan. Bahkan pernah sampai dibawa ke Qatar untuk dipamerkan dalam suatu acara.

Wanita lulusan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia itu mengaku bahwa setiap penjualannya ia dan teman-temannya tidak banyak mengeruk untung. Mereka biasa memutar omzet untuk membeli bahan agar bisa diprakaryakan sehingga bisa dijual kembali.

Sementara keuntungan untuk masyarakat di Sitanala bisa mendapatkan 10% hingga 30% dari setiap item produk yang dihasilkan. Setiap Minggu, Fiza dan tim mengirimkan bahan untuk diolah menjadi produk pakaian serta aksesori. Kemudian baru dijual melalui online baik melalui situs resminya maupun Instagram dengan akun @nalacity. nwol/ar

Hafizah Elvira.

OTONOMI

14

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

Pemprov Beri Penghargaan 578 Perusahaan di Jatim

Dengan memberlakukan K3 hingga zero accident, membuktikan bahwa suatu perusahaan memiliki faktor penting dalam menjaga produktivitas karyawan.

Wagub Jatim Saifullah Yusuf didampingi Kadisnakertrans Jatim Sukardo saat memberikan selamat kepada para perusahaan di Jatim yang mendapat penghargaan bidang ketenagakerjaan.

P

EMPROV Jawa Timur lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk pertama kalinya memberikan penghargaan di bidang ketenagakerjaan bagi ratusan perusahaan di Jatim. Penghargaan yang diberikan meliputi sejumlah hal, mulai dari award zero accident, award bipartit dan award pemagangan.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengapresiasi perusahaan yang telah menerapkan sejumlah hal yang positif bagi para pekerjanya, mulai dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hingga zero accident.

Menurutnya dengan memberlakukan K3 ini membuktikan bahwa suatu

perusahaan memiliki faktor penting dalam menjaga produktivitas karyawan. Bila perusahaan menerapkan K3 dengan baik, maka produktivitas karyawan juga akan meningkat. Ini berarti, perusahaan tersebut akan mencapai target dan meraih kesuksesan.

“Acara penganugerahan ini sangat penting, untuk mengapresiasi perusahaan yang sudah menerapkan manajemen K3 maupun hal lainnya dengan baik. Dari total 38.368 perusahaan di Jatim, belum semuanya menerapkan prosedur ini dengan baik. Untuk itu saya mengajak pimpinan perusahaan untuk lebih memperhatikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan karyawan,” kata Gus Ipul

Bupati Syahri Bersih-bersih Pantai Gemah Peringati HPSN 2017

Bupati Syahri Mulyo dan Wabup Maryoto Birowo sedang mengambil sampah yang mengotori area Pantai Gemah.

PERINGATAN Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 di Kota Marmer, Selasa (21/2/2017) berlangsung meriah.

Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Gemah, Desa Keboireng, Kecamatan Besuki tersebut tidak hanya diikuti dari jajaran Pemkab Tulungagung maupun Forkopimda saja. Tetapi juga berbagai komunitas yang turut serta menciptakan lingkungan pantai yang bersih dari tumpukan sampah.

Dalam laporannya, ketua panitia sekaligus Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sukaji mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HPSN 2017. Diharapkan dari kegiatan ini semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat, mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

“Ini dimulai dengan melihat antusiasme peserta yang sudah memenuhi area pantai yang berada di bibir Samudera Hindia sejak pagi. Acara ini juga diikuti berbagai komunitas yang ada di kabupaten ini,” terang Sukaji.

Kegiatan ini sengaja dipusatkan di Pantai Gemah memang bukan tanpa alasan. Di satu sisi untuk memperingati HPSN 2017 dengan bersih-bersih, sisi lainnya sekaligus mempromosikan lokasi wisata yang berada di dekat jalur pantai selatan (pansela) tersebut kata Bupati Syahri Mulyo. “Biar kawasan ini semakin terkenal dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru,” imbuhnya.

Pria ramah ini pun mengimbau kepada para pengunjung untuk menjaga lingkungan setempat dengan membuang sampah pada tempatnya. Alasannya, keindahan pantai tidak artinya jika ada tumpukan sampah yang menimbulkan bau dan pemandangan tidak sedap. Tentunya ini bisa membuat pengunjung jera datang. “Pengelola pun harus memperhatikan hal serupa,” tegasnya.

Selain bersih-bersih pantai, bupati pun menyerahkan paket sembako kepada masyarakat serta memberikan bantuan gerobak sampah. Nantinya gerobak tersebut tetap berada di kawasan pantai untuk menanggulangi menumpuknya sampah. Sehingga bisa segera dikumpulkan dan dibuang pada tempatnya.

Para peserta kegiatan ini pun tampak bersemangat mengambil setiap sampah yang berserakan. Bermodal kantung plastik dan tangan kosong mereka tidak mempedulikan panas matahari yang menyengat. Hasilnya, terlihat jauh lebih bersih dari sebelumnya.nnang

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

(sapaan akrab Wagub) dalam acara Penganugerahan Gelar Ketenagakerjaan 2017 di JX International Surabaya, Selasa (21/2/2017).

Sementara, Kepala Disnakertrans Jatim Sukardo mengatakan penganugerahan ini sebagai bentuk motivasi bagi pemangku kepentingan seperti kepala daerah dan stakeholder (industri, perusahaan) untuk membangun hubungan industrial yang lebih baik di masa depan.

“Penganugerahan ini menunjukkan komitmen Pemprov Jatim dalam menciptakan suasana kondusif di dunia industri,” urainya. Tak hanya itu, salah satu upaya dari Pemprov Jatim untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi pen-

gangguran. Untuk itu, Disnakertrans Jatim terus melakukan upaya peningkatan K3, pelatihan, pemagangan dalam dan luar negeri, penciptaan lapangan kerja, serta penciptaan hubungan harmonis antara perusahaan dan karyawannya.

Dalam penganugerahan ini ada sebanyak 578 perusahaan yang menerima penghargaan, di antaranya sebanyak 312 perusahaan yang mendapat penghargaan kategori zero accident, serta 97 perusahaan dengan kategori Sistem Manajemen K3.

Pada kesempatan ini, Wagub Jatim secara simbolis memberikan 51 penghargaan. Terdiri dari 9 penghargaan bagi bupati Kategori Kabupaten Pembina K3 atau zero accident. Kemudian dua penghargaan Kategori Kabupaten/ Kota Pembina LKS Bipartit Perusahaan Besar Tahun 2017, dua penghargaan Kategori Kabupaten Pembina LKS Bipartit Padat Karya Tahun 2017.

Lainnya yaitu tiga penghargaan bagi Kategori Kabupaten Pembina Transmigrasi Tahun 2017.

Selain itu, secara simbolis diberikan pula penghargaan bagi perusahaan Kategori Zero Accident, perusahaan Kategori Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan, 27 perusahaan Kategori P2-HIV AIDS di tempat kerja, 38 perusahaan Kategori LATPRO Implementasi 5S/5R, 30 perusahaan Kategori Pemagangan, serta 10 perusahaan Kategori CSR. Juga penghargaan bagi perusahaan Kategori Penta dan PKK, perusahaan peduli disabilitas, Kategori Manajerial PPTKIIS Pusat, Kategori Manajerial PPTKIIS Cabang, Tenaga Kerja Sarjana Andalan, Tenaga Kerja Mandiri, dan penghargaan Kategori Hubungan Industrial dan Jamsos (Perusahaan Besar dan Perusahaan Padat Karya).

Diketahui, selain acara penganugerahan, acara ini juga diramaikan dengan Job Market Fair yang diikuti sekitar 60 perusahaan dan bisa diikuti pencari kerja secara gratis. Sekitar 5.000-6.000 pencari kerja memadati job fair ini. nsarifa

BPKAD Kabupaten Tulungagung melakukan rekonsiliasi LRA.

BPKAD Gelar Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran DALAM rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016, dan melaksanakan sistem akuntansi konsolidator maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dihadiri oleh Pejabat Penatausahaan.

Keuangan (PPK- SKPD), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD Tahun 2016. Acara rekonsiliasi tersebut dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2017 dan dibuka oleh Drs. Hendry Setyawan. MSi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Rekonsiliasi tersebut dilaksanakan dengan membandingkan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran. Data yang direkon untuk Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Satlantas Polres Jombang Layani SIM D untuk Penyandang Difabel MENUJU tertib berlalulintas Satuan Lalulintas polres Jombang, Jawa Timur memberikan kemudahan bagi para penyandang difabel untuk memperoleh surat ijin mengemudi (SIM). Surat ijin mengemudi yang diberikan kepada para penyandang difabel masuk dalam kategori D yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Para penyandang difabel di jombang ini sangart antusias dalam memperoleh SIM. Dari tujuh pengajuan atau pemohon SIM D sudah lulus empat orang beberapa waktu yang lalu, (16/02), dan harus ini tiga orang yang belum lulus uji praktek kembali melakukan uji praktek. Dalam ujian yang dilakukan oleh penyandang difabel ini, tidak ada kesulitan dan berlangsung lancar.

Seperti yang dituturkan oleh salah satu penyandang difabel asal Kecamatan Kesamben, Muhammad Latif mengaku sangat senang bisa mendapatkan surat izin mengemudi.

“Iya, alhamdulillah. Akhirnya bisa lulus uji praktek sim d ini. Sebelumnya kita bersama tujuh orang mendaftar untuk memperoleh SIM tapi saya belum lancar, sehingga hari ini mengulang dan akhirnya bisa dapat SIM dengan lancar bersama dua rekan lainnya semua juga lancar,” jelasnya kepada Lensaindonesia.com, Kamis (23/2/2017).

Sementara itu, Kasatlantas Polres Jom-

bang, AKP Inggal Widya Perdana mengatakan pemohon sim D yang mengajukan sampai hari ini tujuh orang. Dan mereka sudah dinyatakan lulus seusai mengikuti tes uji praktek dan teori. Sistem ujian untuk pemohon sim D ini memiliki perbedaan dengan pemohon sim biasa, perbedaan terletak pada ujian praktek. Klasifikasi sim D sendiri yakni diperuntukkan kepada penyandang difabel.

“Jalur pada ujian praktek ini berbeda dengan pemohon sim pada umumnya, jarak hitungan antar palang ujian juga lebih lebar karena menyesuaikan design kendaraan yang dipergunakan bagi penyandang difabel.

Penyandang difabel diberi keleluasaan untuk memakai kendaraan yang dibawa sendiri, sehingga bisa melakukan uji praktek dengan motor yang biasa digunakannya,” jelasnya.

“Kami akan memberikan pelayanan dan ruang bagi penyandang difabel untuk mendapatkan sim D. Kami juga mengajak para penyandang disabilitas, untuk tertib berlalulintas. Untuk petugas kepolisian yang dilapangan, jika menemui penyandang difabel mengendarai motor agar diarahkan untuk mendapatkan sim D. Upaya persuasif akan dilakukan jika penyandang difabel dijalan mengendarai motor. Sehingga petugas dapat mengarahkan kepada difabel untuk segera mengurus sim D,” pungkasnya.nobi

Penyandang difabel memperoleh SIM D di kantor Satlantas Polres Jombang.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerja.

Risma Nilai PDPS Tak Becus Revitalisasi Pasar WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) segera merealisasikan pembangunan atau revitalisasi pasar.

Menurut wali kota perempuan pertama di Surabaya ini, PD Pasar Surya sudah mendapat kucuran anggaran yang cukup banyak untuk pembangunan pasar di Surabaya.

Berdasarkan data yang di dapat, PD Pasar Surya pernah mengajukan dana penyertaan modal untuk pembangunan empat pasar sebesar Rp10 miliar yang diterima akhir tahun 2015.

Namun, sampai pada akhir 2016 dana tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dan sisanya dikembalikan ke Pemkot Surabaya.

Saat ini, perusahaan plat merah yang dipimpin Plt Dirut Mikhael Bambang Parikesit ini dikabarkan menerima lagi kucuran dana dari APBD untuk revitalisasi pasar.

Surat permohonan pencairan dana Rp10 miliar tertanggal (10/09/2015) tersebut mencantumkan untuk pembangunan empat pasar diantaranya Keputran Utara Rp1.945.970.000, Pucang Anom Rp3.894.227.000, Pasar Kembang Rp3.647.208.000, dan Tembok Dukuh Rp512.595.000.

“Kemarin (tahun 2015) kita beri 10 miliar hanya dipakai enam miliar dan sisanya dikembalikan lagi. Sekarang kurang minta lagi ini kan jadi ketinggalan progresnya mundur lagi.

Tiga pasar aja nggak tuntas, saya berharap secepatnya,” kata Wali Kota Tri Rismaharini kepada wartawan di ruang kerja, Rabu

(21/02/2017).

Pihaknya menilai, kinerja PDPS harus lebih serius untuk percepatan pembangunan pasar karena sudah menerima kucuran anggaran. Padahal, perbaikan pengelolaan pasar di Surabaya memang menjadi salah satu prioritas Wali Kota Risma agar bisa bersaing dengan pasar moderen.

Sayangnya, PDPS selaku pengelola banyak mendapat sorotan karena tidak sesuai harapan dan sempat beberapa kali terlibat masalah hukum.

“Kita harus bisa bersaing dengan pasar moderen. Bukan hanya sekedar pasar ya, harus bersih dan menarik untuk anak-anak dan anak muda. Selama mereka belum tertarik ke pasar tradisional ya belum berhasil. Soalnya lama mbangunya itu revitalisasi pasar,” jelas mantan Bappeko ini.

Terkait hal ini, Direktur Teknik dan Usaha PDPS, Zandy Feryansah mengakui ada keterlambatan dalam proyek revitalisasi pasar pada tahap pertama yaitu tahun 2016 karena masalah non teknis. Dari empat pasar yang direncanakan, hanya Pasar Tembok Dukuh selesai. Sementara, untuk Pasar Keputran Utara dan Pasar Kembang hanya membangun sebagian saja dan dilanjutkan tahun ini.

“Untuk Pasar Pucang Anom gagal lelang jadi belum dikerjakan pada tahun 2016. Seluruhnya akan dilanjutkan tahun ini menggunakan anggaran tahap kedua. Kita memang sudah dapat perintah dari Bu Wali (Tri Rismaharini) untuk melakukan percepatan,” kata pria yang akrab disapa Ferry ini.nwan

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Pembantu antara lain data SP2D, STS, SPJ, Surat Setoran Pajak dari SKPD terhadap pajak yang disetor setelah tahun anggaran 2016 dan Saldo Kas di Bendahara dengan Saldo Rekening Koran Bank milik Bendahara.

Adapun data yang direkon untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu yaitu Realisasi Penerimaan Pendapatan dan Realisasi Penyetoran Pendapatan.

Setelah dilakukan rekonsiliasi dan data yang terdapat pada Bidang Akuntansi BPKAD dan SKPD sudah sama maka dilakukan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi antara PPK-SKPD dan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD. Menurut Hendry Setyawan MSi. tujuan diadakan rekonsiliasi LRA untuk menyamakan posisi keuangan yang ada pada bidang Akuntansi BPKAD dengan posisi keuangan di SKPD. “Setelah ada kesesuaian dan kesamaan yang dikukuhkan dengan penandatanganan berita acara, selanjutnya digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah”. Kata Hendry.nnang

OTONOMI

15

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

Sosialisasi Analisis Model Video Bantu Guru Rancang Perangkat Media

Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan GELONTORAN dana anggaran untuk pembangunan desa semakin besar. Tak hanya tanggung tahun ini kucuran dana lebih dari Rp 1 miliar bakal diterima oleh desa-desa di Kabupaten Jombang. Dengan begitu besarnya dana diharapkan mampu memberikan kontribusi pembangunan bagi desa dan juga ada transparansi penggunaan dari masing-masing

pemerintahan desa.

Aktivis LSM Interest, Faizuddin menuturkan jika anggaran desa yang begitu besar harus berjalan sesuai program untuk kepentingan masyarakat desa secara langsung. Apalagi kalau setiap desa punya inisiatif untuk memasang papan pengumuman penggunaan dana desa (DD) serta alokasi dana desa (ADD) di tempat publik agar program

yang terencana dan transparan itu bisa diketahui oleh masyarakatnya.

Kenapa demikian, ia menjelaskan agar program itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, maka dari itu perlu adanya ruang yang harus diketahui oleh publik. Penggunaan dan pemanfaatan dana desa itu juga harus sesuai juklak dan juknis yang telah dibuat oleh Kementrian Desa. Sehingga baik

kiranya dibarengi dengan mekanisme yang transparan dalam pengelolaannya.

Jika perlu pemerintah desa tidak perlu takut untuk menunjukkan sistem pemerintahannya yang berjalan transparan dan akuntable. Ini menunjukkan ada perubahan nyata bagi pembangunan, karena setiap penggunaan dipajang di papan pengumuman yang bisa dilihat oleh publik. Jadi, masyarakat bisa secara langsung melihat kinerjanya,” ujar Faizuddin yang penggerak Wa-

rung Kopi Aspirasi di Jombang kepada Lensa Indonesia, Rabu (22/2/2017).

Agar roda pemerintahan desa tidak terkesan lamban dalam pembangunan dan tertutup. Mekanisme pengelolaan anggaran yang diterima desa harus dilaksanakan dengan baik agar pembangunan tepat sasaran. “Sehingga perlu ada tahapan yang harus dijalankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, warga desa harus dilibatkan secara langsung,” pungkasnya.nobi

MENJADIKAN THR SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN DAN “KAMPOENG SENI”

PAS Jatim Hidupkan Kembali Kesenian Rakyat yang Mati Suri

Sosialisasi model media video mata pelajaran sains dan seni budaya dihadiri guru TK, SD, dan SMP.

KEMENTERIAN Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung menggelar sosialisasi analisis kebutuhan pengembangan model media video mata pelajaran sains dan seni budaya untuk guru TK, SD, dan SMP Negeri bertempat di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kamis (23/2/2017). Acara diikuti guru TK, SD, SMP Negeri masingmasing dengan 30 peserta dari 19 UPT. Sosialisasi dan rencana tindak lanjut (RTL) direncanakan tahun depan tahun 2018 dengan pembicara atau narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan Dan Kebudayaan.

Pada intinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan fasilitas kepada guru TK, SD, SMP guna memperoleh sosialisasi tentang analisis kebutuhan pengembangan model media video tersebut. Kegiatan analisis kebutuhan pengembangan model media video pembelajaran sains dan seni budaya untuk TK, SD, dan SMP, bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran sains dan seni budaya di jenjang TK, SD, dan SMP. Berikutnya, untuk mengidentifikasi karakteristik calon sasaran pengguna media video pembelajaran sains dan seni budaya di jenjang TK, SD, dan SMP. Selain itu, mendapatkan prioritas tema pembelajaran Sains dan Seni Budaya di jenjang TK, SD, dan SMP yang menjadi potensial untuk diangkat ke dalam program video.

Menganalisis materi pembelajaran sains dan seni Budaya di jenjang TK, SD, dan SMP dari tema-tema yang prioritas untuk di media videokan.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan analisis kebutuhan pengembangan model media video pembelajaran mata pelajaran sains dan seni Budaya di jenjang TK, SD, dan SMP adalah teridentifikasinya data, yakni pertama tentang permasalahan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Seni Budaya di jenjang TK, SD, dan SMP. Kedua, karakteristik calon sasaran pengguna model video pembelajaran mata pelajaran Sains dan Seni Budaya di jenjang TK, SD, dan SMP. Ketiga, prioritas tema yang potensial untuk diangkat ke dalam model media video pembelajaran mata pelajaran Sains dan Seni Budaya di jenjang TK, SD, dan SMP. Dan keempat, analisis materi pembelajaran Sains dan Seni Budaya di jenjang TK, SD, dan SMP dari tema-tema yang prioritas untuk di media videokan.

Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik Kabupaten Tulungagung, Adi Susilo mengatakan, sosialisasi analisis ini diharapkan dapat membuat guru-guru semakin profesional dalam merancang perangkat media pembelajaran bagi siswa. nnang

Surabaya Terima Penghargaan, Berhasil Bina K3 Perusahaan Besar

Jalan utama di Desa Kedungasri, kondisinya rusak parah.

PEMKOT Surabaya menerima anugerah gelar ketenagakerjaan 2017 sebagai pembina Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Perusahaan Besar. Penghargaan yang diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf tersebut, diterima oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, Wisnu Sakti Buana, pada acara Penganugerahan Gelar Ketenagakerjaan 2017 di Jatim Expo, Selasa (21/2/2017).

Untuk kategori pembina LKS Bipartit perusahaan besar ini, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Malang yang meraih nya. Sementara untuk kategori pembina LKS Bipartit Perusahaan Padat Karya, diberikan kepada Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Madiun. Lalu untuk pembina program transmigrasi diterima oleh Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Situbondo.

Selain Wagub Jatim, Saifullah Yusuf, acara penganugerahan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Soekardo dan kepala daerah (bupati/wali kota/wakil) yang menerima penghargaan.

Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana mengatakan, Pemkot Surabaya mendapatkan penghargaan tersebut dikarenakan Pemkot dinilai bagus dalam upaya mengayomi perusahaan-perusahaan besar sebagai wujud melakukan program keselamatan dan kesehatan Kerja (K3).

“Itu yang dijadikan tolok ukur. Bahwa perusahaan besar di wilayah Surabaya, mendapatkan support dari Pemkot selaku pembina K3 untuk bisa melaksanakan sistem manajemen K3. Setiap tahun, kita tidak pernah lepas untuk mendapatkan penghargaan ini baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional,” ujar Wawali.nwan W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Taman Hiburan Rakyat Surabaya rencananya mau disulap menjadi minaturnya TMII di Jatim.

S

UDAH cukup lama Kesenian Jawa Timur mati suri. Seiring perkembangan zaman, penikmat seni mulai menurun.

Kurang dekatnya anak muda dengan seni Nusantara tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada anak atau pun perkembangan zaman. Pasalnya, pengenalan kesenian sulit dilakukan karena kurangnya kepedulian dan komitmen terhadap seni baik pemain maupun penikmat.

Ragam tontonan hiburan rakyat dulunya pernah menjadi tuntunan, seperti ludruk, ketoprak, wayang orang, wayang kulit, dan lain-lain. Meski masih terdapat sisa-sisanya yang bisa dilihat di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya, namun animo masyarakat masih kurang berkenan.

Dikukuhkannya Paguyuban Seniman (PAS) Jawa Timur periode 2017–2022 di Surabaya, setidaknya membuka harapan untuk menghidupkan kembali kesenian Jawa Timur yang sempat mati suri.

Tentu tidak mudah bagi PAS Jatim mengkondisikan THR Surabaya agar dapat hidup kembali. Setidaknya perlu terobosan

Pengukuhan Paguyuban Seniman (PAS) Jawa Timur periode 2017–2022 di Studio TVRI Surabaya (1)

yang mampu mendobrak kondisi yang ada.

Kalau dicermati tata letak dan kondisi saat ini, maka pertamatama yang perlu dibedah adalah brand image-nya. THR Surabaya konon sebagai Taman Hiburan Rakyat di era tahun 1960-an, tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Tempat itu sudah tidak cocok menjadi taman hiburan, tetapi akan lebih berhasil bila mengedepankan sebuah aktivitas seni dan budaya.

Ketua Umum PAS Jatim Lusiati Fauzi SE MM mengatakan, seniman Jawa Timur selama ini ‘terkotak-kotak’ dengan aktivitas dan organisasinya masing-masing. Karena itu PAS ingin menyatukan para seniman dengan harapan dapat menghidupkan kembali kesenian Jawa Timur.

“Mereka yang tergabung di PAS di antaranya Persatuan Artis Film Indonesia, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, Persatuan Artis Sinetron Indonesia Pelawak atau yang disebut Comedian dan Seniman Tradisional. Dengan bersatunya mereka di PAS, maka dapat mewadahi kreativitas mereka hingga melahirkan karya-karya baru,” kata Lusiati di sela-sela pengukuhan PAS Jatim di studio

2 TVRI Surabaya didampingi Bidang Humas, Roca Trini, Jumat (24/2/2017).

Ditambahkannya, kegiatan kreativitas seniman nantinya tidak hanya mengusung unsur hiburan, melainkan juga sarat seni dan budaya. Dan kebetulan Kota Surabaya sebagai kota metropolis belum mempunyai pusat kebudayaan atau “kampoeng seni”.

“Karena itu kami menganggap ini penting. THR bisa dijadikan sebagai kampoeng seni. Hal ini sangat penting karena dapat membangun rohani, sikap, mental dan prilaku berbudaya melalui kesenian juga merupakan penyeimbang pembangunan pada sektor non-fisik. Yang menjadi catatan penting, dalam pembangunan kota ini yang secara fisik sudah cukup berlimpah.

Maka, kita tinggal memolesnya saja,” terang Lusiati.

Lebih detail dia menjelaskan, pengelola THR nantinya dapat menunjuk kabupaten atau kota di Jawa Timur untuk menampilkan kesenian tradisinya, dan bulan berikutnya bisa ganti menunjuk kabupaten/kota, begitu pula seterusnya.

“Pasalnya kesenian tradisi di daerah kan banyak. Dengan rutin

menggelar, saya jamin THR akan kembali hidup menjadi pusat kesenian yang dapat menarik pengunjung,” ucapnya.

Harapan PAS Jatim, THR Surabaya bisa menjadi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, yang rutin menampilkan pertunjukan kesenian daerah.

Untuk itu PAS Jatim mendorong Pemkot Surabaya untuk memperhatikan aspirasi para seniman.

“Kami berharap THR Surabaya bisa menjadi minaturnya TMII di Jatim. Kalau TMII bisa mejadi tempat wisata yang rutin menampilkan pertunjukan seni dari berbagai daerah di nusantara, THR mestinya dapat menampilkan kesenian-kesenian dari seluruh daerah di Jatim,” kata Wakil Ketua PaS Jatim, Eko Tjahjono Prijanto, di tempat yang sama.

Meng enai pembiayaan pementasan, menurut Eko, pemerintah daerah tidak harus menanggungnya. “Kita bisa memulainya dari dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berkembang di daerah masingmasing,” lanjutnya.

Dia mencontohkan, misalnya kelompok kesenian tradisi dari Kabupaten Gresik mau mang-

gung, biayanya bisa didapat dari bantuan PT Petrokimia atau PT Semen Gresik.

Lusiati tidak memungkiri, permasalahan seniman saat ini adalah kesulitan mencari dana untuk memproduksi karyakaryanya. Namun dengan dibentuknya PAS Jatim di 9 daerah, pihaknya optimis dapat mewujudkan aspirasi seniman Jatim agar tetap berkarya.

Senada, Idrus Alwi yang pengurus dan Ketua panitia Pengukuhan PAS Jatim mengatakan, selama ini semangat para seniman di Jatim tidak pernah disupport. Karena itu PAS hadir untuk memberi dukungan pada mereka sehingga dapat membangkitkan kembali kesenian di Jawa Timur.

Jangka pendek PAS Jatim, akan menyuguhkan konser yang gabungan dari berbagai pelaku seni di Jawa Timur. Di wadah ini, semua pertunjukan kesenian akan dikemas apik dengan berbagai kolaborasi moderen tanpa meninggalkan kemampuan individu.

Untuk mengimbangi kemajuan teknologi, PAS Jatim akan memunculkan website agar semua kreatifitas dan karya mereka bisa dinikmati kapan saja oleh semua orang.nwan

Bupati Syahri Resmi Kukuhkan Tim Satgas Saber Pungli

P

EMKAB Tulungagung meneguhkan komitmen untuk memberantas pungutan liar (pungli). Hal ini dibuktikan dengan pengukuhan Satuan Tugas Pemberantasan Pungli (Satgas Saber Pungli) di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Selasa (14/2/2017). Para personil berasal dari lintas instansi tersebut bertugas untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan masyarakat ini.

Dalam acara tersebut dihadiri Forkopimda, personel Satgas Saber Pungli, jajaran SKPD maupun akademisi. Mengingat dalam tubuh tim ini tidak hanya dari aparat keamanan saja, tetapi juga para birokrat hingga perguruan tinggi.

Semua bersama-sama bertekad untuk memberantas praktik ini agar tercipta pelay-

anan yang prima. Selain bupati tulungagung dan wakapolres kegiatan pengukuhan tim saber pungli ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wabup Tulungagung Drs. Maryoto Bhirowo, MM, wakil ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim, Imam Kambali, Sekda Tulungagung Indara Fauzi, Kapolres Tulungagung AKBP Yong Ferridjon S.I.K Kasdim 0807 Tulungagung Mayor Infantri Moh. Samsul Hadi. S.Ag, Kajari Tulungagung Moh. Darwin Nor serta tamu undangan lainnya. Wakapolres tulungagung I Dewa Gede Juliana, SH, S.I.K, M.I.K selaku ketua pelaksana unit pemberantasan saber pungli, sedangkan Bupati Tulungagung selaku penanggungjawab TIM saber pungli.

Bupati Syahri Mulyo kepada awak media mengatakan, pembentukan tim saber pungli ini

Bupati Syahri Mulyo mengukuhkan Satgas Saber Pungli di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa.

dibentuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 87/2016, instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 maupun surat edaran menteri dalam negeri Nomor 700/4227/ SJ Tahun 2016 dan surat perintah Gubernur Jawa Timur Nomor 127/2232/011/2016 telah dibentuk unit pemung-

utan liar Kabupaten Tulungagung berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/304/013/2016 tanggal 30 desember tetang pemungutan liar.

Menurut Sahri, tim saber pungli ini terdiri dari personel pilihan yang melibatkan 7 institusi yang meliputi pemerintah

daerah (Pemda), Polres, Kodim 0807 Tulungagung, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BPOM dan Perguruan Tinggi,.

Sekaligus di dalamnya juga sudah dibuatkan SK sejak 30 Desember 2016 lalu dan baru dikukuhkan. “Pembentukan satgas ini agar pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan yang ditetapkan,” terangnya.

Syahri-sapaan akrabnya menambahkan, sebelum pembentukan tim ini memang sudah dilakukan langkah pencegahan.

Dimana aturan yang berlaku juga sudah ada dan tim ini bertugas memantau kinerja birokrasi.

Sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik tanpa dihantui adanya pungli yang meresahkan. “Karena melibatkan lintas sektoral vertikal maka semua harus terus berkoordinasi,” tandasnya.nnang

METROPOLIS

16

EDISI 168 | 27 FEBRUARI - 05 MARET 2017

PWI Jatim Anjangsana Tokoh Pers

Pusat hanya Mendanai Pembuatan Depo Term di Joyoboyo Rp100 Miliar

PROYEK TREM SURABAYA TERANCAM MANDEK

Ternyata dana proyek trem Surabaya belum disiapkan.

Proyek AMC terancam mandek. Pasalnya, tidak ada anggaran sama sekali dari pusat.

A

N G G OTA Legilatif Surabaya pesimis proyek Angkutan Massal Cepat (AMC) seperti Trem bisa selesai di akhir tahun 2017 ini, bahkan bisa jadi proyek tersebut berhenti (mandek) di tengah jalan. Pasalnya, semula anggaran yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ternyata di pertengahan jalan tidak ada dana sama sekali dari pusat.

Proyek AMC di Surabaya sendiri sebenarnya masuk dalam Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bappenas Tahun 2015-2019.

Namun, dari hasil konsultasi Komisi C DPRD Kota Surabaya ke Kemenhub ternyata dana proyek tersebut belum disiapkan sama sekali.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron, mengatakan, setelah konsultasi dengan Kemenhub soal trem di Surabaya ternyata tidak bisa diharapkan sepenuhnya didanai oleh pusat.

Dalam proyek ini pusat hanya mendanai pembuatan Depo Term yang dilokasikan di Joyoboyo dengan total nilai investasi sebesar Rp100 miliar.

“Karena pusat tidak menyediakan dana proyek trem, Jadi saya pesimis proyek trem di Surabaya bisa selesai di akhir tahun ini.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (20/02/2017).

Ia menjelaskan, Kemenhub hanya

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron.

menyediakan dana Rp100 milar hanya untuk membangun Depo. Namun pembangunan Depo ini juga ada kendala, yaitu lahan yang akan dibangun Depo tersebut masih ditempati orang.

Nah, merelokasi orang tersebut kan otomotis kalau di PT KAI harus ada dana kerohiman atau pesangon.

Tapi faktanya, kata Buchori, uang untuk merelokasi pun belum tersedia, karena Rp100 miliar memang khusus untuk bangun Depo, bukan untuk lainnya seperti merelokasi orang yang masih tinggal di Joyoboyo. Sementara dana untuk merelokasi yang memang dari PT KAI juga belum tersedia sama sekali.

“Dan relokasi juga perlu sosialisasi yang tidak cukup dilakukan dua

sampai tiga bulan. Kemudian dana pesangon PT KAI itu dari mana. Nah ini kan ga mungkin cepat selesai.

Kalau saya pesimis proyek term di Surabaya bisa selesai akhir tahun 2017,”ungkapnya. Sementara itu, M. Machmud Anggota Komisi C DPRD Surabaya mengatakan sampai saat ini DPRD Surabaya tidak dilibatkan dalam protek tersebut. Alasanya pengerjaan proyek yang dikabarkan didanai investor dari Jerman tersebut tidak menggunakan dana APBD. “Kalau saya sih lihat saja nanti kita pasti dilibatkan. Predisksi saya akan menggunakan dana APBD, itu menurut saya lho,” kata politisi partai Demokrat ini.nwan

Pengurus PWI Jatim saat mengunjungi wartawan senior Amak Syarifuddin.

PENGURUS Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur melakukan kunjungan kepada beberapa wartawan senior, Sabtu (18/02/2017).

Kegiatan anjangsana ini bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 tingkat Jawa Timur.

Wartawan senior yg dikunjungi adalah Dahlan Iskan, Hadiaman Santoso, Amak Syarifuddin dan Sam Abede Pareno. Rombongan pengurus wartawan itu dipimpin oleh Akhmad Munir, Ketua PWI Jatim.

Akhmad Munir, Ketua PWI Jatim mengatakan kegiatan ini untuk memberikan apresiasi kepada wartawan senior atas jasanya mengembangkan dunia pers dengan memberikan sebuah piagam penghargaan.

“Ini bukti kami sangat peduli dengan para senior kami. Mulai tahun ini kami mengagendakan kegiatan silaturahim kepada para senior kami yang dulu pernah bejuang di bidang pers. Bentuknya anjangsana seperti sekarang ini. Mereka adalah para guru kami dalam dunia pers,” kata Munir.

Ketika dikunjungi, Dahlan Iskan, meminta para wartawan untuk tetap menjaga nama baik pers. Dia menjelaskan, walau statusnya saat ini sebagai tersangka, hal itu tidak merusak nama baik pers karena kasusnya tidak ada hubungannya dengan pers.

“Waktu ditunjuk menjadi dirut PLN saya melapor ke Pak Yacob Utama. Saya katakan kepada Pak Yacob bahwa saya tetap akan menjaga nama baik pers. Saya tidak akan mencederai pers. Setelah jadi tersangkapun saya ke beliau dan berjanji akan mempertanggungjawabkan statusnya sebagai tersangka. Pak Yacob bilang kepada saya kalau saya tidak mencederai profesi wartawan,” kata Dahlan Iskan kepada para pengurus PWI Jatim di kediamannya.

Bahkan, Dahlan yang juga masih menjadi Ketua Serikat Perusahaan Surat Kabar (SPS) pernah berniat mundur dari jabatan itu akibat menjadi tersangka. Namun, katanya, para pengurus lain ti-

Ketua PWI Jatim Akhmad Munir bersama Dahlan Iskan.

dak mengizinkan dan tetap dipersilakan memimpin SPS dengan alasan kasus ini tidak ada hubungannya dengan pers.

“Kehadiran teman-teman ini membuat saya senang dan bergembira. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya,” kata Dahlan.

Sementara, Hadiaman Santoso, mantan Pimred harian Surya, lebih banyak memberi dukungan kepada wartawan agar tetap menjalankan profesinya dengan baik. Kata dia, profesi wartawan itu harus tetap dijunjung tinggi agar bisa memberi pencerahan kepada masyarakat.

“Apalagi sekarang ini banyak informasi-informasi hoax. Ini tugas wartawan untuk menetralisirnya,” ungkap Hadiaman di kediamannya kawasan Tenggilis Surabaya.

Berbeda lagi dengan Amak Syarifuddin.

Wartawan senior yang pernah menjadi ketua PWI Jatim tahun 1974 itu mengaku sangat fanatik dengan profesinya sebagai wartawan. Bahkan si usianya yang sudah 86 tahun, dia tetap menulis di sebuah koran mingguan sebahai kolumnis.

“Saya ini fanatik dengan PWI. Sebab saya mendengar kata PWI darah kewartawanan saya mengalir deras. Sebab, yang penting wartawan harus tetap menjaga etika jurnalistik,” katanya.

Sementara itu, Sam Abede Pareno, wartawan senior yang kini menekuni dunia akademis menilai bahwa wartawan memang harus profesional. Untuk mencapai itu perlu diuji secara bertahap sesuai angkatannya. Dia menjelaskan dulu pernah ada aturan sebelum menjadi anggota biasa di PWI para wartawan harus menjadi calon anggota lalu dites dan kemudian menjadi anggota biasa.

Namun tahapan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sam Abede juga kurang setuju jika kompetensi wartawan itu diuji oleh yang bukan induk profesinya. “Yang benar, yang bisa menentukan seorang wartawan itu profesional adalah organisasi profesi wartawan sendiri, bukan yg lain,” katanya serius.nwan

ADVETORIAL

ADVETORIAL

Komisi B Minta Pemkot Segera Ambil Alih Pelayanan Jasa Tera

PEMKOT KEMBANGKAN PELAYANAN BERBASIS MOBILE APPS

Surabaya Resmikan Mall Perijinan Gabungan 20 SKPD

L

EGISLATOR menyoroti belum adanya pengalihan pelaksanaan pelayanan jasa tera yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kota Surabaya sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Achmad Zakaria mengatakan pihaknya mendesak agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya segera melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait pengalihan pelaksanaan pelayanan jasa tera.

“Sebelum diberlakukannya UU 23/2014, ada sebagian jasa tera yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, ada pula sebagian yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya,” katanya.

Sesuai dengan amanah UU pemerintah daerah, lanjut dia, maka seharusnya per 2 Oktober 2016, seluruh kegiatan pelayanan tera di pemerintah provinsi ini dilakukan semua oleh Pemkot Surabaya.

Ia mengatakan dalam perubahan anggaran keuangan di APDB Surabaya 2016, pemkot juga sudah melakukan perubahan target yaitu dari Rp618 juta, ditingkatkan menjadi Rp701 juta.

Namun, lanjut dia, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah provinsi terkait pengalihan kewenangan tersebut. Hingga saat ini penyerahan berkas dan kewenangan terkait pelayanan tera itu masih belum dilakukan.

“Pemkot juga seharusnya sekarang sudah mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan untuk pelayanan jasa tera atau tera ulang ini,” kata Zakaria.

Menurut dia, kalau untuk pemkot sudah jelas tentang apa yang menjadi tugas pemkot dalam melakukan pelayanan jasa tera

Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini melaunching Pelayanan Perizinan Terpadu di gedung Siola.

Achmad Zakaria.

atau tera ulangnya, seperti timbangan pasar kecil, alat kebakaran, dan juga SPBU. Masalah selanjutnya, ujar dia, yang harus dipikirkan adalah soal kesiapan alat sebab dalam setiap peneraan tentu membutuhkan alat yang berbeda beda. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pemkot segera melakukan koordinasi

“Kan harus ada koordinasi juga, selain dengan Disperindag Jatim juga harus berkoordinasi dengan metrologi tera,” kata Zakaria.

Sebab, kata dia, kalau sudah ada pengalihan pelaksana kegiatan itu, maka pihaknya optimistis bahwa ke depan nanti akan ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pelayanan jasa tera atau tera ulang. Dimana retribusi pelayanan itu akan

Pemkot juga seharusnya sekarang sudah mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan untuk pelayanan jasa tera atau tera ulang ini. dengan Disperindag Jatim untuk mengetahui apa saja yang harus disiapkan pemkot.

masuk ke PAD Pemkot Surabaya. nadv/wan

MENGURUS perijinan di Surabaya sekarang semakin mudah. Masyarakat kini hanya cukup datang di satu lokasi saja yaitu di pusat pelayanan perizinan terpadu yang berada di gedung Siola di Jl Tunjungan, Surabaya.

Pusat pelayanan perizinan terpadu tersebut diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (23/2/2017).

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, konsep dari pusat pelayanan perizinan terpadu ini, semua layanan perizinan dipusatkan dalam satu tempat. Yakni di Siola. Konsep pelayanan terpusat tersebut akan memberikan banyak kemanfaatan bagi warga Kota Pahlawan yang mengurus perizinan.

“Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Menteri PAN RB , beliau sampaikan bahwa ini merupakan satu-satunya di Indonesia.

Bahkan, beliau bilang, ini bukan lagi UPTSA tetapi mal perizinan,” ujar wali kota ketika launching Pelayanan Perizinan Terpadu.

Menurut wali kota, ada ratusan jenis perizinan yang bisa diurus di Siola. Seperti pengurusan izin usaha, izin trayek, izin koperasi ataupun izin praktek dokter. Termasuk juga mengurus kartu kuning. Atau juga pengurusan izin penggunaan ruang untuk acara

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

pernikahan. Dengan adanya pelayanan terpadu ini, warga bisa lebih hemat waktu karena tidak perlu berpindah-pindah tempat ketika mengurus perizinan.

“Semisal warga yang mengurus izin penggunaan lapangan sepak bola, bisa mengurus izin penggunaan ruang dan izin lalu lintas nya di sini. Tidak perlu berpindah-pindah lagi,” sambung wali kota.

Pemkot Surabaya juga sudah mengembangkan pelayanan berbasis mobile apps yang selaras dengan kemajuan teknologi. Semisal untuk pengurusan SKRK, SIUP dan TDP. Termasuk juga pengurusan akta kelahiran. Warga cukup menggunakan ponsel pintarnya untuk mengurus perizinan.

“Kalausudahgunakanmobileapps tidakperlukesini.Bisangurusdimanapun berada. Dan itu banyak manfaatnya. Diantaranya bisa mengurangi kepadatan lalu lintas,” jelas wali kota.

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Pusat, Muhammad Zulchaidir menambahkan, sekarang ada 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ‘membuka’ pelayanan di Siola. Sebelumnya, ada 13 SKPD. Dan, tidak hanya kuantitas yang bertambah, Zulchaidir menyebut kualitas pelayanan juga bertambah.

“Untuk meningkatkan pelayanan, kami telah melakukan sosialisasi ke SKPD dan juga ada pelatihan pelayanan publik,” ujarnya. Terkait hal ini, Kepala Ombudsman RI Jatim Agus Widiarta mengatakan sangat pengapresiasi inovasi Wali kota Surabaya Tri Rismaharini dengan meresmikan “mall perijinan” dan dinilai paling bagus dibanding daerah lain di Indonesia.

“Sangat memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pemkot Surabaya dan ini paling bagus se Indonesia,” kata Kepala Ombudsman RI Jatim Agus Widiarta. Terobosan Wali Kota Tri Rismaharini dengan menempatkan seluruh perizinan di satu tempat disebut Ombudsman sebuah terobosan yang berani, dan bisa dijadikan contoh untuk kota/kabupaten lain.

“Dengan sudah 159 perizinan masuk disini, padahal di kota/kabupaten lain tidak ada yang sampai 50 perizinan untuk buat perizinan tapi disini sudah bisa 159, ini sangat bagus sekali dan akan jadikan contoh buat kota/kabupaten lain di Indonesia,” ungkapnya.

Tak hanya itu, rencana Risma mengganti PNS di mal perizinan dengan tenaga outsourcing dan sistem juga mendapat acungan jempol. “Harapannya ini dijaga terus bahwa pertemuan pengguna layanan dengan sistem membuat pelayanan publik berkualitas,” harap Agus.nwan/adv