Koran Lensa Indonesia Edisi 162

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 4 1 0 2 8 8

topik

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Herman Wainggai, Lari dari Papua Hingga Menjadi Calon Penerima Nobel

Tidak Mudah “Menggusur” Fahri

Eksepsi Lengkap Dahlan Iskan

Baca Halaman 4 | patgulipat

Baca Halaman 3 | sosok

Kebingungan di Revolusi Mental

Kasus Pelepasan Aset PT PWU, Dahlan Iskan Melawan Hukum Negara yang “Sakit-Sakitan”

Majelis Hakim Yang Mulia, Marilah bersama-sama kita cegah berkembangnya kebingungan masyarakat dalam hal penanganan korupsi.

Terutama yang ditangani oleh kejaksaan.

Ada kasus yang terangbenderang dan sangat jelas permainannya, tapi hanya diusut-usut, diubek-ubek, dihaha-huhu, dan ujungujungnya D (duh), tidak jadi perkara.

Sebaliknya ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan.

Dengan menggunakan segala cara. Dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. Jaksa menanganinya dengan tergopoh-gopoh.

Sampai mengabaikan hak tersangka.

Gaya kejaksaan seperti itu, Yang Mulia, yang membingungkan masyarakat.

Masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani, dan akal sehat dibuat bingung karena sering disuguhi oleh ulah kejaksaaan yang seperti itu.

Yakni bagaimana mengobyekkan korupsi demi kerakusan politik, kerakusan jabatan maupun kerakusan harta.

Dengan ulah kejaksaan seperti itu, Yang Mulia, berarti kejaksaan telah menghancurkan semangat anti korupsi di kalangan masyarakat. Masyarakat bisa apatis. Bahkan masyarakat akhirnya percaya pada istilah nasib-nasiban. Masyarakat akhirnya bisa percaya bahwa orang yang diperkarakan kejaksaan itu belum tentu karena harus diperkarakan tapi hanya karena nasibnya saja yang apes.

Lagi salah mongso. Atau lagi dimangsa. Atau hanya karena tidak mau menyogok. Atau bahkan karena tidak mampu menyogok.

Alangkah tragisnya negeri ini, Yang Mulia, setelah hampir 20 tahun reformasi, setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya adalah revolusi mental, masih juga begini-begini.

16 tahun yang lalu, Yang Mulia, 16 tahun yang lalu. Saat para jaksa ini mungkin masih remaja. Saya diminta untuk membenahi perusahaan daerah Jatim yang lagi sakit.

Kenapa harus saya?

Gubernur Jatim menjawab karena Perusda Jatim dalam keadaan sakit parah. Sakit yang menahun. Gubernur mengatakan Perusda harus diubah secara drastis. Asetasetnya hanya banyak yang jadi beban perusahaan.

Rezim Jokowi Nasibnasiban Setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya revolusi mental, masih juga beginibegini. Rezim sekarang membuat masyarakat bingung.

Masyarakat akhirnya lebih percaya pada unsur nasib-nasiban daripada percaya pada hukum.

m

antan Menteri BUMN Dahlan Iskan saat menyampaikan eksepsi– pembelaan–terkait tuduhan jaksa, melakukan korupsi pelepasan asset PT Panca Wira Usaha (BUMD Jatim), ternyata tidak sekadar membantah. Dahlan sekaligus balik menyerang, menganggap jaksa bertindak membingungkan masyarakat.

“Alangkah tragisnya negara ini.., setelah hampir 20 tahun reformasi, setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya revolusi mental, masih juga begini-begini,” kata Dahlan Iskan, membacakan eksepsinya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (13/12/2016) .

Dahlan yang pantas disebut “Guru Besar Ribuan Wartawan” tersebar di Indonesia–dari Sabang sampai Merauke (media Jawa Pos Group)–ini seolah juga protes pola peradilan yang dibawakan kejaksaan Indonesia di era rezim Jokowi ini.

Masih kata Dahlan, hukum di era Jokowi, telah banyak membuat masyarakat kebingungan. Ada kasus yang terang-benderang dan sangat jelas permainannya, tapi hanya

diusut-usut, diubek-ubek, dihahahuhu, dan ujung-ujungnya tidak jadi perkara. Sebaliknya ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara. Dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. Jaksa menanganinya dengan tergopoh-gopoh. Sampai mengabaikan hak tersangka.

Sebaliknya ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara. Dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. Jaksa menanganinya dengan tergopohgopoh. Sampai mengabaikan hak tersangka. Yah, hukum sudah sakit.

“Masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani, dan akal sehat dibuat bingung karena sering disuguhi ulah kejaksaan, yakni bagaimana mengobyekkan korupsi demi kerakusan politik, kerakusan jabatan maupun kerakusan harta,” tegas Dahlan, pengunjung sidang seperti tercenung.

Menurut Dahlan, dalam kasus pelepasan asset PT PWU, Gubernur Jatim menjawab karena Perusda Jatim dalam keadaan sakit parah. “(PT

PWU) sakit yang menahun. Gubernur mengatakan Perusda harus diubah secara drastis. Aset-asetnya hanya banyak yang jadi beban perusahaan. Harus dikonsolidasikan.

Perusahaan daerah harus dikelola seperti perusahaan swasta. Baru bisa maju,” kata Dahlan.

Sebelum meminta itu, lanjut Dahlan, gubernur bersama DPRD Jatim sudah membuat langkah yang sangat radikal, yaitu mengubah status Perusahaan daerah menjadi PT (Perseroan Terbatas). Yakni PT PWU. Mengapa mereka mengubah Perusda menjadi PT? “Mereka menjawab bahwa dengan status PT, Perusda akan bisa keluar dari kesulitan yang sudah dialaminya bertahun-tahun. Dengan status PT Perusda bisa membuat keputusan lebih cepat. Birokrasi tidak perlu berbelit-belit. Dengan bentuk PT keputusan tertinggi ada di lembaga RUPS. Bukan di DPRD lagi. Begitulah asbabun nuzulnya, Yang Mulia mengapa gubernur maunya begitu. Mengapa DPRD maunya begitu. Itu bukan mau saya. Cetho welo-welo,” bantah Dahlan.

Untuk kesekian kalinya, Dahlan mengingatkan aparat penegak hukum di bawah rezim Jokowi, agar tidak lagi membuat masyarakat bingung.

Pasalnya, hukum di era Jokowi lebih banyak mengandung muatan politis daripada proses hukum yang murni. nBaca: Rezim... Halaman 7

nBaca: Eksepsi... Halaman 7

Jokowi Teken PP Heboh, Ormas FBI 59/2016, WNA Bebas Angkat WNA China Dirikan Ormas jadi Liason Officer Pakai Nama Bhayangkara, Lambang Mirip Polri Ormas Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) kini ramai diperbincangkan karena lambang ormas tersebut mirip dengan lambang Polri.

Ormas yang resmi berdiri pada tahun 2014 silam ini terus melebarkan sayap mulai dari Sabang hingga Merauke.

Selain nama menggunakan “Bhayangkara” yang dipermasalahkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ormas FBI juga

mengangkat jabatan Liason Officer (LO) asal China. Fotofoto tersebut terdiri dari foto surat keputusan pengangkatan, ID Card, Liason Officer, dan atribut FBI. Berikut isi surat keputusan dimaksud.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) No.190/SK-DPP/FBI/V/2016 tentang pengangkatan Perwakilan China, nBaca: Heboh... Halaman 7

nBaca: Jokowi... Halaman 7

Organisasi Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) bikin heboh dengan mengangkat jabatan Liason Officer asal China. SK LO Chen Shu juga beredar di dunia maya.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Golkar: Novanto itu Manusia Kebal Hukum di Indonesia Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tak kaget mendengar kabar pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto.

Doli juga tak heran jika usai diperiksa Novanto yang Ketua Umum Partai Golkar itu justru merasa berterima kasih kepada KPK karena telah memanggil dan memeriksa dirinya dalam perkara tersebut.

B u k a n t a n p a a l a sa n , menurut dia, campur tangan istana yang membuat Novanto tetap tenang menjalani pemeriksaan. Padahal, dalam banyak kesempatan mantan

Menembus Zona Tahun ke-7

Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin acapkali mengungkapkan keterlibatan Setya Novanto dalam dugaan korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah tersebut.

“Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan Setya Novanto dan Jokowi kan sangatlah mesra akhir-akhir ini.

Dimulai dari terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP PG yang didukung penuh Jokowi. Kemudian kita menyaksikan bagaimana mulusnya Setya Novanto kembali lagi menjadi Ketua DPR RI dalam waktu secepat kilat,” jelas Doli kepada redaksi, Rabu (14/12/2016).

nBaca: Golkar... Halaman 7

ekonomi bisnis

2

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Kementerian Perindustrian Salurkan Bantuan bagi Pelaku IKM Surabaya Para pelaku Industri Ke­ cil Menengah (IKM) di Kota Surabaya memiliki kesempatan besar untuk semakin menum­ buhkan usahanya.

Pasalnya, masalah peralatan yang selama ini menjadi perso­ alan utama, kini sudah teratasi.

Pemkot Surabaya menerima hibah bantuan peralatan untuk IKM dari Kementerian Perin­ dustrian Republik Indonesia.

Bantuan peralatan tersebut diserahkan oleh Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih kepada Wali Kota Surabaya, Tri Ris­ maharini di ruang kerja wali kota, Kamis (15/12) sore. Ikut hadir, anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo. Serta, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Widodo Suryantoro, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota

Surabaya, Hadi Mulyono.

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawan­ ingsih mengatakan, bantuan hibah peralatan yang diberikan kepada Pemkot Surabaya kali ini merupakan kelanjutan dari Kementerian Perindustrian untuk merehabilitasi bekas ka­ wasan lokalisasi di Putat Jaya.

Sejak 2014 lalu, Kementerian Perindustrian sudah ikut mem­ bantu pembuatan sepatu oleh warga di Putat Jaya.

“Lalu pada tahun 2015 kami kasih bimbingan teknis un­ tuk bikin batik. Dan ternyata hasilnya bagus sekali. Kali ini kita ngasih alatnya,” tegas Gati seusai penyerahan alat bantuan tersebut.

Beberapa peralatan yang di­ hibahkan ke Pemkot Surabaya untuk pemberdayaan pelaku IKM tersebut diantaranya

mesin obras sebanyak tiga unit, mesin neci tiga unit, mesin jahit 22 unit, mesin pengering sepatu, shoelast sepatu pria dan beberapa mesin. Menurut Gati, bantuan peralatan yang dihi­ bahkan tersebut bergantung pada permintaan pemerintah daerahnya. Semisal kelompok IKM di Putat Jaya butuhnya peralatan apa. Dari situ, dinas terkait di daerah kemudian mengajukan proposal yang ke­ mudian ditindaklanjuti oleh kementerian.

“Selama ini, yang namanya IKM itu selalu masalahnya peralatan. Ini kami bantu su­ paya hasil nya lebih bagus lagi.

Nantinya pemerintah daerah nya yang ngopeni,” sambung Gati.

Kepala Disperdagin Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, bantuan per­

alatan tersebut nantinya akan ditempatkan di tiga lokasi.

Yakni Rumah Batik, pelati­ han membuat sepatu di bekas Wisma Barbara di Putat Jaya dan juga di sentra IKM Bukit Barisan.

“Jadi bantuan peralatan ini dipergunakan untuk pelatihan pelaku IKM. Selama setahun ini mereka sudah ikut pelatihan sehingga sudah tidak kaget lagi mengoperasionalkan peralatan ini,” jelas Widodo.

Dengan adanya bantuan peralatan tersebut, Widodo menyebut produk yang bisa diproduksi oleh IKM akan semakin meningkat. Dia men­ contohkan pelaku batik yang akan bisa mencetak batik untuk produksi massal. Selama ini, pebatik membatik batik tulis yang membutuhkan waktu leb­ ih lama dibanding batik cetak.

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani berkas serah terima bantuan.

Imbasnya, permintaan yang cukup tinggi baik lokal maupun dari mancangera, cukup sulit dipenuhi.

“Ini juga menjawab per­ mintaan yang tinggi. Selama ini permintaan konsumen yang tinggi, susah dipenuhi. SDM

sudah ada tetapi peralatan nya yang terbatas. Sekarang alatnya sudah ada,” ujar mantan Kabag Perekonomian ini.nwan

ITS Siap Wujudkan Konsep “Smart City” di Jawa Timur

ITS adalah salah satu dari lima Perguruan Tinggi di Indonesia yang terpilih untuk membantu menyosialisasikan dan membuat kriteria mengenai Smart City yang bersifat nasional.

s

(Wantiknas) pun mengajak ITS dalam menyusun kriteria Smart City yang bersifat nasional.

ITS adalah salah satu dari lima Perguruan Tinggi di Indonesia yang terpilih untuk membantu menyosialisasikan dan membuat kriteria mengenai Smart City yang bersifat nasional.

Menanggapi hal ini, Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MSc ES PhD, pun menyambut baik

eiring dengan per­ kembangan teknolo­ gi informasi dan ko­ munikasi saat ini, Smart City, konsep kota cerdas mulai dimunculkan untuk menjawab permasalahan masyarakat dalam suatu kota.

Guna mewujudkan Smart City yang ideal untuk Indone­ sia, Dewan Teknologi Infor­ masi dan Komunikasi Nasional

Koneksi XL 4G Lte Jadikan Sarana Berprestasi Mahasiswa Udayana PT XL Axiata Tbk kali ini hadirkan layanan 4G Lte untuk area Bali. Den­ gan berbagai teknologi mo­ bile sebagai sarana untuk pelajar, Mahasiswa dan masyarakat luas.

Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi menghadiri rangkaian acara Peluncuran Jaringan 4G LTE XL di Bali. Kegiatan utama yang diadakan yaitu Seminar Entrepreneur “Xtra Sukses Dengan Digi­ tal Campign” bekerjasama dengan Universitas Udaya­ na sebagai Universitas yang menghasilkan lulusan ber­ mutu dan berpotensi dalam penguasaan Ipteks. Di hari yang sama dilakukan juga penyerahan dukungan Bea Siswa XL melalui program Corporate Social Respon­ sibility kepada Mahasiswa Universitas Udayana senilai 30 Juta Rupiah.

Penandatanganan MoU kerjasama XL dan Univer­ sitas Udayana terkait per­ baikan secara menyeluruh jaringan seluler dan data internet juga dilakukan, sekaligus untuk memoti­ vasi Mahasiswa untuk terus berkarya menggunakan teh­ nologi 4G XL melalui Digital Entrepreneurship. Bertem­ pat di Gedung Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana, Jimbaran Bali, Kamis (15/12/2016) “Entrepreneur memang harus terus di dorong khususnya di kalangan usia muda. Hal ini di karenakan

perkembangan ekonomi dunia saat ini membu­ tuhkan orang-orang yang tidak hanya berlaku sebagai pekerja tetapi juga memberi pekerjaan. Hal ini meru­ pakan pertimbangan kami menjadikan Bali sebagai Area 4G XL,” tandas Desy.

Desy menambahkan, Bali sebagai destinasi wisata men­ dorong XL untuk mendukung dan memberikan motivasi kepada mahasiswa, menin­ gkatkan layanan telekomu­ nikasi selular di dalam areal Universitas Udayana.

“Kerja sama di bidang pendidikan melalui jaringan 4G LTE XL merupakan cara strategis untuk meningkat­ kan kualitas mahasiswa me­ nekuni disiplin pendidikan­ nya di universitas ini yang se tidaknya untuk mencetak mahasiswa mandiri dan sukses,” pungkas Desy.

Dari total 1640 BTS di Bali, di tahap awal sudah tersedia lebih dari 527 BTS 4G yang ada. Layanan 4G LTE di Bali akan mengcover area-area pusat keg­ iatan bisnis dan ekonomi, pariwisata, pemerintahan, dan perguruan tinggi. Total pelanggan XL di kota Bali saat ini lebih dari 2.700.000 pelanggan, yang merupakan pelanggan potensial untuk berpindah ke layanan inter­ net cepat 4G. Dan 65% dari pelanggan tersebut meng­ gunakan kartu SIM 4G, dan 47% pelanggan telah menggunakan smartphone 4G.nlicom

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

ajakan Wantiknas dalam pe­ nyusunan standardisasi Smart City tentang kriteria Smart City dalam suatu daerah.Sep­ erti yang telah diketahui, saat ini semua daerah di Indonesia diminta untuk mengembang­ kan Smart City, namun hingga saat ini belum jelas seperti apa itu Smart City dan darimana harus memulainya.

“Untuk itu, diharapkan Wan­ tiknas bisa segera menyusun standarisasi tersebut, terang Guru Besar Teknik Lingkungan ITS tersebut saat audiensi den­ gan rombongan Tim Pelaksana Teknis Wantiknas di Rektorat

ITS, Kamis (15/12/2016).

Apabila standardisasi nasion­ al sudah terbentuk, Joni men­ gaku bahwa ITS siap membantu dalam menentukan elemenelemen dan infrastruktur yang harus dipenuhi daerah-daerah di Indonesia. Sebagai institut sains dan teknologi, saat ini ITS sudah dijadikan referensi bagi sejumlah perguruan tinggi lain dalam pengembangan IT. “Saya berharap tidak hanya menjadi referensi perguruan tinggi, namun ITS dapat mem­ bantu dalam pengembangan Smart City, terutamanya di wilayah Jawa Timur,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Tim Pelaksana Teknis Wantiknas, Garuda Sugardo, menjelaskan bahwa Smart City kini meru­ pakan gerakan nasional yang terus digalakkan di Kabupaten atau Kota. Dari total 514 Ka­ bupaten atau Kota yang ada di Indonesia, 50 di antaranya te­ lah ditargetkan Wantiknas me­ menuhi kriteria Smart City.

“Surabaya merupakan salah satu contoh yang berhasil den­ gan walikotanya yang paham dan semangat dalam mewujud­ kan Smart City,” ujar Garuda yang memimpin rombongan.

Ia pun menyampaikan bahwa

HIPMI Jatim Serap 7.500 Tenaga Kerja Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur kini lebih fokus pada usaha mikro, kecil, dan me­ nengah (UMKM). Sektor ini diberdayakan sebab cukup solutif untuk hadapi tantangan perekonomian saat ini. ”Kondisi ekonomi kurun tiga tahun terakhir memang belum sepenuhnya stabil. Sektor UMKM memang cukup berat menghadapi tantangan perlam­ batan ekonomi, untuk itu kami fokus memberdayakan UMKM,” ujar Ketua Umum BPD HIPMI Jatim, Giri Bayu Kusumah di tengah Rapat Kerja Daerah (Rak­ erda) HIPMI Jatim di Surabaya yan dibuka oleh Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (14/12/2016).

Giri menjelaskan, pada dua tahun terakhir ini pihaknya su­ dah menggelar 44 workshop un­ tuk UMKM yang berisi pelati­ han manajemen pemasaran, keuangan, ekspor-impor, pen­ ingkatan nilai tambah produk pertanian, dan waralaba. ”Workshop-workshop terse­ but digelar di Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, Kediri, Jombang, Jember, dan Sumenep yang dii­ kuti 400 UMKM,” tandas Giri.

Workshop tersebut juga me­ nyasar para anggota HIPMI yang mayoritas masih skala menengah. Menurut verifikasi pendataan terbaru, jumlah anggota HIPMI Jatim menca­ pai 1.479 yang tersebar di 27 cabang kabupaten/kota. Para pengusaha muda itu menyerap hampir 7.500 pekerja. ”Anggota HIPMI Jatim berg­ erak di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga teknologi informasi. Jumlah tenaga kerja yang diserap mulai dari 4 orang per unit usaha sampai ada yang punya 800 karyawan. Total ang­ gota HIPMI Jatim mempekerja­ kan 7.395 pekerja,” papar Giri.

Penyerapan tenaga kerja tersebut adalah kontribusi HIP­ MI Jatim bagi perekonomian

Rakerda HIPMI Jatim di Surabaya yang dibuka oleh Gubernur Jatim Soekarwo.

masyarakat. Tahun pihaknya menargetkan cabang bisa ter­ penuhi di 38 kabupaten/kota, sehingga semakin banyak mem­ berdayakan UMKM di daerah.

Dalam rakeda kali ini, Giri menyampaikan, mengusung tema ”Menciptakan Nasion­ alisme sebagai Landasan Pengembangan Entrepreneur Muda Indonesia” ini diangkat untuk menciptakan pengusaha muda yang punya jiwa berbakti kepada negeri. ”Di HIPMI, kami ingin menc­ etak pengusaha yang tak egois dan semata berpikir laba terus, namun pengusaha yang bersan­ dar pada etika dan cinta negeri.

Sebagai wujud cinta negeri itu, contohnya kami mengikuti tax amnesty. Sudah 15 persen pen­ gurus HIPMI Jatim ikut pro­ gram tax amnesty periode per­ tama lalu. Untuk periode kedua, kami terus mendorong yang lain agar bisa segera declare harta dan bayar tebusan. Minimal 50 persen pengurus bisa ikut tax amnesty tersebut,” ujar Giri.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan, HIPMI memegang peran strat­ egis dan udah bagian kodratnya sebagai pemuda yang berpen­ galaman sebagai pengusaha.

Prospek di Jawa Timur cukup bagus perlu kesungguhan un­ tuk lebih mengembangkan potensi UMKM tentunya.

“Tak hanya UMKM saja me­ nengah dan atas juga didorong, terutama di sisi industri meru­ pakan cara bagus sebagai nilai tambah.Yang kecil kita berikan fasilitas suku bunga murah yang menengah harus menbenahi industrinya dan industri besar harus dibenahi terkait perangkat produksinya,” ucap Soekarwo.

Ketua Panitia Rakerda HIP­ MI Jatim Mufti Anam menam­ bahkan, Rakerda ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang sudah berjalan dan memutuskan program kerja baru untuk 2017. ”Fokus program 2017 tetap pada pemberdayaan UMKM dengan tujuan utama memper­ luas penyerapan tenaga kerja untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” tegas Anam.

Dengan rakerda ini, lanjut Anam, HIPMI mengundang para tokoh untuk berbagi pen­ galaman kepada para pengusaha muda yang datang dari berbagai kabupaten/kota di Jatim. ”Mulai dari jajaran forum pimpinan daerah, direksi BUMN, hingga tokoh pengusaha sukses akan berbagi ilmu dan pengala­ man di ajang Rakerda ini, seh­ ingga kami yang muda-muda ini bisa memperoleh bekal agar bisa semakin sukses menjalankan bisnis di masa-masa menda­ tang,” pungkas Anam.neld

terdapat enam kriteria Smart City, di antaranya smart econ­ omy, smart mobility, smart en­ vironment, smart governance, smart living, dan smart people.

Hal ini pun merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah, yakni mempercepat terwujud­ nya kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ditemukan pula kriteria aplikasi-aplikasi ber­ basis elektronik seperti e-govt, e-education, e-logistic, ehealth dan e-procurement yang dijadikan pedoman sebagai katalisator sebuah Kabupaten atau Kota dalam memenuhi kategori Smart City.

“Sehingga penyusunan stan­ darisasi kriteria Smart City ini harus segera disosialisasi­ kan mengingat setiap daerah memiliki kriterianya sendiri,” jelasnya.

Garuda menambahkan, kri­ teria Smart City seperti yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Perpres No 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indo­ nesia (RPI) tersebut juga harus memiliki tiga hal, yakni useful, affordable, dan empowering.

Harapannya, Smart City ini dap­ at bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah itu sendiri.nlicom

JAPFA Bangun 210 Jamban Sehat di Lamongan PT Jakamitra Indonesia bersama JAPFA Foundation mendukung program Open Defecation Free (ODF) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melalui pembangunan 210 Jamban Se­ hat untuk 15 desa.

Pembangunan 210 Jamban Sehat ditandai dengan pele­ takan batu pertama di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Kamis (15/12/2016).

Peletakan batu pertama Jamban Sehat dilakukan oleh Camat Paciran Suharto dan Head Of JAPFA Foundation Andi Prasetyo. Prosesi ini sehat juga disaksikan 15 kepala desa dari Kecamatan Paciran, kader pendamping desa, kader kes­ ehatan, PKK desa, tokoh desa, para ulama dan Puskesmas.

Head Of JAPFA Foundation Andi Prasetyo mengatakan, pembangunan jamban sehat upaya meningkatkan ODF di Kabupaten Lamongan yang selama ini baru tercapai 60 persen desa yang memiliki jamban sehat.

Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa kebutu­ han Jamban Sehat di 15 desa Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebanyak 162 unit.

Jumlah tersebut sesuai dengan data KK dari BPS Kabupaten Lamongan.

“Dari total 162 unit jamban yang sesuai dengan data KK dari BPS Pemkab Lamongan, kami JAPFA Foundation menambah lagi dengan 48 unit jamban berdasarkan hasil survei fisik tim kami di lapangan. Sehingga total pembangunan Jamban Sehat di Kabupaten Lamongan adalah 210 unit jamban di 15 desa. Ke 15 desa yang dipilih merupakan hasil kesepakatan antara JAPFA Foundation, PT Jakamitra Indonesia dan Bu­ pati Lamongan per tanggal 22 September 2016,” ujarnya.

Pembangunan Jamban Se­ hat, kata Andi Prasetyo, ses­ uai dengan pilar Kesehatan dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

JAPFA Foundation. Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Paciran ini dilak­ sanakan di Desa Kemantren, Desa Sidokelar dan Desa Tlo­ gosadang.

Di tiga desa, telah dilaksana­ kan Program Peningkatan Pola Hidup Sehat yang terdiri dari Gizi Seimbang, Akses Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Perilaku Hidup Sehat. Kick Off Program dilaksanakan sejak September 2016 untuk periode 5 bulan. Tim JAPFA Founda­ tion melakukan pengumpulan data awal kondisi kesehatan masyarakat di 3 desa serta so­ sialisasi kegiatan Peningkatan Wawasan Perilaku Hidup Sehat dan Seimbang.

“Kami juga menyusun Buku Panduan Hidup Sehat dan Seim­ bang, Kegiatan Diskusi Kelom­ pok di 3 desa dan penyuluhan pentingnya Jamban Sehat yang bersinergi dengan program Ka­ bupaten Lamongan yakni Open Defecation Free (ODF) atas dukungan JAPFA Foundation dan PT Jakamitra Indonesia,” paparnya.

Andi Prasetyo menjelas­ kan untuk 1 unit jamban yang dikategorikan sehat adalah 1 unit jamban, 2 unit bomdes dan pipanisasi. “Sesuai hasil survei di lapangan, kondisi jamban yang dimiliki masyarakat desa, (sebanyak 28 persen) masih sangat tradisional. Sedangkan yang tidak punya jamban 72 persen. Kondisi rill inilah yang melatarbelakangi program pembangunan Jamban Sehat di Paciran,” tambahnya.

Untuk program ODF, JAP­ FA Foundation melibatkan masyarakat Kecamatan Paciran mulai dari Karang Taruna, Pela­ jar dan Pramuka, Ulama, Babin­ sa dan elemen masyarakat lainnya. Sebelumnya dilakukan proses pemilihan setiap ang­ gota masyarakat yang akan dilibatkan sesuai dengan keahl­ ian dan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Kemudian dibentuk 1 Tim Gotong Royong untuk bek­ erja di setiap desa. nwan

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

sosok

3

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Herman wara-wiri melobi kongres Amerika dan PBB untuk mendukung kemerdekaan Papua.

Herman Wainggai, Lari dari Papua Hingga Menjadi Calon Penerima Nobel Mulai dari Presiden Soeharto hingga Jokowi, semua hanya janji yang tidak pernah terjadi. Janji itu hanya tameng agar Jokowi bisa duduk sebagai presiden karena dukungan dari orang Papua.

a

ktivis kemerdekaan Papua, Herman Wainggai pernah diusulkan untuk menerima Nobel Peace Prize 2016. Itu adalah penghargaan bergengsi pengakuan dunia yang berdedikasi untuk perdamaian.

George Mason University, Amerika Serikat mengusulkan Herman untuk menerima hadiah nobel itu. Alasannya Herman adalah sosok pejuang HAM di Papua. Dia aktivis yang ngotot Papua harus merdeka.

Mundur ke belakang, Januari 2006. Herman membuat panas hubungan Indonesia dan Australia. Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjadi presiden jadi gusar. Herman memimpin 41 orang Papua melarikan diri dan meminta suaka ke Negeri Kanguru itu.

18 Januari 2006, mereka tiba di Tanjung York, Australia dengan membawa bendera Melanesia Barat. 3 bulan kemudian, Australia menerima permohonn perlindungan atau suaka mereka. John Howard, Perdana Menteri Australia kala itu memberikan visa sementara ke Herman dan kawankawannya. SBY pun menarik Duta Besarnya di sana.

Herman menjadi pemimpin aktivis pro-kemerdekaan Papua sejak tahun 80-an. Sejak Australia menemrima suakanya diterima Australia, dia memulai hidup baru sebagai juru kampanye kemerdekaan Papua di luar negeri.

Di berbagai pertemuan, dia menjelaskan alasan Papua harus dipisahkan dari Indonesia. Menurut dia, itu lebih baik karena banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tentara Indonesia di Papua.

Hidup Dalam Pengasingan

Sekarang dia ada di Virginia, Amerika Serikat dan menjadi pengajar khusus di Unversitas George Mason. Herman hidup dalam pengasingan. Dia membantu orang asing di sana meneliti isu perdamaian dan HAM di Asia Pasifik, khususnya di Papua. Dia juga mengajar, tapi juga terlibat dalam kegiatan aktivis.

“Di sana saya sebagai visiting scholar di George Mason University dari 2012. Bekerja dengan beberapa profesor untuk riset saya atau penelitian tentang Papua. Saya juga mengajar dan menulis dan update tentang papua di sosial media,” urainya.

Herman aktif menjadi pembicara dalam pertemuan dan seminar internasional tentang HAM. Herman pun wara-wiri melobi kongres Amerika dan PBB untuk mendukung kemerdekaan Papua. Dia tak percaya Indonesia yang sampai dipimpin Joko Widodo adil w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

dengan Papua.

Apa saja yang diceritakan Herman di depan PBB dan Kongres Amerika tentang Papua? Presiden Jokowi mulai memperhatikan Papua, misalnya dengan mencanangkan harga premium normal seperti di Jawa, apakah Herman tetap ingin Papua merdeka?

“Prinsipnya itu semua terfokus kepada pejuangan HAM dari sudut pandang akademis.

Amerika belajar banyak tentang HAM di Papua. Mereka juga belajar soal latar belakang budaya.

Saya berjuang untuk kemerdekaan Papua sejak usia 16 tahun, sekarang usia saya 43 tahun,” ungkapnya.

Flash back, Herman menceritakan pengalamannya meninggalkan Indonesia.

Saat itu usianya masih 20 tahun. Herman mendirikan kelompok Pemuda Nasional Papua Barat (Westpanyat).

“Tujuannya untuk mempromosikan filosofi keturunan Malenesia Barat dan melakukan perlawanan non kekerasan.

Perjuangan ini dilakukan dengan damai. Tahun 2000 ada 18 ribu pengikut organisasi ini.

Mereka meyakini Papua Barat bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Kami sama dengan PNG, Bougainville, Solomon, Fiji, kanaki, dan Vanuatu,” ceritanya.

Tahun 2000, lanjut Herman, the West Papua Student Union (SONAMAPA) membawa 16 organisasi poltik Papua Barat dalam pertemuan Awawi di perbatasan Indonesia-PNG. Organisasi suku malenesia itu sepakat untuk bersatu.

Lalu mereka kembali ke Papua dan berkumpul di Universitas Cenderawasih. Di Jayapura mereka mengibarkan bendera Papua Barat.

“Saya dan ayah saya ditangkap oleh polisi dan tentara.

Saya didakwa dengan pasal subversi di Kantor Polisi selama empat bulan. Setelah bebas, saya ke Papua Nugini untuk belajar bahasa Inggris.

Saya juga menghadiri sebuah pertemuan dengan perwakilan dari seluruh Melanesia. Aktivis dari Bougainville, Kaledonia Baru, Vanuatu, Fiji, dan Kepulauan Solomon menghadiri pertemuan itu,” tuturnya.

Enam bulan kemudian kembali ke Papua Barat, Thomas Wainggai ditangkap dengan tuduhan subversi dengan mendirikan negara Papua Barat. Dia juga dipenjara selama 2 tahun.

Herman mengaku berjuang sejak tahun 1988. Keterlibatannya adalah mengorganisir kelompok. Bahkan dia 2 kali dipenjara karena tuduhan makar.

“Tahun 2004 bebas, saya berpikir tidak ingin kembali ke penjara ini. Saya pun melarikan diri. Saya lari ke Australia dari Merauke untuk meminta sua-

Herman saat berada di gedung PBB.

ka. Saya merasa saat itu tidak bisa bergerak dan mengekspresikan diri di Indonesia.

Saya sampai di Tanjung York, Australia, 18 Januari 2006 dan menjadi berita internasional,” imbuhnya.

Di Australia, Herman menceritakan keadaan Papua. Di sana dia sangat dilindungi.

Selama 3 tahun Herman berada di Australia.

Tahun 2009, dia diundang ke Boston, Amerika Serikat.

Di Amerika ada gerakan West Papua Action Network, ini organisasi pergerakan jaringan kerja tentang kemerdekaan Papua di Amerika.

Akhirnya dari George Mason University merekomendasikan dirinya untuk menjadi nominator nobel perdamaian.

Mereka mengikuti perjuangan Herman selama di Papua sampai saat ini.

“Saya hanya bekerja dan bersuara, bagi saya ini pengakuan perjuangan panjang orang Papua,” celetuknya.

Terinspirasi DR. Thomas Wainggai

Tahun ini Herman menjadi kandidat peraih nobel perdamaian. Menurut pen-

gakuah Herman, awal nominasi ini bisa diberikan kepada dirinya karena perjuangan panjang terhadap orang Papua.

Perjuangan damai dan tanpa kekerasan sejak kepemimpinan saat menjadi tahanan politik di rezim soeharto. Walau pun dirinya dihadapkan pada brutalnya militer Indonesia yang masih terjadi sampai saat ini.

Meski reformasi sudah dihembuskan, tapi bagi Herman, dia merasa masih dalam kondisi yang pernah dialami dulu di orde baru.

“Saya terinspirasi DR. Thomas Wainggai. Dia paman saya.

Dia pejuang HAM Papua tahun 1980-an yang menginspirasikan perjuangan damai tanpa kekerasan. Saat itu zamannya, tidak ada orang Pupua yang bisa bicara, terlebih menyanyi dan mengibarkan bendera untuk identitas bangsa, itu tidak bisa. Beliau mengingatkan kami adalah seorang Melanesia yang berbeda dengan orang Indonesia,” ujarnya.

DR. Thomas Wainggai meninggal dengan cara diracun di Penjara Cipinang setelah diputuskan 20 tahun penjara. Pada 12 Maret 1996, dia meninggal setelah menjalani hukuman 7 tahun penjara. Setelah dia meninggal, perjuangannya

Herman kini menjadi pengajar khusus di Unversitas George Mason.

tidak pernah berakhir, sampai sekarang.

Selama menjadi aktivis Papua di Amerika, Herman ditemani Oktavianus Morte.

Sejak 2009 mereka melakukan kegiatan akademik. “Saya juga mendokumendasikan beritaberita yang terjadi di Papua.

Saya menulis, dan memberikan tulisan itu ke Kongres Amerika Serikat.

Saya melobi. Mereka sangat perduli dengan situasi HAM di Papua. Setelah saya melobi, saya persentasikan itu.

Saya juga bersama tim lobi di Amerika agar diterima Kongres Amerika,” kenangnya.

Yah, Herman tidak menampik jika dirinya meminta dukungan kepada Kongres Amerika Serikat untuk kemerdekaan Papua.

“Saya melihat negara besar seperti Amerika bisa juga menyuarakan kepedulian itu.

Saya juga bertemu dengan organisasi HAM. Seperti bertemu organisasi internasional saat pertemuan di PBB. Saya juga memberikan tulisan tentang keadaan papua ke PBB. Saya pernah berikan itu tahun 2012 ke Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Indonesia selalu menyembunyikan tidak ada kekerasan di Papua, tapi dengan perkem-

bangan zaman di media sosial, itu tidak bisa disembunyikan lagi,” tambahnya.

Dia juga membantah adanya keraguan orang Papua untuk mengelola negaranya kalau sudah merdeka. Katanya, bagaimaa bisa menghakimi negara yang belum menjalankan roda pemerintahannya.

“Penilaian orang Papua tidak bisa menjalankan roda pemerintahannya, itu penilaian keliru. Sebenarnya Indonesia harus bangga bisa mengakui papua sebagai suatu negara.

Papua ada di Indonesia sudah 50 tahun. Indonesia tidak perlu ragu membiarkan Papua merdeka. Banyak akademisi dari lulusan terbaik berasal dari Papua, mereka punya kemampuan. Tapi tidak punya kesempatan saja selama puluhan tahun. Manusia tidak ada yang malas dan rajin, semua sama. Tinggal kesempatan saja,” bantahnya.

Tahun 1980-an banyak orang Papua yang mengungsi di Eropa pasca Papua gabung dengan Indonesia. Mereka punya anak dan cucu. Banyak orang papua yang lulus program master dan doktor di sana, tapi mereka tidak punya kesempatan di Indonesia.

Dalam perjanjian Roma, salah satu perjanjiannya berbunyi kalau orang Papua ada di Indonesia hanya 25 tahun, cukup 25 tahun. Jadi Indonesia menyiapkan Papua untuk bernegara.

Pihaknya juga akui diperhadapkan sebagaimana negara baru. Contohnya Timor Leste banyak keraguan, Timor Leste negara kecil dan ragu untuk merdeka. Tapi sekarang Timor Leste bisa mengatur negaranya.

Terkait dengan kepentingan Asing ketika Papua M e r d e k a , s a l a h s a t u ny a Freeport, menurutnya hal itu nantinya akan diatur dalam konstitusi. “Soal Freeport, akan diatur kemudian.

Yang terpenting sekarang bagaimana masyarakat Internasional ingin merdeka dan mengatur negaranya sendiri.

Kami sadar, papua kaya. Tapi investornya saat ini deal degan Indonesia, bukan Papua. Kalau Papua merdeka, maka investor akan deal dengan Papua. Kami akan mengatur poin tentang investais. Saya selalu bilang, Amerika harus membantu kalau Papua merdeka. Sehingga orang Papua bisa menikmati kekayaan alamnya,” harapnya.

Ditambahkan Herman, meski Presiden Jokowi sudah berjanji akan ada keadilan untuk Papua, namun baginya pernyataan dari pemimpin negara Indonesia dari presiden satu ke lainnya, sudah biasa.

“Itu bukan hal baru untuk saya. Mulai dari Presiden Soeharto. Misal sekarang janji Jokowi untuk akses pers internasional di Papua, sampai hari ini itu tidak terjadi. Berarti janji itu hanya menjadi tameng saya agar Jokowi bisa duduk sebagai presiden karena dukungan dari orang Papua. Orang Papua sangat mendukung Jokowi saat itu,” katanya.

Herman mengakui jika banyak orang yang sudah memb u j u k ny a u n t u k p u l a n g .

Sayangnya, dia belum punya keinginan untuk itu. Saat pemerintahan Jokowi berkuasa, Herman juga pernah dibujuk untuk pulang. Diceritakannya, Jokowi pernah mengirimkan utusan ke Amerika.

“Saya tak perlu sebutkan siapa orang itu. Saya diajak kembali dan bicara tentang masa depan Papua. Tapi saya menolak. Saya akan kembali jika Papua sudah lepas dari Indonesia. Itu solusi terbaik untuk membuat Papua lebih baik. Papua di tangan Indonesia akan terus seperti ini.

Terus terjadi pembunuhan dan pengerukan sumber daya. Terakhir lihat saja mahasiswa Papua di Yogyakarta, diperlakukan tak layak seperti kami ini bukan manusia. Timor Timur lihat saja, mereka berhasil mengurus negaranya. Bahkan sekarang sejahtera. Kami pun bisa mengurus negara kami sendiri, itu pasti,” tutupnya.npeb/sua

patgulipat

4

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Tidak Mudah “Menggusur” Fahri

Perlawanan Fahri Hamzah terhadap PKS memasuki babak baru. Gugatan Fahri dimenangkan, dan PKS diharuskan membayar ganti rugi Rp30 miliar.

p

erlawanan Fahri Hamzah terhadap PKS memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri. PKS diwajibkan mengimpaskan ganti rugi puluhan miliar Rupiah. Tatkala Fahri merasa di atas angin, PKS justru makin meradang.

Partai pimpinan Sohibul Iman itu menyatakan banding.

Keputusan PN Jakarta Selatan bagai angin segar bagi Fahri.

Majelis Hakim yang dipimpin Made Sutrisna mengabulkan gugatan Fahri sekaligus mengharuskan PKS membayar ganti rugi Rp30 miliar. Fahri mengatakan tak terkejut dengan keputusan itu. Menurutnya, uang dari PKS akan bisa digunakannya untuk membantu pembinaan dan pembangunan PKS khususnya di daerah-daerah.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan bakal segera mengirimkan salinan keputusan kepada Majelis Syuro PKS sehingga partai bisa merespons keputusan hukum sebagaimana sepatutnya.

“Kita juga lagi menunggu respons dari partai. Sekarang sudah ada putusan pengadilan, selayaknya diikuti, kalau tidak ya ada hukum di atas hukum,” kata Fahri pada Rabu, (14/12/2016).

Bagi Fahri, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatannya yang tidak terima dipecat PKS tersebut sudah selesai. “Bagi saya satu tahap sudah seleesai,” ujar dia.

Untuk itu, ia meminta kepada elite PKS bisa menerima putusan pengadilan tersebut.

Dia mengatakan, jika tidak mematuhi putusan pengadilan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah baru lagi.

“Tahap berikutnya kita harap pimpinan partai taat dulu keputusan pengadilan.

Kembalikan hak saya, jangan lakukan hal-hal yang bertentangan pengadilan, itu akan memberikan efek lain nantinya,” Fahri menandaskan.

Fahri sendiri mengatakan, tidak ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan AD/ART partai. Sehingga, Ia menganggap tidak perlu minta maaf.

“Minta maafnya apa? Kita dipecat terus minta maaf, begitu?” kata Fahri.

Seharusnya, kata Fahri, pengurus DPP PKS yang melayangkan permintaan maaf atas tuduhan pelanggaran terkait pembelaan kepada Ketua DPR Setya Novanto yang sempat terseret kasus “Papa Minta Saham”. Sebab, Setya Novanto telah dinyatakan tidak bersalah dan saat ini kembali menjabat sebagai Ketua DPR. “Harusnya (DPP PKS) ada permintaan maaf atas tuduhan saya. Saya pernah bahas

kok di fraksi, semua terima, enggak ada bantahan. Masak orang enggak salah terus minta maaf?” tegas Fahri.

Gugatan Fahri yang dikabulkan pengadilan merupakan keputusan sengketa Fahri dan PKS yang sudah terjadi hampir setahun terakhir. Fahri mendaftarkan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Selatan pada Selasa, 5 April 2016 dengan nomor 214/ pdt.15/2016/PN.Jkt.Sel. Dalam gugatannya, Fahri meminta agar pemberhentiannya dari segala jenjang kepengurusan di PKS dibatalkan demi hukum. Dia mengatakan, proses pemecatan tidak sah karena tidak transparan dan hanya diinisiasi oleh sekelompok orang.

Fahri juga meminta ganti rugi dari PKS Rp500 miliar namun kemudian hanya dikabulkan Rp30 miliar oleh pengadilan.

Fahri pada April lalu menggugat Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri dan Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid serta Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS Abdul Muiz Saadih.

“Karena yang diadili dari saya adalah pikiran saya. Saya tidak korupsi, saya tidak melanggar susila, saya tidak mencuri uang partai. Saya tidak pernah menunggak iuran partai dan saya tidak menyakiti orang-orang di daerah pemilihan saya,” kata Fahri setelah mendaftarkan gugatannya beberapa bulan silam.

Keputusan Berbahaya bagi Demokrasi

Presiden PKS Sohibul Iman rupanya tak patah arang dengan

keputusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Fahri.

Sohibul mengingatkan, PKS masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum lanjutan karena keputusan itu baru pada tingkat pertama.

Tak hanya banding, Sohibul mengingatkan selanjutnya masih ada kasasi bahkan peninjauan kembali atau PK. “DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) PKS sudah memutuskan banding, insya Allah kami ikhtiar sebaikbaiknya,” kata Sohibul Iman.

Sementara Kuasa Hukum PKS, Zainuddin Paru, sempat menyayangkan keputusan majelis hakim. Menurutnya, pengadilan tidak mempertimbangkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan internal partai politik.

“Keputusan ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan eksistensi partai politik karena partai politik tidak dapat menegakkan aturan dan disiplin organisasi yang telah diatur dalam AD/ART-nya,” kata Zainuddin Paru, Kamis (15/12/2016).

Dia mengingatkan bahwa AD/ART PKS jelas adalah produk hukum internal organisasi itu karena telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Sehingga apapun keputusan organisasi yang didasarkan kepada AD/ART tersebut sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia,” kata dia lagi.

Putusan pengadilan itu tak lama juga ditanggapi oleh Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring. Tifatul menilai, upaya PKS untuk mencopot Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR terasa tak mulus. Padahal PKS jelas memiliki otoritas untuk mencopot kadernya.

Mantan Menkominfo era

Kuasa Hukum PKS, Zainuddin Paru.

Pre­siden SBY itu lantas membanding-bandingkan kasus Fahri Hamzah dengan pencopotan Ade Komarudin dari jabatan sebagai Ketua DPR yang lalu saat jabatan itu dikembalikan kepada Setya Novanto oleh Partai Golkar.

Dia bahkan mengingatkan bahwa anggota Fraksi PKS Surahman Hidayat juga didongkel dari jabatan Ketua MKD DPR yang kini diambil alih oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Harus jadi pelajaran. Saya tidak tahu (ada tidaknya intervensi kasus Fahri) tapi ini jadi distrust bagi kita semua.

Di MKD diambil begitu saja pimpinannya PKS. Mau ganti kadernya di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) sulit sekali.

Wajah politik kita harus diperbaiki,” kata Tifatul.

K a s u s P K S v s Fa h r i Hamzah dinilainya sebagai akibat adanya kekacauan dalam hukum. Oleh karena itu

PKS tidak akan mudah menyetujui penambahan kursi wakil ketua DPR dan MPR yang diwacanakan partai pemenang Pemilu, PDIP apabila PKS tidak diakomodir kepentingannya mendapatkan jatah kembali kepemimpinan di MKD DPR. Pada kesempatan yang sama Tifatul kembali menyinggung soal kasus Fahri yang menurutnya tak perlu berkepanjangan seandainya Fahri mau meminta maaf kepada PKS. Pula dia harus mengeluarkan pernyataan resmi soal hal tersebut. Namun kata Tifatul, untuk saat ini, akibat sudah dipecat PKS, maka Fahri bisa kembali ke partai dengan mendaftar kembali.

Namun tetap dengan syarat meminta maaf.

“Kalau minta maaf kan selesai. Yang jelas secara struktural persoalan Fahri di PKS sudah selesai. Kalau ingin kembali ada prosedur, harus

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah saat memberikan keterangan pers di Kantornya DPR RI, Senayan, Jakarta. Fahri mempertanyakan alasan DPP PKS memecatnya dan akan menggugatnya.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

tanya PKS bukan sama yang lain,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh kader PKS bahkan sudah mafhum dengan kasus antara PKS dan Fahri Hamzah tersebut dan memahami bahwa Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memang ingin memperpanjang sengketa.

Kilas Balik Pemecatan Fahri

Pe m b e r h e n t i a n Fa h r i Hamzah oleh PKS ibarat drama dengan tarik ulur dan polemik yang terjadi berbulan-bulan hingga akhirnya Fahri dipecat pada tanggal 20 Maret 2016 oleh Majelis Tahkim PKS. Fahri dipecat melalui surat bernomor 02/ PUT/MT-PKS/2016 dengan rekomendasi BPDO. Tiga hari setelahnya diminta pemecatan ditindaklanjuti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Pro dan kontra antara Fahri dan kepengurusan DPP baru PKS yang memulai periode pada Agustus 2015 sebenarnya sudah terjadi sejak September tahun lalu. Pada saat itu, Fahri Hamzah diingatkan agar tidak kontroversial dalam pernyataannya. Majelis Syuro juga meminta agar Fahri menjaga kesantunan sesuai dengan arahan partai.

Fahri pada awal tahun 2016 sempat diminta agar mengundurkan dari dari jabatan wakil ketua DPR lantaran setelah beberapa kali pertemuan dan peringatan, dia tidak berubah.

Menurut PKS, sebagaimana disampaikan beberapa waktu lalu, permintaan pengunduran diri itu sempat disetujui Fahri. Namun belakangan Fahri membelasut.

Menurut para petinggi PKS, ada beberapa “dosa” Fahri yang tak lagi bisa ditolerir. Antara lain pertama, pernyataan Fahri yang pernah mengatakan banyak anggota DPR “rada-rada bloon” sehingga menyebabkan

banyak anggota Dewan tersinggung. Kedua, mengatasnamakan DPR yang menilai KPK layak dibubarkan. Ketiga, Fahri disebut pasang badan dalam kasus “Papa Minta Saham” yang tak sesuai dengan arahan di partai. Keempat, Fahri juga pasang badan untuk tujuh proyek di DPR. Lalu mediasi antara PKS dan Fahri Hamzah ternyata tak mulus. Pertemuan yang diklaim PKS sudah dilakukan sejak September 2015 hingga Februari 2016 juga tak semuanya dibenarkan oleh Fahri. Dia justru menilai pelengserannya dari jabatan pimpinan DPR memang didesain oleh sejumlah pimpinan. Keputusan pemecatan juga tak transparan. Setelah berkonsultasi dengan ahli hukum tata negara dan kuasa hukumnya, Fahri percaya diri menggugat PKS ke pengadilan.

“Saya tidak ada urusan dengan skenario orang tapi saya hanya mau menuntut hak-hak saya dan membela kebenaran membela prinsip yang saya percaya itu adalah bagian dari perjuangan saya berpartai,” kata Fahri Hamzah pada Kamis, 7 April 2016.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Zaenal Budiono, tak heran apabila PKS tak mudah “menggusur” Fahri. Wakil Ketua DPR itu dinilai cukup mumpuni memahami AD/ART partainya, pula cukup paham soal hukum dalam kaitannya dengan partai politik.

“Dalam beberapa posisi Fahri masih kuat,” kata Zaenal Budiono.

Bahkan menurutnya di dalam PKS sendiri masih terlihat ada dukungan terhadap Fahri meskipun tidak dikemukakan kepada publik.

“Soal hukum bisa menang bisa kalah lagi namun secara politik kan Fahri sudah memenangkan level awal, mulai ada kepercayaan diri bahwa yang dilakukan PKS selama ini memang salah,” katanya. nezr/lil/jur

parlemen

5

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

DPR Kenalkan Pancasila Sebagai Pondasi Kelola Konflik ke Ulama Afghanistan Sejumlah ulama Afghanistan ingin mengetahui kiat Indonesia dalam mengelola dan menyelesaikan konflik.

w

shop Islam, Leadhership, and Peace Building, Study and Dialogue Visit to Jakarta.

“Saya kira kita perlu memberikan perhatian khusus kepada Afghanistan. Afghanistan memperoleh kemerdekannya dengan perang, hampir sama dengan kita. Sampai-sampai mereka untuk membangun negara itu sulit, karena masih ada konflik antar suku dan agama yang masih sangat luas,” jelas Fahri.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menambahkan, sejumlah ulama Afghanistan itu ingin mengetahui kiat Indonesia dalam mengelola dan menyelesaikan konflik.

“Indonesia lebih beragam.

akil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah memastikan, DPR akan memberikan perhatian khusus pada pengelolaan konflik di Afghanistan. Mengingat, konflik di Afghanistan yang tak kunjung usai, dan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afghanistan yang telah terjalin dari tahun 1954.

Demikian dikatakannya usai menerima 18 ulama senior Afghanistan di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Kunjungan ulama Afghanistan ini dalam rangka serial Work-

Komisi III Pertanyakan Ormas FBI ke Polri Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Zacky Siradj mempertanyakan keberadaan ormas FBI (Forum Bhayangkari Indonesia). Hal tersebut diungkapkanya kepada Parlementaria sesaat sebelum memasuki ruang Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Kamis (15/12).

“Saya juga dengar tentang ormas FBI, tapi saya belum tahu organisasi apa itu. Namun sebuah organisasi massa sebaiknya tidak menyamakan dengan sesuatu yang sudah ada, apalagi nama yang sebelumnya sudah identik dengan lembaga negara seperti kepolisian. Bhayangkari atau Bhayangkara itu kan identik dengan Polri,” ungkap Zacky.

Ditambahkan politisi dari fraksi Partai Golkar ini, meskipun undang-undang memberikan kebebasan bagi setiap warganegara untuk berkumpul dan berserikat, namun sejatinya hal tersebut juga tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya.

Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-undang keormasan yang mengatur tentang eksistensi atau keberadaan organisasi massa di Indonesia.

Maka sudah seharusnya hal itu diikuti. Oleh karena itu, pihaknya akan mempertan-

Ahmad Zacky Siradj.

yakan kepada mitra kerjanya, Polri terkait ormas FBI yang kini tengah hangat dibicarakan di sosial media.

Dalam beberapa hari ini, ormas FBI ramai dibicarakan di sosial media terkait pengangkatan seorang warga China, Chen Su sebagai Liasion Officer (LO) ormas tersebut.

Dalam Surat pengangkatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum R Renny Mursantio dan Sekretaris Jenderal Joko Winarto pada 5 Mei 2016 itu, Chen memiliki kewenangan dalam sosialisasi dan menghubungkan kerja sama antara ormas Ke DPD/DPC FBI seluruh Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah warganegara asing diperbolehkan membuat ormas di Indonesia.nay/mr

Komisi XI Setujui Anggaran Tahunan BI 2017 Komisi XI DPR RI menyetujii Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2017 di mana anggaran penerimaan operasional dan pengeluaran operasional masing-masing Rp21,2 triliun dan Rp9,87 triliun.

“Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran penerimaan operasional BI sebesar Rp21,2 triliun dengan rincian penerimaan hasil pengelolaan valas Rp21,07 triliun, penerimaan operasional kegiatan pendukung Rp14 miliar, dan penerimaan administrasi Rp125 miliar,” kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng saat rapat kerja dengan Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Sebelumnya, Bank Indonesia mengajukan usulan anggaran penerimaan operasional Rp24,67 triliun, naik 35,33 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Sementara itu, rincian anggaran pengeluaran operasional BI Rp9,87 triliun antara lain gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp3,38, manajemen sumber daya manusia Rp2,95 triliun, logistik Rp1 triliun, dan penyelenggaraan operasional pendukung Rp868 miliar.

Kemudian, ada pula penge-

luaran untuk program sosial dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM Rp310 miliar, pajak Rp925 miliar, dan cadangan anggaran Rp441 miliar.

Anggaran pengeluaran operasional yang disetujui oleh Komisi XI DPR tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran operasional ebelumnya yang diajukan oleh Bank Indonesia Rp10,07 triliun atau naik 6,53 persen dibandingkan anggaran tahun 2016.

Terkait dengan program sosial BI, Anggota Komisi XI Achmad Hatari meminta kepada BI agar program tersebut lebih fokus kepada komponen yang secara langsung berpengaruh terhadap naiknya inflasi.

“Ke depan, BI harus fokus kepada kluster komoditas tersebut supaya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) BI sebagai penjaga inflasi bisa lebih baik,” ujar Hatari.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, dalam program sosial BI memang ada yang dikhususkan untuk menjaga inflasi agar lebih terkendali.

“Memang ada program terkait pengendalian inflasi, khususnya ketahanan pangan,” kata Agus.ncit/ans

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Dengan lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 1000 bahasa, dan lebih dari 700 suku, kita bisa bertahan. Karena kita memiliki pondasi dan sistem perdamaian yang kuat, yakni Pancasila,” imbuh Fahri.

Fahri melihat ketertarikan ulama Afghanistan pada Pancasila. Ia menjelaskan, bahwa Pancasila merupakan gabungan antara ide keagamaan dengan ide kebangsaan. Pendiri Indonesia yang berjiwa agamawan, ilmuwan, negarawan, dan politisi, tidak mengkotak-kotakkan antara ulama dan pemimpin negara.

“Ini semua bergabung, itu yang melahirkan Pancasila. Di atas Pancasila, kita membuat konstitusi, di atasnya kita membangun negara yang kuat. Ini yang rupanya yang perlu mereka dalami dan pelajari, sehingga ada komitmen untuk berpegang pada sesuatu yang kuat sifatnya,

karena mereka juga relatif beragam,” jelas Fahri.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu mengatakan, Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, dimana lembaga negara ini salah satu tugasnya adalah untuk menyelesaikan sengketa di antara lembaga negara. Konsep ini menurutnya dapat dicontoh oleh Afghanistan.

“Karena mereka juga ada sengketa antara parlemen dengan presidennya itu yang tak kunjung selesai. Mereka tidak seberagam kita, tetapi konflik juga tidak selesai-selesai. Itu yang mereka ingin tahu, dan akan kita bantu perdalam,” tutup Fahri, sembari mengatakan dirinya juga sudah berkomunikasi dengan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, agar lebih konsultatif terkait agenda para ulama itu di Indonesia.nsf/od

DPR bersama ulama Afganistan.

RUU Jasa Konstruksi Resmi DPR Apresiasi Disahkan Menjadi UU Kualitas Dubes Dalam Uji Kelayakan

Rancangan UndangUndang Jasa Kostruksi secara resmi disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Jakarta DPR, Kamis, (15/12/2016).

“Saya akan menanyakan kepada seluruh anggota dewan, apakah Rancangan UndangUndang Jasa Konstruksi dapat disetujui menjadi UU,”tanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan Rapat Paripurna. “Setuju…”jawab anggota dewan, dan palu pun diketuk tanda pengesahan.

“Ini adalah salah satu Un­d ang-Undang pen­t ing, ka­r ena kita sedang mem­ bangun,”lanjut Fahri usai mengetuk palu.

Sebelumnya dalam laporannya, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Prancis menyampaikan semakin tingginya tingkat persaingan sektor Jasa Konstruksi, baik ditingkat nasional maupun international membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha dibidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Penguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja Konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Dalam pengaturan usaha Jasa Konstruksi, ujar Fary, yang meliputi struktur usaha, segmentasi pasar, persyaratan usaha diatur pula pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Penyediaan Bangunan serta pengembangan usaha

berkelanjutan. “Badan usaha dan usaha perorangan asing serta tenaga kerja konstruksi asing, diatur dengan persyaratan yang ketat,” tegas Fary.

Lalu, lanjutnya, pentingnya pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi oleh pengguna jasa dan atau penyedia jasa mendapat prioritas guna mencegah terjadinya kegagalan bangunan. “Penentuan mengenai kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli,” jelas Fary.

Pada sisi penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam menghadapai persaingan global, terang politisi Gerindra ini, membutuhkan payung hukum yang kuat guna meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam negeri melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja, pemenuhan upah, dan remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi ditingkat jabatan ahli telah diatur dalam UU ini. “Diharapkan pelaku Jasa Konstruksi menjadi tuan rumah dinegaranya sendiri,” harap Fary.

Selain itu, tambahnya, UU ini memberi penguatan terhadap asosiasi dibidang Jasa Konstruksi baik asosiasi tenaga kerja maupun asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.

“Tim Panja Komisi V dan pemerintah juga bersepakat menghapus ketentuan pidana dan menekankan penegakan

hukum pada aspek administrating dan keperdataan.

Dalam hal terjadi sengketa antar pihak, diterapkan prinsip dasar musyawarah untuk mufakat,” terang Fary.

Untuk menjamin kerberlangsungan proses penyelanggaraan Jasa Konstruksi, RUU ini juga mengatur apabila ada dugaan kejahatan atau pelanggaran oleh pengguna dan penyedia jasa, maka proses hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

“Dalam hal adanya dugaan kejahatan atau pelanggaran terkait kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang,” papar Fary.

Sekedar informasi, RUU Jasa Konstruksi merupakan usul inisiatif DPR awalnya terdiri atas 15 Bab dan 113 pasal, setelah melalui sejumlah pembahasan dan perumusan intensif, akhirnya berhasil diselesaikan menjadi 14 Bab dan 106 pasal, sedangkan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebelumnya terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal.

Dengan perubahan sis­ tematika dan materi muatan lebih 50 persen dari UU No.18 Tahun 1999, maka RUU ini merupakan pengganti UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.nnt/par

Komisi I DPR mengapresiasi kualitas calon duta besar Indonesia untuk negara-negara sahabat, yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan, kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin.

“Saya melihat kelima calon dubes cukup siap menjalani tugasnya namun uji kelayakan dan kepatutan ini belum selesai,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Dia menjelaskan uji kelayakan 23 calon dubes itu akan berlangsung dua hari yaitu pada Selasa-Rabu (13-14 Desember) mulai pagi hingga malam hari.

Menurut dia setelah uji kelayakan dilakukan maka Komisi I DPR memberikan pertimbangan dan pendapat secara keseluruhan terkait kualitas calon dubes.

“Pagi hingga sore ada lima calon yang diuji kelayakan lalu dilanjutkan malam hari dan besok (Rabu, 14/12) dilanjutkan kembali. Besok (14/12) malam baru bisa didiskusikan terkait keputusan Presiden menempatkan calon dubes di negara tujuan,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan uji kelayakan tersebut bebas dari konflik kepentingan, terkait ada anggota Komisi I DPR yang diajukan Presiden menjadi calon dubes

yaitu Tantowi Yahya.

Dia mengatakan Komisi I DPR akan memberikan pertanyaan yang sama kepada semua calon dubes, yaitu tanpa kepentingan apapun karena ingin melihat kemampuan calon menjadi dubes di negara yang ditunjuk.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Saifulah Tamliha mengatakan kesimpulan sementara para calon dubes memiliki kompetensi dan penempatannya di negara-negara sahabat sudah tepat.

Dia mencontohkan calon dubes Indonesia untuk Yordania diisi oleh diplomat karir dan senior di lingkungan Kementerian Luar Negeri, langkah itu tepat dengan pertimbangan kondisi geopolitik negara tersebut.

“Kita terkendala kalau ada turis yang ingin ke Masjidil Aqsa, biasanya harus menggunakan visa Israel dan prosesnya bisa 35 hari. Seorang bisa dapat visa kalau sudah di Yordania sehingga dibutuhkan diplomat yang paham kondisi tersebut,” katanya.

Dia mengatakan calon dubes harus mengenal wilayah yang akan ditempati dan kuasai diplomasi di wilayah tersebut di bidang politik, budaya dan sosial.

Menurut dia dari 23 nama calon dubes itu, 15 orang merupakan diplomat karir dan delapan dari kalangan politisi serta orang yang dianggap mampu.nima/ans

Perlunya Pendidikan Vokasi Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menyatakan pendidikan vokasi perlu segera ditingkatkan mengingat kebutuhan tenaga terampil di Indonesia tiap tahun sebanyak 3,8 juta orang.

“Karena itu saya mendorong pemerintah menguatkan pendidikan vokasi,” kata Anang kepada pers di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

Dia berharap Kementerian Ristek- Dikti ada terobosan terkait pendidikan vokasi.

“Kebutuhan angkatan tenaga kerja terampil di Indonesia sebanyak 3,8 juta setiap tahunnya harus direspons dengan penyiapan tenaga kerja yang siap pakai,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jatim IV (Jember-Lumajang) ini.

Salah satu caranya melalui penguatan pendidikan vokasi.

“Karena itu KemenristekDikti harus mengeluarkan terobosan,” katanya.

Anang mengatakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi harus memiliki kontribusi nyata untuk menyiapkan tenaga kerja

Anang Hermansyah.

yang memiliki daya saing dan siap pakai.

“Ide Menristek Dikti tentang tenaga pengajar di pendidikan vokasi tidak harus berpendidikan S2 tentu akan menimbulkan masalah karena jelas bertentangan dengan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yakni dosen harus memiliki kualifikasi minimum lulusan magister untuk program diploma atau program sarjana,” ujar Anang, wakil rakyat dari Fraksi PAN. Anang mengatakan, salah satu jalan keluar mengatasi

ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif dan siap pakai salah satunya melalui jalur vokasi.

Menurut dia saat ini mayoritas sarjana yang dihasilkan adalah sarjana yang berorientasi riset, bukan vokasi.

“Membuat terobosan ter­

kait pendidikan vokasi itu sangat penting, tapi jangan sampai terobosan itu justru melanggar UU,” kata Anang.

Musisi asal Jember ini mengusulkan agar presiden mempertimbangkan menerbitkan Perppu soal dosen dan guru.

Salah satunya dengan menambah norma soal pengajar atau dosen bidang vokasi yang tidak harus bergelar magister.

“Namun berhubung UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2017, saya mengharapkan agar segera dibahas perubahannya mengingat pentingnya pendidikan vokasi,” kata Anang.

Anang menggarisbawahi penguatan pendidikan vokasi akan memberi efek nyata mulai soal ketersediaan tenaga kerja, daya saing yang tinggi serta penguatan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus juga membuat terobosan untuk menambah prodi vokasi dan mulai mengikis paradigma bahwa sarjana lulusan S1 lebih baik dari D -III atau D -IV,” kata Anang.nsr/ans

analisa

6

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Fitradjaja Purnama: Tahun 1998 Jika Soeharto Masih Berkuasa, Kita-kita Ini Dianggap Makar Kalau misalnya tahun 1998 Soeharto masih berkuasa dan kita gagal menggulingkan, ya kita-kita ini dianggap makar. Tapi karena menang, akhirnya makar diganti dengan reformasi.

Dan, reformasi adalah produk makar.

p

erkara makar yang dituduhkan terhadap 11 tokoh dan aktivis tidak bisa lepas dari rangkaian aksi 14 Oktober, 4 November, dan 2 Desember.

Hanya Fitradjaja Purnama, aktivis pro demokrasi, melihat kepentingan politik cukup kuat masuk ke dalam.

“4 November tampak beda antara sebelum dan sesudah jam 18.00 WIB, ketika ada aksi lanjutan oleh merekamereka yang memimpin sejak pagi. Apa yang terjadi pada tanggal 2 Desember, secara kuantitas saya pikir bisa dua kali lipat atau lebih. Secara kualitas juga luar biasa. Belum pernah saya melihat aksi setertib itu. Dengan kuantitas dan kualitas seperti itu, saya melihat aksi ini merupakan hasil moderasi pemerintah terhadap tuntutan publik yang langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi,” ujar Fitra, belum lama ini. Berikut kutipan selengkapnya: Bagaimana Anda melihat aksi massa bela Islam?

Aksi ini lahir karena emosi publik. Tanpa emosi publik tidak mungkin ada aksi sebesar itu. Sayangnya publik yang punya emosi sebesar itu tidak memiliki keterampilan politik, tidak punya keterampilan organisasi, dan tidak punya keterampilan aksi. Saya menyebutnya mereka kelompok pertama yang berjalan murni dengan tuntutannya.

Berarti ada kelompok kedua?

Ada kelompok kedua. Mereka ini punya ketrampilan aksi, organisasi dan politik yang baik. Mereka yang merancang dan men-set up aksi, termasuk yang menentukan tanggal dan tempanya. Di antara mereka banyak juga yang murni dengan tuntutannya. Tapi kalau dilihat pada 4 November, ada juga punya

ketrampilan lain. Itu emosi public yang dikelola oleh kelompok kedua ini. Meski ada emosi publik yang partisipasinya cukup tinggi, tapi tampak sekali mobilisasinya.

Peran pemerintah dalam aksi tersebut, berhasilkan meredam aksi tanpa anarkis?

Presiden Jokowi sebelumnya sudah melemparkan sinyalemen ada aktor politik. Bayangkan saja pada 4 Desember, selepas aksi yang sudah dijadwalkan, ada aksi lanjutan yang tidak biasa.

Yang terjadi pada 2 Desember merupakan ulangan aksi pada tanggal 4 November. Tapi hasil moderasi yang dipimpin Jokowi di mana tidak pernah ada presiden menggelar tikar bersama ulama, hal itu berhasil meredam aksi 2 Desember.

Jokowi juga mengorganisir militer. Dia juga melakukan negosiasi langsung ke aparat.

Apa yang dibilang oleh peserta aksi sebagai aksi bela Islam jilid III, Jokowi justru menekankan itu bukan aksi atau demonstrasi, melainkan doa bersama. Ini merupakan antitesisnya Jokowi dengan tesisnya orang yang melakukan aksi. Ketemunya di aksi super damai 2 Desember.

Bagaimana dengan pelaku terduga makar yang ditangkap sebelum 2 Desember?

Kalau kemudian selepas itu (Jumatan) ada aksi lain di Medsos, bahwa ada aksi lanjutan yang dipimpin oleh Rachmawati Dkk menuju gedung MPR/DPR, itu merupakan bentuk pengamanan dari sisi pemerintah. Aksi lain–selepas Jumatan–sudah pasti ada. Dan, tidak ada yang melarang. Hanya saja sampai sekarang yang namanya Habib Rizieq belum mengeluarkan statement terkait aksi yang katanya dipimpin Rachmawati.

Anda melihat peran kel­

ompok kedua ini bagaima­ na, adakah kelompok lain semisal kelompok ketiga, apa kepentingan politik mereka?

Kelompok kedua ini hasil pengorganisasiannya Jokowi.

Dia berhasil memilah kelompok dua yang murni bersamasama dengan kelompok satu.

Dan ada kelompok kedua yang punya maksud-maksud lain. Mereka bersama dengan kelompok ketiga. Kelompok ketiga sejak 4 November sudah kelihatan. Itu sangat tampak di kelompok ketiga yang memang ingin mengganggu pemerintahan. Kelompok ketiga ini tidak ada urusan sama ketersinggungan atau penistaan agama. Urusannya adalah permainan politik.

Terlepas itu berhenti hasilnya di urusan Pilkada DKI, aksi kelompok ketiga ini tampak nyata sekali.

pentolannya ini tidak dipotong, maka massa yang jumlahnya 50 ribu itu tidak punya arah. Saya melihatnya dari sisi keamanan dan dari sisi pemerintah. Kalau 11 orang itu, paling mentok mengumpulkan massa sekitar 10 ribu orang. Tapi bagi 11 orang itu, buat apa mengumpulin orang susah-susah. Sebab massa sudah terbentuk sebelum shalat Jumat. Bilangannya mencapai jutaan. Di situ sudah ada massa yang muncul secara partisipatif dan massa yang sudah dimobilisasi. Bagi 11 orang ini, mereka tinggal naik panggung, pidato, dan membakar massa. Cukup. Dan massa dengan korlap masingmasing dengan jumlah 50 ribu orang, pasti akan diikuti oleh lainnya. Jadi, ini adalah upaya pengamanan. Pemotongan kabel dan menangkapi orang-orang tersebut.

Cara kerja kelompok ketiga seperti apa?

Di lapangan, aksi sudah tampak nyata. Anggap saja peserta aksi 2 Desember mencapai 1-2 juta. Tapi kelompok ketiga akan memobilisasi kelompok kedua yang sudah berhasil dikumpulkan. Mereka cukup mengerahkan massa sebanyak 50 ribu yang dipencar di beberapa titik. Dari massa sejumlah itu pasti bisa menjadi massa dua kali lipat.

Nah, bayangkan saja kalau ada aksi massa selepas shalat Jumat menyisir ke gedung MPR/DPR sejumlah 100 ribu, saat itu cuma satu orang yang melempar batu, dijamin pasti akan terjadi chaos.

Apakah kesebelas orang tersebut mempunyai ke­ mampuan makar?

Saya kira tidak. Bahwa mereka mempunyai pikiran untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi, iya. Kita bukan meraba-raba, sebab kita sudah mendengar dan melihat yang disampaikan mereka. Omongan ‘penggulingan’ di suatu negara demokrasi sebenarnya sah-sah saja, sekalipun dengan teori UUD 1945. Justru kalau misalnya tahun 1998 Soeharto masih berkuasa dan kita gagal menggulingkan, ya kita-kita ini dianggap makar.

Tapi karena menang, akhirnya makar diganti dengan reformasi. Dan, reformasi adalah produk makar.

Apakah polisi berhasil menangkap pelaku terduga makar?

Di kalangan aktivis hal itu sudah tampak nyata. Semua sudah beredar di Medsos.

Sebut saja Sri Bintang Pamungkas, apa yang dikatakannya jauh hari sudah beredar di Youtube. Yang saya lihat, penangkapan-penangkapan saat subuh terhadap 11 tokoh dan aktivis adalah upaya untuk memotong kabel. Supaya pasca shalat Jumat, tidak ada lagi upaya aksi yang memimpin. Kalau pentolan-

Mungkinkah di era re­ formasi presiden bisa digulingkan oleh rakyat?

Dengan adanya pemilihan langsung ini, yang namanya upaya penggulingan (makar) adalah hal yang mustahil. Tetapi jika untuk bikin kerusuhan itu sudah terjadi. Urusan pengamanan 2.12 sudah selesai. Di luar itu, jika ada indikasi pembiayaan/ pendanaan seperti yang disebutkan media bahwa ada campur tangan Cendana, itu beda lagi.nnov

Fitradjaja Purnama

Muhammad Prasetyo: Eksekusi Mati Kita Tunggu Dulu Sampai Hak Hukum yang Bersangkutan Terpenuhi Eksekusi mati bandar narkoba bisa jadi bakal digelar lagi dalam waktu dekat ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) terpi­dana mati Benny Sudrajat alias Tandi Winardi.

Benny adalah gembong narko­ba yang lebih besar dari ter­pidana mati Freddy Budiman. Bila Freddy bergelut di sek­tor ekspor-impor narkotika, Benny justru membangun pabrik narkoba terbesar ketiga di dunia yang berlokasi di Tangerang, Banten.

Benny adalah ketua gembongnarkoba ‘Tangerang Nine’. Anggotanya adalah; Iming Santoso alias Budhi Cipto, Zhang Manquan (Cina), Chen Hongxin (Cina), Jian Yuxin (Cina), Gan Chunyi (Cina), Zhu Xuxiong (Cina), Nicolas (Belanda), Serge (Prancis).

Saking licinnya, Benny yang sudah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, tetap bisa leluasa mengendalikan pembangunan pabrik narkoba di Pamulang, Cianjur dan Tamansari.

Untuk mengulur-ulur

yang terjadi.

Lalu?

Kan divonis mati itu oleh Pengadilan Negeri kan. Kemudian seterusnya, setelah saya tinggalkan, dan ternyata sampai sekarang tetap diproses hukum mati.

Sampai sekarang Benny masih menempuh upaya hu­kum, salah satunya PK ke MA. Tanggapan anda?

Novum apa yang diajukan lagi oleh yang bersangkutan. Kan semuanya sudah dibahas dan dipertimbangkan pada saat sidang pertama, banding dan di kasasi. Kalau nggak salah yang bersangkutan sudah pernah men­g ajukan PK juga.

Muhammad Prasetyo

eksekusi mati, Benny getol mengaju­kan upaya hukum.

Dan akhirnya baru-baru ini MA meno­l ak Peninjauan Kembali (PK) Benny. Menanggapi putusan itu, berikut penuturan Jaksa Agung HM

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Prasetyo terkait kemungkinan eksekusi hukuman mati kepada Benny cs: Sepengetahuan anda, track record Benny seperti apa sih?

Dia itu kan bikin pabrik kain, disamarkan. Ada beberapa pelaku waktu itu, termasuk dari Belanda, China, itu yang ke­mudian diproses waktu itu dan pusatnya di Tangerang.

Terus, ceritanya bisa sampai divonis hukuman mati?

Karena Tangerang itu su­ dah punya track-record, ban­ yak menghukum mati bandar narkoba kan seperti itu. Itu

Nah, untuk apalagi aju­ kan PK? Sudah terbukti bahwa PK itu adalah sekadar untuk upaya mengulur-ulur waktu kan. Jadi kita ya memberikan apresia­si kalau memang Mahkamah Agung tetap menolak PK yang bersangkutan. Karena menurut hemat kita, memang ya alasan­nya novum apa yang diajukan ke persidangan kan.

Kenapa nggak langsung dieksekusi mati saja?

Hanya masalahnya karena ini hukuman mati, kan tentunya ka­l aupun PK itu menyatakan tidak menangguhkan pelaksanaan pu­tusan, tapi untuk hukuman mati kan tentunya lain. Hukuman mati kita tunggu dulu sampai hak hukum yang bersangkutan terpenuhi.

Hak hukum apalagi yang perlu ditunggu?

Tinggal tentunya kemungki­nan ajukan grasi.

Itu lah yang terjadi di Indonesia kan, proses hukum memakan waktu yang cukup panjang. Tapi akan terus kita tempuh, supaya semuanya bisa tuntas. Khususnya masalah proses hu­k umnya itu. Dan hak hukum yang bersangkutan.

Sudah ada jadwal kapan gelombang eksekusi huku­ man mati selanjutnya?

Belum ada. Masih kita inilah (tunggu). Karena masih banyak hal-hal lain yang kita nilai perlu diskala-prioritaskan.nhrm

7 Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Cuma Pangkat Mayor Harta Agus Yudhoyono Rp 21 M, Dari Mana Asalnya?

Jumlah kekayaan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni terus mendapat sorotan.

Pasalnya, pundi-pundi harta kekayaan pasangan cagubcawagub DKI yang diusung Demokrat, PAN, PKB dan PPP itu cukup fantastis dan dinilai tidak wajar.

Sebab jumlah harta keduanya tidak sebanding dengan pekerjaan keduanya yang masing-masing sebagai anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Yah, Agus harus menjelaskan ihwal harta kekayaannya

yang mencapai Rp 21 miliar.

Klarifikasi tersebut penting agar tidak mengganggu kontestasi politik yang tengah diikutinya. jumlah kekayaan yang fantastis tersebut mengagetkan publik. Makanya mendapat sorotan dari masyarakat.

Kekayaan Agus yang dilaporkan untuk “nyagub” pada Pilkada DKI 2017 lebih besar dibandingkan kekayaan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada saat menjadi calon presiden pada 2009.

Berdasarkan LHKPN Presiden SBY untuk periode 14 Mei 2009 hingga 23 November 2009, harta kekayaannya mencapai Rp 6.848.049.611 (Rp 6,8 miliar) dan 246.389 dollar AS lalu pada November 2009 menjadi Rp 7.616.270.204.

Adapun kekayaan Agus terdiri dari beberapa aset, harta tidak bergerak berupa bangunan di Jakarta Selatan, tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, serta tanah di Kabupaten Bogor yang totalnya mencapai Rp 6.772.645.000

(Rp 6,7 miliar).

Kemudian, Agus memiliki mobil Toyota Vellfire senilai Rp 550 juta, satu usaha berupa PT Exquisite Indonesia senilai Rp 360 juta, dua logam mulia dengan nilai jual Rp 324 juta dan Rp 199,8 juta, batu mulia senilai Rp 40 juta, serta benda bergerak lainnya senilai Rp 125 juta.

Agus juga memiliki tiga aset giro dan setara kas lainnya yang berasal dari hasil sendiri, warisan, dan hibah. Nilainya mencapai Rp 6.920.360.024 (Rp 6,9 miliar) dan 511.332

dollar AS. Agus juga diketahui membuka empat rekening di bank yang berbeda dan rekening deposito sebesar Rp 1,63 miliar.

Agus telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2007, tapi tidak menyampaikan SPT sampai tahun 2011.

Sementara calon Wagub pendampingnya, Sylvi memiliki total kekayaan Rp 8.369.075.364.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam diskusi “Menakar Laporan Kekayaan

Cagub-Cawagub DKI Jakarta” yang digelar Forum Transparansi Indonesia di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Jumat, (16/12/2016) mengatakan aneh dengan kekayaan Agus dan Sylvi.

“Saya curiga sama Agus dan Sylvi. Satu militer (Agus), satu dari sipil (Sylvi). Gajinya saja sudah tidak mungkin. Karena PNS gajinya bisa kita hitung, pangkat mayor itu berapa (gajinya) sih? PNS seperti Sylvi itu berapa sih (gajinya)?” kata dia.

Sebelumnya, Agus Yudhoyono telah menjelaskan asal-muasal harta kekayaannya. Ia menuturkan, harta yang dilaporkan ke KPK merupakan gabungan harta dirinya dan istrinya, Annisa Pohan.

“Saya dan istri saya satu paket, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari itu, dan ingat, Annisa, istri saya itu adalah pekerja seni yang sudah bekerja jauh sebelum menikah dengan saya. Oleh karena itu, apa yang kami laporkan benar apa adanya,” ujar Agus, Selasa (29/11/2016).nzul/net

Golkar...

pada Jokowi. Dimulai pengamanan kasus Papa Minta Saham yang menyebutkan nama Jokowi, kemudian menjadikan Golkar satu-satunya partai politik saat ini yang mencalonkan Jokowi sebagai Capres 2019.

“Dilanjutkan dengan du-

kungan terhadap Ahok sebagai Cagub DKI yang diinginkan Jokowi, dan segala pujian yang selalu diberikan atas kinerja pemerintahan Jokowi adalah bukti nyata betapa setianya Novanto kepada Jokowi,” ujarnya.

Dari hubungan itu, Doli

menilai tentu sangatlah pantas Setya Novanto dibela juga oleh Jokowi. Hal itu layaknya pembelaan Jokowi terhadap terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ahok saja dibela matimatian oleh Jokowi, masak

Setya Novanto yang selalu pasang badan buat Jokowi dibiarkan begitu saja diperiksa KPK. Ahok saja masih bisa bebas dari kasus Sumber Waras di KPK, walaupun sudah terbukti di BPK. Apalagi Setya Novanto, seharusnya pun juga bisa bebas,” ketusnya lagi.

Doli kemudian mengaku dirinya ragu KPK bisa menjerat Setya Novanto dalam kasus e-KTP itu. Pasalnya Novanto dikenal sebagai orang yang tak tersentuh oleh hukum.

“Beliau selama ini dikenal sebagai “The Untouchable Man”, Manusia Kebal Hukum

di Indonesia. Jaringan yang dibangun selama ini di lingkungan aparat penegak hukum oleh Setya Novanto sangat baik.

Apalagi sekarang Setya Novanto memiliki dukungan politik yang kuat dari istana dan dukungan ekonomi dari para taipan,” demikian Doli.nsam/rol

tak lama setelah menerima surat pengangkatan sebagai LO. “Karena enggak ada prestasinya. Wanprestasi,” ucap Rudi.

Rudi mengatakan FBI adalah ormas yang mencoba untuk membangun ekonomi. Dia ingin memfasilitasi anggota ormas atau sebuah perusahaan dengan investor dari China.

“Ada satu wadah bisnis yang fasilitasi (modal investor). Anggota FBI menjadi prioritas. Misalkan, anggota FBI di Bogor mau bikin rumah sakit. Kita carikan investor bidang rumah sakit di China,” ujarnya.

“Kita ingin memperkuat ekonomi, FBI ingin kuatkan ekonomi. Kesejahteraan kan dari ekonomi,” sambungnya.

Namun, dia menjelaskan ormas tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tuduhantuduhan konspiratif mengenai banyaknya pekerja China ke Indonesia. Pilihan terhadap China diambil karena logika ekonomi.

“Eranya kan ke Asia, bukan ke Eropa. Sekarang kan China (ekonomi terkuat). Suka enggak suka, senang enggak senang,” jelasnya.

Rudi yang mengaku sudah berbisnis sejak tahun 80-an ini mengatakan mayoritas anggota FBI berasa dari berbagai suku. Rudi menyebut ormas ini terbuka untuk siapapun. “Pendiri cuma gua yang keturunan. Anggota FBI itu China-nya cuma satu atau dua,” ujarnya.

Rudi mengatakan dia sudah hilang kontak dengan pengurus FBI dari bulan Juni. Setelah Renny meninggal, belum ada pengganti ketua umum.

“Mungkin nanti setelah 100 hari meninggal,” kata Rudi.

Rudi menjelaskan kejadian lain selain heboh pengangkatan Chen Shu. Alamat sekretariat yang jadi kantor dan kediamannya didatangi oleh aparat keamanan.

Aparat mendatangi rumahnya untuk minta kejelasan terkait nama Bhayangkari. Mereka keberatan nama Bhayangkara dicatut sebagai identitas ormas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V tahun 2016 terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, istilah ‘bayangkara’ bermakna ‘pasukan pengawal’.

Selama ini, istilah bhayangkara atau bhayangkari identik dengan Polri.

“Sudah dua hari rumah saya ramai didatangi dari mana saja. Kemarin dari AU (TNI Angkatan Udara) juga datang,” ujar Rudi.

Rudi mengatakan, pengambilan nama Bhayangkara karena mereka membawa semangat Catur Prasetya dari kepolisian. Renny adalah budayawan yang menciptakan Catur Prasetya.

“Kita punya pendirian yang sama. Menghayati filosofi Gajah Mada menata Indonesia ke depan,” kata Rudi.

Namun, dia mengakui seharusnya ada komunikasi dengan pihak kepolisian. “Besok sepertinya harus ubah nama. Saya juga mau mengundurkan diri. Sudah capai (lelah),” kata pria yang sudah berusia 62 tahun itu.

Rudi mengatakan, FBI sudah mendapat surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Surat pengesahan itu tertanggal 15 Oktober 2015.

Sekjen DPP FBI Joko Winarto angkat bicara mengenai kronologis yang sebenarnya.

“Keberadaan Chen Shu Warga Negara Asing (WNA) asal Chi-

na di FBI sebatas hanya penghubung dalam bidang usaha dan bisnis, menjembatani masyarakat Indonesia untuk membuka peluang usaha atau bisnis di Negara asalnya, namun Chen Shu memanfaatkan FBI menjadi tempat perlindungan, sebab setelah diselidiki Chen Shu WNA asal China itu ternyata di Negara asalnya (China) sudah bermasalah, jauh sebelum bergabung di organisasi FBI,” ungkapnya Kamis (15/12/2016).

Winarto pun heran tentang SK Chen Shu yang bergabung di FBI. Kenapa Chen Shu yang notabene WNA asal China bisa memiliki SK dari FBI. Namun setelah diteliti dan dikaji ternyata SK Chen Shu bukan tanda tangan asli melainkan dari hasil scan dan hal itu secara legal sudah cacat hukum.

Masih kata Winarto, misi mereka dengan adanya WNA asal China adalah untuk kerjasama bisnis antara FBI dengan para pengusaha asing khususnya WNA China agar produk dalam negeri bisa dipasarkan di negara China dan hal tersebut tidak ada maksud untuk kerjasama dibidang politik, hukum dan intelijen Secara AD/ART FBI memang ada hubungan kerjasama untuk di bidang usaha dengan luar Negeri.

Organisasi FBI sebagai Non Goverment Organization (NGO) sah saja melakukan penghubung, baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri yang diatur dalam AD/ART FBI. “Boleh melakukan kerjasama di bidang usaha dan menjadi penghubung antara dalam negeri dan luar Negeri yang bertujuan untuk membantu kinerja pemerintah,” katanya.

Warga Negara Asing (WNA) yang tergabung didalam Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) memiliki legal administrasi yang diakui Negara seperti PASPOR, KITAS dan KITAB jadi bukan Warga Negara ilegal tidak memiliki dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebatas penghubung kerjasama dibidang usaha, “Berharap FBI dapat mengkoordinasikan dan mendata WNA supaya tidak melakukan tindakan diluar Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Terpisah, Kadiv Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di kantornya, Jumat (16/12/2016) menegaskan Polri tidak mempersoalkan lambang korps mereka ditiru FBI. Pihak Polri juga menegaskan tidak ada hubungan antara ormas tersebut dengan korps seragam cokelat.

“Enggak ada (kaitan dengan Polri). (Ormas) Itu murni civil society. Kalau kaitan lambang dan kemiripan, akan kita komunikasikan. Memang eggak sama, tapi mirip saja,” ujar Boy. Meski demikian, lanjut Boy, pihaknya juga telah menelusuri kegiatan dari ormas tersebut.

Termasuk legalitas dan latar belakang anggota pengurusnya.

“Kami dapat info FBI itu ormas yang sudah tercatat di Kemenlu. Didirikan orang-orang di Indonesia,” urai Boy. Sejumlah kegiatan yang terpantau pihak kepolisian, FBI lebih banyak aktif sebagai bhayangkara muda. Namun, bhayangkara yang ada pada ormas yang telah melebarkan sayap dari Sabang hingga Merauke itu, lebih bersifat universal. nzul/kas/tri/de

Rezim...

kata bos Jawa Pos Group itu usai ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan di Lapas Medaeng, Sidoarjo, saat itu.

Bukan tidak mungkin Dahlan Iskan menjadi ‘korban’ sistem peradilan di negeri ini, seperti yang dialami Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattaliti. Banyak kalangan menduga La Nyalla juga ‘korban pesanan’ penguasa. Terbukti, meski sudah memenangkan praperadilan, pihak Kejati Jatim terus-terusan menetapkannya sebagai tersangka.

Kinerja Kejati Jatim pun dipertanyakan. Apalagi saat ini kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung M Prasetya yang notabene dari parpol.

Sepanjang kepemimpinan M. Prasetyo, setidaknya ada sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sayangnya, Dahlan enggan menjelaskan secara rinci siapa penguasa dimaksud. Hanya saja dalam eksepsinya, Dahlan kerap menyinggung rezim Jokowi. Apakah penguasa yang dimaksud adalah Jokowi?

Sidang yang dihadiri para pegiat korupsi dari Jakarta itu cukup mengundang sensasi.

Di antaranya, ada mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua KPK Abraham Samad, dan pakar komunikasi Effendi Gozali, serta pakar ekonomi Faisal Basri.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengaku datang dalam sidang tersebut karena ingin memberikan dukungan moral, sebagai masyarakat penggiat anti Korupsi. “Kami kesini untuk memberikan dukungan moral,” ujarnya.

Abraham Samad berharap, dalam penegakan hukum, pihak terkait (Jaksa) harus membuktikan dengan fakta dan alat bukti, sehingga tidak terjadinya kesemena-menaan.

“Dalam penegakan jukum,

harus dibuktikan dengan alat bukti dan fakta, jangan hanya berdasarkan kebencian, dendam dan balas dendam,” singgungnya.

Pernyataan Abraham Samad ini, seperti menyinggung pihak berwajib (Polisi) yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen, pasca pihaknya menetapkan Mantan Wakapolri Budi Gunawan sebagai tersangka. “Bila dilandasi dendam dan balas dendam, maka akan terjadi kesemena-menaan. Jadi Hakim Tipikor dan JPU, wajib melaksanakan sidang sesuai fakta dan alat bukti,” ujarnya.

Pengamat komunikasi politik, Effendi Ghazali yang juga turut hadir dalam persidangan tersebut menyampaikan, dirinya hanya ingin mengajak masyarakat yang datang maupun majelis hakim agar berpikir jernih dalam menangani perkara tersebut.

Setelah mendengarkan langsung proses persidangan, ada hal yang perlu digarisbawahi, salah satunya penjualan aset tanpa sepengetahuan DPRD. “Saya bukan ahli hukum. Tapi sangat sederhana memahami perkara tersebut. Apalagi tadi disampaikan penjualan aset tanpa sepengetahuan DPRD. Itu kan, ya sudahlah,” kata Effendi.

Effendi menegaskan, fakta senyata-nyatanya kalaupun dalam kasus ini ada penzaliman, mungkin masuk dalam level tanggung.

“Mudah-mudahan enggak ada lah.

Kita berharap majelis hakim bisa berpikir jernih dalam menangani kasus tersebut,” ujar Effendi.

Sementara itu ketua tim penasihat hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, meminta majelis hakim agar membatalkan dakwaan jaksa atas kliennya. Hal utama yang paling disoroti Yusril dan tim ialah tentang status aset PT Panca Wira Usaha (PWU) di Kediri dan Tulungagung, yang dilepas pada 2003 dan diyakini jaksa terjadi pidana korupsi.

“Aset itu milik perseroan, PT PWU, bukan aset negara,” kata Yusril usai sidang di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, (13/12/2016).

Karena bukan aset negara, lanjut Yusril, maka sebetulnya PWU tidak perlu meminta persetujuan pelepasan aset kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Timur.

“Tapi Pak Dahlan tetap meminta persetujuan dan sudah disetujui. Ketua DPRD waktu itu keluarkan surat dan intinya sepakat pelepasan aset pakai Undang-undang Perseroan,” ujarnya.

Dengan dasar itu, terang mantan Menteri Hukum dan HAM itu, sebetulnya negara tidak dirugikan dalam hal pelepasan aset PWU. “Jika pun ada tindakan pidana, bukan pidana korupsi. Kalau ada tindakan pidana, tapi dalam pelepasan aset PWU ini tidak ada pidananya,” tandas Yusril.

Selain materi pokok perkara, dalam eksepsi atau nota keberatan, Yusril dan tim juga mempersoalkan formalitas penyidikan kasus PWU oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurutnya, penyidikan kasus tersebut menerabas hukum acara. Di antaranya terkait jumlah kerugian negara yang diketahui penyidik setelah penetapan tersangka.

“Pada intinya kami menolak dakwaan jaksa penuntut umum, memohon majelis hakim agar membatalkan dakwaan jaksa demi hukum, membebaskan status tahanan kota, dan memulihkan harkat dan martabat Pak Dahlan,” kata Yusril.

Yusril juga menduga jika Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya mencari-cari kesalahan Dahlan Iskan. “Saya berkeyakinan Pak Dahlan enggak bersalah, tapi dicari-cari saja kesalahannya,” ujar Yusril.

Menurut dia, pelepasan aset PT PWU hanya persoalan prosedur, bukan tindak pidana korupsi. “Bukan ada kerugian negara,”ujar Yusril.lic

tersebut terdiri dari badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia atau badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tersebut terdiri atas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri dan badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.

PP ini juga menjelaskan, bahwa ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat mengajukan permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing paling banyak tiga orang. Setiap staf berkewarganegaraan asing yang telah disetujui oleh tim perizinan untuk bekerja pada ormas yang didirikan oleh WNA, wajib tunduk dan patuh pada perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Namun para pengamat mengkhawatirkan ada agenda tersembunyi dari kegiatan WNA di Indonesia dengan Ormas-nya tersebut.

Guru Besar Universitas Indonesia Maswadi Rauf

mempertanyakan mengapa Jokowi meligitimasi orang asing untuk mendirikasi Ormas di Indonesia. “Jadi ada saja kebijakannya. Ini sangat liberal dengan mengizinkan orang asing mendirikan Ormas di Indonesia,” terang Maswadi di Jakarta, Rabu (14/12).

“Mereka (orang asing ) memiliki paham ideologi yang berbeda-beda, bagaimana kalau orang-orang China yang memiliki paham komunis.

Ini kan berbahaya,” terang Maswadi.

Menurut Maswadi, ketahanan kita dalam berbagai hal masih lemah, sehingga mudah dimasukki paham-paham mereka. “Sebab itu, Jokowi harus menjelaskan tujuannya memberikan izin orang asing mendirikan Ormas di Tanah Air kita,” papar Maswadi.

Pengamat politik Uchok Sky Khadafi mengatakan Ormas yang dimiliki orang asing akan menerima bantuan dari negaranya. “Ini akan merugikan Ormas-Ormas Indonesia yang selama ini menerima bantuan dari luar negeri,” terang pria yang akrab disapa Uchok.

Selain itu, kata Uchok, khusus Ormas Islam di Indonesia yang selama ini menganut Islam moderat, maka dengan adanya orang asing mendirikan Ormas di Indonesia, dikhawatirkan pemaham garis keras khususnya dari sejumlah negara di Timur Tengah akan masuk ke Indonesia.

Ia menambahkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama agar menolak pendirian Ormas yang dimiliki orang asing.

Pengamat politik Muslim Arbi mengingatkan, dengan pengesahan PP 59/2016 itu, Presiden Jokowi sama saja telah membiarkan penjajahan di Indonesia. “Ormas asing bisa kamulfase melakukan kegiatan intelijen dengan nama Ormas, ini sangat berbahaya bagi NKRI,” kata Muslim Arbi, Kamis (15/12/2016).

Muslim menegaskan, Ormas di Indonesia saja bisa disusupi intel asing apalagi adanya ormas asing. “Kalau Ormas asing di Indonesia bebas didirikan, intel asing makin leluasa melakukan mata-mata di Indonesia,” papar Muslim.

Menurut Muslim, sangat tidak mendasar Presiden Jokowi menandatangani PP tentang dibolehkannya ormas didirikan warga asing di Indonesia. “Harusnya ormas di Indonesia diberdayakan lebih, kalau ada yang masalah dibina, bukan membuka peluang ormas asing di Indonesia,” papar Muslim.

Tak hanya itu, kata Muslim, keberadaan ormas asing di Indonesia bisa memunculkan konflik baru. “Saya khawatir muncul kesenjangan ormas asing dengan milik orang Indonesia,” jelas Muslim.njoh/ pos/int

nSambungan Halaman 1

Hubungan Jokowi dan Novanto, kata dia, juga saling menguntungkan. Di sisi lain, Novanto pun begitu loyal ke-

Heboh...

nSambungan Halaman 1

setelah menimbang; mengingat; memperhatikan; memutuskan penetapan dan penugasan Chen Shu, Jabatan Liason Officer China dengan No. ID. 1102.2.16 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2016.

Dengan keputusan penetapan tersebut, Chen Shu diamanati (1) untuk melakukan Sosialisasi Ormas ke DPD/ DPC FBI seluruh Indonesia, melakukan kerjasa dalam hal perdagangan dan usaha bagi kepentingan Ormas; (2) Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan untuk kemajuan Organisasi.

Warga yang resah dengan beredarnya foto-foto tersebut menyatakan bahwa, diangkatnya Perwakilan China oleh DPP FBI sudah keterlaluan.

“Ini memang sudah keterlaluan. Di mana ketegasan pemerintah? Cina sudah semakin merajalela,” demikian kata pria paruh baya di Medsos, Selasa (13/12/2016).

Usut punya usut, saat alamat sekretariat FBI yang tertera dalam surat itu didatangi yakni di Jl Mangga Besar 4 -I, Blok 2 nomor 14 pada Rabu (14/12/216), rupanya tidak ada palang FBI, melainkan hanya stiker kecil di pintu masuk ke sebuah ruko.

Ternyata sekretariat FBI sudah pindah ke Karawaci.

Rumah di alamat tersebut digunakan kembali oleh Rudiono Tanoto, Ketua Dewan Penasihat FBI. “Sekretariatnya memang sudah pindah, di Karawaci, Tangerang, di rumah ketua umum Renny Mursantio. Namun, beliau sudah meninggal pada bulan september 2016,” kata Rudiono Tanoto, di alamat tersebut.

Rudiono menjelaskan terkait adanya pengangkatan WN China yang ramai diperbincangkan itu. Menurut Rudi, panggilan akrab Rudiono, memang ada rencana penunjukan LO untuk menggaet investor China ke Indonesia.

“Kita tempatkan LO di China untuk mencari investor. Kita sendiri enggak tahu jalan (di China). Jadi pelajari itu, kita gelap terhadap China,” ujar Rudi.

Rudi enggan berkomentar banyak terkait surat pengangkatan Chen Su sebagai penghubung tersebut. Namun, dia mengetahui surat tersebut sudah beredar luas. “Saya tahu juga dari grup WA. Saya no comment untuk masalah itu,” kata Rudi.

Namun, sebagai Ketua Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pengawas, Rudi mengatakan tindakan ormas FBI memberikan SK liason officer kepada Chen Su adalah kesalahan. Menurut Rudi, seharusnya Chen Su tidak diberi wewenang sebesar itu.

Rudi menjelaskan, posisi ormas FBI sebagai penghubung investor China dengan Indonesia. Menurut Rudi, FBI tidak menjalankan bisnis, melainkan hanya mencari partner investor China itu.

“Dia ditunjuk untuk menghandle investor masuk biasa saja. Kalau sampai sosialisasi, keluar dari koridor. Tapi, saya enggak tahu latar belakangnya,” kata Rudi.

Menurut Rudi, Cheng Shu udah bukan bagian dari FBI. Dia dipecat pada bulan Maret

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nSambungan Halaman 1

Sehingga semua yang terjerat hukum, susah untuk mendapatkan keadilan.

“Jangan bikin masyarakat b i n g u n g . Ja n g a n b i k i n masyarakat apatis. Jangan bikin masyarakat akhirnya lebih percaya pada unsur nasib-nasiban daripada percaya pada hukum.

Jangan bawa perkara seperti ini masuk ke pengadilan. Kalau pun sudah terlanjur jangan diteruskan. Jangan sampai pengadilan ini menjadi pengadilan sesat,” sindir Dahlan.

Dalam eksepsi tersebut, Dahlan menolak seluruhnya dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Di hadapan ketua Majelis Hakim Tahsin, Dahlan Iskan diberi kesempatan pertama menyampaikan pembelaan secara pribadi selaku terdakwa.

Dahlan Iskan membacakan Eksepsi dengan gaya curahan hati (Curhat) dengan judul “Kebingungan di Revolusi Mental” yang menyinggung dalam penegakan hukum. Dia sempat mengusap air mata saat membaca eksepsinya dari layar telepon genggamnya.

Sebelumnya, usai Dahlan ditetapkan menjadi tersangka, dia mengaku tidak kaget. Pasalnya, Dahlan memang sedang diincar penguasa. Begitulah jika hukum dikuasai kepentingan.

“Saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa. Biarlah sekali-kali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, dan harus menjadi tersangka yang bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, melainkan karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah,”

Jokowi...

nSambungan Halaman 1

Pesiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (WNA) pada 2 Desember 2016.

Dalam PP ini, Ormas yang didirikan oleh WNA dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi setkab.go.id, pertimbangan PP ini agar ormas yang didirikan WNA di Indonesia perlu menghormati kedaulatan NKRI, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

PP ini mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum, serta tata cara pengenaan sanksi bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain. PP Nomor 59 Tahun 2016 ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2 Desember 2016 lalu.

Dalam PP disebutkan, ormas yang didirikan WNA

8

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

konspirasi

Skandal Korupsi BLBI dan Pertemuan Rahasia di Pulau Dajjal Dalam pertemuan rahasia di ‘Pulau Dajjal’, para bankir membahas sebuah rencana seram berbau konspirasi bertema penghancuran ekonomi Asia Tenggara.

a

dalah DR. Rizal Ramli mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengakui bahwa ada sejumlah kejanggalan dalam penyelesaian dana BLBI terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dari sekian banyak konglomerat menjadi obligor ternyata mengelabui negara dengan membayar utang menggunakan aset abal-abal, atau nilainya jauh dari perkiraan dan jumlah utangnya.

Menurut Rizal Ramli, saat krisis ekonomi 1997-1998, pemerintah berusaha menyelamatkan bank-bank yang tumbang, dengan memilih menyetujui pemberian obligasi. Dia mengatakan, awalnya pemerintah ngotot supaya para penerima BLBI membayar dalam bentuk rupiah.

Tetapi, lanjut dia, saat itu ada pihak-pihak melobi supaya bisa diganti dengan memberikan aset berupa tanah atau bangunan. Tetapi sayang, dari sejumlah aset itu diketahui banyak nilainya tidak sepadan, atau malah jauh di bawah besarnya pinjaman pemerintah.

“Aset-aset ini banyak yang kurang bagus, sebagian busuk, sebagian enggak sesuai nilainya, tapi seolah-olah sudah menyerahkan aset yang benar,” kata Rizal Ramli.

Rizal Ramli menemukan hal itu saat menjabat menjadi menteri. Dia juga heran mengapa hal itu bisa lolos dari pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Setelah meminta pendapat para pakar hukum, Rizal Ramli lantas menerapkan kebijakan mengharuskan para obligor kakap, meneken perjanjian dengan bersedia membuat Personal Guarantee Noted (nota garansi personal).

Dengan adanya nota itu, para obligor diikat supaya tidak lari dan wajib melunasi utang hingga tiga turunan. “Tapi setelah kami enggak jadi menteri dan pemerintahannya ganti, beberapa tahun, personal guarantee ini dikembalikan lagi,” papar Rizal Ramli.

Sangat disayangkan, Rizal Ramli belum mau buka-bukaan lebih banyak dan radiks mengenai kejanggalan di kasus BLBI itu ke publik.

“Kalau saya buka-bukaan di ranah publik, jadi ramai lagi negeri ini. Jadi kita serahkan saja aparat hukum mengusutnya lebih lanjut. Kepada KPK saya sudah buka semua apa yang saya ketahui,” lanjut Rizal Ramli.

Skandal Korupsi BLBI adalah konspirasi global. Nah, bersediakah pemerintahan Presiden Joko Widodo menuntaskannya?

Memahami apa yang ada di balik perkataan Rizal Ramli, memang bisa bikin ramai republik ini jika KPK mampu mengusut megaskandal BLBI ini.

Dalam peluncuran buku ‘Skandal BI: Ramai-ramai Merampok Uang Negara’ di Jakarta akhir Januari 2008, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, Sri Edi Swasosno, menegaskan jika kasus tersebut diyakini bermuatan konspirasi global.

“Skandal BLBI adalah konspirasi global untuk merampok rakyat Indonesia dan menaklukkan bangsa ini secara teritorial, hingga akhirnya berbagai sumberdaya yang ada pada bangsa ini bisa dikuras. Ini kejahatan perbankan terbesar di dunia,” tandasnya seraya menyatakan jika kasus ini akan terus menyiksa rakyat Indonesia sampai dengan tahun 2030 karena pemerintah masih harus membayar bunga obligasi rekap sebanyak Rp 60

triliun per tahun, yang tentunya berasal dari uang rakyat.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya, khususnya para penggiat anti korupsi ketahui, betapa babaliutnya, dan berlarut-larutnya penyelesaian kasus-kasus pengutang BLBI ini dalam sejarah periode reformasi negeri ini.

Telah banyak aksi protes atau demonstrasi digelar oleh banyak kalangan, bahkan demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan masalah BLBI ini agar segera dituntaskan secara hukum oleh pemerintah. Namun semua itu menguap ditelan ketidakberdayaan hukum dan pemerintah menghadapi para pengutang BLBI itu.

Bagi banyak kalangan, kasus ini berawal saat kolapsnya sejumlah bank negeri ini terhantam badai krisis moneter di tahun 1997. Bank Indonesia sebagai lender of last resort, telah mengucurkan dana BLBI kepada 48 bank. Tujuannya adalah, untuk menolong bankbank yang sekarat akibat krisis likuiditas di saat darurat.

Apalagi, ketika itu, kebijakan tersebut juga disertai tanggung jawab pemerintah sebagai penjaminan atas kewajiban bank umum yang didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1998.

Ternyata di balik kebijakan bailout yang diambil pemerintah tersebut, Dana Moneter Internasional (IMF) disebutsebut sebagai otak intelektualnya.

Pemerintah melalui Dewan Moneter kemudian menggodoknya. BI-lah selanjutnya sebagai pelaksananya. Maka, dikucurkanlah dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun, ditambah Rp 14,447 triliun per 29 Januari 1999, sehingga totalnya menjadi Rp 158,9 triliun.

Jumlah yang sangat luar biasa besarnya sehingga negara harus meminta rakyat untuk ikut memikul masalah bankbank itu.

Terkait hal di atas, pemerintah menerbitkan setidaknya empat kali surat utang pemerintah (SUP) tahun 1998 sebagai jaminannya senilai Rp 218,31 triliun. Kemudian apa yang terjadi?Akhirnya terungkap sejumlah penyimpangan, kelemahan sistem dan kelalaian dalam mekanisme penyaluran dan juga penggunaan BLBI. Dari total dana BLBI yang dikucurkan BI sebesar Rp 144,5 triliun, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 138,4 triliun atau 95,7 persen. Ini artinya, hanya Rp 6,1 triliun yang benar-benar disalurkan BI kepada bank-bank tersebut (Siaran Pers BPK-RI, 11 Aug 2000).

Konspirasi Global

Mengusut tuntas megaskandal BLBI ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari kepentingan pihak asing yang selama ini menanamkan modalnya dan atau kepentingan negaranegara pemberi utang kepada republik ini.

Seperti diketahui, sebelum krisis melanda Indonesia, jumlah Utang Luar Negeri Pemerintah sekitar USD53,8 miliar, angka ini memang sudah termasuk besar kala itu, namun sejak krisis hingga saat ini jumlahnya semakin membesar.

Menurut laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang Indonesia pada November 2013 naik ke Rp2.354,54 triliun dari posisi Oktober sebesar Rp2.276,98 triliun.

Jika dilihat secara year to date (ytd) dari 2012, maka utang tersebut mengalami kenaikan Rp367,83 triliun dari posisi pada 2012 sebesar

John Naisbitt bagaikan selebritas dunia baru yang melakukan propaganda ke berbagai negeri Asia untuk memaparkan ramalannya.

Boediono disebut-sebut terlibat permainan jaringan yang melibatkan IMF.

Rp1.977,71 triliun.

Tembok asing dalam megaskandal BLBI ini diakui oleh sinyalemen Anggota Komisi I DPR-RI Lily Chadidjah Wahid tentang campur tangan asing yang memaksakan Boediono harus terbebas dari jerat hukum dalam pengungkapan megaskandal korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), semakin menghempas harga diri bangsa Indonesia.

Lily Wahid. Adik Gus Dur ini yakin, Boediono, mantan Direktur Analisis Kredit BI meski pernah dipecat Presiden Soeharto karena dinilai tidak bertanggungjawab, memang diloloskan dari jerat hukum megaskandal BLBI, karena ada campur tangan asing.

Terbukti di samping Boediono bisa kembali ke BI bahkan dipromosi oleh SBY menjadi Gubernur Bank Sentral, bahkan teknokrat ini pun kemudian menjadi Wakil Presiden.

“Ada campur tangan jaringan dia (Boediono). Ini permainan jaringan, karena yang diuntungkan dari bunga rekap BLBI sebesar Rp60 triliun pertahun dan diserahkan kepada IMF (Dana Moneter Internasional),” kata Lili.

Bagi wakil rakyat vokalis Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelejen, dan komunikasi ini, rasanya ada yang janggal. Sehingga harus dicari sebab musabab kenapa Boediono bisa bebas dari jerat hukum, Sebaliknya, sejumlah enioren “Atasan Boediono kok malah terjerat?” Kata Lili Wahid. Campur tangan asing dalam bidang penegakkan hukum oleh permainan jaringan di belakang Boediono yang melibatkan IMF itu, menurut Lily memang sulit dibuktikaan, Namun mengingat ada berbagai kejanggalan, tentu bisa dirunut ditelisik dan diuraikan.

Reserve.

Dalam acara tersebut, para bankir ini ternyata juga membahas sebuah rencana seram berbau konspirasi bertema penghancuran ekonomi Asia Tenggara.

“Dalam dua dasawarsa terakhir, Asia Tenggara dianggap tumbuh menjadi suatu ancaman bagi dominasi ekonomi negaranegara Barat, terutama Amerika Serikat,” demikian Griffin.

Dalam pertemuan itu digagas konsep “The Bail- Out Game” atau “Permainan menalangi”. Edward Griffin menulis: “Pertemuan rahasia itu diselenggarakan sebenarnya untuk melahirkan sebuah kartel perbankan yang berfungsi untuk melindungi anggotaanggotanya dari persaingan bisnis, dan mengubah strategi untuk meyakinkan Kongres dan masyarakat umum bahwa kartel ini adalah lembaga keuangan pemerintah AS… Permainan yang dilakukan bernama ‘bail-out’ (menalangi)…

Ibarat dalam sebuah panggung sandiwara, inilah strategi untuk memaparkan bagaimana caranya agar pembayar pajaklah (baca: rakyat) yang harus menalangi bila suatu bank di kemudian hari mengalami krisis keuangan.”

Pertemuan tersebut berlangsung sukses dan ‘The BailOut Game’ disepakati akan segera direalisasikan. Asia Tenggara akan dijadikan laboratorium pertama konsep penalangan ini, terkecuali tentu saja Singapura. Dengan alasan yang bersifat strategis, negeri pulauini harus diselamatkan dari uji coba ‘The Bail- Out Game’. Dan dikemudian hari hal itu terbukti.

Bailout Game

Buku Edward Griffin berjudul The Creature from Jekyll Island (1994) yang menyebut adanya pertemuan rahasia di Pulau Dajjal.

Contoh, yang bisa ditarik sekarang, adalah BI bayar iuran Rp150 trilliun dan sampai saat ini masih berlangsung.

“Saya sedang cari bukti, dan Insya Allah ada buktinya,” Ujar Lily.

Lebih aneh lagi, Lily menengarai kok ada semacam keterlena-an DPR sebagai lembaga pengawas yang tak pernah memperkarakan keterlibatan Boediono dalam mega skandal BLBI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomer 979 dan 981 Tahun 2004.

“Mungkin DPR dibakarin menyan oleh Boediono,” kata Lily.

Keheranan Lily kian bertambah, mengingat Ketua DPR RI, Marzuki Alie dalam suatu kesempatan menanggapi Skandal Century, juga telah mempersilahkan anggota untuk menggunakan HMP (Hak Menyatakan Pendapat) terhadap Boediono. Padahal dengan HMP itu, DPR bisa melakukan penyelidikan kasus BLBI, sehingga Boediono pasti bisa terseret. Tetapi kok belum tergerak juga hati para wakil rakyat itu.

Bahkan Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI komisi III dari Fraksi Golkar ini menyataw w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

kan, aneh jika penegak hukum melakukan pembiaran dan tidak segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung terkait BLBI. Mengingat amar putusan tersebut jelas menjerat Boediono terkait kasus BLBI dengan pasal 55 KUHP. Yakni turut serta melakukan tindak pidana.

Untuk itu, Bambang Soesatyo mendesak Polri, Kejaksaan Agung serta KPK segera berkoordinasi dan menindaklanjuti keputusan MA tersebut atas keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam kasus pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Konspirasi global dalam megaskandal korupsi BLBI ini – ada hal menarik yang diungkapkan oleh buku Edward Griffin berjudul “The Creature from Jekyll Island” (1994).

Dalam salah satu bagian, Griffin bercerita tentang sebuah pertemuan rahasia di Jekyll Island (artinya: Pulau Dajjal), Georgia-AS, pada tahun 1987.

“Pertemuan itu digelar untuk merayakan atas terpilihnya Allan Greenspan, yang ditunjuk Presiden Amerika Serikat George Bush Sr memimpin Bank Sentral AS, The Federal

Usai pertemuan di Pulau Dajjal tahun 1987, konspirasi globalis merancang tahap demi tahap agar Asia Tenggara bisa dijadikan laboratorium ‘bailout game’ tersebut. Tahaptahap ini bisa kita lihat dalam kejadian nyata yang kemudian benar-benar terjadi.

Pada tahun 1996, John Naisbitt menerbitkan buku Megatrends Asia: The Eight Asian Megatrends That Are Changing The World yang mencanangkan keajaiban Asia (The Miracle of Asia) sebagai pemilik Milenium Ketiga.

Perekonomian dunia akan tumbuh dengan pesat di Asia, demikian Naisbitt. Buku ini dicetak besar-besaran dengan promosi yang dahsyat. Media massa dunia yang dikuasai jaringan para bankir tersebut berlomba-lomba memuat rilis buku ini.

Naisbitt bagaikan selebritas dunia baru yang diundang ke berbagai negeri Asia untuk memaparkan ramalannya.

Buku Naisbitt oleh banyak tokoh Asia, termasuk tokoh Indonesia, diyakini kebenarannya dan ditelan bulat-bulat saja propaganda itu. Dada para pemimpin Asia menjadi sesak sarat kebanggaan. Megalomania berujung pada lupa daratan.

“Inilah saatnya kami memimpin dunia,” demikian pikir mereka. Bahkan, tidak sedikit tokoh Indonesia meyakini jika Indonesia segera menjelma menjadi “macan” Asia Tenggara.

Akibat suatu kampanye terselubung yang sistematis dan sangat rapi seperti itu, yang sengaja memprovokasi para pemimpin Asia dan para pengusahanya, maka dengan begitu yakin mereka segera bersikap ekspansif, membangun negara dan perusahaannya menjadi

lebih besar dari apa yang sebenarnya dibutuhkan.

Lantas darimana uangnya?

Bagaikan suatu kebetulan (yang aneh), awal tahun 1990, lembaga keuangan dunia menawarkan utang dalam jumlah amat besar dengan persyaratan amat lunak. Para pemimpin dan pengusaha Asia yang sudah ‘merasa besar’ berbondong-bondong memanfaatkan tawaran yang sangat menggiurkan ini.

Dengan sangat berani mereka mengambil utang dalam besaran angka yang fantastis, tanpa menyadari bahwa utang tersebut sesungguhnya berjangka pendek dan berbunga tinggi. Rasionalitas mereka telah hilang, dikubur oleh analisa seorang Naisbitt yang secara meyakinkan menulis bahwa abad 21 adalah abadnya Kebangkitan Asia.

Tepat di awal tahun 1997, menjelang peringatan satu abad Kongres Pertama Zionis Internasional yang saat itu berlangsung di Basel, Swiss, yang kemudian melahirkan Protocol of Zions (1897), konglomerat dunia berdarah Yahudi, George Soros, tiba-tiba memborong mata uang dollar AS dari seluruh pasar uang di Asia, terutama di Asia Timur dan Tenggara.

Akibat disedot Soros, kawasan Asia kesulitan likuiditas dollar AS. Akibatnya, kurs dollar membubung tinggi ketingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah moneter dunia. Padahal, tahun 1997 ini merupakan tahun jatuh tempo pembayaran utang.

Para pengusaha Asia yang telah kadung meminjam utang pada lembaga keuangan dunia harus membayar utang beserta bunganya yang tinggi saat itu juga. Akibatnya sangat mengerikan. Seratus persen perusahaan-perusahaan pengutang di Asia Tenggara—terkecuali Singapura—dan yang paling parah di Indonesia, ambruk tanpa sempat sekarat.

Jutaan karyawan di PHK. Jutaan rakyat tak berdosa jatuh ke dalam lembah kemiskinan yang tak terperikan.

Kini giliran IMF dan Bank Dunia yang naik panggung.

Bagai malaikat, International Monetery Fund dengan berbagai bujuk rayu menawarkan skema penyelamatan utang.

Indonesia adalah pasien IMF yang paling tunduk dan setia. Di saat itulah, sesuai dengan rencana dari pertemuan di Pulau Dajjal di tahun 1987, IMF menawarkan resep “The Bail-Out Game”.

Indonesia menjadi kelinci percobaan dari bailout game ini. Maka sejak tahun 1997 itu pemerintah memberikan jaminan penuh (garansi) kepada para nasabah bank swasta agar tidak ragu-ragu menanamkan uangnya di berbagai bank swasta. Sebab, jika bank swasta tersebut bangkrut—oleh korupsi para direksi dan komisarisnya sekali pun—maka pemerintahlah yang berkewajiban menalangi, membayari uang para nasabahnya.

Pe m e r i n t a h b u k a n ny a menolong sektor riil, namun malah menolong orang-orang kaya, para konglomerat pemilik bank, dengan menggunakan uang rakyat. Sebagaimana telah disinggung di atas, pemerintah melalui APBN setiap tahunnya wajib membayar bunga Obligasi Rekap akibat BLBI sebesar Rp. 60 triliun sampai tahun 2040. ndiolah dari berbagai sumber

zoom

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: www.len sain d on esia . co m

fokus

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Ribuan Jemaat Ahmadiyah Belum Punya e-KTP

Bupati Tulungagung Beri Santunan 100 Anak Yatim

Meriahnya Ritual Memandikan Gong Kyai Pradah di Blitar

Baca Halaman 10 | guam

Baca Halaman 14 | otonomi

Baca Halaman 15 | otonomi

traveller

Mengenang Kembali Perjuangan Rakyat Blambangan

Niko Wiradinata, Pengusaha Muda Meraih Penghargaan dari 7 Kementerian RI

PT Petrokimia Pekerjakan Wong Cino Ilegal

Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang dipekerjakan di PT Wuhan Engineering di Gresik yang merupakan pabrik Amoniak Urea II milik PT Petrokimia Gresik. (1)

Pekerja asing asal China diduga melanggar peraturan ketenagakerjaan di Jatim karena tidak memiliki keahlian khusus. Mereka masuk menggunakan visa kunjungan wisata, kemudian bekerja sebagai tenaga kerja kasar. Pemprov dinilai kecolongan.

r

atusan tenaga kerja asing (TKA) asal China ditemukan di sejumlah pabrik di Jawa Timur. Salah satu perusahaan yang mempekerjakan ratusan TKA itu yakni di PT Wuhan Engineering di Gresik (pabrik Amoniak Urea II milik PT Petrokimia).

Sebuah sumber menyebut, keberadaan pekerja asing asal China itu tidak hanya dipekerjakan oleh PT Wuhan tapi juga oleh PT Eleco selaku sub kontraktor proyek Amurea II yang ditangani PT Pupuk Indonesia Energy (PIE), PT Pembangunan Perumahan (PP) dan PT Adhi Karya.

Orang-orang China (wong cino,red) tersebut diduga melanggar peraturan ketenagakerjaan di Jatim, karena tidak memiliki keahlian khusus, melainkan sebagai tenaga kerja kasar. Pemprov dinilai kecolongan atas keberadaan tenaga kerja asing ini.

Menanggapi hal itu, Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo tidak membantah adanya TKA asal Tiongkok di PT Wuhan tersebut. Dan jumlahnya sebanyak 76 orang TKA. Mereka inilah yang menggarap proyek di pabrik Urea dan Amoniak milik BUMN PT Petrokimia Gresik.

“Sejak April hingga November 2016 ada TKA 76 orang asal Tiongkok. Perusahaannya ada tiga kontraktor. Pada Juni 2016 tim Disnakertransduk Jatim telah turun melakukan pengawasan,” ungkap Sukardo, Rabu (14/12/2016).

Dijelaskan, soal hasil pengawasan tim dari Disnakertransduk Jatim diketahui dari 76 orang TKA untuk izin

mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang masih berlaku hanya 32 orang TKA. Sedangkan sisanya 44 orang TKA masih proses perpanjangan alias masih diurus.

“Pada November 2016, juga telah dilakukan sweepping dari pihak Imigrasi Tanjung Perak.

Kemudian, pada 1 Desember 2016 juga ada somasi dari asosiasi pekerja proyek di sana kepada perusahaan. Itu informasi dari Disnaker Gresik. Langkah selanjutnya, mereka melakukan koordinasi dengan imigrasi dan kepolisian,” tegasnya.

Pihaknya mengaku akan terus melakukan pengawasan dengan menurunkan tim pengawas melakukan pemeriksaan apakah ada kesesuaian IMTA dengan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Sementara, berdasarkan data yang dimilikinya hingga saat ini telah masuk sebanyak 3.460 TKA yang telah terdaftar masuk ke Jatim. Dari jumlah itu sebagian besar sebanyak 40 persen berasal dari Tiongkok. Mereka tersebar di kawasan Industri yang ada di ring satu seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.

“Pelanggaran terbanyak TKA di Jatim adalah masuk dengan visa kunjungan wisata, tapi disalahgunakan untuk bekerja.

Sedangkan untuk TKA yang terdaftar itu masuk ke Jatim atas izin perusahaan yang mempekerjakan,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menanggapi serbuan TKA yang disinyalir ditempatkan secara ilegal di sejumlah perusahaan di Jatim.

Gus Ipul, sapaannya, dengan tegas menyatakan kasus

ratusan TKA asal China yang bekerja di PT Wuhan Engineering Gresik merupakan pelanggaran dan harus segera ditindak.

“Untuk kasus TKA asal China di Gresik itu memang ada pelanggaran. Separuh (32 orang) punya izin, separuh (44 orang) katanya masih dalam proses. Kan itu enggak benar,” tegasnya di Surabaya, Kamis (15/12/2016).

Karena itu, ia meminta hal tersebut menjadi perhatian semua pihak agar perusahaanperusahaan tidak seenaknya mempekerjakan orang asing yang tidak memiliki izin.

Gus Ipul bahkan berani menjamin Pemprov Jatim akan bersikap tegas dengan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan ‘nakal’ ini. Namun tak disebutkan sanksi apa yang dimaksud pria yang juga mantan Menteri era Presiden SBY itu.

“Nanti akan kita cobalah.

Kita akan lihat sanksi-sanksi yang memungkinkan. Tapi pasti akan diberikan sanksi, (termasuk BUMN PT Petrokimia Gresik), iya pastilah, pasti. Semua akan terkena sanksi kalau tidak sesuai prosedur,” cetusnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan keberadaan warga asing di Jatim yang ilegal, Pemprov Jatim juga telah menggelar rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dari pertemuan itu, faktanya ada beberapa indikasi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan sebagian besar oleh warga negara asing asal Cina.

“Data yang masuk ke saya menyebutkan pelanggarannya meningkat. Pada 2015 ada 16 pelanggaran keimigrasian, dimana 14 pelanggaran dilakukan warga negara China.

Tahun 2016 ini ada 150 sampai 200 WNA masuk dari Bandara Juanda Surabaya sudah over stay tapi sampai saat ini belum diketahui keberadaannya,”

pungkasnya.

Sementara data Aliansi Buruh Jawa Timur menyebutkan di Jatim sudah ada sekitar 2.000 TKA ilegal yang sebagian besar atau 90 persennya berasal dari China. Keberadaan mereka saat ini tersebar di sejumlah perusahaan di Jawa Timur seperti di Surabaya, Gresik, Probolinggo, Pasuruan dan Lamongan.

Disampaikan koordinator Aliansi Buruh Jawa Timur Jamaludin, pihaknya menenggarai maraknya TKA masuk ke Jawa Timur karena longgarnya peraturan yang dibuat pemerintah pusat karena menghapus kewajiban menggunakan bahasa Indonesia bagi TKA dan menghilangkan kewajiban menerapkan rasio setiap penggunaan 1 orang TKA perusahaan diwajibkan menyerap 100 tenaga kerja lokal.

Staf anggota DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka itu mendesak pemerintah daerah serius dan tegas menyikapi maraknya TKA. Termasuk gencar melakukan sweeping terhadap TKA yang bekerja di pabrik maupun proyek-proyek pemerintah dan swasta.

“Kalau ada pelanggaran harus ditindak tegas dan dideportasi,” tegas Jamal, panggilan Jamaludin.

Dia juga menyarankan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya TKA lebih ketat.

Apalagi Jatim sudah punya Perda No.8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Mengutip Pasal 35 ayat (2) bahwa perusahaan dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan tertentu.

“Kalau Perda tersebut dilanggar, sanksinya berupa pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta harus ditegakkan terhadap semua pelanggaran yang terjadi tak peduli BUMN atau BUMD,” tegasnya.

Mau Digaji di Bawah UMK Sebelumnya Komisi E DPRD Jatim pernah mem-

www.lensaindonesia.com

prioritaskan pembahasan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja pada masa sidang pertama tahun 2016.

Alasannya, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah resmi diberlakukan, namun regulasi untuk memproteksi tenaga kerja asing masuk Indonesia khususnya Jatim belum ada. Sehingga, dikhawatirkan tenaga kerja lokal menjadi penonton di negeri sendiri.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim yang menyebut, ”Raperda perlindungan tenaga kerja akan jadi prioritas Komisi E untuk dibahas pada masa sidang pertama tahun 2016,” ujarnya, saat itu.

Serbuan tenaga kerja asing bukan isapan jempol belaka.

Bahkan berdasarkan data Disnakertransduk Jatim sebelumnya menyebut, jumlah tenaga kerja asing yang sudah masuk ke Jatim sekitar 14 ribu orang.

Ironisnya lagi, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2016 diperkirakan bertambah banyak, lantaran banyak pengusaha yang melakukan efisiensi akibat kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). ”Pengusaha juga mengancam akan mempekerjakan tenaga kerja asing khususnya dari China karena mereka mau digaji di bawah UMK. Kalau tidak ada regulasi tegas, kami khawatir Jatim akan diserbu tenaga kerja asing,” ungkapnya.

Pertimbangan lainnya, kata Suli sesuai dengan Mutual Recognition Agreement (MRA), tenaga kerja asing yang bebas bekerja di negara-negara Asean hanyalah mencakup delapan sektor yaitu akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi dan pariwisata.

“Tapi faktanya banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di luar delapan sektor itu. Karena itu kami akan minta Disnakertransduk Jatim membuat laporan terkait kualifikasi tenaga kerja asing,” tegasnya.

Tidak menutup kemungkinan, sebelum pembahasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja dimulai, Komisi E juga akan sidak ke beberapa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Seperti yang banyak dijumpai di Mojokerto, Gresik, Sidoarjo maupun Surabaya. “Masukan ini nantinya diperlukan untuk upaya memasukkan penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa lokal dalam Perda Perlindungan Tenaga Kerja, “ jelasnya.

Di sisi lain, Komisi E juga mendorong pemerintah provinsi meningkatkan standar dan kompetensi tenaga kerja lokal melalui program

sertifikasi profesi dan peningkatan sarana Balai Latihan Kerja (BLK). Bahkan kualitas Perguruan Tinggi di Jatim yang memiliki fakultas mencetak tenaga ahli di 8 sektor MRA juga perlu ditingkatkan agar mudah terserap pasar kerja. “Di Indonesia baru Universitas Indonesia yang mampu menembus 100 besar perguruan tinggi di Asia, jadi ini juga harus jadi perhatian penyiapan SDA yang berkualitas,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi E juga berharap pemerintah pusat dan DPR RI segera merevisi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terlebih Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya membuat Permen No. 72 tahun 2015 tentang Pengupahan. Padahal tantangan riil adalah serbuan tenaga kerja asing. ”Sepertiga penduduk Asean itu ada di Indonesia dan Jatim terbesar kedua setelah Jabar.

Kalau pemerintah pusat tak segera merevisi UU Ketenagakerjaan kami khawatir pekerja lokal bisa tergusur oleh tenaga kerja asing karena kepentingan kaum pemodal (kapitalis),” pungkasnya.

Mengancam Kerawanan Sosial Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai, kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa kepada sejumlah negara berimbas kepada munculnya imigran-imigran gelap yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, Yusril juga menyoroti soal masuknya pekerja China ke dalam sejumlah proyek-proyek pembangunan di Indonesia.

Menurut Yusril, pemberian bebas visa tersebut justru diberikan kepada negaranegara yang tergolong sebagai negara miskin dan penduduknya cenderung meninggalkan negaranya lantaran alasan politik dan ekonomi. ‘’Negara-negara Afrika dan Asia Selatan, Cina, Myanmar, dan lain-lain, diberi bebas visa, tapi perhitungkan dampak sosial dan politiknya bagi negara kita. Kini, imigran gelap yang datang menggunakan fasilitas bebas visa mulai memusingkan kita,’’ ujar Yusril dalam akun twitter pribadinya, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Yusril juga menyebut adanya kesalahan lain yang dilakukan pemerintah, khususnya mengenai kebijakan soal persetujuan masuknya pekerja China sebagai bagian dari syarat investasi dan pinjaman pemerintah kepada China.

Menurutnya, syarat seperti itu harusnya ditolak lantaran Indonesia bakal kebanjira pekerja asal China.

Hal ini pun dikhawatirkan merampas kesempatan kerja rakyat Indonesia sendiri.

Bahkan, Yusril menilai, kedatangan pekerja asing itu dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial, politik, dan keamanan. ‘’Pekerja China, yang konon mencapai 10 juta itu jelas tidak mudah untuk dikontrol. Sebagian besar mereka pasti tidak akan kembali ke China. Kedatangan pekerja asing yang sangat besar dapat menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri,’’ tuturnya.

Untuk itu, Yusril pun berharap dapat mengkaji ulang terkait syarat masuknya pekerja asing, terutama asal China, dalam proses investasi atauapun pinjaman kepada China. ‘’Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan membolehkan datangnya pekerja asal China ini demi kedaulatan bangsa dan negara kita,’’ katanya.

Yusril juga mengkritik Menteri Tenaga Kerja (Manaker) Muhammad Hanif Dhakiri dan pasukan Medsos pendukungnya yang gagal memberikan penjelasan yang memuaskan atas membanjirnya tenaga kerja China ke Indonesia.

Mereka justru sibuk membantah rumor angka 10 juta pekerja China yang mereka katakan sebagai kebohongan.

Angka tersebut dikatakan sebagai target kedatangan wisatawan asal China ke negara kita. Padahal, target kedatangan 10 juta wisatawan China juga tak ada dalam proyeksi pemerintah dalan beberapa tahun mendatang. ‘’Angka 10 juta memang bisa diperdebatkan. Tapi, jumlah itu bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan kian membesarnya pinjaman proyek dan ‘investasi’ Cina di negeri kita,’’ kritik Yusril.

Ini persoalannya bukanlah jumlah angka 10 juta, tetapi masalah kesempatan kerja rakyat kita sendiri yang dirampas pekerja kasar dari China dengan makin besarnya pinjaman dan “investasi” China di sini. Pinjaman dan “investasi” China itu akhirnya hanya untuk menciptakan lapangan kerja buat rakyatnya China, sementara rakyat kita tak mendapat manfaat apa-apa.

Menaker dan para pendukungnya juga gagal membandingkan dengan jumlah TKI di Hong Kong yang bagian terbesarnya adalah TKW pembantu rumah tangga yang jumlahnya lebih besar dari tenaga kerja China di Indonesia. Perbandingan ini sangat tidak relevan.

Para TKI itu diikat dengan kontrak kerja dan dapat dipulangkan kapan saja. Pekerja China di sini kebanyakan ilegal.nsarifa/bej/rep

guam

10

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Ribuan Jemaat Ahmadiyah Belum Punya e-KTP

Kalau Mau Nikah Harus “Mengungsi” Dulu Masalah menimpa 1600-an warga Desa Manislor, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. Mereka tidak memiliki e-KTP, karena berstatus anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

w

a j a h Ta h e e r Ahmad tampak kesal, saat keluar dari stan pelayanan percetakan kartu identitas penduduk elektronik atau e-KTP. Saat itu, akhir Agustus 2016, dalam rangka ulang tahun Kabupaten Kuningan, pemerintah daerah tingkat II itu membuka berbagai stan, termasuk pelayanan pencetakan kartu identitas.

Taheer kesal sebab tak berhasil membawa e-KTP. Padahal, sebelumnya, dia dengar kabar bahwa stan itu akan melayani warga yang belum punya kartu identitas, dengan cara “cetak cepat” di tempat.

Kabar itu tak sesuai kenyataan. Harapan bisa beroleh e-KTP pupus. Semua karena satu perkara: dia anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia dari Desa Manislor.

Taheer kian bingung. Sebab, istrinya, Mia, tengah mengandung delapan bulan.

Demi meringankan biaya persalinan, pasangan itu hendak mengurus BPJS Kesehatan.

Namun, untuk mendapatkannya, mereka diminta menyerahkan kopi kartu identitas sebagai syarat. Lantaran tak beroleh e-KTP, sirna pula kesempatan menikmati program jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia itu.

Taheer dan Mia tidak sendirian. Masalah kartu identitas ini menimpa warga Ahmadi di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Menurut Kepala Desa Manislor, Yusuf Ahmadi, ada lebih 1600 warganya yang belum mendapat e-KTP. Pasalnya, sekitar tujuh puluh persen penduduk Manislor adalah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Adapun e-KTP merupakan bagian dari program pendataan kependudukan, yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri sejak 2011.

Imbas perkara e-KTP ini, mayoritas warga Manislor --umumnya bekerja sebagai buruh, petani, dan wiraswasta-- terhambat dalam perkara administrasi.

Pengurus organisasi perempuan Ahmadiyah (Lajnah Imaillah), Uminah (51) mengeluh ihwal ketiadaan e-KTP yang memperumit masalah pernikahan. Menurut Uminah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kuningan memang tidak melayani pernikahan warga Ahmadi.

Seingatnya, hal itu sudah sudah berlangsung sejak 2005.

Ketiadaan e-KTP ini kian mempersulit kondisi.

“Anak saya kesulitan nikah, harus pindah penduduk dulu, ikut kenalan di Cirebon, Bandung, atau Jakarta.”

Uminah menyebut istilah “mengungsi dulu” untuk menggambarkan proses pindah kependudukan itu. Dalam

Umminah (51), pengurus organisasi perempuan Ahmadiyah (Lajnah Imaillah), sekaligus warga Manislor.

proses itu, seseorang akan menumpang dalam Kartu Keluarga (KK) di luar Kabupaten Kuningan. Beberapa bulan kemudian, bila administrasi pernikahan rampung, yang bersangkutan bisa pindah lagi ke KK Manislor.

Proses tersebut butuh biaya besar. Bila tanpa hambatan, mengurus administrasi pernikahan hanya habis Rp500 ribu. Namun, dengan proses “mengungsi dulu” dan “pelicin” lainnya, ongkos sebesar Rp2-3 juta mesti disediakan. “Itu korupsi bukan yah?” tanya Uminah, setengah menyindir.

“Dengan e-KTP ditahan, jadi tambah susah. Udah kita sulit nyari KUA yang mau nolong kita, sekarang e-KTP enggak dikeluarkan,” keluhnya.

Cerita serupa datang dari Lika Vulki (26), anggota Lajnah Imaillah Manislor. Pada 2015, Lika menikah dan mesti merogoh kocek sekitar Rp2 juta di KUA Kabupaten Cirebon.

Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan tetap melayani urusan e-KTP warga Ahmadi Manislor. Proses pencatatan e-KTP memang bisa dilalui, tetapi selalu terhenti saat pencetakan.

“Menurut saya, mereka bisa mengelak kalau dibilang kami (warga Ahmadi) enggak dilayani. (Persisnya) lebih ke enggak dicetak e-KTP kami,” kata Lika Vulki.

Saat masuk tahap pencetakan, warga Ahmadi hanya diberi surat pengganti sementara e-KTP --seukuran kertas HVS-- oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan. Sedangkan e-KTP tidak pernah dicetak.

Saat ulang tahun Kabupaten Kuningan (Agustus 2016), Lika datang ke stan pelayanan eKTP, guna menyampaikan keluhannya. Di sana, dia mendapati penjelasan dari dua petugas stan. Kata petugas, untuk Manislor ada “kebijakan khusus” tidak mencetak e-KTP. Keluhan serupa kerap pula disampaikan ke Disdukcapil. Hasilnya idem.

Petugas berdalih, surat pengganti e-KTP bisa membantu urusan administrasi lain. Kenyataannya, surat itu tidak cukup sakti. “Enggak membantu.

Orang BPJS enggak mau tahu.

Pokoknya harus ada KTP,” ujar Lika, memberi contoh.

Pada praktiknya surat seukuran HVS itu juga jadi stempel, sebuah penanda bahwa pemegangnya seorang Ahmadi. Ihwal itu, Lika menceritakan satu cerita kala mengurus ATM-nya yang diblokir.

“Saya benerin ke bank. Mereka enggak terima surat pengganti e-KTP itu.” Bahkan, saat disodorkan surat pengganti, petugas bank balik bertanya, “Kenapa tidak punya KTP?” “Pada akhirnya dalam urusan macam itu kan, mau enggak mau, harus bilang kalau saya Ahmadiyah.”

Anehnya, dalam masalah kependudukan lain, macam Kartu Keluarga, warga Ahmadi di Manislor relatif tak kesulitan. “KK dilayani, eKTP saja yang tidak. Anehnya, pajak kita diterima terus,” kata Lika.

Dia juga mengeluhkan soal adiknya, Samira, yang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Cirebon, dan tidak bisa mengurus beasiswa karena tak punya kartu identitas.

Atas segala kerumitan itu, Lika menggalang kampanye lewat petisi daring di Change. org. Petisi itu sudah mendapat lebih dari 2.800-an dukungan, Sabtu (12/10). Dalam petisi, Lika menyebut bahwa negara wajib memenuhi hak warga untuk mendapatkan e-KTP. Bila hal itu tidak dilakukan, kata Lika, maka negara bisa dikatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Protes juga dilakukan saat perayaan hari jadi Kabupaten Kuningan. Empat puluhan warga Ahmadiyah dari Manis-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Warga Ahmadiyah memperingati peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

lor mendatangi stan pelayanan e-KTP. Dialog sempat terjadi, berbuah “kesepakatan” bahwa mereka bisa mendapat e-KTP bila keluar dari Ahmadiyah.

Perkara Panjang Sejak Terbitnya SKB

Sengkarut masalah e-KTP di Manislor, Kuningan ini berpangkal pada 2002. Ditandai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) pelarangan Ahmadiyah, saat masa kepemimpinan Bupati Arifin Setiamihardja.

Pada tahun yang sama, terbit pula surat dari Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Masyarakat (PAKEM) Kuningan --dikoordinir kejaksaan. Surat itu meminta aparat berwenang agar: menolak pencatatan pernikahan warga Ahmadi, tidak mengeluarkan kartu identitas untuk mereka, dan menyidik pelanggar SKB. Desember 2004, kembali keluar SKB dari Bupati Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Kantor Departemen Agama Kuningan. Isinya melarang kegiatan Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan.

Kondisi diperparah dengan terbitnya SKB Nomor 3 Tahun 2008 di tingkat nasional, yang diteken Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Surat yang dikenal sebagai SKB 3 menteri itu makin membatasi gerak Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Pada perkembangannya, keputusan-keputusan itulah yang dijadikan dasar sejumlah organisasi masyarakat --Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuningan, Front Pembela Islam, dan Gerakan Anti Maksiat (GAMAS)-- untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan agar warga Ahmadi tidak diberikan e-KTP. Balik pada tahun 2004, SKB pelarangan kegiatan Ahmadiyah dibuat pada masa Bupati Aang Hamid Suganda (20032013). Di pengujung masa jabatan Aang-lah program e-KTP berlangsung, dan warga Ahmadi di Manislor kesulitan mendapatkannya.

Selanjutnya kursi Bupati diisi Utje Choeriah Hamid Suganda (2013-2016), yang juga istri Aang. Bupati Utje meninggal dunia pada April silam, dan kebijakan soal e-KTP diteruskan wakilnya, Acep Purnamasari --kini bupati.

Dalam suratnya, Bupati Utje menjelaskan bahwa warga Ahmadi membutuhkan e-KTP “untuk kepentingan sosial, politik, budaya, dan ekonomi.”

Dia lantas meminta kejelasan sikap dari ormas para ulama itu ihwal topik ini.

Surat balasan MUI Kuningan datang pada 30 Maret 2015. Mereka meminjam dalil fatwa MUI Pusat (Munas 2005), yang menyebut bahwa Ahmadiyah adalah ajaran di luar Islam dan sesat. Mereka juga mengutip segala SKB tingkat Kabupaten Kuningan hingga nasional.

Keputusan MUI Kuningan bisa ditebak. “Tidak bisa menerima Jemaat Ahmadiyah dicantumkan ber-Agama Islam pada kolom KTP el. Tetapi justru MUI menyarankan cukup dengan tanda strip (-) saja.”

Di sisi lain, warga Ahmadi

Surat pernyataan, yang mesti diteken warga Ahmadi Masnislor untuk mendapatkan e-KTP.

Surat balasan dari MUI Kuningan kepada Bupati Kuningan.

berkukuh sebagai bagian dari Islam. Laiknya muslim, mereka mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan salat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji bagi yang mampu.

Surat Pernyataan Keluar Ahmadiyah

Deretan diskriminasi ini bertambah panjang bila mendengar pengakuan Aulia Fauziah (21), salah seorang warga Ahmadi di Manislor.

Aulia mengaku, pernah diberi surat yang isinya menyiratkan pernyataan keluar dari Ahmadiyah, sebagai syarat memiliki e-KTP. Kala itu, Aulia sudah mengantongi surat pengambilan e-KTP, usai melakukan pemotretan dan pendataan.

“Saya kaget pas dikasih surat itu, karena biasanya kebanyakan (warga Ahmadi) enggak dikasih,” kata dia. Namun saat surat pengambilan itu diserahkan, dia tetap tak mendapatkan e-KTP. Alasannya, blangko habis.

Aulia meragukan jawaban itu, dan memutuskan mencari keterangan dari pejabat di Disdukcapil. Dia pun bersemuka dengan Kepala Disdukcapil Kuningan, Zulkifli.

Dalam pertemuan itu, Aulia disodorkan secarik surat pernyataan. Isinya memuat pengakuan bahwa yang bersangkutan beragama Islam, dan bersedia membaca dua kalimat syahadat di hadapan saksi. Selanjutnya ada keterangan bahwa yang meneken surat siap “mendapatkan bimbingan”.

Aulia tidak bersedia meneken. “Kenapa saya harus tanda tangan? Toh sekarang pun saya menganut Islam.

Salat saya menghadap kiblat.

Kitab suci saya Al Quran. Syahadat yang saya baca sama,” tanya Aulia.

Aulia bukan satu-satunya warga Ahmadi Manislor yang disodori surat macam itu.

Biasanya surat tersebut akan diberikan bila warga bisa menemui Kepala Disdukcapil atau Kepala Bagian Analisa Disdukcapil.

Lebih lanjut, masalah administrasi ini ikut membuka peluang pungutan liar. Aulia menyebut contoh, tentang seorang kawannya yang mesti memanfaatkan jasa calo demi beroleh e-KTP. Menurut Aulia, usai ditolak pegawai Dinas yang

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengeluhkan banyaknya hambatan terkait persoalan kependudukan yang dialami jamaah Ahmadiyah di Desa Manislor.

berkata “blangkonya habis,” kawannya ditawari seseorang di luar kantor Disdukcapil, untuk mengurusi e-KTP dengan biaya Rp100 ribu. Transaksi beres, e-KTP didapat.

Harga jasa itu juga tak tentu. Konon ada yang pasang tarif hingga Rp250 ribu. Yang disebut terakhir ini dialami Siti, seorang guru Sekolah Dasar, yang sangat membutuhkan e-KTP untuk mengurus bermacam administrasi pekerjaannya.

Praktik ini jadi dilema bagi warga Ahmadi di Manislor.

Mereka sadar bahwa hal itu keliru. Di sisi lain, menggunakan jasa calo mungkin satusatunya alternatif beroleh e-KTP. Belakangan, praktik itu berhenti, saat pengurus Jemaat Ahmadiyah Manislor mengajukan protes ke Disdukcapil, pada medio 2016.

Jemaat Ahmadiyah sudah ada di Manislor sejak 1954.

Berpuluh tahun mendiami desa itu, nyaris tiada kekerasan atau diskriminasi dalam pemenuhan hak sipil.

Kondisi damai itu hanya bertahan hingga 2001. Sebelum perkara e-KTP ini, sejumlah insiden kekerasan sudah menimpa warga Ahmadi di Manislor.

Pengurus Jemaat Ahmadiyah Manislor mencatat sejak 2001, sudah terjadi satu insiden kekerasan. Puncaknya terjadi pada 2002, dengan 12 insiden penyerangan terhadap warga Ahmadi. Kekerasan fisik dalam frekuensi yang lebih kecil terus terjadi hingga 2010.

Pasca serangan dan tekanan dari berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai mengeluarkan SKB pelarangan Ahmadiyah, pada 2002. SKB pertama yang menjadi pangkal aturan-aturan serba diskriminatif bagi warga Ahmadi di Kuningan.

Diskriminasi yang menimpa warga Ahmadi di Manislor, Kuningan adalah satu dari sekian kasus berkenaan kebebasan beragama dan berkeya-

kinan di Indonesia. Khusus Ahmadiyah, kasus kekerasan terbesar terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten, (6 Februari 2011), yang menewaskan tiga orang.

Boleh jadi, Indonesia memang menyimpan “api dalam sekam” perihal intoleransi.

Kecenderungan itu termaktub dalam hasil survei Wahid Institute (Agustus 2016). Survei dengan 1.520 responden dari 34 provinsi itu menyimpulkan Indonesia masih mengalami masalah seputar intoleransi.

Ihwal intoleransi dan laku diskriminasi terhadap minoritas, pandangan menarik datang dari Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch.

Kata Andreas, masalah intoleransi dan diskriminasi adalah warisan dari masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Selama 10 tahun pemerintahan SBY, kaum minoritas agama-agama di Indonesia, termasuk Ahmadiyah, Kristen, Sufi, Syi’ah, dan agama lokal semakin dikepung aksi kekerasan kelompok militan Islam,” kata dia.

Perkataan itu tidak berlebihan bila melongok data Setara Institute (h/t HRW), yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap minoritas meningkat sejak era kepemimpinan SBY. Bahkan, pada rentang 2010-2013, tercatat lebih dari 200 kasus pelanggaran kebebasan beragama pada tiap tahunnya.

Menurut Andreas, kekerasan dan diskriminasi atas nama agama mulai meningkat sejak 2005. Antara lain ditandai dengan pidato SBY pada pembukaan musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam pidatonya, SBY mengaku ingin meletakkan MUI dalam posisi sentral menyangkut akidah ke-islaman.

SBY pun berujar bahwa negara sepatutnya mendengarkan fatwa ulama.

Setelah pidato itu, mulailah bermunculan aturan-aturan yang melemahkan minoritas.

Misalnya, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006, yang mengatur tiga hal: pemeliharaan kerukunan beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.

Alhasil, pendirian rumah ibadah minoritas menjadi sulit, karena harus mendapatkan tanda tangan persetujuan penduduk sekitar di luar agama tersebut.

“Pada praktiknya peraturan tersebut merepresi minoritas.

Banyak kasus pengrusakan, pelarangan kegiatan ibadah, hingga kekerasan menggunakan dasar peraturan ini,” ujar Andreas.

FKUB yang dibentuk pada masa SBY, punya fungsi sebagai pemberi saran kepada gubernur, wali kota, dan bupati. Namun karena didominasi mayoritas, saran mereka cenderung berat sebelah.

Terkhusus Ahmadiyah, pada 2008, pemerintahan SBY mengeluarkan SKB 3 Menteri larangan Ahmadiyah. SKB 3 Menteri menurunkan 10 peraturan daerah diskriminatif, dan kerap dijadikan landasan penyerangan terhadap Ahmadiyah. SKB 3 Menteri juga bisa menguatkan peraturan daerah yang lebih dulu eksis --seperti yang terjadi Manislor.

Sebenarnya, kata Andreas, pemerintahan Jokowi bisa membatalkan peraturan diskriminatif warisan SBY. Namun, hal itu masih jauh. Belakangan, pemerintah Jokowi malah menelurkan SKB antiGafatar yang diteken Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Ihwal SKB itu, Jaksa Agung HM. Prasetyo menyebut bahwa keputusan itu dibuat berdasarkan fatwa MUI yang menyimpulkan Gafatar sesat.

“Jika tidak mencabut aturanaturan itu, maka Jokowi hanya akan melanjutkan langkah Yudhoyono, merepresi kebebasan beragama,” kata Andreas. nfat/ber

hukrim

11

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Aset Triliunan Raib, Anak Pemilik Padepokan Dimas Kanjeng Pertanyakan Polda Jatim ditemukan,” tandasnya.

Sementara ini, penyidik baru menyita sekira 35 aset terkait jeratan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang oleh tersangka Taat Pribadi, Vijay dan sultannya, Suryono.

“Aset yang disita ada di beberapa daerah. Ada di Tebing Tinggi, Serang, Kabupaten Probolinggo, dan Jember,” kata Barung.

Seperti diketahui, Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan padepokannya jadi sorotan publik setelah ditangkap petugas gabungan Polres Probolinggo dan Polda Jatim di Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpinnya di Dusun Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Kamis, 22 September 2016.

Oleh polisi, Taat Pribadi disangka mengotaki pembunuhan dua anak buahnya, Ismail Hidayat dan Abdul Gani. Selain itu, dia juga ditetapkan sebagai tersangka penipuan bermodus penggandaan uang. Diduga, korbannya puluhan ribu orang dengan total kerugian korban sekira ratusan miliar, bahkan bisa triliunan.nrofik

Saat padepokan masih dikelola yayasan yang lama, nilai seluruh aset dan kekayaan Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, jauh lebih besar dari dua miliar.

M

engaku putri dari Abah Ilyas, guru dari Kanjeng Dimas Taat Pribadi, Nurhasanah, Kamis (15/12/2016) mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim mempertanyakan aset Padepokan Dimas Kanjeng.

Nurhasanah mengaku anak pertama dari Abah Ilyas dari istri pertamanya.

Didampingi kuasa hukumnya, Berlian Ismail Marzuki, wanita setengah baya itu menemui penyidik untuk mengklarifikasi aset dan harta Dimas Kanjeng Taat Pribadi, baik yang disita maupun yang belum.

Nurhasanah menyebut, saat kasus Padepokan Dimas Kanjeng digerebek Polda Jatim pada September lalu, Abah Ilyas disebut-sebut guru Taat Pribadi yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto. “Abah

Ilyas itu aslinya di Sidoarjo, di Mojokerto itu di istri keduanya,” terangnya kepada wartawan.

Nurhasanah menjelaskan selain dirinya, orang tuanya juga mempunyai anak laki-laki bernama Nanang Samsul Arifin.

“Nanang itu adik saya. Tapi di berita Abah Ilyas cuma disebut punya anak satu, Nanang. Saya anak pertamanya, di KK (kartu keluarga) tidak ada karena saya sudah pecah KK,” ujarnya.

Menurutnya, Padepokan Dimas Kanjeng sebetulnya didirikan oleh orang tuanya dengan notaris di Sidoarjo sejak tahun 2012 lalu. Taat Pribadi diberi kuasa untuk mengelola padepokan karena dia murid paling taat. “Semua aset-aset di Padepokan Dimas Kanjeng milik Abah Ilyas,” sambungnya.

Berlian, kuasa hukum Nurhasanah, mengaku pihaknya mengklarifikasi ke Polda Jatim setelah menerima informasi dari media massa

Nurhasanah, didampingi kuasa hukumnya saat mendatangi Polda Jatim.

bahwa harta yang tertera di dokumen yayasan yang baru, Yayasan Kesultanan Sri Raja Praburajasanagara, hanya sebesar Rp 2 miliar.

Padahal, lanjut Berlian, saat padepokan masih dikelola yayasan yang lama, Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng

Taat Pribadi, nilai seluruh aset dan kekayaan padepokan jauh lebih besar dari dua miliar. “Semuanya dua triliun, bukan dua miliar. Sisanya itu kemana?” katanya.

Berlian mengaku dia dan Nurhasanah sudah menerima penjelasan dari penyidik tapi

belum memuaskan. “Penyidik bilang kalau memang tahu dimana harta-hartanya, disuruh cari sendiri. Ya, sudah.

Tapi kami merasa tidak ada kata mentok. Masih ada cara lain untuk memperoleh penjelasan soal dimana aset-aset itu,” ujarnya.

Camat Kedundung Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana ADD Rila (31), kurir tangan kedua dari bandar narkoba bernama Teguh yang berada di Rutan Medaeng.

Janda Satu Anak jadi Kurir Jaringan Narkoba Rutan Medaeng Satreskoba Polrestabes Surabaya menangkap salah satu jaringan narkoba dalam rutan. Yakni Rila (31), seorang kurir tangan kedua dari bandar narkoba bernama Teguh yang saat ini berada di Rutan Medaeng.

Perempuan yang seharihari bekerja sebagai pegawai salon kecantikan itu ditangkap di kos-kosannya di Tebel Tengah, Gedangan Sidoarjo, Senin (12/12/2016) kemarin.

Dia ditangkap usai mengambil narkoba dengan teknik ranjau di depan SPBU Ahmad Yani.

Saat itu Rila mengambil sabusabu seberat 200 gram.

Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Roni Faisal mengatakan, penangkapan berawal dari laporan informan dari pihaknya. Informan itu menyebutkan telah terjadi transaksi narkoba di SPBU Ahmad Yani.

“Anggota saya pun langsung melakukan pengintaian, ternyata benar pelaku sedang mengambil satu bungkus besar berisi sabu-sabu,” ujarnya, Rabu (14/12/2016).

Saat Rila ditangkap, polisi juga menemukan beberapa

Lie Lanny Ellisanti warga Jl Lingga, Gubeng, Surabaya, terdakwa kasus penipuan Rp 10 miliar, Kamis (16/12/2016), hanya dituntut 1 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dari Kejari Surabaya mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan bujuk rayu yang mengakibatkan korban Sie Soebandono rugi Rp 10 miliar dan terbukti melanggar pasal 378 KUHP. “Menuntut terdakwa Lie Lanny Ellisanti dengan hukuman 1 tahun penjara,” ujar JPU saat membacakan berkas tuntutan di ruang Kartika.

JPU Damang beralasan yang memberatkan terdakwa den-

alat hisab sabu-sabu dan buku tabungan. “Selain jadi kurir, ternyata pelaku juga seorang pecandu, dibuktikan dengan hasil tes urine yang positif,” Imbuh Roni.

Roni menambahkan, Rila banyak mengedarkan barang haram itu di beberapa kota di Jawa Timur. Seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Sasarannya, adalah pelanggan tetap yang membeli narkoba dalam skala besar. Jadi ada tangan ketiga lagi setelah Rila.

Tangan ketiga ini yang kemudian jual sabu-sabu eceran, paket hemat ke pecandu.

“Kami terus memburu bandar dalam rutan Medaeng yang disebut-sebut bernama Teguh.

Pihaknya masih melakukan penyelidikan secara teliti. Sebab, banyak pemain dalam jaringan Rutan Medaeng ini yang masih jadi buruan polisi,” lanjut perwira asli Surabaya ini.

Sementara itu di hadapan polisi, Rila mengaku, hanya dimintai tolong oleh seorang temannya untuk menyimpannya selama beberapa hari. “Saya tidak tahu kalau bungkusan itu berisi sabu-sabu, saya baru tahu isinya saat polisi membuka,” aku janda anak satu ini. nnanda

Ahmad Junaidi Camat Kedundung, Sampang, Madura, yang ditangkap Tim Satgas Saber Pungli Polda Jatim, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim.

Pe n e t a p a n s e b a g a i tersangka terhadap Ahmad Junaidi ini setelah penyidik mendapatkan bukti-bukti terkait korupsi alokasi dana Desa (ADD) dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (7/12/2016).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menyatakan penetapan tersangka bagi AJ berdasarkan gelar perkara Ditreskrimsus Polda Jatim pada Selasa (13/12/2016).

Penyidik sudah memiliki dua alat bukti cukup yang menunjukkan keterlibatan AJ pada pungli DD dan ADD di Keca-

matan Kedungdung Kabupaten Sampang. (AJ) mempunyai peranan dan turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi.

“Sesuai hasil penyidikan tersangka AJ dijerat dengan Pasal 21 e, 12 d Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP-nya Pasal 55 dan 64,” katanya.

Selain itu, polisi terus mendalami peranan AJ yang masih baru menjabat selama lima bulan sebagai Camat Kedungdung tersebut. Bahkan, pihaknya menyiapkan surat panggilan kepada AJ untuk diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka.

“Nah apa peranannya AJ, nanti kami akan urai pada saat pemanggilan yang bersangkutan sebagai tersangka pada Jumat (16/12/2016) mendatang,” tambahnya.

Sekedar diketahui, pen-

etapan tersangka pada AJ bermula dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli di kantor Bank Jatim Cabang Sampang pada Senin (5/12/2016) lalu. Polisi mengamankan barang bukti uang dengan total Rp 1,5 miliar. saat itu 7 orang ditangkap.

Tak hanya AJ yang ditetapkan tersangka, penyidik menetapkan satu tersangka lain pasca OTT, yakni Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kedungdung, H Kun Hidayat. Sedangkan lainnya masih berstatus saksi.

Pada Rabu (7/12) lalu, penyidik memeriksa AJ secara intensif sebagai saksi sesaat penggeledahan di kantor Kecamatan Kedungdung. Berkas yang berkaitan dengan pencairan dua dana desa tersebut turut serta disita polisi.nrofik

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, mengatakan bahwa penyidik terus menggali informasi untuk menemukan asetaset Padepokan Dimas Kanjeng yang selama ini dikuasai Taat Pribadi dan sultan-sultannya. “Beberapa aset sudah

Ditangkap, Tukang Ojek Nyambi Makelar PSK di Dolly Sugeng (42) warga Jl Putat Jaya Surabaya, harus berurusan dengan Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya setelah ditangkap usai menjual PSK, sebut saja namanya Santi (32) kepada laki-laki hidung belang di eks lokalisasi Dolly, Wisma 24 Jl Kupang Gunung Timur Surabaya.

Dalam melakukan praktiknya, tukang ojek ini bekerja sama dengan M Ridwan yang saat ini sedang buron. “Semenjak lokalisasi Dolly tutup, saya sempat pulang kampung lalu kembali dan beralih profesi menjadi tukang ojek,” terang Sugeng dihadapan polisi.

Sugeng mengaku bertindak sebagai penentu kamar, sedangkan M Ridwan bertugas membawa PSK kepada tamu.

“Rata-rata mereka yang datang ke Dolly sendiri, lalu saya nawarin. Untuk tarifnya, saya patok Rp 250 ribu, Rp 100 untuk sewa kamar, Rp 50 ribu untuk PSK dan Rp 100 ribu saya bagi dua dengan M Ridwan,” tambahnya.

Wakasat Reskrim Polrestabes

Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguno mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan eks lokalisasi Dolly masih ada praktik penjualan PSK dan tindak mempermudah melakukan perbuatan cabul. “Kemudian, Rabu (14/12/2016) kemarin, kami langsung menggerebek salah satu kamar yang digunakan tempat melakukan perbuatan mesum, yakni Wisma 24,” ujarnya, Kamis (15/12/2016).

Hasilnya, saat penggerebekan di Wisma 24, Santi dan sang tamu sedang asyik bersetubuh layaknya suami istri. “Keduanya langsung kami tangkap dan diinterogasi. Santi mengaku mendapatkan tamu berkat perantara dari Sugeng dan M Ridwan. Namun, M Ridwan berhasil kabur dan saat ini masih diburu,” kata Kompol Bayu Indra Wiguno.

Untuk mempertanggungjawabkan perbutannya, Sugeng dijerat Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama satu tahun empat bulan.nnanda

Bocah SD Disidang Karena Cabuli Empat Bocah AA (12) pelajar yang masih duduk di bangku sekolah Dasas (SD), Kamis (16/12/2016) harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Surabaya.

Dia menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus pencabulan.

Dirinya didakwa telah melakukan pencabulan terhadap 4 bocah yang masih tet-

angganya. Dalam persidangan terungkap, bahwa AA sering melihat video porno dari ponselnya hingga ingin melampiaskan keinginannya.

Namun, dari 4 korban yang dicabuli oleh AA, terhadap dua perempuan dan dua laki-laki, dimana dua perempuan tersebut dicabuli hingga mengalami luka robek di bagian kemaluannya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska dari Kejari Tanjung Perak Surabaya usai sidang yang digelar tertutup ini menyatakan jika AA mencabuli empat bocah, dua perempuan dan dua laki-laki.

“Yang perempuan dicabuli hingga robek alat kelaminnya, yang laki-laki dikulum kemaluannya,” ujar Siska.

Menurut Siska, sidang yang mengagendakan keterangan saksi dan dilanjutkan pemeriksaan terdakwa ini terungkap AA melakukan perbuatannya karena pengaruh lingkungan.

Orangtua yang kurang mengawasi terdakwa.

“Terdakwa selama ini tinggal dengan neneknya karena adanya ketidakcocokan antara

orangtua dan neneknya, terdakwa sering melihat HP yang ada film pornonya. Selain itu neneknya juga tidak memberikan contoh yang baik karena membawa laki-laki muda ke rumahnya,” ujar Siska.

Sidang yang dipimpin hakim Anne R ini dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan.nrofik

Menipu Hingga Rp 10 Miliar Cuma Dituntut Satu Tahun gan tuntutan 1 tahun penjara, karena dalam persidangan selalu memberikan keterangan yang berbelit-belit, serta tidak mengakui perbuatannya. “Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dan sudah lanjut usia,” tambahnya.

Atas tuntuntan tersebut kuasa hukum terdakwa tetap akan mengajukan pembelaan pekan depan, agar kliennya dapat divonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa. “Kami akan melakukan pembelaan yang mulia,” ujarnya.

Dijelaskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo, bahwa pada Januari 2015 korban Sie Soebandono bersama dengan kakaknya Charles Siantar mendatangi

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

rumah terdakwa Lie Lanni Ellisanti di Jl Lingga, dengan maksud menagih hutang sejak tahun 2009 sejumlah Rp 10.000.000.000, dan kemudian terdakwa Lie menyampaikan kepada korban Sie Soebandono dan Charles Siantar dengan perkataan. “Kamu tidak usah takut aset saya banyak, ini saya berikan tanah di perumahan Citraland blok GC 5 kav 33,” terang JPU menrikan ucapan terdakwa.

Korban pun mengikuti tawaran terdakwa Lie Lanny Ellisanti tersebut karena nenek itu juga mengatakan tanah tersebut akan segera dibalik nama ke atas nama korban Sie Soebandono jika menyerahkan uang sejumlah Rp 985.000.000, yang akan digunakan untuk

biaya balik nama tanah di perumahan Citraland blok GC 5 kav 33 yang diakui milik terdakwa.

Korbanpun menyanggupinya, hingga pada 21 Oktober 2015 terdakwa membuat surat pernyataan dengan isi terkait surat tanda terima tanggal 27 Pebruari 2015 saya belum bisa melakukan balik nama atas bidang tanah yang terletak di Citraland GC 5/33 ke atas nama Subandono untuk itu saya bersedia membalik nama dengan menjual 2 truk nopol L 9789 UC dan L 9785 UC hasil uang penjualan 2 truk tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membiayai balik nama.

Tetapi terdakwa tidak pernah membalik nama tanah yang terletak di Citraland blok GC.5/33 Surabaya dan uang

sejumlah Rp 985.000.000 dipergunakan terdakwa untuk melunasi tanah yang terletak di Citraland blok GC5/33 Surabaya, padahal sebelumnya diakui sudah menjadi

milik terdakwa.

Karena merasa dibohongi serta tidak ada itikad baik dari terdakwa Lie Lanni Elisanti, akhirnya korban Sie Soebandono melaporkan ke Pol-

restabes Surabaya, atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.nrofik

traveller

12

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Peperangan antara rakyat Blambangan dan Belanda pada drama kolosal Perang Puputan Bayu di Wana Wisata Rowo Bayu.

Mengenang Kembali Perjuangan Rakyat Blambangan

Perang Puputan di Rowo Bayu Banyuwangi Dengan membawa gunungan yang berisi 47 keris dan empat tombak pusaka mereka berjalan sejauh 3 kilometer masuk ke dalam hutan Bayu.

r

atusan warga berkumpul di Pasar Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (11/12/2016).

Setelah suara sirine berbunyi mereka beranjak melaku-

kan kirab pusaka menuju Wana Wisata Rowo Bayu yang menjadi tempat petilasan pahlawan Kerajaan Blambangan, cikal bakal Kabupaten Banyuwangi.

Dengan membawa gunungan yang berisi 47 keris dan empat tombak pusaka mereka berjalan sejauh 3 kilometer

Jogja Vespa Cafe, Tempat Nongkrong Ngopi Asik Komunitas

Yogyakarta tidak pernah habisnya menyajikan beragam kuliner unik dan menarik. Dari satu sudut kota ke sudut lainnya.

Dari jenis makanan satu ke makanan lainnya. Dari jenis minuman satu hingga jenis minuman lainnya.

Namun, tentu tidak semua menu yang baru dan unik menjadi daya tarik. Selalu ada desain interior yang unik untuk menjadi daya tarik yang kuat agar para pengunjung ingin datang dan singgah.

Salah satunya ialah Jogja Vespa Cafe, didesain secara menarik interior di cafe ini terlihat cukup unik. Di sudut depan atas, para pengunjung sudah diperlihatkan sebuah vespa di atas genteng.

Hal itu tentu membuat pengunjung mengarahkan mata ke atas genteng saat kali pertama mendatangi cafe ini.

Desain interior ruangannya juga dipenuhi vespa. Ada di atas meja dan ada pula di beberapa sudut ruangan. Semua vespa menunjukkan bahwa ruangan cafe seakan rumah bagi komunitas vespa. Tidak hanya itu, ruangan utamanya pun disediakan layar untuk nonton bareng atau disuguhkan acara-acara komunitas.

Sementara citra seninya, diperkuat pula dengan tampilan seni lukis di beberapa sudut dinding di sekitar cafe.

Desainnya sungguh memanjakan mata bagi komunitas pecinta vespa. Tidak hanya pecinta vespa, bahkan para pengunjungnya pun ada dari komunitas motor gede dan motor biasa. Umumnya, cafe ini dijadikan tempat ngopi atau kongkow bersama rekan sekomunitasnya.

Untuk menunya sendiri, hanya menyajikan menu-menu biasa atau menu cafe pada umumnya, seperti berbagai jenis kopi, teh, jus dan makanan ringan maupun berat. Namun, cafe ini tidak hanya menempatkan citarasa pada makanan utamanya saja, tetapi terletak pada suasana dan desain ruangan yang unik dan menarik.

Bagi kalian yang penasaran dengan Jogja Vespa Cafe, bisa datang ke Jalan Parangtritis, Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Letaknya tak jauh dari pojok benteng timur. Hanya sekira 2 kilometer dari pojok benteng tersebut.nfre

Desain interior ruangannya juga dipenuhi vespa. w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

masuk ke dalam hutan Bayu.

Mereka juga mengarak dua gunungan berisi hasil pertanian masyarakat setempat serta minuman dawet beras yang ditempatkan di gerabah.

Setelah sampai di Rowo Bayu, mereka menggelar drama kolosal Perang Puputan Bayu yang menceritakan perjuangan rakyat Blambangan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Jogopati.

Sebelum perang dimulai semua prajurit meminum dawet

beras yang telah didoakan oleh Kiai Endoh dan Empu Larab termasuk prajurit perempuan yang dipimpin oleh Sayu Wiwit pahlawan perempuan dari Kerajaan Blambangan.

Mereka lalu menjamas pusaka yang dibawa oleh Pangeran Jogopati yaitu keris Pasopati serta cundrik senjata Sayu Wiwit yang menyerupai keris kecil yang biasanya digunakan untuk tusuk konde.

Peperangan dengan Belanda pun dimulai dan Pangeran

Beberapa pusaka yang dikirab menuju Rowo Bayu.

Jogopati gugur dalam pertarungan. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh Sayu Wiwit dan rakyat Blambangan menang mengalahkan Belanda.

Mereka mengakhiri drama kolosal tersebut dengan menyanyikan lagu Umbul Umbul Blambangan yang menceritakan semangat rakyat membangun tanah kelahirannya.

Pj. Kepala Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Hadi Wijoyo menjelaskan drama tersebut sengaja digelar untuk mengenang kembali perjuangan rakyat Blambangan yang menjadi cikal bakal Kabupaten Banyuwangi.

“Jika ada drama kolosal seperti ini orang-orang tahu bagaimana cerita perjuangan zaman dulu. Sepanjang jalan yang dilalui kirab dan napak tilas, masyarakat meletakkan makanan, minuman dan hasil

Makna Hidup di Balik Filosofi Tumpeng Bu Djuminten

Di warung Bu Djuminten menu Gudeg itu diletakan dalam tatakan kendil khusus setelah melewati sejumlah proses dapur.

Warung makan Bu Djuminten tidak saja terkenal dengan variasi menu makanan tradisional khas Yogyakarta.

Menu makanan yang disajikan di warung yang sederhana itu kaya dengan warisan leluhur yang memang sengaja diwariskan oleh eyang Djuminten kepada penerusnya.

Warisan luhur yang terus dipelihara dan dilestarikan generasi Bu Djuminten melalui tradisi masakan Yogyakarta yang cukup populer, yaitu Gudeg dan Tumpeng.

Hernawan Eddy, menantu sekaligus pemilik warung makan Bu Djuminten menuturkan meskipun menu Gudeg serupa pada umumnya, namun di warung Bu Djuminten Gudeg bisa sangat berbeda pada model penyajiannya.

“Di warung Bu Djuminten menu Gudeg itu diletakan dalam tatakan kendil khusus setelah melewati sejumlah proses dapur. Gudeg kemudian dipisahkan dari lauknya,

seperti telur , ayam dan lainnya,” ungkap Hernawan.

Selain menjajakan menu andalan Gudeg Kendil, warung yang berlokasi di jalan Sumatera Raya Blok G1, Nusaloka BSD, Tangerang Selatan ini, memiliki menu andalan lain yang cukup populer, Tumpeng dengan berbagai kreasi yang menarik.

Hernawan mengatakan tumpeng yang di buat warung Bu Djuminten memiliki filosofi tersendiri sebagai pengejawantahan nilai-nilai relijius dalam bentuk tumpeng.

“Tumpeng kan berbentuk kerucut, dan biasanya yang memesan tumpeng adalah orang yang akan melakukan acara ceremoni, seperti hajatan kenaikan pangkat, pindahan rumah baru atau selamatan lainnya.”

Nah, Perlu dipahami apa makna simbolis yang terkandung dalam tumpeng itu.

Menurutnya makna tumpeng itu adalah simbolisasi doa seorang hamba kepada Tuhannya yang tergambar dari

mengerucutnya tumpeng. Ia meyakini segala sesuatu itu berasal dari yang atas dan yang satu, itulah simbolisasi pucuk tumpeng tersebut.

Sementara, berbagai lauk yang disajikan bersama Tumpeng merupakan simbolisasi keberagaman kehidupan dunia yang harus selalu harmonis dan seimbang.

“Ada sebagian orang Jawa meletekan tujuh macam sayuran bersama Tumpeng, maksudnya ialah meminta pertolongan kepada Tuhan yang kuasa. Tujuh dalam bahasa Jawa Pitu, simbolisasi sayuran atau kembang tujuh rupa itu berasal dari bahasa Jawa Pitu yang di maknai sebagai pitulungan yang berarti meminta pertolongan,” terangnya.

Begitulah filosofi yang terus dijaga keluarga Bu Djuminten melalui berbagai simbolisasi menu makanan khas Yogyakarta yang masih terus dilestarikan hingga ke anak cucu nanti.nind

pangan di depan rumah agar bisa dinikmati para peserta secara gratis. Ini juga dilakukan oleh orang-orang dulu untuk pejuang yang melakukan gerilya. Para rakyat berperan dengan menyediakan makanan sepanjang jalan,” jelas Hadi.

Ia memaparkan, perang Puputan yang terjadi sekita tahun 1771-1772 adalah perang besar dan memakan banyak korban. “Itu alasan disebut puputan atau puput yang berarti habis habisan,” katanya.

Pemilihan wana wisata Rowo Bayu yang berada di Songgon sebagai pusat kegiatan kirab pusaka bukan tanpa alasan karena di Rawa Bayu terdapat petilasan Prabu Tawang Alun, Raja Blambangan.

Di tempat wisata yang berupa telaga tersebut terdapat tiga mata air atau sendang yaitu Sendang

Keputren, Sendang Wigangga berupa pancuran patung yang berbentuk seorang wanita membawa kendi dan Sendang Kamulyan tepat berada di belakang bangunan petilasan.

Tempat ini sekaligus menjadi tempat petilasan Prabu Tawangalun. Selain itu terdapat Candi Puncak Agung Macan Putih yang didirikan untuk menghormati roh para leluhur yang telah berjasa dalam mempertahankan tanah Blambangan saat Perang Puputan Bayu tahun 1771.

“Masyarakat meyakini area ini dulu digunakan para pejuang Perang Puputan Bayu bersembunyi dan mengatur strategi melawan kompeni. Tempatnya tenang dan rindang karena pepohonan yang usianya sudah ratusan tahun masih ada,” tambah Hadi.nir/kom

Kue Semprong Hidangan Tamu Khas Jawa Barat Jawa Barat memiliki banyak kuliner tradisional.

Salah satu kuliner tradisional dari tanah Sunda ini yaitu semprong. Semprong merupakan kue tradisional yang biasa disajikan untuk hidangan jamuan untuk tamu.

Kue semprong biasa juga dibikin saat Lebaran sebagai sajian hari raya. Kue semprong memiliki rasa manis dengan aroma bakar khas.

Kue ini memang dimasak dengan cara dibakar menggunakan alat penjepit dari besi.

Cara pembuatan seprong yaitu pertama telur dikocok kemudian dicampur dengan gula, masukkan tepung beras dan tepung tapioka. Adonan ini kemudian diaduk sampai merata, diseduh dengan air santan sampai merata dan mengental. Masukkan ke dalam cetakan, dibakar sampai matang, dan digulung.

Kue semprong ini biasanya sebagai makanan kecil untuk dihidangkan saat ada tamu. Kue ini bisa tahan lama karena merupakan kue kering. Semprong biasa dibuat dalam jumlah besar dan disimpan dalam toples.

Dahulu, tak jarang di warung-warung kue semprong juga dijajakan untuk makanan anak-anak. Saat ini, kue semprong juga dijual secara besar dan kemasan lebih modern sebagai makanan khas daerah.

Saat ini, sangat jarang kue semprong ditemukan saat Lebaran. Selain pem-

Kue semprong.

buatannya yang sulit karena harus dibakar terlebih dahulu, alat pembakar kue semprong juga tidak mudah ditemukan.

Alat pembakar kue semprong serupa cakram dua belah biasanya terbuat dari besi. Dua belah cakram ini untuk menjepit adonan semprong sebelum dibakar, misalnya dibakar dengan sabut kelapa. Alat pembakar ini memiliki ukiran-ukiran tertentu seperti bunga sehingga terbentuk pada seprong setelah diangkat. Motif hiasan pada kue semprong seperti bunga atau ukiran garis mirip corak batik.nind

inspirasi usaha

13

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Sutiknyo, travel blogger ketika berkunjung ke Raja Ampat.

Kisah Travel Blogger yang Rela Tinggalkan Gaji Rp 20 Juta per Bulan

Hobi barunya ditunjang dengan kecintaan melancong sehingga membuatnya rajin memperbarui blognya.

p

ekerjaan sebagai travel blogger di mata sebagian besar masyarakat terlihat begitu menyenangkan. Travel blogger bisa mem-

peroleh penghasilan sekaligus menyalurkan hobi jalan-jalan.

Namun siapa yang tahu bahwa perjuangan menjadi travel blogger tidak selamanya manis.

Sutiknyo, seorang travel

Dewi Permata Sari.

Dewi PS Raup Rp 900 Juta per Bulan dari Busana Muslimah B e ru s i a belia tidak menjadi soal untuk seseorang mampu meraih sukses secara finansial. Tengok saja Dewi Permata Sari yang baru saja menginjak usia 23 tahun pada November lalu. Bisnis yang dia geluti sudah mampu mendatangkan omzet hingga Rp 900 juta per bulan.

Berbekal kemampuan mendesain serta ketertarikan terhadap fesyen muslim, dia mendirikan Kiciks Boutique.

Produk fesyen muslimah yang dia tawarkan tidak hanya menarik minat para muslimah dalam negeri. Kini produknya juga sudah dipasarkan ke luar negeri.

Uni adalah sapaan yang lekat dengan Dewi Permata Sari. Wanita kelahiran Padang, 25 November 1993 ini selalu tampil anggun dalam balutan busana syar’i. Seolah mewarisi darah perniagaan yang identik dengan orang Minangkabau, ia lincah mengelola usaha fashion muslimah yang dirintisnya sejak tahun 2012.

Selain memiliki paras ayu, Dewi juga dikenal dengan tubuh mungilnya. Karena itulah dulu ia dijuluki kicik atau dalam bahasa Indonesia berarti kecil. Tak diduga, julukan Kicik ternyata berbuah rezeki. Diadopsi dari nama blog pribadinya, Dewi kemudian membangun usaha dengan nama Kiciks Boutique.

“Saya memiliki hobi berbelanja. Tiba-tiba muncul ide usaha yang bisa menyalurkan hobi saya ini. Setelah mengambar disain produk, membeli bahan dan menjahit, ternyata hasilnya bagus, tanpa ragu saya mulai memasarkannya ke orang-orang terdekat,” ujar dewi saat menceritakan kisah suksesnya.

Bisnis fashion muslim mulai menggema di awal tahun 2012. Pasa saat itu Dewi melihat adanya potensi pasar yang besar yang bisa ia garap. Didorong dengan kegelisahannya melihat para pengguna hijab yang masih menggunakan pakaian ketat, Dewi kemudian terpanggil untuk membuat produk fesyen yang stylishnamun tetap menutup aurat.

Tagline yang Dewi tanamkan untuk usahanya adalah “Keep Beauty and Syar’i”.

Bersamaan dengan itu, butik

online ini sekaligus menjadi media dakwah baginya.

Sejak awal kelahirannya Kiciks Boutique konsisten menyasar wanita muslim.

Target pasarnya ada pada rentang usia 15—35 tahun.

Produk busana muslimah yang ditawarkan berupa jilbab, mukena, dress dan khimar dengan desain yang ceria. Semuanya di desain oleh Dewi sendiri.

Salah satu produk Kiciks Boutique yang sempat booming dalah khimar anti tembem. Dewi terus beradaptasi dengan tren. Kini beberapa desain khimar yang mendapat rating tinggi di butik online lainnya adalah khimar serut, dan pashmina instan.

Produk-produk Kiciks Boutique dijual dengan rentang harga Rp 75.000-Rp 700.000 per helai. Kiciks Boutique kini memiliki 50 distributor yang tersebar di seluruh indonesia maupun mancanegara.

Lewat distributor, Khimar dan dress buah karya Dewi menyentuh pasar di Taiwan, Hongkong, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Dengan pasar yang luas, tak heran omzet Kiciks Boutique kini mencapai Rp 900 juta per bulan.

Pencapaian tersebut tentu tidak diraih dengan mudah oleh Dewi. Dengan modal mini, Dewi membesarkan usahanya secara mandiri.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran ini berangkat dengan modal awal Rp 5 juta.

Dewi harus pintar mengatur strategi agar pengeluaran tetap minim dan produksi tetap berjalan. “Caranya dengan membuat pemesanan pre order (PO), menghemat biaya toko dengan jual online, terus melakukan sendiri proses produksi,” ungkap Dewi.

Selain mendesain produk, Dewi juga menjadi brand ambassador produknya sendiri. Parasnya yang cantik, menjadi modal utama untuk promosi. Ia kemudian gencar menerapkan strategi marketing lewat media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Ia selalu berlaku ramah pada para konsumen, dan rajin mengumpulkan testimoni. Akhirnya produknya dapat dipercaya hingga saat ini.nkon

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

blogger berbagi kisah dan kiat selama menjalani profesinya.

Ditemui baru-baru ini, pria asal Pati tersebut menuturkan perkenalannya dengan dunia blog dimulai pada 2007.

“Saat itu saya masih bekerja sebagai teknisi di salah satu maskapai penerbangan di Jakarta,” ujarnya mengenang.

Semakin hari minatnya di

Setelah mempertimbangkan segala risiko, pria lajang ini akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya pada 2010. Bukan keputusan yang mudah karena dari pekerjaan sebagai teknisi ia mampu mengumpulkan pendapatan hingga Rp 20 juta per bulan.

“Dari yang tadinya setiap bulan punya gaji dan tiba-tiba mandeg sama sekali itu shocking banget,” kata dia.

Satu tahun pertama setelah tak lagi bekerja adalah masa suram bagi Sutiknyo. Ia mem-

dunia blogging semakin memuncak. Hobi barunya ditunjang dengan kecintaan melancong sehingga Sutiknyo rajin memperbarui blognya. Lambat laun ia merasa rutinitas di dunia penerbangan membuatnya jenuh. Ia juga mulai tak nyaman berkecimpung lebih lama lagi karena rekan-rekannya lekat dengan dunia malam.

Niko Wiradinata

Pengusaha Muda Meraih Penghargaan dari 7 Kementerian RI

Niko Wiradinata menunjukkan penghargaan Indonesian Ministers Awards of Excellence 2016.

Niko Wiradinata me­ ngu­tip Steve Job, “Hiduplah seperti hari itu hari terakhirmu di bumi”. Apa yang telah diperbuat Niko?

Niko tidak main-main dengan ucapannya. Sebagai seorang pengusaha muda, ia membuktikannya dengan seabrek penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Tahun ini, ia menyabet penghargaan Indonesian Ministers Awards of Excellence 2016 dari tujuh Kementerian Indonesia pada 18 November lalu di Trans Hotel, Bali.

Penghargaan tersebut diberikan oleh 7 Kementerian, meliputi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Pariwisata, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Dalam Negeri.

Niko Wiradinata merupakan CEO dan owner dari Dunplex Group, sebuah perusahaan development software dan inovasi yang kini jasanya telah dipakai di mancanegara mulai dari Indonesia, Filipina, China dan Australia.

Berawal dari tekad Niko yang waktu itu masih berusia 19 tahun dan mengenyam pendidikan di Universitas Widya Mandala Surabaya jurusan Manajemen, kini ia malah merajai bidang IT yang notabene tidak sesuai dengan pendidikan yang ditempuhnya kala itu.

Ditemui di salah satu hotel bilangan di Jalan Basuki Rahmat Surabaya, pria

murah senyum dan low profile tersebut nampak ceria memperlihatkan sebuah piala yang diraihnya barubaru ini. Perusahaannya terpilih sebagai salah satu Best Company of The Year 2016 dalam Indonesian Ministers Awards of Excellence 2016 ini.

Di antaranya yang mene­r ima penghargaan adalah beberapa kepala daerah misalnya Bupati Dompu, Bupati Purwakarta, Walikota Samarinda, Gubernur Riau dan masih banyak lagi pejabat lainnya, juga beberapa profesional tingkat tinggi seperti Presiden Direktur Castrol, dan anggota DPR. “Jadi ada macam-macam bidang yang menerima penghargaan tersebut, ada insan pemerintahan, industri, akademisi dan perhotelan, dan juga tokoh masyarakat. Saya di bidang perusahaan sebagai the best company, kebetulan saya punya perusahaan IT Dunplex Group yang saya mulai sejak umur 21 tahun,” papar arek Surabaya yang mengaku belajar IT secara otodidak lewat sebuah buku Pintar PHP5 tersebut.

Niko mengaku setiap tahun selalu mendapatkan penghargaan. “Saya mendapat penghargaan berturut-turut sebanyak tujuh kali, setiap tahun.

Mulai dari 2010 hingga saat ini. Setiap tahun saya selalu evaluasi dan harus ada hasil, dimana bukan cuma materi tapi juga prestasi,” papar pria penyuka motor gede tersebut.

Menerima Indonesian Ministers Award of Excel-

lence 2016 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Niko.

Pasalnya, ia terpilih sebagai salah satu perusahaan terbaik di negeri sendiri, di mana sebelum-sebelumnya ia lebih banyak mengantongi awards dari luar negeri.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Bagaimanapun juga meskipun saya mendapat banyak penghargaan dari luar negeri, tapi rasanya berbeda ketika mendapat apresiasi dari Negara kita sendiri,” jelasnya.

Niko sendiri telah mengantongi sederet prestasi, mulai juara 1 kompetisi Public Speaking Internasional, Competent Leader dan Competent Communicator dari organisasi internasional di California, Paul Harris Fellow dari Rotary Internasional, The Best Enterpreneur dari Indonesian Young Enterpreneur Association, The Best Company dan perusahaan IT pendatang baru terbaik dari pemerintah Australia, sampai 25 Leader terbaik dan Perusahaan Terbaik 2016 dari pemerintah Indonesia tahun 2016 ini.

Namun hal itu tidak membuatnya lantas berpuas diri. Untuk tahun depan ia masih berencana meraih posisi figur bisnis terbaik.

“Prinsip saya setiap hari harus selalu ada peningkatan, baik skill, materi, koneksi maupun ilmu. Dan target saya selanjutnya menjadi Asia Best Enterpreneur,” pungkas pria yang sempat menjadi cover majalah Mens Health ini seraya tersenyum ramah.njoa

eras otak untuk mengembangkan situs miliknya. Lewat www. lostpacker.com ia berbagi kisahkisahnya menjadi pelancong.

“Zaman awal-awal resign beli pulsa listrik saja tidak bisa, sampai nge-charge kamera numpang di minimarket,” kata Sutiknyo.

Kini perjuangan pria humoris ini telah menampakkan hasil. Dua tahun setelah resign, Sutiknyo yang populer dengan nama Bolang ini sudah bisa membeli rumah di Karawaci.

Tahun lalu ia juga mengajak

ibundanya umroh ke tanah suci. Sponsor demi sponsor tak berhenti mengalir untuk menopang plesirannya.

Selain menulis, ia juga mengabadikan perjalanannya di saluran Youtube. Channel Youtube yang diberi nama serupa situsnya, Lostpacker, sampai saat ini sudah mendulang lebih dari empat ribu subscriber. “Kuncinya bekerjalah dengan konsisten dan banyak belajar agar bisa menghasilkan konten yang menarik,” kata dia.nrep

Pria ini Sukses Sulap Kayu Bekas jadi Tasbih M e m a n fa at k a n kayu bekas dan biji-bijian, Muhammad Ikhwan (35) warga Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi membuat tasbih, gelang dan kalung aksesoris. Kayu-kayu kecil bekas dari penggergajian dikumpulkannya kemudian dibuat butiran-butiran kecil dan dirangkai menjadi tasbih, gelang dan kalung bermacam ukuran dan warna.

Karyanya ini sudah terdistribusi ke seantero Indonesia.

Bahkan, distributor tasbih dari Turki pun sempat datang dan memesan hasil karyanya ini. Sebulan, pria asli Banyuwangi ini meraup untung berkisar Rp 30 juta. Bahkan saat Idul Adha keuntungannya bisa tembus Rp 100 juta.

“Awal mengumpulkan kayu bekas. Setelah saya buat tasbih kok ya laku. Akhirnya beli kayu macam-macam untuk pemesanan. Banyak yang pesan kayu-kayu mahal,” ujar Muhammad Ikhwan.

Tak hanya kayu, pesanan kemudian mulai bermacammacam. Ada yang pesan tasbih dari batu, tulang dan tanduk. Dan barang pun juga tak hanya tasbih, gelang dan kalung, berbagai macam pipa rokok, sabuk dan tongkat pun dibuatkan.

Untuk jenis kayu sesuai permintaan. Namun Ikhwan mengaku menyiapkan berbagai macam kayu. Mulai dari kayu gaharu, nagasari, akar bahar urat emas, galih asem, biji genitri, red coral dan masih banyak lagi.

“Tetap buat tasbih, gelang dan kalung. Tak hanya tasbih, saya juga buat rosario dan tasbih Buddha. Kalau rosario 112 biji, kalau Budha 108 biji,” tambahnya.

Untuk membuat tasbih, gelang dan kalung dari kayu ini, Ikhwan memotong kecil-

kecil kayu gelondongan sesuai ukuran. Kayu kemudian dibentuk sesuai dengan motif dengan ukuran 5 mm - 10 mm. Butiran itu kemudian diampelas agar halus. Setelah itu kayu direndam dengan pewarna dan dikeringkan.

“Selanjutnya dipoles biar mengkilat. Polesnya pakai kayu juga. Tidak pakai bahan kimia hanya pewarna tekstil. Untuk desain kita buat sendiri. Karena pisau bubut kayu saya buat sendiri dan bermacam-macam,” tambahnya.

Kendalanya, tambah Ikhwan, saat cuaca mendung.

Kayu yang telah diproses sulit kering. Jika dioven pun hasilnya tak maksimal.

“Biasanya saya bawa ke pantai untuk dijemur. Karena di daerah saya daerah dingin,” bebernya.

Dalam satu bulan, Ikhwan mampu memproduksi 400 kodi. Sebelumnya, dia hanya mampu 20-50 kodi per bulan. Sementara untuk harga per kodi dijualnya antara Rp 30 ribu hingga Rp 3 juta.

Sementara untuk pendistribusian sudah hampir merata di pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatra.

“Untuk yang kirim ke Turki saya hanya mampu 400 kodi per bulan. Saya dibantu oleh 7 orang pegawai dan 20 orang freelance merangkai tasbih. Kita lebih mengutamakan kualitas bukan kuantitas.

Makanya tidak banyak yang kita produksi.” ujarnnya.

Sementara ini, Ikhwan mengaku masih mengandalkan media sosial untuk menjual produknya. Dari medsos tersebut dirinya bertransaksi dan mem-posting testimoni dari para pembelinya. “Medsos sangat membantu saya menjual produk saya ini,” pungkasnya.ndna/dt

Muhammad Ikhwan menunjukkan hasil kreasinya.

otonomi

14

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Bupati Tulungagung Beri Santunan 100 Anak Yatim Majelis taklim perempuan (MTP) IPHI Kabupaten Tulungagung menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di gedung olah raga (GOR) Lembu Peteng, Senin, 12 Desember 2016. Acara digelar dengan mengusung tema santunan anak yatim parade sholawat perempuan: haji mabrur sepanjang hayat.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Tulungagung Ny Wiwik Syahri Mulyo beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Tulungagung Ny Siuk Maryo Birowo serta Kepala SKPD terkait lingkup Pemkab

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo memberi santunan ke anak yatim.

Tulungagung ini diisi ceramah Agama oleh Drs. H. Sutiaji M. Si Wakil Walikota Malang.

Ketua panitia Kegiatan Dra. Hj. Durrotul Mahnunin dalam laporanya diantarannya mengatakan bahwa kegiatan ini awal dari kegiatan Majelis Taklim Perempuan MTP IPHI Kabupaten Tulungagung dan rencanya akan dilakukan rutin setiap tahun dan rencananya akan dilaksanakan pada setiap tanggal 12 rabiul Awal.

Dalam sambutannya Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE. M.Si pada acara ini diantaranya mengucapkan terimakasih kepada majelis taklim perempuan yang telah melaksanakan santuan anak yatim karena ini merupakan wujut kepedulian

para anggota Majelis Taklim terhadap para anak yatim yang ada di kabupaten Tulungagung.

Lebih lanjut bupati juga berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahun dan dapat ditiru oleh lembaga sosial lainya yang ada kabupaten Tulungagung sehingga para anak yatim dikabupaten Tulungagung dalam memenuhi kebutuhanya bisa tercukupi.

Dalam kegiatan ini Majelis Taklim Perempuan MTP IPHI kabupaten Tulungagung memberikan santunan kepada 100 anak yatim yang tersebar di seluruh kabupaten Tulungagung yang dengan simbolis diserahkan kepada 13 anak yatim oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE., M.Si.nang

Menjembatani Kesenjangan Antara Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja

Tekan Angka Pengangguran, Gus Ipul Dukung Pemagangan Pemagangan salah satu metode pelatihan kerja yang efektif untuk menekan angka pengangguran Sehingga peserta magang nantinya setelah selesai bisa langsung diterima dan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.

p

emerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur lewat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) berhasil menggelar pelatihan pemagangan untuk 950 peserta dan langsung ditempatkan di 42 perusahaan yang tersebar

di Jatim. Seperti di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Malang, Batu, Kediri, Blitar dan Lamongan Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo mengatakan, pelaksanaan pemagangan itu bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran serta mempersiapkan tenaga kerja

DPRD Blitar Ngebut Garap APBD 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar berencana mengebut penyelesaian APBD 2017. Agar tidak sampai jatuh tempo para anggota dewan bersedia untuk

lembur.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, Senin (14/11/2016) lalu DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Blitar telah

sesuai kebutuhan perusahaan tempat magang.

“Selain memberikan persiapan bagi tenaga kerja juga sekaligus mengisi lowongan pekerjaan di tempat pemagangan. Tentunya program ini untuk meningkatkan daya saing di pasar bebas MEA,” jelas Sukardo dalam acara Penutupan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna di Graha SIER Surabaya, Kamis (15/12/2016).

Sementara, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang berkesempatan menutup acara

menegaskan pelatihan pemagangan ini rutin digelar setiap tahun untuk menurunkan angka pengangguran di Jatim.

Menurutnya, pemagangan salah satu metode pelatihan kerja yang dirasa efektif untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

“Kita akan memperluas pelaksanaan pemagangan di Jatim, selain jumlahnya yang ditingkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan juga akan dilakukan. Sehingga peserta magang ini nanti setelah

selesai bisa langsung diterima dan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja,” tambah Gus Ipul (sapaan akrab Wagub Jatim).

Ia menjelaskan, tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil merupakan target yang harus dicapai dalam pembangunan nasional khususnya dalam menurunkan angka pengangguran. Karena secara umum isu pada ketenagakerjaan masih tingginya angka pengangguran.

Berdasarkan data BPS Jatim jumlah penduduk usia kerja mencapai 29,7 juta orang den-

gan angkatan kerja berjumlah 19,95 juta orang, dan yang bekerja mencapai 19,1 juta orang.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim 4,21 persen, lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 5,61 persen. Meskipun demikian permasalahan pengangguran tetap menjadi perhatian serius dan penanganan di Jatim,” tegas Wagub dua periode ini.

Permasalahan ketenagakerjaan yang juga menjadi perhatian Pemprov Jatim, lanjutnya, ialah rendahnya kualitas angkatan kerja baik dilihat dari ting-

melaksanakan rangkaian rapat paripurna kegiatan menuju penetapan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017.

“Di antaranya, mulai dari penjelasan bupati tentang Rancangan APBD tahun 2017, pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar, hingga jawaban bupati. Setelah itu baru akan dilakukan pembahasan di tingkat Banggar DPRD di-

sahkan,” kata Suwito, Jumat (18/11/2016).

Sebelum 30 November antara legislatif dan eksekutif sudah harus ada MoU terkait dengan APBD tahun 2017. Sehingga sebelum batas tersebut pihaknya terus melakukan kerja secara marathon.

Masih kata Suwito, pihaknya berkomitmen bakal mempercepat pembahasan APBD 2017

agar bisa tuntas sebelum akhir bulan November mendatang.

Karena jika tidak selesai maka Kabupaten Blitar akan mendapat sanksi dari Pemerintah Pusat berupa penalti anggaran.

“Anggaran tunjangan dan gaji kepala daerah yang tidak akan dibayar selama 6 bulan dan ditambah beberapa sanksi tambahan lainnya,” jelasnya. nang

DPRD Blitar saat rapat paripurna.

kat pendidikan formal maupun tingkat ketrampilannya. Selain itu, juga tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja yang ada, serta tingkat produktivitas yang masih rendah.

“Dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sekarang ini tenaga kerja kita tidak lagi bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri tapi dengan tenaga kerja luar negeri.

Jadi jangan sampai kita menjadi penonton di negara sendiri karena tidak mampu bersaing,” pungkasnya.sarifa

a d v e r t o r i a l

Sudah Saatnya Peternak Ikut Asuransi Ternak untuk Menjamin Resiko Kematian dan Kehilangan Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/ SR.230/7/ 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahataninya.

Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi ternak sapi pembibitan dan/atau pembiakan.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), maka peternak yang mengalami kerugian akibat usaha budidaya ternaknya¸ akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

Target jumlah sapi yang akan diasuransikan 120.000 ekor merupakan target Nasional sedangkan Target Provinsi

Jawa Timur sebanyak 10.000 ekor untuk tahun 2016 Tujuan AUTS adalah untuk mengalihkan risiko kerugian usaha akibat sapi mengalami kematian dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi. Sasarannya adalah terlindunginya peternak sapi dari kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan supaya peternak dapat melanjutkan usahanya. Kriteria untuk penerima program ini adalah Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan, sapi dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif, dan peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi yakni sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (micro-chip, eartag atau lainnya), peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi dan peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

Pertanggungan AUTS yaitu: 1. Risiko yang Dijamin a. sapi mati karena penyakit; b. sapi mati karena kecelakaan; c. sapi mati karena beranak; d. sapi hilang karena ke-

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Mekanisme pelaksanaan Asuransi Ternak

curian.

2. Ganti Rugi Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terjadi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan. b. Kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.

3. Harga Pertanggungan Merupakan harga nominal perolehan sapi tanpa penambahan biaya lain yang disepakati oleh tertanggung dan penanggung. Harga pertanggungan seluruhnya (total sums insured) merupakan penjumlahan harga pertanggungan seluruh sapi. Harga Pertanggungan menjadi dasar

perhitungan premi, dan merupakan jumlah maksimum ganti rugi.

4. Premi Asuransi Ternak Sapi Premi asuransi untuk sapi sebesar2%darihargapertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor, yaitu sebesar Rp.200.000,per ekor per tahun.

Besaran bantuan premi dari

pemerintah sebesar 80% atau Rp.160.000,- per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp. 40.000,per ekor per tahun.

5. Jangka Waktu Pertang-

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

gungan Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.adv

otonomi

15

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Meriahnya Ritual Memandikan Gong Kyai Pradah di Blitar Warga berebut ingin menyentuh gong karena diyakini bisa membawa berkah atau keselamatan.

m

eski ritual memandikan Gong Kyai Pradah berlangsung setiap tahun atau bertepatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, namun warga tetap antusias. Bahkan, sehari sebelum berlangsung acara itu, warga dari luar kota sudah berdatangan.

Tak pelak, momen itu disambut warga setempat, dengan berjualan dadakan, di sepanjang jalan desa sampai menuju ke lapangan Kecamatan Sutojayan, tempat berlangsungnya perayaan jamas (memandikan) Gong itu. Saat berlangsung acara itu, Selasa (13/12/2016) siang, sekitar 15 ribu warga berjubel memenuhi lapangan di Kecamatan Lodoyo.

Banyaknya warga itu karena berasal dari berbagai kota, di antaranya, Malang, Banyuwangi, Magetan, Jogjakarta, dll. Seperti Lasirin (53), warga Desa/Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang ini mengaku sejak pukul 06.00 WIB, sudah tiba di lokasi. Tujuannya, untuk mendapatkan air yang bekas dipakai memandikan

gong karena ia percaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit.

“Saya sudah lima tahun ini, selalu datang. Selain meriah karena banyak orang yang datang, kami ingin mendapatkan berkah dari proses ritual ini.

Karena itu, saya harus datang pagi, agar bisa berada di depan atau dekat panggung, sehingga bisa mendapatkan airnya” ujarnya.

Proses ritual memandikan gong itu langsung dipimpin M Rijanto, Bupati Blitar, dengan didampingi para pejabat muspida, seperti Marhaenis Urip Widodo, Wabup, AKBP Slamet Waluya, Kapolres Blitar, Letkol (Arm) Suryadani, Dandim 0808 Blitar.

Dalam proses ritual, Gong Kyai Pradah yang diyakini merupakan pusaka peninggalan Sunan Amangkurat (Pangeran Prabu) dari Kartasura itu dikeluarkan dari tempatnya. Yakni, sebuah pesangrahan yang ada di samping kanan lapangan.

Tak sembarangan orang boleh mengeluarkan gong itu, kecuali juru kuncinya, Mbah Supalil. Saat mengeluarkan-

Gusur Eks Lokalisasi Semampir, Pemkot Kediri Disemprit Dewan Penggusuran rumah warga RW 05 Kelurahan Semampir Kota Kediri, Jawa Timur, pada Sabtu (10/12/2016) terhenti. Ini setelah dewan setempat membawa surat rekomendasi hasil dengar pendapat beberapa waktu lalu.

Penggusuran berlangsung dengan pengamanan ketat 800 personel gabungan Polri, TNI dan Satpol PP. Pemkot Kediri sepertinya tak menggubris mediasi yang dilakukan dengan anggota dewan Kota Kediri dan main Gusur saja.

Pemkot Kediri tetap melakukan penggusuran pada Rumah yang ada di SHP No 50 milik Suyanto.

Hal tersebut sempat memancing emosi warga akan akan membakar ekskavator yang merobohkan rumah.

Anggota dewan dari Fraksi PDI-P Haryanto, meminta agar ekskavator berhenti. Adu argumentasi antara pihak dewan dan pihak Pemkot Kediri yang diwakili Maria Karangora tak terelakkan.

Maria Karangora sempat menanyakan surat rekomendasi DPRD terkait penundaan penggusuran.

“Saya minta surat rekomendasi dari dewan yang sudah ditandatangani,” kata Maria.

Namun setelah pihak Dewan menunjukan surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh tiga anggota dewan, Maria pun pergi dan menunda penggusuran.

Sebelumnya Pemkot Kediri berencana menertibkan bangunan di 4 RT yang berada di area RW V. Setiap kepala keluarga (KK) akan diganti dengan uang kerohiman sebesar Rp 2.500.000. Di bekas lokalisasi ini terdapat 257 KK. Pemkot Kediri akan menjadikan lokasi tersebut dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Warga di RW V menolak eksekusi karena menilai kasus ini masih dalam sengketa hukum di PTUN Jatim maupun Pengadilan Negeri Kota Kediri.andik_kartika

Jamasan Gong Kyai Pradah merupakan tradisi yang digelar setiap memasuki bulan Maulud Nabi Muhamad SAW.

Ribuan warga Blitar hadiri ritual siraman Gong Kyai Pradah.

nya, pria berusia 89 tahun itu dikawal puluhan orang baik laki-laki atau perempuan yang berpakaian serba hitam, dengan membawa bunga. Termasuk juga diiringi musik gamelan, sehingga menambah suasana jadi kian sakral. Selanjutnya, Gong itu gendong oleh Mbah Supalil, dan diarak mengelilingi lapangan.

Untuk membawa g ong

itu, tak mudah karena harus melewati kerumunan warga.

Apalagi, warga berebut ingin menyentuhnya karena diyakini bisa membawa berkah atau keselamatan apabila bisa menyentuh Gong tersebut. Selanjutnya, Gong itu diserahkan Bupati Rijanto, yang sudah menunggu di atas panggung. Oleh Rijanto, Gong itu dimandikan dengan disiram air bunga tujuh seta-

man.

Menariknya, saat berlangsung proses memandikan Gong itu, warga berebut ke depan panggung, untuk mendapatkan air bekas dipakai memandikan gong tersebut. Tak pelak, air yang jatuh dari atas panggung itu, diperebutkan. Mulai membasuh muka atau membesihkan tubuhnya, sampai ada yang diminumnya.

Bupati Kendal Tuntut Kades Baru Selesaikan RPJMDes

Kades terpilih segera susun RPJMDesa.

Setelah terpilih dan dilantik oleh Bupati Kendal, 62 kades baru hasil pilkades serentak (17/10) lalu, dituntut untuk langsung bekerja keras.

Apalagi mereka ditarget, dalam waktu tiga bulan setelah pelantikan, para kades ini harus bisa menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“Kades bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus sudah bisa menyelesaikan RPJMDes yang disesuaikan dengan visi dan misi yang diususng oleh para kades saat Pilkades,” ungkap Ir. Subaedi Kepala Bapermaspemdes Kabupaten Kendal.

Untuk itu ke 62 kades baru dan BPD dari ke 62 desa tersebut, Rabu (14/12) di operation room setda Kendal mendapatkan pembekalan tentang tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Dikatakan Subaedi, RPJMDes

akan berlaku selama enam tahun sesuai dengan masa jabatan kades. Kalau RPJMDes terlambat diselesaikan dan ditetapkan, maka dengan sendirinya akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan di desa.

“Tahun 2015 kemarin, pembangunan didesa banyak yang terlambat karena akibat dari terlambatnya diselesaikan dan ditetapkannya RPJMDes ini”, kata Subaedi.

Karenanya dia meminta kepada para kades baru ini untuk bisa menyelesaikan RPJMDes tepat waktu. Subaedi meyakinkan kepada para kades ini untuk tidak segan-segan berkomunikasi dengan instansi yang dipimpinnya. “Kami akan mengawal agar perdes tentang RPJMDes ini sudah bisa ditetapkan tepat waktu. Kami siap memberikan pelayanan 24 jam”, ungkapnya.

Ibadi, Kepala Desa Tampingwinarno Kecamatan Sukorejo menilai, acara sosialisasi

dan pembekalan penyusunan RPJMDes bagi kades baru dinilai sangat penting. “Saya baru menjabat Kades. Saya masih samarsamar terkait dengan pemahaman dan tata cara penyususnan RPJMDes. Untuk itu kegiatan seperti ini sangat penting. Dan saya berharap Bapermaspemdes selalu bisa memberikan pembimbingan,” tutur Ibadi.

Sementara itu Staff Ahli Bupati, Tri Marti Andayani mewakili Bupati Kendal mengatakan, terkait dengan dana desa, diminta agar penggunaannya terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai terjadi kesalahan dalam pengelolaannya.

Dana desa harus digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa”, pintanya.neko

“Tolong disaksikan, sehabis dimandikan, gong ini saya pukul tujuh kali. Terus, dijawab baik atau buruk setiap pukulan itu,” teriak Rijanto.

Meski tanpa dikomando, setiap pukulan itu dijawab baik oleh warga dengan serentak.

Itu sampai tujuh kali pukulan.

“Alhamdulillah, semoga baik semua. Baik rezekinya, baik kesehatan, baik ibadahnya,” ucap Rijanto sehabis memukul gong itu sebanyak tujuh kali.

Menurur Rijanto, ritual ini dilakukan tiap tahun sekali atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal atau setiap peringa-

tan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Peringatan ritual ini diharapkan jadi salah satu destinasi atau tujuan wisata di Kabupaten Blitar. Buktinya, yang datang tak hanya warga setempat namun warga dari luar kota. Di samping itu, warga setempat bisa mendapatkan berkah, dengan berjualan makanan atau mainan. Termasuk, membuka lahan parkir.

“Buktinya, tiap tahun, yang datang kian banyak. Ini menunjukkan bahwa ritual ini sudah jadi destinasi wisatawan, khusus wisata budaya,” pungkas Rijanto.nnang

Kesadaran Warga Surabaya Ikut BPJS Ketenagakerjaan Minim Kesadaran pekerja perusahaan maupun pekerja non penerima upah untuk mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagaakerjaan masih terbilang cukup minim. Dari jumlah 1.470.000 pekerja, hanya sekitar 546.000 yang baru resmi terdaftar.

Kepala Cabang BPJS Surabaya wilayah Karimun Jawa, Heru Prayetno mengatakan, memang ada beberapa kendala bagi pekerja mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dengan berbagai alasan.

Pasalnya, hal tersebut seharusnya bentuk dari kesadaran perusahaan ataupun masyarakat pekerja yang non penerima upah untuk melakukan pendaftaran.

“Memang dalam hal ini dibutuhkan kesadaran dari pemilik kerja khususnya dan kesadaran dari pekerja bukan penerima upah. Jadi selama ini cara pandang mereka (pekerja) itu, BPJS ini dianggap beban bagi mereka,” katanya saat sosialisasi di Hotel Swiss Berlinn, Rabu (14/12/2016).

Heru menegaskan, ada 4 titik kantor cabang BPJS ketenagakerjaan yang ada di wilayah Surabaya yakni, Rungkut, Darmo, Tanjung Perak, dan Karimun Jawa. Dengan adanya beberapa titik yang tersebar ini diharapkan masyarakat lebih mudah dan cepat untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS

ketenagakerjaan.

“Kalau untuk pelayanan kami sudah mensosialisasikan ke semua rumah sakit kemudian sampai pelayanan prima yang kami lakukan. Bahkan, sampai ada pelayanan pendampingan yang kami lakukan bagi pekerja yang mengalami cacat sampai yang bersangkutan sembuh,” jelasnya.

Sementara terkait penunggakan, dirinya mengaku masih terjadi. Namun, pihak BPJS sudah melakukan kerjasama dengan kejaksaan dan hal ini dirasakan sudah cukup berhasil. Terbukti, dengan semakin mengecilnya nilai tunggakan yang terjadi di BPJS. “Jadi kami bekerjasama dengan pihak kejaksaan dalam rangka untuk pengikutsertaanya, karena sanksi sanksinya berada disitu termasuk juga perusahaan yang menunggak membayar iuran. Kalau untuk di Karimun Jawa tunggakanya mencapai 21 Milyar itu berasal dari coorporate,” akuinya.

Ia menambahkan, ada beberapa dampak yang timbulkan jika ada suatu tunggakan. Dampaknya lebih kepada manfaat yg diberikan ke tenaga kerja jika perusahaan mengalami tunggakan. “Akhirnya nanti perusahaan harus membayar lebih dulu untuk nanti kami selesaikan, jadi akhirnya jadi keterlambatan,” imbuhnya.nwan

PLUT-KUMKM Diresmikan Sekaligus Launching Kampung UMKM Digital Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) Tulungagung serius mengembangkan dan membina pelaku UMKM di Tulungagung. Buktinya, pada Jumat (9/12/2016), dinas yang dikomandani Eko Asistono tersebut meresmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi UMKM (KUMKM) dan launching kampung UMKM digital di wilayah Desa/ Kecamatan Ngantru.

Tidak tanggung-tanggung, dalam peresmian tersebut langsung dilakukan Menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Restukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM Yuana Setiowati, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wakil Bupati Maryoto Birowo, beserta unsur forum komunikasi pimpinan w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

daerah (Forkpimda), beberapa kepala dinas provinsi Jawa Timur, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Tulungagung, serta tamu undangan lainnya.

“Program PLUT-KUMKM yang kami canangkan ini memang sepatutnya dibangun di daerah potensial seperti Tulungagung,” ungkap Menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Puspayoga–sapaan akrab Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga–melanjutkan, potensi UMKM di Tulungagung yang beraneka ragaman kerajian ini diminati konsumen dari luar negeri alias ekspor. Selain itu, pelaku UMKM di Tulungagung begitu semangat untuk bersaing dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga bisa dinikmati masyarakat luas.

Puspayoga juga sangat mengapresiasi atas terselenggara-

kannya kerjasama dengan PT Telkom, terkait pembentukan Kampung UMKM Digital di Tulungagung. Ini diharapkan pemasaran secara online semakin membuat hasil produksi pelaku UMKM diminati konsumen.

“Saat ini adalah zaman digital, sehingga saya berharap pelaku UMKM di Tulungagung juga bisa memanfaatkannya dalam pemasaran produk secara online agar tidak ketinggalan. Saya juga berpesan kepada Bupati Syahri Mulyo selalu pembina UMKM, agar selalu membina untuk terus menciptakan produk yang laku di pasaran,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menambahkan, pembangunan PLUT –KUMKM sebagai bukti Pemkab Tulungagung mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan usaha.

Sedangkan, dipilihnya lokasi

pembangunan di wilayah Desa/ Kecamatan Ngantru, karena mempertimbangkan bersebelahan dengan pasar rakyat, dekat jalur transportasi kereta api dan angkutan darat yang rencananya akan diintegrasikan, serta dikonsultasikan dengan Dirjen Bea Cukai sebagai pusat logistik.

Untuk itu pembangunan PLUT KUMKM ini bertujuan sebagai jasa pelayanan bagi pengusaha KUMKM agar bisa mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta stateholder terkait. Sehingga bisa mengembangkan potensi impor dan ekspor yang mampu bersaing di pasar luar negeri dalam rangka mendukung progam nawacita.

“PLUT KUMKM ini juga sebagai pembinaan para pengusaha agar bisa mengembangkan usahanya itu, makanya kami

Dari kiri Bupati Syahri Mulyo, Menteri Koperasi UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Deputi Bidang Restukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM Yuana Setiowati, EVP Telkom Regional V Jatim, Suparwiyanto dan Kepala Dinkop UMKM Tulungagung, Eko Asistono, memencet bel sirine tanda diresmikan PLUT-KUMKM.

juga me-lanching kampung UMKM Digital yang berfungsi sebagai kasalisator terciptanya

ekosistim bisnis melalui pemanfaatan information communication and technology

(ICT) dalam mendungkung UMKM,” kata bupati yang suka blusukan ini.nnang

metropolis

16

Edisi 162 | 19 - 26 desember 2016

Dorong Ratusan Pencari Kerja untuk Berwirausaha

Risma: Silahkan Menjadi Bos Bagi Diri Sendiri Risma membuka lebar peluang bagi para pencari kerja untuk ‘mencicipi’ dunia wirausaha.

w

ali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyarankan ke­ pada ratusan pela­ mar pekerjaan di Surabaya untuk mempersiapkan diri menjadi wirausahawan.

Pesan tersebdut disam­ paikan saat memberikan memberikan motivasi kepada lima ratus pencari kerja di Graha Sawunggaling Gedung Pemkot Surabaya, Kamis (15/12/2016).

Dalam acara tersebut, di­ hadirkan juga para pelaku UKM Surabaya yang tergabung dalam Pahlawan Ekonomi, dan Pejuang Muda yang digagas Pemkot Surabaya. Pada acara yang sama, Risma membuka

lebar peluang bagi para pen­ cari kerja untuk ‘mencicipi’ dunia wirausaha.

“Jika menjadi pegawai, ada batasnya. Jika di dunia wirau­ saha, maka batasannya langit.

Bapak ibu sekalian silahkan menjadi bos bagi diri anda sendiri. Kami akan memberi­ kan pelatihan kuliner hingga kerajinan jika panjenengan se­ mua tertarik,” imbuh Risma.

Wa l i k o t a m e n a m b a h ­ kan, Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk menyerap tenaga kerja.

Seperti job market fair be­ berapa kali yang diikuti oleh ribuan pencari kerja. Serta, pelatihan keterampilan mela­ lui Pahlawan Ekonomi dan

Pejuang Muda.

Dalam kesempatan terse­ but, Risma turut memerkan batik milik UKM Jaruk Arum.

Batik tersebut selalu ia bawa sebagai souvenir yang diber­ ikan kepada walikota dan duta besar perempuan setiap melakukan lawatan ke luar negeri, atau setiap mereka datang ke Surabaya.

“Batik tulis ini sudah ada yang berharga di atas satu juta rupiah. Panjenengan semua yang bisa menjahit, nanti langsung membuat baju dari batik ini. Harganya bisa dua kali lipat dari yang hanya batik saja,” tegasnya.

Risma juga melihat ada lulusan sarjana hukum yang mengirimkan surat kepadanya.

Wali kota perempuan pertama di pemerintahan kota Surabaya

ini langsung meminta Dinas So­ sial Surabaya agar menawarkan beasiswa Notariat.

“Di meja saya ada dua su­ rat, semua lulusan sarjana hukum. Dinsos tolong dibantu ditawarkan beasiswa notariat, agar mereka bisa buka sendiri, dan tidak harus ikut orang,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Risma menghibau kepada warga yang baru saja lulus dari SMA, agar meneruskan di tingkat uni­ versitas. Risma menjelaskan, bahwa Pemkot tiap tahunnya memberikan beasiswa di Un­ versitas Negeri di Surabaya.

“Jika ada penawaran bea­ siswa dari Dinsos, jangan di­ tolak, jangan minder, kita bisa mengubah nasib kita salah satunya melalui jalur pendidi­ kan,” tegas wali kota.nwan

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi motivasi kepada 500 pencari kerja di Graha Sawunggaling Gedung Pemkot Surabaya.

a d v e r t o r i a l

Ketua DPRD Kendal, H.Prapto Utono.S.sos

Keberadaan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Ken­ dal yang baru di Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Kendal, direncanakan untuk dialih fung­ sikan menjadi kantor lain atau bagi kegiatan kemasyarakatan.

Pembangunan rumah dinas seluas 4 hektar tersebut, telah menelan anggaran menca­ pai Rp 15 miliar. Sayangnya, saat ini kondisi Rumdin ter­ lihat mangkrak karena belum ditempati hampir setahun.

Bupati Kendal Mirna Anni­ sa, Kamis (16/12/2016) menga­ takan, pembangunan rumah dinas tersebut dilakukan sejak era sebelum dirinya. Sehingga ia tidak mengetahui secara persis terkait mangkraknya Rumdin.

Rumdin Baru Bupati Kendal akan Dialihkan Fungsi

Namun, pembangunan rumah dinas sendiri dianggap belum selesai secara keseluruhan kare­na masih ada Sarpras yang belum dipenuhi.

“Tidak ada permasalahan, hanya saja proses pembangu­ nannya memang belum selesai.

Kalau proses sudah selesai akan kami minta untuk digunakan sebagai pusat kegiatan lain yang bisa lebih berfungsi bagi orang banyak, seperti kegiatan kemasyarakatan,” ujarnya.

Bupati Mirna mengatakan, sebenarnya dirinya tidak in­ gin menempati Rumdin baru tersebut, karena dianggapnya terlalu besar. Selain itu, le­ taknya memang relatif lebih jauh dari pusat perkantoran

Pemkab Kendal bila diband­ ingkan rumah dinas lama.

“Saya sementara ini masih lebih memilih untuk menem­ pati rumah dinas yang lama.

Karena letaknya relatif dekat dengan kompleks Setda Ken­ dal, sehingga kalau ada kegia­ tan dapat segera hadir. Ini juga menjadikan saya lebih dekat ke masyarakat,” tandasnya.

S e m e n t a r a i t u Ke t u a DPRD Kendal Prapto Utono meng­ungkapkan, rumah di­ nas baru tersebut harusnya bisa dioptimalkan, karena merupakan aset milik daerah.

Lokasi rumah dinas di Kelu­ rahan Jetis, dulunya memang direncanakan agar ditem­ pati bagi orang nomer satu di

Kendal. Bahkan rencananya diperuntukkan bagi kompleks perumahan dinas, khususnya bagi Forkompimda.

“Misalnya saja bagi rumah dinas Kapolres Kendal, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Dandim Kendal dan Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Na­ mun memang sampai saat ini belum ditempati,” katanya.

Menurutnya, dalam APBD Perubahan 2016, telah di­ anggarkan bagi penyediaan mebel atau perabotan bagi rumah dinas senilai Rp 2 mil­ iar. Total untuk pembangunan anggarannya Rp 15 miliar.

Sayangnya, pembangunan Rumdin belum selesai. Selain itu Bupati Kendal juga tidak

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

berminat menempatinya.

Sehingga wajar bila kondisi rumah dinas bupati yang baru terkesan tak terawat. Pasalnya, sejak Bupati Kendal terpilih, Rumdin tersebut tidak pernah ditempati. Akibatnya, akses jalan dari pintu gerbang menu­ ju bangunan utama dipenuhi rumput-rumputan liar dan ilalang. Instalasi listrik dan air belum menyala, serta bangunan dalam kondisi kotor.

“Nanti akan kita sampaikan ke dinas terkait agar rumah dinas bisa segera dibersihkan, agar jangan sampai terlihat tidak terawat seperti sekarang ini. Dinas terkait harus ber­ tanggung jawab dalam kegia­ tan perawatan dan kebersihan

rumah dinas meskipun tidak ditempati, karena tentu saja hal ini sudah ada dalam peng­ anggaran dinas,” tandasnya.

Prapto juga menyatakan, bila nantinya rumah dinas tersebut tidak ditempati bupati, maka bisa digunakan bangunan bagi kantor lainnya.

“Harapannya, agar bisa benar-benar dimanfaatkan dan digunakan bagi kepen­ tingan kegiatan daerah, misal­ nya saja untuk menerima tamu dari luar daerah ataupun rapat-rapat internal. Penga­ lihan fungsi rumah dinas ini dimungkinkan karena pada prinsipnya bangunan tersebut merupakan aset milik daerah,” pungkasnya.nadv/eko

Prapto Utono.