Koran Lensa Indonesia Edisi 166

th

topik

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

TRUMP MEMBENCI MUSLIM

PELESIRAN NARAPIDANA SUKAMISKIN

BACA HALAMAN 3 |

BACA HALAMAN 4 |

SOSOK

MENDAGRI RUMUSKAN MEKANISME PENERTIBAN ORMAS-ORMAS BERMASALAH Ada tahapan yang harus dilalui sebelum Ormas dikenai sank­si keras berupa pembubaran...

Selengkapnya Baca Halaman 6

PATGULIPAT

SBY mendadak didemo mahasiswa.

Ada aktor politik di balik demo tersebut.

SBY dan Partai Demokrat tidak tinggal diam.

Peluru baru ditembakkan ke istana negara.

Lagi-lagi, hubungan SBY dan Jokowi semakin memanas.

R

UMAH pribadi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba ‘digeruduk’ ratusan mahasiswa, Senin (6/2/2017). Mahasiswa yang mendatangi rumah pemberian negara di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta Selatan itu di antaranya menyerukan penolakan adu domba dan penggunaan isu SARA. Aksi di rumah ketua umum Partai Demokrat itu dinilai pula sarat kepentingan politik. Diduga ada aktor politik di balik aksi dadakan itu. Bahkan, SBY melalui twitter mengungkapkan kekecewaanya.

Stanley: Banyak Wartawan Men­jadi Joki Politik

nBaca: Panas Lagi... Halaman 7

SERIKAT Perusahaan Pers (SPS) mendukung upaya Dewan Pers untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan media. Dalam dua tahun, proses verifikasi ditargetkan mencakup seluruh media di Indonesia.

Ketua Harian SPS Ahmad Djauhar menyatakan bahwa proses verifikasi yang telah dilakukan dan meloloskan 74 media merupakan tahap awal. Perusahaan media lain masih memiliki kesempatan untuk diverifikasi dan tetap berhak melakukan peliputan di berbagai instansi.

Djauhar yang berasal dari Bisnis Indonesia menjelaskan, di tengah banyaknya peredaran berita hoax oleh media abal-abal, maka “menyaring” perusahaan media dinilai sebagai langkah tepat. nBaca: Tegas... Halaman 7

Buntut Chappy Hakim ‘Pukul’ Anggota Komisi VII

Usir Freeport!

PUBLIK dikejutkan dengan perlakuan kasar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim kepada anggota DPR-RI Mukhtar Tompo dari Komisi VII. Kejadiannya bermula saat Komisi VII menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah Chappy Hakim perusahaan pertambangan, salah satunya PT Freeport. Saat itu politisi Partai Hanura tersebut meminta kejelasan komitmen dan konsistensi PTFI untuk membangun smelter.

Tompo perlu mendapatkan kejelasan komitmen Freeport karena kewajiban ini memang perintah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba. nBaca: Main Pukul... Halaman 7

Gunawan Beber Rekayasa Pencurian Dokumen Empire Palace

Chin Chin Perintahkan Karyawan Hilangkan Barang Bukti

Di Balik Pencopotan Dirut dan Wadirut Pertamina

Rini dan Luhut Bekerja untuk Siapa?

K

S

idang perkara dugaan pencurian dan penggelapan dokumen perusahaan PT Blauran Cahaya Mulia dengan terdakwa Tri Silowati Yusuf alias Chin Chin kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (08/02/2017).

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

EPUTUSAN Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mencopot Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang, seakan menegaskan masalah ‘matahari kembar’ yang melanda korporasi terbesar di Indonesia ini dalam beberapa bulan terakhir. Ada keganjilan di balik isu pemecatan ini. Terlebih Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dipecat saat kinerja Pertamina membanggakan.

Saat itu Rini menjelaskan alasan pemecatan keduanya karena ada persoalan personal di antara keduanya. “Dalam memimpin Pertamina, jika terjadi ketidakcocokan bisa membahayakan perusahaan,” ulas

Rini pas hari pemecatan usai Rapat Umum Pemegang Saham, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2017) lalu.

RUPS itu sendiri selain memecat Dwi Soetjipto dan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) Dirut Yenni Andayani yang masih menjabat Direktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina, juga memberhentikan Wakil Dirut Pertamina Ahmad Bambang yang tiga bulan lalu sebelum diangkat Wadirut menjabat Direktur Operasional.

“Maaf ya Pak Dwi, Pak Bambang, kalau kita punya tanggung jawab untuk perusahaan maka team work itu harus nomor satu. nBaca: Pertamina Nasibmu... Halaman 7

nBaca: Bohong ya... Halaman 7

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Menembus Zona Tahun ke-7

EKONOMI BISNIS

2

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

INDONESIA sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh Nusantara, menjadikan Indonesia memiliki potensi laut yang melimpah. Salah satunya di Provinsi Maluku yang memiliki kekayaan sumber daya di bidang perikanan.

Ditemui usai menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa

saat ini pemerintah sedang mengkaji payung hukum mengenai penobatan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

“Masih diproses mengenai Keputusan Menteri atau tidak tahu nanti bisa saja Keputusan Presiden, Maluku sebagai lumbung ikan,” ujar Presiden Joko Widodo di Ambon, Maluku, Kamis (9/2/2017).

Jokowi menambahkan bahwa payung hukum penting

sebagai landasan dan pedoman pemerintah dalam membuat program dan kebijakan di masa mendatang.

“Ini penting, karena bisa menjadikan payung hukum bagi program dan kebijakankebijakan ke depan mengenai Maluku,” tuturnya.

Bahkan Presiden Joko Widodo tidak memungkiri bahwa besarnya sumber daya perikanan di Maluku dapat mendukung

Jokowi akan Nobatkan Maluku jadi Lumbung Ikan Nasional realisasi program tersebut.

“Kalau kita lihat tadi semua ikan ada di sini, tuna semuanya hampir berasal dari kepulauan Maluku dan sekitarnya. Besarbesar tadi ada Tuna yang be-

sar banget tadi, Cakalang juga besar-besar,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan,

Selangkah Lagi Harga Cabai Sejajar Harga Emas Ini anomali, teori ekonomi supply and demand tak bisa digunakan untuk menjelaskan masalah ini.

P

EMERINTAH gagal mengen­dalikan harga cabe. Berbagai cara yang telah dilakukan tidak berbuah hasil yang memuas­kan.

Harga cabe di berbagai daerah di Indonesia menunjuk­k an kenaikan. Harga cabe sebe­ narnya sudah mulai membaik, tetapi kini naik lagi. Cabe yang mengalami kenaikan tinggi yakni jenis rawit. Harganya berkisar dari Rp 120 ribu per kilogram (kg) sampai 180 ribu per kg. Selangkah lagi harga cabai bisa sejajar dengan harga emas, demikian sindiran banyak kalangan.

Ketua Asosiasi Agrobisnis Cabai Indonesia (AACI) Jatim Sukoco menuturkan, melon­ jaknya harga cabe disebabkan produksi terjun bebas hinga Februari 2017. Hal tersebut terjadi akibat anomali cuaca sangat ekstrem dalam setahun terakhir.

“Sampai hari ini saja tiap hari masih hujan. Kondisi yang

dia­lami petani cabe membuat harga mahal, bukan karena faktor distribusi atau ulah tengkulak,” terang Sukoco.

Dia menyebutkan, penurunan produksi menyebabkan pasokan cabe anjlok hingga lebih dari 60 persen. Kantongkantong produksi si pedes, seperti Ngan­juk, Blitar, Trenggalek, maupun Banyuwangi, nyaris tidak mem­berikan pasokan ke pasaran.

Sukoco memperkirakan, produksi cabe akan mulai sedikit normal pada pekan ketiga Feb­ruari. Namun demikian, hal tersebut tidak menjamin harga akan turun drastis. Karena, stok tetap terbatas karena bukan panen raya.

“Panen raya baru akan terjadi pada April dan Mei. Pada bulan itu kemungkinan harga akan normal,” ungkapnya.

Spudnik Sujono, Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian di Banyuwangi, Kamis (9/2/2017) mengatakan, melonjaknya harga cabai rawit

di pasaran sangat membingungkan penjual dan pembeli, karena pasokan cabai sebenarnya mencukupi.

“Ini anomali, teori ekonomi supply and demand tak bisa digunakan untuk menjelaskan masalah ini,” jelas Sujono.

Sujono mengatakan ada pertanyaan besar mengapa harga cabai sangat mahal bisa menembus di atas Rp 100.000.

Kondisi ini menjadi efek domino harga cabai di daerahdaerah lainnya. Ini membuat harga cabai di daerah lainnya ikut menjadi mahal. Ditambah lagi pemberitaan media massa, yang terus memberitakan kenaikan harga cabai turut membuat harga cabai kian naik. ”Saya sempat membaca running text di televisi. Harga Samarinda mencapai Rp 200 ribu. Padahal saat itu saya sedang bersama Kepala Dinas Pertanian Samarinda. Setelah dicek langsung, ternyata masih Rp 70.000,” kata Sujono.

Efek domino ini membuat pedagang dan petani di daerah ikut menaikkan harga. Sudjono mengunjungi daerah-daerah yang menjadi sentra cabai sep-

erti Kediri, Blitar, Malang, Banyuwangi dan lainnya.

“Ketika saya tanya, mengapa naik? Kata pedagang, dari petani harganya naik. Sedangkan petani, pedagang yang menaikkan. Ini kan membingungkan,” kata Sudjono.

Sebenarnya pasokan cabai di daerah cukup. Seperti di Banyuwangi yang menjadi pemasok cabai terbesar di Jawa Timur, mencapai 4.300 hektare dan tiap hektarenya mencapai 6 ton cabai. Sehingga pada akhir 2016, Banyuwangi menghasilkan sekitar 25.000 ton.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk menurunkan harga cabe. Namun, ada faktor alam yang sulit diprediksi.

“Saya masih belum bisa mela­wan alam. Karena iklim yang hujan yang seperti ini.

Kemu­dian di jalan busuk mereka, tiba-tiba banjir seperti yang terjadi. Apa yang harus dilaku­kan, irigasi yang baik pun sudah dilakukan,” katanya.

Enggar menegaskan, pemerin­t ah serius di dalam

mengendali­kan harga bahan pokok. Karena, pengendalian harga dibutuhkan untuk mencegah terjadi inflasi yang berlebihan.

Sebelumnya, Menteri Perta­ nian Amran Sulaiman menun­ jukkan kekecewanya harga cabe terus menjadi sorotan.

Padahal, menurutnya, harga komoditas sudah mengalami penurunan. Selain itu, harga cabe tidak termasuk komoditas strategis yang berpengaruh besar terhadap inflasi.

Amran mengatakan, pemerintah terus berusaha menjaga harga 14 komoditas pangan strategis untuk mencegah inflasi. Dan, di antaranya sudah berhasil dicapai pemerintah.

“Beras dulu bergejolak. Beras itu memberi­kan kontribusi besar terhadap inflasi. Sekarang, Rp 7.700,” terangnya.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Sputnik Sujono menyarankan masyarakat mem­beli di toko tani. Dia menye­butkan harga cabe rawit merah hanya dibanderol Rp 60 ribu per kg.nhrm/tri

Mentan Sebut Indonesia Siap Ekspor Beras di 2017

Menteri Pertanian Andi Amran Aulaiman.

MENTERI Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia bersiap ekspor beras mengingat saat ini sudah bisa swasembada, surplus dan

bahkan tidak impor lagi, dengan produksi padi nasional 2016 sebesar 79,17 juta ton dari target 72 juta ton.

Hal tersebut disampaikan-

nya itu usai Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam Padi, Jagung dan Kedelai dengan Pemprov Sumut, Kodam I BB dan pemkab/pemkot di Medan.

“Jadi memang sudah surplus beras sehingga memang ada rencana ekspor. Dewasa ini ekspornya sedang penjajakan dan negara tujuannya sudah ada, tapi nanti saja diinformasikan,” kata Andi Amran Sulaiman di Medan, Kamis (9/2/2017).

Lebih lanjut Amran menjelaskan, sebelumnya Indonesia sudah mengekspor beras organik ke lima negara, salah satunya ke Belgia. “Jadi memang akan ada ekspor beras biasa. Tunggu saja,” ungkapnya.

Dengan ekspor, kata dia, maka Indonesia akan semakin dikenal dan bahkan diharapkan bisa menjadi lumbung pangan dunia.

Ia menyampaikan dengan swasembada dan tidak impor lagi, Indonesia sudah mendapat banyak keuntungan, sekitar Rp10 triliun pada tahun 2016.

Amran menyebutkan dengan produksi padi yang meningkat sebanyak 79,17 juta ton dan harga jual gabah sekitar Rp4.000 per kilogram, penghasilan petani diperhitungkan sebesar Rp51,36 triliun.

“Jadi swasembada dan surplus bahkan ekspor beras harus dilakukan Indonesia dan untuk itu semua daerah harus mengejar target swasembadanya,” katanya.

Mentan mengakui bahwa ada upaya agar pemerintah membuka kran impor antara lain dengan berupaya menekan harga gabah di pasar. “ Tet a p i j a n g a n m i m p i kran impor dibuka pemerintah sepanjang petani bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walau diakui memang sulit menekan impor,” katanya. ntir/ans

Izin Ekspor Tak Keluar, Freeport Ancam Turunkan Produksi PT FREEPORT Indonesia dan sejumlah perusahaan tambang lain melakukan rapat tertutup dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (9/2/2017).

Dalam rapat itu, Freeport membahas tantangan yang dihadapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, sebagai perubahan keempat PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Juru Bicara PT Freeport

Indonesia, Riza Pratama mengatakan, pihaknya melakukan pembahasan item-item perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ada beberapa hal yang masih belum tuntas, terkait syarat itu dengan pemerintah.

“Kita masih berdiskusi dengan pemerintah. Kemauan pemerintah akan kita ikuti dan akomodasi. Kita inginkan stabilitas dalam investasi kita.

Sehingga, kita bisa lanjut in-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

vestasi terus, agar tambang bawah tanah bisa lanjut terus,” kata Riza, usai rapat di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Ia mengatakan, dengan diberhentikannya izin ekspor per tanggal 12 Januari 2017 kemarin, pihaknya tentu akan melakukan penurunan produksi. Produksi hasil tambang akan diturunkan hingga 40 persen dari hasil tambang biasanya.

Meski demikian, Riza berharap, tak ada pemutusan hubun-

Kegiatan tambang Freeport di Papua.

gan kerja (PHK) sebagai imbas dari penurunan produksi tersebut. “Mudah-mudahan, tidak sampai ke situ (lay off),” kata dia.

Lebih lanjut, Riza tak membantah ada kemungkinan bahwa, jika produksi diturunkan, secara tidak langsung akan ada pengurangan karyawan.

“Ya, kan tentunya nanti, kalau kita tidak bisa ekspor kan, tentu kita akan menurunkan produksi kita sampai 40 persen.

Hanya 40 persen, karena sesuai dengan smelter kita. Nantinya, tentu ada beberapa cost yang dikurangi dan sebagainya,” kata dia.nasp/vi

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri

PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Gubernur Maluku Said Assagaff.nsua

Target Revitalisasi Green Square Kota Sydney DI tahun Ayam Api ini makin banyak perusahaan property menawarkan produk besutannya dengan fasilitas prima dengan harga hemat. Untuk itu, Crown Group Properti asal Australia menawarkan beberapa unit produknya yang menjanjikan hunian nyaman dan berkualitas.

Seperti yang dikatakan Prisca Edwards, Head of Global Capital Crown Prisca Edwards, Head of Global Capital Crown Group.

Group, calon pembeli perlu mempertimbangkan daerah dan membeli dari pengembang dengan rekam jejak yang kuat untuk menghasilkan apartemen berkualitas tinggi.

“Di tahun 2017, Waterloo dan Green Square merupakan dua area pinggiran kota yang layak untuk investasi. Kedua pinggiran kota tersebut sedang menjalani proses pembaharuan sebagai bagian dari program Revitalisasi Green Square Kota Sydney”, terang Prisca dalam keterangan pers yang diterima Lensa Indonesia, Selasa (07/02/2017).

Prisca menambahkan, banyak elemen dari Revitalisasi Green Square diharapkan rampung tahun ini termasuk Waranara Early Education Centre, precinct Komunitas Kreatif Green Square dan Matron Ruby Grant Park serta menara kaca tujuh lantai berikut perpustakaan bawah tanah.

“Sebuah peningkatan lansekap jalan baru di sisi timur dekat pusat kota di Botany Road serta jalan-jalan baru seperti Geddes Avenue dan Sonny Leonard Street yang juga akan selesai pada tahun 2017,” tandas Prisca.

Kawasan pembangunan Green Square merupakan salah satu program transformasi perkotaan paling signifikan untuk pembangunan di Australia, revitalisasi di tepi kawasan industri Sydney selatan menjadi “kampung” global.

“Kurun 5 – 8 tahun kedepan, kawasan Green Square bakal mencetak 6000 lapangan pekerjaan baru, dengan perkiraan sekitar 4.000 penghuni baru dari total 6.800 penduduk di pusat kota dan 48.600 meter persegi ruang kantor dan 14.000 meter persegi area ritel,” papar Prisca.

Apalagi pemerintah negara bagian NSW baru-baru ini, lanjut Prisca, diumumkan stasiun kereta Metro baru Sydney segera dibangun di Waterloo. Infrastruktur dan komunitas fasilitas baru ini bakal berdampak positif signifikan bagi nilai properti di masa depan.

Proyek pengembangan terbaru Crown Group, Waterfall

by Crown Group juga akan diluncurkan Waterloo pada Tahun Ayam Api ini.

Waterloo dikenal sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi pada 2014 – 2015 mencapai 11,4% di New South Wales, dengan total penduduk 10.657 orang, dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai profesional, manajer dan administrasi sebesar 64,6% dari total kaum pekerja yang tinggal di daerah tersebut.

Selama 5 tahun terakhir, Waterloo juga mencatatkan pertumbuhan harga properti hingga 40% untuk apartemen dengan 1 dan 2 kamar tidur.nlicom

Beli Emas Batangan Bisa Lewat Kantor Pos MASYARAKAT yang ingin berinvestasi dengan logam mulia (emas batangan) tidak perlu repot-repot ke toko mas lagi. Sebab, logam mulia saat ini bisa diperoleh di seluruh kantor pos di Indonesia.

Kemudahan ini diperoleh setelah PT Aneka Tambang (Antam) melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam penjualan emas. Memorandum of undesrtanding (MoU) kali pertama dilanching di Kantor Pos Malang, Senin (6/2/2017).

Direktur Utama PT ANTAM, Tedy Badrujaman mengatakan, kerjasama ini mempermudah masayarakat dalam membeli emas. Karena kantor pos mempunyai jaringan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Lewat kantor Pos ini bisa dilakukan pembelian maupun pemesanan dikantor Pos terdekat. Sedang bpembayarannya melalui aplikasi/sistem,” katanya dalam siaran rilisnya.

Tedy menjelaskan, logam mulia nantinya akan dikirim pihak unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia (UBPP LM). Kiriman dijemput khusus pihak kantor Pos yang diproses i-Pos yang dikategorikan “valuable goods”.

“Kerjasama ini dilandasi aspek untuk mewujudkan sinergi BUMN dan meningkatkan pendapatan melalui bisnis layanan baru. Pelanggan bisa langsung datang ke kantor Pos terdekat,” ucapnya.

Program ini, lanjut Tedy, disupport oleh teknologi informasi untuk proses pemesanan/pembelian. Tidak hanya itu, transaksi pembayaran maupun pengiriman dengan dilivery barang. Hal ini dilakukan untuk data transaksi dapat terekam dengan benar, akurat dan cepat serta memudahakan proses.

“Sehingga, keperluan pemantauan dan evaluasi baik dari sisi perusahaan dan baik pula dari sisi mitra,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirut Pos Indonesia Gilarsi W Setijono menambahkan, masyarakat bisa mendapatkan emas di Kantor Pos Pemeriksa (Kprk), Kantor Pos Cabang Dalam Kota (Kpc DK) dan Luar Kota (Kpc LK). Program ini didukung oleh kecanggihan teknologi untuk mempermudah transaksi.nlicom

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

SOSOK

3

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

TRUMP MEMBENCI MUSLIM B

E N Y A M I N R a sy a d adalah orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, mengaku agak khawatir setelah larangan kedatangan imigran warga Islam oleh Presiden Trump tersebut.

“Saya beragama Islam, keluarga saya juga beragama Islam, jadi kita agak khawatir. Khususnya di Texas kan orang-orang ini tidak tahu apa Islam itu. Ada yang sama sekali tidak tahu apa-apa tapi sudah kena influence (pengaruh).”

Benyamin bersama keluarganya tinggal di Houston, negara bagian Texas yang memiliki banyak pendukung Partai Republik yang merupakan partai Presiden Donald Trump.

Pada sisi lain, tambah Benyamin, saatnya pula bagi umat Islam di Amerika Serikat untuk menunjukkan jati dirinya dan bukan terpancing oleh prasangka dari warga yang tidak paham tenang Islam.

Dari berita-berita di media, Benyamin melihat banyak penentangan dari warga AS atas perintah eksekutif Presiden Trump yang ditandatanganinya, yang menghentikan program pengungsi dan melarang masuk warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritasa Islam, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman.

“Banyak sekali dan itu mereka bukan orang Islam. Saya baca lagi hari ini (Minggu 29/01 waktu AS) besar sekali long march di Washington DC, orang-orang yang protes.”

Sebagai warga negara Amerika Serikat, Benyamin -yang kini sudah memiliki usaha sendiri- mengaku ikut bingung dengan kebijakan tersebut.

“Saya agak bingung juga, cuma sebagai warga negara ya kita menunggu saja. Sebagai warga negara Amerika Serikat, saya sebenarnya ingin ikut protes,” jelasnya.

Bagaimanapun dia mengaku mendapat dukungan juga dari sejumlah warga negara Amerika Serikat lain yang beragama Kristen.

Saya beragama Islam, keluarga saya juga beragama Islam, jadi kita agak khawatir.

Benyamin Rasyad “Kemarin kita ada diskusi dengan teman-teman yang orang sini, yang orang Amerika, yang orang Kristen, Mereka mengatakan kita yang akan fight (berjuang) buat kamu.”

Dr. Ghassan Assali dan suaminya, Sarmad, bahkan menjadi korban dari kebijakan Trump. Mereka adalah pasangan suami-istri asal Suriah yang tinggal di Kota Allentown, negara bagian Pennsylvania.

Keduanya tinggal di AS sejak Presiden Bill Clinton masih berkuasa lebih dari 20 tahun silam.

Berbekal kartu hijau atau green card, mereka menetap, bekerja, dan berkehidupan di negeri Paman Sam. Assali menamatkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Gigi di New York University. Sehari-hari ia bekerja sebagai seorang dokter gigi di Pennsylvania.

Pada pemilihan Presiden AS taW W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

dilarang oleh Trump. Muhammad Anshor, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa dari Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan Indonesia bisa memahami kebijakan tersebut, namun menyayangkannya.

“Kita memahami kebijakan rangan masuk bagi para pengungsi “Saya memastikan langkah- keimigrasian AS termaksud ditujudan pendatang dari tujuh negara langkah pemeriksaan baru untuk kan utk menjamin keamanan bagi dengan penduduk mayoritas umat memastikan teroris Islam radikal warga AS dari terorisme. Namun Muslim ke AS. dibersihkan dari Amerika Serikat. kebijakan keimigrasian yang secara Menurut Yates, membela aturan Kami hanya memberikan izin spesifik mengkaitkan terorisme baru yang dikeluarkan Presiden masuk ke Amerika pada mereka dengan agama tertentu dan meTrump itu “tidak akan sejalan yang siap mendukung negara ini nyasar warga dari negara-negara dengan prinsip yang dianut oleh dan mencintai warga negara ini,” tertentu akan beresiko mengarah menjadi tindakan diskriminasi berDepartemen Kehakiman, yaitu se- ujarnya seperti dikutip dari BBC. dasarkan agama dan kewarganegalalu mencari keadilan dan berpihak raan. Kebijakan ini menabrak nilaipada apa yang benar.” Argumentasi DIKECAM DUNIA itu berakibat fatal, esoknya Trump Sejumlah pemerintah dunia su- nilai universal yang juga dianut memecat Yates karena membang- dah mengkritik kebijakan Presiden oleh Indonesia, termasuk dalam kang perintahnya.

Donald Trump dalam menghenti- memerangi terorisme. Dengan Sementara Dua Senator dari kan pengungsi dan melarang warga demikian kebijakan ini lebih lanjut Partai Republik, John McCain dari tujuh negara berpenduduk akan mempersulit upaya membandan Lindsey Graham berpendapat mayoritas Islam masuk ke Amerika gun kerjasama internasional yang efektif untuk memerangi terorlangkah Presiden Trump mungkin Serikat. akan menghambat perang melawan Menteri Luar Negeri Iran, Javad isme, yang melibatkan AS sebagai terorisme karena membantu upaya Zarif, mengecam perintah eksekutif mitra penting,” ujarnya.

Anshor menambahkan, saat ini perekrutan teroris. itu dengan menyebutnya sebagai A d a p u n p e m i m p i n Pa r t a i hadiah besar bagi ekstrimis dan sikap resmi pemerintah RI adalah mengakui kebijakan AS sebagai hak Demokrat di Senat AS, Chuck para pendukungnya. kedaulatan AS. S c h u m e r, m e n “Namun demikigatakan partainya an, AS hendaknya akan mengusulkan selalu menemundang-undang unpatkan penghortuk membatalkan matan HAM dan perintah eksekutif kebebasan dasar tersebut. yang merupakan Pada hari yang norma universal, sama, Reuters memserta due process beritakan, sekitar of law dalam men900 diplomat AS gambil tindakan dari seluruh dunia terhadap undocumengirim kabel kemented migrants pada Kementerian di AS,” ujarnya L u a r N e g e r i A S. menambahkan.

Isinya menyatakan Pakar Hukum keberatan mereka Warga muslim AS shalat berjamaah di jalan sebagai bentuk protes kebijakan Trump. Foto AFP/Getty Images Internasional terhadap kebijakan Hikmahanto Juyang disampaikan Trump. Mereka, terutama yang Di Inggris, Perdana Menteri wana tak terlalu yakin, kebijakan berada di negara yang disebut Theresa May mengatakan sudah yang dipilih Trump ini akan bersifat dalam kebijakan imigrasi Trump memerintahkan Menteri Luar permanen. Hikmahanto menmenyampaikan kekhawatirannya.

Negeri dan Dalam Negeri untuk gatakan, “yang perlu kita pahami “Hasil akhir dari larangan terse- menyampaikan keprihatinan ke- adalah Trump bilang ini hanya berlaku untuk empat bulan. Nah but bukanlah menurunkan po- pada mitra mereka. tensi serangan teror di Amerika Juru bicara pemerintah Jerman yang jadi pertanyaan kita, apakah Serikat, malah menurunkan nama mengatakan Kanselir Jerman, An- kebijakan ini dibuat benar-benar baik AS di mata internasional gela Merkel, yakin bahwa perang untuk keamanan nasional Amerika dan meningkatkan ancaman pada melawan terorisme tidak menjadi Serikat atau sebenarnya ini dibuat ekonomi kita,” demikian tertulis alasan untuk menempatkan orang- untuk menunaikan janji politik dalam memo yang disampaikan orang dari keyakinan atau asal Trump kepada pemilihnya, bahwa dulu saya pernah bilang akan memoleh Reuters, 31 Januari 2017. tertentu dicurigai secara umum.

Dokumen itu juga menyampaiSekretaris Jenderal PBB yang berikan sanksi moratorium untuk kan bahwa kebijakan itu akan mem- baru Antonio Guterres men- orang-orang dari negara-negara perkeruh hubungan AS dengan gatakan, penutupan perbatasan Islam, gitu kan.”

Menurut Hikmahanto, bisa negara-negara terdampak, mening- bagi orang-orang atas dasar agakatkan sentimen anti-Amerika, dan ma, etnis atau kewarganegaraan saja setelah empat bulan aturan melukai mereka yang datang ke AS mereka merupakan sebuah kebi- tersebut dicabut lagi. “Jadi ini untuk alasan kemanusiaan seperti jakan “buta” yang memiliki risiko dia lakukan sekarang, tapi setelah yang datang untuk berobat. memenangkan propaganda esk- empat bulan mungkin juga dicabut “Selain itu, kebijakan tersebut tremis. Namun Arab Saudi men- lagi (kebijakan itu). Alasannya bertentangan dengan nilai-nilai dukung kebijakan Trump. Menteri nanti, ooh ternyata banyak hal kan, dasar Amerika, yaitu non-diskrim- Perminyakan Arab Saudi Khalid sehingga dia nanti tidak disalahkan inasi, bersikap adil, dan memberi al-Falih kepada BBC mengatakan oleh pemilihnya, dan seolah-olah sambutan hangat untuk warga kritik terhadap larangan tersebut dia itu tidak memenuhi janji-janji kampanyenya,” ujarnya. asing yang datang berkunjung dan “berlebihan.”

Trump memang tak pernah imigran,” demikian tertulis dalam Menteri Luar Negeri Italia, dokumen.

Angelino Alfano, memilih tak men- memberikan janji manis saat masa Menanggapi aksi protes dari gomentari keputusan Trump. Saat kampanye. Jadi saat ini ia merealpara diplomat Juru bicara Gedung diwawancara oleh media Italia isasikan ucapannya, meski ucapan Putih, Sean Spicer, malah balik Corriere della Sera dan dikutip dan tindakannya itu ternyata sanmenantang. “Apakah para birokrat oleh The Guardian, ia mengatakan, gat menyakitkan bagi rakyat AS. karier tersebut punya masalah den- “Italia tidak berada pada posisi Bagaimanapun, terpilihnya Trump gan ini? Saya rasa mereka bisa me- yang tepat untuk mengomentari adalah pilihan rakyat Amerika, milih salah satu, terus menjalankan keputusan yang sudah diambil oleh meski kini mereka dan jutaan warga dunia lain menanggung getahnya. program tersebut, atau mereka bisa negara lain.” pergi,” ujar Spicer.

Indonesia pun bereaksi. Pemer- Namun seperti argumen yang Sementara Trump membantah intah RI, melalui Kementerian Luar disampaikan Hikmahanto, Trump bahwa larangan itu adalah tentang Negeri, mengaku menyayangkan belum tentu membuat aturan terseMuslim dan Islam. Ia bersikukuh, keputusan Trump. Namun sebagai but jadi aturan permanen. Jadi, larangan itu ia berlakukan demi negara dengan mayoritas pen- hingga empat bulan ke depan, bisa melindungi negaranya dari teroris, duduk Muslim, nama Indonesia tak saja terjadi perubahan.bc/viv/reu dan bukan karena dia anti-Muslim. menjadi bagian dari negara yang

Perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang masuknya warga tujuh negara berpenduduk mayoritas umat Islam ke Amerika Serikat, berdampak bagi warga AS yang beragama Islam. hun 2016 lalu, Assali dan suaminya dengan mantap memilih Trump untuk menjadi Presiden AS. Trump menang, Hillary Clinton, kompetitornya tersingkir. Tapi pembuktian janji Trump saat kampanye akhirnya menyakitkan Assali dan suaminya.

Delapan hari setelah Trump menjabat, di depan mata keduanya, mereka menyaksikan sendiri bagaimana keluarga kandung mereka yang baru tiba dari Suriah dideportasi. “Kami tahu, ia sangat ingin memproteksi negara ini. Kami hanya tak menyangka keluarga kami menjadi salah satu korbannya,” ujar Assali seperti diberitakan di NBC News, 31 Januari 2017.

Dua saudara laki-laki Sarmad, istri, dan anak-anak mereka sejak tahun 2003 telah berusaha meninggalkan Suriah. Permohonan mereka akhirnya disetujui pemerintah AS pada Desember 2016. Keluarga tersebut tiba di Suriah beberapa jam setelah Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim, termasuk Suriah.

Salah seorang keluarga Assali yang juga dideportasi adalah ibu dari Tarwark Assali, yang datang ke Amerika Serikat tiga tahun yang lalu, saat ia berusia 17 tahun.

Tarwark Assali yang kini berusia 21 tahun hanya diam tak percaya.

“Saya hanya perlu menunggu satu jam lagi untuk memeluknya. Untuk melihatnya,” ujarnya sambil mengusap airmata yang mengalir di kedua pipinya.

Meskipun Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus telah mengatakan bahwa aturan Trump tak berlaku bagi pemegang kartu hijau atau green card. Namun keluarga Assali tetap dipaksa kembali ke Suriah. Padahal mereka telah merindukan pertemuan itu selama lebih dari satu dekade.

TERJADI KEGADUHAN Di masa kampanye, Trump berulangkali mengatakan, jika ia menjadi Presiden AS maka ia akan membangun tembok pembatas dengan Meksiko, dan melarang pengungsi dari Suriah memasuki negaranya.

Benar saja, janji masa kampanye itu akhirnya ia buktikan. Hari Sabtu, 28 Januari 2017 WIB, atau Jumat, 27 Januari 2017 waktu setempat, seperti menjadi mimpi buruk bagi imigran dan Muslim yang berada di Amerika. Hari itu, Presiden Donald Trump menandatangani “EXECUTIVE ORDER: PROTECTING THE NATION FROM FOREIGN TERRORIST ENTRY INTO THE UNITED STATES,” atau Perintah Eksekutif : Melindungi Negara dari Teroris Asing yang Ingin Memasuki Amerika Serikat.

Melalui perintah eksekutif itu Trump mensahkan larangan masuk bagi pengungsi ke AS, yang berlaku selama 120 hari, larangan masuk bagi pengungsi dari Suriah untuk waktu yang belum ditentukan, serta larangan masuk bagi pendatang berdokumen lengkap asal Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman - yang berlaku selama

90 hari. Para pemegang kartu hijau yang sedang berada diluar negeri juga kebagian getahnya. Mereka tak serta merta bisa kembali ke AS, namun harus melalui serangkaian wawancara.

Selang beberapa jam setelah Trump menandatangani perintah eksekutif, aturan itu memakan korban. Bandara internasional John F. Kennedy, bandara internasional Dulles, dan beberapa bandara lain menahan imigran yang baru datang dari tujuh negara yang disebut dalam perintah eksekutif Trump.

Kegaduhan terjadi. Beberapa diantara mereka yang ditahan sudah mengantongi green card, atau kartu hijau.

Keluarga Dr. Ghassan Assali adalah bagian dari mereka yang ditahan. Begitu pula seorang anak berusia empat tahun. Anak itu sempat ditahan dan diborgol di bandara internasional Dulles, Washington DC, hanya karena ia baru tiba dari Iran. Padahal ibunya yang memang asal Iran sudah menjadi warga negara AS, dan tinggal bersama anak tersebut di Maryland. Saat kejadian, anak itu baru datang dari Iran bersama keluarga ibunya, sedangkan sang ibu menunggu dibandara. Setelah empat jam ditahan, anak tersebut dibebaskan.

Seorang mahasiswa asal Iran yang kuliah di AS dan akan kembali ke negara tersebut setelah pulang dari Iran juga tertahan. Ia tak bisa masuk ke negara tempatnya menuntut ilmu.

Hari itu juga terjadi demonstrasi spontan. Puluhan ribu warga AS turun ke jalan, sebagian menuju bandara dan Gedung Putih, menentang kebijakan imigrasi Trump.

Mereka menganggap keputusan Trump justru melanggar konstitusi AS. Kegaduhan terjadi nyaris merata di seluruh AS. Bandara dipenuhi imigran yang tak bisa masuk ke AS dan keluarga mereka yang sudah terlanjur menunggu.

Menyakitkan bagi keluarga Dr. Ghassan Assali, hanya sekitar enam jam setelah keluarga mereka dipulangkan kembali ke Suriah, Hakim Federal Ann Donnely mengeluarkan perintah untuk melepaskan mereka yang dtahan, dan mengijinkan mereka masuk ke negara adi kuasa tersebut.

Dari dalam negeri, para jaksa agung dari 16 negara bagian Amerika Serikat mengatakan kebijakan Presiden Trump itu ‘tidak bersifat Amerika dan melanggar hukum’.

Menurut mereka, kebijakan Presiden AS yang diusung Partai Republik tersebut melawan konstitusi. Mereka pun berjanji akan melawan perintah Trump tersebut.

Dalam pernyataan bersamanya, para jaksa agung–termasuk dari negara bagian Califormia, New York, dan Pennsylvandia–menyatakan perintah eksekutif itu dikalahkan pengadilan.

Para pegiat HAM bereaksi. Mereka menyampaikan segera melakukan gugatan pada Trump. Senin malam, 30 Januari 2017, Pelaksana Tugas Jaksa Agung, Sally Yates, menyampaikan secara terbuka Departemen Kehakiman yang ia pimpin tak akan mendukung la-

PATGULIPAT

4

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

Nazaruddin

Pelesiran Narapidana Sukamiskin

Gayus Tambunan

Sejumlah narapidana dan mantan napi yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Penjara) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, bisa dengan mudah keluar-masuk penjara. Mereka membenarkan kerap berpelesiran ke luar lapas. Alasannya beragam, ada yang izin berobat hingga bertemu istri muda untuk sekedar happy-happy.

K Sudah diminta keterangan.

Menurut Anggoro, waktu itu dia sedang membeli sarapan di minimarket di bawah Dedi Handoko

A S U S narapid a n a ko rupsi pelesiran ke luar penjara bukan cerita baru di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Sejumlah narapidana pernah kepergok jalanjalan di luar penjara.

Pada Oktober 2014, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad kedapatan makan malam bersama kolega di salah satu restoran di Jakarta Selatan. Mochtar beralasan ke luar dari penjara karena mengikuti program asimilasi. Izedrik Emir Moeis diduga pulang ke rumahnya di Kalibata, Jakarta Selatan. Pengacara Emir, Erick S. Paat, mengaku tak tahumenahu soal itu.

Paling heboh cerita Gayus Halomoan Tambunan. Pada Mei 2015 lalu, Gayus kedapatan jalan-jalan di sebuah restoran di Jakarta. Akibat tindakan itu, Gayus dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Bogor. Pada saat itu, beredar foto Gayus yang berada di dalam restoran tengah menjadi sorotan publik, terutama para netizen di dunia maya.

Terungkapnya Gayus berpelesir berawal pada sebuah posting-an yang diunggah pemilik akun Facebook bernama Baskoro Endrawan. Baskoro memposting foto seseorang yang mirip Gayus Tambunan sedang duduk di sebuah meja makan dengan mengenakan kaus biru dan topi. Pada dinding laman Facebook-nya, Baskoro menuliskan bahwa Gayus Tambunan terakhir terlihat pada 9 Mei 2015 di sebuah restoran di Jakarta.

Itu merupakan yang kedua kalinya terpidana kasus penggelapan pajak tersebut tertangkap kamera sedang berada di luar penjara. Padahal seharusnya ia sedang menjalani masa hukuman di LP Sukamiskin, Bandung.

Sejak 2011, ia mendekam di LP Sukamiskin, Bandung.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu divonis 30 tahun penjara atas kasus penggelapan pajak, pencucian uang, penyuapan, dan pemalsuan dokumen.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Pada Juli 2015, Nazaruddin juga dilaporkan Yulianis, mantan anak buahnya, sering keluar penjara untuk memimpin rapat perusahaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Edi Kurniadi, membantah.

Sementara pada Desember 2016, Anggoro Widjojo kepergok berada di Apartemen Gateway, Bandung. Anggoro beralasan ia izin berobat. Narapidana kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan itu telah 4 kali berkunjung ke Apartemen Gateway, sekitar 3,5 kilometer dari Sukamiskin.

Pada 29 Desember 2016 malam, Anggoro baru kembali ke Sukamiskin naik mobil pribadi yang dikemudikan seorang perempuan. Keluarnya Anggoro terekam dalam video dan foto. Melalui surat, Anggoro membantah jika disebut pergi ke Gateway. “Saya berobat karena sakit,” kata Anggoro.

Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton juga berada di luar penjara tanpa pengawalan. Sebelumnya, dia juga dikabarkan pulang kampung. Romi belum bersedia berkomentar.

Bekas Wali Kota Bogor Rachmat Yasin menginap di sebuah rumah di Panorama Alam Parahyangan, Bandung. Napi yang tersangkut kasus suap tukar-menukar lahan, juga tepergok ke rumah kontrakan di Kompleks Panorama Alam Parahyangan pada akhir Desember lalu. Rachmat enggan berkomentar. “Saya tidak bisa menjelaskan, kecuali ada izin dari Kepala LP,” kata Rachmat.

Terpidana kasus suap terhadap Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Akil Mochtar kerap pergi dari sebuah rumah di Antapani Tengah, tempat istri mudanya.

Sipir dan Oknum

Polri Terlibat

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Dedi Handoko, membantah bahwa Anggoro Widjojo memiliki kamar khusus di Apartemen Gateway, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, seperti yang diberitakan majalah Tempo edisi Senin, 7 Februari 2017, dalam liputan khusus bertajuk “Tamasya Napi Sukamiskin”.

Dedi mengaku tak tahu napi koruptor menyalahgunakan izin berobat. “Selama ini tak ada laporan. Kami anggap aman saja,” ujarnya.

Dedi mengatakan, saat dipergoki Tempo, Anggoro memang mengajukan izin keluar untuk berobat. Kebetulan Anggoro mampir ke Apartemen Gateway.

“Sudah diminta keterangan.

Menurut Anggoro, waktu itu dia sedang membeli sarapan di minimarket di bawah (apartemen),” ucap Dedi saat ditemui di LP Sukamiskin, Jalan A.H. Nasution, Kota Bandung, Senin, (6/2/2017).

Dedi berujar, Anggoro sudah mengajukan izin keluar untuk berobat sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

Menurut dia, selama ini, pengajuan izin sakit Anggoro sudah diverifikasi dan berdasarkan rujukan dokter.

“Saya melaksanakan izin

pengeluaran ke rumah sakit dan sebagainya sesuai dengan SOP. Yang berobat ada rujukan dokter. Kemudian kita menggelar sidang tim pengamat pemasyarakatan dulu. Kalau disetujui, kami minta pengawalan polisi dan pegawai kami.

Kalau memang sah, kami tanda tangan keluar,” tuturnya.

Meski demikian, Dedi tidak memungkiri bahwa Anggoro bisa saja melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan izin keluar. “Masalah di lapangan, ya, tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan,” katanya.

Selain izin sakit, narapidana diizinkan keluar LP apabila ada keluarga inti yang meninggal dan menjadi wali nikah.

“Tiga itu saja (izin diberikan),” ucapnya.

Sejauh ini pemeriksaan telah dilakukan Pihak Kemenkumham Jabar. Hasilnya, enam petugas Lapas Sukamiskin Bandung terbukti melanggar prosedur pengawalan napi saat berada di luar penjara. Mereka tidak melakukan pengawalan penuh dan melekat terhadap para napi korupsi tersebut.

Hasil investigasi gabungan oleh tim tujuh selama tiga hari mengungkap pelesiran sejumlah napi yang melibatkan orang dalam lapas. “Setelah melakukan investigasi selama tiga hari ini, kami temukan adanya pelanggaran prosedur pengawalan. Ada enam orang petugas yang kami nyatakan bersalah,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Jabar, Mulyanto di Lapas Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/2/2017).

Mulyanto mengatakan keenam petugas pengawalan itu telah melakukan kelalaian dengan membiarkan napi Anggoro Widjojo, Romy Herton dan Rachmat Yasin pelesiran di luar izin yang telah keluarkan.

“Mereka tidak melakukan pengawalan semestinya dan sepenuhnya melekat. Seharunya para napi ini kembali ke lapas setelah berobat, tetapi mereka mengunjung tempat lain dulu,” jelas dia.

“Sehingga harusnya kembali sore, malah bergeser waktunya jadi malam. Ada kelalaian di sana yang dilakukan saat pengawalan,” ujarnya menam-

Mantan Ketua MK Akil Mochtar

Wali Kota Palembang non aktif, Romi Herton

bahkan.

Atas pelanggaran itu, kata Molyanto, pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuain dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksinya bisa berupa pemindahan tugas dan sanksi disiplin lainnya. “Untuk sanksi masih kita kaji lagi seperti apa,” ucap dia.

Mulyanto menegaskan dalam hasil investigasi ini pihaknya tidak menemukan adanya kesalahan dalam prosedur perizinan. Sebab, seluruh perizinan yang diberikan sudah melalui beberapa tahap verifikasi oleh tim pengamat pemasyarakatan TPP. Sebelum memberikan izin, sambung dia, TPP terlebih dahulu memverifikasi para napi tersebut apakah benar-benar perlu dirujuk ke rumah sakit diluar lapas dengan kondisi kesehatannya saat itu. Mengingat, pelayanan kesehatan di lapas kurang memadai.

“Kalau kemampuan klinik tidak bisa melayani dan memang harus dirujuk, kalapas tidak menahannya. Kalau tidak segera ditangani, kita bisa melanggar HAM,” kata Mulyanto.

Sementara dari pihak Polri, seorang personel Polrestabes Bandung yang bertugas di Polsek Arcamanik, inisial R, telah diperiksa secara internal lantaran menyalahi prosedur saat mengawal narapidana Anggoro Widjojo. Polisi berpangkat Bripka ini menjalani pemeriksaan oleh Paminal Propam Polrestabes Bandung berkaitan menyeruaknya kabar sejumlah napi penjara khusus koruptor tersebut bebas pelesiran.

Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan Bripka R pada 29 Desember 2016 lalu memang benar mengawal Anggoro untuk berobat ke Rumah Sakit Santosa, Jalan Kebonjati, Kota Bandung.

“Pengawalan napi oleh anggota polisi (Bripka R) ini berdasarkan surat permohonan bantuan pengawalan dari Kepala Lapas Sukamiskin,” ujar Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Jabar, Jalan Sukarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (7/2/2017). M e n u r u t Yusri, waktu itu sejumlah orang ikut mengawal Anggoro. “Satu anggota lapas, satu anggota Polri dan sopir dari pihak lapas,” ucap Yusri.

Mendapat izin berobat, Anggoro berangkat dari Lapas Sukamiskin ke RS Santosa dengan pengawalan petugas dan menggunakan mobil. Mereka sesuai tujuan tiba di RS Santosa.

“Sekembali dari berobat itulah, napi inisial A mampir ke apartemen Gateway. Dilakukannya sore hari. Setelah itu kembali (ke Lapas Sukamiskin),” kata Yusri.

Seharusnya, sambung Yusri, napi serta petugas pengawalan tidak boleh singgah atau mampir ke tempat lain. Artinya,

kata Yusri, lokasi tujuan dan kepulangan napi harus sesuai izin yaitu pergi ke rumah sakit dan kembali ke penjara.

Bripka R yang mengawal Anggoro, menurut Yusri, telah menyalahi SOP rute pengawalan. “Selepas dari rumah sakit kan harus kembali ke lapas, nah kesalahan (polisi pengawal) di sini ialah mampir ke apartemen yang bersangkutan (Anggoro),” ujar Yusri.

Sejauh ini, menurut Yusri, pengawalan dilakukan polisi kepada Anggoro hanya dilakukan pada 29 Desember 2016. “Bripka R ini telah diperiksa Paminal Propam Polrestabes Bandung,” katanya.

Soal isu bahwa polisi pengawal diberi uang ‘tutup mulut’ oleh napi, Yusri belum dapat menyimpulkan kebenarannya.

“Keterangan awal dari beberapa saksi, itu (uang ‘tutup mulut’) enggak ada. Tapi kita dalami semua, kalau memang ada tentu ditindak tegas,” ucapnya.

N a m u n b e g i t u , Yu s r i menjelaskan, polisi bertugas membantu mengawal napi mendapatkan uang pengawalan dari pihak Lapas Sukamiskin.

“Uang yang diterima anggota, hasil pemeriksaan terhadap Bripka R, memang menerima uang pengawalan sebesar 400 ribu rupiah dari lapas. Itu (uangnya) anggaran resmi,” tutur Yusri.

Bayar Rp 10 Juta untuk Pelesiran

Dua tahun menjadi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan tak mudah membenahi penjara Sukamiskin. Terkait narapidana yang leluasa keluar-masuk penjara dan tetap menikmati kemewahan, Yasonna berjanji segera memindahkan sejumlah penghuni Sukamiskin. Pemindahan itu dilakukan secara bertahap.

Pemindahan sudah mulai dilakukan sejak Senin, (6/2/2017). Anggoro Widjojo yang menjadi narapidana yang pertama dipindahkan.

Menurut Yasonna, ada dua napi lagi yang bakal dipindah karena kasus serupa. “Dua lagi akan menyusul. Belum bisa disebutkan namanya, karena akan menimbulkan penolakan,” kata Yasonna. “Tadi saja saat akan dipindahkan, dia (Anggoro) menolak dan berusaha bertahan di sana (Lapas Sukamiskin).”

Berdasarkan informasi, untuk bisa pelesiran, seorang napi mesti menyuap Rp 5–10 juta kepada sipir dan pejabat penjara. Yasonna mengatakan pihaknya akan menginvestigasi dugaan suap tersebut. “Aliran uang tersebut termasuk akan diperiksa Inspektorat Jenderal,” kata Yasonna.

Yasonna berjanji akan menjatuhkan sanksi kepada para petugas yang terlibat. “Semua akan diganti kalau memang terbukti terlibat.”igb/ev/fra/ tmp/dt/bn/sp

Bekas Wali Kota Bogor Rachmat Yasin

Anggoro Widjojo

Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad

PARLEMEN

5

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

Heran, DPR Habiskan 10 Tahun Cuma Bahas Lambang PMI Lambang PMI sampai kini belum tuntas dibahas di DPR. Padahal, RUU yang mengatur tentang ini sudah dibahas sejak 10 tahun lalu. Ada apa?

Bambang Soesatyo

Kemenkumham Diminta Perbaiki dan Tertibkan Aturan di Lapas KETUA Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berharap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera memperbaiki sekaligus menertibkan aturan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut diungkapkannya menyusul kabar adanya warga binaan (Napi-red) Lapas Sukamiskin, Bandung yang bebas berpergian.

“Kalau informasi pelesiran napi Lapas Sukamiskin itu benar, sudah barang tentu hal tersebut merupakan pelanggaran.

Kasus ini harus menjadi perhatian Dirjen Lapas. Namun sebenarnya permainan hanky panky di dalam Lapas, bukan rahasia umum lagi. Semua lapas juga ada praktik seperti itu. Makanya kami mendorong Menkum HAM agar bertindak tegas menegakkan aturan dalam hal pembinaan warga binaan itu,” papar Bamsoet, begitu wartawan biasa menyapanya, sesaat sebelum memasuki ruang pimpinan Komisi III, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Ia melanjutkan, tidak boleh ada pemberian keistimewaan. Semua narapidana harus dapat perlakuan yang sama. Karena praktik hanky panky yang masih terjadi itulah yang membuka ruang dan peluang terjadi di Lapas.

“Peluang pelanggaran itu suatu keistimewaan bagi narapidana, termasuk adanya kelonggaran-kelonggaran. Misalnya maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas juga menjadi bagian dari keistimewaan para napi tersebut,” ujarnya.

Kalau tidak ada main mata, tambah Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, tidak mungkin bisa keluar dari Lapas. Hal itu termasuk dalam pemberian keistimewaan.

Oleh karena itu ia menegaskan, solusinya hanya satu, terapkan aturan yang tegas.

Terkait pendapat yang mengatakan masih minimnya insentif bagi petugas Lapas, Bamsoet menegaskan hal tersebut bukan sebuah alasan untuk melakukan tindakan pelanggaran. Pasalnya, tidak hanya petugas Lapas yang masih merasa kurang dalam insentif, Polisi, Guru dan aparat lainya pun akan merasa kurang.

“Kalau kasus itu tidak bisa diperbaiki, Kemenkum HAM harus memberhentikan Kepala Lapas, atau mengundurkan diri saja.

Untuk itu harus ada waktu yang tegas bagi Kalapas, dalam waktu satu minggu ini untuk memperbaiki dan menegakkan aturan. Kalau tidak, lebih baik diganti,”tegasnya.nay

Pansus Pemilu DPR Setuju Semua Parpol Diverifikasi Faktual

Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla dan didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menghadiri Jalan Sehat Kemanusiaan dalam rangka memperingati HUT PMI Ke-68 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

S E N G K A RU T RUU Kepala­ngmerahan belum juga tuntas dibahas oleh pemerintah hingga Rabu (8/2/2017).

Berdasar rapat, masalah RUU Kepalangmerahan masih berkutat pada masalah pemilihan lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah. Hal ini sudah berlangsung hingga 10 tahun sejak pembahasan DPR tahun 2006 silam.

“Ga ada. Hanya masalah logo aja kurang lebih. Tadi kurang lebih begini; hanya diperbolehkan 1 negara itu memiliki 1 logo – Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau Kristal Merah. Cuma itu aja. Itu perdebatan 10 tahun tuh,” ujar Dede Jusuf selaku ketua Komisi IX DPR RI. Menurutnya, Bulan Sabit Merah lebih banyak dipakai di negara-negara yang mayoritas beragama muslim atau negara bagian Timur Tengah.

Sedangkan logo Palang Merah Indonesia sejak dahulu adalah Palang Merah. Menurutnya, 2 logo ini muncul hanya karena situasi zaman perang dahulu.

Tugasnya Palang Merah tetap sama yakni membantu ten-

tara yang tertembak atau terluka, meskipun mereka dari pihak lawan.

“Ini tugas kemanusiaan,” jelasnya. “Makanya sejak tahun 50an bentuknya sudah Palang Merah. Bahkan saat itu Sukarno dan pak Hatta – ketika memilih – memilih Palang Merah, bukan Bulan Sabit Merah.”

Menurut Dede, wakil presiden Jusuf Kalla selaku ketua PMI pun mengaku tidak masalah dengan lambang yang ditentukan, karena bagi JK yang penting adalah Undangundangnya. Namun, beberapa pihak yang berada di DPR bersikukuh untuk membahas lambang PMI atas dasar isu keagamaan ataupun politik.

“Kan politik,” jawab Dede ketika ditanya mengenai sebab perdebatan lambang PMI. “Mungkin ada yg mempertimbangkan kita sebagai negara dengan mayoritas umat muslim, padahal ini ga ada hubungannya dengan agama.

Palang itu menurut pak JK, dan kita juga sepakat, bukan berarti agama tertentu,” lanjut Dede.

Menurutnya, logo Palang

Merah itu berbentuk lambang tambah (+) dan tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Anggota dari fraksi Demokrat ini kemudian menuturkan bahwa arti tanda tambah (+) ini adalah untuk membantu satu sama lain dan seharusnya tidak diperdebatkan berlarut-larut.

“Makanya Palang Merah ini tidak boleh dikaitkan dengan politik agama atau ras,” tegasnya.

Sementara itu Arifin Muhadi dari Divisi Penanggulangan Bencana menyetujui apa yang dipaparkan oleh Dede Jusuf. Menurutnya, ada satu fraksi yang tidak menyetujui masalah perubahan lambang dan diduga mengakibatkan tidak terjadinya kuorum. Terkait fraksi mana yang menentang, Arifin tidak mau berkomentar.

Dalam dengar pendapat yang pertama di tahun 2017 ini, Arifin mengatakan bahwa setelah ini akan dilakukan penentuan panja (panitia kerja) oleh Komisi IX DPR. Panja inilah yang nantinya akan merumuskan Undangundang. Ia berharap agar

pembahasan ini dipercepat karena semenjak 70 tahun lalu terbentuk, PMI belum mempunyai Undang-undang.

“Setiap negara penandatangan Konvensi Jenewa wajib membuat Undang-undang. Itu wajib. Nah sementara ini dari 169, yang kurang 2 (Indonesia dengan Laos) aja. Indonesia sebagai negara besar harus membuat itu lah,” paparnya.

Dede Jusuf juga menargetkan pembahasan Rancangan Undang-undang Kepalangmerahan ini akan selesai dalam 2 masa sidang. RUU Kepalangmerahan ini pun sudah masuk dalam prolegnas dan Dede berharap pembahasannya tidak mandek 5 tahun lagi.

“Saya mendengar rasanya sih ga ada masalah, menyetujui lah. Kalau pun nanti ada perdebatan, itu kan di panja, nanti masuk panja dulu. Pembentukan panja mungkin baru bisa setelah reses, karena kami reses tanggal 25 kalau ga salah - 25 kita reses. Berarti kita masuk di Maret, baru itu akan menjadi panjang,” pungkas Dede dalam proyeksinya ke depan.ntir

Komisi VIII Desak Pemerintah Revisi PP tentang Guru

Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama (kedua dari kanan), Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (8-2-2017).

KETUA Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy setuju semua partai politik di­verifikasi faktual karena menjadi kesempatan untuk memperbaiki struktur internal partai sebelum mengikuti pemilu.

“Saya menilai semua parpol harus diverifikasi faktual karena kesempatan memperbaiki struktur agar siap ikut pemilu,” kata Lukman di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Lukman menilai verifikasi faktual bagi parpol lama atau pun baru, membantu melakukan konsolidasi internal struktur partai hingga ke tingkat bawah.

Dia mengatakan empat parpol baru yang dimintai pendapatnya terkait verifikasi faktual, seperti Partai Idaman, PSI, Partai Perindo, dan Partai Berkarya tidak merasa keberatan dilakukan verifikasi faktual, namun juga diterapkan pada partai lama.

“Justru partai-partai baru tidak ada yang keberatan karena memang sebenarnya membantu mereka melakukan konsolidasi internal struktur partai hingga daerah,” ujarnya.

Politisi PKB itu mengingatkan yang terpenting dilakukan parpol ada verifikasi faktual karena di negara manapun, hal itu diperlukan bagi Partai Politik Peserta Pemilu (P4).

Dia menilai proses di Kementerian Hukum dan HAM hanya proses verifikasi administrasi saja sehingga seharusnya persyaratannya diringankan karena mendirikan parpol adalah bagian kebebasan berkumpul dan berserikat.

“Saya menilai mendirikan parpol bagian W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

dari kebebasan berkumpul sebagai badan hukum agar tidak rumit dengan syarat yang berat,” katanya.

RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan pemerintah Pasal 147 menjelaskan delapan persyaratan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu, pertama Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum.

Kedua, keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; ketiga surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/ kota.

Keempat, surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Keenam, bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/ kota; ketujuh bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan kedelapan salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.nima/ans

KOMISI VIII DPR RI mendorong agar dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Hal ini agar pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang berada dibawah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag) dapat dibayarkan setelah yang bersangkutan lulus sertifikasi pada Januari tahun berikutnya.

Anggota Komisi VIII Achmad Fauzan menjelaskan pembayaran TPG dibawah lingkungan Kemenag tersendat. penelusurannya, itu karena harus menunggu Nomor Registrasi Guru (NRG) diterbitkan, Sedangkan NRG terbit waktunya antara lulus dengan turunnya NRG itu bisa ada setahun.

“Kalau itu tetap dilakukan maka setelah lulus kemudian satu tahun lagi NRG turun satu tahun lagi baru bisa dibayar, jadi dua tuhun. Tapi dengan diubah PP setelah lulus bisa setahun dan kurang setahun,” katanya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panja mengenai Sertifikasi Guru dan Inpassing Komisi VIII bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan agenda pembahasan verifikasi data inpassing guru bukan PNS di lingkungan Kemenag dan hasil pengawasan atas tunggakan TPG Kemenag, Rabu (8/2/2017).

Menurut, Achmad Fauzan, ini dilakukan dalam rangka membantu guru-guru agama di sekolah umum dan guru Madrasah. Gaji mereka tidak seberapa dan harus tetap menghidupi keluarganya.

“Komisi VIII berkewa-

Anggota Komisi VIII Achmad Fauzan.

jiban untuk memudahkan jalannya kesejahterakan guru-guru honorer dan guruguru agama,” tegas Politisi Partai Persatuan Pembangunan dapil DKI Jakarta I. Irjen Kemenag Nur Syam menuturkan, bahwa selain PP No. 74 Tahun 2008 juga perlu dicermati adalah PMA 164 tahun 2010 dan PMA 43 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran profesi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Karena Regulasi ini yang perlu disinkronkan, harapannya adalah bukan setahun setelah NRG keluar tetapi setahun dari kelulusan, karena kalau setahun setelah kelulusan itu tidak akan terjadi problem.

Me n u r u t ny a P P m e nyatakan setahun setelah mendapatkan NRG tapi di PMA menyatakan setahun setelah lulus. Ini yang kemudian menjadi

perdebatan.“Jangan menggunakan ukuran NRG keluar, gunakanlah kelulusannya. Sebab kalau menggunakan NRG itu peluangnya adalah ketika yang bersangkutan lulus PLPG Desember, itu tidak selesai NRG nya akan melompat tahun berikutnya maka pembayaran itu didasarkan atas kelulusan bukan atas keluarnya NRG,” kata Nur Syam.

Ketua Panja Sertifikasi Guru dan Inpassing Abdul Malik Haramain membacakan PP No.74 Tahun 2008 yang menjadi perdebatan, Pasal 15 Ayat 5 bahwa Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.

Kemudian diterangkan untuk mendapatkan NRG, pada Ayat (6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat unik

dan diperoleh setelah Guru yang bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti setelah lulus baru mendapatkan NRG, satu tahun kemudian baru mendapatkan tunjangan profesi. Ini memang salah satu problemnya selain anggarannya tidak cukup,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Malik, menjelaskan akan rapat lagi, untuk memastikan anggaran yang diperlukan untuk membayar inpassing yang jumlahnya sangat fantastis terhutang untuk tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp.1,8 Triliun, dan kalau verifikasi tahun ini selesai maka itu harus dibayarkan. “Saya mengharapkan tidak berkurang, tapi verifikasi tidak melebihi dari ini, karena masih ngutang banyak,” tegasnya.nas/od

ANALISA

6

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

MENDAGRI RUMUSKAN MEKANISME PENERTIBAN ORMAS-ORMAS BERMASALAH ADA TAHAPAN YANG HARUS DILALUI SEBELUM ORMAS DIKENAI SANK­SI KERAS BERUPA PEMBUBARAN.

R

EVISI Undang-undang Organisasi Masyarakat (UU Or­m as) akan segera diajukan. Revisi itu dilakukan setelah revisi UU Pemilu, UU Parpol, dan MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) rampung. Politisi PDIP ini sudah memper­siapkan materi revisinya.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, wacana pengajuan revisi UUtersebut berawal dari terlalu mudahnya membuat ormas.

Sementara pemerintah hingga kini be­lum mengidentifikasi ormas yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Berikut pernyataan Tjahjo terkait rencana revisi UU Ormas: Memang semudah apa mendaftarkan ormas di Indo­ nesia itu?

Semudah mendaftar online di website - website itu. Terlalu gampang ormas hidup dan mendaftar di Indonesia itu. Ormas luar negeri pun bisa langsung masuk. Padahal untuk membatalkan Ormas, melarang Ormas, sulitnya setengah mati. Lewat pengaduan, peringatan dan lain-lainnya.

Memang tidak ada filter yang digunakan untuk men­j aring ormas yang tidak se­suai?

Sulit, karena bagaimana pun tool yang ada saat ini kan terba­tas.

Setelah direvisi, mungkin nanti

T

AHUN 2008, lembaga ini terbentuk karena banyak para saksi dan korban rentan menerima ancaman serius di luar pengadilan atau proses hukum. Ancaman itu berupa kekerasan fisik sampai pembunuhan.

Salah satu kasus kekinian yang pernah ditangani LPSK adalah pembunuhan sadis aktivis lingkungan Salim Kancil di Lumajang awal 2016 lalu. LPSK melindungi 14 saksi. Salah satunya Tosan, saksi kunci yang selamat dari pembunuhan dan keluarga Salim Kancil. Kasus lain, kasus pembunuhan sekeluarga dengan sadis di Pulomas, Jakarta Timur. Sekelompok preman membunuh keluarga di sana, namun ada yang selamat. Mereka dilindungi oleh LPSK agar tidak ikut menjadi korban lanjutan.

Bahkan ramai-ramai kasus peni-

diabaikan?

Maka pemerintah akan melarang Ormas yang dimaksud untuk melakukan kegiatan se­m entara waktu. Penghentian kegiatan semen­t ara atau pembekuan itu akan terus dilakukan, hingga Ormas dianggap sudah mematuhi ke­t entuan atau tidak mau juga mengikuti ketentuan. Kemudian ormas tersebut bisa beraktivitas lagi seperti biasa, atau dikenai saksi pembubaran.

bisa disediakan suatu sekema untuk memilahnya.

Apakah ini artinya, ke de­ pan pendaftaran Ormas akan dipersulit?

Kami tak ingin mengubah ske­ ma pendaftaran Ormas menjadi lebih sulit. Sebab, organisasi kemasyarakatan adalah mitra kerja pemerintah. Ormas itu bisa kita gunakan untuk menyuarakan kebijakan pemerintah. Tentunya ketika organisasi tersebut sudah sesuai dengan ideologi Pancasila dan bisa berjalan beriringan dengan pemerintah.

Apakah tahapan ini juga berlaku bagi Ormas yang di­duga melanggar Pancasila?

Untuk ini saya belum tahu.

Kami berencana untuk mem­ perkuat sistem peringatan, bagi organisasi yang nakal dan ke­luar dari kaidah Pancasila. Kemungkinan, nantinya tak ada lagi peringatan bagi organisasi yang terbukti melanggar keteta­pan Pancasila.

Lalu bagaimana caranya?

Caranya dengan membuat aturan untuk menertibkan Ormasormas bermasalah. Kami akan merumuskan mekanisme guna mempermudah penertiban ormasormas bermasalah.

Mekanisme yang seperti apa?

Rencana ada berbagai tahapan yang harus dilalui, sebelum Ormas tersebut dikenai sank­s i keras, berupa pembubaran. Pertama, Ormas tersebut akan kami tegur, kami beri peringatan tertulis jika diketahui berten­tangan dengan Pancasila atau undang - undang ormas.

Kenapa tidak diberikan kes­ empatan seperti Ormas berma­ salah lainnya?

Karena masalahnya berbeda. Pancasila itu bukan sekedar aturan, melainkan dasar negara.

Jadi sanksinya harus langsung memberikan efek jera, supaya organisasi serupa akan berpikir beberapa kali untuk melenceng dari ideologi negara kita.

Jika peringatan tersebut staan agama Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja purnama, LPSK juga kena ‘getahnya’. LPSK mendapatkan permohonan perlindungan saksi dan korban. Salah satunya Buni Yani, sang pengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang mejadi cikal bakal kasus itu.

Hanya saja, di balik peran LPSK yang penting sebagai lembaga penegakan hukum, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai merasa dukungan pemerintah belum maksimal.

LPSK membutuhan personel kepolisian atua tentara yang perlu menduduki di jabatan strategis di lembaga yang baru mempunyai kantor sendiri pada 2016 itu.

LPSK membandingkannya dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang langsung dikepalai oleh jenderal polisi.

Sedangkan hingga LPSK hanya dibantu oleh personel kepolisian untuk tugas teknis pendampingan saksi dan korban.

Lalu bagaimana dengan jaminan profesionalisme polisi dan tentara

Kenapa harus didefinisikan kembali?

Itu penting, untuk mencip­takan dasar berdirinya ormas, yang sesuai dengan apa yang diperbolehkan pemerintah. Dengan demikian ada langkah antisipasi, sehingga apabila nanti ada ormas-ormas semacam itu, ada regulasi untuk mengatasinya. Kalau di undang-undang ormas saat ini kan enggak ada.

Kapan tepatnya Kemdagri berencana mengajukan revisi tersebut?

Pastinya kami belum tahu. Ini kan masih dalam pembahasan, masih wacana. Ini saja kami belum menentukan, apakah dis­erahkan ke pemerintah disusun drafnya atau dari DPR. Tapi saya kira itu enggak masalah. Semuanya akan kami selesaikan secara bertahap.nhrm

Tjahjo Kumolo

jika duduk di LPSK? Sebab banyak juga kasus-kasus intimidasi yang melibatkan oknum-oknum polisi dan tentara. Lalu seperti apa wewenang mereka di LPSK? Berikut petikannya: Apa tantangan lembaga ini untuk melindungi saksi dan korban?

Tantangan yang sulit adalah dukungan untuk LPSK untuk menjalani tugas dan kewajibannya. Untuk mejalankan mandat UndangUndang LPSK butuh dukungan.

Mulai dari Sumber Daya Manusia, sarana dan uang. Ini berat, karena ternyata membangun organisasi baru itu tidak mudah. Dalam hal SDM, selama 10 tahun LPSK berdiri belum punya kewenangan untuk merekrut SDM sendiri. Sekarang masih diurus oleh Sekretariat Negara. Kita di bawah Setneg. Makanya PNS di LPSK masih terbatas.

BNPT banyak didukung oleh SDM Polri. Bagaimana dengan

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

POLISI DAN TNI BISA BERKARIR DI LPSK SELAMA HAMPIR 10 TAHUN BERDIRI, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) MERASA BELUM MAKSIMAL MENDAPATKAN DUKUNGAN DARI NEGARA. PADAHAL PERAN LEMBAGA INI SANGAT BESAR, INTINYA MELINDUNGI PARA SAKSI DAN KORBAN KASUSKASUS BESAR, SEPERTI PELANGGARAN HAK ASASI, TERORISME, SAMPAI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. LPSK? Makanya yang saya bilang tadi, dukungan BNPT dibanding LPSK itu berbeda. Dukungan pemerintah ke LPSK tidak maksimal. Sehingga sulit membuat LPSK berkembang dengan cepat. Padahal capaiannya luar biasa. Kalau dukungan itu diberikan sebesar dukungan yang diberikan, misalnya, ke BNPT pasti ceritanya akan berbeda.

LPSK mempunyai peran di bi­ dang hukum. Apakah saat ini ada personel Polri yang berkarier di LPSK? Tidak ada. Kita hanya diperbantukan oleh polisi untuk melindungi saksi dan korban. Saya berikan contoh BNPT lagi, di sana salah satu deputinya dipimpin oleh seorang setara dengan bintang 2.

Misalnya deputi penindakan di LPSK diduduki polisi atau tentara, bintangnya pasti bintang 2. Jadi levelnya setinggi itu.

Apakah LPSK memerlukan polisi atau TNI menduduki ja­ jaran tinggi?

Menurut kami, karena LPSK bergerak di bidang penegakan hukum, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Aspek kelembagaan, diisi orang yang mengerti dalam pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan sebagainya. Di sisi lain kita butuh ahli dalam hal perlindungan secara fisik. Orang yang menguasai hukum dan memahami layanan medis, serta psikologi.

Termasuk dalam hal pengembalian korban ke masyarakat, jadi ada rehabilitasi sosial. Jadi perlu juga ahli sosial. Di LPSK, ada posisi tertentu yang harus ditangani oleh orangorang yang punya kapasitas untuk melakukan itu. Bisa saja dari polisi aktif atau tentara aktif yang punya jenjang tertentu yang bisa menduduki jabatan itu. Strukturnya lagi kita buat saat ini.

Abdul Haris Semendawai.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Rencananya point penting apa saja yang ada dalam revisi tersebut?

Setidaknya ada dua point pentingyang kami bahas. Pertama, soal relevansi atau kesesuaian UndangUndang Ormas dengan kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini. Kedua, pemerintah akan mendefinisikan kembali apa saja tanda-tanda dari or­ganisasi yang melenceng dari Pancasila.

Apa jabatan yang bisa diisi oleh perwira polisi atau tentara?

Di dalam pemenuhan hak asasi korban ada kebutuhan perlindungan. Mungkin ada salah satu Kepala

Bironya yang akan dijabat oleh orang-orang yang punya posisi aktif di Polri atau TNI. Tapi orioritas untuk Polri.

Bagaimana LPSK bisa menja­ min polisi dan tentara ini bebas kepentingan?

Antara oknum dengan pejabat polri atau TNI, kan tidak selalu sama. Banyak polisi atau TNI yang menangani kejahatan orang-orang di internal mereka dengan sikap objektif. Di kasus-kasus yang kami tangani, ada juga yang pelakunya adalah oknum polisi. Sementara yang melindungi para korban juga polisi. Ini bisa berjalan dengan baik. Proses penegakan hukum ini, negara punya kepentingan menghukum siapapun yang melakukan kejahatan. Kalau tidak begitu, orang tidak akan hormat dengan hukum.

LPSK juga harus melakukan tindakan itu sebaik-baiknya.

Dalam tugas LPSK banyak sekali kita berhadapan dengan orangorang yang berstatus sebagai polisi dan TNI yang berstatus sebagai pelaku kejahatan, di mana di saksi dan korban kita lindungi. Yang melindungi kepolisian. Dalam prosesya tidak terjadi benturan konflik.

Kita bisa menjaga itu.

LPSK mendapat tugas baru yaitu melindungi korban ter­ orisme. Bagaimana implemen­ tasinya?

Sebenarnya, kejahatan terorisme sudah menjadi salah satu mandat yang harus ditangani oleh LPSK dalam UU Nomor 13 Tahun 2016.

Yang baru setelah direvisi, para korban punya untuk mendapatkan pelayanan medis, psikologi, dan psiko sosial. Sejumlah korban sudah mengajukan perlindungan ke LPSK. Di antara mereka sebagian sudah diberikan layanan, khususnya korban teroris yang terjadi baru-baru ini. Peristiwa terorisme sejak tahun 2000-an. Untuk korban terorisme yang lama juga sudah diberikan pelayanan. Bahkan kita fasilitasi untuk mendapatkan ganti rugi dari negara atau kompensasi.

Apakah kasus isu agama men­ jadi perhatian khusus LPSK? Untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban, LPSK harus berpedoman pada aturan hukum yang ada. Yang mendapatkan perlindungan saksi dan korban khusus kejahatan tertentu.

Misalnya pelanggaran HAM berat, terorisme, penyiksaan, kejahatan seksual pada anak, dan human trafficking. Tapi kami juga bisa berikan kepada saksi dan korban dari tindak pidana lain yang menyebabkan korban terancam jiwanya. Jadi untuk kejahatan pencemaran nama baik, penistaan agama, ini tidak disebut sebagai kejahatan prioritas. Tapi tidak menutup kemungkinan para saksi dan korban diberikan perlindungan, bila mereka terancam jiwanya. Ada beberapa kasus yang tidak disebutkan UU itu, tapi saksi dan korbannya kita lindungi. Misal kasus perusakan lingkungan di Lumajang (Kasus Salim Kancil), itu kejahatan pembunuhan yang diawali dengan kasus pengrusakan lingkungan. Saksi-saksinya merasa takut karena sudah ada korban jiwa. Kasus pidana di korupsi juga banyak. Namun pelapor dilaporkan dengan tersangka korupsi dengan kasus lain, misal pencurian dokumen. Mereka diancam dengan tindakan fisik, pembakara rumah dan pencobaan pembunuhan. Ini menunjukan posisi para pelapor dan saksi ini rentan. Sangat beda tipis dibandingkan dengan terdakwa.

Tapi saksi dan pelapor juga jangan sampai memberikan keterangan dan laporan palsu. Jadi tidak semua permohonan perlindungan akan dikabulkan, ada beberapa kriteria hingga permohonan perlindungan dikabulkan. Perlindungan yang diberikan LPSK sendiri bertujuan mendukung upaya pengungkapan tindak pidana melalui keterangan saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama. Maka keterangan yang diberikan terlindung LPSK pun harus merupakan keterangan yang didasarkan itikad baik. Yakni niat untuk mengungkap tindak pidana yang sebenarnya terjadi.npeb/sua

7 EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

Buntut Chappy Hakim ‘Pukul’ Anggota Komisi VII Main Pukul...

nSambungan Halaman 1

Seusai rapat, Tompo diperlakukan secara kasar oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy . “Beliau menunjuk dengan kasar ke arah dada saya sambil membentak dengan suara keras,” ujar Tompo.

Padahal, katanya, tidak ada yang aneh dengan pertanyaannya. “Itu bagian dari tugas saya selaku anggota Komisi VII. Tetapi sebaliknya, Chappy malah bersikap emosional, membentak-bentak terhadap dirinya,” kata Tompo.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu menepis uluran tangan Tompo, yang mengaku tersinggung seolah dianggap inkonsisten. Tompo sendiri mengaku pertanyaan yang dilayangkan kepada Chappy

adalah murni masalah kebijakan Freeport soal pembangunan smelter. Karena sampai saat ini, anggota Komisi VII itu beranggapan Freeport tidak pernah serius membangun smelter. Padahal, ia sendiri sudah tak mempermasalahkan di mana smelter Freeport akan dibangun, mau lokasinya di Papua atau di Gresik, silakan saja asalkan Freeport menjalankan kewajibannya membangun smelter.

Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Akbar Faisal, mengecam keras sikap tak patut Chappy Hakim. Akbar meminta Presiden Joko Widodo menghentikan seluruh perjanjian dan kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia.

“Sehubungan dengan insiden yang dilakukan Presdir PT Freeport Indonesia, Saudara Chappy Hakim, terhadap anggota DPR-RI dari Fraksi Partai

Hanura Muhtar Tompo seusai rapat kerja dengan perusahaan pertambangan di DPR-RI, dengan ini saya menyatakan protes sangat keras,” kata Akbar di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Menurut Akbar, tindakan ini sungguh-sungguh keluar dari kacamata etika apapun.

Perilaku barbar Presdir Freeport ini sekaligus penghinaan besar kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.

Untuk itu, Akbar menuntut permintaan maaf dari Chappy Hakim atas perbuatannya membentak dan menunjuknunjuk dada Muhktar Tompo.

Ia juga meminta manajemen kantor pusat Freeport McMoran Internasional di Amerika Serikat untuk meminta maaf Muhtar Tompo selaku pribadi, kepada institusi DPR-RI dan kepada Pemerintah Indonesia.

Akbar juga meminta manajemen Freeport McMoran un-

Stanley: Banyak Wartawan Men­jadi Joki Politik Pers Gadungan... nSambungan Halaman 1

“Untuk memunculkan iklim pers yang bersih, kita lakukan verifikasi seluruh perusahaan media. Agar semua tau alamat media itu di mana, berita yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Djauhar saat konferensi pers, di gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Hanya saja, SPS membantah informasi bahwa Dewan Pers akan menyerahkan daftar media yang terverifikasi tersebut kepada pemerintah. Dengan demikian, instansi pemerintah berhak menolak liputan yang dilakukan oleh media yang tidak terdaftar.

“Tidak begitu. Yang terpublish 74 itu baru bagian dari proses verifikasi awal. Sampai hari ini memang baru 74, masih akan ada verifikasi lanjutan,” ujar Sekretaris Jenderal SPS Hedi Lugito.

Yoseph “Stanley” Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers mengatakan, Dewan Pers concern den­gan berbagai pengaduan dari masyarakat. Pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon pada 9 Februari, Stanley mengajak introspeksi untuk pers saat ini, pasca pemberlakuan Undang- Undang Pers tahun 1999 (kini su­dah masuk tahun ke-18).

Menurutnya, kebebasan pers saat ini serasa kebablasan.

Ada batas yang tipis antara bisnis dan pemberitaan. Dia mencontohkan, saat Pilpres 2014, Dewan Pers men­emukan banyak wartawan men­jadi joki politik. Tidak hanya itu, Pilpres 2014 dijadikan ajang kepentingan terutama oleh pemilik media yang membikin partai.

Situasi serupa hampir sama saat Pilkada. Ketika kampanye, banyak calon men­datangi kantor-kantor redaksi. “Mereka bilang mau menyampaikan visi-misi. Tetapi, masyarakat pers perlu saling mengingatkan, agar berhati-hati menjaga inde­ pendensi newsroom,” ujarnya.

Dalam eskalasi Pilkada, Stanley tidak memungkiri banyak wartawan yang terjebak menjadi joki politik. Namun Stanley mengingatkan, apabila wartawan ingin men­jadi tim sukses salah satu paslon (pasangan calon), atau ketika pemilu legislatif ingin menjadi caleg, maka sebaiknya cutilah dulu. Atau yang lebih terhor­ mat mengundurkan diri secara permanen.

“Lapor ke tempat dia bekerja, lapor ke organisasi di mana dia berinduk dan or­ganisasinya nanti akan lapor kepada Dewan Pers. Lalu kita cabut kartu kompetensi war­tawannya. Sebab, saat sudah jadi politikus, tak perlu lagi kar­tu kompetensi wartawan. Proses ini membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Kalau tidak, Dewan Pers nanti­nya hanya berteriak-teriak, tapi ya joki-joki politik masih berkeliaran,” katanya.

Terkait dengan berita hoax yang akhir-akhir ini sangat marak, Stanley melihat peri­ laku resources di institusi media sudah mengalami peruba­ han. “(Universitas) Paramadina melakukan penelitian terhadap 352 wartawan. Wartawan ge-nerasi muda, fresh graduated. Mereka, bangun tidur langsung berpikir, apa bahan untuk diliput atau ditulis hari ini. Mereka lalu membuka media sosial, men­cari isu yang sedang menarik. Hasilnya, 87 persen responden mendapat ide menulis berita dari media sosial. Ini artinya ada lingkaran be­gini: berita hoax disebarkan di media sosial, lalu ramairamai dimuat di media online.

Dari media online, akan muncul di televisi dan media mainstream. Lalu akhirnya jadi viral lagi di media sosial. Begitulah siklus­nya. Jadi, jangan kaget kalau sekarang banyak orang menjadi media buzzer. Bekerja untuk para calon dan kepentingan politik sesaat. Tugas mereka menciptakan berita, dimuat di situs-situs yang bisa dimatikan dan dihidupkan, kemudi­an di­kutip dan disebarkan ke grup-grup pembicaraan seperti WhatsApp. Mereka juga membuka akun-akun palsu, sal­ing follow, dan seterusnya,” ungkap Stanley.

Melihat fenomena seperti ini, Dewan Pers meminta war­ tawan tidak mengutip sumber di media sosial tanpa verifikasi.

Langkah berikutnya, Dewan Pers memberi tanda verifikasi untuk me­dia. “Jangan percaya dan lang­s ung meneruskan berita yang tak jelas. Pertimbangkan dulu, pikir dan konfirmasi. Verifikasi dulu, ada enggak berita itu di media lain.

Kalau ada dan faktanya sama, baru disebar,” imbuh Stanley mengingatkan.

Pihaknya juga mengajak teman-teman pers meneguhkan kem­bali jati diri pers, dan mengem­balikan otoritas kebenaran publik pada pemberitaan media mainstream. Jadi, apa-

bila orang meragukan sebuah berita, maka dia bisa merujuk kepada me­dia yang benar, yang dikelola oleh orang-orang yang kompeten. “Media mainstream harus bisa men­jadi rujukan, untuk menguji sebuah informasi, benar atau tidak,” lanjutnya.

Adapun untuk verifikasi Dewan Pers kepada media, Stanley menyebut media tersebut akan diberi logo dengan Quick Response (QR) code.

Logo ini nanti dikembangkan secara teknologi. Sehingga, jika QR code-nya difoto, akan langsung terkoneksi dengan URL medianya atau link-nya dan nama penanggung jawab, alamat redaksi, nomor tele­ pon, dan seterusnya. Juga ada nomor registrasi Dewan Pers medianya.

“Jika QR code dipalsukan, ketika difoto dengan smartphone, akan blank, tidak muncul datanya. Dengan cara ini, orang menjadi tahu, mana media benar, trusted media yang beritanya bisa dipercaya, mana yang tidak. Langkah ini meru­ pakan follow up dari piagam Palembang 2012,” tuturnya.

Piagam Palembang adalah kesepakatan yang ditandatan­ gani oleh 18 pemimpin me­ dia nasional, pada 9 Februari 2010 di Palembang, Sumatera Selatan, saat peringatan Hari Pers Nasional, yang disaksi­ kan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para pimpinan media nasional saat itu sepa­ kat melaksanakan sepenuhnya KEJ (Kode Etik Jurnalistik), Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan dan Standar Kompetensi Wartawan. Mereka menyerah­kan pelaksanaanya kepada lem­baga independen yang dibentuk Dewan Pers.

Logo atau tanda khusus akan diberikan kepada perusahaan pers yang dinilai te­lah diverifikasi dan diratifikasi.

Untuk saat ini, kata Stanley, ada 43.300 media, dan data Dewan Pers tahun 2015 menunjukkan, yang baru terverifikasi hanya 247. Hanya saja Dewan Pers mengaku masih kesulitan menjangkau pemilik media.

Pasalnya, masih banyak media yang berada di posisi keberpihakan. Misalnya, sikap awak redaksi yang harus profesional, tetapi berpotensi terbentur dengan kepentingan pemilik.

“Itu salah satu kesulitan. Dewan Pers tak bisa menjang­kau pemilik. Tapi Dewan Pers menginginkan newsroom harus dijaga se-independen mungkin.”

Pungkasnya.nkat/hrm

tuk memberhentikan mantan Kepala Staf TNI AU tersebut dari jabatannya selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Bahkan ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sementara seluruh perjanjian dan kesepakatan antara Indonesia Freeport hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Sikap sangat keras ini perlu untuk menegakkan kehormatan Indonesia mengingat Muhtar Tompo adalah wakil rakyat Republik Indonesia yang mendapat mandat resmi berdasarkan konstitusi Republik Indonesia. Penghinaan dan penganiayaan kepada Muhtar Tompo adalah penghinaan kepada rakyat Indonesia,” pungkas Akbar.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, Kamis (9/2/2017) di Jakarta menyay-

nSambungan Halaman 1

Dalam sidang yang mengagendakan keterangan saksi ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi pelapor yaitu Gunawan Angka Widjaja, tak lain suami Chin Chin. Di persidangan, Gunawan membeberkan sejumlah rekayasa laporan keuangan yang dilakukan Chin Chin saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Blauran Cahaya Mulia, sebuah perusahaan yang mengelola gedung Empire Palace Surabaya.

Adanya rekayasa laporan keuangan tersebut terungkap

setelah ada sekitar 7 orang penagih utang (debt collector) yang datang ke Empire Palace. Kedatangan para debt collector tersebut utang sebesar Rp 700 juta rupiah membuat Gunawan haran, pasalnya ia merasa perusahaanya tidak memiliki tunggakan dalam piutang.

“Waktu itu ada sekitar tujuh orang debt collector yang datang ke Empire mencari Tri Silowati dan Agus Suhendro (Kakak terdakwa). Mereka managih utang sebesar Rp 700 juta,” ungkap Gunawan dalam kesaksiannya.

Dari kedatangan sejumlah debt collector tersebut, Gunawan lantas menanyakan perihal piutang tersebut ke-

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

pada Chin Chin. Ketika itu, Chin Chin mengaku bahwa utang itu berasal dari pembelian semen dan besi untuk membangun sejumlah properti Empire Palace.

Gunawan mulai curiga ketika keuangan perusahaannya berjalan lancar, namun Chin Chin mengaku mengalami kerugian sehingga Chin Chin meminta suntikan dana sebesar Rp 5,5 miliar. Gunawan mengaku kaget ketika dalam laporan keuangan yang dibuat Chin Chin juga terdapat tunggakan utang Rp 6 miliar.

“Padahal dalam usaha yang kami jalani cukup lancar. Tapi Chin Chin dalam laporannya yang dibuat secara manual dan

“Ini penghinaan dan mengangkangi kehormatan negara.

Bukan hanya mempermalukan lembaga DPR, tapi juga menyakiti bangsa sendiri. Tindakan Chapy Hakim bukan saja sebagai ‘Contemp of Parlement’, tapi nyata-nyata menghina bangsa Indonesia,” tukas Benny yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi Partai Hanura itu.

“Ini seakan-akan dia pasang badan membela perusahaan Freeport dari pada harus membela 248 juta rakyat Indonesia.

Dia Ini antek asing,” ujarnya.

Untuk itu, jika tidak minta maaf, maka kata Benny Rhamdani, dirinya siap menggalang kekuatan guna mengusir PT Freeport Indonesia dari Indonesia.

“Saya bersama dengan beberapa elemen masyarakat, siap menggalang dukungan untuk mengusir Freeport dari Indo-

nesia. Kekayaan sumber daya alam harus dikuasi kembali negara,” pungkasnya.

Terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono merespons pernyataan Akbar Faisal.

Hendropriyono menyesalkan pernyataan Akbar yang dinilai gegabah itu.

“Akbar Faisal dengan menggebu-gebu mendapat panggung soal Freeport ini dengan menuduh Chappy Hakim memukul salah seorang anggota DPR. Buat kami para prajurit, cerita tersebut tidak masuk akal,” ujar Hendro melalui siaran pers, Jumat (10/2/2017).

“Chappy yang kami kenal bukanlah tipe orang yang anggar jago. Dia itu bukan tukang pukul. Waktu menjabat KSAU saja terkenal sebagai orang yang rendah hati dan luwes bergaul dengan siapa saja,” lanjut dia. nnus/bar/fak/sua

Peluru Baru SBY bangsa dan kebhinekaan dengan memanfaatkan agama dan peran para alim ulama,” katanya.

Senada, Juru bicara Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mencurigai keterlibatan Teten Masduki dan Antasari Azhar dalam demo tersebut. Dia juga mempertanyakan kinerja aparat kepolisian.

“Kenapa aparat hukum terlambat datang dan gagal melakukan langkah preventif. Infonya, pelaku demo adalah mahasiswa yang melakukan pertemuan di Cibubur dimana Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Antasari Azhar hadir memberi pengarahan,” katanya.

DPP Partai Demokrat menyayangkan aksi ini karena ditengarai salah alamat. Aksi protes ini mestinya dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat, bukan di kediaman SBY karena rumah itu dilindungi oleh Undang-Undang. “Menyesalkan aksi unjuk rasa ke kediaman Presiden RI ke 6 yang dilindungi UU seperti berlaku pada Presiden-Presiden RI yang lain.

Padahal, apabila mahasiswa bermaksud melakukan protes, aksi bisa dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat,” lanjut Rachlan.

Tak hanya itu, Rachlan juga menuntut Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian memberikan penjelasan terkait kelambanan aparat dalam melindungi mantan presiden RI. “Apakah polisi unable atau unwilling menjalankan tugasnya melindungi Presiden RI ke enam? Kapolri perlu memberi penjelasan,”

tuntutnya.

Bagi Rachlan, aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan manipulatif yang dilakukan oleh aktor politik demi tujuan dan kepentingan politik jangka pendek.

Mahasiswa hanya dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kepada mahasiswa Rachlan menghimbau agar berhati-hati dan menjaga diri dari godaan politik partisan. Menurutnya hal itu akan menyeret mahasiswa ke dalam konflik politik kekuasaan. Demokrat juga meminta siapapun aktor politik tidak memanfaatkan mahasiswa guna kepentingan politik. Bahkan pihaknya menyebut tidak semua pendemo mengetahui bahwa aksi mereka dilakukan di rumah SBY. “Kepada mahasiswa untuk lebih berhati-hati menjaga dirinya dari godaan politik partisan yang sengaja menyeret ke dalam konflik politik kekuasaan,” tulis Rachlan. Tidak terima dituduh melakukan agitasi terhadap mahasiswa, Teten Masduki angkat bicara. Secara tegas Teten membantah kabar yang menuding pemerintah mengerahkan massa mahasiswa untuk menggeruduk kediaman SBY. “Enggak ada. Itu saya juga hadir di acara itu pagi dan saya minta untuk menyampaikan beberapa kemajuan dalam 2 tahun pemerintahan. Ya biasa, yang dimasalahkan mahasiswa ketika dialog itu banyak mengenai dana desa, pemberantasan korupsi, HAM, agraria, dan sebagainya.

Dialog gitu aja,” jelas Teten. nfaj/lan/mer/tir

Jangan akhirnya perusahaan dipakai untuk kepentingan perorangan,” tegas Rini.

Kenapa keduanya tidak akur?

Pangkal persoalannya ternyata adanya perubahan struktur di Pertamina. Sebelumnya di Pertamina tidak ada jabatan Wakil Direktur Utama (Wadirut). Jabatan Wadirut itu diusulkan oleh dewan komisaris pada Agustus 2016 dengan pertimbangan Pertamina membutuhkan direksi dalam jumlah banyak karena menangani proyek-proyek skala internasional dari hulu hingga hilir.

“Mereka (Pertamina) perlu ada konsentrasi dalam hillirisasi dan megaproyek. Jika dihitung

bisa mencapai sekitar Rp700 triliun,” jelas Rini Soemarno dalam jumpa pers usai RUPS yang tidak dihadiri Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang.

Pencopotan ‘matahari kembar’ di Pertamina masih menyisakan masalah. Bahkan ada kabar, sempat terjadi tarik-menarik antarkubu dalam memutuskan nakhoda baru Pertamina.

Tarik-menarik tersebut dikabarkan melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menyorongkan nama Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi untuk mengisi jabatan Direktur Utama Pertamina. Usulan tersebut turut didukung oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra

Tahar.

Namun, usulan itu dimentahkan Rini. “Apalagi Rachmad juga dianggap sebagai kubu Dwi Soetjipto,” kata sumber tersebut.

Kabarnya, Presiden juga tidak klop dengan calon nakhoda baru Pertamina itu.

Terpisah, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember Prof. Dr. Ir. Mukhtasor yang juga anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) angkat bicara.

Dalam siaran persnya, Mukhtasor tegas menyerukan Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran Komisaris Pertamina.

“Kegaduhan di Pertamina telah berlangsung kronis menahun. Namun antiklimaks yang terjadi Jum’at kemarin menyajikan bukti jelas bahwa

Kementrian BUMN gagal menciptakan tatakelola BUMN yang baik. Rekrutmen Komisaris Pertamina juga gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten,” tuding Muktasor, Sabtu (4/2/2017).

Bahkan Mukhtasor menilai pencopotan Dirut Pertamina semena-mena justru ketika prestasi Pertamina naik dan bergerak menuju posisi yang ditempati perusahaan migas internasional.

“Pembubaran Petral, transformasi dan efisiensi, program pembangunan kilang untuk peningkatan kemandirian energi, kinerja dan prestasi finasial, keberhasilan BBM nasional satu harga dan sejumlah keberhasilan lain seharusnya mendapatkan apresiasi Pemerintah,” tulis Mukhtasor tampak berapi-api. nkat/nus

banyak coretan-coretan mengaku mengalami kerugian. Chin Chin meminta dana Rp 5,5 miliar, bahkan terdapat tunggakan sebesar Rp 6 miliar,” sebut Gunawan.

“Saya bertanya, kenapa bisa nunggak? Selama ini kan bisnis jalan, pemasukan juga ada.

Kenapa kok bisa sampai ada tunggakan, Oleh Chin Chin kemudian dijawab itu urusan dia dan dia nanti yang akan pasang badan,” ungkapnya menceritakan.

Gunawan kemudian meminta Chin Chin segera menyelesaikan tunggakan tersebut.

Namun ketika itu Chin Chin tidak melaksanakan dengan ala-

san sedang tidak ada anggaran.

Bahkan Chin Chin beralasan masih ada tunggakan Rp 6 miliar dan supplyer tidak mau kirim barang, sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan.

Karena masih menaruh kepercayaan, Gunawan pun mengambil uang dari tabungan pribadinya Rp 5,5 miliar dan diserahkan kepada Chin Chin agar utang-utang tersebut diberaskan.

Lagi-lagi, pada 3 Maret 2016, debt collector yang sama kembali menagih utang. Menurut Gunawan, salah satu debt Collector sempat menggebrak-gebrak meja.

“Kemudian saya tanya ke Chin Chin, kok debt collector itu datang lagi, padahal (utang) sudah diberesin semua. Ternyata sama Chin Chin dijawab belum

(belum dibayarkan). Katanya uang yang saya beri itu dipakai untuk keperluan lain tanpa disebutkan digunakan untuk apa,” beber Gunawan.

Atas kejadian tersebut, Gunawan meminta agar terdakwa Chin Chin membuat laporan keuangan. Rupanya hal itu tidak kunjung dilaksanakan Chin Chin dengan alasan sibuk. Tidak hanya kepada Gunawan, ternyata Chin Chin juga meminta uang kepada orang tua Gunawan.

Kejadian itu berlangsung pada bulan Mei 2016 saat orangtua Gunawan datang dari luar negeri. Adik Gunawan yang menerima informasi dari Chin Chin mengungkapkan jika perusahaan sedang mengalami kekurangan keuangan. Selan-

jutnya orang tua Gunawan memberi suntikan Rp 8,5 miliar.

“Pada 4 Juli 2016, saya kembali meminta laporan keuangan dua usaha kepada Chin Chin, yakni ballroom dan properti,” papar Gunawan.

Belum selesai urusan keuangan, ungkap Gunawan, dirinya menerima laporan dari seorang pegawai bernama Abeng, bahwa beberapa karyawan yang bernama Beny Candra diketahui tengah mengambil sejumlah dokumen dari Empire Palace atas perintah Chin Chin.

Keterangan Gunawan di persidangan ini mengindikasikan adanya upaya dari terdakwa untuk menghilangkan barang bukti laporan keuangan perusahaan.nrofik

Panas Lagi.. nSambungan Halaman 1

Merespons unjuk rasa itu, di akun Twitter pribadinya, @ SBYudhoyono, SBY menulis, “Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan “digrudug” ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*” “Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk “Tangkap SBY”. *SBY*,” cuitnya lagi.

“Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*,” cuitnya lagi.

Yah, SBY merasa teraniaya dengan demo tersebut.

Ketua Umum Angkatan Muda Partai Demokrat, Boyke Novrijal mengklaim memiliki bukti kuat kegiatan ribuan mahasiswa dalam Jambore Nasional dihadiri beberapa menteri kabinet kerja datang. Acara itu dituding sebagai upaya pemerintah menghancurkan SBY dengan menggunakan mahasiswa.

Boyke menuding adanya pendidikan fitnah bermotif provokatif di acara itu. Menurutnya, di acara itu mahasiswa disuruh meneriakan yel yel ‘tangkap SBY’.

“Mahasiswa dipertontonkan oleh rekayasa jahat para narasumber yang hadir dalam memberikan materi yang sesat dan penuh dengan fitnah Keji dan jahat, mahasiswa dijadikan umpan untuk melakukan perbuatan

yang salah secara moral dan hukum,” katanya dalam siaran pers, Senin (6/2/2017).

Dia mempertanyakan kehadiran para menteri kabinet Jokowi-JK. “Apakah kehadiran saudara Teten Masduki (Kepala Staf Kepresiden RI), Amran Sulaiman (Menteri Pertanian RI), Rudiantara (Menteri Kominfo RI) dan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial RI) merupakan inisiatif mereka sendiri atau atas perintah bapak Presiden?” tanyanya.

Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan kehadiran politisi PDIP Adian Napitupulu di tengah-tengah mahasiswa.

Pihaknya meminta Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi penjelasan kapasitas Adian dan anggota Fraksi PDIP yang dituding sebagai otak operasi kegiatan Jambore Nasional Mahasiswa. “Apakah kehadirannya atas perintah tugas PDIP atau inisiatif pribadi?,” katanya.

Kritikan tajam dialamatkan kepada pemerintah dan PDIP karena memfitnah SBY di depan para mahasiswa dengan menggiring opini SBY sebagai otak di balik kegaduhan negeri ini.

“Atas dasar kebenaran apa mereka para pejabat negara, pengamat serta pelaku politik yang hadir di sana melakukan penggiringan opini jahat dan menebarkan fitnah serta ujaran kebencian kepada Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan tuduhan sebagai otak provakator pemecah

Rini dan Luhut Bekerja untuk Siapa?

Pertamina Nasibmu... nSambungan Halaman 1

Chin Chin Perintahkan Karyawan Hilangkan Barang Bukti

Bohong Ya...

angkan insiden tersebut. “Itu tindakan premanisme dan tindakan buruk yang tak patut dilakukan oleh Direktur Freeport, Cheppy Hakim terhadap Anggota DPR yang juga kader Partai Hanura,” katanya.

Tindakan itu kata Benny, adalah bentuk penghinaan terhadap Bangsa dan Negara. “Sebagai Anggota DPR, Muchtar Tompo ini bukan mewakili partai, tapi dia mewakili rakyat Indonesia di Parlemen. Dia juga mewakili negara lho,” tukasnya.

“Harusnya sebagai mantan militer berpegang teguh pada Sapta marga, jangan karena sudah pensiun dia lebih mementingkan asing dan mengabaikan negaranya sendiri,” pintanya.

Jadi kata dia, ini merupakan tindakan penghinaan tidak saja ke partai Hanura, tapi juga tindakan penghinaan terhadap masyarakat Indonesia dan lembaga resmi DPR RI.

8

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

Dewan Pertimbangkan Pembagian Pendanaan Trem

Komitmen Pemkot Surabaya Tangani Pendidikan

Perjuangkan Hak Siswa sampai Mahkamah Konstitusi

Ada banyak formula yang telah diterapkan Pemkot Surabaya sebagai wujud komitmen menciptakan pendidikan komprehensif di Surabaya. Seperti pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peningkatan SDM, pemberian Sapras (sarana dan prasarana), mitra warga, sister school, sekolah inklusi, serta program pendampingan dan peningkatan kompetensi siswa

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha.

PIMPINAN DPRD Kota Surabaya mempertimbangkan jika sharing (berbagi) pendanaan pembangunan angkutan massal cepat (AMC) berupa trem di Kota Surabaya, tidak hanya melalui APBN murni melainkan juga APBD porsinya 70 : 30.

“Kalau pembagiannya 50 : 50 terlalu berat. Bisa-bisa APBD Surabaya kesedot ke trem semua.

Tapi kalau 70 : 30 masih bisa dipertimbangkan tapi perlu pembicaraan dengan DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha.

Apalagi, lanjut dia, dulu sudah ada kesepakatan bersama bahwa pembangunan trem di Surabaya yang nilai anggaran mencapai Rp2,4 triliun murni dibiayai APBN. Masduki mengatakan jika diterapkan 50 : 50, maka APBD Surabaya 2017 yang di kisaran Rp8 triliun akan habis.

“Kecuali jika itu menggunakan

multiyears selama dua atau tiga tahun mungkin bisa. Tapi lagilagi perlu pembahasan bersama,” katanya.

Menurut dia, jika itu tetap dipaksakan dengan porsi 50 : 50, maka perlu kajian ulang perlu dan tidaknya AMC trem diterapkan di Surabaya.

“Jangan sampai biaya sharing yang cukup besar itu, tidak mampu mengurai kemacetan Surabaya dan malah hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu,” katanya.

Untuk menyampaikan setuju atau tidaknya anggota dewan mengenai konsep sharing pendanaan trem itu, lanjut dia, bila perlu 50 anggota DPRD Surabaya dimintai pendapat. “Kalau tidak ya cukup diwakili perwakilan fraksi saja,” ujarnya.

Kepala Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Sonhaji sebelumnya mengatakan pada prinsipnya wali kota

melihat bahwa pendanaan trem tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Sehingga mereka (Kemenhub) menawarkan perbaikan Perpres (Peraturan Presiden) dimana ada sharing pendanaan melalui APBN dan APBD. “Bu wali meminta waktu untuk berkoordinasi dengan internal Pemkot dan DPRD Surabaya sampai minggu depan,” ujarnya.

Menurut dia, koordinasi di internal perlu dilakukan agar tidak salah langkah dan juga mengetahui besaran yang tepat untuk sharing pendanaan. Agus mengatakan sharing pendanaan trem, tidak bisa disamakan dengan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta.

MRT di Jakarta perbandingan penggunaan anggarannya adalah 51 persen APBD dan 49 persen APBN. “Saya pikir tidak bisa disamakan.

Antara Jakarta dan Surabaya itu berbeda. APBD Jakarta di atas Rp70 triliuan lebih, sedangkan Surabaya hanya Rp8 triluan,” katanya.nwan

Program-program itu sudah diterapkan sejak 2010 melalui pengukuhan Perda Pendidikan No 16 Tahun 2012 oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. ”Kami sudah punya program-program yang telah mengantarkan siswa Surabaya sampai ke dunia internasional,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dr Ikhsan SPsi MM. Pembiayaan Bopda itu juga mendukung pendidikan gratis hingga 12 tahun yang berhasil menurunkan angka anak putus sekolah di Surabaya kini hanya 0,01 persen dari total pelajar Surabaya. Mekanisme aliran dana pun sudah berjalan baik dan teratur. Bahkan, setiap bulan, siswa SMA/SMK negeri dan swasta mendapatkan biaya pendidikan sebesar Rp 152 ribu. Pencairan dana untuk SMA/SMK negeri dilakukan tiap tiga bulan sekali.

Untuk sekolah swasta mendapatkan dana melalui pemberian jasa pelayanan tenaga pendidik dan kependidikan.

Bagi siswa kurang mampu, Pemkot menyediakan biaya seragam.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Juga perlengkapan sekolah untuk SMA/SMK negeri dan swasta. Selain itu, melalui program Mitra Warga, Pemkot memberikan beasiswa masuk ke PTN Surabaya bagi siswa kurang mampu. Termasuk, melanjutkan pendidikan ke sekolah pilot, sekolah pramugari, dan sekolah perhotelan. Pemkot juga memberi pendampingan dan peningkatan kompetensi siswa meliputi pembinaan preventif kenakalan siswa, pendampingan hukum bagi siswa bermasalah, dan pelatihan lifeskill bagi siswa SMA. Serta program inklusi. ”Ketika lulus SD inklusi, data mereka kami serahkan ke SMP. Lalu disalurkan ke SMA/SMK. Khusus yang SMK, mereka lebih banyak praktik. Misalnya, kalau jurusan service AC, langsung di bengkel AC. Kalau tata rias rambut, ya langsung latihan motong rambut,” kata Ikhsan.

Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) juga mendapatkan atensi khusus. Seperti pemberian gaji GTT disesuaikan standar UMK Surabaya. Bahkan, Pemkot menyediakan fasilitas

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian kepada setiap GTT di Surabaya. Terkait pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemkot ke pemprov sesuai UU no 23 Tahun 2014, secara tidak langsung mengubah sistem pendidikan di Surabaya. Salah satunya, aliran dana Bopda dan BOS yang menyubsidi SPP pelajar dihentikan. Ini membuat Surabaya terpaksa mendowngrade standar pendidikan untuk masyarakat. Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi menyebut ini efek dari tidak ratanya kemampuan kotakota Jawa Timur melakukan hal serupa Surabaya. ''Karena kemampuan tidak merata, jadi kewenangan pemkot atas SMA dan SMK dipindahkan ke tangan pemprov," ujar Martadi yang telah meminta judicial review regulasi itu ke MK. Menurut Hananto Widodo, dosen hukum tata negara UNESA, mengajukan judicial review ke MK merupakan langkah tepat untuk memperjuangkan hak pendidikan masyarakat Surabaya.(hks)

WWW.LENSAINDONESIA.COM

HUKUM

10

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

Karyawan Jawa Pos Grup Buang Limbah Beracun ASNARIYANTO, Kepala Departemen Umum PT Adiprima Suraprinta yang merupakan anak perusahaan Jawa Pos Group, terdakwa pembuang limbah beracun, hanya tertunduk mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (08/02/2017).

Saksi ahli Mohammad Nazamudin dari star Bah-

an Lingkungan Hisap (BLH) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum (JPU) Nur Rahman menhelaskan, bahwa limbah break-in (B3) tidak boleh dibuang sembarangan Karena sangat berbahaya bagi kesehatan.

“Sesuai peraturan pemerintah, limbah B3 tidak boleh ditaruh sembarangan. Ada atau tidak ada hasil laboratorium

sudah bisa dipastikan bahwa limbah B3 tidak boleh dibuang sembarangan karena sangat berbahaya,” ujar Nazamudin menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Maxi Sigarlaki.

Majelis Hakim yang mempertanyakan seberapa berbahaya limbah beracun (B3) tersebut, dengan merujukan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, sangat

berbahaya meski tidak terkontaminasi secara langsung dengan manusia.

“Karena limbah B3 dalam hal ini merupakan kertas koran, yang berbahaya itu tintanya karena mengandung timbal (logam berat). Jika tinta masuk tanah, maka pelan tapi pasti akan merusak ekosistem. Seharusnya dipisahkan dahulu tinta dari kertasnya,” terangnya.

Usai mendengar keterangan

saksi ahli, terdakwa tidak bisa membantah. Kepada hakim, terdakwa bahkan membenarkan semua keterangan Nazamudin. “Benar semua pak hakim,” kata terdakwa Asnariyanto saat ditanya apakah ada bantahan perihal keterangan saksi ahli.

Sementara itu dalam dakwaan dijelaskan, kasus ini terbongkar setelah petugas Direskrimum Polda Jatim menggrebek kantor PT Adiprima Suraprinta yang berlokasi di Jalan Raya Wringinanom, Gresik pada 24 Juni 2016. Saat digeledah, polisi menemukan bahwa PT Adiprima Suraprinta

tanpa izin melakukan dumping limbah B3 dengan cara ditimbun di beberapa lahan di sebelah barat gudang Temprina.

Usai menggeledah, petugas kemudian mengirimkan sampel limbah tersebut ke laboratorium rujukan lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Provinsi Jatim untuk dilakukan uji karakteristik guna kepentingan penyidikan. Dari pemeriksaan laboratorium itulah, diketahui bahwa kegiatan dumping limbah ke media lingkungan yang dilakukan PT Adiprima Suraprinta tidak dilengkapi

dengan perizinan yang sah.

Atas dasar hal itulah, terdakwa Asnariyanto sebagai penaggung jawab pengolahan limbah PT Adiprima Suraprinta dianggap melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Jatim.

Dalam kasus ini, terdakwa Asnariyanto dijerat dengan pasal 102 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara.nrofik

Terdakwa Penipuan Puluhan Miliar Diperlakuan Sepasang kekasih Yudis Jen Pratama, Prapti Lestari dan Rekha Elvira Triandi dituntut 7 tahun penjara.

Pasangan Kekasih Langsung Lemas Dituntut 7 Tahun SEPASANG kekasih Yudis Jen Pratama (20) Warga Jl Barata Jaya XV dan Prapti Lestari (20) Warga Jl Keputeran Penjunan Gg III, lunglai saat mendengar tuntatan Jaksa Penuntut umum (JPU) Sumantri dari Kejari Surabaya agar hakim memvonis tujuh tahun penjara. Keduanya dituntut bersalah bersama dengan Rekha Elvira Triandi (18) warga Jl Pandegiling, saat pesta narkoba.

Ketiga terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tanpa izin tersebut, hanya bisa tertunduk dan sempat menggelengkan kepala dengan tuntutan yang dinilainya terlalu tinggi.

Dalam tuntutannya, JPU Sumantri mengatakan, bahwa ketiga terdakwa terbukti melanggar tindak pidana Penyalah Gunawan Narkoba seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009.

“Setelah memeriksa serta Keterangan saksi serta fakta persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalah-

gunaan Narkotika seperti yang diatur dalam undang-undang,” terang Sumantri.

“Menuntut terdakwa masing-masing dengan hukuman 7 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 800 juta, subsider 2 bulan kurungan badan,” pungkas Sumantri dalam membacakan tuntutan.

Ketiganya langsung mengajukan pembelaan (Pledoi). “Kami lakukan pembelaan Yang Mulia,” ujar terdakwa Yudis lirih. Dalam surat dakwaan, Selasa (26/11/2016) terdakwa Prapti Lestari Dan Rekha Elvira Triandi mendatangi rumah terdakwa Yudis Jen Pratama di Jl Barata Jaya XV. Ketiganya sepakat melakukan pesta Narkoba dan membeli Shabu seberat 0,28 gram seharga Rp 200 ribu secara patungan kepada Bandar bernama Agus (DPO).

Saat ketiganya hendak memulai pesta, anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu, seperangkat alat hisap dan dua buah korek.nrofik

Berkas Tersangka PD Pasar Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

‘ISTIMEWA’ Upaya Setyo Hartono, terdakwa kasus penipuan Rp 20 miliar untuk lepas dari jeratan hukum, sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil.

M

ESKIPUN belum menjalani persidangan, terdakwa Setyo Hartono bisa sedikit lega karena majelis hakim telah membantarkannya ke Rumah Sakit Graha Amerta sebelum menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sebelumnya, Setyo Hartono berstatus tahanan sejak kasus ini ditangani kepolisian, berlanjut saat kasusnya bergulir ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endang Rahmawati juga bersikukuh tetap menahan Setyo usai berkas perkaranya dinyatakan sempurna atau P21.

Namun beberapa hari usai berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Setyo Hartono langsung dibantarkan ke Rumah Sakit Graha Amerta Surabaya.

Majelis hakim yang diketuai Mangapul Girsang memutuskan untuk membantarkan terdakwa kasus penipuan itu, sebelum kasusnya diadili dengan alasan sakit yang diderita.

Saat dikonfirmasi, Hakim Mangapul Girsang mengungkapkan keputusan pembantaran terpaksa dikeluarkan lan-

taran pihak Rutan Klas I Surabaya (Rutan Medaeng) sudah terlebih dulu membawa Setyo Hartono ke RS Graha Amerta.

“Berkas perkara dilimpahkan ke PN Surabaya pada 11 Januari 2017. Berbarengan dengan itu ternyata Rutan Medaeng sudah membawa Setyo ke RS Graha Amerta dengan alasan sakit hepatitis dan jantung,” jelasnya.

Saat itu dokter Rutan Medaeng beralasan bahwa pihaknya sudah tidak bisa menangani Setyo Hartono yang menderita sakit jantung dan hepatitis. “Tapi kami baru mengetahui bahwa terdakwa Setyo sudah dibawa lebih dulu ke RS Graha Amerta oleh Rutan Medaeng dari surat yang diajukan JPU, saat sidang perdana tanggal 23 Januari 2017,” beber Hakim Mangapul Girsang.

Ia menambahkan, saat sidang perdana digelar, JPU Endang ternyata tidak bisa menghadirkan terdakwa di persidangan. Setelah itu, JPU Endang tiba-tiba menyodorkan surat resmi dari Rutan Medaeng yang menyatakan bahwa Setyo telah dibawa ke RS Graha Amerta. “Jadi terdakwa telah dibawa ke RS Graha Amerta

oleh pihak Rutan Medaeng sebelum sidang perdana digelar,” lanjut Hakim Mangapul Girsang.

Atas dasar itulah, Hakim Mangapul akhirnya mengeluarkan surat pembantaran untuk Setyo Hartono ke RS Graha Amerta. Surat pembantaran terpaksa dikeluarkan juga lantaran Setyo telah lebih dulu di bawa ke RS Graha Amerta. “Mau bagaimana lagi, kan orangnya sakit. Sampai sekarang dakwaan pun belum bisa dibacakan,” kilahnya.

Saat ditanya apakah pihaknya menyakini bahwa Setyo benar-benar dalam kondisi sakit parah, Hakim Mangapul tidak bisa memastikannya.

“Rasanya tidak etis kalau saya yang menjawab, itu sudah kewenangan dokter. Pada sidang berikutnya, kami akan memintai keterangan dokter RS Graha Amerta terkait kondisi sakit Setyo Hartono,” dalihnya.

Sementara itu dalam dakwaan terungkap, Setyo Hartono berurusan dengan hukum setelah dilaporkan Albert Simamora selaku kuasa Harto Khusumo, Direktur Utama PT TEMAS. Setyo dilaporkan atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang pengoperan

hak sewa lahan milik TNI AL sebesar Rp 10 miliar.

Modus aksi tipu-tipu Setyo berawal saat terjadinya kesepakatan antara Harto KHusumo dan Yap Lincohn Salim, Direktur PT Senopati Samudra Perkasa, terkait pengoperan sewa lahan TNI AL di Jl Kalianak Pesapen, Surabaya.

Dengan dibantu Setyo, Yap Linchon akhirnya berhasil mengoperkan hak sewa lahan itu kepada Harto Khusumo dengan kompensasi pembayaran sebesar Rp 10 miliar.

Singkat cerita, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2007, maka lahan tersebut ditarik akan digunakan untuk mendukung Tupoksi TNI AL. Karena tidak bisa lagi menggunakan lahan tersebut sesuai perjanjian, maka Harto KHusumo meminta pengembalian uang yang telah diberikannya, namun Setyo tidak mau mengembalikannya karena uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, Setyo dijerat dengan pasal 374 dan 378 KUHP.nrofik

Kasus Penipuan Jual Beli Apartemen, PT SBT Berkelit Soal IMB

Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi.

SETELAH berkas penyidikan terhadap tersangka Suhardi, mantan Kepala Sub Keuangan PD Pasar Surya Unit Wonokromo dinyatakan sempurna, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam waktu sepekan ke depan bakal melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, saat dikonfirmasi di kantornya.

“Minggu depan akan kami limpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Saya sudah minta Kasi Pidsus sesegera mungkin mengurusi masalah itu,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan, tidak ada perkembangan yang signifikan dan Kejari Surabaya belum mengungkap tersangka lain. “Tersangkanya masih tetap,” pungkas mantan wartawan ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Suhardi W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

terindikasi kuat menyalahgunakan jabatan selama menjabat Kepala Sub Seksi Keuangan PD Pasar Surya Unit Wonokromo. Dia melakukan serangkaian pungutan uang biaya buka segel tempat usaha (stand), periode tahun 2014-2016.

Bukti sementara, meraup keuntungan pribadi sebesar Rp 110 juta hasil nilep uang dari sedikitnya 85 pedagang. Usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, Suhardi tak berkutik dan langsung digelandang ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas I Medaeng, Sidoarjo.

Modus korupsi yang dilakukan tersangka sangat sederhana. Berawal dari penyegelan stand pedagang yang telat membayar biaya sewa. Ketika para pedagang membayar lewat Suhardi, segelnya langsung dibuka.

Celakanya, uang titipan itu tidak disetor, tapi digunakan untuk keperluan pribadi.nrofik

SIDANG gugatan terhadap PT Surya Bumimegah Sejahtera (SBS) Surabaya, yang dilakukan oleh Kolonel Laut (P) Birawa Budijuwana, Rabu (08/02/2017) kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (08/02/2017).

Gugatan ini ditempuh Birawa Budijuwana karena merasa tertipu dalam persoalan jual beli Apartemen Central Bussiness District (CBD) tower A dan B yang beralamat di Jl. Dukuh Kramat RT.3/RW.4, Kelurahan Jajar, Kecamatan Wiyung, Surabaya karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seperti pada dua kali sidang yang digelar sebelumnya, owner PT SBS sebagai tergugat tidak hadir. Tergugat hanya diwakili kuasa hukumnya.

Dalam sidang tersebut, ketua majelis Hakim Dedy Fardiman menyarankan kepada pemohon dan termohon, sebelum dilanjutkan pada sidang lanjutan (Pemeriksaan) menyarankan agar dilakukan mediasi seusai peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016.

“Sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan, kedua belah pihak agar terlebih dahulu di-

lakukan mediasi berdasarkan Perma no 1 tahun 2016,” Terang Halim Dedy yang disepakati keduanya.

Dalam mediasi, Majelis Hakim yang menunjuk Hakim Sigit Sutriono sebagai mediator, juga memerintahkan agar prinsipal (Owner) hadir tanpa diwakili oleh kuasa hukumnya.

“Bila prinsipal tidak hadir, berarti tidak ada itikad baik,” tegas Hakim Dedy.

Seusai sidang, kuasa hukum PT SBS Eni Indra Ningrum mengatakan, bahwa dalam sidang pertama kuasa pemohon tidak dapat menunjukan legal standing-nya.

Disinggung terkait apartment yang dijual belikan kepada pemohon belum mengantongi IMB, Eni berkelit dan mengaku tidak dapat memberikan keterangan dan baru akan membuktikan dalam sidang pembuktian.

“Maaf saya tidak bisa memberikan keterangan disini, nanti akan saya buktikan dalam sidang pembuktian,” singkat Eni. Sementara kuasa hukum pemohon Said Sutomo dari Yayasan lembaga perlindungan konsumen (YLPK) mengaku tidak mempermasalahkan legal standing yang diungkapkan

kuasa hukum PT SBS. “Tidak masalah, kami sudah sering melakukan gugatan yang sama di pengadilan ini,” ujarnya.

Said menjelaskan, pihaknya menilai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT SBS telah merugikan konsumen dalam melakukan jual beli properti. “Laporan yang masuk pada kami, ada dua konsumen yang telah melaporkan pihak PT SBS,” ungkapnya.

“Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak konsumen lainnya yang merasa dirugikan. Mungin masih banyak yang belum melapor.

Bahkan saat ini juga terdapat gugatan yang sama yang dilakukan oleh seorang konsumen dan perkaranya juga di sidangkan di sini,” tambahnya.

Dalam sidang tersebut, juga tampak hadir kuasa hukum tergugat dari Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim, yang mana pada dua sidang sebelumnya kompak tidak hadir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kolonel Laut Birawa didampingi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Surabaya, dengan nomor 882/Pdt.G/2016/PN.SBY.,

tgl 11-11-2016, terhadap PT Surya Bumimegah Sejahtera (SBS).

Gugatan sebesar Rp 2 miliar ini, terkait persoalan jual beli Apartemen Central Bussiness District (CBD) tower A dan B yang beralamat di Jl. Dukuh Kramat RT.3/RW.4, Kelurahan Jajar, Kecamatan Wiyung, Surabaya.

Gugatan tersebut dilakukan Kolonel Bhirawa karena PT SBS diduga tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan cicilan dua unit apartemen yang dibeli Bhirawa.

Gugatan itu muncul setelah PT SBS menolak mengembalikan uang cicilan senilai Rp 126.578.000, akibat 2 unit apartemen di tower A dan B yang sudah dibayar 10 kali cicilan, ketahuan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam kasus ini, pihak YLPK juga menggugat, Walikota Surabaya, Gubernur Provinsi Jatim dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat RI. Atas hal itu, pihak pengembang dinilai telah mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.rofik

KRIMINAL

11

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

Omzet Rp 1,8 M per Bulan, Pabrik Jamu Ilegal Digerebek DITRESKRIMSUS Polda Jatim menggerebek pabrik jamu ilegal di komplek industri dan pergudangan Satria Eco Park di Jl Raya By Pass KM 33,2, Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jum’at (10/02/2017).

Dikatakan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, S.H, penggerebekan itu berawal informasi yang masuk

pada penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim bahwa banyak beredar jamu ilegal. Setelah dikembangkan, penyidik langsung bertindak dan mencari keberadaan beredarnya jamu ilegal tersebut.

“Memang kasus ini sudah menjadi TO kami sejak lama.

Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata barang itu berada di rumah saksi FW di

Desa Sidoraharjo, Kecamatan Kedamean, Gresik. Kemudian diikuti rutenya, ternyata produksinya ada di pergudangan Kecamatan Balongbendo ini,” katanya.

Irjen Pol Machfud Arifin yang didampingi Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Muh Anwar Nasir, menambahkan, peredarannya jamu ilegal ini hampir di seluruh kota di

Jawa Timur. Dalam satu hari, pabrik mampu mengirim 2 truk produk jamu dengan nilai jual Rp 60 sampai Rp 80 juta.

“Omzet per bulan mencapai Rp 1,8 miliar. Tapi ini kan sangat berbahaya bagi penggunanya, dikira asli padahal palsu. Untuk komposisinya, masih kita cek di laboratorium,” tukasnya.

Sementara itu, saat peng-

Lima Tahun Anak Tiri Disetubuhi Hingga Hamil

gerebekan, pemilik ataupun pelaku tidak ada di tempat.

Sehingga petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1,141 kardus jamu berbagai merk, 25 kardus etiket berbagai merk jamu, 16 drum plastik berisikan cairan jamu, 15 dandang pemasak, sampai ratusan kardus berisikan jamu siap edar.

“Identitas pemilik sudah

kita ketahui dan kini dalam pengejaran untuk penangkapan. Saya minta tersangka agar menyerahkan diri, itu lebih bagus,” imbuhnya.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 120 UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal

106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

“Pelanggarannya ini tentang kesehatan yang ancamannya 15 tahun penjara dan denda maksinal 1,5 miliar, juga bisa dikenakan Undang-undang Perdagangan dan Perindustrian yang ancamannya 4 tahun dan denda Rp 10 miliar serta bisa juga pasal UU Perlindungan Konsumen,” pungkasnya.nbnj

Cabuli Gadis di Hutan Tretes, Dua Warga Dipolisikan PERILAKU dua pria dewasa asal Ngawi ini sangat bejat apabila yang dituduhkan oleh korban bisa dibuktikan secara hukum. Sebut saja SPO (28) warga Desa Kauman, Kecamatan Sine, dan SG (34) warga Desa Mendiro, Kecamatan Ngrambe, keduanya diperiksa petugas Polsek Sine akibat laporan FKR (19) gadis asal Desa/Kecamatan Widodaren.

“Kami langsung memeriksa secara intensif dua orang pria yang diduga melakukan tindakan cabul dan percobaan pemerkosaan terhadap seorang gadis asal Widodaren,” terang Kapolsek Sine AKP Slamet Suyanto, Kamis (09/02).

Terang dia, laporan FKR

setelah dirinya menjadi korban aksi cabul dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan kedua orang yakni SPO dan SG disebuah gubuk yang lokasinya berada ditengah hutan karet dikawasan Tretes masuk Kecamatan Sine pada Rabu malam kemarin, (09/02), sekitar pukul 19.00 WIB. Sesuai pengakuan korban, kedua pelaku membekap dirinya dari belakang sambil meremas payudara dan memegang kemaluanya.

Tidak sebatas itu, celana korban pun dibuka secara paksa membuat FKR teriak minta tolong kepada warga.

Kata AKP Slamet Suyanto, kejadian bermula dari korban hendak melihat konser music dilapangan Desa Ge-

duro, Kecamatan Ngrambe, bersama teman lelakinya asal Desa Kauman, Kecamatan Sine. Dalam perjalanan menuju lokasi hiburan tepatnya di pertigaan jalan di Desa Banyubiru keduanya langsung dicegat SPO dan SG dan diajak paksa ke lokasi kejadian.

“Dari kasus ini sudah kami amankan beberapa barang bukti seperti celana jeans, satu kaos lengan panjang berikut BH dan CD. Namun untuk menuntaskan kasus dugaan pencabulan maupun percobaan pemerkosaan kami tetap menggandeng UPPA Polres Ngawi,” pungkas AKP Slamet Suyanto.npr

Puluhan Anggota Reskrim Jalani Tes Urine

Tes urine anggota Reskrim Polrestabes Surabaya.

Sundoyo alias Doyok, tersangka yang tega mencabuli anak tirinya selama lima tahun hingga hamil tiga bulan.

Persetubuhan haram terjadi ketika pelaku, korban dan ibu korban hidup satu rumah. Korban disetubuhi dari umur 12 tahun hingga 17 tahun.

P

RILAKU Sundoyo alias Doyok (52) sebagai seorang ayah tiri memang kelewat keterlaluan. Betapa tidak, pria yang juga warga Jl Kedurus I B Surabaya ini tega mencabuli anak tirinya CSI (17) sendiri selama lima tahun hingga hamil tiga bulan.

Terhitung, ayah tiri bejat tersebut telah mencabuli sekaligus menyetubuhi CSI dari umur 12 tahun hingga 17 tahun.

“Persetubuhan haram tersebut terjadi ketika, pelaku, korban dan ibu korban hidup satu rumah di Jl Kedurus I B Surabaya, sejak tahun 2011 lalu,”

ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Minggu (5/2/2017).

Modusnya saat itu, pelaku yang memang sejak dahulu menyimpan hasrat terhadap anak tirinya tersebut, nekat masuk ke dalam kamar pelaku saat korban tertidur.

“Nah, karena pelaku sudah tak kuat menahan birahinya, tiba-tiba menindih badan korban. Sontak, korban pun bangun dan mulai berteriak dan berontak. Namun usahanya sia-sia saja karena saat itu korban masih berusia 12 tahun, masih kalah kuat dengan tenaga pelaku,” kata AKBP Shinto.

Masih kata AKBP Shinto,

hal seperti itu selalu dilakukan pelaku secara berulang-ulang, kadang saat rumah dalam keadaan sepi ataupun saat istri pelaku sedang tidur dan pelaku mengendap-ngendap kedalam kamar korban dan melakukan persetubuhan.

“Korban yang pun hanya pasrah karena pelaku kerap kali mengancam korban jika tak mau melayani nafsunya,” tambahnya.

Lebih biadabnya lagi, akibat ulah pelaku, tahun 2013 korban sempat hamil. Namun, kehamilannya tak berlangsung lama karena korban dipaksa menggugurkan kandungannya dengan cara minum jamu penggugur kandungan.

“Pelaku pun belum jera, namun lebih bringas menyetubuhi korban. Hingga awal-awal tahun 2017, korban yang masih aktif sekolah SMA ini sehabis

sekolah langsung mampir ke rumah tantenya,” imbuh perwira asal Medan ini.

Tante korban yang curiga langsung menanyakan kepada korban perihal korban yang jarang pulang ke rumahnya.

“Betapa kaget tante korban mendengar cerita korban yang ternyata sudah di cabuli ayah tirinya hingga pernah hamil tiga bulan,” tambah AKBP Shinto.

“Tante korban yang geram pun langsung melaporkan hal ini ke Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. Berbekal laporan itulah pelaku langsung kami tangkap di rumahnya,” ungkap Shinto.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, ayah bejat tersebut diancam Pasal 81 UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara.nnanda

BNNP Jatim Sita 3,5 Kg Sabu Siap Edar dari Bandar Kakap BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur berhasil menyita 3,5 Kg lebih sabu dari dua pengedar narkoba jaringan nasional.

Masing-masing Igar Setiono Bramantyo (31) asal Desa Kandangan, Kediri dan Sapari Brasil (23) asal Riau. Keduanya disergap saat transaksi di salah satu hotel di Surabaya.

Pe t u g a s B N N P Ja t i m menangkap basah Sapari saat menyerahkan empat plastik sabu seberat 3.521 gram kepada Igar Setiono. Dengan rincian satu bungkus plastik emas bertuliskan Guanyinwang (kode A) isi sabu-sabu seberat 1.013 gram, satu bungkus plastik

emas bertuliskan Guanyinwang (kode B) seberat 1.013 gram, satu bungkus plastik emas bertuliskan Guanyinwang (kode c) seberat 1.012 gram dan satu bungkus plastik isi sabu-sabu seberat 483 gram.

Kepala BNNP Jatim Brig­ jend Pol Amrin Remico mengatakan, pihaknya membenarkan penangkapan kedua pebgedar narkoba kelas kakap itu.

“Saat itu juga kedua pengedar narkoba beserta barang buktinya langsung kami bawa untuk diperiksa lebih lanjut,” ujarnya, Selasa (7/2/2017).

Menurut Brigjend Pol Amrin, dalam pemeriksaan kedua pengedar narkoba itu men-

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Kedua pengedar sabu kelas kakap yang diamankan petugas BNNP Jatim berikut barang buktinya. tiga bulan.

gaku akan memasarkan sabu di Jawa Timur terutama Kota Surabaya.

“Kami juga melakukan penggeledahan di rumah Igar Setiono di Kediri. Hasilnya, 1 klip sabu 45,16 gram, 25 buah Hp berbagai merk, 3 timbangan elektrik berbagai merk

dan berbagai perangkat hisap sabu, berhasil kami sita,” tutup Brigjend Pol Amrin.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU tentang Narkotika.nnanda

SEDIKITNYA 98 anggota Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, mengantri di halaman Polrestabes Surabaya untuk mengikuti tes urine, Rabu (8/2/2017).

Tes urine anggota Reskrim ini atas permintaan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal untuk mengetahui pasti apakah ada polisi di jajarannya yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Tes urine yang dilakukan dari pagi hingga sore ini hasilnya melegakan. Tak ada anggota yang positif memakai narkoba karena semuanya negatif,” ujar Kaurkes Polrestabes Surabaya AKP Aris Saputra.

Menurut AKP Aris, pihaknya diperintahkan Kapolrestabes Surabaya untuk melakukan tes urine secara detail. “Nah, hasil laporan tes urine ini nantinya akan

kami laporkan ke beliau,” tambahnya.

Sedangkan Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Lily Djafar, mengatakan tes urine bagi anggota Reskrim ini akan terus dilakukan dengan waktu yang belum ditentukan. “Saat ini anggota Reskrim dulu yang diperiksa urinenya, lain waktu anggota satuan lain yang dapat giliran,” tutupnya.nnanda

Tim Anti Bandit Ringkus 29 Pelaku Curanmor SEBANYAK 29 bandit curanmor di lingkup Polrestabes Surabaya berhasil dibekuk selama periode Januari 2017, beserta 29 motor turut disita.

Selain itu, polisi mengamankan kunci T, Y, L, foto copy STNK/BPKB 4 lembar, mata kunci palsu 3 buah, pir 3 buah dan magnet 1 buah.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal mengatakan, ungkap kasus ini adalah kerja nyata Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran yang bergerak secara masif dalam menangkap para pelaku curanmor.

“Nah, modusnya berbagai macam, ada yang dengan cara merusak kunci kontak hingga merampas sepeda motor. Oleh karenanya kami akan terus melakukan mapping agar nantinya tertangkap siapasiapa saja pelaku dibaliknya,” ujarnya di halaman depan Mapolrestabes Surabaya, Senin (6/2/2017).

Kombes Pol Muhammad Iqbal menambahkan, pihaknya sudah memerintahkan jajarannya agar tak segan-segan

Sebanyak 29 bandit curanmor dibekuk Polrestabes Surabaya.

memberikan penindakan tegas terukur pada pelaku kejahatan.

“Bahkan, kalau perlu ditembak mati jika ada pelaku yang malah mengancam nyawa anggota saya,” katanya.

Masih kata Kombes Pol Muhammad Iqbal, melihat geliat pelaku-pelaku kejahatan ma-

kin marak, pihaknya memerintahkan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga untuk membuat sebuah tim anti bandit. “Semoga dengan adanya tim tersebut, bisa meminimalisir kejahatan di kota Surabaya,” imbuhnya. nnanda

Pemprov Jatim Kerjasama dengan Jerman Mendirikan SMK Mini

GUBERNUR SOEKARWO: LULUSAN SMK INDUSTRI DI JAWA TIMUR LEBIH DIBUTUHKAN

P

ERNYATAAN tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo, saat bersilahturahmi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (10/2/2017), dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) se-Jatim. Pertemuan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim.

Menurut Pakde Karwo, Jawa Timur selama ini menjadi lumbung pangan nasional. Maka, para petaninya harus mendapatkan nilai tambah dari hasil pertanian.

Sehingga harus dilakukan inovasi yang kreatif sebelum menjual hasil panen. Salah satu cara dengan mengolah menjadi makanan atau jajanan sebelum dijual. Dengan begitu hasil yang mereka peroleh akan bertambah besar dan tentunya berkualitas.

“Berkaitan dengan itu, sebenarnya SMK di Jatim memiliki peran stategis dalam memajukan pertanian. Sudah banyak SMK kualitasnya baik. Tapi dari jumlah SMK di Jatim belum ada yang mencetak siswanya dari jurusan industri. Sehingga, hasil yang melimpah ini belum maksimal dirasakan oleh para petani sebagai produsen,” jelas pakde Karwo.

Selain jurusan industri, lanjutnya, jurusan packaging juga sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produksi.

Sebab, bagus atau sebaik-baiknya hasil produksi kalau kemasannya jelek, maka harga jualnya kurang karena tidak bisa menarik pembeli.

Oleh karena itu jurusan packaging atau kemasan sangat dibutuhkan selain jurusan industri.

Namun, tambah Pakde, sebelum membuka jurursan-jurusan baru tersebut, pihak sekolah hendaknya

Jawa Timur membutuhkan lebih banyak lulusan SMK industri dibanding jurusan lain.

Pasalnya, mereka yang lulusan industri diharapkan bisa membantu para petani dalam mengolah hasil pertanian menjadi barang siap dimakan. Untuk itu ke depannya, SMK di Jatim hendaknya membuka jurusan industri untuk memenuhi kebutuhan.

Gubernur Jatim Soekarwo didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman saat bersalaman dengan kepala sekolah SMASMK se-Jatim.

DPRD Jatim Bentuk Pansus RPJMD

Ketua Bapperda DPRD Jatim Achmad Heri.

B

ADAN Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur memutuskan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menanggapi ususlan Pemprov Jatim untuk mengubah RUU Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim Tahun 2014-2019.

Perubahan ini dikarenakan dalam proses pembangunan dipengaruhi faktor internal yang bersifat normatif terkait perubahan peraturan perundangan. Serta, faktor eksternal terkait kondisi ekonomi global yang mempengaruhi pelaksnaan RPJMD. Targetnya, Pansus RPJMD akan bekerja pada pertengahan bulan Februari 2017 ini. Ketua Bapperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah) DPRD Jatim Achmad Heri menegaskan jika pembahasan Perda RPJMD Jatim sudah masuk dalam Prolegda 2017 ini. Selanjutnya pada pertengahan Pebruari akan segera bekerja setelah ditetapkan di Paripurna DPRD Jatim.

“Yang pasti dengan banyak muncul aturan baru temasuk pengalihan pengelolaan dari pusat ke provinsi atau dari kabupaten/kota ke provinsi maka langkah kita akan melakukan revisi terhadap Perda RPJMD. Diharapkan dalam waktu tiga bulan sudah selesai semua. Ini karena kerja Pansus tidaklah berat akibat hanya menyesuaikan dengan UU diatasnya,” kata Heri politisi asal Partai Nasdem, Jumat (10/2/2017).

Sementara, Anggota Banmus dari Fraksi PAN Suli Da’im tidak membantah bahwa

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

rapat Banmus menyetujui agar Pansus RPJMD segera dibentuk. “Itu memang muncul dalam usulan rapat Banmus,” urai dia.

Suli berharap pembahasan RPJMD menggunakan Pansus besar dengan 30 anggota. Tapi keinginannya ini berbeda dengan pandnagan sejumlah fraksi agar anggota Pansus RPJMD hanya 16 anggota yang merupakan representasi dari 9 fraksi di DPRD Jatim.

Politisi PAN ini menyebut Pansus yang dibentuk melalui sidang paripurna tanggal 16 Februari nanti juga diharapkan bisa menyelesaikan tugasnya. “Keinginan ini, dikarenakan persoalan yang dibahas di Pansus sangat penting,” tegas anggota dewan yang telah memasuki masa tiga periode ini.

Meski belum disahkan menjadi Pansus, para anggota dewan yang mempersiapkan pembahasan RPJMD ditarget kerja cepat.

Sehingga Maret kedepan, Pansus RPJMD menuntaskan tugasnya.

Terpisah, Renville Antonio anggota Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pansus ditarget kerja lebih cepat utuk membahas beberapa hal penting di Jatim. Salah satunya terkait perubahan kewenangan pengelolaan SMAN/SMKN dari kabupaten/kota ke provinsi.

Termasuk juga kewenangan penggelolaan izin tambang yang menjadi kewenangan provinsi. “Ada juga pembahasan izin tera yang pelimpahannya dikembalikan ke kabupaten/kota. Sejumlah perubahan kewenangan ini, memerlukan pembahasan di RPJMD,” imbuh Renville asal Fraksi Partai Demokrat.nsarifa/adv

mempersiapkan guru-gurunya.

Jangan sampai setelah membuka jurusan ternyata pengajarnya belum siap. Imbasnya, sistem belajarnya terbengkalai dan asal-asalan serta tidak mampu memberikan yang terbaik. Akhirnya, mutu sekolah yang tadinya bagus menjadi turun.

Untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar, Pemprov Jatim telah mendirikan SMK mini sebanyak 270 SMK dengan mendidik sebanyak 54.300 siswa. Kebanyakan anak didik SMK mini adalah anak-anak yang putus sekolah dan sebagian besar berada di pondok pesantren.

SMK mini didirikan dengan sembilan mata pelajaran yang sangat dibutuhkan pasar. Untuk merekrut peminat SMK, Pemprov Jatim telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jerman.

Agar visi dan misi sama sekaligus berhasil dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Jatim, Gubernur Jatim menganggap pentingnya peranan kepala sekolah menengah karena menjadi penentu keberhasilan pendidikan.

Sebagai pucuk pimpinan di sekolah, 50 persen keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang menentukan adalah kepala sekolah. Maka diharapkan kepala sekolah bisa memotivasi dan meningkatkan kualitas manajemen serta prestasi sekolah.

Soekarwo menginginkan kualitas pendidikan SMA/SMK di Jawa Timur bisa lebih baik saat diberikan kewenangannya kepada pemerintah provinsi. Untuk daerah-daerah yang selama ini belum baik, kualitasnya bisa ditingkatkan. Pengarahan kali ini diikuti 815 kepala sekolah SMA/ SMK, 37 PK & LK dan 16 kepala cabang dinas pendidikan dari 20 kabupaten/kota.nsarifa/adv

Pemprov Jatim Kerjasama dengan Jerman Mendirikan SMK Mini

GUBERNUR SOEKARWO: LULUSAN SMK INDUSTRI DI JAWA TIMUR LEBIH DIBUTUHKAN

P

ERNYATAAN tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo, saat bersilahturahmi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (10/2/2017), dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) se-Jatim. Pertemuan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim.

Menurut Pakde Karwo, Jawa Timur selama ini menjadi lumbung pangan nasional. Maka, para petaninya harus mendapatkan nilai tambah dari hasil pertanian.

Sehingga harus dilakukan inovasi yang kreatif sebelum menjual hasil panen. Salah satu cara dengan mengolah menjadi makanan atau jajanan sebelum dijual. Dengan begitu hasil yang mereka peroleh akan bertambah besar dan tentunya berkualitas.

“Berkaitan dengan itu, sebenarnya SMK di Jatim memiliki peran stategis dalam memajukan pertanian. Sudah banyak SMK kualitasnya baik. Tapi dari jumlah SMK di Jatim belum ada yang mencetak siswanya dari jurusan industri. Sehingga, hasil yang melimpah ini belum maksimal dirasakan oleh para petani sebagai produsen,” jelas pakde Karwo.

Selain jurusan industri, lanjutnya, jurusan packaging juga sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produksi.

Sebab, bagus atau sebaik-baiknya hasil produksi kalau kemasannya jelek, maka harga jualnya kurang karena tidak bisa menarik pembeli.

Oleh karena itu jurusan packaging atau kemasan sangat dibutuhkan selain jurusan industri.

Namun, tambah Pakde, sebelum membuka jurursan-jurusan baru tersebut, pihak sekolah hendaknya

Jawa Timur membutuhkan lebih banyak lulusan SMK industri dibanding jurusan lain.

Pasalnya, mereka yang lulusan industri diharapkan bisa membantu para petani dalam mengolah hasil pertanian menjadi barang siap dimakan. Untuk itu ke depannya, SMK di Jatim hendaknya membuka jurusan industri untuk memenuhi kebutuhan.

Gubernur Jatim Soekarwo didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman saat bersalaman dengan kepala sekolah SMASMK se-Jatim.

DPRD Jatim Bentuk Pansus RPJMD

Ketua Bapperda DPRD Jatim Achmad Heri.

B

ADAN Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur memutuskan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menanggapi ususlan Pemprov Jatim untuk mengubah RUU Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim Tahun 2014-2019.

Perubahan ini dikarenakan dalam proses pembangunan dipengaruhi faktor internal yang bersifat normatif terkait perubahan peraturan perundangan. Serta, faktor eksternal terkait kondisi ekonomi global yang mempengaruhi pelaksnaan RPJMD. Targetnya, Pansus RPJMD akan bekerja pada pertengahan bulan Februari 2017 ini. Ketua Bapperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah) DPRD Jatim Achmad Heri menegaskan jika pembahasan Perda RPJMD Jatim sudah masuk dalam Prolegda 2017 ini. Selanjutnya pada pertengahan Pebruari akan segera bekerja setelah ditetapkan di Paripurna DPRD Jatim.

“Yang pasti dengan banyak muncul aturan baru temasuk pengalihan pengelolaan dari pusat ke provinsi atau dari kabupaten/kota ke provinsi maka langkah kita akan melakukan revisi terhadap Perda RPJMD. Diharapkan dalam waktu tiga bulan sudah selesai semua. Ini karena kerja Pansus tidaklah berat akibat hanya menyesuaikan dengan UU diatasnya,” kata Heri politisi asal Partai Nasdem, Jumat (10/2/2017).

Sementara, Anggota Banmus dari Fraksi PAN Suli Da’im tidak membantah bahwa

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

rapat Banmus menyetujui agar Pansus RPJMD segera dibentuk. “Itu memang muncul dalam usulan rapat Banmus,” urai dia.

Suli berharap pembahasan RPJMD menggunakan Pansus besar dengan 30 anggota. Tapi keinginannya ini berbeda dengan pandnagan sejumlah fraksi agar anggota Pansus RPJMD hanya 16 anggota yang merupakan representasi dari 9 fraksi di DPRD Jatim.

Politisi PAN ini menyebut Pansus yang dibentuk melalui sidang paripurna tanggal 16 Februari nanti juga diharapkan bisa menyelesaikan tugasnya. “Keinginan ini, dikarenakan persoalan yang dibahas di Pansus sangat penting,” tegas anggota dewan yang telah memasuki masa tiga periode ini.

Meski belum disahkan menjadi Pansus, para anggota dewan yang mempersiapkan pembahasan RPJMD ditarget kerja cepat.

Sehingga Maret kedepan, Pansus RPJMD menuntaskan tugasnya.

Terpisah, Renville Antonio anggota Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pansus ditarget kerja lebih cepat utuk membahas beberapa hal penting di Jatim. Salah satunya terkait perubahan kewenangan pengelolaan SMAN/SMKN dari kabupaten/kota ke provinsi.

Termasuk juga kewenangan penggelolaan izin tambang yang menjadi kewenangan provinsi. “Ada juga pembahasan izin tera yang pelimpahannya dikembalikan ke kabupaten/kota. Sejumlah perubahan kewenangan ini, memerlukan pembahasan di RPJMD,” imbuh Renville asal Fraksi Partai Demokrat.nsarifa/adv

mempersiapkan guru-gurunya.

Jangan sampai setelah membuka jurusan ternyata pengajarnya belum siap. Imbasnya, sistem belajarnya terbengkalai dan asal-asalan serta tidak mampu memberikan yang terbaik. Akhirnya, mutu sekolah yang tadinya bagus menjadi turun.

Untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar, Pemprov Jatim telah mendirikan SMK mini sebanyak 270 SMK dengan mendidik sebanyak 54.300 siswa. Kebanyakan anak didik SMK mini adalah anak-anak yang putus sekolah dan sebagian besar berada di pondok pesantren.

SMK mini didirikan dengan sembilan mata pelajaran yang sangat dibutuhkan pasar. Untuk merekrut peminat SMK, Pemprov Jatim telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jerman.

Agar visi dan misi sama sekaligus berhasil dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Jatim, Gubernur Jatim menganggap pentingnya peranan kepala sekolah menengah karena menjadi penentu keberhasilan pendidikan.

Sebagai pucuk pimpinan di sekolah, 50 persen keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang menentukan adalah kepala sekolah. Maka diharapkan kepala sekolah bisa memotivasi dan meningkatkan kualitas manajemen serta prestasi sekolah.

Soekarwo menginginkan kualitas pendidikan SMA/SMK di Jawa Timur bisa lebih baik saat diberikan kewenangannya kepada pemerintah provinsi. Untuk daerah-daerah yang selama ini belum baik, kualitasnya bisa ditingkatkan. Pengarahan kali ini diikuti 815 kepala sekolah SMA/ SMK, 37 PK & LK dan 16 kepala cabang dinas pendidikan dari 20 kabupaten/kota.nsarifa/adv

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

OTONOMI

14

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

Soekarwo Geram, Manajerial BPPJN VIII Buruk Atasi Perbaikan Jalan Untuk memastikan kondisi jalan di wilayahnya, Soekarwo mengaku telah melakukan perjalanan darat dari Solo menuju Surabaya.

G

UBERNUR Jawa Timur Soekarwo geram dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) VIII yang tak kunjung melaksanakan perbaikan jalan nasional yang mengalami kerusakan parah di wilayah Jatim.

Untuk mengatasi hal ini, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) melakukan protes keras kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membawahi langsung BPPJN. Salah satu langkah yang dilakukan yakni Pemprov mengirim surat ketidakpuasan kepada Kementerian PUPR terkait tak kunjung diperbaikinya kerusakan jalan nasional di Jatim.

“Ini sudah kedua kalinya, sebenarnya di luar kelaziman, tapi surat ini terpaksa saya kirimkan ulang. Surat ini

Gubernur Jatim Soekarwo.

sebenarnya bahasa halus dari bentuk kekecewaan saya terhadap kinerja mereka,” ungkap Pakde Karwo saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (6/2/2017).

Menurut dia, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Pemprov Jatim memiliki kepentingan untuk menegur pengelola jalan nasional karena perbaikan jalan tak kunjung dilakukan.

“Ini bukan tentang anggaran, tapi tentang manajerial yang buruk. Saya kira harus segera ada solusi sehingga persoalan jalan tidak berlarut-larut,” tegas gubernur dua periode ini.

Sementara upaya lain yang telah dilakukan Pemprov, yaitu berniat untuk mengambilalih penambalan jalan nasional. Tapi upaya ini dilarang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya sudah konsultasi ke Polda dan Kejati dan boleh, tapi oleh BPK ternyata dilarang,” katanya.

Untuk memastikan kondisi jalan yang ada di wilayahnya, Soekarwo juga mengaku telah melakukan perjalanan darat dari Solo menuju Surabaya. Saat itu, meski protokoler telah menyediakan angkutan udara, namun Soekarwo mengaku ingin melalui jalur darat

agar mengetahui kondisi jalan yang sebenarnya.

“Yang parah itu mulai masuk Ngawi hingga Madiun itu jalannya sudah tidak bisa dipilih lagi. Begitu juga di Mojokerto hingga Surabaya,” kata dia.

Berbeda dengan kondisi jalan nasional, untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota Soekarwo menjamin saat ini kondisinya sudah mulai membaik karena perbaikan jalan terus dilakukan.

Terkait besaran anggaran khusus perbaikan dan pemeliharaan untuk jalan provinsi juga telah disiapkan sebesar Rp 1,1 triliun. Pemprov Jatim terus berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi.

Dan yang menjadi fokus saat ini yakni melakukan perbaikan konstruksi jalan provinsi. Dari total panjang jalan provinsi yaitu 1.421 kilometer (km), jumlah jalan yang telah dinyatakan memenuhi standar konstruksi jalan dengan lebar 7 meter yakni sepanjang 702 km dan yang belum memenuhi standar sepanjang 719 km.

Tak hanya itu, Pemprov lewat Dinas PU Bina Marga Jatim juga melakukan fokus perbaikan jalan di musim hujan yakni penambalan jalan yang rusak akibat tergerus hujan. Targetnya penambalan jalan dilakukan dengan cepat tak lebih dari 2×24 jam, sehingga jalanan rusak di Jatim dipastikan cepat teratasi dan bebas lubang.nsarifa

PKB Pastikan Pak Halim Tak Akan jadi Cawagub TIM Pemenangan Pak Halim asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus optimistis menaikkan tingkat elektabilitas calonnya menuju kursi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018.

Salah satu langkah yang diambil yakni Pak Halim mulai gencar turun langsung ke masyarakat di seluruh pelosok Jatim.

“Sekarang ini tahapan Pak Halim untuk menuju Pilgub sudah lebih luas.

Kita tak lagi bermain di serangan udara tapi serangan darat, kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, tokoh masyarakat juga para kiai. Kita buat Pak Halim semakin membumi, semakin dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur,” kata Ketua Tim Pemenangan Pak Halim, Baddrut Tamam pada Lensa Indonesia, Jumat (10/2/2016).

Ia melanjutkan, setelah sejumlah tahapan itu dilalui maka akan dilakukan survey untuk melihat elektabilitas Pak

Halim yang juga Ketua DPRD Jatim tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak untuk maju di Pilgub 2018 nanti.

“Khusus survey, PKB belum melakukan itu. Kita jalankan dulu tahapan ini tapi yang pasti survey awal saja untuk serangan udara kemarin Pak Halim sudah ada di posisi 14,7 persen dengan waktu sekitar 8 bulan. Untuk selanjutnya, tim meyakini ada peningkatan cukup drastis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Syukur-syukur bisa mencapai 32 persen,” cetus dia.

Sementara, disinggung soal komunikasi dengan partai lain, pria yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini menegaskan akan terus melakukan komunikasi secara intensif dan merangkul sejumlah partai saat maju Pilgub nanti.

“Meskipun kami partai pemenang, tapi kami tetap akan merangkul semuanya. PKB tidak akan berang-

kat sendiri, kita berkomunikasi baik dengan semuanya. Kita (PKB) dengan Demokrat intensif, dengan PAN bagus, Gerindra bagus, PKS bagus, NasDem kita bagus juga, hampir semuanya kita komunikasi kok,” tegas Baddrut.

Terkait posisi Pak Halim di Pilgub yang digadang-gadang bakal maju jadi calon gubernur (Cagub) atau kemungkinan bisa turun menjadi calon wakil gubernur (Cawagub), pihaknya berani memastikan Pak Halim bakal bertengger di posisi Cagub Jatim.

“Pak Halim tidak mungkin nyalon wakil (gubernur), karena memang target kita nyalon gubernur. Maka jelas menurunkan grade dari gubernur ke wagub, itu tidak mungkin. Yang pasti untuk nama calon wagubnya siapa, PKB akan intensif berkomunikasi dengan parpol lain.” Pungkas pria yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini.nsarifa

Ketua Tim Pemenangan Pak Halim di Pilgub Jatim 2018 Baddrut Tamam.

Anggota DPRD Surabaya mengadakan arisan di ruang komisi untuk mengisi waktu luang.

Arisan Anggota DPRD Surabaya di Ruang Komisi, BK Sebut Lumrah BADAN Kehormatan (BK) DPRD Surabaya belum melakukan tindakan apapun terhadap kegiatan arisan Srikandi DPRD yang dilakukan diruang Komisi D beberapa waktu lalu.

Padahal kegiatan tersebut mendapat kecaman dari Parlemen Watch karena kegiatan arisan bernilai jutaan rupiah itu dilakukan di gedung DPRD Surabaya disela-sela menjalankan tugas wakil rakyat.

Ketua BK DPRD Surabaya, Minun Latief bahkan menganggap kegiatan ini sebagai suatu kewajaran dan sah dilakukan karena suatu kewajaran sebagai kegiatan sosial. Pihaknya menilai tidak ada tata tertib maupun azaz kepatutan yang dilanggar. Justru arisan tersebut dianggap bermanfaat sebagai forum silaturrahim untuk misi ekonomi san sosial.

“Melalui kegiatan ini mereka (anggota DPRD perempuan) bisa rutin bertemu. Mereka juga bisa menabung melalui acara itu. Bahkan, ketika ada salah satu peserta arisan yang terkena musibah, hasil arisan bisa mereka manfaatkan,”dalihnya.

Tak hanya itu, Minun juga tidak mempersoalkan fasilitas DPRD yang dipakai untuk kegiatan tersebut. Sekalipun dia tahu, bahwa kegiatan arisan itu bersifat personal. Bukan menjadi bagian dari tugas fungsi dewan yaitu kontroling, bugetting dan legislasi.

“Meskipun memakai fasilitas gedung dewan, toh kegiatan ini bermanfaat,” dalih politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Karena itu, dirinya membiarkan kegiatan tersebut. Dia mengaku tidak pernah menegur,

apalagi melarang aktifitas para perempuan DPRD tersebut.

“BK memang tidak pernah dimintai izin maupun pertimbangan. Tetapi tidak masalah.

Toh tidak ada tata tertib DPRD yang dilanggar. Secara etika juga tidak masalah,”akunya.

Sementara itu, pernyataan BK ini membuat kalangan masyarakat mengelus dada. Sebab, BK sebagai lembaga kontrol bagi para wakil rakyat malah membenarkan acara tersebut.

“BK mestinya jeli melihat persoalan. Jangan hanya melihat dari sudut pandang aturan saja.

Sebab ada hal juga prinsipil, yakni menyangkut etika dan moral,” tegas Direktur Parlemen Watch Jatim Umar Solahudin.

Umar menyampaikan, acara arisan Srikandi DPRD Surabaya adalah kegiatan yang bersifat pribadi. Karena tidak ada maslahat (manfaat) apapun bagi masyarakat yang diwakilinya. Ini karena acara arisan tidak termasuk didalam tiga fungsi utama para anggota DPRD itu.

“Coba uraikan, manfaat apa yang dihasilkan dari kegiatan itu.

Kalau acara (arisan) itu dilakukan di luar, sah-sah saja. Tetapi ini kan di dalam gedung DPRD. Saya jadi gagal paham dengan logika berfikir para wakil rakyat ini,” kritik dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ratih Retnowati yang diketahui mengikuti kegiatan tersebut sudah memberikan penjelasan kepada Licom.

Sayangnya, komentar pembelaan tersebut tidak berkenan dipu­ blikasikan di media.nwan

Istri Bupati Pimpin DPD Partai Golkar Jombang

Ketua DPD Golkar Jatim menyerahkan bendera kepada ketua terpilih Tjaturina Wihandokob

ISTRI Bupati Jombang Nyono Suharli terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jombang secara aklamasi.

Dalam Musda Golkar ke IX yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Yusro seluruh kader pimpinan kecamatan dan organisasi sayap partai menyepakati Tjaturina Wihandoko untuk mengemban amanah kepemimpinan partai Golkar di Jombang, Minggu (05/02/2017).

Ketua DPD Golkar Jawa

Timur, Nyono Suharli berharap dengan terpilihnya Tjaturina ini bisa membawa Partai Golkar Jombang semakin maju dan jaya. Sesuai dengan visi misi partai Golkar bekerja bersama rakyat yang solid terkonsolidasi berjaya di kala pemilu. Tidak memyangka semua kader solid yang menjatuhkan pilihan kepada Tjaturina untuk memimpin Golkar Jombang.

“Kita harus solid dan bersama sama menjalankan amanah

partai untuk mengemban misi sehingga Golkar jaya dikala pemilu. Tantangan kedepan semakin komplek dan dinamis, untuk itu sebagai kader kita harus solid dan selalu bekerja untuk kepentingan rakyat karena suara Golkar adalah suara rakyat,” tegasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada kader Golkar jombang yang selama ini semakin solid dan mengedepankan perjuangan rakyat dengan mem-

berikan kepercayaan kepada Tjaturina dalam mengemban amanah. Kita bersama yakin kepemimpinan Golkar jombang kedepan semakin jaya, karena beliau punya banyak pengalaman,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Terpilih DPD Golkar Kabupaten Jombang, Tjaturina Yuliastuti mengatakan, “Sebagai ketua terpilih, saya sangar berterima kasih atas dukungan dari seluruh kader partai Golkar sudah mem-

berikan kepercayaan untuk mengemban amanah ini. Walau ini berat sebagai kader saya akan berusaha untuk bekerja keras agar partai Golkar lebih maju yang terkonsolidasi berjaya dikala pemilu,” katanya.

Diketahui sebelumnya kepemimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Jombang dipimpin oleh Bupati Jombang Nyono Suharli yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jatim.nobi

Kepala Desa se-Tulungagung Ikuti Sosialisasi ADD dan DD 2017

S

ELURUH kepala desa dan ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) se-Tulungagung berjumlah 541 orang berkumpul di Victoria Crown Hotel. Kedatangan mereka dalam rangka mengikuti Sosialisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 2017, pemberian materi dari DPMPD Success Story Penyelegaraan Pemerintahan Desa, materi Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan dari Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pada kesempatan tersebut dihadiri langsung Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wakil Bupati Maryoto Birowo, Sekretaris Daerah Tulungagung Indra Fauzi, camat se-Tulungagung, satuan kerja perangkat daerah terkait.

“Tujuan sosialisasi ini adalah menyelaraskan kebijakan dalam

rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa antar stakeholder di desa,” terang Bupati Syahri saat memberikan membuka acara.

Hal itu dilakukan sebagai tindaklajut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Maka Kabupaten Tulungagung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana berfungsi dalam menyusun APBDesa.

“Dengan aturan itu desa memiliki kewenangan yang luas dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar bupati.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, sumber dana yang fenomenal

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berpidato memberi arahan dalam sosialisasi ADD dan DD kepada 253 kepala desa se-Tulungagung di Crown Victory Hotel, Tulungagung, Jawa Timur.

adalah ADD dan DD. Jika pagu untuk ADD 2016 Rp 125.

586.000.000 dan pada 2017 Rp 124.618.800.00. Jika dikalkulasi ada penurunan dana ADD Rp 967.200.000. Karena ada penambahan alokasi khusus untuk pembangunan balai desa Rp 2.500.000.000. Dilihat dari pagu murni ADD justru ada kenaikan Rp.1.532.800.000 di tahun 2017.

Dari kenaikan ADD juga diimbangi kenaikan penghasilan tetap (siltap) kepala desa, perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT RW, serta penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa (TPKPD) eks tanah perdikan sebanyak tiga desa dan desa pegunungan sebanyak 47 desa.

“Kalau untuk rata-rata DD di masing-masing desa ini mencapai Rp 790 juta. Untuk prioritas DD tetap menggunakan aturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 22 Tahun 2016. Misalkan DD

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

untuk pengelolaan BUMDesa atauBUMDesa Bersama,” jelasnya.

Dia menambahkan pada tahun ini Kabupaten Tulungagung akan menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang akan mempermudah perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Sementara Kepala DPMPD Tulungagung Eko Asistono menegaskan, anggaran ADD dan DD merupakan bagian dari sumber pendapatan keuangan desa yang masuk dalam APBDesa, dan pembiayaan dipertangungjawabkan sesuai dengan aturan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada camat, kepala desa, ketua BPD se-Tulungagung, stakeholder lainnya yang telah mengawal dan melaksanakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan penuh semangat membangun desa,” jelasnya./nang

OTONOMI

15

EDISI 166 | 13 - 19 FEBRUARI 2017

Jombang Punya ‘Wisata Baru’ Namanya Jeglongan Sewu

Jalan berlubang dan bergelombang di jalur utama nasional jalan raya Mojoagung.

DPRD Kabupaten Jombang sikapi polemik atas dinamika masyarakat yang mempersoalkan jalan berlubang dan bergelombang di jalur utama nasional, jalur propinsi, dan juga jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat.

Jika melintasi sepanjang jalan di Kabupaten Jombang terlihat dengan mudah akan menemui jalan berlubang dan bergelombang. Sebagian masyarakat menjadikannya sebagai ikon ‘wisata baru’ dengan nama Jeglongan Sewu.

Tak hanya itu, untuk menyindir pemerintah masyarakat menanam pohon pisang di tengah jalan itu dilakukan untuk memberi tanda agar pengendara berhati-hati.

Atas polemik ini, anggota legislatif dari Partai Demokrat Syarif Hidayatulloh meminta pemerintah daerah untuk melakukan kordinasi yang secepatnya antara instansi terkait.

“Kalau jalan yang rusak itu merupakan jalan nasional maka dibutuhkan kordinasi dengan segera dengan instansi terkait,” ujarnya kepada Lensaindonesia.com, Senin (6/2/2017).

“Dan jika jalan yang rusak itu memang jalan kabupaten, maka dinas instansi pemerintah daerah terkait untuk segera melakukan pembenahan. Jangan sampai menunggu ada banyak korban lalu baru akan ditindaklanjuti. Kordinasi yang secepatnya harus segera dilakukan agar tidak terkesan lamban dalam penanganan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jombang, Masud Zuremi mengatakan sudah berkali kali agar ada perbaikan oleh pemerintah atau skpd terkait. Tapi harus dipahami persoalan jalan rusak ini ada kewenangan daerah dan juga ada kewenangan propinsi dan pemerintah pusat. Serta harus kita sadari bahwa setiap musim hujan mesti terjadi kesrusakan jalan aspal.

“Namun demikian harus ada prioritas terkait dengan jalan yang rusak. Untuk kewenangan wilayah pemerintah pusat sudah kita komunikasikan dengan Dirjen PU BINAMARGA baik melalui propinsi maupun kabupaten. Dan saat ini sudah ada penanganan perbaikan pada minggu terakhir ini. Baik yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten,” bebernya.

Ditanya terkait apa ada pansus, Masud Zuremi menilai jika persoalan ini tidak akan dibawa ke ranah itu. “Ya nggak lah, masak jalan lubang harus dibentuk pansus. Kami tidak bosan selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja SKPD terkait.

Kalau untuk Pansus ya nggak mungkinlah Masak Jalan lobang harus bentuk pansus,” pungkasnya.

Aktivis peduli hukum dan kebijakan publik, Ahmad Sholihin Rusli mempertanyakan fenomena jalan rusak ini menjadi tanggung jawab siapa, apakah pemerintah daerah dan propinsi selaku pemangku kebijakan dalam wilayahnya.

Pasalnya, dalam sistem perencanaan memang sudah baik ada Musrembang mulai di tigkat Desa se Kabupaten.

“Akan tetapi, yang jadi masalah Musrenbang itu dalam hemat kami masih sebatas menjalankan rutinitas tahunan.

Skala prioritasnya lebih banyak di tentukan dengan kompromistis bukan pada tingkat kebutuhan. Ini dilakukan sebatas membagi keinginan agar rata dan tidak timbul saling iri,” ujar Sholihin yang juga Sekretaris DPD Peradi Jombang kepada Lensaindonesia.com. Ia mengungkapkan belum lagi hasil Musrenbang ini juga tidak begitu diperhatikan dalam pembahasan anggaran, sehingga banyak pula hasil musrenbang yang tidak menjadi pertimbangan dan akibatnya musrenbang terkesan hanya menjalankan rutinitas.

Apalagi DPRD tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, fungsi anggaran yang seharusnya bisa menjadi katalisator terakhir tidak dapat dijalankan dengan baik. Hal itu dikarenakan hampir mayoritas anggota legislatif kurang faham dengan perencanaan, sistem penganggaran atau politik anggaran, sistem dan managemen pengawasan juga tidak terpola dengan baik, staf ahli juga tidak mmpu menutupi kekurangan itu. Padahal DPRD seharusnya mampu menjadi wakil rakyat yang benar-benar dapat mewakili kepentingan rakyat bukan seperti saat ini yang hanya mampu menjadi wakil golongan atau bahkan wakil bagi dirinya sendiri.

Terpisah, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menilai persoalan jalan rusak pada jalur utama atau nasional itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Iya, jalan yang rusak berlubang dan bergelombang untuk jalur nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan untuk jalan jalan penghubung antar desa dan kecamatan di Jombang menjadi kewenangan daerah. Kita harus tahu mana yang menjadi kewenangan dan yang bertanggung jawab ini,” jelasnya kepada Lensaindonesia.com, Kamis (09/02/2017).

Ia menambahkan untuk jalan nasional di sepanjang jalan seperti Mojoagung sampai dengan jalan di Kecamatan Bandarkedungmulyo ini termasuk wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah Daerah sudah mengambil langkah dengan memberikan informasi baik itu secara lisan maupun tertulis dengan berkirim surat terkait adanya jalan rusak di sepanjang jalan nasional untuk segera diperbaiki.nobi

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Bupati Syahri Resmikan Paten Kecamatan Tulungagung BERTEMPAT di halaman Kantor Kecamatan Tulungagung, Jumat 10 Februari 2017 berlangsung peresmian Paten Kecamatan Tulungagung. Seiring perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat serta untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, diperlukan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) untuk wilayah Kecamatan Tulungagung diresmikan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, M.Si. Kegiatan didahului dengan bersepeda dari Pendopo Kabupaten Tulungangung menuju ke beberapa RT/RW di wilayah Kecamatan Kota untuk melihat progress dari bantuan penyeimbang ADD sebesar 10 juta rupiah untuk tiap-tiap RT. Dengan melihat respon dari masyarakat yang cukup baik,

maka pemerintah berencana menambah jumlah bantuan menjadi 20 juta rupiah pada tahun 2017.

Bupati Tulungagung memberikan apresiasi kepada RT, RW dan Camat Tulungagung yang mampu menggerakkan masyarakat sehingga dana sebesar Rp 10 juta rupiah tersebut bisa diaplikasikan dengan sebaik-baiknya dan didukung dari swadaya masyarakat.

“Dari dana 10 juta rupiah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten tersebut yang peruntukannya yakni 70 % untuk kegiatan fisik dan 30 % pemberdayaan masyarakat.

Rata-rata digunakan untuk pavingisasi dan perbaikan saluran atau got,” urai Bupati Syahri.

Setelah penggutingan pita tanda diresmikannya Paten

Kecamatan Tulungagung, dilanjutkan dengan peninjauan langsung fasilitas Paten. Dengan diresmikannya Paten maka masyarakat bisa mengakses pelayanan informasi dokumen administrasi yang diajukan masyarakat ke tingkat kecamatan selama 24 jam.

Dengan begitu pelayanan bisa dilihat atau diakses oleh masyarakat atau pemohon. Di ruang Paten tersebut dapat dilihat jenis layanan, data penduduk, CCTV yang terhubung ke 14 kecamatan, dan fasilitas lainnya yang dibuat untuk memberikan kenyamanan pada pemohon seperti ruangan AC dan ruang laktasi.

Dalam kesempatan yang sama Camat Tulungagung Puji Astuti, SH menyampaikan bahwa dengan diresmikan Paten ini ada dua macam dokumen

Bupati Syahri saat meresmikian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Tulungagung.

yang bisa diurus yakni Dokumen Non Perijinan seperti KTP, Surat Boro dan Surat Kehilangan, dan lain-lain, serta Dokumen Perijinan yakni Ijin

Usaha Mikro Kecil. Diharapkan dengan diresmikannya Paten akan memberikan pelayan yang lebih akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.nnang

Jatim Sambut Baik Pemerintah Sertifikasi Amil Zakat Lembaga amil zakat dan badan amil zakat diharapkan dapat bersinergi menghimpun zakat dari masyarakat untuk disalurkan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

F

ORUM zakat menggandeng Kementerian Agama menggelar sertifikasi untuk profesi amil zakat. Sertifikasi tersebut selain untuk mendata, juga untuk meningkatkan kapasitas amil zakat agar lebih profesional dalam bertugas.

“Untuk menjadi amil zakat yang profesional, harus ada standar kemampuan yang dimiliki oleh seorang amil, agar tidak asal asalan menyalurkan zakat,” kata Ketua Forum Zakat Nur Effendy saat acara Konferensi Zakat Nasional di Surabaya, Rabu (8/2/2017).

Sertifikasi amil zakat kata dia akan melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan 22 assesor.

Secara nasional, catatan forum zakat ada sekitar 6000 amil zakat dari 250 lembaga amil zakat yang siap disertifikasi.

Wagub Jatim Gus Ipul bersama Ketua Forum Zakat Nur Effendy menyambut baik upaya pemerintah akan menggelar sertifikasi profesi amil zakat untuk seluruh lembaga zakat yang terdaftar di Indonesia.

“Pertengahan Februari mungkin pedoman sertifikasi sudah rampung dan mulai akan dilakukan proses sertifikasi,” jelasnya.

Kementerian Agama mencatat, potensi zakat secara nasional mencapai Rp 217 triliun, namun yang berhasil dihimpun oleh badan amil dan lembaga penghimpun zakat masih sekitar Rp 5 triliun pada 2016.

Karena itu, pemerintah berharap, lembaga amil zakat dan badan amil zakat bersinergi menghimpun zakat dari masyarakat untuk disalurkan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Masing-masing badan dan lembaga harus punya wilayah garap sendiri dan itu untuk mengentas 92 juta penduduk miskin di Indonesia,” kata Direktur Zakat Kementerian Agama, Tarmidzi Tohor.

Sementara Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Gus Ipul (sapaan akrab Wagub) menilai upaya sertifikasi sangat diperlukan untuk membuat masyarakat lebih percaya terhadap keberadaan amil zakat.

“Jadi yang perlu disertifikasi semua sumber manusia dan manajemennya. Jika sudah baik, maka masyarakat akan percaya dan ini tentu meningkatkan nilai zakat. Saya menyambut baik dan senang pengelola badan amil zakat nantinya bisa terukur, badan amil zakat masuk dalam sistem manajemen yang baik, tidak manajemen kaki lima, tapi modern. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan dan fasilitasi wajib zakat,” tegas Gus Ipul.

Ia juga mencontohkan, promosi agar masyarakat aktif berzakat bisa dilakukan melalui

aplikasi smartphone. Ini perlu dilakukan mengingat orang kaya waktunya sangat sempit, maka kalau bisa bayar zakat melalui telepon mungkin bisa efektif.

Potensi zakat saat ini diketahui sangat besar. Di Jatim saja, potensinya bisa Rp 30 triliun, namun penghimpunan yang dilakukan lembaga zakat tergolong masih rendah. Tahun 2015 baru Rp 3,7 Triliun.

“Oleh karena itu kita harus melakukan motivasi dengan melakukan usaha-usaha lebih nyata, sehingga diharapkan potensi zakat lebih baik. Seiring dengan kesejahteraan umat Islam, saya percaya potensi zakat akan lebih besar, karena tujuan pengelolaan zakat untuk mengentas kemiskinan,” imbuhnya.

Ditambahkan Gus Ipul, semua organisasi pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZ sudah mencoba terus memper-

baiki manajemen organisasi.

Apalagi SDM yang terlibat kebanyakan masih berusia mud, berpenampilan bagus, dan beretika. Semua itu membuat masyarakat lebih percaya. Apalagi bila hal itu ditunjang oleh penguasaan yang baik terhadap sarana dan prasarana teknologi informasi.

“Ke depan saya minta ditingkatkan. Oleh karena itu saya menyambut baik gagasan Forum Zakat untuk mensertifikasi SDM yang ada dan membuat Standar Operasional (SOP), supaya bisa berstandar internasional,” harapnya.

Karena itu dirinya sangat mendukung upaya Kementerian Agama yang menetapkan target paling lambat tahun 2018 dan diharapkan semua Badan Amil Zakat sudah memiliki sasaran yang jelas, by name by address.nsarifa

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M