Koran Lensa Indonesia Edisi 163C

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

topik

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Dahlan Iskan “Dimangsa” Jabatan Lama

TNI ‘Gentlemen’ Hadapi KPK, Bagaimana Polri?

Baca Halaman 3 |

Baca Halaman 4 |

sosok

patgulipat

Budi Karya Sumadi: Pengelola Kapal Zahro Bisa Dijerat Pidana Hingga kini Menteri Budi belum mengetahui pasti jum¬lah penumpang Kapal Motor (KM) Zahro Expres yang terbakar di perairan Teluk Jakarta. Pastinya kapal itu berlayar dengan muatan berlebih dari kapasitas maksi¬mal 100 orang penumpang..Selengkapnya Baca Halaman 6

Menjawab Fitnah Kejam Penulis Buku “Jokowi Undercover”

Tes DNA Jokowi

Polisi bersikukuh keputusannya mempidanakan penulis buku Jokowi Undercover sudah tepat karena isinya berisi kebohongan ter­hadap kepala negara. Sementara Komnas HAM meminta Presiden Jokowi untuk melakukan tes DNA untuk mengembalikan citranya yang sudah difitnah.

b

ambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, telah ditangkap dan ditahan oleh polisi pekan lalu atas dugaan memfitnah serta menebar kebencian melalui isi bukunya.

Dia dijerat Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Pasal 207 KUHP karena sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Polisi mulai menyelidiki kasus ini setelah seseorang bernama Michael Bimo me-

laporkan Bambang Tri Mulyono karena bukunya menulis dirinya sebagai saudara kandung Presiden Jokowi dan menganggap Jokowi bukan anak kandung Sudjiatmi, ibu Presiden Jokowi.

Direktur Institute for Criminal Justice Reform, Supriyadi Eddyono mengatakan hukum pidana adalah upaya terakhir apabila upaya-upaya lainya telah gagal. Dia menganggap kasus ini bisa ditangani Kejaksaan Agung dengan melarang peredaran buku tersebut.

“Jaksa Agung punya hak untuk melakukan pengambilan buku-buku yang dianggap

Dosa-dosa Australia pada Indonesia

Pancasila Dipelesetkan menjadi Pancagila

Banyak ‘dosa-dosa’ Australia pada Indonesia. Negara Kanguru tersebut telah membangunkan raksasa yang sedang tidur (The Sleeping Giant).

Meski begitu, jangan pernah mengusiknya jika tidak ingin “dimakan”. Walaupun tetangga dekat, Australia yang paling sering mengganggu Indonesia.

Padahal, empat tahun lalu, Australia tercoreng namanya setelah terungkap melakukan aksi penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia (Australian Signal Directorate/ASD).

Kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung bereaksi keras dan tegas, yakni menghentikan sejumlah kerjasama yang selama ini sudah terjalin. Pertama, Indonesia menghentikan kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen.

Kedua, Indonesia menghentikankerjasamalatihanmilitertiga matra dengan Australia. Ketiga, Indonesia menghentikan kerja sama terkait masalah penyelundupan manusia (people smuggling). Kasus tersebut seperti tidak membuat Australia kapok “menyenggol” Indonesia.

Yang terbaru, tepatnya 29 Desember 2016, seorang perwira Komando Pasukan Khusus TNI-AD menjadi in-

struktur Bahasa Indonesia di Akademi Pasukan Khusus (SAS) Australia di Perth, menemukan materi yang dianggap menghina Indonesia.

Pelecehan ideologi bangsa Indonesia itu ditemukan ketika sang perwira bertugas memberikan pelatihan. “Pada saat mengajar di sana, ditemukan hal tidak etis sebagai negara sahabat yang mendiskresikan TNI dan bangsa Indonesia, bahkan ideologi bangsa Indonesia,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2017.

Ia pun merincikan bentuk pelecehan yang dilakukan Australia, seperti dalam kurikulum dan sistem pelajarannya.

“Tentang-tentara yang dahulu, Timor Timur (Timor Leste) dan Irian Jaya (Papua), juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang dipelesetkan menjadi Pancagila. Tidak benar,” ungkapnya menegaskan.

Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, langsung meminta maaf dan telah memeriksa masalah serius yang disampaikan dan akan menyelidiki permasalahan tersebut.

Ia mengakui bahwa Indonesia juga telah menyampaikan penangguhan kerjasama dengan Australia.

nBaca: Pancasila Halaman 7

bertentangan dengan hukum Indonesia. Saya pikir upaya itu dulu yang dilakukan,” kata Supriyadi, Selasa (3/1/2017).

Menurutnya, jika akhirnya polisi mempidanakan penulis buku tersebut, dirinya meminta polisi lebih hati-hati dan cermat dalam menerapkan UU Diskriminasi dan UU ITE karena ini bersinggungan dengan isu kebebasan berekspresi.

“Memang kebebasan ekspresi menjadi pertaruhan dalam kasus-kasus seperti ini. Tetapi memang harus dipastikan lebih dahulu apakah memang substansi (isu buku) itu (berisi) ujaran kebencian,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, juru bicara Mabes Polri, Brigjen Rikwanto kembali menegaskan bahwa isi buku karya Bambang Tri Mulyono “tendensius” dan “luar biasa bohongnya” sehingga meresahkan masyarakat.

Sperma Berceceran, Bupati Katingan Ngaku Nikahi Siri Istri Polisi

nBaca: Tes Halaman 7

Pekerja Asal Cina Ditangkap, Menteri Hanif: Wajar Kalau Orang Asing Nakal Farida Yeni dan Bupati Katingan provinsi Kalimantan Tengah H. Ahmad Yantenglie

Penangkapan warga negara asing oleh pihak imigrasi.

Polisi kembali menangkap lima warga negara Republik Rakyat Cina (RRC) yang tidak dilengkapi dokumen resmi di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/1/2017).

“Berdasarkan keterangan pihak warga Desa Gempol bahwa ada warga negara asing RRC yang kos di rumah Bapak Nuryadin Blok Masjid,” kata Kepala Bidang Humas Polda

Jabar, Kombes Yusri Yunus, Jumat (6/1/2017).

Warga negara asing itu diketahui bernama Zhang Hongmei kelahiran 1964 dan Liu Meihua kelahiran 1962 keduanya perempuan, kemudian Fan Chunyu kelahiran 1962, Sun Shuilai kelahiran 1963 dan Sun Dongjie kelahiran 1981 ketiganya laki-laki. Dua dari WNA Cina tersebut pasangan suami istri

Pengakuan sementara dari warga asing itu, berstatus bekerja di Pabrik Hebel sebelah pojok barat PT. Indocement Palimanan.

Kepolisian bersama tim gabungan dari Kantor Imigrasi, dan TNI mendatangi rumah yang ditempati warga negara Tiongkok tersebut untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan dokumen lebih lanjut. nBaca: Pekerja Halaman 7

Katingan Hilir, Kalimantan Tengah mendadak heboh. Penyebabnya, ulah Bupati H Achmad Yatengle (AY) yang kedapatan tengah asyik berduaan di dalam sebuah rumah dengan seorang perempuan, istri polisi. Padahal diketahui, sang bupati telah berkeluarga.

Jalan Nangka, Kamis sore 5 Januari 2017, jadi saksi bisu skandal syahwat Pak Bupati.

Cerita bermula dari SH seorang polisi berpangkat Aipda sedang mencari istrinya. Saat pulang, ia tidak menemukan istrinya di rumah sedangkan kunci rumah kuat dugaan dibawa sang istri.

Penasaran, ia pun memutuskan mencari sang istri.

Sebelumnya, sang istri mengaku akan piket malam di Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan. Namun, sang Istri bernama Farida Yeni (FY) ternyata tidak ada di tempat.

Rasa penasaran yang tinggi membuat SH melanjutkan pencarian. Sampai lah ia di jalan Nangka. Di sebuah rumah bercat pink muda itu, ia melihat tanda-tanda keberadaan istrin-

ya. Tanda pengenalnya adalah tas dan rokok yang terlihat ada di depan rumah.

Ia lantas mendobrak pintu dan memeriksa isi dalam rumah. Kaget bukan kepalang, yang ditemukan adalah istinya yang tengah asyik berduaan dengan sang Bupati. Keduanya kedapatan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya.

“Di dalam kamar, korban SH mendapati istrinya, FY tengah tertidur dengan Bupati Katingan AY dalam keadaan tanpa busana,” ujar Kapolres Katingan AKBP Tato P Suyono ketika dihubungi, Kamis (5/1/2017).

Tanpa berpikir panjang, SH langsung melaporkan sang Bupati ke Polsek Katingan Hilir.

Polsek Katingan Hilir menyelidiki dan memeriksa Bupati Yatenglie sebagai terlapor.

“S a a t i n i k a m i m a s i h melakukan pemeriksaan secara intensif kepada yang bersangkutan,” ujar dia.

Tato mengakui, kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Kalteng. Polisi tidak akan menahan Yatenglie. nBaca: Sperma Halaman 7

Ibu Kota RI Pindah ke Kalteng, Sudah Siap Lahan 500 Ribu Hektar

Saat ini Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare (ha) untuk memfasilitasi wacana pemindahan Ibu Kota Pusat Pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalteng. Hal itu dikemukakan langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

“Kita sedang mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan dan letak kawasan, serta menyinkronkan dengan tiga wilayah tersebut, dan pada dasarnya kepala daerah di tiga

wilayah itu telah bersedia untuk menyiapkannya,” ucapnya di Palangka Raya dikutip Antara, Jumat (30/12/2016).

Lahan 500.000 ha itu, menurut dia, tersebar di tiga wilayah meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas. Ia mengemukakan, langkah lain yang disiapkan Kalteng terkait wacana perpindahan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya adalah mengembangkan potensi wilayah berkomoditas unggulan baru

di wilayah sekitar.

Orang nomor satu di provinsi berjuluk “Bumi Tambun BungaiBumi Pancasila” itu mengatakan disiapkannya lahan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti penegasan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana wacana memindahkan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Palangka Raya.

“Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang diselenggarakan di Palangka Raya, Selasa (20/12/2016). Jadi,

kita mulai mempersiapkannya dari sekarang,” kata Sugianto.

Selain mempersiapkan lokasi, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pemeliharaan jalan. Langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan ke berbagai daerah, dan peningkatan tonase jalan dari 8 ton menjadi 12 ton.

Mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 itu menyebutkan bahwa sebelum terealisasinya peningkatan tonase jalan tersebut, nBaca: Ibu kota... Halaman 7

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Menembus Zona Tahun ke-7

Bung Karno disambut warga Yogyakarta pada 2 Januari 1946 saat pemindahkan Ibu Kota RI.

ekonomi bisnis

2

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Fujitsu Tawarkan Program Beasiswa di Jepang bagi Lulusan S1

Fujitsu, perusahaan ICT (informasi, komunikasi dan teknologi) di Jepang.

Fujitsu, perusahaan ICT (informasi, komunikasi dan teknologi) terdepan di Jepang melalui perwakilannya di Indonesia mengumumkan dibukanya kembali program beasiswa bidang manajemen yang disediakan Fujitsu Limited bagi warga Indonesia.

Syaratnya, menamatkan pendidikan setara strata 1 ( bachelor degree) dengan pengalaman kerja minimal tiga tahun dan mengantongi sertifikat TOEIC dengan skor minimal 750.

Beasiswa ini mencakup tiket pesawat dan biaya selama menempuh pendidikan Global Leaders for Innovation and Knowledge yang diselenggarakan oleh Fujitsu-JAIMS Foundation. Batas akhir penerimaan pendaftaran, 15 Maret 2017. Program pendidikan itu dimulai 27 Agustus 2017.

Raras Kunia, Humas Fujitsu Indonesia mengatakan, program Global Leaders for Innovation and Knowledge ini merupakan program sertifikasi manajemen yang diselenggarakan selama tiga setengah bulan dan memuat pembelajaran berkelanjutan bagi para profesional di bidang bisnis.

Program pendidikan manajemen ini juga akan mengetengahkan Knowledge-Creation Theory yang dicetuskan seorang profesor asal Jepang, yakni Dr. Ikujiro Nonaka dengan mengambil suri tauladan dan kisah-kisah kesukesan dari para pemimpin inovatif dunia yang sarat dengan nilai-nilai dan kebijaksanaan. Selain itu, jugaa pengayaan ilmu pengetahuan dalam spektrum yang luas dan mendalam, mencakup bidang-bidang ilmu, seperti management theory, liberal

arts, dan methodology.

Selama pendidikan di Jepang, Fujitsu menghadirkan para senior perusahaan di bidang manajemen untuk membantu dan memberikan masukan-masukan kepada masing-masing peserta dalam menuntaskan capstone project mereka.

“Di sana (Jepang, red), peserta akan diajak untuk terjun dan mengamati langsung praktik-praktik pengelolaan manajemen yang sukses melalui kunjungan lapangan. Sehingga, mereka dapat mencerna dan mensintesis berbagai macam kasus manajemen dan kemudian menerapkannya dalam sebuah capstone project masing-masing,” kata Raras kepada Licom di Jakarta, Kamis (5/1/2017)..

Menurut Raras, program beasiswa manajemen ini dimulai sejak 1985 dalam rangka

memperingati lima puluh tahun berdirinya perusahaan. Program beasiswa ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebar di masa depan bagi masyarakat di kawasan Asia Pasifik dan Hawaii dalam rangka turut berkontribusi kepada negara masingmasing. Hingga saat ini, program beasiswa ini telah menghasilkan 509 lulusan profesional di bidang bisnis.

“Bagi peserta yang ingin mencari informasi selengkapnya bisa mengakses Fujitsu Scholarship di website www.fujitsu.com/ scholarship, dan mengakses Global Leaders for innovation and Knoledge di website www.jaims. jp/en/program/index.html. Sedangkan bagi peserta yang ingin mendaftar silahkan bisa membuka website www.fujitsu.com/ global/about/csr/activities/community/scholarship/process/,” tutur Raras. nrudi

Masya Allah Harga Cabe Rawit Melangit, Pertanda Apa 2017?

Seluruh pasar rakyat di Indonesia dikejutkan harga komoditas cabe rawit melonjak gilagilaan. Masya Allah, pertanda apalagi?

k

eluhan masyarakat bawah, termasuk kalangan ibu-ibu di tanah air menghadapi lonjakan harga komoditas pelengkap kebutuhan pokok kembali mewarnai awal 2017. Seluruh pasar rakyat di Indonesia dikejutkan harga komoditas cabe rawit melonjak ‘gila-gilaan. Masya Allah, pertanda apalagi? Begitu agaknya, curhatan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi).

Ketua Ikatan Pedagang

Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, disejumlah daerah, harga cabe merah terpantau sudah cukup tinggi. Kondisi ini terjadi sejak pasca tahun baru hingga saat ini. Harga cabe rawit merah yang terus melangit itu, bahkan, diikuti komoditas pokok lainnya.

Misalnya di Kalimantan, harga cabe merah sudah melambung hingga Rp 150.000 per kilogram (kg), di Jawa Barat yang sentra cabai saja harganya sudah di atas Rp 100.000 per kg,

di DKI Jakarta memang masih di kisaran Rp 100.000 sampai Rp 110.000 per kg.

“Jadi, memang kondisi per hari ini kondisi cabai memang dalam kondisi yang cukup sulit dan cukup memprihatinkan,” ujar Mansuri saat berbincang wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Harga cabe yang terus meroket ini, Mansuri menilai, pemerintah telah lamban mengantisipasi stabilitas khususnya harga cabe. Terlebih ditambah pasokan cabe yang menurun.

“Memang ini terlalu lambat saja penanganannya, kalau dilakukan pemerintah sesegera mungkin tidak separah ini dan bisa ditekan dibawah angka Rp

100.000 per kg, tetapi ini karena sudah terlambat,” terangnya.

Selain lambatnya penanganan dari pemerintah terkait kenaikan harga cabai dan menurunnya pasokan, menurutnya, juga dipengaruhi oleh penurunan konsumsi masyarakat dan juga rendahnya daya beli masyarakat.

“Pertama penurunan konsumsi itu karena memang masa libur Natal dan tahun baru sudah habis, kedua karena memang harganya yang tinggi mengurungkan niat konsumen untuk membeli dalam kapasitas yang besar dan sesuai kemampuan ekonominya,” ungkap Mansuri.

Dengan harga yang mahal

tersebut, membuat masyarakat tidak akan membeli cabe dalam jumlah yang besar.

“Jadi, kalau harganya mahal yang biasanya mereka membeli setengah kilo menjadi seperapat, itu cukup tinggi. Cukup terasa bagi pedagang, yang paling sulit dan terbeban saat ini adalah pedagang,” jelasnya.

Disisi lain, modal yang dikeluarkan pedagang dalam membeli cabe juga tinggi, tetapi permintaan masyarakat menurun membuat harga bersaing.

“Untungnya, tidak bisa banyak karena ini bersaing mana yang lebih rendah itu yang akan diserbu masyarakat dan yang paling tinggi nggak akan laku,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah cepat mengambil langkah untuk menstabilkan harga cabe, sebagai komoditas utama dalam membuat masakan bagi masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, persoalan kenaikan harga cabe belakangan ini bukan disebabkan faktor kurangnya produksi.

Menurut Menteri Pertanian, saat ini untuk komoditas cabe persoalannya adalah faktor musim hujan. “Persoalannya, musim hujan kalau panen busuk, bukan produksinya kurang. Sehingga, kalau hujan tersendat dan itu masalahnya,” jelasnya.

Berdasarkan data Info Pangan Jakarta pada Rabu (4/1/2017), harga rata-rata komoditas cabe dan bawang di Jakarta mengalami kenaikan.

Misalnya, cabe rawit merah dijual Rp 98.953 per kilogram (kg) atau naik Rp 9.977 dari satu hari sebelumnya. Dan, cabe rawit hijau dijual Rp 73.488 per kilogram (kg) atau naik Rp 1.627 dari satu hari sebelumnya.

Sedangka komoditas lain seperti bawang merah dijual Rp 36.000 per kilogram (kg) atau naik Rp 720 dari satu hari sebelumnya, bawang putih dijual Rp 39.976 per kilogram (kg) atau naik Rp 325 dari satu hari sebelumnya.nyuanto

Waspadai Riset JP Morgan HIPMI Minta Memasuki 2017, MAXX COFFEE Pemerintah Perpanjang Berjumlah 70 Gerai Tersebar di Indonesia Bermisi Geopolitik AS Pasca Trump Terpilih Waktu Tax Amnesty Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengajukan usulan kepada Ditjen Pajak mengenai ketentuan pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Dalam usulan tersebut HIPMI mengajukan dua hal.

“Intinya ini kalau mau lebih sukses perlu terobosan, yang pertama kami mengusulkan agar wajib pajak yang memiliki tunggakan diperkenankan untuk mengikuti tax amnesty selambat-lambatnya sampai 31 Maret 2017, namun diberikan perpanjangan waktu untuk melunasi pokok tunggakan pajak sampai dengan 31 Desember 2017.” ujar Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Jakarta (02/01/2017).

Hal ini didasari oleh temuan di lapangan bahwa banyak Wajib Pajak hendak mengikuti tax amnesty terkendala dengan cash flow yang terbatas bila harus melunasi tunggakan seluruhnya sebelum mengajukan tax amnesty.

Sementara, Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani menambahkan, wajib pajak sadar akan kewajibannya dan di sisi lain harus meneruskan usaha agar tetap dapat berjalan dan memberikan kontibusi bagi perekonomian negeri.

“Dan yang kedua kami meminta kebijakan agar penyertaan saham pada perusahaan yang sudah non aktif atau tidak beroperasi dihapus dari kategori tambahan harta yang harus diamnestikan dengan catatan dan kriteria tertentu siapa yang berhak mendapat-

Bahlil Lahadalia

kan fasilitas ini,” imbuh Ajib.

Hal ini, lanjut Ajib dikarenakan banyak wajib pajak yang menerima himbauan untuk melaporkan harta berupa penyertaan saham padahal banyak diantara perusahaan tersebut yang secara fakta tidak beroperasi.

“Ada banyak fakta seperti ini yang terjadi di lapangan.

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah menerima penyetoran modal seperti yang tercantum dalam akta pendirian usaha. Sebab itu, kami ingin meluruskan permasalahan dan menawarkan solusi demi keadilan para pengusaha dan kesuksesan pelaksanaan tax amnesty,” pungkas Ajib.

Usulan yang diberikan tersebut, berdasarkan pantauan HIPMI Tax Center selama 5 bulan terakhir di 25 provinsi di Indonesia.nyuanto

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

MAXX COFFEE, jaringan coffee shop lokal Indonesia di bawah naungan Lippo Group membuka gerai baru di beberapa kota. Di antaranya, Kendari, Sun Plaza Medan, Lippo Plaza Lubuk Linggau, Plaza Keboen Raya Bogor, Terminal 1B Cengkareng, Bandung Indah Plaza, Tanjung Pinang, Airport Lombok, Menara Jamsostek, dan Grand City Mall Surabaya. Lainnya, ada di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci.

Praktis, Total MAXX COFFEE kini memiliki 70 gerai tersebar di seluruh Indonesia sampai memasuki 2017.

Geoffrey Samuel, Head of Marketing MAXX COFFEE Indonesia menjelaskan, selama 2016 MAXX COFFEE senantiasa mengedepankan inovasi dan kualitas melalui produkproduk terbaiknya.

“Kami sangat senang dapat kembali melebarkan sayap melalui pembukaan geraigerai baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan begitu semakin banyak orang dapat menikmati sajian kopi berkualitas dari MAXX COFFEE,” katanya.

“Kami berharap bisa memenuhi kebutuhan para pecinta kopi di tempat-tempat tersebut. Kami berharap MAXX COFFEE bisa selalu jadi yang terdepan sebagai Coffee Shop lokal bertaraf Internasional,” tambah Samuel.

Kehadiran MAXX COFFEE di tempat-tempat seperti bandara, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit bertujuan agar bisa lebih dekat dengan para pelanggannya. Sekaligus untuk memenuhi tingginya permintaan kopi berkualitas tinggi.

MAXX COFFEE mempunyai komitmen menyajikan hanya

Gerai MAXX COFFEE tersebar di seluruh Indonesia.

biji kopi Arabika berkualitas terbaik, segar dan standar pelayanan yang terbaik.

Dengan design store yang menarik dan “homey” MAXX COFFEE menawarkan pengalaman minuman kopi yang yang tak terlupakan untuk para pelanggannya.

Menu bahan dasar kopi tentunya menjadi sajian utama dari MAXX COFFEE. Didukung peralatan berteknologi tinggi dan menggunakan biji kopi berkualitas baik dari Manacanegara maupun dari Indonesia, MAXX COFFEE menghadirkan sebuah rasa kopi yang khas di setiap gelasnya. Rasa citrusy, nutty, chocolaty, spicy, rich, smooth dan long finished akan ditemukan oleh para pencinta kopi ketika merasakan minuman dengan berbahan dasar espresso di MAXX COFFEE. Nikmati rasanya pada minuman-minuman seperti Caramel Macchiato, Caffe Latte, Cappucino, Caffe Mocha, Vanilla Latte.

Selain menyajikan minuman dengan bahan dasar kopi, MAXX COFFEE juga menyediakan pilihan dan olahan minuman teh, cokelat, dan smoothies. Bagi yang mencari minuman non kopi bisa menikmati pilihan seperti Caramel Signature Chocolate, Green Tea Latte, Vanilla Black Tea Latte, Iced Shaken Hibiscus Tea Lemonade, Three Berry Smoothies dan masih banyak varian lainnya.

Untuk para pencinta minuman blended, tersedia berbagai pilihan Frappe. Beberapa pilihan yang menjadi favorit adalah Java Chip Frappe, Caramel Frappe, Cookies and Cream Frappe, Vanila Hazelnut Frappe.

Pembukaan gerai ke 70 di akhir tahun 2016 semakin menguatkan posisi MAXX COFFEE sebagai salah satu pemain retail coffee shop di Indonesia. Di tahun 2017 MAXX COFFEE tentu bertekad untuk lebih berkembang lagi dan bisa hadir lebih luas lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.nrudi

Langkah Pemerintah RI memutuskan hubungan kerja sama dengan JP Morgan dinilai tepat dan patut diapresiasi.

Riset yang tidak kredibel yang dikeluarkan JP Morgan akhir 2016, nyatanya berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia.

JP Morgan telah menurunkan rekomendasi atas Indonesia dua peringkat dari overwight menjadi underweight. Alhasil, dalam kurun waktu yang berbarengan dikeluarkan riset tersebut terjadi capital flight atau penarikan dana dalam jumlah besar dari para spekulan.

Anggota Komisi XI Donny Imam Priambodo menyatakan, keputusan pemerintah menghentikan kerja sama dengan JP Morgan sebagai bank persepsi per 1 Januari 2017, cukup tepat. Ia menyebutkan, jika pemerintah sudah beritikad baik mengonfirmasi hasil riset tersebut.

Namun, penjelasan yang didapat tidak kredibel, maka buat apa diteruskan kerjasama yang telah dibangun.

Donny menuding JP Morgan bisa jadi bertujuan tertentu terhadap industri keuangan dalam negeri ketika mengeluarkan riset tersebut. Karena institusi yang lain tidak menyatakan hal yang sama.

“Kalau dikatakan misi, bisa ya bisa tidak. Jika punya tujuan tertentu sepertinya dengan melihat modusnya, bisa dikatakan unsur tersebut menjadi terpenuhi,” ucap politisi Partai NasDem, yang komisinya membidangi masalah Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan, di Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa erbarengan terpilihnya Donald

Trump pada Pemilu Amerika?

Politikus alumni STT Surabaya ini menjelaskan, bisa jadi riset yang dikeluarkan JP Morgan adalah untuk memuluskan kembalinya uang ke Amerika.

Hal ini menurutnya, sebagai misi geopolitik Amerika atas Asia khususnya Indonesia.

Pasca terpilihnya Trump pada Pemilu Amerika, industri keuangan dunia mengalami gejolak yang tidak biasa.

Bahkan, secara langsung telah berdampak negatif jangka pendek terhadap Indonesia.

Bank Indonesia (BI) mencatat, dana asing yang keluar dari Indonesia mencapai Rp 16 triliun dalam tempo sepekan perdagangan. Yaitu, 9 sampai 14 November lalu pasca terpilihnya Trump.

Rupiah di bulan November Anjlok menjadi Rp. 13.800, untuk menstabilkan itu cadangan devisa menyusut 3.5 miliar USD dibanding bulan sebelumnya.

Hal ini menurut Donny setali tiga uang dengan prediksi BI yang menyebutkan setidaknya tahun 2017 diperkirakan terjadi kenaikan Fed Fund Rate sebanyak dua kali. Kenaikan tersebut disebut-sebut akan mendorong baliknya dana asing ke Amerika Serikat.

Meski Trump belum menjabat, kebijakan ekonomi Amerika Serikat sudah bisa diterka melalui pernyataanpernyataan Trump dan gejala ekonomi global. Trump dengan lantang mengeluarkan pernyataan kontroversialnya yang bisa memperburuk hubungan diplomatis dengan China. Bukan hanya pertahanan dan keamanan yang menjadi isu setral, tapi juga penguasaan pengaruh ekonomi bagi regional asia-pasifik.ndg

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

sosok

3

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Dahlan Iskan “Dimangsa” Jabatan Lama Dahlan Iskan, seorang wartawan yang merangkak dari bawah menjadi pengusaha media, menjabat menteri, meraih dukungan jadi presiden. Namun di sisa masa tua, dia justru tersandung kasus dugaan korupsi dari jabatan lamanya.

d

ahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Mengenakan kemeja biru tua lengan panjang yang dilipat sebatas siku dan celana berwarna hitam, suara bos Jawa Pos Grup itu terdengar lantang saat membaca nota keberatan atau eksepsi, Selasa 13 Desember 2016. Namun, saat membacakan salah satu bagian eksepsi, suara Dahlan beranjak pelan, lalu terisak.

“Sebenarnya masih ada yang lebih besar lagi pertaruhan harta saya untuk membuat PWU tidak terpuruk. Tapi izinkan... yang satu ini tidak saya ungkap, agar masih ada tersisa pahala untuk saya di sisi Yang Maha Kuasa,” katanya terbata-bata menjelang akhir eksepsi.

Itulah sosok Dahlan, seorang wartawan yang merangkak dari bawah menjadi pengusaha media, menjabat menteri, meraih dukungan jadi presiden, tapi di sisa masa tuanya justru tersandung kasus dugaan korupsi.

Pada 31 Mei 2014 lalu, di hadapan ribuan Relawan Demi Indonesia, Dahlan pernah mendeklarasikan menjadi presiden. Deklarasi dukungan itu langsung disambut tepuk tangan para relawan, yang dihadiri Jokowi dan Jusuf Kalla.

Jokowi bahkan membalas dukungan itu dengan pujian kepada Dahlan.

“Bapak Dahlan Iskan selalu memberikan kita contoh. Pertama, beliau itu selalu optimis.

Apa saja yang dilakukan selalu optimis bisa dikerjakan,” kata Jokowi.

Pada awalnya, Relawan demi Kemanusiaan adalah gerbong pendukung Dahlan Iskan untuk pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2014.

Kans Dahlan dinilai pengamat cukup kuat, mengingat ia memenangi konvensi calon presiden Partai Demokrat yang saat itu adalah partai penguasa.

Sayangnya, meski sudah menang, Dahlan batal diusung.

Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan tidak menggunakan hasil konvensi lantaran tingkat keterpilihan Dahlan dianggap tak cukup kuat untuk bersaing.

“Dengan sepuluh persen suara, maka sesuai undang-undang yang berlaku, ada keterbatasan Partai Demokrat untuk mencalonkan capresnya sendiri,” ujar Yudhoyono menyampaikan alasan. Keputusan itu w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

yang agaknya membuat Dahlan dan para pendukungnya kecewa, beralih ke Jokowi-JK yang merupakan lawan politik Yudhoyono.

Dari Wartawan Hingga Menteri

Sebelum kariernya berkibar hingga menjabat menteri BUMN di era pemerintahan Yudhoyono (2011-2014), Dahlan yang kini berusia 65 tahun memulai semuanya dari bawah.

Lelaki kelahiran Magetan, Jawa Timur, ini mengawali perjalanan profesionalnya sebagai wartawan di salah satu surat kabar di Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah itu, dia bergabung dengan Majalah Tempo di Jawa Timur dan memegang kepala biro sejak 1976 hingga 1982.

Selanjutnya, dia dipercaya mengelola koran Jawa Pos yang saat itu nyaris mati.

Dahlan langsung dipercaya menjadi pemimpin redaksi.

Lewat tangan midasnya, Jawa Pos berhasil lolos dari kebangkrutan, menjadi koran terbesar di Jawa Timur dan mempunyai jaringan koran lokal terluas dan menyebar di seluruh Indonesia dengan nama Jawa Pos National Network.

Moncernya bisnis Dahlan membuat Presiden Yudhoyono meliriknya. Dahlan ditunjuk menjadi orang nomor satu di Perusahaan Listrik Negara.

Lagi-lagi Dahlan diberi misi penyelamatan.

Pada 2009, Dahlan diminta menyelamatkan PLN yang selalu merugi. Pada 2007, sebelum Dahlan menjabat, kerugian PLN hingga Rp1,5 triliun. Dua tahun menjadi Dirut PLN, dia membawa perubahan. Pada 2012, ketika dia meninggalkan jabatan, laba PLN mencapai Rp9 triliun.

Pada 2011, Dahlan langsung naik pangkat menjadi Menteri Badan Usaha Milik nNegara.

Dari sinilah, dengan dorongan pujian memoles perusahaan negara sebelumnya, dia kerap mencuri perhatian media. Salah satu aksinya yang paling banyak diingat adalah saat membuka paksa pintu Tol Semanggi I Jakarta pada 20 Maret 2012.

Dahlan saat itu kesal karena terjadi antrean panjang yang disebabkan dua dari pintu tol masih tutup pada jam-jam sibuk saat orang berangkat kerja. Padahal sebelumnya Dahlan sudah menginstruksikan agar pelayanan antrean tol tak boleh lebih dari 5 mobil.

Hasil kerja Dahlan dan sikapnya yang spontan memikat masyarakat, atau begitulah citra televisi menampilkan

dirinya. Menjelang Yudhoyono lengser, nama Dahlan menguat dan digadang-gadang sebagai calon presiden. Lebih karena strategi Yudhoyono yang ingin memoles partainya akibat kena hantam rangkaian kasus korupsi, dengan menggandeng para konsultan politik, dia membuat apa yang disebut “konvensi” kandidat presiden— meniru praktik partai politik di Amerika Serikat. Dahlan menang dalam konvensi itu, tapi dicampakkan.

Menghadapi itu, Dahlan bermanuver. Selain mengerahkan relawan pendukungnya untuk menyokong Jokowi, dia menerbitkan tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin yang berupaya menjernihkan kampanye hitam tabloid Obor Rakyat.

Nama terakhir adalah media yang mengolok-olok Jokowi, bahkan dengan cara mengaburkan fakta dan fiksi, lazim kemudian dikenal sebagai berita hoax alias palsu. Perang kampanye ini memperdalam sentimen antara kedua kubu kandidat presiden dan meruncingkan polarisasi pendukungnya.

Tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin dicetak dua kali, masing-masing mencapai 10 ribu eksemplar. Tabloid itu disebar gratis di Jawa Timur.

Isinya, pelbagai penyataan para kiai berpengaruh dari kalangan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur tentang kemslahatan jika memilih pasangan Jokowi-JK. Jajaran redaksi di antaranya para wartawan di Jawa Pos Group.

Manuver yang dibuat Dahlan sedikit banyak ikut membantu kemenangan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla di Jawa Timur. Mereka menangguk 11.669.313 suara, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang meraih 10.277.088 suara.

Usai dinyatakan sebagai pemenang, Jokowi bahkan mendatangi Dahlan untuk mengucapkan terima kasih atas dukungannya.

Kabar yang beredar, nama Dahlan Iskan sempat masuk sebagai salah satu calon menteri di Kabinet Kerja. Kabarnya, dia kembali disodori posisi menteri BUMN. Hal itu disampaikan Imawan Mashuri, Pemred Tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin di Bandara Juanda, saat menjelang penyusunan kabinet. Menurutnya, Imawan mengatakan Dahlan ditawari Jokowi menjadi Menko Perekonomian.

Namun, faktanya berbeda.

Dahlan tak menjadi menteri.

Selentingan di kalangan wartawan: salah satu elit partai pendukung yang dekat dengan Megawati Soekarnoputri tak sepakat Dahlan masuk kabinet.

Begitulah, setelah kegaduhan pemilihan presiden 2014, nama Dahlan nyaris tak terdengar. Dia lebih memilih setahun belajar ke Amerika Serikat dan pulang-balik tiga bulan sekali ke Surabaya.

Dia mengaku tak akan lagi terjun ke dunia politik. “Saya betul-betul ingin melupakan lingkungan politik yang pernah sebentar saya masuki. Dan saya sudah mengambil kesimpulan: saya ini ternyata tidak cocok di politik,” katanya.

Lalu, apakah Jokowi peduli ketika Dahlan dijerat sejumlah kasus dugaan korupsi?

“Saya kira beliau punya banyak sekali pekerjaan,” kata Dahlan di teras garasi rumahnya. “Sehingga saya tidak ge-er bahwa ini diperhatikan presiden. Dan saya juga tidak minta tolong beliau karena saya tahu saya ini siapa.”

Kebingungan di Revolusi Mental

Dahlan didakwa melakukan tindak korupsi penjualan 33 aset PT PWU, terutama dua aset di Kediri dan Tulungagung.

Peristiwanya terjadi pada 2003, enam tahun sebelum dia menjabat Dirut PLN dan menteri BUMN. Tim Jaksa Penuntut Umum yang diketuai I Nyoman Sucitrawan meyakini, selaku Dirut PT PWU Dahlan telah menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Pada surat dakwaan bertanggal 18 November 2016, jaksa menilai mekanisme penjualan aset PT PWU tidak sesuai prosedur dan nilai jualnya di bawah harga pasar saat itu. Dakwaan yang disampaikan dalam dokumen setebal 22 halaman itu menyebutkan penjualan dua aset PT PWU tidak disertai persetujuan DPRD maupun keputusan Gubernur Jatim yang saat itu dijabat oleh Imam Utomo.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), harga jual aset di Kediri yang seharusnya Rp24 miliar hanya terjual Rp17 miliar. Sementara aset di Tulungagung yang nilainya ditaksir Rp10,08 miliar hanya dijual Rp8,75 miliar.

Total kerugian kedua aset itu Rp8,3 miliar. Belum teermasuk biaya pengosongan aset Kediri dan Tulungagung yang tak dapat dipertanggungjawabkan, masing-masing senilai Rp1,55 miliar dan Rp885 juta. Plus penerimaan dari penjualan aset di Kediri yang tidak ada kejelasannya senilai Rp250 juta.

“Akibatnya negara dirugikan (total) Rp11 miliar,” kata Sucitrawan.

Tak hanya itu. Pihak Kejati juga menemukan bukti bahwa dalam proses jual-beli PT PWU di Kediri, Dahlan lebih dulu menyalahi prosedur. Akta jual-beli dilakukan pada 3 Juni 2003, padahal lelang penjualan aset pada 16 Juni 2003. Artinya, nilai dan pembeli sudah ditentukan sebelum proses lelang.

Temuan itu diperoleh berdasarkan keterangan pembeli aset, Oepojo Sardjono dan Sam Santoso, direktur utama dan direktur PT Sempulur Adi

Mandiri. “Keduanya mengaku kalau sudah bertemu dengan Pak Dahlan sebelum adanya proses lelang. Dan pertemuan itu juga diakui Pak Dahlan sendiri,” kata jaksa Ahmad Fauzi.

Namun dalam eksepsinya pada Selasa (13/12/2016), dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dahlan menyebut nota keberatannya sebagai “Kebingungan di Revolusi Mental”. Begini: Majelis Hakim Yang Mulia, Marilah bersama-sama kita cegah berkembangnya kebingungan masyarakat dalam hal penanganan korupsi. Terutama yang ditangani oleh kejaksaan.

Ada kasus yang terang-benderang dan sangat jelas permainannya, tapi hanya diusut-usut, diubek-ubek, dihaha-huhu, dan ujung-ujungnya D (duh), tidak jadi perkara.

Sebaliknya ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara. Dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. Jaksa menanganinya dengan tergopoh-gopoh. Sampai mengabaikan hak tersangka.

Gaya kejaksaan seperti itu, Yang Mulia, yang membingungkan masyarakat. Masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani, dan akal sehat dibuat bingung karena sering disuguhi oleh ulah kejaksaaan yang seperti itu. Yakni bagaimana mengobyekkan korupsi demi kerakusan politik, kerakusan jabatan maupun kerakusan harta.

Dengan ulah kejaksaan seperti itu, Yang Mulia, berarti kejaksaan telah menghancurkan semangat anti korupsi di kalangan masyarakat. Masyarakat bisa apatis. Bahkan masyarakat akhirnya percaya pada istilah nasib-nasiban. Masyarakat akhirnya bisa percaya bahwa orang yang diperkarakan kejaksaan itu belum tentu karena harus diperkarakan tapi hanya karena nasibnya saja yang apes.

Lagi salah mongso. Atau lagi dimangsa. Atau hanya karena tidak mau menyogok. Atau bahkan karena tidak mampu menyogok.

Alangkah tragisnya negeri ini, Yang Mulia, setelah hampir 20 tahun reformasi, setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya adalah revolusi mental, masih juga begini-begini.

16 tahun yang lalu, Yang Mulia, 16 tahun yang lalu. Saat para jaksa ini mungkin masih remaja. Saya diminta untuk membenahi perusahaan daerah Jatim yang lagi sakit.

Kenapa harus saya?

Gubernur Jatim menjawab karena Perusda Jatim dalam keadaan sakit parah. Sakit yang menahun. Gubernur mengatakan Perusda harus diubah secara drastis. Aset-asetnya hanya banyak yang jadi beban perusahaan. Harus dikonsolidasikan. Perusahaan daerah harus dikelola seperti perusahaan swasta. Baru bisa maju.

Sebelum meminta saya itu, Yang Mulia, Gubernur bersama DPRD Jatim sudah membuat langkah yang sangat radikal, yaitu mengubah status Perusahaan daerah menjadi PT (Perseroan Terbatas). Yakni PT PWU. Mengapa mereka mengubah Perusda menjadi PT? Mereka menjawab bahwa dengan status PT, Perusda akan bisa keluar dari kesulitan yang sudah dialaminya bertahun-tahun. Dengan status PT Perusda bisa membuat keputusan lebih cepat. Birokrasi tidak perlu berbelit-belit.

Dengan bentuk PT keputusan tertinggi ada di lembaga RUPS. Bukan di DPRD lagi.

Begitulah asbabun nuzulnya, Yang Mulia mengapa gubernur maunya begitu. Mengapa DPRD maunya begitu. Itu bukan mau saya. Cetho welo-welo.

Meski sudah cetho welowelo seperti itu, tetap saja saya diperkarakan. Dengan dakwaan “menjual aset Pemda tanpa persetujuan DPRD”.

Bingung, Yang Mulia. Bingung.

Yang Mulia, Tahun 2001, yaitu 15 tahun yang lalu, RUPS PT PWU, sudah memutuskan agar aset yang diperkarakan ini dilepas.

Mestinya saat itu saya sudah bisa melepaskannya. Toh aset itu aset PT, bukan aset Pemda.

Tidak ada di dalam daftar aset Pemda tercamtum aset tersebut.

Toh saya masih hati-hati.

Saya masih berkirim surat ke DPRD: apakah untuk melepaskan aset yang sudah diperintahkan oleh RUPS tersebut masih harus melalui persetujuan DPRD? Surat yang saya kirim di bulan Maret 2002 tersebut baru dibalas di bulan September.

Enam bulan kemudian. Saya sabar menunggu jawaban itu.

Saya belum mau menjalankan perintah RUPS tersebut sebelum ada balasan dari DPRD. Saya memaklumi DPRD perlu waktu yang panjang karena untuk menjawabnya harus dibahas dulu dalam mekanisme internal DPRD. Jawaban DPRD itu akhirnya saya terima.

Jawabannya jelas sekali.

Saya diminta berpegang pada UU PT. Berarti tidak perlu persetujuan DPRD. Begitu jelasnya, Yang Mulia, cetho welo-welo.

Yang Mulia, selanjutnya saya sebenarnya tidak ingin mengungkapkan yang berikut ini. Saya takut kalau saya ungkapkan sia-sialah makna pengabdian saya. Tapi untuk menunjukkan apakah saya punya niat untuk korupsi tampaknya harus saya ungkapkan.

Selama menjabat Dirut PT PWU saya tidak mau digaji Yang Mulia. Saya juga tidak mau diberi fasilitas apa pun.

Perjalanan dinas pun saya biayai sendiri. Termasuk perjalanan dinas luar negeri.

Saking sulitnya PT PWU di

tahun 2000 itu, Yang Mulia, sampai saya memutuskan agar kebiasaan memberi sekedar bingkisan lebaran kepada para pejabat daerah pun harus dihentikan.

Beratnya lagi Yang Mulia Pemda sudah tidak mau menyediakan modal tambahan.

Bank juga tidak mau memberi kredit. Tentu saja bank tidak percaya pada PT PWU. Kredit macetnya masih banyak. Tapi perusahaan ini harus sembuh dari sakitnya. Harus bisa bangkit.

Akhirnya, saya pribadi, Yang Mulia, harta saya pribadi saya jaminkan ke bank. Bank BNI akhirnya memberi kredit Rp 40 miliar. Dengan jaminan pribadi saya. Untuk membangun pabrik steel conveyor belt. Ini bersejarah bagi PWU dan bagi Jatim. Inilah satu-satunya pabrik serupa di Indonesia. Sejak itu Indonesia bisa tidak perlu lagi impor steel conveyor belt.

Ketika melihat aset PWU yang kumuh, berbau, dan jadi sumber polusi di Jalan A Yani Surabaya, saya memutuskan untuk membangun gedung Jatim Expo di atasnya. Sebagai propinsi terbesar kedua di Indonesia, Jatim belum punya fasilitas ekonomi seperti itu.

Tapi PWU tidak punya uang.

Bank juga belum percaya kepada PT PWU. Untuk memulai pembangunan gedung Jatim Expo tersebut, Yang Mulia, saya jaminkan deposito pribadi saya sebesar Rp 5 miliar. Jadilah sekarang gedung Expo Jatim yang megah itu.

Sebenarnya masih ada yang lebih besar lagi pertaruhan harta saya untuk membuat PWU tidak terpuruk.

Tapi izinkan yang satu ini tidak saya ungkap agar masih ada tersisa pahala untuk saya di sisi Yang Maha Kuasa.

Yang Mulia, semua itu tidak penting. Yang penting adalah, jangan bikin masyarakat bingung. Jangan bikin masyarakat apatis. Jangan bikin masyarakat akhirnya lebih percaya pada unsur nasib-nasiban daripada percaya pada hukum. Bagaimana caranya?

Saya yakin Yang Mulia lebih tahu caranya. Orang-orang yang hadir di sidang ini juga tahu caranya. Di sini hadir tokoh-tokoh hukum seperti Pak Mahfud MD dan Pak Abraham Samad dan tokoh-tokoh hati nurani seperti Gus Mus, Gus Ali, bang Haji Rhoma Irama dan Prof Effendi Gozali.

Jangan bawa perkara seperti ini masuk ke pengadilan. Kalau pun sudah terlanjur jangan diteruskan. Jangan sampai pengadilan ini menjadi pengadilan sesat.

Maksud saya bukan hanya perkara saya ini saja, tapi juga perkara-perkara sejenis ini yang banyak sekali terjadi di negeri ini. Kita bantu bapak presiden untuk revolusi mentalnya.

Surabaya, 13 Desember 2016, Dahlan Iskan.ntir/dbs

patgulipat

4

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Kasus Dugaan Suap Bakamla

TNI ‘Gentlemen’ Hadapi KPK, Bagaimana Polri?

TNI secara ‘gentlemen’ menyerahkan jenderalnya yang berperkara dengan hukum. Sebaliknya, Polri justru mewanti-wanti KPK dan Kejaksaan untuk meminta ijin ke Kapolri jika hendak memeriksa pejabat Polri yang terindikasi korupsi.

t

NI secara ‘gentlemen’ menyerahkan jenderalnya pada hukum setelah Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

OTT tersebut berawal dari penangkapan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi pada 14 Desember 2016. Dalam pengembangan, Laksma Bambang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan alat pemantau satelit di Bakamla, diduga ikut menerima suap.

Kapuspen TNI Mayjen Wuryanti, S.Sos., M.Si, terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla dalam APBN-P 2016 yang dilakukan oleh Laksma TNI Bambang Udoyo, pihaknya tidak akan intervensi dalam proses anggota yang melanggar. Proses persidangan oknum TNI yang melanggar hukum akan dilakukan secara terbuka dan bisa dimonitor.

“Silakan memonitor dalam persidangan, tentunya setelah penyidikan selesai,” tambahnya didampingi Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko, di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (30/12/2016).

Ditambahkan bahwa TNI tidak akan melindungi prajurit yang terlibat korupsi.

Bahkan TNI siap membantu penegak hukum untuk menyeret para prajurit yang terlibat korupsi. “Prinsipnya, siapapun prajurit TNI yang terlibat pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, lanjut Kapuspen, juga menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah membongkar praktik suap di Bakamla.

“Sekali lagi saya tegaskan, TNI tidak akan mentolerir prajuritnya yang terlibat kasus korupsi,” katanya.

Langkah KPK, lanjut Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto juga telah membantu upaya Pimpinan TNI memberantas segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

“Termasuk korupsi yang melibatkan prajurit TNI dimanapun berada. Kami harap ini kejadian terakhir, pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI,” urainya.

Sementara Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Mayjen Dodik Wijanarko menyatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait dugaan

keterlibatan Laksma TNI Bambang Udoyo. Puspom bahkan telah menggeledah rumah Bambang Udoyo.

“Hasilnya POM TNI menemukan 80 ribu dolar Singapura dan 15 ribu dolar Amerika Serikat,” kata Dodik, Jumat, (30/12/2016).

“Memang dia mengakui menerimanya seperti itu, tetapi yang kami dapatkan ini dan tentunya kekurangan dari nilainya itu sudah dipakai untuk yang lain-lain. Itu proses penyelidikan yang kami laksanakan,” sambungnya.

Laksma Bambang Udoyo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Puspom TNI telah meningkatkan proses hukum Laksma Bambang dari penyelidikan ke penyidikan.

“Untuk sanksi, tugas saya sementara saya harus menentukan pasal dari pasal, harus menemukan unsur yang memenuhi. Undang-undang yang dipakai sama, yakni UU korupsi,” terang Dodik.

Pihaknya kini masih terus melakukan koordinasi dengan KPK dan unsur terkait.

Dari serangkaian penyelidikan terhadap keterkaitan terduga yang berpangkat jenderal satu ini, menurut Dodik, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.

Dari sejumlah saksi yang turut diperiksa salah satunya yakni Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah, yang sudah ditetapkan tersangka.

Berdasarkan temuan fakta-fakta di lapangan, kata Dodik, pihaknya akan meningkatkan ke tahap penyidikan terhadap inisial BU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan surveillance sistem, yang berujung suap tersebut.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, akan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan,” terang Danpuspom Dodik.

Komandan Puspom TNI, Mayjen Dodik menegaskan, dalam proses hukum di lingkungan militer ini, pihaknya akan melakukan proses hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan pasal undang-undang yang berlaku.

“Tapi tetap akan memegang azas praduga tidak bersalah. Semua pihak saya harap bisa meyakini bahwa POM TNI akan melaksanakan tugas ini secara terbuka, transparan, tegas, dan tanpa intervensi dari pihak manapun,” tegasnya.

KPK-TNI Terus Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga

Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi.

Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah (tengah) mengenakan rompi tahanan saat meninggalkan gedung KPK.

tersangka kasus dugaan suap proyek monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla). KPK memperpanjang masa penahanan ketiganya selama 40 hari ke depan.

Tiga tersangka yang diperpanjang masa penahanannya yakni Eko Susilo Hadi, Hardi Stefanus, dan Muhammad Adami Okta.

“Terhadap 3 tersangka di kasus Bakamla dilakukan perpanjangan tahanan selama 40 hari dari 4 Januari sampai dengan 12 Februari 2017,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Sementara itu, Fahmi Dharmawansyah, Dirut PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) merangkap Dirut PT Merial Esa (PT ME) belum diperpanjang masa penahanannya. Lantaran, yang bersangkutan baru menjalani masa penahanan.

Sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit Bakamla yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

KPK pun telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap

tersebut. Empat orang yang telah ditetapkan tersangka adalah Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi serta tiga pejabat PT Merial Esa yakni Fahmi Dharmawansyah, Hardi Stefanus, dan Muhammad Adami Okta.

Tidak hanya itu, menurut Febri, KPK juga masih mendalami kasus tersebut. KPK menduga ada pemberian yang lain sebelum operasi tangkap tangan terhadap Deputi Bidang Informatika Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi.

Saat operasi tangkap tangan pada 14 Desember 2016, penyidik KPK menemukan uang Rp 2 miliar dari tangan Eko. Uang tersebut diduga berasal dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang itu diduga sebagai suap agar bisa memenangkan tender proyek senilai Rp 220 miliar.

Febri mengatakan, dengan adanya komitmen fee sebesar 7,5 persen dari nilai proyek, patut diduga sudah ada pemberian sebelum Eko tertangkap. “Sebagai komitmen fee, bisa saja sudah terselenggara, bisa saja masih bersifat komitmen.

Nah itu poin yang juga didalami baik oleh penyidik di

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Dodik Wijanarko hendak melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

KPK atapun oleh penyidik di POM TNI,” kata Febri.

Terkait kasus yang menimpa Laksma Bambang Udoyo untuk kasus yang sama, KPK menyerahkan hal itu pada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. KPK hanya bisa menyentuh sipil, maka kewenangan untuk memproses hukum terhadap Laksmana Bambang dilakukan di internal TNI. Febri mengaku tidak tahu ada pejabat TNI lain yang diduga terlibat kasus Bakamla ini. Menurut dia, hal itu menjadi kewenangan TNI untuk mengumumkan adanya indikasi keterlibatan pejabat lainnya.

Meski demikian, Febri mengatakan lembaganya terus berkoordinasi dengan TNI untuk penyelesaian kasus ini. “Kami terus melakukan koordinasi, pertukaran informasi, dan juga kebutuhan-kebutuhan pemeriksaan dari kedua belah pihak,” kata dia.

Telegram Kapolri Langkah TNI tentu bertolak belakang dengan Polri dalam hal penindakan hukum. Sebelumnya, pada 14 Desember 2016 Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian melalui Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri Irjen (Pol) Idham Aziz mengirimkan telegram kepada para Kapolda. Isinya, pertama, Kapolri meminta adanya pemberitahuan kepada pimpinan Polri jika ada anggota Polri yang diperiksa oleh aparat penegak hukum lain, seperti KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Kedua, “Apabila ada tindakan hukum geledah, sita, dan masuk ruangan di dalam Mako Polri oleh penegak hukum, KPK, Kejaksaan, pengadilan agar melalui izin Kapolri UP Kadivpropam Polri di tingkat mabes Polri dan Kapolda UP Kabidpropam tingkat Polda. Ulangi agar melalui izin Kapolri UP Kadiv Propram Polri dan Kapolda UP Kadibidpropam,” demikian isi telegram tersebut.

Terkait telegram ini, Juru

Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap tunduk pada KUHAP dan aturan yang bersifat khusus atau lex specialis, yaitu UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.

“Di KUHAP itu diatur, misalnya saat penggeledahan ke ketua pengadilan, bahkan untuk penyitaan KPK tidak membutuhkan izin ketua pengadilan. Kami bersyukur Polri sudah menyampaikan surat itu bersifat internal.

Itu yang diharapkan ada kesepahaman bagi sesama aparat penegak hukum di lapangan bahwa kewenangan penegak hukum dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku,” katanya, Senin (19/12/2016) lalu.

Namun, menurutnya, dalam rangka hubungan antara sesama lembaga penegak hukum, KPK tentu akan melakukan koordinasi dan komunikasi apabila akan melakukan tindakan hukum, seperti pemeriksaan anggota Polri maupun penyitaan dan penggeledahan di institusi Polri. “Jadi, lebih kepada koordinasi dan komunikasi antar lembaga saja, di lapangan seperti itu,” imbuhnya.

Kadiv Propam Irjen (Pol) Idham Azis menerangkan, telegram dengan nomor KS/ BP-211/XII/2016/Divpropam itu merupakan bagian dari pengamanan internal Polri.

Ia mengaku, telegram tersebut bukan semacam Surat Edaran, tetapi lebih kepada telegram arahan kepada seluruh jajaran. “Dan hanya untuk teknis saja,” ujarnya.

Selama ini, sambung Idham, koordinasi antara Polri dengan KPK, Kejaksaan, maupun institusi penegak hukum lainnya sudah berjalan baik. Polri pun pasti melakukan koordinasi apabila ada tindakan hukum yang berkaitan dengan institusi penegak hukum lain.

Oleh karena itu, telegram ini hanya arahan yang bersifat internal untuk jajaran Kepolisian.

Kendati demikian, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Laloa Easter khawatir telegram semacam ini akan menimbulkan ketegangan di antara aparat penegak hukum. “Karena kalau yang kami tangkap sendiri dari telegram ini memosisikan seolah-seolah Polri itu berada levelnya di atas aparat penegak hukum lain,” terangnya.

Padahal, kata dia, dalam konteks penegakan hukum sifatnya adalah koordinatif.

Kalau sifatnya koordinatif, asumsinya posisi Kepolisian setara dengan KPK dan Kejaksaan. Tidak ada yang lebih tinggi dari Kepolisian,

Kejaksaan, dan KPK. Jadi, apabila ada kewajiban untuk memperoleh izin Kapolri dalam melakukan pemeriksaan anggota Polri, ia merasa patut dipertanyakan motivasinya.

“Ketika ada peraturan yang dikeluarkan kepolisian atau Kapolri yang mengatur bahwa lembaga-lembaga penegak hukum harus minta izin kepada Kapolri, ini mengandaikan suatu hubungan yang sub-ordinat seolah-olah polisi dalam hal ini berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan aparat penegak hukum lain,” ucapnya.

Selain itu, Laola menyatakan, beredarnya surat telegram itu akan berdampak pada turunnya citra Polri di mata publik. Padahal, beberapa waktu lalu, citra Polri sempat meningkat setelah berhasil menindaklanjuti dugaan korupsi yang dilakukan oleh salah satu anggota Polri, AKBP Brotoseno.

Brotoseno ditangkap Tim Saber Pungli karena diduga menerima suap Rp2,9 miliar terkait penanganan kasus di Kepolisian.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan beredarnya surat telegram Kapolri akan dipandang publik sebagai upaya melindungi institusi kepolisian.

“Harus cabut (surat telegram) itu jelas akan dipandang publik sebagai upaya melindungi kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja tidak punya,” kata Ray di sela-sela Diskusi Publik “Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik” di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Sebagai contoh, kata dia, pegawai KPK pun apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi langsung bisa disidik tanpa harus meminta izin kepada pimpinan KPK. “Implikasinya adalah ada seperti keistimewaan bagi kepolisian, jelas ini akan menimbulkan kecemburuan bagi instansi lain,” ucap Ray. Alasan lainnya, kata Ray, adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana kejahatan tidak perlu melalui izin dari presiden.

Terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnivan menyatakan telegram itu ditujukan untuk kepentingan internal, bukan eksternal. Tito menjelaskan, “Telegram itu bersifat internal. Anggota Polri ini bukan anggota sendiri-sendiri yang terlepas. Mereka bagian dari organisasi Polri. Ada yang berbuat satu, ada yang bermasalah satu, itu akan mempengaruhi citra institusi. Oleh karena itu, setiap anggota yang bermasalah hukum, baik mereka yang dipanggil, ditangkap, maupun digeledah, harus melapor kepada atasannya.

Kalau untuk tingkat Mabes Polri ke Kapolri, kalau tingkat polda ke Kapoldanya, tembusan ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kepala Bidang Propam di setiap polda,” tegas Tito, Jumat (23/12/2016).

Tujuan penerbitan telegram itu, lanjut Tito, supaya mereka bisa menunjuk apa yang dikerjakan. “Jangan sampai nanti, begitu dia sudah digeledah, dan sudah diperiksa, kami enggak ngerti.

Padahal, nanti akan mempengaruhi institusi. Kedua, jangan lupa, polisi adalah lembaga yang banyak sekali menyimpan dokumen rahasia. Berkas perkara tersangka, saksi, berita acara tersangka, itu dokumen rahasia. Jadi, kalau yang mau diminta, diperiksa dokumen A, jangan sampai yang diminta dokumen B, C, D, E dan segala macam yang bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang,” ungkapnya. nlicom/huk/tem

parlemen

5

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Kehadiran TKA Bagai Pedang Bermata Dua bagi Indonesia Maraknya kehadiran TKA di Tanah Air khususnya dari Tiongkok dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra. Menurut politisi yang akrab disapa SAH itu, fenomena TKA dari Tiongkok ibarat pedang bermata dua bagi Indonesia.

“Positifnya bisa memacu tenaga kerja kita bersaing

dan memacu diri untuk lebih terampil. Hanya saja dampak negatifnya, jika banyak tenaga kerja kita tak siap, pangsa tenaga kerja kita akan di ambil alih oleh mereka,” kritisi Sutan, dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (5/01/2017).

Melihat fenomena itu, Politisi F-Gerindra itu meminta

Pemerintah untuk segera merespon. Apalagi, TKA dari Tiongkok itu rata-rata menguasai level pekerjaan teknis dan mekanis, yakni memiliki keterampilan seperti montir di pabrik dan alat berat.

“Kondisi ini harus kita sikapi dengan cara merevitalisasi sekolah vokasi untuk lebih produktif menghasilkan

tenaga kerja yang siap pakai,” imbuh Sutan.

Karena, masih kata Sutan, jika Indonesia terlambat mempersiapkan sumber daya terampil melalui politeknik atau pendidikan vokasi lainnya, Sutan khawatir hanya butuh dalam satu dasawarsa saja, pasar tenaga kerja Tanah Air akan dikuasai oleh tenaga

kerja luar.

“Ini bahaya jika tenaga kerja asing lebih unggul di negara kita, maka daya saing industri kita akan lemah karena tergantung kemampuan orang lain,” tegas politisi asal dapil Jambi itu.

Menyikapi hal ini, Sutan mengaku pihaknya akan memanggil Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam waktu dekat ini, untuk membahas perluasan, penguatan dan pembinaan sekolah vokasi bagi penyiapan tenaga kerja terampil Indonesia. Tak ketinggalan, Komisi X juga akan mengundang beberapa kepala daerah untuk membantu program antisipasi tenaga kerja asing

melalui pendidikan vokasi.

“Minimal ada regulasi di daerah yang mewajibkan kerjasama antara industri dan politeknik baik dalam bentuk magang ataupun kerjasama keahlian lain,” tutup Sutan sembari menegaskan jangan sampai masyarakat menjadi penonton di negeri sendiri. nsf/hr

Pemblokiran Situs Internet Harusnya jadi Jalan Terakhir

Pemblokiran situs internet seharusnya menjadi jalan terakhir, kendati bertebaran situs-situs yang dinilai provokatif.

a

nggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, pemblokiran situs internet seharusnya menjadi jalan terakhir, kendati bertebaran situs-situs yang dinilai provokatif.

“Pemblokiran situs-situs berkonten Islam ini seharusnya tidak terulang lagi,” kata Sukamta lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Jika pemblokiran terpaksa dilakukan, kata dia, seharusnya menjadi jalan terakhir setelah pembinaan dilakukan.

Tanggung jawab itu diemban banyak pihak baik masyarakat, swasta maupun pemerintah demi mewujudkan dunia maya beradab sebagaimana semangat UU ITE. Sekretaris Fraksi PKS itu meminta pemerintah agar

bekerja secara sistematis, terukur dan teratur dimulai dengan membuat peraturanperaturan terkait.

“Segera buatlah peraturan pemerintah tentang pemblokiran yang mengatur kriteria dan parameter yang dilarang apa saja, siapa yang berhak melarang, bagaimana prosedurnya, siapa yang menindak dan seterusnya,” kata dia.

Untuk itu, kata dia, segera buat unit yang secara khusus menangani situs provokatif sesuai amanah UU ITE Pasal 40 ayat 6 sebagai acuan baku.

Di era demokrasi saat ini, kata dia, setiap unsur harus bermain di ruang permainan yang terang dan jelas. Hal abu-abu harus dibuat menjadi jelas karena tanpa aturan yang jelas membuat pemblokiran menimbulkan masalah baru

yang tidak perlu. Selain itu, akan timbul kesan pemerintah berlebihan, sewenang-wenang dan despotik (antikritik).

Menurut dia, jangan sampai terdapat ketidakadilan dalam penertiban situs dan ada unsur pandang bulu. Jangan lebih suka memblokir situs dengan konten agama tertentu tapi tidak ada penindakan situs dengan konten agama lain yang juga dinilai bertentangan dengan UU ITE. Misalnya, kata dia, jang a n sa m p a i p e m e r i n t a h memblokir situs yang suka mengkritik. “Saya khawatir ketidakadilan semacam ini akan semakin membuat suasana tidak kondusif, tidak terkendali, karena masyarakat akan semakin marah dan protes,” kata dia.

Dia mengatakan harus ada prioritas penertiban situssitus yang berisi ajakan untuk memberontak kepada NKRI, situs yang bernuansa ekstrem, tidak toleran, terorisme dan negatif lainnya.nano/ans

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

Komisi I Keberatan Kenaikan Harga BBM dan TDL

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis.

Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menyatakan keberatan atas kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada awal tahun 2017 ini. Ia beserta fraksinya, meminta Pemerintah mengevaluasi kembali dengan menimbang kondisi riil masyarakat yang saat ini dalam kondisi ekonomi yang sulit.

“Sikap fraksi kami konsisten dengan pandangan fraksi saat pembahasan RAPBN

2017. Kami menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” kata Jazuli, dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (5/01/2017).

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga BBM mulai berlaku per 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik

(TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017.

Dengan realitas tersebut, lanjut politisi F-PKS itu, tidak

bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL. Kalau tetap diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, jelas ini akan menjadi “kado pahit” tahun baru 2017.

“Untuk itu, kami meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil,” imbuh Jazuli.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi IX Okky Asokawati menyebut sejumlah catatan kritis di bidang kesehatan, di antaranya sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang belum terbit, antisipasi laju pertumbuhan penduduk, hingga layanan BPJS Kesehatan yang juga masih bermasalah.

Okky menyebut Undangundang (UU) bidang kesehatan sudah disahkan DPR, namun belum memiliki PP. Padahal PP tersebut sangat penting dalam politik kesehatan yang pro-publik. Komitmen pemerintah hingga kini terus ditagih untuk segera menerbitkan PP. Beberapa UU bidang kesehatan yang belum memiliki PP adalah UU Kesehatan Jiwa, UU Rumah Sakit, dan UU Keperawatan.

“Kami meminta pemerintah agar memasukkan sejumlah PP tersebut dalam rencana

program pembentukan PP pada tahun 2017. Masalah lain adalah soal laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Butuh koordinasi antara pusat dan daerah untuk menekan angka jumlah penduduk. Rencana sentralisasi petugas layanan KB yang ditangani langsung BKKBN pada 2017 perlu segera direalisasikan,” kata Okky dalam siaran pers, Selasa (3/1/2017).

Di sektor layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, dinilai Okky, masih kurang responsif terhadap para pasien yang menggunakan kartu JKN dari BPJS Kesehatan.

“Kesan peserta BPJS Kesehatan sebagai pasien kelas dua masih muncul. Mestinya, segera diubah oleh seluruh petugas kesehatan. Tahun 2017 persoalan tersebut diharapkan tidak muncul kembali. Bagaimana pun peserta BPJS Kesehatan bukanlah pasien yang gratisan. Mereka tiap bulan iuran premi BPJS

Kesehatan,” tegas Sekretaris Dewan Pakar PPP tersebut.

Pada bagian lain, Okky menyoal dokter layanan prima (DLP) yang mewajibkan para dokter kembali menjalani pendidikan khusus selama dua tahun. Menurutnya, praktik di sejumlah negara, para dokter tidak diminta masuk pendidikan kembali. Yang ada hanya diminta magang setiap kali praktik berbagai spesialis selama 2-3 tahun.

“Pemerintah mestinya membuka ruang dialog dengan dokter dan asosiasi dokter terkait polemik DLP ini. Jangan sampai persoalan ini mengganggu layanan dokter kepada para pasien,” kata Okky.

Pada bagian terakhir, politisi dari dapil DKI II itu, menyerukan kepada pemerintah, partai politik, ormas, perusahaan, dan elemen lainnya, agar mempraktikkan kesetaraan gender.

“Perempuan perlu dilibatkan dalam ruang publik untuk memberi warna dan

sentuhan khas perempuan yang sarat kepedulian dan tanggung jawab. Tak boleh ada lagi diskriminatif terhadap

Politisi asal dapil Banten itu menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.

“Harusnya Pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikkan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani,” tutup Jazuli.nsf/parle

Legislator Tolak Dana Setoran Haji Okky Asokawati Sebut Banyak PR di Bidang Kesehatan untuk Infrastruktur Selain itu menurut Politisi PKS dari Dapil Sumatera Utara I ini, penggunaan dana setoran haji yang tak sesuai peruntukannya itu dilakukan tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR RI. “Sampai saat ini, belum ada pembahasan antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII, apalagi persetujuan,” papar Iskan.

Padahal, Iskan menambahkan bahwa penggunaan dana setoran haji yang tidak sesuai peruntukannya itu bisa menimbulkan masalah, di antaranya seperti kesulitan dalam menghitung ujroh (imbalan hasil) infrastruktur yang merupakan kewajiban negara.

“Jadi bagaimana sistem bagi hasilnya? Jangan sampai secara syar’i menjadi kabur sangat tidak layak kalau sesuai fatwa MUI,” kata Iskan menambahkan.nmp/hr

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba lubis menolak penggunaan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur oleh Kementerian agama.

Menurut Iskan, penggunaan dana setoran haji yang telah ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau instrumen sukuk itu harus sesuai peruntukannya dan harus melalui pembahasan dengan Komisi VIII DPR RI. “Selama ini Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang telah direview oleh dewan syariah nasional (DSN) adalah sukuk ritel, dengan masyarakat memodali pembangunan infrastruktur. Namun terkait penggunaan dana setoran haji oleh Kementerian Agama, untuk itu, saya tidak tahu jangan-jangan Dewan Syariah Nasional (DSN) belum tahu,”kata Iskan di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Okky Asokawati.

perempuan dan tak boleh pula dipandang sebagai pelengkap atau warga kelas dua,” katanya. inda/ans

Catatan Legislator Soal Perekonomian Nasional 2016 Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional 2016 masih diwarnai tren perlambatan dan kualitas pertumbuhan yang belum membaik.

“Walau sudah di atas lima persen, tapi target pertumbuhan dalam APBN 2016 yang dipatok 5,2 persen tidak tercapai,” kata Heri dalam ket-

erangan pers Dia mengatakan kualitas pertumbuhan yang ada juga belum menyerap tenaga kerja secara maksimal.

Berdasarkan data Bappenas 2016, estimasi pertumbuhan satu persen hanya mampu menyerap 110.000 tenaga kerja.

Angka ini menurun dibanding lima tahun sebelumnya yang mencapai 225.000 serapan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

tenaga kerja. Heri mengemukakan ada beberapa masalah yang masih membelit sektor ketenagakerjaan.

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR, saat ini persentase pekerja masih didominasi mereka yang berpendidikan rendah (60,24 persen).

Pekerja berpendidikan menengah 27,24 persen dan yang

berpendidikan tinggi 12,24 persen. Dari data ini, 50 persen penduduk masih bekerja di sektor informal.

Heri menambahkan, tingkat penyerapan tenaga kerja industri menurun dari 15,97 juta pada Februari, menjadi 15,54 juta pada Agustus. Apalagi, ada data yang memperlihatkan 23,26 juta penduduk menjadi setengah pengang-

guran dan 8,97 juta masih bekerja separuh waktu “Pengangguran harus diatasi lebih serius. Dari indikator yang ada, kesejahteraan belum menunjukkan pencapaian yang memuaskan,” kata Heri lagi.

Di sektor perdagangan, neracanya belum membaik.

Surplus yang ada disebabkan penurunan nilai impor, se-

mentara kinerja ekspor mulai sedikit membaik.

Nilai total ekspor Indonesia periode Januari-Oktober 2016 mencapai 117,09 miliar dolar AS, menurun 8,04 persen dibanding periode yang sama 2015.

“Kinerja perdagangan yang belum membaik tersebut mengancam cadangan devisa dan stabilitas rupiah

yang relatif rentan terhadap penurunan.”

Heri juga memberi catatan kritis atas ketimpangan Jawa dan luar Jawa yang dipicu oleh investasi. Realisasi investasi Januari-September 2016 masih terpusat di Jawa yang mencapai Rp203,2 triliun. Butuh keseriusan untuk meningkatkan investasi di luar Jawa. nnan/ans

analisa

6

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Ganjar Pranowo: Silahkan Kalau Mau Tutup Pabrik Semen Indonesia Gugatan warga atas izin lingkungan pendirian pabrik semen oleh PT Semen Gresik di Kendeng dimenangkan MA. Namun, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo malah memberikan izin baru atas nama PT Semen Indonesia. Apa alasan Ganjar menerabas putusan MA?

w

arga Pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah memenangkan gugatan atas izin lingkungan PT Semen Gresik (Kini PT Semen Indonesia) yang berencana bakal menambang batu gamping termasuk mendirikan pabrik di wilayah desa mereka. Sayang, ketika warga mengawal putusan itu dengan jalan kaki ratusan kilometer, kabar mengejutkan justru datang. Gubernur Ganjar Pranowo memberi izin baru atas nama PT Semen Indonesia untuk bisa beroperasi. Ganjar berkilah soal izin baru ini. Dia bilang itu adalah adendum.

Terkait putusan Mahkamah Agung, berkali-kali politisi PDI Perjuangan ini bicara soal merah putih dan kepentingan nasional jika pabrik itu batal beroperasi.

Berikut petikannya:

apa menggiurkan untuk Jawa Tengah?

Sebenarnya tidak cerita soal giur-menggiur di situ, tapi ketika satu daerah tanpa investasi, kira-kira akan berkembang atau tidak?

Begitu. Problemnya adalah yang investasi hari ini adalah semen. Lalu kita bicara ada penolakan dan seberapa menggiurkan? Nah, nanti silakan anda cek ke Semen, ukuran-ukurannya berapa, apakah ada terserap tenaga kerja atau tidak, apakah ada nilai tambah atau tidak? Minimal untuk daerah di situ dan Jawa Tengah pada khususnya.

Sama saya juga menangani investasi besar pertama untuk PLTU Batang yang ditolak sama kerasnya. Dan sekarang sudah konstruksi yang di situ.

Jadi seberapa besar? Pertanyaannya apakah tanpa investasi daerah bisa tumbuh?

Dari negara saja apa cukup?

Bagaimana proses investasi Semen Indonesia di Jawa Tengah?

Pabrik itu banyak. Sudah ada pabrik yang berjalan, Holcim di Nusa Kambangan, silakan di-browsing, apakah ada penolakan atau tidak? Kedua, ada semen Bima di Ajibarang, sudah jalan, silakan dibrowsing, ada enggak penolakan? Sekarang ada kurang lebih 12 yang masuk. Ketiga, adalah semen Rembang ini, yang dulu ketika mereka mau melakukan investasi di Pati.

Tapi gagal. Karena itu pindah ke Rembang yang sekarang.

Apakah sebelumnya sudah mengkaji dampaknya bagi Rembang?

Oh pasti. Tapi kalau ditanya detail angka tentu saya harus menyiapkan, kalau tidak nanti jadinya saya ngibul, enggak fair dong. Kalau mau detail, nanti bisa minta data.

Dengan investasi yang hampir Rp5 triliun itu, keuntungan per bulan diperkirakan mencapai Rp50 miliar. Tidak hanya untuk Jawa Tengah, tapi juga untuk Indonesia.

Saya sebagai gubernur selalu bicara, ‘Kita jangan hanya bicara Jawa Tengah, kita itu bagian dari Indonesia.’

Ganjar Pranowo.

Adendum keluar sebelum salinan putusan MA diterima, apakah hasilnya disampaikan ke Pemprov Jawa Tengah?

Duluan mana?

Lebih dulu Adendum?

Iya.

Apakah itu bisa dilakukan?

Bisa. Kenapa saya membuat tim? Agar orang bisa menelaah ini dengan benar. Bisa diuji. Jadi orang bisa takut, bisa cemas macem-macem. Juga si investor kan juga boleh bicara untuk mengamankan investasinya. Kan berimbang.

Pa s c a - p u t u sa n , a d a SK yang berbeda, padahal SK yang digugat SK yang lama, bisa dijelaskan?

Petikan itu sudah kami terima. Kami baru akan menanggapinya nanti, 17 Januari 2017.

Orang sekarang jadi bingungbingung, seolah bingung atau dibingung-bingungkan. Saya

Bicara soal teknologi sempat disinggung, apa jaminan bahwa tambang ini nanti tidak merusak lingkungan dan cekungan air?

Silahkan datang ke sana, apakah selama ini mereka ada air atau tidak? Anda tanya dulu, sekian puluh tahun ada air atau tidak, air bersih, air

Maksudnya yang di Kecamatan Sukolilo?

Iya, sekarang diusulkan lagi, tempatnya ya geser-geser sedikit. Itulah yang terjadi.

Prosesnya dulu itu biasa-biasa saja, silakan browsing, prosesnya mulai tahun 2011.

Sampai 2012, adakah orang waktu itu protes? Silahkan dicek. Itu saja. Sebenarnya prosesnya biasa saja. Amdal dilakukan, semua dilakukan, begitu mulai konstruksi, tahun 2014, mulai muncul penolakan-penolakan makin masif, makin masif, karena memang pabriknya sudah muncul.

Dari investasi itu, seber-

dibilang mengeluarkan SK baru. Padahal SK itu saya tanda tangani, saya menerima putusan.

Sejak Adendum itu keluar, banyak yang mengatakan Anda tidak menjelaskan Putusan MA? Kalau orang mau berpikir kaku, bisa. Yang digugat dulu itu Semen Indonesia atau Semen Gresik?

Sekarang namanya Semen Indonesia. Lha, kira-kira kalau dia sudah mengganti, kira-kira dia bisa lari enggak?

Bukan Semen Gresik, kok.

minum? Itu daerah gersang.

Tapi, bukti langsung, sawah di sana tumbuh subur, bagaimana Anda katakan itu daerah gersang?

Problem kita, lebih banyak orang yang defense dulu.

Bersimulasi, berasumsi, bahwa di sana itu sudah ada daerah yang subur dan bagus. Anda cek dulu. Dari dulu setahu saya, di sana tidak ada air. Daerahnya itu gersang. Hari ini ada air bersih dengan debit 6.000 meter kubik, enggak tahu persisnya. Pabriknya belum berdiri, lho. Sekarang sudah.

Kalau anda bicara jaminan, jaminannya pabrik itu. Karena pabriknya pernah saya marahi. Apa yang anda lakukan buat rakyat sekarang?

Bukan nanti.

Bicara kemungkinan terburuk, bagaimana kalau sampai pabrik akhirnya ditutup?

Kalau saya sih enggak apaapa, silakan saja ditutup, tidak ada beratnya. Kalau mau tutup, tutup saja. Sudah ada pertimbangannya, kok. Maka pertimbangannya tidak hanya lingkungan. Pertimbangan sosial, ekonomi, bisnis, itu kita buat.

Bagaimana dampaknya?

Ya ada. Makanya saya berpikir yang komprehensif dan holistik, tidak boleh emosional. Dan ini national interest, karena ini BUMN. Kalau batal, kerugian berapa?

Rp5 Triliun. Jangan bilang itu terus dong soal Rp5 triliun, berapa keuntungan tiap bulan? Rp50 miliar. Maka saya katakan ke anda, mereka takut kalau airnya enggak ada, ini ibu bumi, dan sebagainya.

Sekarang saya tanya begini, dulu ada air bersih tidak?

Sekarang ada air bersih tidak?

Apakah itu muncul natural dari celah yang ada? Atau dengan engineering? Karena yang kita lakukan itu dengan engineering, kita bor. Kemarin kelompok pro datang kepada saya menceritakan soal itu. Ini bukan masyarakat yang dulu, yang ada YouTubenya Samin vs Semen.

Warga meminta pabrik ditutup?

Ini bukan soal pabrikpabrikan dulu. Proses ini dulu, deh. Kalau soal menuntut itu kan boleh. Tapi kan putusan sudah ada. Makanya saya tidak yakin yang demo

itu petani. Yang demo itu aktivis. Wong mereka tatoan, senimannya ada, kelihatan.

Aku dulu itu juga tukang demo, kok.

Jika izin dicabut, apakah ada alternatif lain membangun pabrik semen?

Jadi begini, libido pabrik semen akan meningkat kalau melihat daerah karst. Jadi kenapa saya juga mikir untuk moratorium, karena itu yang terjadi. Kita harus menjaga, iya, tapi barang sudah lahir.

Istilah saya, ini anak perempuan kita dihamili orang, udah hamil, mau digugurkan atau diteruskan? Harus ada yang tanggung jawab, toh.

Kalau ini batal, Pemprov bisa digugat sama Semen Indonesia?

Lho enggak, tapi bisa jadi.

Anda saya kasih tahu jalan keluarnya, kapan sih ini menggugatnya? Itu ditolak karena sudah kedaluwarsa.

Tapi diproses sama hakim.

Saya enggak ngerti cara berpikir hakim. 2012 SK keluar, 2013 saya dilantik, 2014 saya disuruh mencabut.

Apakah Anda akan menjalankan putusannya?

Lho, apakah saya tidak per-

nah mengikuti putusan itu?

Kita ikuti. Sekarang tinggal kita pertimbangannya apa?

Sekarang begini saja, kalau misalnya Amdal dikatakan abal-abal, itu kan katanya.

Kalau menurut saya, enggak.

Apa solusi yang Anda tawarkan kepada Semen Indonesia?

Saya belum pernah menawarkan kepada mereka.

Saya kan regulator. Itu urusan pabrik. Saya hanya bicara, ‘Mbok berembuk sebaiknya bagaimana. Kalau maunya ditutup, ya sudah pemerintah rugi. Gampang.” Ganjar rugi?

Enggak. Tapi merah-putih saya terganggu. Rp5 triliun. Yang kedua, dibuat Amdal baru, kan bisa, ada diktumnya.

Maksud Merah-Putih anda terganggu?

Masak kita enggak bela BUMN? Artinya terlepas itu perusahaan swasta atau asing?

Masak kita berikan pada swasta? Yang bener aja lah.

Swasta enggak terganggu, kok. Bebas berkeliaran. Enggak ada pengganggunya. Anda bandingkan saja. Benar enggak omongan saya? ntir

Budi Karya Sumadi: Pengelola Kapal Zahro Bisa Dijerat Pidana Hingga kini Menteri Budi belum mengetahui pasti jum­l ah penumpang Kapal Motor (KM) Zahro Expres yang terbakar di perairan Teluk Jakarta. Pastinya kapal itu berlayar dengan muatan berlebih dari kapasitas maksi­mal 100 orang penumpang.

Kesimpangsiuran jumlah penumpang kapal nahas itu terungkap setelah muncul data dari beberapa versi.

Berdasarkan informasi yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 194 penump­ang dinyatakan selamat hanya 23 penumpang yang meninggal.

Sementara berdasarkan manifes menunjukkan ada 100 penump­ang di kapal Zahro Express.

Namun data manifes itu buru-buru disangkal oleh Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. Dia bilang, data itu jelas keliru. Diyakini kapal ini membawa sekitar 230 orang.

Lantas sudah sejauh mana penanganan yang dilakukan Kementerian Perhubungan terhadap kecelakaan kapal ini. Berikut penjelasan Menteri Budi:

nentukan hanya berdasarkan perkiraan, dan tan­p a adanya penelitian mendalam.

Nanti kita salah mengungkapkan penyebab kebakaran.

Kabarnya di kapal tersebut tidak ada life jacket?

Menurut data yang ada, kapal tersebut adalah kapal berAC sehingga ruangannya tertutup. Waktu terbakar, orang berebu­tan keluar. Otomatis orang lupa mengambil life jacket, jadi lang­sung terjun ke laut. Itu sebabnya kenapa banyak penumpang yang tertindih di dalam kapal.

Budi Karya Sumadi.

Sebenarnya berapa sih jum­lah korban dalam kecelakaan KM Zahro itu?

Berdasarkan data Kemenhub, hingga Senin (2/1), penumpang KM Zahro Express berjum­lah 184 orang.

Rinciannya, korban selamat sebanyak 130 orang, korban meninggal di RS Polri 22 orang, dan RS Cipto Mangunkusumo 1 orang.

Sementara korban dirawat RS Atmajaya 22 orang,

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

empat di antaranya dirujuk ke RSPAD, dan satu orang ke RS Polri. Sisanya di RS PIK dua orang dan RS Pluit tujuh orang.

Sudah diketahui, apa pe­ nyebab peristiwa ini?

Dari informasi awal, terli­ hat asap daerah sekitar mesin.

Ketika palka mesin dibuka, api menyembur keluar. Diduga ter­j adi korsleting di daerah mesin. Karena di daer-

ah mesin, ada bagian mesin yang terbakar. Kalau terjadi korsleting, maka berdampak terjadinya keba­k aran. Itu laporan dari teman-teman maupun penumpang.

Berarti penyebabnya kors­leting listrik?

Dugaan sementara begitu.

Tapi untuk memastikan pe­ nyebab kebakaran, masih perlu ada penelitian lebih lanjut. Kami tidak bisa me-

Selain menurunkan KNKT, apa yang dilakukan Kemenhub terkait kejadian ini?

Kami sudah membebastu­ gaskan syahbandar Pelabuhan Kaliadem. Tapi kami tetap akan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan, sejauh apa SOP yang ada dijalankan di lapan­gan.

Selain membebastugaskan syahbandar, Kemenhub juga bakal memberikan peringatan kepada pemilik kapal Zahro Express.

Kok hanya peringatan?

Sanksi terhadap nakhoda

ka­p al baru dapat ditentukan setelah proses evaluasi oleh KNKT rampung. Jika ternyata nanti ditemukan adanya dugaan unsur pidana, pengelola kapal tentunya bisa dijerat pidana.

Hanya itu?

Kami akan tingkatkan servis dengan menunjuk Pelni dan ASDP untuk menggantikan kapal rakyat. Dalam tiga hari ke depan, Pelni mensubtitusi kekurangankekurangan dari kapal rakyat.

Saya tadi sudah berkoordinasi dengan Dirut Pelni agar diakomodasi.

Kapal punya masyarakat bagaimana?

Tetap beroperasi. Tapi da­ lam waktu dekat, Kemenhub akan melakukan pengecekan kapal yang beroperasi di Muara Angke. Kapal rakyat harus menambah pelayanan yang bersifat keamanan dan kenyamanan. Kapal yang dinyatakan aman akan diberikan kesempatan untuk melayani penumpang, semen­t ara yang tidak sesuai standar keamanan akan dilarang.

Dengan ini kami berharap kapal rakyat memiliki pelayanan

yang lebih baik untuk penump­ ang dan memperhatikan sisi keselamatan dengan serius.

Apakah ada bantuan yang akan diberikan kepada para korban dan keluarganya?

Ada. Semua korban terba­ karnya KM Zahro Express, baik yang meninggal dunia mau­pun yang luka-luka akan men­ erima santunan Jasa Raharja.

Sedangkan biaya perawatan bagi korban yang cedera akan ditanggung pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.

Untuk dua orang korban tewas yang sudah dibawa pulang ke­ luarga, Jackson dan Elia, sudah bisa langsung berhubungan dengan Jasa Raharja. Bagi mer­ eka yang masih sakit juga Jasa Raharja dan DKI memberikan santunan.

Berapa besaran san­ tunan­nya?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 36/ PMK.010/2008 dan 37/PMK, korban meninggal akan diberi­ kan santunan sebesar Rp 25 juta, sedangkan yang luka-luka diberikan santunan maksimal Rp 10 juta. Kami sekali lagi menyampaikan dukacita yang mendalam.nhrm

7 Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017 Pemprov Kalteng yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis (BERKAH).

Sejarah negeri ini juga mencatat bahwa Presiden RI periode 1945–1966 Soekarno (Bung Karno) pada 1950-an pernah mewacanakan pemindahan kegiatan Pemerintahan RI ke Palangka Raya. Bung Karno kala itu memperhitungkan jumlah penduduk Jakarta akan tumbuh tak terkendali, sehingga perlu alternatif pemindahan kegiatan pemerintahan pusat.

Pemindahan Ibu Kota RI sebenarnya pernah terjadi di jaman Bung Karno, saat itu dari Jakarta

pindah ke Yogyakarta lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan.

Namun pemindahan tidak semulus yang dibayangkan.

Saat itu pemintahan Ibu Kota RI dilakukan secara diam-diam supaya tidak terdeteksi Belanda.

Peristiwa itu memperlihatkan upaya mati-matian para pendahulu mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pemindahan ibu kota dilakukan karena Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu dan Jakarta berhasil diduduki pada 29 September 1945. Lalu, pada 2 Januari 1946, Sultan HB IX

mengirim kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota pindah ke Yogya.

Tawaran itu pun diterima oleh Bung Karno. Yogyakarta termasuk daerah yang paling siap menerima kemerdekaan.

Bahkan, pengumuman kemerdekaan pun disiarkan lewat Masjid Gedhe Kauman kala itu.

Pemindahan itu juga berakibat pada HUT pertama RI juga dirayakan di Yogyakarta.

Namun ternyata, dari segi luas wilayah Yogya relatif kecil untuk menjadi ibu kota Indonesia, akhirnya gedung pemerintahan pun terpencar sampai

Solo dan Magelang.

Adapun gedung yang digunakan untuk aktivitas pemerintahan di Yogyakarta, antara lain Hotel Merdeka atau yang sekarang dikenal sebagai Inna Garuda sebagai pusat pemerintahan, Gedung Agung disebut sebagai Presidenan atau tempat kepala negara, dan Departemen Sosial yang menempati rumah di belakang Gereja Kotabaru.

Setelah Yogyakarta, Ibu Kota RI pernah dipindah ke Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 1948. Hal ini dilakukan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau

dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Pemilihan daerah ini bukan tanpa alasan atau hanya asal-asalan. Kepindahan ibukota ini karena adanya Sjafrudin Prawiranegara yang pada masa itu memang disiapkan untuk memimpin pemerintahan darurat jika para pemimpin tertangkap.

Kemudian pemindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Bireuen, Aceh. Pemindahan itu juga terjadi pada tahun 1948, namun hanya berlangsung selama seminggu. Alasannya juga sama, yaitu ibu kota sebelumnya, yaitu

Bukittinggi, juga berhasil ditaklukkan Belanda dalam Agresi Militer Belanda kedua.

Sukarno hanya berada seminggu di Bireuen dan seluruh aktivitas Republik Indonesia waktu itu dipusatkan di jantung kota. Pada waktu itu Sukarno menginap dan mengendalikan pusat pemerintahan RI di kediaman Kolonel Hussein Joesoef di Bireun. Presiden Sukarno terpaksa mengasingkan diri ke Aceh, tepatnya Bireuen, karena relatif aman. Itulah ketiga tempat yang sempat menjadi ibu kota Indonesia selain Jakarta. nlip/tir

dirinya kurang sepakat apabila kasus buku Jokowi Undercover tidak diselesaikan secara hukum. Menurutnya, tindakan polisi mempidanakan penulis buku tersebut merupakan kewajaran.

“Kalau betul-betul menyangkut penghinaan atau sesuatu yang dianggap fitnah dan yang dihina dan difitnah adalah kepala negara, saya pikir wajar diambil tindakan hukum,” katanya.

Karenanya, dirinya tidak setuju jika masalah ini diserahkan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap isi buku tersebut. “Karena yang ditulis dalam buku ini pernyataan-pernyataan yang bisa sangat merugikan presiden.”

Frans Magnis kemudian menggarisbawahi tuduhan penulis yang menyebut Presiden Jokowi memiliki keluarga yang terkait Partai Komunis Indonesia, PKI. Menurutnya, tindakan penulis yang tidak berdasar itu “sangat kotor”.

“Bahwa penulis memasukkannya dalam buku, bagi saya alasan cukup untuk tidak membiarkan buku itu,” tandas Frans Magnis.

Ditanya bukankah langkah polisi bisa dianggap memberangus kebebasan berpendapat, Frans Magnis mengatakan: “Penghinaan begitu saja tidak bisa dibenarkan dengan kebebasan menyatakan pendapat.”

Di tempat terpisah, Sunardian Wirodono, penulis buku berjudul Jokowi Undercover (terbit 2014), meragukan buku karya Bambang Tri Utomo yang isinya mempertanyakan latar belakang keluarga Presiden Jokowi.

Alasannya, Jokowi sudah ditetapkan sebagai presiden oleh Mahkamah Agung dan hal itu merupakan keputusan yang final. “Artinya negara punya mekanisme untuk melakukan klarifikasi semua sejarah tentang Jokowi,” kata Sunardian.

“Jadi saya pikir terlalu konyol kalau seorang Jokowi bisa menyembunyikan identitasnya,” katanya.

Namun demikian, menurut Sunardian, dalam situasi seperti sekarang, sulit membendung membanjirnya informasi di media sosial karena setiap orang dapat memperolehnya dan kemudian menyebarkan pendapatnya.

Masalahnya, lanjutnya, pelakunya harus bisa membuktikan bahwa yang dia tuliskan itu benar atau sebaliknya. “Persoalannya sekarang apakah Bambang Tri Utomo bisa membuktikan tulisan-tulisannya itu.” katanya.

Saat ini yang dibutuhkan adalah kemampuan masyarakat bersikap kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, tandasnya.

Melihat peliknya masalah ini, Komisi Nasional Hak A sa s i M a n u s i a ( Ko m n a s HAM) pun bersuara. Komnas HAM meminta negara untuk membantu Presiden Jokowi dengan membentuk tim independen untuk melakukan klarifikasi secara resmi terkait kasus buku Jokowi Undercover.

Menurutnya, pembentukan tim independen dan klarifikasi secara resmi dibutuhkan untuk mengembalikan citra Jokowi beserta keluarganya secara resmi.

“Tim independen terdiri dari berbagai ahli termasuk pihak universitas, ahli sejarah, pihak kesehatan, kepolisian, kejaksaan, komunitas intelijen (BIN, BAIS) untuk melakukan klarifikasi secara resmi,” kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, melalui pesan singkat, Kamis (5/1/2017).

Tim yang dibentuk tersebut, nantinya bertugas menelusuri fakta sejarah, mengumpulkan dokumen, termasuk data rahasia negara sebagai data sekunder, pengambilan data primer, serta melakukan penyelidikan ilmiah (scientivic investigation) melalui tes DNA. Adapun hasilnya bisa dibukukan serta diumumkan ke publik secara resmi.

“Di saat proses belangsung Presiden Jokowi harus ditempatkan sebagai warga negara Indonesia yang diduga difitnah,” kata Natalius.

Natalius menambahkan, proses hukum oleh kepolisian terhadap penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, perlu mendapat apresiasi. Itu tak lain karena itu bertujuan baik untuk melindungi kepala negara.

Namun, penilaian m a sy a r a k a t a t a s a d a ny a pelarangan terhadap karya cipta perlu menjadi perhatian luas. Sebab, terkesan ada kecenderungan penyalahgunaan kewenagan (abuse of power) melalui pengekangan kebebasan pendapat, pikiran dan perasaan serta pengekangan kebebasan ekspresi rakyat Indonesia yang telah diperjuangkan dengan nyawa dan darah sejak 18 tahun silam.

“Negara sebaiknya tidak memasuki ruang hak asasi individu yang telah melekat secara alamiah, namun harus melakukan suatu upaya progresif dan profesional untuk menyatakan bahwa buku tersebut adalah salah,” kata Natalius menjelaskan.nbc/rep

Sperma..

menggunakan narkotika.

Gusde mengatakan, AY dan FY sama-sama mengakui telah menikah siri di Bogor, Jawa Barat. Namun sampai saat ini, penyidik belum mendapatkan bukti yang mendukung pernyataan keduanya.

“Polda Kalteng belum ada koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait AY yang menjadi Bupati Katingan.

Bukan ranahnya itu. Tapi, kalau Kemendagri memerlukan data terkait kasus ini, ya kita akan berikan data,” ujar dia.

AY menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Ia terlihat meninggalkan markas kepolisian sekitar pukul 10.00 WIB. Sedangkan, FY masih menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, (Kalteng), meminta kejadian perselingkuhan Bupati Katingan dengan istri polisi yang baru saja terbongkar tak sampai menghambat jalannya roda pemerintahan. Sebab, tugas dan wewenang kepala daerah bisa dijalankan wakil bupati dan sekretaris daerah.

“Kami berharap masyarakat dan pegawai (ASN) di Kabupaten Katingan tetap bekerja seperti biasa. Jangan sampai masalah ini berdampak negatif

pada roda pemerintahan. Mari kita semua berpikir positif, dengarkan dulu pembelaan yang bersangkutan, siapa tahu ada informasi lain yang tidak terlihat di permukaan,” kata Ketua Fraksi Gandang Nyaru DPRD Katingan, Karyadi, di Palangkaraya, pada Kamis, (5/1/2017).

Menurut Karyadi, skandal tersebut biar diproses menurut hukum yang berlaku dan memberi kesempatan pihak keluarga juga menyelesaikannya secara internal. Artinya, orang luar tidak perlu ikut campur dan jangan malah memperuncing masalah.

Dia mengatakan, masyarakat khususnya keluarga dari kedua belah pihak, hendaknya juga tidak bertindak anarkistis. Ia menyarankan agar keluarga untuk memberi kesempatan Bupati dan perempuan yang diduga teman selingkuhnya untuk menyampaikan pembelaan atau mengakui kesalahan mereka.

“Kalau saya boleh menyarankan, permasalahan ini cukup kepolisian saja yang memproses, tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Sebab, biar bagaimana juga berkaitan dengan citra Kabupaten Katingan di luar sana,” ujar Karyadi.

Ia juga meminta media massa dalam membuat berita tetap sesuai dengan fakta, jangan menambah-nambahkan atau memberi bumbu informasi yang

nantinya dapat memperkeruh suasana.

“Saya hanya mengingatkan, wartawan juga berhati-hati dalam menulis berita tersebut, terutama untuk menjaga kondisi psikologis keluarga, khususnya anak-anak kedua orang itu,” ujar Karyadi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan perbuatan Bupati Katingan yang seharusnya menjadi panutan tersebut. Bahkan, lanjut dia, sampai berproses di kepolisian.

“Sangat disayangkan kepala daerah membuat aib di daerahnya sendiri dan diadukan anggota kepolisian,” ucap Tjahjo saat dikonfirmasi, Jumat (6/1/2017).

Ia meminta, Bupati Katingan yang sudah menjadi tersangka dapat menjalani proses hukum. Dirinya mengingatkan, untuk ancaman hukuman di bawah satu tahun, seorang Bupati tetap melakukan tugasnya, sampai ada keputusan hukum tetap.

“Kalau benar statusnya sudah jadi tersangka, ya kita ikuti proses pengadilannya sampai berkekuatan hukum tetap. Sebagai tersangka dan ancaman hukumnya tidak lebih dari satu tahu, kalau tidak salah, sebagai bupati tetap melaksanakan tugasnya sampai keputusan hukum tetap,” pungkas Tjahjo. nraj/lip

Namun yang pasti, menurut Roy, diamankannya WNA itu berdasarkan informasi masyarakat yang diterima Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Raja Ulul Azmi Syah Wali, saat Timpora yang merupakan gabungan dari Imigrasi, Polres, Kodim, Polsek dan Koramil mendatangi mereka, para WNA tidak bisa menunjukkan satu pun dokumen kewarganegaraan dan dokumen pendukung lainnya. “Paspor, visa dan dokumen lain baru diserahkan kepada kami tadi pagi (Jumat pagi) sekitar pukul 9.00,” katanya.

Sementara itu di bagian lain, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jabar Sukma Murni Sinulingga mengungkapkan, selama tahun 2016 di seluruh wilayah Jawa Barat, setidaknya tercatat 279 WNA yang dideportasi, karena melanggar UU Keimigrasian. “Sedangkan sisanya yang 42 orang masih dalam proses projustisia,” katanya seusai sertijab Kepala Kantor Imigrasi Cirebon.

Terpisah, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, menilai wajar banyak tenaga kerja asing asal RRC yang menyalahi aturan, mengingat negara memberi

kemudahan kepada tenaga kerja asing.

“Kalau misalnya kita kasih kemudahan masuk, pasti ada aja yang nakal. Sekarang yang penting case-case-nya ditangani dengan baik. Sistemnya ya diperbaikilah,” kata Hanif di Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Maraknya pekerja asing ilegal membuatgundahsejumlahaliansi buruh di Tanah Air. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal meminta Menteri Hanif melakukan sidak ke beberapa industri di kawasan Pulo Gabung, Jakarta Timur, karena di sana banyak pekerja RRC yang bekerja dengan hanya mengantongi visa kunjungan. Menurut Iqbal, gaji para pekerja asing ilegal ini juga jauh lebih tinggi dari buruh-buruh pribumi.

Hanif mengatakan, pihaknya telah memiliki skema pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang dilakukan secara periodik. Selain itu, dia mengklaim, jajarannya sangat reponsif menindaklanjuti setiap laporan dari masyatakat.

“Bener atau enggak benar itu enggak penting, begitu ada laporan dicek kalau enggak bener ya sudah, kalau benar langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.nrim/ ans/pik

Menhan dan Panglima TNI,” ungkap dia.

Ditanya soal mekanisme penghentian kerjasama militer kedua negara, apakah cukup melalui Panglima TNI atau harus melalui Presiden, Jokowi menjawab secara diplomatis.

“Sudah disampaikan ke saya.

Sudah disampaikan ke saya, artinya kan sudah disampaikan ke saya,” kata Jokowi.

Sebenarnya bukan baru kemarin Indonesia dengan Australia menjalin kerja sama pertahanan. Sejarah membuktikan, kedua negara sudah menjalin hubungan di bidang itu selama 70 tahun.

Hubungan itu dimulai pada 1947. Kala itu, pengamat militer Australia datang ke Indonesia sebagai utusan PBB untuk mengawasi gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan Belanda.

Sampai saat ini, kerjasama militer kedua negara masih terjalin. Latihan militer, kerjasama pertahanan dan forum dialog kedua negara sering digelar.

Kerjasama dalam bentuk operasi bersama juga sering dilakukan. Di bidang pendidikan militer, pertukaran pelajar baru, logistik, juga dijalin kedua negara. Berikut ini dosa-dosa Australia pada Indonesia:

ini meliputi Malaya, Sarawak, Sabah, dan Singapura. Namun, pada 1965, Singapura pisah dari Malaysia.

Sebagai sebuah Negara Persemakmuran, Malaysia mempunyai kaitan yang penting dalam hubungan militer dan pendidikan dengan Australia. Angkatan Bersenjata Australia sebelumnya telah membantu tentara Malaysia dan Inggris dalam perjuangannya melawan gerilya komunis yang aktif di Malaysia.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno waktu itu menyebut Malaysia sebagai rezim ciptaan neo-kolonialis dan menganggapnya ancaman bagi Indonesia. Australia waktu itu terus mendukung Malaysia dan semakin mengkhawatirkan perkembangan komunisme di Indonesia.

Australia juga mengkhawatirkan adanya pendekatan konfrontasi yang digunakan Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Akhirnya tentara Australia, yang mendukung Pemerintah Malaysia, terlibat dalam pertempuran dengan tentara Indonesia di Borneo (sekarang Kalimantan).

Masalah tersebut di atas terpecahkan setelah diangkatnya Soeharto sebagai Presiden menggantikan Soekarno pada 1966.

Satu tahun berikutnya, Australia memberikan dana bantuan untuk membantu membangun kembali ekonomi Indonesia.

Soeharto. Pada Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi khusus kepada Timor Timur.

Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia. Tepat 5 Mei 1999, PBB, Indonesia dan Portugis menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur.

Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi negara merdeka. Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78,5%).

Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Jakarta menyetujui keterlibatan pasukan keamanan internasional pemelihara keamanan.

Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan menerima tugas ini. Kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (INTERFET). Pada 20 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia dalam jangka pendek tersebut.

Namun, kedua negara telah sepakat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Ibu Kota...

nSambungan Halaman 1

maka terlebih dahulu dilakukan pembatasan muatan terhadap kemampuan jalan untuk mengurangi kerusakan.

“Kita juga tetap akan menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan pada APBD tahun 2017. Harapannya DPRD Kalteng dan semua pihak mendukung rencana yang telah disusun Pemprov demi Kalteng BERKAH,” demikian Sugianto Sabran, merujuk semboyan

Tes..

nSambungan Halaman 1

Dalam video di laman Facebooknya pada 24 Desember lalu, Bambang Tri Mulyono mengatakan dirinya menulis buku itu untuk membela negara.”Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh seseorang yang bernama Jokowi,” kata Bambang.

Bambang, dalam video itu, juga menduga Jokowi memalsukan riwayat hidupnya di dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum saat mencalonkan sebagai presiden.

Tuduhan seperti ini telah dibantah berulangkali oleh keluarga Presiden Joko Widodo.

Kepada media, Ibunda Jokowi, Sudjiatmi Noto Mihardjo, kembali menegaskan hal itu di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, saat perayaan Tahun Baru 2017.

“Saya mendoakan orang yang memfitnah mendapat bimbingan Allah SWT. Karena yang dituduhkan tidak ada buktinya dan keluarga saya tidak ada yang terlibat,” kata Sudjiatmi.

Lebih lanjut juru bicara Mabes Polri, Brigjen Rikwanto mengatakan, penulis buku Jokowi Undercover “mengambil bahan untuk membuat buku ini dari media sosial atau dari obrolan di dunia maya.”

Menurutnya, Bambang lantas menganalisa serta menghubung-hubungkan sendiri temuannya itu. “Kemudian disimpulkan sendiri sehingga menjadi narasi seolah-olah itu sebuah kebenaran yang dituangkan dalam buku,” ungkapnya.

“Soal foto dia bilang menggunakan analisa fotometrik.

Ditanya darimana keahlian itu, dia jawab cari di Google. Disana ada petunjuknya kemudian dia membandingkan foto satu dengan yang lain. Lalu disimpulkan sendiri,” jelasnya.

Rikwanto menjelaskan penulis sama sekali tidak melakukan studi komprehensif serta tidak melakukan pengecekan ulang atau survei lapangan. “Buku ini sama saja dengan mencemarkan orang,” kata Rikwanto.

Ditanya mengapa kepolisian tidak menyerahkan penilaian buku ini kepada masyararakat, Rikwanto mengatakan: “Tidak sesederhana itu, ini menyangkut kepala negara dan menyangkut orang banyak. Harus ada ketegasan.”

Sementara, profesor filsafat dan pastor Katolik Frans Magnis Suseno mengatakan,

Pekerja...

nSambungan Halaman 1

“Paspor nihil, visa nihil, hanya ada surat keterangan domisili Desa Gempol yang sudah ditanda tangani oleh RT, RW dan Kepala desa Gempol,” katanya.

Petugas gabungan tersebut selanjutnya melakukan pengecekan ke lokasi pabrik dan menemukan dua orang warga Tiongkok sedang berada di lokasi kerja pabrik. “WNA tersebut dibawa oleh tim gabungan ke kantor Imigrasi Cirebon untuk melakukan pemeriksaan,” katanya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon Raden Fajar Widjanarko yang baru menjabat Jumat, (6/1/2017), didampingi Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Raja Ulul Azmi Syah Wali mengatakan, kasusnya masih dalam pemeriksaan.

“Penahanannya juga kan baru Kamis petang kemarin, jadi semuanya masih dalam pemeriksaan, termasuk jenis pelanggarannya,” kata Raden Fajar yang akrab disapa Roy, seusai serah terima jabatan dari Eko Budianto di aula Kantor Imigrasi Cirebon.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nSambungan Halaman 1

“Karena ini kasus perzinahan, maka tidak dilakukan penahanan. Kami hanya akan melimpahkan berkas pemerikasaanya ke Polda Kalteng,” ujar Tato.

Tanpa waktu lama, Polda Kalimantan Tengah langsung menetapkan Bupati Katingan dan pasangan selingkuhannya sebagai tersangka kasus perzinahan. Mengingat ancaman hukuman dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP hanya sembilan bulan, maka AY tidak dipenjara.

Keduanya jadi tersangka usai diperiksa dan bukti-bukti yang diperoleh polisi.

“AY dan FY mengakui perbuatannya dan ada bukti sperma. Kita tetap akan melakukan pemeriksaan secara intensif.

Tapi kita tidak melakukan penahanan dan hanya wajib lapor karena ancaman hukumannya sembilan bulan,” kata Direktur Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah Kombes Gusde Wardana, di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Jumat (6/1/2017).

Merujuk pada hasil tes urine yang dilakukan aparat Polda Kalimantan Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) pada Kamis, 5 Januari 2017, AY dan FY tidak terbukti

Pancasila...

nSambungan Halaman 1

“Indonesia telah menyampaikan penangguhan kerjasama pertahanan kepada Australia.

Sebagai akibatnya, beberapa interaksi antara dua lembaga pertahanan akan ditunda sampai masalah ini diselesaikan.

Namun kerja sama di bidang lain masih terus berlanjut,” kaya Payne, melalui pernyataan tertulis di situs Kementerian Pertahanan Australia.

Selain Menhan Australia, Gatot membenarkan adanya permintaan maaf dari Panglima Angkatan Bersenjata Australia kepada Indonesia terkait insiden pelecehan ideologi Indonesia. Pangab Australia, Marsekal Mark Donald Binskin, telah mengirimkan surat permintaan maafnya.

“Saya dengan Marsekal Binskin bersahabat. Akhirnya, dia mengirim surat kepada saya untuk meminta maaf. Kedua, akan memperbaiki kurikulum.

Ketiga, akan melaksanakan investigasi,” terangnya.

Melalui surat itu pula, Australia segera mengirim kepala staf angkatan untuk menemuinya dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyono. Sayangnya, Gatot tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan perwira tinggi militer Australia itu.

Menurut Gatot, kurikulum yang melecehkan ideologi bangsa Indonesia itu telah lama diajarkan di Australia. Sehingga Indonesia menunggu, sampai kapan investigasi itu dilakukan. “Dari pernyataan Mark tersebut, dia menyatakan akan menghentikan kurikulum itu, dan akan melaksanakan tim investigasi,” kata Gatot.

Presiden Joko Widodo pun mengambil sikap. “Saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI dan dari Menteri Pertahanan (Ryamizard Ryacudu). Masalah ini biar di-clear-kan dulu. Ini masalah prinsip,” kata Jokowi.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan tidak campur tangan atas urusan dalam negeri masing-masing.

“Saya kira kita sepakat itu.

Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas. Saat ini, masalah itu sudah saya perintahkan untuk ditangani oleh

Pembebasan Irian Barat Pada 1959-1962, pemerintah Australia berpihak kepada pemerintah Belanda selama perjuangan Indonesia menentang pemerintahan Belanda di Irian Barat.

Pada saat itu Partai Komunis Indonesia mulai berpengaruh dan ada kekhawatiran di Australia mengenai pengaruh itu.

Dikhawatirkan bahwa integrasi daerah jajahan Belanda yang dulu disebut Nugini Barat itu dengan Indonesia akan memperluas pengaruh komunisme.

Masalah tersebut di atas menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara Australia dan Indonesia. Akhirnya dirundingkanlah penyelesaian pada 1962, dengan bantuan PBB, dan Irian Jaya menjadi provinsi Indonesia yang ke-26.

Sejak 1962, Australia telah mengakui Irian Jaya (yang sejak awal 2002 disebut Papua) sebagai bagian integrasi dari Republik Indonesia.

Konfrontasi Malaysia Periode 1963-65 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Australia dan Indonesia mempunyai pandangan yang berlainan mengenai pembentukan negara Malaysia.

Daerah bekas jajahan Inggris

Integrasi Timor Timur Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada 1975-1976 telah ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia.

Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya, terjadi perselisihan di antara berbagai kelompok politik di Timor Timur.

Angkatan Bersenjata Indonesia memasuki Timor Timur pada Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia satu tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia.

Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media massa. Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure (atas nama hukum) tiga tahun kemudian.

Kemerdekaan Timor Timur Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan Presiden

Pencari Suaka Papua

Pada 2006, sebanyak 43 warga Papua meminta suaka politik ke Australia. Kala itu, pemerintah Australia memberikan visa perlindungan sementara (temporary protection visa) kepada 42 dari 43 warga Papua.

Hal ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah dan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Hamzah Thayeb, ke Jakarta.

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak bisa menerima keputusan Australia yang telah memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua dan menganggap Canberra menerapkan standar ganda dalam kasus pemberian visa tinggal sementara.

Ketegangan berakhir saat Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia John Howard bertemu dan sepakat untuk menormalisasi hubungan bilateral dan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah.t.nlaz/din/ags/viv

8

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

konspirasi

Sjafrie (kiri) ikut-ikutan mengenakan kopiah untuk membingungkan sniper yang akan mengenali Presiden Soeharto di tengah rombongan.

Kisah Keberanian Soeharto Menembus Medan Perang untuk Bantu Muslim Bosnia Soeharto menolak mengenakan helm baja. Dia juga tak mau menggunakan rompi antipeluru seberat 12 kg yang dikenakan oleh setiap anggota rombongan.

t

ahun 1992-1995, konflik di Balkan memakan korban ribuan rakyat Bosnia. Tentara Serbia menggelar aksi kejam untuk memusnahkan etnis Bosnia.

Pembantaian yang terjadi terhadap Muslim Bosnia tercatat sebagai genosida paling mengerikan setelah Perang Dunia II usai.

Di tengah baku tembak antara Bosnia dan Serbia, itulah Presiden Soeharto berkunjung ke Balkan. Setelah bertemu Presiden Kroasia Franjo Tudjman, di Zagreb pada tahun 1995, Presiden Soeharto pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Sarajevo, ibu kota Bosnia Herzegovina.

Demikian dikisahkan dalam Buku ‘Pak Harto The Untold Stories’ yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2011.

Anggota rombongan kaget.

Baru saja mereka mendengar kabar pesawat yang ditumpangi Utusan Khusus PBB Yasushi Akashi ditembaki saat terbang ke Bosnia. Namun insiden penambakan itu tidak menyurutkan langkah pemimpin negara Non Blok ini berangkat ke Bosnia.

Setelah berdebat, PBB mengizinkan Soeharto terbang ke Bosnia. Syaratnya, Soeharto harus menandatangani surat

pernyataan risiko. Artinya PBB tak bertanggung jawab jika suatu hal menimpa Presiden RI kedua ini di Sarajevo.

Presiden Soeharto langsung meminta formulir kepada Kolonel Sjafrie Sjamsoeddin, Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden. Dia langsung menandatangani surat itu tanpa ragu.

Sjafrie ketar-ketir juga.

Apalagi saat Soeharto menolak mengenakan helm baja.

Dia juga tak mau menggunakan rompi antipeluru seberat 12 kg yang dikenakan oleh setiap anggota rombongan.

“Eh, Sjafrie, itu rompi kamu cangking ( jinjing) saja,” ujar Soeharto pada Sjafrie.

Pak Harto tetap menggunakan jas dan kopiah. Sjafrie pun ikut-ikutan mengenakan kopiah yang dipinjamnya dari seorang wartawan yang ikut.

Tujuannya untuk membingungkan sniper yang pasti akan mengenali Presiden Soeharto di tengah rombongan.

“Ini dilakukan untuk menghindari sniper mengenali sasaran utamanya dengan mudah,” terang Sjafrie.

Suasana mencekam. Saat mendarat di Sarajevo, Sjafrie melihat senjata 12,7 mm yang biasa digunakan untuk menembak jatuh pesawat terbang terus bergerak mengikuti pesa-

Presiden Soeharto di Bosnia.

wat yang ditumpangi rombongan Presiden Soeharto.

Saat konflik, lapangan terbang itu dikuasai dua pihak.

Pihak Serbia menguasai landasan dari ujung ke ujung, sementara kiri-kanan landasan dikuasai Bosnia.

“Pak Harto turun dari pesawat dan berjalan dengan tenang. Melihat Pak Harto begitu tenang, moral dan kepercayaan diri kami sebagai pengawalnya pun ikut kuat, tenang dan mantap. Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah,”

beber Sjafrie.

Setelah mendarat, bukan berarti masalah selesai. Mereka harus melewati Sniper Valley, sebuah lembah yang menjadi medan pertarungan para pe­ nembak jitu Serbia dan Bosnia.

Sudah tak terhitung banyaknya korban yang jatuh akibat tembakan sniper di lembah itu.

Pak Harto naik panser VAB yang sudah disediakan Pasukan PBB. Walau di dalam panser, bukan berarti mereka akan aman 100 persen dari terjangan peluru sniper. Tapi Presiden

Soeharto santai-santai saja.

Akhirnya mereka sampai di Istana Presiden Bosnia yang keadaannya sangat memprihatinkan. Tidak ada air mengalir, sehingga air bersih harus diambil dengan ember.

Pengepungan yang dilakukan Serbia benar-benar meluluhlantakan kondisi Bosnia.

Presiden Bosnia Herzegovina Alija Izetbegovic menyambut hangat kedatangan Presiden Soeharto. Dia benarbenar bahagia Soeharto tetap mau menemuinya walaupun

harus melewati bahaya.

S et e l a h m e n i n g g a l k a n istana, Sjafrie pun bertanya pada Soeharto mengapa nekat meng­unjungi Bosnia yang berbahaya. Termasuk menyampingkan keselamatan dirinya.

“Ya kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin Negara Non Blok tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang ya kita datang saja. Kita tengok,” jawab Pak Harto.

“Tapi resikonya sangat be-

sar, Pak” kata Sjafrie lagi.

“Ya itu bisa kita kendalikan.

Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, morilnya naik, mereka jadi tambah semangat,” kata Pak Harto.

Kata-kata itu membekas di hati Sjafrie. Bahkan sampai puluhan tahun kemudian, dia masih ingat kata-kata Presiden Soeharto tersebut.

“Kalimat yang diucapkannya bermuatan keteladanan yang berharga bagi siapa pun yang hendak menjadi pemimpin,” tutup Sjafrie.nmer

Terungkap “Rasputinnya” Soeharto Selama 32 Tahun Soeharto adalah Presiden ke-2 yang memimpin Indonesia selama 3 dekade lebih. Sosok kharismatik yang telah mendunia ini juga dikenal dengan aturan hidupnya dan keluarga yang kental dengan adat budaya Jawa.

Ya, dan ternyata hal itu dibawa Soeharto hingga ke setiap sendi kehidupannya.

Hal ini pula yang membuat Soeharto seperti tak bisa lepas dari aura mistis.

Ternyata hubungan antara Soeharto dan dunia spirtiual ini bukan isapan jempol belaka. Terbukti ternyata selama 30 tahun lebih menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia, Soeharto diketahui dibantu oleh Mayor Jenderal Sudjono Humardani.

Dia dikenal sebagai staf pribadi Soeharto yang memegang urusan keuangan dan ekonomi.

Kedekatan Sudjono dan Soeharto diungkap dalam buku biografi Liem Sioe Liong

berjudul ‘Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia.

Dalam buku itu diungkap, hanya Soedjono yang boleh masuk ke kamar Soeharto selain Ibu Tien. Bukan hanya staf pribadi, ternyata Sudjono juga dikenal sebagai penasihat spiritual kepercayaan Soeharto.

Begitu kuatnya pengaruh Sudjono kepada Soeharto, para jurnalis di era itu menjulukinya sebagai ‘Rasputin’ Indonesia.

Grigori Rasputin adalah ahli mistis dan orang terpercaya keluarga Nicholas II– Kekaisaran terakhir Rusia– pada 1915an.

Sudjono juga merupakan orang yang membawa nama konglomerat Liem Sioe Liong kepada Soeharto, sehingga mereka bisa bersahabat lebih erat di masa pemerintahannya.

Para jurnalis asing yang tak mengerti konsep mistis Jawa, melihat Sudjono adalah sosok yang aneh. Keterangan salah

satu jurnalis mengungkap bahwa Sudjono menerima duta negara barat di ruangan gelap.

“Dia mengenakan semacam kostum Jawa, berjalan dengan kaki t****g dan ada beberapa barang yang sepertinya mengandung kekuatan gaib,” kata jurnalis asing dalam buku tersebut.

Ya, saat itu Sudjono diketahui menerima tamu dengan kaki t****g. Dia menerima tamunya di ruangan yang hanya diterangi cahaya lilin. Hingga akhirnya muncul julukan untuk Soedjono, yaitu ‘Menteri Urusan Mistis’.

Namun bilakita runut lebih ke belakang, hubungan Soeharto dan Sudjono memang sudah lama terjalin. Keduanya adalah murid spiritual Romo Diyat.

Pada waktu itu, Romo Diyat pernah berpesan kepada Sudjono untuk menjaga Soeharto yang diramalkan akan menjadi orang hebat. Namun kala itu Soeharto justru mengecilkan peran Sudjono.

Dalam satu kesempatan, Soeharto membantah menjadikan Sudjono sebagai guru spiritualnya.

Hal itu disampaikan Soeharto dalam buku biografinya yang berjudul Soeharto: My Thoughts, Words and Deeds; An Autobiography’.

“Saya mendengar orangorang mengatakan bahwa dia mengetahui ilmu mistis lebih dari saya, namun Djono dulu sering sungkem ke saya. Dia menganggap saya sebagai senior yang mempunyai lebih banyak mengetahui soal mistis,” kata Soeharto dalam buku tersebut.

Beberapa orang mengatakan ilmu mistis adalah suatu hal yang bisa dipelajari dari guru.

“Namun untuk saya, ilmu mistis adalah cara untuk dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa,” katanya lagi.

Diceritakan dalam buku itu, pria yang akrab disapa Djono itu sering datang membawa buku catatannya ke Soeharto.

“Dia percaya dengan pen-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Sudjono juga dikenal sebagai penasihat spiritual kepercayaan Soeharto.

gajaran spiritual dan dalam kapasitas tersebut, dia sering menasihati saya.” Ungkap Soeharto.

Namun, saat itu, ayah Hutomo Mandala Putra itu hanya menjadi pendengar yang baik.

“Saya hanya mendengarnya agar dia bahagia, namun tidak saya anggap semua yang dia katakan.” Imbuhnya.

“Saya menganalisis dan berpikir mengenai hal tersebut apakah masuk akal atau tidak. Jika masuk akal, masuk

nalar, maka saya menerimanya. Jika tidak, saya tidak akan mengikuti nasihatnya. Jadi bagi siapa yang berpikir bahwa Djono adalah guru mistis saya, maka dia salah,” kata pria yang dijuluki The Smiling General itu.nsur/kab

traveller

zoom

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www.len sain d on esia . co m

fokus

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Warga Desa Lakardowo Datangkan Air Bersih dari Jolotundo, KLHK Tak Berkutik

Dana Triliunan, BBPJN Dituding Tak Serius Perbaiki Jalan Nasional yang Rusak

Banjir Bandang Melanda Pasuruan, Jalur MalangSurabaya Lumpuh

Baca Halaman 10 | guam

Baca Halaman 14 | otonomi

Baca Halaman 15 | otonomi

Candi yang Keluar Dari Bumi

Malam itu Saroji (55), mendapat mimpi tak biasa. Ia terbangun dari tidurnya. Badannya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Ia ketakutan. “Mimpinya benarbenar aneh,” kata Saroji, awal Oktober lalu.

Selengkapnya Baca Halaman 12

Laris Manis Bisnis Aneka Kado Bermotif Karakter Animasi Jepang Baca Halaman 13 | INSPIRASI USAHA

Tarif STNK-BPKB Lempar Batu Sembunyi Tangan

Aneh sekali, Presiden, kementerian dan Polri tidak satu suara soal kenaikan tarif surat kendaraan.

S

eolah menjadi kejutan menyakitkan di awal tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia menaikkan tarif pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Keputusan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di saat masyarakat terkagetkaget dengan langkah kepolisian ini, yang lebih mengejutkan lagi adalah sikap pemerintah. Presiden, kementerian dan Polri seolah lempar batu sembunyi tangan alias tidak satu suara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Joko Widodo mengimbau supaya kementerian atau lembaga tidak menaikkan tarif atau biaya layanan masyarakat terlalu tinggi.

“Presiden mengingatkan kalau tarif PNBP bagi layanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi. Jadi ya tidak tahu, silakan hubungi di sananya (Polri). Presiden sudah ngomong begitu,” kata Darmin di kantornya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, usulan kenaikan tarif ini atas usul Polri karena sejak 2010 tidak pernah berubah harganya. “Ini sudah tujuh tahun tidak naik,” katanya.

“Jadi, kalau untuk Kementerian dan Lembaga memang disesuaikan, entah karena faktor inflasi maupun services-nya yang lebih baik.” Ia melihat ada komitmen dari Kepolisian untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat ke depannya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian melempar bola panas kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Sebelumnya Tito menyatakan usulan kenaikan tarif sampai tiga kali lipat datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sudah lintas sektoral dan sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Banggar. Itu usulan banyak juga dari Banggar,” kata Tito di Kantor Presiden, Kamis (5/1/2017).

Biaya penerbitan BPKB untuk kendaraan roda dua dan roda tiga dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu per penerbitan.

Sementara itu, biaya untuk roda empat atau lebih dari Rp 100 ribu naik jadi Rp 375 ribu

per penerbitan.

Tarif penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah dari Rp 75 ribu per kendaraan menjadi Rp 150 ribu untuk roda dua dan Rp 250 ribu untuk roda empat. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk roda dua dan roda tiga dari awalnya Rp 30 ribu jadi Rp 60 ribu. Sedangkan untuk roda empat dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu.

“Intinya adalah untuk pelayanan publik lebih baik,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kenaikan juga tak terlepas dari meningkatnya biaya produksi mulai dari kertas hingga percetakan.

Menurutnya, tarif itu juga jauh lebih murah dibandingkan biaya akomodasi yang kerap dikeluarkan masyarakat.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mencontohkan orang yang tinggal di Jakarta namun kendaraannya terdaftar di Jayapura.

Dengan sistem dahulu, orang itu setidaknya harus mengeluarkan uang transportasi ke Jayapura sekitar Rp2,8 juta hanya untuk mengurus STNK. Tito juga menegaskan, melalui sistem online, kini masyarakat bisa memperpanjang STNK di mana pun, tak mesti ke daerah kendaraan terdaftar.

“Padahal ini kenaikannya lebih rendah. Berikutnya dengan sistem ini menghindari adanya biaya tambahan dalam tanda petik penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.

Dalam aturan yang baru, tarif STNK kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, dan angkutan umum naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu per penerbitan. Lalu, biaya pengesahan untuk kendaraan roda empat dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu per penerbitan.

Trial and Error Jokowi

Alasan pemerintah menaikkan tarif penerbitan STNK dan BPKB untuk memperbaiki pelayanan Polri dan menambah penerimaan negara, tidak masuk di akal bagi peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Eko Listiyanto.

Eko memahami, pemerintah memiliki kepentingan mengamankan penerimaan negara.

Seperti diungkapkan Direktur PNBP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mariatul Aini, potensi tambahan penerimaannya mencapai Rp1,73 triliun tahun ini. Dengan rincian, sebesar Rp840 miliar berasal dari STNK dan Rp890 miliar dari BPKB. Namun Eko mengingatkan, di tahun ini masyarakat harus menanggung kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

menyusul tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Tanggungan tersebut akan menguras kantong masyarakat di awal tahun ini.

“Kumulatif dari kenaikankenaikan harga yang diatur pemerintah ini akan membebani ekonomi,” ujar Eko, Kamis (5/1/2017).

Sebenarnya, lanjut Eko, pemerintah tidak perlu menaikkan biaya pelayanan pengurusan surat kendaraan bermotor jika berhasil mengoptimalkan penggunaan belanja.

Pasalnya tahun lalu, Polri mendapat pagu belanja Rp79,3 triliun dan merupakan satu lembaga yang memperoleh pagu anggaran terbesar dalam APBN. “Kalau dibedah lagi, Polri ini kan anggarannya termasuk yang salah satu terbesar juga.

Apakah harus menarik lagi dari masyarakat?,” ujarnya.

Menurut Eko, dalam masalah kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor ini, Jokowi dan jajarannya dinilai gagal melihat kondisi daya beli masyarakat yang mempengaruhi kemauan membayar (willingness to pay) dengan tarif yang lebih tinggi.

“Apakah kenaikannya harus sebesar itu atau kan bisa dilakukan secara bertahap?” ujarnya.

Eko berharap kebijakan mantan Walikota Solo untuk menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKP telah dipertimbangkan dengan matang.

“Kebijakan itu sebenarnya tidak boleh trial and error karena si pembuat kebijakan adalah orang-orang ahli yang sudah punya pengalaman, mengetahui kondisi negara lain bagaimana, punya sense kondisi ekonomi masyarakat bagaimana,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, pemerintahan Jokowi pernah menerbitkan aturan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dengan matang. Baru setelah mendapatkan penolakan dari publik, kebijakan itu ditarik kembali.

Sebagai contoh, tahun lalu Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Revisi down payment (DP) mobil pejabat dari Rp116 juta menjadi Rp210 juta setelah mendapat penolakan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki andil untuk mengurungkan rencana kenaikan tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang meroket hingga 300 persen.

Pengamat kebijakan publik Yayat Supriyatna mengatakan, Jokowi bisa harus turun tangan mengklarifikasi kebijakan pemerintah yang berpotensi meresahkan masyarakat.

“Bisa saja dibatalkan. Kalau Presiden menilai ini membebani masyarakat, bisa saja

dengan diskresinya presiden mengevaluasi tarif yang ada,” ujar Yayat, Kamis (5/1/2016).

Yayat menuturkan, rencana kenaikan pengurusan suratsurat kendaraan bermotor itu cenderung terburu-buru dan kurang sosialisasi, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ia berharap, Jokowi bisa mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP melalui pembatalan PP. Toh, Jokowi sebelumnya pernah mengeluarkan diskresi atas rencana kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat tahun lalu.

“Dengan prinsip nawacitanya presiden kan ingin setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Apabila memang tidak ingin dibatalkan, setidaknya pemerintah mengevaluasi kembali besaran kenaikan tarif. Kenaikan sebesar 300 persen dianggap membebani daya beli masyarakat, khususnya yang memiliki pendapatan terbatas.

“Terkait besaran angka tersebut, kalau di Jakarta tidak ada masalah, karena pendapatannya sudah lumayan tinggi.

Tapi, bagaimana di luar Jawa yang terbatas pendapatannya,” ucapnya.

Waktu pemberlakuan kebijakan baru ini juga dinilai tidak tepat. Karena, berbarengan dengan kenaikan tarif harga barang dan jasa lainnya. Sebut saja, tarif listrik khusus pelanggan 900 VA yang resmi naik 1 Januari lalu, harga bahan pangan yang melonjak drastis hingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertalite yang naik Rp300 per liter.

Oleh karena itu, ia meminta, Jokowi dan para menterinya lebih cermat lagi dalam menetapkan kebijakan yang bersifat luas dan menyentuh masyarakat secara langsung.

Kebijakan yang menyangkut perekonomian harus dipikirkan secara cermat dan mendalam sehingga tidak menggerus daya beli masyarakat.

“Sebuah kebijakan publik bersifat strategis jangan terburu-buru. Ingat kebijakan ini berlaku bagi seluruh masyarakat, yang harus menanggung beban berat adalah masyarakat paling bawah.

Mohon evaluasi kembali, kalau presiden saja masih galau,” pungkasnya.

Tarif STNK Cacat Administrasi

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merekomendasikan Presiden Jokowi untuk menarik kembali ‘kado pahit’ yang diberikannya di awal tahun ini.

“FITRA menilai tidak pernah ada uji publik. PP bisa cacat

www.lensaindonesia.com

Berita di media online pemerintah saling lempar tanggungjawab soal kenaikan tarif STNK dan BPKB.

secara administrasi, karena tidak ada bagian uji publik yang mengedepankan komponen lain untuk mengkaji peraturan tersebut,” tegas Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, di Sekretariat Nasional FITRA, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Menurut Yenny, evaluasi terkait kinerja pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam peningkatan kinerja pelayanan masyarakat dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor harus dilakukan sebelum dikeluarkan produk kebijakan. Namun, menurutnya, hal itu tidak dilakukan pemerintah.

Dari catatan FITRA, terdapat sekitar Rp270 miliar potensi PNBP 2015 yang tidak terserap, karena masalah di sistem administrasi manunggal satu atap (samsat), pembayaran ke bank yang terlambat, dan problem pengelolaan.

Hal tersebut, Yenny menilai, pemberlakukan PP 60/2016 menegasikan persoalan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan tersebut.

Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi dan dijadikan bahan uji publik dalam membuat kebijakan baru.

“Ini mengkhawatirkan kami karena akan bisa dimanfaatkan oleh elit tertentu, mengingat tidak ada akuntabilitas dalam PNBP di sektor kendaraan bermotor,” jelasnya.

Selain itu, FITRA juga memberikan rekomendasi agar target penaikan PNBP berdasar PP 60/2016 sebesar Rp1,7 triliun dikaji lebih dalam.

“Kalau memaksakan kehendak dengan menegasikan penerimaan negara bukan pa-

jak lain, akan meningkatkan distrust masyarakat kepada pemerintahan. Kebutuhan akan dana tidak harus dilakukan dengan pemberlakukan kebijakan yang sporadis,” terangnya.

Sejumlah kecacatan administrasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Pertama, PP tersebut dicurigai tidak disiapkan pemerintah secara subtansial di internal pemerintahan.

Pasalnya, setelah mendapat reaksi keluhan dan gelombang penolakan dari berbagai pihak, Jokowi dan jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) justru saling lempar tanggung jawab.

“Ini pembuktian bahwa internalisasi yang tidak baik di dalam pemerintahan. Padahal ini bicara koordinasi dalam melahirkan produk kebijakan yang berpengaruh pada rakyat,” imbuh Yenny.

Kedua, pemerintah terlalu mengedepankan ego sektoral untuk mengejar peningkatan penerimaan negara, dalam hal ini dari PNBP. Sebab, Fitra menilai masih banyak potensi PNBM lainnya yang justru diabaikan pemerintah.

Ketiga, dari sisi administrasi, tak ada kejelasan informasi dokumen asli yang seharusnya bisa dikonsultasikan kepada sejumlah pihak dan dilakukan uji publik sebelum efektif diterapkan kepada masyarakat.

Keempat, pemerintah tak benar-benar mengkaji minimnya penerimaan PNBP seperti yang dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, berdasarkan catatan BPK ada kekurangan penerimaan

Presiden Jokowi.

PNBP dari sejumlah provinsi sebesar Rp270 miliar.

“Ada kekurangan penerimaan negara dari hasil audit BPK tapi kemudian ini diabaikan oleh pemerintah. Seharusnya dicek dulu aliran tersebut, bukan asal membuat kebijakan baru untuk menutup lubang,” tekan Yenny.

Kelima, besaran kenaikan tarif dinilai tak sesuai dengan apa yang diklaim oleh pemerintah, yakni sebesar laju inflasi.

Nyatanya, kenaikan tarif hampir tiga kali lipat.

Oleh karenanya, Fitra meminta pemerintah untuk segera membatalkan PP 60 yang terlanjut diteken oleh Jokowi.

Sementara itu, Riesqi Rahmadiansyah, Advokat Prorakyat menekankan, Presiden Jokowi punya dua jalan, yakni membatalkan PP atau masyarakat yang akan membatalkan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau Presiden yang batalkan setidaknya Presiden tak menanggung malu tapi kalau masyarakat yang mengajukan justru Presiden yang malu,” ujar Riesqi di kantor Fitra pada kesempatan yang sama.

Adapun dasar gugatan yang dapat dilayangkan masyarakat kepada MK, dapat menyasar dua hal, yakni tak transparannya penyusunan PP dan besaran kenaikan tarif yang tak sesuai.

Untuk besaran tarif kenaikan yang tak sesuai, menurutnya, kenaikan sesuai laju inflasi sama sekali tak tercermin dalam kenaikan yang diimplementasikan oleh pemerintah. ncn/ber/ta/yuan

guam

10

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Warga Desa Lakardowo melakukan aksi demo mendesak aktivitas PT PRIA dihentikan.

Warga Desa Lakardowo Datangkan Air Bersih dari Jolotundo, KLHK Tak Berkutik Sebanyak lima balita mengalami gejala serupa.

Kelima balita yaitu Arika, Aqila, Zulfa, Rohmatin, dan Aldi. Mereka menderita dermatitis di selangkangan, kaki, tangan, dan ketiak yang tampak kemerahan pada tubuhnya.

D

ini diderita balita di Desa Lakardowo. Bukan itu saja, korban yang menderita penyakit dermatitis terus bertambah.

Sebanyak lima balita mengalami gejala serupa. Kelima balita yaitu Arika, Aqila, Zulfa, Rohmatin, dan Aldi. Mereka menderita dermatitis di selangkangan, kaki, tangan, dan ketiak yang tampak kemerahan pada tubuhnya.

“Tidak bisa dibayangkan, seperti apa rasanya penyakit kulit itu diderita oleh balita.

Anak-anak ini kalau mandi air galonan (mineral) atau air dari sumber Jolotundo, penyakit ini langsung sembuh,” tandas Daru.

Selain air sumur warga yang TDS-nya terus meningkat, di Dusun Sambi Gembol juga ditemukan tanaman mengering akibat insinerator yang mengeluarkan asap fly ash dan battom ash.

ugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola P T P u t r a R e st u Ibu Abadi (PRIA) membuat dampak cukup besar bagi warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Ketua Advokasi Penduduk Desa Lakardowo, Daru Setyo Rini menyebut, air sumur warga Desa Lakardowo Total Dissolved Solids (TDS) yang terkandung sudah mencapai 100 parts per million (ppm) dengan standar 500 ppm.

“Terutama di Dusun Kedung Palang yang berjarak 400 meter dari pengelola limbah B3 PT PRIA. Balita mulai terjangkiti dermatitis, “ ujar Daru, Senin, (26/12/2016).

Akibat pencemaran limbah PT PRIA di sumur-sumur warga, banyak yang menderita penyakit dermatitis. Penyakit

“Ini mengerikan. Setiap hari insinerator itu terus mengepulkan asap. Padahal kita tahu bahayanya cerobong asap itu. PP 101 tahun 2014 tentang limbah B3 menyatakan dengan tegas, bahwa batubara yang kita memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain,” jelas Daru.

Berdasarkan catatan KPPL, sudah ada 42 kasus kesehatan menyerang penduduk Desa Lakardowo. Karena air sumur yang tak layak dan ambient udara yang tercemar.

Banyak warga yang terserang penyakit, seperti typus, gatal-gatal serta panas.

Padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian sebanyak itu. Kita juga sudah melakukan uji laboratorium terkait dengan kondisi air di beberapa sumur warga yang terletak disekitar pabrik PT PRIA. Peneliti Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Riska Darmawanti, menyebut bahan volatil yang terdapat dalam batubara memberi petunjuk besaran asap yang dihasilkan Penyakit dermatitis yang menyerang balita akibat pencemaran air sumur limbah B3 PT PRIA.

nyerang balita akibat

g me Penyakit dermatitis yan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

pencemaran air sumur

limbah B3 PT PRIA.

dari proses pembakaran. Bahan volatil tersebut, jelas Riska, bervariasi yaitu antara 8.845 persen yang di dalamnya terdapat senyawa Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) dan fenol.

“Kedua senyawa ini (PAH dan fenol) merupakan senyawa beracun dan tergolong dalam senyawa pengganggu hormon (SPH) yang mampu merubah metabolisme dan produksi hormon pada manusia. abu pembakaran batubara (APB) terdiri atas 2 jenis: fly dan bottom ash, “ terang Riska.

Kata Riska, selaku peneliti yang selama ini mendampingi warga Desa Lakardowo sebenarnya sangat berharap perhatian dan sikap tegas instansi terkait. Sayangnya, hal itu tidak pernah didapat oleh warga Desa Lakardowo.

“Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tak berkutik,” kata Riska.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran KLHK dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT PRIA, sebelumnya, Komisi VII menerima kenyataan yang tidak sesuai di lapangan.

Komisi VII DPR RI mempertanyakan fungsi pengawasan KLHK yang selalu menjadi ‘beking’ pengelolaan limbah B3 yang dikelola PT PRIA. Pasalnya, dampak limbah B3 tersebut diduga merugikan dan mengganggu kesehatan masyarakat Desa Lakardowo.

Komisi VII lantas mempertanyakan, bagaimana mungkin hasil analisis KLHK dan PT PRIA sama, tapi justru oleh warga Desa Lakardowo tidak dapat diterima sehingga muncul tuntutan untuk menutup PT PRIA. Riska menilai, KLHK tidak serius dalam menghadapi kasus limbah B3 di Desa Lakardowo. Menurut Riska, pihak KLHK sebenarnya sudah tahu soal pencemaran melalui hasil laboratorium.

“Baku mutu melalui sample air sumur dan air tanah dalam lab kan sudah jelas. Melebihi standar yang ditentukan. Kenapa harus ragu membuat bersikap,” ujar Riska bernada tanya.

Sementara itu, dari Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Desa Lakardowo, Suntama menyayangkan dengan sikap instansi terkait, baik Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, KLHK,

dan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Provinisi Jawa Timur maupun DPR RI yang pernah datang di Desa Lakardowo.

Suntamah memandang, apa yang dilakukan para pejabat itu tak ada bedanya dengan sekadar jalan-jalan di atas penderitaan warga Desa Lakardowo.

“Mereka ya begitu, jalan-jalan di atas penderitaan kami. Sudah terang kami ini kena limbah B3, kenapa hanya diajak dialog terus, ndak ada keputusannya,” ucap Suntamah.

Selanjutnya, ia mengaku bersyukur ada pihak yang membantu tendon air untuk menampung air bersih. Air tersebut, kata Suntama, dibeli dari sumber mata air Jolotundo, Mojokerto yang berjarak 50 kilometer dari desanya.

“Ini mas, kita alhamdulillah masih ada orang yang mau membantu. Murni bantuan tendon ini dari pribadi orang bukan bantuan pemerintah.

Kalau tidak begini, kita harus beli air galon terus,” jelas Suntamah dengan menunjukkan beberapaa tandon air untuk penampungan air bersih berukuran 5000 liter.

Sebagaimana terjadi, warga Desa Lakardowo yang terdiri dari Dusun Lakardowo, Sambi

Gembol, Kedung Palang, Sumber Wulung, dan Selang, sudah 5 tahun berhadapan dengan limbah B3 yang dihasilkan PT PRIA. Upaya warga sudah dilakukan mengadu ke berbagi instansi terkait, termasuk mendatangi kantor KLHK di Jakarta, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf.

Terakhir Komisi VII DPR RI mendatangi desa tersebut, Kamis, (24/11/2016).

Suntamah menambahkan, sejak keberadaan PT PRIA, kehidupan sosial penduduk Desa Lakardowo mengalami perubahan. Dulu, penduduk di kampungnya dikenal rukun dan guyup. “Selain membuat pencemaran lingkuran, PT PRIA juga memecah belah masyarakat,“ ucap Suntamah.

Suntamah melihat sendiri cara pihak PT PRIA membuat kehidupan penduduk Desa Lakardowo tidak rukun. “Ada gerakan menawari pekerjaan di pabrik. Padahal selama ini tidak pernah terjadi. Ya bisa lihat saja sendiri, hingga sekarang se-Desa Lakardowo ini tidak ada 100 penduduk yang menjadi karyawan PT PRIA semua menuntut supaya tutup,” tuturnya.nind/pr

hukrim

11

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Dibantu KPK, Jaksa Akhirnya Kasasi Vonis Bebas La Nyalla Mattalitti Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi mengajukan kasasi atas vonis bebas Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur La Nyala Mattalitti ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

Pengajuan kasasi oleh JPU

Kejati Jatim merupakan buntut dari keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menyatakan La Nyalla bebas dari dakwaan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur. Sementara memori kasasi akan diekspose bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami sudah sampaikan secara resmi ke MA,” kata Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi, Kamis (5/1/2017).

Sementara untuk memori kasasi, mantan wartawan ini mengaku belum disertakan.

“Masih ada waktu 14 hari lagi, untuk menyiapkan memori kasasi,” tambah Didik

Sementara Kajati Jatim Maruli Hutagalung saat dikonfirmasi melalui ponselnya membenarkan tentang kasasi tersebut. Dirinya mengaku akan berkoordinasi dengan KPK untuk menyusun memori Kasasi La Nyalla.

“Sejak awal perkara ini sudah diusut, dan kami intensif berkoordinasi dengan KPK,”

ungkapnya Sumarno, kuasa hukum La Nyalla mengatakan, kasasi merupakan hak dari pada Jaksa penuntut umum (JPU). Namun dirinya berpendapat bahwa bonis bebas murni seharusnya tidak bisa dikasasi.

“Bila Jaksa masih tetap melakukan upaya hukum ke

MA (Kasasi) kami akan siapkan kontra kasasinya,” tegas Sumarno.

Seperti diberitakan, dalam sidang di Tipokor Jakarta, mantan ketua PSSI ini divonis bebas oleh tiga hakim karir. Sementara dua hakim Ad hoc bersikeras dan menyatakan La Nyalla telah melakukan tindak pidana

korupsi dana hibah Kadin.

Mendapat vonis yang membebaskan dirinya, La Nyala langsung melakukan sujud syukur didepan Hakim. Namun dalam beberapa hari pasca vonis bebas, beredar isu bahwa dirinya akan mengajukan permohonan sebagai warga Negara Australia.nrofik

Mendadak Bos Narkoba Ngaku Disiksa Polrestabes Surabaya Yoyok mengaku selama diintrograsi di dalam sel macan selama 10 hari, dia dipaksa mengakui. Dia diinterogasi di sel macan dengan berukuran kecil, serta dipasang AC-nya sangat dingin sehingga tidak bisa melakukan aktivitas, seperti halnya buang air besar dan kencing.

H

adi Sunarto alias Yoyok (47) warga Jl Kertajaya IX B Dalam, yang menjadi penyuplai sabu kepada Aiptu Abdul Latief, oknum polisi anggota Reskrim Polsek Waru, Kamis (5/1/2017) menjalani sidang perdana.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gusti Putu Karimawan dari Kejari Surabaya, diterangkan bahwa terdakwa Hadi Sunarto alias Yoyok merupakan bos dari Tri Diah Torissiah alias Susi yang menjembatani antar Aiptu Abdul Latief dan terdakwa.

“Tri Diah Torissiah alias Susi yang mendekam di Lapas Medaeng menghubungi terdakwa yang sedang menghuni Lapas Nusakambangan lalu memesan Narkoba,” terang JPU Gusti Putu Karimawan.

Dalam pengembangan yang dilakukan Sat Reskoba Polrestabes Surabaya, diperoleh pengakuan Susi bahwa narkoba itu merupakan suplai dari Hadi Sunarto. “Dalam penggerebekan yang dilakukan polisi di rumah kontrakan Aiptu Abdul Latief bersama pacarnya (Indri) di Jl Pasar Wisata Sidoarjo, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 13 kg,” tambah JPU Gusti Putu.

Ditemui seusai sidang, terdakwa Yoyok menyangkal mengenal ketiga terdakwa.

“Tidak, saya tidak mengenal mereka,” ujarnya singkat.

Menanggapi pernyataan Hadi Sunarto yang mengaku tidak mengenal ketiganya, JPU Gusti Putu Karimawan menganggap hal itu adalah hak terdakwa. “Dalam pengembangan dan penggeledahan polisi dalam Lapas Nusakam-

Hadi Sunarto digiring polisi saat hendak menjalani sidang perdana di PN Surabaya.

bangan, ditemukan barang bukti Hp, berikut rekaman percakapan mereka,” pungkasnya.

Sementara kuasa hukum

terdakwa, Didi Sungkono, menjelaskan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Sat Reskoba Polrestabes Surabaya dengan

menyebut kliennya saat diinterograsi ditempatkan dalam sel macan dan mendapat siksaan fisik.

Didi menceritakan, bahwa

kliennya selama diintrograsi di dalam sel macan selama 10 hari untuk dipaksa mengakui.

Ditambahkan, selama di dalam sel macan dengan berukuran

kecil, serta dipasang AC-nya sangat dingin membuat kliennya tidak bisa melakukan aktivitas, seperti halnya buang air besar dan kencing.

Didi melanjutkan, pihaknya akan membutikan di persidangan adanya dugaan pelanggaran HAM saat jalani intrograsi di sel macan dan dibarengi pencabutan keterangan di BAP. “Nanti kami akan buktikan di persidangan, bahwa di sini memang ada pelanggaran HAM yang dilakukan polisi saat melakukan penyidikan,” terangnya.

“Jangan sampai di pengadilan ini ada mafia hukum, dimana orang yang tidak bersalah dihukum. Nanti akan kami buktikan dalam persidangan.

Klien kami juga mencabut semua keterangan di-BAP karena saat dilakukan pemeriksaan mendapat siksaan fisik,” pungkasnya.

Terdakwa merupakan residivis dan pernah menjalani hukuman selama 35 tahun tersebut, dijerat pasal 114 ayat (2) Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diancam hukuman mati. nrofik

Manajer Restoran Polres Jombang Tangkap Pelaku Pembacokan Anggota Polisi Babeh Gelapkan Uang Perusahaan Rp 147 Juta Raymong Israel Runtu (43) warga Jl Ploso Baru diciduk Unit Reskrim Polsek Genteng.

Manajer Restoran Babeh ini nekat menggelapkan uang perusahaan Rp 147 juta.

Pelaku yang punya kewenangan mengelola restoran, menggelapkan sebagaian pendapatan restoran. Aksinya baru diketahui setelah pihak restoran melakukan audit keuangan. Hasilnya, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pendapatan yang tak sebanding dengan pengeluaran.

Mendapati kenyataan itu, pihak restoran mencurigai pelaku dan akhirnya melaporkan kasus penggelapan itu ke Mapolsek Genteng. “Ya, kami sudah dapat laporan dari pihak manajemen restoran. Setelah itu saya langsung memerintahkan anggota saya ke lapangan untuk mencari pelaku. Akhirnya, kami berhasil meringkus pelaku saat berada di rumahnya,” ujar Kapolsek Genteng Kompol Wahyu Endrajaya, Kamis (5/1/2017).

Kompol Wahyu menambahkan, pelaku memang mengakui jika dia telah menggelapkan uang restoran Babeh kurang lebih delapan bulan. “Yang

Raymong Israel Runtu diapit petugas Polsek Genteng.

digelapkan adalah uang hasil penjualan makanan dan minuman. Nah, pelaku ini sudah melakukan praktiknya ini sejak 28 Mei 2016 silam. Atas kejadian ini pihak restoran merugi hingga Rp 147 juta,” imbuhnya.

Sementara itu di hadapan polisi, Raymong mengaku terpaksa menggelapkan uang milik restoran karena gaji yang diterima tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya.

“Setiap dua minggu sekali saya mengurangi jumlah pendapatan restoran. Kalau uangnya, ya saya pakai untuk keperluan hidup sehari-hari,” terang akunya. nnanda

Polres Jombang berhasil meringkus komplotan pemuda jalanan yang menjadi teror awal tahun 2017 di Jombang.

Tiga pemuda yang diringkus tersebut merupakan pelaku pembacokan terhadap Iptu Suwono Kanit Shabara Polsek Mojoagung di jalan raya Desa Tambar Jogoroto pada Minggu (1/1/2017) dini hari. Para pelaku sempat kabur dan tidak diketahui identitasnya, Selasa (03/01/2016).

Namun dari kejelian anggota kepolisian pelaku ditangkap dari pengembangan laporan kasus percobaan pembunuhan yang ditangani Polsek Ngoro pada tanggal 2 Desember 2016 dengan korban Lukman Hakim asal Desa Catakgayam Kecamatan Mojowarno yang terlibat cinta segitiga dengan pacar pelaku yang juga merupakan pelaku pembacokan terhadap Kanit Shabara Polsek Mojoagung.

Pada Senin (02/01/2017) Polsek Ngoro berhasil menangkap pelaku percobaan pembunuhan pada laporan 2 Desember 2016 lalu, dari penangkapan itu para pelaku juga mengaku telah melakukan pembacokan terhadap seseorang yang tidak dikenal di jalan Desa Tambar Kecamatan Jogoroto pada Minggu (01/01) dini hari yang merupakan korban atas nama Iptu

Suwono Kanit Shabara Polsek Mojoagung.

Kejadian pelaku melakukan pembacokan di jalan Desa Tambar Kecamatan Jogoroto pada Minggu dini hari lalu bermula dari pelaku terlibat duel dengan geng motor sekitar Ringin Contong, Jl. Wahid Hasyim Jombang. Merasa tidak imbang dan kalah dalam duel dengan kelompok pengendara motor itu, pelaku kemudian mengambil pedang di rumahnya. Setelah merasa cukup kuat pelaku kembali mencari kelompok pemuda pengendara motor tersebut.

Namun demikian, mereka tidak mendapatkan orang yang dicarinya di ringin contong. Sehingga kemudian berkeliling ke berbagai lokasi di sekitar kota jombang. Kesal tidak mendapatkan buruan kelompok pengendara motor itu, pelaku kemudian meluapkan kekesalahan dengan membacok Iptu Suwono saat melintas di Jl Raya Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto.

Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto mengungkapkan kurang dari 48 jam pelaku pembacokan terhadap Iptu Suwono kanit Shabara Polsek Mojoagung berhasil diringkus. Kedua pelaku merupakan warga Dusun Sambisari, Desa Ceweng, Kecamatan

Kapolres Jombang merilis pelaku pembacokan terhadap Kanit Shabara Polsek Mojoagung Iptu Suwono.

Diwek, masing-masing yakni MAM alias Koplo (20) dan MAS alias Cepeng (23), serta FH warga Desa Balungbesuk Diwek. Sedangkan pelaku MSM alias Sesil perempuan asal Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Jombang pelaku dari percobaan pembunuhan di Ngoro.” Para pelaku sudah kami amankan, beserta seluruh barang bukti dari tiga kejadian,” ujar Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto, Selasa (3/1) siang.

Agung menjelaskan, sebelum melakukan aksi pembacokan kepada Iptu Suwono, Minggu (1/1) dini hari lalu, pelaku terlibat duel dengan

geng motor sekitar Ringin Contong, Jl. Wahid Hasyim Jombang. Kalah dalam duel dengan geng motor, pelaku kemudian mengambil pedang di rumahnya. Setelah itu, mereka mencari geng motor lawan duelnya.

Namun demikian, pelaku tidak mendapatkan orang yang dicarinya di ringin contong.

Sehingga kemudian berkeliling ke berbagai lokasi. Kesal tidak mendapati lawannya, pelaku kemudian meluapkan kekesalahan dengan membacok Iptu Suwono saat melintas di Jl Raya Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto.

“Jadi, pelaku sebelumnya

bersama temannya sempat terlibat tawuran. Tapi kalah jumlah, akhirnya mengambil pedang. Tapi, justru saat kembali mecari lawan tidak ketemu. Sehingga para pelaku ini melampiaskan kemarahannya kepada korban, ditambah dengan pengaruh miras,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolres Jombang menambahkan berdasarkan keterangan petugas, kedua pelaku merupakan buronan dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap Lukman Hakim (18) warga Desa Catamgayam, Kecamatan Mojowarno.

Tak hanya itu, ketiga pelaku juga menjadi buroan kasus pencurian dengan kekerasan terhadap Samsul Hadi warga Dusun Gondang, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam.

Dari para pelaku petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan berupa sepeda motor Vixion bernopol S-2573-ZK dan juga Honda Beat bernopol S-6001 -ZV serta gagang pedang yang terbuat dari kayu diduga digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Para pelaku dijerat dengan pasal 53 juncto 340 KUHP dan juga pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman 18 tahun kurungan penjara sampai hukuman mati,” pungkasnya. nobi

Berobat ke Luar Negeri, Dahlan Iskan Terancam Dijebloskan Penjara

Dahlan Iskan, terdakwa dugaan korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim yang menjadi tahanan kota, mendapat penetapan ijin berobat ke luar negeri dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Ijin berobat Dahlan Iskan keluar Negeri itu dinatasi hingga Rabu (11/1/2017).

Namun, bila terdakwa tidak kembali sesuai tenggat waktu, Majelis Hakim tak segan mengeluarkan penetapan penahanan atasnya.

Penetapan ijin berobat ini dibenarkan Humas Pengadilan Tipikor, Lufsiana. Menurutnya, penetapan ijin berobat terdakwa Dahlan Iskan dike-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

luarkan saat sidang putusan sela pada Jumat (30/12/2017).

Pada hari yang samaa, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengawasi dan mendampingi terdakwa selama berobat di luar negeri.

“Penetapan ijin berobat Pak Dahlan berlaku sejak Jumat pekan lalu sampai tanggal 11 pekan depan. Kalau beliau tidak mentaati atau tidak kembali sesuai tenggat waktu, pengadilan akan mengeluarkan penetapan penahanan,” terang Lufsiana kepada Lensa Indonesia saat dihubungi melalui Ponselnya.

Lufsiana menjelaskan, selama berobat, terdakwa harus

mendapat pengawasan Jaksa Kejati Jatim. Dengan adanya ijin ini, maka terdakwa harus mentaati penetapan yang dikeluarkan Majelis Hakim. “Namun bila terdakwa tidak mentaatinya ijin smeinggu yang diberikan, maka akan ada penetapan penahanan,” tegasnya.

Disinggung terkait pencekalan terhadap terdakwa, Lufsiana mengaku, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus mentaati penetapan dari Pengadilan Tipikor. Untuk terdakwa, sifatnya yakni diberi penundaan pencekalan sampai tanggal 11. Setelah itu barulah pencekalan terhadap terdakwa diberlakukan kem-

bali.

“Intinya sudah ada koordinasi antara Kejaksaan dan Kemenkumham terkait penetapan itu. Jadi tidak ada alasan untuk Kemenkumham tidak melaksanakan penetapan Pengadilan karena keputusan hakim lebih tinggi daripada cekal Kemenkumham. Sebab, pengadilan bekerja demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkasnya.

Sementara Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung mengaku, pihaknya 1 Jaksa dari Pidana Khusus (Pidsus) untuk mengawasi Dahlan Iskan selama berobat di luar Negeri.

Disinggung terkait tindakan Kejaksaan jika terdakwa melebihi tenggat waktu berobat, Richard enggan berspekulasi. Intinya, terdakwa harus tunduk dengan penetapan ijin berobat yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. “Kalau melebihi dari tanggal ijin berobat, artinya terdakwa melanggar. Bisa saja terdakwa disuruh kembali ke Indonesia. Tapi kami tidak mau berandai-andai, lihat nanti saja. Kan dari Kejati Jatim ada satu jaksa yang mengawasi terdakwa, kemungkinan juga ada Kejagung yang turut mengawasi,” ungkapnya.rnofik

Dahlan Iskan.

traveller

12

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Diyakini Leluhur Orang Bali Berasal dari Dieng

Candi yang Keluar Dari Bumi Leluhur orang Bali diyakini berasal dari Dieng. Kesamaan orang Bali dan Dieng yang masih ada hingga sekarang adanya anakanak rambut gimbal.

m

kannya tepat, ternyata tempat yang ditunjukkan persis seperti di dalam bisikan,” katanya.

Ia menambahkan, sejak pertama menerima bisikan gaib itu, makin ke sini makin kuat suaranya dan makin sering. Bisikan itu langsung mengarahkan Saroji untuk menuju ke arah tertentu dari Gunung Pangonan.

Total ada satu candi dan empat bangunan yang diperkirakan sebagai padepokan Hindu di masa lalu. Menurut dia, candi-candi baru mulai bermunculan meski sebelumnya penduduk setempat tak melihat keberadaan candi tersebut.

Ta k m u d a h m e n c a p a i bukit Pangonan. Selain harus mendaki perbukitan, di sisi kanan dan kiri juga terdapat jurang. Namun saat ini penduduk setempat sudah membuat jalur baru yang relatif lebih mudah dijangkau.

Pemandangan di atas bukit memang berbeda dibanding bukit lain di Dieng seperti Bukit Prau atau Sikunir yang lebih dulu kondang dibanding Bukit Pangonan. Di bukit ini, orang bisa melihat matahari terbenam dan terbit sekaligus.

Ada juga pemandangan Telaga Merdada dari atas bukit.

Selain itu ada hamparan padang savana yang mencapai 10 hektare.

Kompleks candi tersebut, seperti yang tertulis dalam prasasti diperkirakan mulai dibangun tahun 713 atau

alam itu Saroji (55), mendapat mimpi tak biasa. Ia terbangun dari tidurnya.

Badannya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Ia ketakutan. “Mimpinya benarbenar aneh,” kata Saroji, awal Oktober lalu.

Sehari-hari, Saroji bekerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dieng. Selain menjaga parkiran, ia juga membuat minuman purwaceng dalam kemasan. Ia asli Dieng yang paham betul karakter daerah itu.

Ia adalah penemu candi baru di kawasan Dieng itu.

Candi baru itu ditemukan pada 22 September 2013.

Sebelum menemukan candi baru, ia bercerita, dirinya mendapat bisikan gaib. Dalam bisikan itu, ia diminta untuk mendaki bukit Pangonan.

Bukit ini letaknya tak jauh dari Kompleks Candi Arjuna.

Berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut itu, kata bisikan itu, ada sebuah candi yang minta digali. Benar saja, di daerah itu ternyata ada sebuah candi baru yang kini dinamakan Candi Wisanggeni.

Ta k j a u h d a r i C a n d i Wisanggeni, menurut bisikan yang sama, juga ada sebuah situs baru di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut.

Dari bisikan yang diterimanya, Saroji harus menggali sedalam satu meter. Penggalian itu membuahkan hasil. “Bisi-

abad XIII hingga abad XV. Sedangkan luas keseluruhan kompleks candi-candi itu mencapai 100 hektare.

Saat ini sudah ada lima kompleks candi yang dikenal. Kompleks tersebut yakni Candi Arjuna, Dwarawati, Gatotkaca, Bima dan Magersari.

Sedangkan kompleks candi lainnya mulai bermunculan.

Kepala Seksi Purbakala dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Hutomo mengatakan, candi di Dieng merupakan candi Hindu tertua di Nusantara. “Candi di Dieng bukan untuk pencitraan atau kemegahan tapi khusus untuk peribadatan,” katanya.

Ini berbeda dibanding candi Borobudur dan Prambanan.

Itulah mengapa candi di Dieng bentuknya sederhana namun terletak di lokasi yang sangat spesifik. Antara kompleks candi dan panorama alam merupakan satu kesatuan.

Ia menambahkan, candi Dieng mirip dengan candi-candi Hindu di India. Bentuk paling kentara adalah pada Candi Bima yang arsitekturnya sangat mirip dengan candi-candi di India.

Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dieng, Aryanto mengatakan, jika dilihat dari penampakannya situs-situs di bukit Pangonan merupakan tempat belajar agama Hindu pada abad kedelapan. “Dari hasil observasi sementara itu seperti tempat belajar agama, mirip Darmasala tapi itu bukan candi jika melihat dari struktur pondasi batu,” katanya.

Situs tersebut memiliki lebar 3 meter dan panjang 4 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Menurut dia, di bukit Pangonan kemungkinan masih banyak situs-situs lain.

Arkeolog dari Balai Budaya Cagar Budaya (BBCB) Jawa Tengah Winda Artista Harimurti mengatakan, dilihat dari bentuknya, bangunan kuno tersebut memang menyerupai sebuah candi. Selain ada wujud kala di pintu depanya, bangunan kuno tersebut juga menyerupai bangunan candi-candi Dieng.

Ketua Kelompok Ma­ syarakat Sadar Wisata Dieng Pandawa, Alif Faozi mengatakan, di bukit Pagonan kemungkinan masih akan banyak ditemukan situs-situs lain, karena di bukit tersebut masih banyak ditemukan batu-batu seperti candi.

“Mungkin bisa lebih banyak lagi, masih banyak ditemukan batu-batuan,” katanya.

Sedangkan lokasi situs ini berada di lereng yang agak curam, sebagian situs juga sudah rusak, karena dipinggirnya agak longsor akibat struktur tanahnya yang sudah melorot. Besarannya kira-kira sama seperti candi yang ada di kompleks Arjuna.

Selain ancaman longsor, situs candi di Dieng juga tak luput dari ancaman pencurian. Ia mengatakan, penanganan situs Dieng lebih tertata dengan baik saat masih zaman Orde Baru. “Waktu zaman pak Soeharto, lahan yang ada situsnya tidak boleh dibangun rumah. Bahkan petani ditransmigrasikan agar tidak membuka lahan untuk perta-

nian,” katanya.

Dari ratusan bekas candi itu, kini tinggal sembilan candi yang masih berdiri tegak.

Padahal, di dekat Watu Kelir Desa Dieng Wetan, dirinya pernah menemukan tumpukan bebatuan bekas candi yang sudah rusak. Di tempat itu dahulu kemungkinan ada dua candi yang berdiri.

Persoalan lainnya, kata dia, dari sekitar 84 hektare luas lahan situs Dieng yang masuk daerah itu, baru 37 hektare lahan yang sudah disertifikasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Total luas lahan mencapai 380 hektare yang terbagi di dua kabupaten yakni Banjarnegara dan Wonosobo.

“Alih fungsinya cukup tinggi menjadi lahan kentang sehingga menyulitkan untuk dilakukan proses sertifikasi,” katanya.

Penemuan banyak artefak candi juga dibenarkan oleh Mukson, pengelola Museum Kailasa Dieng. Selama ini penemuan artefak di ladang pertanian biasanya diserahkan ke pengelola museum ini. “Kesadaran petani saat ini sudah bagus, mereka akan menyerahkan benda bersejarah itu ke museum,” katanya.

Ia mengatakan, ratusan artefak berupa arca, lingga yoni dan bebatuan bagian candi kini masih disimpan di gudang museum. Pernah suatu ketika, kata Mukson, ada arca Shiwa dan dua makara dicuri orang.

“Tapi secara misterius benda yang hilang tadi bisa kembali ke tempatnya semula,” katanya.

Mbah Naryono (80), sesepuh Dieng, selama ini ia

Candi Setyaki yang belum selesai rekonstruksi ulangnya.

dipercaya sebagai juru kunci sejumlah situs peninggalan Hindu seperti candi dan tempat keramat lainnya.

Namun, ia menolak disebut sebagai orang pintar. “Saya memang sering mengantarkan umat Hindu Bali untuk sembahyang di tempat-tempat suci,” katanya.

Pada September lalu, kata dia, sekitar 70 orang dari Bali mendatangi Candi Dwarawati untuk sembahyang. Selain itu, mereka juga sesekali bersembahyang di Candi Arjuna.

Ia mengatakan, leluhur orang Bali berasal dari Dieng.

Itulah mengapa hubungan batin antara Mbah Naryono dengan orang-orang Bali begitu dekat. Jika ada kegiatan sembahyang di Dieng, Mbah Naryonolah yang mengantar orang-orang tersebut.

“Mereka biasanya mendapat wangsit agar berdoa di Dieng,” katanya.

Jika pada tahun-tahun lalu kedatangan orang Bali biasanya setahun sekali, akhir-akhir ini mereka kerap datang untuk sembahyang. Uba rampe sembahyang bahkan dibawa langsung dari Bali.

Ia berkisah, kesamaan orang Bali dan Dieng yang masih ada hingga sekarang yakni adanya anak-anak rambut gimbal di kedua daerah itu.

Rambut gimbal itu hanya bisa hilang jika diruwat oleh tetua adat seperrti Mbah Naryono.

Mbah Naryono sudah meruwat dan memotong rambut gimbal sekitar 40 tahun. Ia da-

hulu juga berambut gimbal.

Upacara Hindu terbesar yang pernah digelar yakni pada tiga tahun lalu. Mereka mengadakan upacara Tawur Agung Labuh Gentuh di Kawah Sikidang.

Pada saat itu, sejumlah sesaji dilemparkan ke dalam kawah. Termasuk seekor anak kambing yang menjadi perlambang persembahan kepada dewa dewi. Sedangkan sapi dan kerbau urung dilemparkan ke kawah karena pertimbangan tidak tega, oleh masyarakat setempat.

“Seperti pada upacara lainnya, sesaji merupakan simbol persembahan kepada leluhur,” kata Ketua Paguyuban Sekehe Astiti Rahayu Rsi Markandya Gunung Sari Artha, Mangku Alit Artha, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, saat upacara Tawur Agung itu, sekitar 130 umat Hindu datang ke Dieng. Bagi warga Bali, leluhur mereka berasal dari Dieng.

Karena bencana alam dahsyat, leluhur mereka berjalan kearah timur. Singgah di Tengger Bromo, Banyuwangi dan berhenti di Bali.

Mangku Alit Artha mengatakan, mereka meyakini leluhur mereka merupakan orang Dieng. Ia menambahkan, prosesi Tawur Agung di Bali biasanya dilaksanakan 100 tahun sekali. Sesaji yang dilarung di kawah, sudah disiapkan dari Bali. Termasuk gamelan untuk pengiring tari Bali.nber/tag

Salah satu relief di Candi Setyaki.

Kompleks Candi Arjuna Dieng. Candi ini merupakan peninggalan Agama Hindu yang dibangun pada abad ke 7.

Mencicipi Burger Om Telolet yang Terbungkus Daun Pisang Namanya Burger Om Telolet. Ini merupakan jenis makanan cepat saji baru di Kota Malang, Jawa Timur.

Bentuknya tidak jauh beda dengan burger pada umumnya. Terdiri dari roti yang diiris tengahnya lalu diberi daging, telur, keju dan berbagai jenis sayuran.

Bedanya adalah pada saat penyajiannya. Burger telolet yang ada di Jalan LA Sucipto nomor 262 Kelurahan Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang itu disajikan dengan bungkus daun pisang.

Hasilnya, aroma yang ada dalam burger itu tidak cepat hilang meski dalam kondisi dingin sekali pun.

“Untuk menahan ciri khas dan aromanya supaya tidak cepat hilang,” kata Neno Fauzi, salah satu pengelola usaha Burger Om Telolet.

Selain itu, pemakaian daun pisang itu juga untuk menambah aroma pada burger itu sendiri, karena daun pisang sudah sering dipakai sebagai bungkus makanan dan menimbulkan aroma yang khas.

“Ini juga warisan nenek moyang. Kalau bungkus makanan biasanya pakai daun pisang,” kata Neno di sela-sela melayani pembeli.

Terkait penamaan Burger Om Telolet, Neno mengaku

Seorang pembeli saat menunjukkan Burger Om Telolet yang terbungkus daun pisang di Kota Malang.

terinspirasi oleh kegemaran anak kecil. Pasalnya, anak kecil suka bermain di jalanan dan menunggu bus yang bunyi klaksonnya “telolet”.

“Fenomena mas. Terus terang yang kasih nama anakanak kecil. Dia sering lihat bus yang bunyinya ‘telolet’,” ungkapnya.

Usaha Burger Om Telolet itu masih baru seminggu dimulai.

Namun demikian, animo pembeli sudah banyak.

Pengelola juga menyediakan paket delivery. Sehari, pengelola sudah bisa mendapat 35 paket pesanan. “Kita utamakan delivery. Kita pasarkan lewat online,” jelasnya.

Namun bagi pembeli yang ingin datang langsung, pengelola sudah menyediakan kafe.

Ada empat jenis burger yang tersedia, di antaranya Burger Telolet Beff, Burger

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Telolet Udang, Burger Telolet Mushroom dan Burger Telolet Sehat. Harganya mulai Rp 10.000 hingga Rp 17.000.

Selain itu juga ada burger mini seharga Rp 5.000. Burger mini ini untuk memenuhi kebutuhan anak kecil. “Kita berharap bagaimana burger ini menjadi oleh-oleh khas Malang,” ujar Neno.

Indah Kurnia (24) warga Jalan Terusan Batubara gang 4, Blimbing, Kota Malang yang kebetulan tengah menikmati burger itu mengaku suka.

Menurutnya, rasa gurih dalam burger itu sangat khas.

“Kayak ada harum-harum daun pisangnya itu. Bumbu dan rasa mericanya terasa,” katanya.

Selain itu, daging dan roti pada burger itu juga terasa gurih. “Rotinya itu tidak keras.

Dagingnya juga sama,” ungkap Indah.nand/kom

Ada Pempek Ukuran Kapal Selam Menyebut pempek, melayang pikiran ke Palembang.

Meskipun kota asalnya terentang ratusan kilometer, penganan ini populer dan mudah ditemui di tiap sudut Jakarta. Di sejumlah restoran, cita rasa pempek berikut cukonya diracik mirip dengan pempek di ”Bumi Sriwijaya”.

Pempek atau empek-empek di daerah asalnya memakai ikan belida ataupun ikan gabus sebagai bahan utama. Di Jakarta, bahan utama pempek umumnya ikan tenggiri.

Daging ikan dihaluskan dan dicampur dengan tapioka atau sagu, telur, dan bumbu lain.

Rasa gurih pempek berbaur dengan asam, manis, dan pedas si kuah cuko. Nikmat....

Salah satu restoran yang menyajikan cita rasa serupa dengan kota asalnya ada di Warung Pempek Cawan Putih di Jalan H Agus Salim atau yang lebih dikenal Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Varian pempek di sini cukup lengkap. Ada pempek ukuran besar seperti kapal selam dan lenjer.

Ada pula pempek kecil yang terdiri dari pempek belah (pempek lenjer yang digoreng kemudian dibelah dan diisi udang kering dan kecap), lenjer, telur kecil, adaan, kulit, dan keriting. ”Saya suka makan pempek.

Beberapa kali mencari pempek dengan rasa asli, baru di sini yang saya dapatkan. Ikan tenggiri berasa dan kuah cukonya

Pempek, salah satu makanan khas Palembang, banyak disajikan di rumah makan-rumah makan di Jakarta. Salah satunya di Cawan Putih di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

pas banget. Kuahnya kental dengan rasa asam, pedas, dan manis yang menyatu,” kata Aries (32), warga Palembang yang juga karyawan sebuah perusahaan swasta di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Apa beda pempek Cawan Putih dengan pempek di tempat lainnya? ”Pempek di sini sangat terasa ikan tenggirinya dibandingkan aci. Kuah cukonya juga lebih kental dan ada rasa asam, pedas, dan manisnya yang sangat berasa,” kata Ika Furi (30), karyawati Warung Pempek Cawan Putih.

Pempek dibuat natural, tanpa pengawet dan pemutih. ”Pempek yang dibuat hari ini semua habis pada hari ini

juga,” tambah Ika. Cukonya berasal dari asam jeruk tanpa menggunakan cuka sama sekali sehingga terasa lebih gurih dan nikmat.

Menikmati pempek tidak lengkap tanpa irisan ketimun berbentuk kotak kecil-kecil dan ebi kering yang dihaluskan, mirip koya pada soto ayam. ”Kalau di Palembang, pempek ini menjadi makanan utama. Tidak hanya sebagai sarapan, tetapi juga untuk makan siang dan makan malam,” ujar Ika. Pempek kapal selam dan lenjer besar dijual Rp 30.000 per porsi, sedangkan pempek kecil Rp 5.000 saja per buah.

Bagi penggemar makanan

berkuah, Cawan Putih juga menyediakan pempek model (pempek rebus yang disajikan dengan kuah berbumbu), tekwan, dan pindang patin.

Pindangnya yang kental dengan rasa asam di lidah membuat makanan itu terasa segar saat dicicipi. Sebagai teman pendamping, tersedia es kacang dan berbagai jus buah.

Usaha milik Endang Sri Hariatie BK yang dibuka sejak 2010 ini telah membuka cabang di beberapa tempat lain, yakni Ruko Griya Inti Sentosa Sunter, Pecenongan, dan Hotel Sahid (Food Street). ”Sebelumnya, kami buka juga di Pasar Santa, tetapi sekarang sudah tutup,” kata Ika.nwis/kom

inspirasi usaha

13

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Bisnis Teh Hijau Sukses Raup Omzet Rp 300 Juta per Bulan Kecintaanya pada teh membuat, Ifah Syarifah, berinovasi mengembangkan teh sebagai bahan baku untuk membuat aneka produk. Ifah mengawali bisnis ini dengan aktif di kegiatan sosial bersama pecinta teh dan petani teh pada 2005.

Di 2007, Ifah berpikir bagaimana kegiatan tersebut bermanfaat sehingga dia mulai berbisnis dengan modal sekitar Rp 5 juta untuk membeli teh.

Produk awalnya berupa minuman teh putih dan teh hijau.

Lalu, ia berinovasi menjadikan teh bahan baku untuk aneka produk, misalnya cokelat green tea, es krim green tea, karamel

teh, green tea rice cracker, serta produk kecantikan seperti sabun teh dan hand body teh.

Bahan baku teh dia beli dari eksportir, karena saat itu dia belum mempunyai kebun. Namun, seiring berkembangnya bisnis, Ifah akhirnya bisa memenuhi bahan baku sendiri dari kebun bersertifikat HGU kehutanan.

Selain itu, Ipah juga memiliki sebuah rumah produksi. Ifah juga sudah mengembangkan bisnisnya dengan membuka 9 cabang dan reseller. Produk teh racikan Ifah diberi nama Arafatea.

“Di Bandung kita ada tempat oleh-oleh di floating mar-

ket, Dago Tea House (kafe), di Batam toko oleh-oleh juga. Ada 5 di Jawa, Yogya titip di reseller, kafe 1 dan toko 4. Di Bali dititip di hotel, Jakarta di Hotel indonesia dan Apotek RS Harapan Kita,” kata Ifah.

Selain di Indonesia, Ipah juga mengirim produknya ke konsumen di Singapura dan Malaysia. Dari bisnis yang awalnya bermodal Rp 5 juta, kini Ifah mampu meraup omzet sekitar Rp 300 juta per bulan.

“Saya juga ekspor ke Malaysia dan Singapura. Kalau ke Singapura atau Malaysia misal cokelat seminggu 5.000 pieces,” kata Ifah.nhns/dt

Produk teh hijau hasil inovasi Ifah Syarifah.

Batik Trusmi Harta Karun Cirebon

Batik di Desa Trusmi kini mulai populer. Di desa itu tenaga kerja yang mempunyai keahlian membatik, baik membatik pola desain awal, mencecek, dan menembok mencapai 3.000 orang.

Di Desa Trusmi, jumlah tenaga kerja yang mempunyai keahlian membatik, baik membatik pola desain awal, mencecek, dan menembok mencapai 3.000 orang.

d

esa Trusmi, Kabupaten Cirebon, kini sudah menjelma menjadi pusat batik yang sangat diminati. Kondisi ini berbeda jauh dengan kondisi desa Trusmi sepuluh tahun lalu. Pada waktu itu, tak banyak

orang yang mengetahui harta karun berupa batik berciri khas asal Cirebon itu.

Kini, harta karun itu sudah ditemukan dan menjadi magnet utama yang menarik para wisatawan ke daerah ini.

Perkembangan batik di daerah Cirebon dimulai dari sebuah

desa kecil bernama Trusmi.

Menurut Rukadi, Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Kota Cirebon, sebetulnya perkembangan batik Trusmi berawal dari abad 14.

Dia menceritakan, pada jaman itu, daerah Trusmi memang kerap mendapatkan pesanan batik dari keraton Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Itu sebabnya, batik Trusmi dapat dikatakan berasal dari seni dan kebudayaan keraton.

“Nah, di desa Trusmi ini ban-

Laris Manis Bisnis Aneka Kado Bermotif Karakter Animasi Jepang

Maya dan aneka produknya diberi nama Jepang, Purezento yang artinya kado.

Pernak-pernik bermotif karakter animasi Jepang memang banyak diminati. Peluang bisnis ini pun tak disiasiakan Maya, perempuan asal Bandung.

Setelah keluar dari pekerjaan sebagai pegawai kantoran, pada 2008 Maya bersama kakaknya memutuskan berbisnis pernak-pernik bermotif karakter animasi asal Negeri Sakura. Usahanya merintis bisnis berjalan lancar karena sejak kecil Maya sangat menyukai film kartun Jepang.

“Dulu dari kecil memang suka nonton film Jepang, lalu tahun 2008 saya bersama kakak mulai coba buka bisnis ini,” kata Maya.

Tidak disangka, produk souvenir seperti gantungan kunci, tas, dompet, hingga bantal, banyak peminat. Dengan modal tidak sampai Rp 500 ribu, kini omzet yang didapat dari bisnis ini mencapai Rp 30 juta/ bulannya.

Selain hanya menggambar dan membuat pernakpernik, Maya mengatakan, dirinya bersama keluarga juga membuat berbagai karakter sendiri dengan tema Jepang.

Aneka produk ini diberi nama Jepang, Purezento, yang artinya kado.

“Kita senang bikin karakterkarakter Jepang, tapi kita juga bikin karakter-karakter dengan tema Indonesia. Itu kita jual

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

mulai dari harga Rp 7.000 sampai Rp 200.000,” kata perempuan asal Bandung itu.

Produk Purezento, lanjut Maya, gencar dipasarkan melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter. Bahkan, kata dia, pembeli juga bisa memesan produk sesuai dengan keinginannya atau secara custom.

Dari bisnis ini, kini Maya beserta keluarga memiliki tujuh orang karyawan. “Kami (keluarga) sekarang fokus ke sini semua, sudah berhenti dari pekerjaan karena bisnis ini menjanjikan. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada 7 pegawai, kita juga punya reseller di beberapa tempat,” tutur Maya.ndet

yak perajin yang bisa membuat dan memproduksi batik. Bisa disebut mereka adalah praktisi hebat batik yang berasal dari desa Trusmi. Jadi dari dulu memang sudah berkembang batik di desa ini,” kata Rukadi.

Para perajin hanya membuat batik berdasarkan pesanan dua keraton yang ada pada waktu itu, yaitu Keraton Kanoman dan Kasepuhan. Beberapa motif batik keraton yang terkenal pada masa itu antara lain Paksi Naga Liman, Siti Inggil, Kano-

man, Taman Kasepuhan, dan Taman Sunyaragi.

Dari keraton, batik kemudian menyebar ke kalangan biasa.

Dari sinilah muncul batik pesisiran. “Batik keraton memiliki pola yang baku dan bermakna religius. Sedangkan batik pesisiran lebih dinamis,” jelasnya.

Rukadi menceritakan, selama bertahun-tahun, batik di daerah Trusmi terus berkembang. Perkembangan yang paling dirasakan terjadi di tahun 1955. Pada waktu itu, perangkat desa mendirikan koperasi batik trusmi yang bertujuan untuk memajukan para pengrajin dan pengusaha batik.

Sebenarnya, koperasi ini sudah didirikan sebelum 1955.

Hanya saja perubahan secara luas baru dirasakan masyarakat Trusmi sejak tahun 1955. Sejak saat itu, nama Trusmi mulai dikenal.

“Trusmi ini bukan hanya dikenal di kalangan domestik tapi juga mancanegara karena kearifan lokal batik trusminya,” jelas Rukadi.

Kendati sudah dikenal, tapi pada saat itu pemasaran batik Trusmi sangat tergantung pada pemasaran seorang keturunan China yang ada di Cirebon. Baru setelah tahun 1970-an, perdagangan batik Trusmi mulai pesat.

“Saking ramainya, Trusmi itu mengekspor tenaga kerja dari Pekalongan. Pada tahun 1970-an itu, orang Pekalongan banyak yang bekerja di desa kami. Bahkan sekitar 40% warga desa Trusmi adalah orang Pekalongan,” ungkapnya.

Warga Pekalongan, kata Rukadi, sangat ahli dalam mencecek batik. Namun, setelah itu, perekonomian orang Pekalongan semakin membaik sehingga mereka tidak mau lagi ke Cirebon. “Akhirnya, pengusaha Trusmi yang datang ke sana dengan membawa kain untuk dikerjakan,” paparnya.

Kemudian, perubahan besar terjadi pada tahun 2009. Pada waktu itu, batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO. Jika sebelumnya dari 55 perajin batik di desa Trusmi, yang memiliki workshop bisa dihitung dengan jari. Secara berangsur-angsur, workshop perajin batik semakin bertambah.

Bahkan di tahun 1991, seorang pengusaha bernama Abed Menda mendirikan showroom pertamanya di desa Trusmi.

Saat ini, di desa Trusmi saja, jumlah tenaga kerja yang mempunyai keahlian membatik, baik membatik pola desain awal, mencecek, dan menembok mencapai 3.000 orang. Sedangkan perajin yang mempunyai workshop mencapai 500-an. Adapun pengusaha yang memiliki showroom sejumlah 75 showroom.

Abed Menda, pendiri sekaligus pemilik Batik Gunung Jati menceritakan, awalnya banyak pihak yang menertawakan saat dirinya mendirikan showroom di Trusmi.

“Soalnya kan pada bingung, kok mendirikan showroom di dalam kampung. Siapa yang mau lihat. Tapi saya cuek saja,” kata Abed sambil tersenyum.

Keberuntungan berpihak kepada Abed. Sejak dia merintis showroom, akhirnya banyak pengusaha batik lain yang mengikuti jejaknya. “Yang saya ingat, mulai berkembang sekali itu tahun 1993. Setelah saya, banyak keluarga saya yang mendirikan toko di kawasan ini,” kenangnya.

Abed menceritakan, setelah tahun 2000, semakin terlihat perkembangan pesat di desa Trusmi. Hampir 50% perajin batik mempunyai toko di pinggir-pinggir jalan desa Trusmi. Di 2003, jumlah toko atau showroom di desa ini kian banyak dan memenuhi setiap ruas jalan dari ujung desa

Panembahan, desa Trusmi, terus sampai ke desa Weru.

“Alhamdulillah sekarang boleh dikatakan Trusmi sudah mulai dikenal,” lanjut Abed.

Erwin Ibrahim, pemilik Rajjas Batik menambahkan, perkembangan pesat desa Trusmi, Cirebon, sangat terasa sejak 2013-2014. Pada saat itu, Tol Cikopo-Palimanan resmi dibuka. Dengan adanya tol ini, jarak tempuh ke Cirebon yang biasanya memakan waktu lima jam, bisa ditempuh dalam waktu dua jam saja.

“Ja d i m u l a i b a n y a k wisatawan lokal yang menjadikan Cirebon sebagai tujuan wisata, seperti one day in Cirebon. Sarapan di Cirebon, makan siang di Cirebon, cari batik, cari kerang atau oleholeh lainnya, sorenya pulang,” papar Erwin.

Selain itu, lanjut Erwin, perubahan drastis dalam pengelolaan kereta api juga mendorong bisnis wisata Cirebon.

Misalnya saja, jadwal keberangkatan kereta yang tepat waktu, kondisi kereta yang lebih nyaman, tidak diperbolehkannya pedagang asongan masuk, dan sebagainya. Hal itu membuat para pelancong merasa nyaman naik kereta ke Cirebon.

Erwin menilai, faktor-faktor tadi menyebabkan tingkat wisatawan ke Cirebon melonjak. Tentunya, bisnis Rajjas Batik ikut terciprat keuntungan.

Dia memprediksi, di tahun ini, lonjakan wisatawan ke Cirebon naik 100% lebih.

“Karena biasanya toko ramai pada Sabtu-Minggu. Tapi sekarang sudah mulai merata. Harihari biasa Senin-Jumat juga lumayan bagus,” paparnya.

Di Rajjas Batik, jumlah pengunjung di hari-hari biasa sekitar 20 sampai 30 orang.

Sementara, saat weekend, jumlahnya melonjak hingga 100 orang lebih.nkon

Mendaur Ulang Kaleng Bekas jadi Miniatur Vespa nan Cantik Daur ulang bukan hanya membuat dunia makin hijau melainkan juga membuat si pendaur ulang dapat meraih rezeki yang lumayan. Barang bekas tidak berserakan menjadi sampah, lingkungan menjadi lebih sehat. Paling tidak aktivitas ini dapat mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca.

Tahu tidak, menurut Journal Science (2015), sampah Indonesia mencapai 175.000 ton/hari atau setara dengan 64 juta ton setahun. Nah, yang menjadi persoalan, pendaurulangan sampah di Indonesia masih di bawah 50%. Jadi, pantas saja kalau kita mudah menemukan sampah yang berserakan di negeri kita ini.

Dari sedikit pendaur-ulang yang ada di Indonesia, kita bisa menyebut Taufik asal Condet yang menyulap kaleng bekas minuman menjadi miniatur vespa nan cantik. Ada juga Desi Hestika Putri memakai kotak susu sebagai bahan baku berbagai barang kerajinan.

Siapa nyana sampah kaleng bekas minuman yang berserakan dan menumpuk begitu saja, membuat pemandangan tak sedap, memberi inspirasi bagi Taufik. Melihat kalengkaleng itu pikiran kreatif langsung memunculkan gambar miniatur vespa. Lo, kenapa langsung tertuju ke sepeda motor itu? Maklum saja, Taufik ini memiliki latar belakang pendidikan otomotif.

Taufik mengusung merek

Kaleng bekas minuman yang disulap Taufik menjadi miniatur vespa.

Arthunz Craft untuk miniatur vespa uniknya. Seiring berjalannya waktu Taufik juga terus membuat produk lain seperti tempat pensil dan tempat lilin.

Harga miniatur Arthunz Craft mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 100.000, bergantung tingkat kerumitan. Hasil pemasaran yang dilakukannya secara online, membuatnya mampu menerima orderan dari berbagai daerah di Nusantara, seperti di sekitar Jabodetabek, Bali, Papua, Pekalongan. Pemesan dari luar negeri, seperti Belanda, Belgia, dan Jepang juga menyenangi kerajinan . Produk yang paling ramai dipesan adalah miniatur bermotif batik dan stiker kayu.

Untuk melayani pemesanan yang membeludak Taufik melibatkan temannya. Adapun bahan baku kaleng dibelinya dari warga sekitar rumahnya.

Sekitar 70 kaleng seberat 1

kilogram (kg) dia beli seharga Rp 20.000. “Itu bisa untuk 20 miniatur,” imbuhnya. Melalui usaha ini, Taufik pun bisa memperoleh omzet hingga puluhan juta rupiah, bahkan lebih saat sedang ramai pesanan.

Ngomong-ngomong soal menyulap kemasan bekas minuman menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah, kita juga bisa menyebut nama Desi Hestika Putri. Ia memakai kotak susu sebagai salah satu bahan baku beragam barang kerajinan yang dibuatnya dengan merek Pingu Craft.

Sebenarnya ide menggunakan kotak bekas sisi datang lantaran Desi tidak mempunyai duit untuk membeli karton. Ceritanya begini. Desi itu sejak kecil menyukai kerajinan tangan. gemar membuat barang kerajinan, seperti dompet, kotak pensil dan frame foto. Nah, dia membutuhkan kertas karton sebagai pelapis bagian dalam. Lantaran tak

punya duit, dia pun menggunakan kotak susu yang banyak ditemui di rumahnya.

Ide memakai kotak susu ini terus berlanjut. Sebab, dengan memakai kotak susu, Desi benar-benar bisa berhemat. Tak hanya membuat dompet, dia juga membuat box stationary, cover notebook, casing handphone dan charging holder.

Seluruh kreasi tersebut dibanderol mulai Rp 5.000-Rp 85.000. Yang paling murah itu kayak case card dan charging holder. Kalau yang Rp 85.000an itu yang dompet. Kalau box stationery sekitar Rp 25.000Rp 55.000, terang Desi.

Dalam satu hari, Desi bisa membuat lima produk.

Produksinya memang belum banyak karena ia harus membagi waktu dengan kesibukan kuliahnya. Setiap bulan, Desi bisa mengantongi omzet hingga Rp 7 juta. Lumayan kan hasilnya. Modalnya minimal, hasilnya maksimal.nkon

otonomi

14

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

RS Prima Medika Fokus Penanganan Traumatologi Ru m a h Sakit Umum (RSU) Prima Medika terus berkomitmen melayani dengan sepenuh hati dan senantiasa menyelenggarakan layanan kesehatan paripurna, bermutu, serta efisien.

RSU Prima Medika diperkuat oleh tim medis ahli dan berpengalaman yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan bagi pasien beserta keluarga. Dengan didukung dokter spesialis kandungan dan kebidanan, anak, bedah dan spesialis penyakit dalam, dokter umum, tenaga medis dan tenaga non medis yang berjumlah 120 orang siap memberikan pelayanan terbaik.

Direktur Rumah Sakit Umum Prima Medika KRAT Th A Hendro Riyanto H, dr,

Peresmian RSU Prima Medika dilakukan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

SpKj,MM mengatakan penanganan rumah sakit yang memiliki motto saya mau sehat ini akan fokus pada penanganan traumatologi dan ortopedi.

Menurut Hendro, layanan traumatologi dan otropedi disediakan untuk pasien yang mengalami cedera dan trauma, sehingga sendi tulang dan sendi dapat berfungsi secara normal.

“Ini merupakan spesialisasi ilmu kedokteran yang berkonsentrasi pada penanganan beberapa luka, seperti patah tulang, cedera jaringan lunak, luka kulit, dan cedera pada organ lainnya yang disebabkan oleh kecelakaan atau kekerasan yang dialami oleh seseorang. RSU Prima Medika menyediakan layanan traumatologi dan ortopedi

bang semakin baik dan semakin besar. Perlu diketahui, saat ini di Kabupaten Tulungagung terdapat satu RS Pemeritah kelas B Pendidikan, satu RS Polri Kelas C, dua RSU swasta kelas C dan empat RS khusus ibu dan Anak. Maka dengan berdirinya RSU Prima Medika ini, maka di Kabupaten Tulungagung terdapat 13 RSU dan Khusus.

Sebagai rumah sakit yang baru, Syahri Mulyo berpesan kepada direktur dan seluruh karyawan RSU Prima Medika, “Jadikanlah pelayanan terbaik sebagai ujung tombak dan nafas kehidupan kalian, maka masyarakat akan mudah menerima kehadiran kalian dan hendaknya mempunyai pelayanan unggulan,” katanya. nnang

untuk pasien yang mengalami luka akibat kecelakaan atau kekerasan. Tim dokter dan perawat profesional siap memberikan perawatan prima dan paripurna bagi pasien traumatik,” kata dr. Hendro di sela-sela ramah tamah usai peresmian RSU Prima Medika, Sabtu, (17/12/2016).

Peresmian RSU Prima Medika dilakukan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,SE, M.Si yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Bupati didampingi Wakil Bupati Maryoto Birowo, dr. Saefullah, Direktur RSU Prima Medika KRAT Th A Hendro Riyanto H, dr, SpKj, MM. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengharapkan, RSU Prima Medika akan berkem-

Jalan Jeglongan Sewu Gresik Rusak, Proyek PGN Penyebabnya

Dana Triliunan, BBPJN Dituding Tak Serius Perbaiki Jalan Nasional yang Rusak Komisi D DPRD Jatim menuding pihak BBPJN tidak serius memperbaiki jalan nasional yang rusak, padahal anggaran mencapai triliunan.

w

akil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar sidak langsung ke ‘Jeglongan Sewu’, jalan rusak dan berlubang di sepanjang Jl Daendles, Desa Betoyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Kamis (5/1/2017).

Melihat kerusakan jalan yang banyak dikeluhkan warga Gresik itu, Gus Ipul mengaku prihatin dan akan segera merespon perbaikan jalan di wilayah itu. Salah satunya mendesak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) secepatnya melakukan perbaikan jalan.

“Melihat kondisi jalan yang rusak parah ini tentu kami pemerintah merasa prihatin.

Namun wilayah Jl Daendles ini merupakan jalan nasional yang

Kaum perempuan harus menjadi pendamping setia dan pemacu semangat bagi suami agar senantiasa bekerja jujur, ikhlas, dan tidak korupsi.

Sebagai perempuan anti korupsi, maka saat melihat ada indikasi tindak korupsi, harus berani untuk mencegah, melawan, bahkan melaporkannya.

Demikian disampaikan pembicara asal UIN Walisongo Semarang, Prof Dr Ismawati Hafidz MAg, dalam peringatan Hari Ibu ke-88, di Pendopo Kabupaten Kendal, Kamis (22/12).

Prof Ismawati merasa prihatin terhadap perempuan di Indonesia yang terjerat tindak korupsi. Sesuai data di KPK, dari 763 kasus korupsi yang ada, ternyata 48 diantaranya dilaku-

merupakan tanggung jawab BBPJN. Kami Pemprov Jatim berusaha merespon dengan mendesak BBPJN untuk segera menanganinya. Warga sampai memberi sindiran dengan menamakan kawasan wisata baru ‘Jeglongan Sewu’,” tambah Gus Ipul usai sidak.

Ia menjelaskan saat ini jalan yang rusak antara Kecamatan Manyar hingga Kecamatan Sadang kurang lebih 35 km. Akan tetapi untuk jangka pendek anggaran yang disediakan BBPJN hanya cukup untuk perbaikan jalan sepanjang 7 km saja. “Pemprov Jatim mendesak akan mengusulkan kepada BBPJN untuk memprioritaskan perbaikan jalan agar perekonomian yang melewati jalur Pantura ini bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wagub Jatim

dua periode ini menerangkan ada beberapa penyebab jalan mengalami kerusakan cukup parah. Mulai dari pemasangan pipa yang dilakukan Perusahaan Gas Negara (PGN) dirasa tidak profesional dimana banyak pipa yang di taruh di pinggir jalan sehingga mengganggu masyarakat. Lalu hasil galian bekas PGN tidak dilakukan pengerasan tanah sehingga berdampak pada kontur tanah, ditambah beban angkutan terlalu berat sehingga merusak jalan secara fisik dan kontruksi jalan perlu dilakukan penguatan.

“PGN juga harusnya diberikan peringatan karena salah satu penyebabnya akibat proyek yang dilakukannya. Bupati (Sambari Halim) bisa memberikan sanksi untuk menghentikan sementara proyek yang dilakukan PGN,” cetusnya.

Selain itu, pengerjaan perbaikan jalan juga sempat terk-

endala persoalan teknis, yakni mundurnya proses lelang tender karena ada waktu lowong antara bulan Desember-Januari.

“Balai Besar dan Pemprov Jatim mengambil tindakan sementara untuk melakukan pemeliharaan rutin agar kondisinya tidak makin rusak. Balai besar bilang pemenang tender baru diketahui sehingga akhir Januari ini segera dilakukan pengerjaan,” tegasnya.

Gus Ipul berharap proyek pemerintah bisa ditangani dengan cepat, khususnya untuk perbaikan jalan yang memang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. BBPJN diharapkan lebih peka dan merespon lebih cepat keluhan masyarakat, terlebih saat musim hujan wajib diantisipasi.

Hak yang tidak kalah penting adalah adanya percepatan tender dimana pemenang tender tidak harus ditentukan pada bulan Januari atau Februari,

harusnya jika menjelang tahun baru, tender harus sudah ditentukan pada akhir tahun.

Komisi D DPRD Jawa Timur dalam hearing bersama PU Bina Marga Jatim, Biro Administrasi Pembangunan hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), menilai BBPJN VIII tidak serius dalam pengerjaan kerusakan jalan nasional.

“Kerusakan jalan ini harus segera diatasi, ini kan jalan nasional yang memang harus butuh penanganan cepat. Kalau perlu segera pengajuan kepada Kementerian agar hal ini menjadi prioritas karena keadaan kerusakan jalan yang sudah parah,” ujar anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri ditemui usai hearing di Ruang Rapat Komisi D DPRD Jatim, Kamis (5/1/2017).

Sementara Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pen-

yang rusak 2,6 kilometer. Untuk Jalan Kalianak ini juga telah disiapkan anggaran perbaikan sebesar Rp 26 miliar. Sedangkan, Jl Waru-Taman, Krian, juga telah disediakan anggaran Rp 25,3 miliar untuk jalan rusak sepanjang 2 km.

“Berdasarkan survey yang kami lakukan, kerusakan itu baru 1,1 kilometer di Jl Kalianak. Tetapi, kali ini sangat berkembang banyak menjadi 7 kilometer. Nah, kami baru menganggarkan hanya Rp 14 miliar. Jadi, kami hanya bisa memperbaiki yang 1,1 kilometer saja,” jelasnya.

Ditanya solusi, Yudi mengaku sedang mengupayakan untuk meminta kembali anggaran ke pusat untuk memenuhi kerusakan jalan yang belum tersentuh.

“Saat ini Kepala BBPJN VIII bertemu dengan Kementerian PUPR dan sekaligus meminta kembali anggaran yang kurang tersebut,” tegasnya.nsarifa

gawasan BBPJN VIII Yudi Widargo mengaku telah menganggarkan perbaikan jalan rusak di seluruh Jawa Timur sebesar Rp 1,3 triliun. Menurutnya, perbaikan jalan rusak di seluruh Jawa Timur akan mulai dilakukan pada akhir Januari 2017 sembari menunggu proses lelang usai. Saat ini difokuskan pada kerusakan jalan di Kecamatan Manyar, Gresik, Jln Kalianak Surabaya, Taman Waru Sidoarjo, dan di Trenggalek pasca terjadi longsor.

“Anggaran Rp 1,3 triliun inilah yang telah kami persiapkan di tahun 2017 untuk memperbaiki jalan nasional di Jatim yang rusak. Proses pengerjaannya nanti akan dilakukan pada akhir Januari 2017 ini,” katanya.

Pihaknya juga telah merinci ruas jalan di Kecamatan Manyar, Gresik kurang lebih 7 kilometer yang mengalami rusak parah.

Kemudian Jl Kalianak Surabaya

Perempuan Kendal Harus Mencegah Perilaku Korupsi kan oleh perempuan.

Menurutnya, penyebab tindak korupsi di antaranya karena merasa kondisi miskin.

Selain itu praktek korupsi sudah mengakar, sehingga sulit untuk menolak, karena korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah. Jika menolak, justru akan disingkirkan karena dianggap tidak sejalan.

“Bahkan, perilaku korupsi dilakukan seringkali karena terpengaruh gaya hidup hedonisme dan pragmatisme. Untuk itu, diminta jangan tergoda dengan gaya hidup, tapi berprinsiplah pada hidup sederhana namun berkah. Daripada hidup kaya, tapi dengan cara yang salah,” tegasnya.

Kaum perempuan diharapkan

harus bisa mencegah perilaku korupsi, caranya dengan penguatan iman pada dirinya sendiri.

Sebab, perempuan merupakan tiang negara, sehingga jika kaum perempuan sebagai tiangnya rapuh, maka negara akan rapuh. Prof Ismawati mengatakan, walaupun kaum perempuan merasa sudah bangkit dan berdiri sama tinggi dengan pria, ternyata banyak perempuan yang belum beruntung. Hal ini dilihat dari semakin meningkatnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

“Oleh karena itu, kaum perempuan harus bangkit untuk memperbaiki keluarga dan menjadi contoh bagi masyarakat.

Sehingga kehidupan bangsa akan menjadi baik. Seorang ibu

harus bisa menjadi contoh yang baik, karena ibu adalah tempat belajar yang utama bagi anakanaknya,” terangnya.

Peringatan itu juga diisi dengan Deklarasi Kaum Perempuan Kabupaten Kendal, yang berasal dari berbagai agama, ras, dan profesi. Salah satunya, membulatkan tekad untuk melawan korupsi. Isi deklarasi lainnya yaitu, harus mencurahkan kasih sayang dalam mendidik anak, supaya tercipta generasi penerus bangsa yang tangguh, berkualitas, dan berakhlak mulia. Menjadi guru bagi keluarga dan menjadi teladan bagi lingkungan. Mendedikasikan karya, berpartisipasi aktif, dan kreatif bagi kemajuan bangsa.

Menjadi pribadi yang anggun

namun tangguh, bertangung jawab, serta terus belajar meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi era globalisasi.

Sementara itu, Bupati Kendal, dr Mirna Annisa berharap, kaum perempuan harus terus belajar dan membangun citra diri menjadi yang lebih baik.

Perempuan harus punya komitmen terhadap kondisinya menjadi seorang ibu.

D i r i ny a m e l i h a t k a u m perempuan di Kabupaten Kendal sudah cukup maju, namun tetap harus meningkatkan diri agar lebih maju lagi. Untuk itu, Pemkab Kendal terus berupaya untuk memajukan kaum perempuan yaitu melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan.

Peringatan Hari Ibu ke-88, di Pendopo Kabupaten Kendal.

“Ada program khusus untuk memajukan kaum perempuan, baik bidang kesehatan, industri,

pendidikan, maupun ekonomi, dan lain-lainnya,” ucapnya. neko

Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2017 SMP NEGERI 2 TULUNGAGUNG

SMP NEGERI 6 TULUNGAGUNG

SMP NEGERI 2 NGUNUT

SMP NEGERI 1 KARANGREJO

SMP NEGERI 1/MKKS KAUMAN

Drs. EKO PURNOMO, MM KEPALA SEKOLAH

H. TIMBUL BUDIONO, S.Pd., MM KEPALA SEKOLAH

SOLIKIN, S.Pd KEPALA SEKOLAH

ANDI ACHSIN, MM KEPALA SEKOLAH

SUDIRWAN KEPALA SEKOLAH

SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG

SMK NEGERI 1 BOYOLANGU

KEPALA BESERTA STAFF

Drs. MUSTAR KEPALA SEKOLAH

Drs. ROFIQ SUYUDI, M.Pd KEPALA SEKOLAH

KEPALA BESERTA STAFF DINAS SOSIAL & TENAGA KERJA KABUPATEN TULUNGAGUNG Yumar ST,MM

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA BESERTA STAFF

PENGURUS DAN ANGGOTA BPC GAPENSI KAB. TULUNGAGUNG

PENGURUS DAN ANGGOTA APAK SINDO KAB. TULUNGAGUNG

Ir. ANJAR HANDRIANTO KETUA

SANTOSO, SE KETUA

KEPALA BESERTA STAFF BAGIAN SUMBER DAYA ALAM KAB TULUNGAGUNG ASAF DOSWARSO, MM

DINAS SOSIAL KBPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG

RSUD Dr. ISKAK KAB. TULUNGAGUNG Dir. Supriyanto, S.P.B

DINAS KESEHATAN KAB. TULUNGAGUNG Dr. Mohamad Mastur M.M

KEPALA BESERTA STAFF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Drs. MARYANI

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

KEPALA BESERTA STAFF

Sudarto, S.T.,M.T KEPALA BESERTA STAFF

KEPALA BESERTA STAFF DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ULUNGAGUNG Drs. EKO SUGIONO M.M

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Drs. H. SUPRAPTO M.M

otonomi

15

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Banjir Bandang Melanda Pasuruan, Jalur Malang-Surabaya Lumpuh Akibat banjir bandang, jalur lalu lintas yang meng­hubungkan Malang- Surabaya ditutup total.

b

Malang yang mengalir deras ke arah utara (Surabaya).

“Saya dari Pandaan terjebak macet sekitar 2 jam. Biasanya sampai rumah pukul 18.00 WIB, sekarang pukul 20.15 WIB,” kata Prasetya Eka, seorang karyawan pabrik di Pandaan.

Arus ke Surabaya kondisinya lebih parah karena sungai berada di kiri jalan. Kendaraan tidak berani melalui derasnya air, khawatir ikut terbawa arus.

“Lampu di sekitar TKP juga dipadamkan,” katanya.

Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Mohammad Nabit yang mengaku terjebak banjir sekitar dua jam. Sekitar pukul 19.45 WIB, jalanan sudah mulai lancar.

anjir bandang melanda wilayah Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Kamis (05/01/2016) sore. Akibat banjir bandang ini, jalur lalu lintas yang menghubungkan Malang- Surabaya ditutup total.

Menurut keterangan warga bencana ini diakibatkan luapan air sungai Sarak di samping jalan. Arus air deras naik ke permukaan jalan hingga ketinggian kurang lebih 60-70 cm.

Meningkatnya debit air sungai Sarak juga diduga akibat kiriman dari di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten

“Begitu dapat kabar ada banjir, saya sengaja pulang agak malam. Kondisinya sudah lancar, tetapi lampu mati,” tegas Nabith yang bekerja di Pandaan.

Muhammad Syukur, warga Lamongan yang hendak pulang dari Malang, tertahan di sekitar lokasi selama 1,5 jam. Bus yang ditumpanginya terjebak kemacetan dan terpaksa harus menunggu air surut.

“Separator di tengah jalan sengaja dihancurkan agar air juga bisa menyeberang ke timur,” kata Syukur.

Perkembangan terakhir, air sudah kembali surut dan arus lalu lintas berlahan-lahan mulai lancar kembali. Sementara belum ada laporan adanya korban jiwa ataupun kerugian harta benda.nlicom

Jalur Malang-Surabaya lumpuh total akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Pasuruan.

Tour Sekolah Bukan Kategori Pungli kan, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, sejak diberlakukannya surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur perihal pungutan/penarikan dana dari orangtua, beberapa kepala sekolah (Kasek) merasa khawatir kegiatan liburan sekolah dianggap masuk kategori pungutan liar (pungli).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Saiful Rachman, MM, M.Pd saat dikonfirmasi, pihaknya tidak melarang sekolah untuk mengadakan kegiatan di luar

Banyak sekolah di Jawa Timur yang ketakutan menggelar kegiatan di luar sekolah (liburan/wisata) pasca ditetapkannya Unit Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) sejak Senin (14/11/2016).

Pantauan di lapangan, beberapa sekolah SD Negeri, SMP Negeri, SMA/SMK negeri di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan sekolah-sekolah di wilayah Jawa Timur, kini banyak yang menghapus kegiatan per semester dan tahunan tersebut karena takut dianggap menyalahi aturan yang ditetap-

sekolah (liburan dan wisata).

Namun menurutnya, penggunaan anggaran sekolah tetap harus dibahas dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang rasional.

Pasalnya kegiatan liburan bukan masuk dalam tambahan pungutan kepada orangtua atau wali siswa, sehingga biaya personal adalah tanggung jawab wali siswa. Biaya personal siswa tersebut meliputi buku LKS, Mulok, bimbingan belajar tambahan, study tour, atribut dan seragam sekolah. Namun’ pihak sekolah tetap harus mengacu pada

azas tidak mewajibkan bagi wali siswa untuk membayar biaya personal tersebut, kecuali biaya personal yang ditanggung oleh APBD. Karena itu terkait biaya personal siswa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan wali siswa.

“Dibuat RKAS yang rasional sesuai surat edaran gubernur dan dibahas dengan komite sekolah,” terang Saiful kepada Lensa Indonesia, Kamis (5/1/2017).

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Timur, Agus Widiyarta, S.Sos.,M.Si,

mengatakan, gelaran kegiatan di luar sekolah seperti liburan atau wisata tidak masuk dalam kategori wajib. Sehingga pihak sekolah tidak perlu takut dengan yang namanya pungli.

Dalam catatan Agus, pihak kepala sekolah sebagai leader, supervisor, dan edukator mempunyai tugas mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan No. 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan. Maka, seyogyanya mereka terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan wali siswa maupun komite sekolah jika ingin menggelar kegiatan

di luar sekolah.

“Kegiatan di luar sekolah tidak dilarang dan tidak termasuk pungli asal mendapat persetujuan wali murid maupun komite sekolah,” ujar Agus, Kamis (5/1/2017).

Agus memandang, kegiatan di luar sekolah bisa dilaksanakan selama sumbangan atau pungutan tersebut tidak wajib/ mengikat. Sebaliknya, jika pungutan itu mengikat maka bisa masuk kategori pungli.

“Tidak perlu takut pungli selama biaya yang ditentukan cukup rasional dan disepakati bersama. Sehingga kesannya

(pihak sekolah) tidak mencari untung semata. Apalagi kegiatan di luar sekolah bukan wajib,” imbuhnya.

Ditambahkan Agus, kegiatan di luar sekolah tidak perlu dibahas dalam RKAS karena tidak wajib. Bahkan tidak ada kewajiban kegiatan di luar sekolah harus diadakan komite sekolah. Justru menurutnya, pihak sekolah bisa menggelarnya sewaktu-waktu namun tentunya atas sepengetahuan wali siswa. “Tidak harus digelar komite sekolah, (komite sekolah) sekedar mengetahui saja,” tutupnya.nov

Kendal Siap-siap Program Desa Online SMK NU 04 Gelar Lomba Kepramukaan Tingkat

Paguyuban Kepala Desa di Kab Kendal harus melaksanakan program desa online (DO) di tahun 2017 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kendal, Solihin, S.Sos pada Rapat Koordinasi dengan Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kendal Selasa (27/12) di Ruang Rapat DPRD Kendal.

Rapat tersebut dihadiri pengurus Paguyuban Kades tingkat kecamatan sebagai persiapan untuk pelaksanaan program desa online di tahun 2017. “Pelaksanaan desa online merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima,” katanya.

Solihin mengatakan, persiapan yang harus dilakukan di antaranya masalah sumber daya manusia (SDM). Untuk SDM ini, nantinya akan diadakan pelatihan-pelatihan terhadap SDM yang sudah ada.

Pihak desa tidak akan merekrut SDM baru untuk menangani program desa online ini.

Pasalnya, untuk perekrutan SDM baru akan terkendala dengan peraturan. “Tidak bisa dengan rekrut tenaga baru, karena peraturannya tidak ada, sehingga akan

memaksimalkan potensi tenaga yang sudah ada,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kab Kendal Bambang Utoro mengatakan, Desa siap dengan program desa online. Namun, agar pelaksanaan program desa online bisa berjalan dengan baik, maka pihak desa meminta agar pencairan anggaran, baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) bisa lebih cepat. Tidak seperti pencairan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang mengalami kelambatan karena terganjal dengan peraturan.

“Kami sih siap saja, tapi pencairan anggaran tidak terlalu lama seperti tahun lalu. Untuk itu

kami minta kepada pihak dewan supaya bisa mengawal pencairan anggaran nanti,” harapnya.

Selain program desa online, Bambang mengatakan, pada tahun 2017 nanti juga dipersiapkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ditargetkan ditahun 2017 nanti, semua desa di Kabupaten Kendal sudah membentuk BUMDes. Pembentukan BUMDes ini untuk mengangkat potensi desa, sekaligus pemberdayaan masyarakat yang diharapkan pada tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. “Jika tahun 2017 BUMdes sudah dibentuk, maka di tahun 2018 sudah bisa berjalan,” jelasnya.neko

Sebanyak 7 pangkalan SMP/MTS yang ada di Kabupaten Kendal, mengikuti kegiatan kepramukaan ‘Galang Manunggal’, yang diadakan oleh SMK NU 04 Patebon di Pidodo WetaN. Dari 7 pangkalan dibagi ke dalam dua regu yakni 10 regu putri dan 7 regu putra. Lomba ini selain memperebutkan Juara 1, 2, dan 3, juga terdapat satu piala bergilir bagi Juara Favorit.

Ketua Panitia Pelaksana Galang Manunggal, Ulul Albab, mengatakan, acara tersebut merupakan yang kedua kalinya diadakan oleh SMK NU 04 Patebon.

Dengan kegiatan lombalomba kepramukaan yang diikuti oleh peserta dari SMP/ MTS di Kabupaten Kendal.

Adapun lomba-lomba yang dipertandingkan meliputi cerdas cermat berkaitan dengan pengetahuan kepramukaan, kesenian yang berupa drama, seni tari, dan baca puisi, Pioneering yakni merakit tongkat dengan tali pramuka, serta Hasta Karya.

“Kegiatan ini merupakan acara rutin lima tahun sekali yang diadakan oleh pihak sekolah, Dewan Ambalan, beserta alumni SMK NU 04 Patebon. Kegiatan ini bermaksud untuk peningkatan kepramukaan tingkat Penggalang di Kabupaten Kendal. Salah satu lomba yang kami adakan yakni Hasta Karya, yaitu tiap-tiap regu diminta membuat kerajinan dari bahan-bahan bekas. Misalnya saja menjadi tempat tisu, celengan, dan bunga plastik,” ungkapnya.

Ulul Albab menambahkan, ada rencana nantinya lomba tersebut akan diadakan setiap dua tahun sekali. Tentu saja diharapkan adanya peranperan dari pihak terkait, untuk dapat menjadikan hal tersebut terlaksana dengan baik.

“Kegiatan Galang Manunggal direncanakan akan dilangsungkan menjadi dua tahun sekali.

Karena jangka waktu lima tahun dirasa sangat lama. Untuk itu, dewan ambalan dan alumni diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ini ke depannya agar lebih baik lagi,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Gudep

Kegiatan pramuka di SMK NU 04 Patebon.

02.97-02.98 SMK NU 04 Patebon, Masturi SPdI, mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan agar sekolah setempat lebih dikenal masyarakat dan dalam rangka proses penjaringan peserta didik baru. Selain itu, untuk menyatukan pramuka penggalang se-Kabupaten Kendal sehingga ada peningkatan kreatifitas dalam hal kepramukaan.

“Harapan kami, ilmu ke-

pramukaan juga dapat dikembangkan di masing-masing pangkalan. Agar kegiatan kepramukaan kembali memiliki semangat untuk menciptakan generasi berkarakter bangsa ini,” pungkasnya.

Acara Galang Manunggal dibuka secara langsung oleh Ketua Pelaksana Harian Kwarcab Kendal, Dwianto SPd MPd, bersama dengan Forkompincam Patebon.neko

Kemampuan Menulis Kalimat dengan Media Gambar Siswa Kelas III SDN II Mergayu Siswa kelas II SD masih dituntut untuk mampu menulis awal dengan cara menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin.

Khusus pada tuntutan melengkapi, diharapkan siswa mampu menuangkan buah pikirannya ke dalam sebuah kalimat.

Selain itu, diharapkan pula kemampuan menulis dapat mendukung perolehan maksimal dalam pencapaian nilai Bahasa Indonesia yaitu pada angka 75, sesuai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) di SDN II Mergayu.

Menulis merupakan alat komunikasi tidak langsung.

Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Dalam proses pembelajarannya diharapkan siswa kelas satu mampu menulis kalimat dengan bahasa mereka sendiri.

Namun demikian, untuk menuangkan buah pikiran secara teratur dan terorganisir dalam tulisan bukanlah kegiatan yang w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

mudah. Banyak orang pandai dalam berpidato namun kurang mampu menuangkan gagasannya dalam tulisan. Kemampuan menulis dapat dicapai melalui proses belajar dan berlatih.

Pada umumnya siswa kelas III SDN II Mergayu masih pasif dalam menulis dan tidak menggunakan kata-kata yang bervariasi. Kenyataannya siswa masih hanya mampu mencontoh dari buku, sementara guru juga dominan menggunakan sebatas buku ajar saja. Selain itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan profesional yaitu berupa kesanggupan seorang guru untuk menjalankan perannya yang sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, dan pemberi motivasi kepada siswa. Sesuai dengan perannya tersebut, guru dituntut untuk menguasai materi, metode, dan juga penggunaan media pembelajaran.

Pembelajaran merupakan sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. komunikasi

tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Bahwa pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh pengajar ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik simbol verbal maupun simbol non verbal atau visual.

Salah satu cara untuk mengakomodir terutama pembelajaran di tingkat dasar adalah melalui penggunaan media.

Penggunaan media dalam pembelajaran umumnya dapat membantu anak dalam memberikan pengalaman yang bermakna. Selain itu, penggunaan media dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkrit.

Media merupakan saluran komunikasi yaitu sebagai perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Umumnya isi tema atau topik pembelajaran terdapat dalam pesan tersebut.

Guru akan menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada

anak melalui suatu media dengan menggunakan prosedur pembelajaran tertentu yang disebut metode.

Melihat kenyataan ini, dalam mempermudah siswa kelas satu untuk dapat menulis kalimat sederhana dengan menggunakan kata-kata yang bervariasi diperlukan suatu penelitian tindakan kelas. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan media gambar mengingat kemampuan berpikir siswa kelas satu masih pada taraf berpikir konkrit. Mereka belum mampu menuangkan gagasan atau kata kunci atau perintah. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dan meningkatkan proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN II Mergayu.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan aktivitas belajar kalimat siswa kelas III SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung semester I tahun pelaja-

ran 2015/2016 dengan media gambar seri Penelitian ini merupakan desain penelitian kualitatif interaktif dengan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK ini dilakukan selama 2 siklus. Tiap-tiap siklus dengan melalui langkah-langkah Perencanaan (Planning), Tindakan (Acting), Pengamatan/ Observasi (Observation), Refleksi (Reflection). Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas III SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016. Jumkah siswa 17 anak. Penelitian akan dilaksanakan di SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang bertempat di Jalan Desa Mergayu Kecamatan Tulungagung.

Teknik pengumpulan data yaitu Metode Tes, Metode Observasi, dan Metode Angket sedangkan teknik analisis data yaitu dengan Analisis Data Kuantitatif dan Analisis Data Kualitatif.

Dari siklus I dan II terja-

di peningkatan kemampuan membaca pemahaman pada kompetensi dasar menemukan pikiran pokok teks dengan cara membaca sekilas. Hasil tes tulis siklus I mencapai 54,54% dari 11 siswa di kelas tersebut telah tuntas dengan nilai ≥75 dan hasil siklus II mencapai 81,81% dari jumlah siswa di kelas tersebut telah tuntas dengan nilai ≥75.

Ada peningkatan 27,27% yaitu dari 54,54% menjadi 81,81%.

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran terjadi pada aktivitas berani mengajukan pertanyaan, yaitu sebesar 27,27% yaitu dari 45,45% menjadi 72,72%. Aktivitas berani menjawab pertanyaan meningkat 18,18% yaitu dari 63,63% menjadi 81,81%. Ketepatan waktu pengumpulan tugas meningkat 18,18% yaitu dari 72,72% menjadi 90,90%.

Pembelajaran dengan media gambar seri mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar yaitu membuat kalimat sesuai gambar tersebut.

Pembelajaran dengan media

gambar seri terjadi peningkatan aktivitas dari siklus I ke siklus II. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan media gambar seri dapat meningkatkan kemampuan menggunakan kalimat dan meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas III SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung semester I tahun pelajaran 2015/2016 Disarankan Para siswa lebih kreatif dan aktif dalam mengambil bagian selama proses pembelajaran. Siswa sebagai subyek belajar dan bukan sebagai obyek dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya sebagai pendengar yang pasif. Guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media, pemilihan media disesuaikan dengan kondisi siswa pada saat itu. *) Penulis adalah Siti Marpongah, S.Pd. Guru Kelas III SDN II Mergayu, Kecamatan Bandung, Tulungagung

otonomi

15

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Banjir Bandang Melanda Pasuruan, Jalur Malang-Surabaya Lumpuh Akibat banjir bandang, jalur lalu lintas yang meng­hubungkan Malang- Surabaya ditutup total.

b

Malang yang mengalir deras ke arah utara (Surabaya).

“Saya dari Pandaan terjebak macet sekitar 2 jam. Biasanya sampai rumah pukul 18.00 WIB, sekarang pukul 20.15 WIB,” kata Prasetya Eka, seorang karyawan pabrik di Pandaan.

Arus ke Surabaya kondisinya lebih parah karena sungai berada di kiri jalan. Kendaraan tidak berani melalui derasnya air, khawatir ikut terbawa arus.

“Lampu di sekitar TKP juga dipadamkan,” katanya.

Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Mohammad Nabit yang mengaku terjebak banjir sekitar dua jam. Sekitar pukul 19.45 WIB, jalanan sudah mulai lancar.

anjir bandang melanda wilayah Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Kamis (05/01/2016) sore. Akibat banjir bandang ini, jalur lalu lintas yang menghubungkan Malang- Surabaya ditutup total.

Menurut keterangan warga bencana ini diakibatkan luapan air sungai Sarak di samping jalan. Arus air deras naik ke permukaan jalan hingga ketinggian kurang lebih 60-70 cm.

Meningkatnya debit air sungai Sarak juga diduga akibat kiriman dari di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten

“Begitu dapat kabar ada banjir, saya sengaja pulang agak malam. Kondisinya sudah lancar, tetapi lampu mati,” tegas Nabith yang bekerja di Pandaan.

Muhammad Syukur, warga Lamongan yang hendak pulang dari Malang, tertahan di sekitar lokasi selama 1,5 jam. Bus yang ditumpanginya terjebak kemacetan dan terpaksa harus menunggu air surut.

“Separator di tengah jalan sengaja dihancurkan agar air juga bisa menyeberang ke timur,” kata Syukur.

Perkembangan terakhir, air sudah kembali surut dan arus lalu lintas berlahan-lahan mulai lancar kembali. Sementara belum ada laporan adanya korban jiwa ataupun kerugian harta benda.nlicom

Jalur Malang-Surabaya lumpuh total akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Pasuruan.

Tour Sekolah Bukan Kategori Pungli kan, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, sejak diberlakukannya surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur perihal pungutan/penarikan dana dari orangtua, beberapa kepala sekolah (Kasek) merasa khawatir kegiatan liburan sekolah dianggap masuk kategori pungutan liar (pungli).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Saiful Rachman, MM, M.Pd saat dikonfirmasi, pihaknya tidak melarang sekolah untuk mengadakan kegiatan di luar

Banyak sekolah di Jawa Timur yang ketakutan menggelar kegiatan di luar sekolah (liburan/wisata) pasca ditetapkannya Unit Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) sejak Senin (14/11/2016).

Pantauan di lapangan, beberapa sekolah SD Negeri, SMP Negeri, SMA/SMK negeri di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan sekolah-sekolah di wilayah Jawa Timur, kini banyak yang menghapus kegiatan per semester dan tahunan tersebut karena takut dianggap menyalahi aturan yang ditetap-

sekolah (liburan dan wisata).

Namun menurutnya, penggunaan anggaran sekolah tetap harus dibahas dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang rasional.

Pasalnya kegiatan liburan bukan masuk dalam tambahan pungutan kepada orangtua atau wali siswa, sehingga biaya personal adalah tanggung jawab wali siswa. Biaya personal siswa tersebut meliputi buku LKS, Mulok, bimbingan belajar tambahan, study tour, atribut dan seragam sekolah. Namun’ pihak sekolah tetap harus mengacu pada

azas tidak mewajibkan bagi wali siswa untuk membayar biaya personal tersebut, kecuali biaya personal yang ditanggung oleh APBD. Karena itu terkait biaya personal siswa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan wali siswa.

“Dibuat RKAS yang rasional sesuai surat edaran gubernur dan dibahas dengan komite sekolah,” terang Saiful kepada Lensa Indonesia, Kamis (5/1/2017).

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Timur, Agus Widiyarta, S.Sos.,M.Si,

mengatakan, gelaran kegiatan di luar sekolah seperti liburan atau wisata tidak masuk dalam kategori wajib. Sehingga pihak sekolah tidak perlu takut dengan yang namanya pungli.

Dalam catatan Agus, pihak kepala sekolah sebagai leader, supervisor, dan edukator mempunyai tugas mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan No. 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan. Maka, seyogyanya mereka terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan wali siswa maupun komite sekolah jika ingin menggelar kegiatan

di luar sekolah.

“Kegiatan di luar sekolah tidak dilarang dan tidak termasuk pungli asal mendapat persetujuan wali murid maupun komite sekolah,” ujar Agus, Kamis (5/1/2017).

Agus memandang, kegiatan di luar sekolah bisa dilaksanakan selama sumbangan atau pungutan tersebut tidak wajib/ mengikat. Sebaliknya, jika pungutan itu mengikat maka bisa masuk kategori pungli.

“Tidak perlu takut pungli selama biaya yang ditentukan cukup rasional dan disepakati bersama. Sehingga kesannya

(pihak sekolah) tidak mencari untung semata. Apalagi kegiatan di luar sekolah bukan wajib,” imbuhnya.

Ditambahkan Agus, kegiatan di luar sekolah tidak perlu dibahas dalam RKAS karena tidak wajib. Bahkan tidak ada kewajiban kegiatan di luar sekolah harus diadakan komite sekolah. Justru menurutnya, pihak sekolah bisa menggelarnya sewaktu-waktu namun tentunya atas sepengetahuan wali siswa. “Tidak harus digelar komite sekolah, (komite sekolah) sekedar mengetahui saja,” tutupnya.nov

Kendal Siap-siap Program Desa Online SMK NU 04 Gelar Lomba Kepramukaan Tingkat

Paguyuban Kepala Desa di Kab Kendal harus melaksanakan program desa online (DO) di tahun 2017 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kendal, Solihin, S.Sos pada Rapat Koordinasi dengan Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kendal Selasa (27/12) di Ruang Rapat DPRD Kendal.

Rapat tersebut dihadiri pengurus Paguyuban Kades tingkat kecamatan sebagai persiapan untuk pelaksanaan program desa online di tahun 2017. “Pelaksanaan desa online merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima,” katanya.

Solihin mengatakan, persiapan yang harus dilakukan di antaranya masalah sumber daya manusia (SDM). Untuk SDM ini, nantinya akan diadakan pelatihan-pelatihan terhadap SDM yang sudah ada.

Pihak desa tidak akan merekrut SDM baru untuk menangani program desa online ini.

Pasalnya, untuk perekrutan SDM baru akan terkendala dengan peraturan. “Tidak bisa dengan rekrut tenaga baru, karena peraturannya tidak ada, sehingga akan

memaksimalkan potensi tenaga yang sudah ada,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kab Kendal Bambang Utoro mengatakan, Desa siap dengan program desa online. Namun, agar pelaksanaan program desa online bisa berjalan dengan baik, maka pihak desa meminta agar pencairan anggaran, baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) bisa lebih cepat. Tidak seperti pencairan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang mengalami kelambatan karena terganjal dengan peraturan.

“Kami sih siap saja, tapi pencairan anggaran tidak terlalu lama seperti tahun lalu. Untuk itu

kami minta kepada pihak dewan supaya bisa mengawal pencairan anggaran nanti,” harapnya.

Selain program desa online, Bambang mengatakan, pada tahun 2017 nanti juga dipersiapkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ditargetkan ditahun 2017 nanti, semua desa di Kabupaten Kendal sudah membentuk BUMDes. Pembentukan BUMDes ini untuk mengangkat potensi desa, sekaligus pemberdayaan masyarakat yang diharapkan pada tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. “Jika tahun 2017 BUMdes sudah dibentuk, maka di tahun 2018 sudah bisa berjalan,” jelasnya.neko

Sebanyak 7 pangkalan SMP/MTS yang ada di Kabupaten Kendal, mengikuti kegiatan kepramukaan ‘Galang Manunggal’, yang diadakan oleh SMK NU 04 Patebon di Pidodo WetaN. Dari 7 pangkalan dibagi ke dalam dua regu yakni 10 regu putri dan 7 regu putra. Lomba ini selain memperebutkan Juara 1, 2, dan 3, juga terdapat satu piala bergilir bagi Juara Favorit.

Ketua Panitia Pelaksana Galang Manunggal, Ulul Albab, mengatakan, acara tersebut merupakan yang kedua kalinya diadakan oleh SMK NU 04 Patebon.

Dengan kegiatan lombalomba kepramukaan yang diikuti oleh peserta dari SMP/ MTS di Kabupaten Kendal.

Adapun lomba-lomba yang dipertandingkan meliputi cerdas cermat berkaitan dengan pengetahuan kepramukaan, kesenian yang berupa drama, seni tari, dan baca puisi, Pioneering yakni merakit tongkat dengan tali pramuka, serta Hasta Karya.

“Kegiatan ini merupakan acara rutin lima tahun sekali yang diadakan oleh pihak sekolah, Dewan Ambalan, beserta alumni SMK NU 04 Patebon. Kegiatan ini bermaksud untuk peningkatan kepramukaan tingkat Penggalang di Kabupaten Kendal. Salah satu lomba yang kami adakan yakni Hasta Karya, yaitu tiap-tiap regu diminta membuat kerajinan dari bahan-bahan bekas. Misalnya saja menjadi tempat tisu, celengan, dan bunga plastik,” ungkapnya.

Ulul Albab menambahkan, ada rencana nantinya lomba tersebut akan diadakan setiap dua tahun sekali. Tentu saja diharapkan adanya peranperan dari pihak terkait, untuk dapat menjadikan hal tersebut terlaksana dengan baik.

“Kegiatan Galang Manunggal direncanakan akan dilangsungkan menjadi dua tahun sekali.

Karena jangka waktu lima tahun dirasa sangat lama. Untuk itu, dewan ambalan dan alumni diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ini ke depannya agar lebih baik lagi,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Gudep

Kegiatan pramuka di SMK NU 04 Patebon.

02.97-02.98 SMK NU 04 Patebon, Masturi SPdI, mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan agar sekolah setempat lebih dikenal masyarakat dan dalam rangka proses penjaringan peserta didik baru. Selain itu, untuk menyatukan pramuka penggalang se-Kabupaten Kendal sehingga ada peningkatan kreatifitas dalam hal kepramukaan.

“Harapan kami, ilmu ke-

pramukaan juga dapat dikembangkan di masing-masing pangkalan. Agar kegiatan kepramukaan kembali memiliki semangat untuk menciptakan generasi berkarakter bangsa ini,” pungkasnya.

Acara Galang Manunggal dibuka secara langsung oleh Ketua Pelaksana Harian Kwarcab Kendal, Dwianto SPd MPd, bersama dengan Forkompincam Patebon.neko

Kemampuan Menulis Kalimat dengan Media Gambar Siswa Kelas III SDN II Mergayu Siswa kelas II SD masih dituntut untuk mampu menulis awal dengan cara menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin.

Khusus pada tuntutan melengkapi, diharapkan siswa mampu menuangkan buah pikirannya ke dalam sebuah kalimat.

Selain itu, diharapkan pula kemampuan menulis dapat mendukung perolehan maksimal dalam pencapaian nilai Bahasa Indonesia yaitu pada angka 75, sesuai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) di SDN II Mergayu.

Menulis merupakan alat komunikasi tidak langsung.

Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Dalam proses pembelajarannya diharapkan siswa kelas satu mampu menulis kalimat dengan bahasa mereka sendiri.

Namun demikian, untuk menuangkan buah pikiran secara teratur dan terorganisir dalam tulisan bukanlah kegiatan yang w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

mudah. Banyak orang pandai dalam berpidato namun kurang mampu menuangkan gagasannya dalam tulisan. Kemampuan menulis dapat dicapai melalui proses belajar dan berlatih.

Pada umumnya siswa kelas III SDN II Mergayu masih pasif dalam menulis dan tidak menggunakan kata-kata yang bervariasi. Kenyataannya siswa masih hanya mampu mencontoh dari buku, sementara guru juga dominan menggunakan sebatas buku ajar saja. Selain itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan profesional yaitu berupa kesanggupan seorang guru untuk menjalankan perannya yang sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, dan pemberi motivasi kepada siswa. Sesuai dengan perannya tersebut, guru dituntut untuk menguasai materi, metode, dan juga penggunaan media pembelajaran.

Pembelajaran merupakan sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. komunikasi

tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Bahwa pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh pengajar ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik simbol verbal maupun simbol non verbal atau visual.

Salah satu cara untuk mengakomodir terutama pembelajaran di tingkat dasar adalah melalui penggunaan media.

Penggunaan media dalam pembelajaran umumnya dapat membantu anak dalam memberikan pengalaman yang bermakna. Selain itu, penggunaan media dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkrit.

Media merupakan saluran komunikasi yaitu sebagai perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Umumnya isi tema atau topik pembelajaran terdapat dalam pesan tersebut.

Guru akan menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada

anak melalui suatu media dengan menggunakan prosedur pembelajaran tertentu yang disebut metode.

Melihat kenyataan ini, dalam mempermudah siswa kelas satu untuk dapat menulis kalimat sederhana dengan menggunakan kata-kata yang bervariasi diperlukan suatu penelitian tindakan kelas. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan media gambar mengingat kemampuan berpikir siswa kelas satu masih pada taraf berpikir konkrit. Mereka belum mampu menuangkan gagasan atau kata kunci atau perintah. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dan meningkatkan proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN II Mergayu.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan aktivitas belajar kalimat siswa kelas III SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung semester I tahun pelaja-

ran 2015/2016 dengan media gambar seri Penelitian ini merupakan desain penelitian kualitatif interaktif dengan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK ini dilakukan selama 2 siklus. Tiap-tiap siklus dengan melalui langkah-langkah Perencanaan (Planning), Tindakan (Acting), Pengamatan/ Observasi (Observation), Refleksi (Reflection). Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas III SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016. Jumkah siswa 17 anak. Penelitian akan dilaksanakan di SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang bertempat di Jalan Desa Mergayu Kecamatan Tulungagung.

Teknik pengumpulan data yaitu Metode Tes, Metode Observasi, dan Metode Angket sedangkan teknik analisis data yaitu dengan Analisis Data Kuantitatif dan Analisis Data Kualitatif.

Dari siklus I dan II terja-

di peningkatan kemampuan membaca pemahaman pada kompetensi dasar menemukan pikiran pokok teks dengan cara membaca sekilas. Hasil tes tulis siklus I mencapai 54,54% dari 11 siswa di kelas tersebut telah tuntas dengan nilai ≥75 dan hasil siklus II mencapai 81,81% dari jumlah siswa di kelas tersebut telah tuntas dengan nilai ≥75.

Ada peningkatan 27,27% yaitu dari 54,54% menjadi 81,81%.

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran terjadi pada aktivitas berani mengajukan pertanyaan, yaitu sebesar 27,27% yaitu dari 45,45% menjadi 72,72%. Aktivitas berani menjawab pertanyaan meningkat 18,18% yaitu dari 63,63% menjadi 81,81%. Ketepatan waktu pengumpulan tugas meningkat 18,18% yaitu dari 72,72% menjadi 90,90%.

Pembelajaran dengan media gambar seri mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar yaitu membuat kalimat sesuai gambar tersebut.

Pembelajaran dengan media

gambar seri terjadi peningkatan aktivitas dari siklus I ke siklus II. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan media gambar seri dapat meningkatkan kemampuan menggunakan kalimat dan meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas III SDN II Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung semester I tahun pelajaran 2015/2016 Disarankan Para siswa lebih kreatif dan aktif dalam mengambil bagian selama proses pembelajaran. Siswa sebagai subyek belajar dan bukan sebagai obyek dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya sebagai pendengar yang pasif. Guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media, pemilihan media disesuaikan dengan kondisi siswa pada saat itu. *) Penulis adalah Siti Marpongah, S.Pd. Guru Kelas III SDN II Mergayu, Kecamatan Bandung, Tulungagung

metropolis

16

Edisi 163 | 9 - 14 januari 2017

Syarat TKA Masuk Jawa Timur Wajib Berbahasa Indonesia

Tahun 2017, Pemprov Jatim Mulai Tertibkan Tenaga Kerja Asing Seluruh TKA tidak hanya akan didata melainkan juga diminta untuk menunjukkan seluruh identitasnya. Salah satu syarat yang harus dijalani TKA yaitu wajib berbahasa Indonesia. Penertiban TKA ini sekaligus untuk melindungi tenaga kerja lokal.

p

emerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan memulai aksi dalam pengawasan terhadap para Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang masuk ke Jatim di awal tahun 2017.

Gubernur Jatim Soekarwo mengaku akan berkordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam waktu dekat ini.

“Dalam minggu pertama dan kedua awal tahun 2017 ini kita akan mematangkan kerjasama dengan pihak Imigrasi dan Polda Jatim untuk lebih intens mengawasi orang asing yang bekerja di sini. Kita akan lihat dokumen orang asing itu, apakah menggunakan izin kerja atau wisata, apakah sudah over stay dan lain-lain.

Dari sini kita akan dapat data untuk kemudian bisa menertibkan TKA ilegal itu,” ungkap Soekarwo pada Lensa Indonesia, Selasa (03/01/2017).

Lebih lanjut, Pakde Karwo

(sapaan akrab gubernur) menegaskan nantinya seluruh TKA tidak hanya akan didata melainkan juga diminta untuk menunjukkan seluruh identitasnya. Jika terbukti tidak melengkapi diri sebagai TKA, maka Pemprov akan menyerahkan ke pihak kepolisian agar diproses hukum, untuk selanjutnya dilakukan proses deportasi oleh Imigrasi.

Tak hanya itu, Pemprov juga akan bertindak tegas kepada perusahaan yang sembarangan mempekerjakan para TKA. “Kita akan telusuri cara mereka masuk melalui jalan mana dan bagaimana mereka bisa memperoleh kerja di sini,” jelasnya.

Ditambahkan Soekarwo, Pemprov Jatim selama ini tidak bisa melarang kedatangan orang asing ke wilayahnya.

Namun jika tujuan mereka untuk bekerja di Jawa Timur, maka Perda yang telah dimi-

liki provinsi yakni Perda tentang ketenagakerjaan akan diterapkan.

“Tetap kita akan tegakkan Perda. Salah satu syarat yang harus dijalani oleh TKA yaitu wajib berbahasa Indonesia.

Jawa Timur tetap akan mengutamakan itu. Penertiban TKA ini sekaligus untuk melindungi tenaga kerja lokal,” imbuhnya.

Diketahui, dalam Perda yang dimiliki Jatim itu mengatur bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA harus melakukan transfer pengetahuan kepada pekerja lokal. Selain itu, TKA juga dilarang bekerja di sektor pekerja kasar.

Sementara Komisi E DPRD Jawa Timur mendukung penuh upaya Pemprov Jatim dalam hal ini Gubernur Soekarwo yang tetap mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia bagi para TKA di provinsi ini.

Meskipun aturan terkait kewajiban mampu berbahasa Indonesia bagi TKA telah dicabut, Gubernur Jatim Soekarwo tetap ngotot menerapkan syarat wajib berbahasa Indonesia bagi TKA yang masuk ke wilayahnya.

Tak hanya itu, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) juga akan tegas terhadap TKA yang tak memiliki kemampuaan khusus (unskill) namun tetap dia dipekerjakan oleh suatu perusahaan.

Keberanian Pakde Karwo ini mendapat dukungan penuh dari Komisi E DPRD Jatim. Bahkan, di Jatim saat ini juga mulai diintensifkan upaya sweeping untuk memperketat pihak perusahaan dalam mempekerjakan TKA ilegal yang mulai marak masuk Jatim.

“Dibentuknya tim pengawas TKA oleh Pak Gubernur dengan melibatkan Komisi E, kami apresiasi sekali. Pemerintah memang seharusnya tegas terhadap persoalan ini agar masyarakat lokal kita tidak menjadi korbannya. Upaya ini terus dikomunkasikan untuk pengawasan TKA di Jatim,” ujar Wakil Ketua Komisi E Suli Daim pada Lensa Indonesia.

Lebih lanjut, politisi asal Fraksi PAN ini juga mendesak agar pemerintah pusat lebih tegas menindak banyaknya TKA ilegal yang masuk Indonesia.

Menurutnya kalau hal ini dibiarkan, maka bisa mengancam kedaulatan negara Indonesia.

DPRD Jatim Curigai Pemerintah Pusat ‘Matikan’ 6 Pabrik Gula

Rencana pemerintah pusat mengalihkan fungsi 6 pabrik gula (PG) di Jatim jadi obyek wisata heritage mendapat tentangan keras DPRD Jatim. Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Maimun menyebut, rencana itu sepihak dari pemerintah pusat. Pemprov sama sekali tiak pernah diajak koordinasi. Artinya, identik sengaja ‘menelikung’.

“Pabrik gula itu menguasai hajat hidup orang banyak dalam hal petani tebu. Tentunya, kewenangan Pemprov melindungi hajat hidup masyarakat Jatim, khususnya petani gula. Seharusnya pemerintah pusat koordinasi untuk ambil keputusan tersebut. Bukan seenaknya mengubah pabrik gula untuk wisata heritage,” tegas Agus Maimun penuh curiga saat dikonfirmasi Lensa Indonesia, Kamis (5/1/2017).

Adanya rencana itu, lanjut dia, pemerintah pusat dinilai tidak serius untuk menata sistem pergulaan di Jatim. “Kalau bisa dikatakan ini sangat ekstrem. Pusat sekarang ini berupaya melakukan liberalisasi gula secara nasional,” cetus politikus PAN ini. Artinya, identik ‘pemberangusan’ petani tebu.

Puluhan TKA ilegal asal Cina yang dipekerjakan di PT Wuhan Engineering (pabrik Amoniak Urea II milik PT Petrokimia) di Gresik.

“Dicabutnya Permen yang tak mewajibkan Bahasa Indonesia sehingga ada dorongan mereka (TKA) menyerbu ke Indonesia, termasuk Jatim.

Parahnya TKA yang membanjiri negara kita ini tenaga-tenaga yang unskill. Mereka tak punya pengetahuan khusus dan ini harusnya tak boleh terjadi. Jelas ada kecemburuan sosial dari masyarakat lokal kita. Kalau kondisi ini dibiarkan maka akan kedaulatan negara kita terancam,”

katanya.

Karena itu pihaknya mendorong pula seluruh pihak terkait untuk ikut melakukan pengawasan mulai dari Imigrasi hingga Kepolisian.

Pemerintah Indonesia hingga pemerintah daerah harus tegas melakukan pengetatan TKA yang masuk, meskipun ini eranya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Banyaknya TKA unskill tanpa filter ini harus segera diambil tindakan. Apalagi jika

mereka masuk secara ilegal.

Mulai dari penggunaan visa wisata hingga perusahaan yang segaja tak mengurus IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing). Mereka harus segera dideportasi. Warga negara kita kalau di negara lain kan juga diperlakukan seperti itu (deportasi), jika tak memiliki syarat lengkap untuk bekerja di suatu negara. Maka para TKA yang masuk kesini juga harus mendapat perlakukan yang sama,” tandasnya.nsarifa

Parkir Meter Segera Diberlakukan di Surabaya

Parkir meter Dishub Kota Surabaya.

Pabrik Gula berusia 100 tahun di Jatim ini merupakan salah satu peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kini ditutup secara bertahap.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah pusat koordinasi dengan Pemprov Jatim dan berupaya memperbaiki nasib pabrik gula di Jatim. Kenyataannya, justru menutup 6 PG di Jatim.

“Pemerintah pusat seharusnya mikir bagaimana nasib

petani tebu dan infrastruktur pabrik gula di Jatim. Terus, mau dikemanakan lahan tebu di Jatim. Ini seharusnya bisa dipikir pemerintah pusat,” imbuhnya.

Dia juga menyebut jika hal ini dibiarkan secara terusmenerus, tentu akan menambah daftar panjang kemiskinan

di Jatim. “Gubernur Jatim itu berupaya maksimal pengentasan kemiskinan di Jatim.

Dengan penutupan pabrik gula tersebut, tentunya menambah kemiskinan di Jatim di sektor petani tebu,” tukas Agus asal Dapil IX TubanBojonegoro.nsarifa

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menargetkan pemasangan parkir meter dapat direalisasikan tahun ini.

Saat ini ada empat titik berlokasi disekitar balai kota sedang dilakukan proses pemasangan.

Plt Kadishub Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan, empat titik tersebut berada di Jl Jimerto tepatnya di sebelah timur Masjid Muhajirin dan depan Graha Sawunggaling.

Untuk dua titik lainya berada di depan Kantor Bagian Humas Kota Surabaya serta depan Puskesmas Ketabang.

“Tahun ini kemungkinan

kita realisasikan dulu sebagai project pilot. Empat titik ini akan kita sosialisasikan kepada masyarakat,” katanya kepada Lensa Indonesia di Surabaya, Selasa (03/01/2017).

Irvan menjelaskan, penerapan meter parkir ini akan memudahkan kerja para jukir.

Nantinya para jukir hanya mengatur kendaraan yang parkir dan mencatat nomor polisinya. Mereka akan bekerja hanya delapan jam perhari.

Untuk pembayaran parkir di meter parkir ini tak menggunakan uang cash/kontan lagi seperti sebelumnya. Tetapi pemilik kendaraan cukup menunjukkan voucher yang bisa dibeli di

minimarket atau di bank yang ditunjuk, layaknya ketika membeli voucher pulsa handphone.

“Sistem dibuat tentunya untuk memudahkan. Kami akan memberi gaji bulanan untuk para jukir. Tentunya kita memberdayakan juru parkir yang lama,” jelasnya.

Selanjutnya, Irvan mengatakan untuk pengembangan bukan tidak mungkin akan bekerjasama dengan pihak ketiga.

“Yah bisa saja nanti aka pihak ketiga yang mau bergabung untuk pengembangan. Teknisnya bagai mana sistem pengelolaan akan dibahas lebih lanjut,” tambahnya.nwan

Frontage Road Jalan A Yani Telan Biaya Rp125 Miliar Frontage Road (FR) sisi barat Jalan Ahmad Yani, Surabaya selesai dibangun akhir 2016 lalu, tidak hanya mengubah wajah Surabaya sebagai kota metropolis kedua setelah Jakarta. Bahkan, tidak hanya meningkatkan kelancaran arus lalu lintas “pintu gerbang ” Kota Surabaya bagian Selatan.

Tapi, dapat memberikan nilai ekonomi bagi warga yang tinggal di kawasan ini.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menegaskan itu ketika meresmikan Frontage Road sisi Barat Jalan Ahmad Yani, Kamis (5/1/2017).

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat ikut menyaksikan peresmian itu. Beberapa SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya juga berdatangan.

“Jalan ini juga bisa membantu perekonomian warga,

terutama warga di sekitar sini,” kata Risma.

Risma mengatakan, pembangunan FR sisi Barat masih akan terus berlanjut di tahun 2017 ini. Beberapa titik yang akan diselesaikan diantaranya sejumlah persil di bundaran Dolog. Sehingga, jalur FR sisi Barat dari depan Dolog yang akan masuk ke jalan di depan Polda Jatim, akan menjadi lebih mudah dibanding sekarang.

“Untuk Bundaran Dolog, ada dua (persil) yang konsinyasi. Lainnya sudah kelar semua, tinggal bongkar,” jelas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Wali kota yang digadanggadang bakal maju Pilgub Jatim mendatang ini menambahkan, rencana untuk melebarkan jalur yang melintasi rel kereta api (sebelah utara Royal Plaza) kini juga sudah mendapatkan ‘lampu hijau’ dari Dirjen Perkeretapian.

“Kami sudah dapat izin untuk pelebaran, tahun ini akan kami lelang,” sambung wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat membenarkan bahwa rencana pelebaran jalur FR sisi barat yang melintasi rel kereta api, sudah mendapatkan izin dari Dirjen Perkeretapian. “Izin sudah ada. Awal tahun ini lelang tahap awal untuk pintu perlintasannya maupun pemindahan pos (penjaga kereta api) karena harus menyesuaikan existing lebar jalan 17 meter,” jelasnya.

Irvan menambahkan, pembangunan FR sejatinya untuk lajur pengendara dengan kecepatan lebih rendah dari jalur utama. Dia juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan di jalan FR sisi barat.

Diantaranya secara bertahap memasang rambu-rambu batas kecepatan, marka, dan barrier untuk mereduksi kecepatan pengguna jalan. Utamanya di jalur pintu keluar ke FR dari jalan samping.

“Kami terus menambah marka dan rambu-rambu.

Termasuk “mata kucing” yang bersinar di malam harin sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” sambung Irvan.

Frontage Road sisi barat merupakan jalan Pemkot Surabaya yang dibangun untuk menambah kapasitas, meningkatkan kenyamanan dan kelancaran di Jalan A Yani Surabaya. Fungsi FR yang masuk jalan kelas III ini dimaksudkan sebagai kolektor sekunder, sehingga kecepatan rencana yang diizinkan yaitu maksimal 60 km/jam.

Frontage Road sisi Barat yang pembangunannya dilaksanakan mulai tahun 2012

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Walikota Surabaya Tri Rismaharini meninjau frontage road sisi barat Jalan A Yani, yang jadi proyek bersejarah kebanggaannya.

sampai dengan 2016, memiliki panjang total 4,3 kilometer.

Pengerjaan FR sisi barat ini

menghabiskan anggaran total sebesar 125 miliar. Jalan Frontage memiliki lebar rata-

rata 17,5 meter dengan empat lajur (satu arah) dan lebar pedestrian 4,5 meter.nwan