Koran Lensa Indonesia Edisi 154

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: (0 2 1 ) 5 3 6 6 0 1 7 7 (0 3 1 ) 8 1 6 0 0 2 9 6

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

indeks

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Seperti Apa Sosok Agus Yudhoyono?

DKI JAKARTA | Baca Halaman 3

Siti Khadijah: Lewat Radio Bebaskan Perempuan dari Diskriminasi

Adu Strategi King Maker: Mega, SBY, Prabowo

Pejuang gender melalui radio komunitas di Deli Serdang, Sumatera Utara Siti Khadijah meraih Penghargaan SK Trimurti 2016. Penghargaan itu diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).. Baca selengkapnya di halaman 8

PATGULIPAT | Baca Halaman 4

Ahok Dituding Menyebut Surat Al Maidah Ayat 51 Bohong?

Ketika berkunjung ke Kepulauan Seribu, Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontarkan

perkataan yang dianggap sebagian orang melecehkan Al-Qur’an. Ahok mengatakan bahwa Alquran surat Al Mai-

dah ayat 51 sebagai kitab yang membodohi Umat Islam.

“Kalau Bapak ibu ga bi­ sa pilih saya, karena dibo-

hongin dengan surat Al Maidah 51, macem macem itu.

Kalo bapak ibu merasa ga milih neh karena saya takut

neraka,dibodohin gitu ya gapapa” demikian ujar Ahok yang diunggah ke Youtube.

Akibat pernyataannya

itu, banyak orang yang menyayangkan sikap Ahok yang dianggap memainkan SARA. Pimpinan Pusat Ikatan Pela-

jar Muhammadiyh (PP IPM) menyebut pernyataan Ahok berpotensi memecah belah nBaca: Ahok... Hal 7 umat.

Sengketa Lahan Grand City Mall, BPN II Surabaya Terbitkan Sertifikat Ganda

Hartati Murdaya Orang Terkaya Indonesia Serobot Lahan

Modus Hartati Murdaya awalnya mengatasnamakan Yayasan Walubi untuk mendirikan Vihara. Namun, setelah menang sengketa dengan PT SBK, rencana pembangunan Vihara diubah tukar guling. Kemudian dibangunlah Grand City Mall. Sementara BPN II Surabaya diduga juga ‘bermain’ dengan menerbitkan sertifikat ganda.

P Drama Permainan Rente Impor Gula

engusaha Siti Murdaya atau lengkapnya Dra. Siti Hartati Tjakra Murdaya (Chow Li Ing) dituding telah melakukan penyerobotan tanah milik Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi. Lahan yang diserobot orang terkaya di Indonesia no. 13 menurut majalah Forbes 2008 itu kini disulap menjadi Grand City Mall Surabaya.

Sengketa kepemilikan hak atas tanah Grand City Mall Surabaya itu mencuat saat Kamis (29/9/2016) sekitar pukul 14.00 Wib, di mana

ahli waris pemilik rumah dan tanah di Jalan Gubeng Pojok No 48-50 Surabaya, Nuraini anak almarhum Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi, menggelar demonstrasi.

Keluarga Nuraini saat itu berunjuk rasa di Jl Kusuma Bangsa dan meminta kembali lahan seluas 5 hektar milik ayahnya tersebut dikembalikan. “Ini hak saya sebagai ahli warisnya, karena orang tua kami yang memiliki tanah ini,” kata Nuraini.

Nuraini menyebut, Hartati Murdaya yang juga pe­ mimpin Central Cakra Mur­

Nuraini, ahli waris almarhum Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi menggelar demonstrasi.

daya Berca Groupdan Ketua umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) telah menyerobot lahan miliknya. Pihaknya juga men-

Kesaksian Mengejutkan Mantan Pengikut Dimas Kanjeng

Oleh: Arum Sabil Allah telah membuka drama permainan impor di negeri ini. Melalui seorang Irman Gusman yang notabene Ketua DPD RI, kita diperlihatkan betapa hebatnya sepak terjang para pemburu rente.

Irman Gusman terjerat kasus dugaan suap pengurusan kuota impor gula, yang diberikan Bulog kepada CV SB tahun 2016 untuk provinsi Sumatera Barat, tak lain adalah ujungnya.

Tapi ada yang yang paling dahsyat lagi, yakni pangkalnya.

Kenapa Irman Gusman ujungnya, sebab dia tidak memiliki kewenangan pada ijin impor. Yang terjadi sebenarnya, CV SB adalah distributor yang ditunjuk Bulog. Nah, CV SB ingin mendapat jatah gula.

Mereka kebetulan kenal dengan Irman Gusman di mana ucapannya bak “Sabdo Pandito Ratu” yang bisa membisiki Bulog.

Namun pada kesempatan ini Irman Gusman tumbang.

Tapi dia sekaligus pahlawan.

Sebab, dari Irman Gusman ini banyak terbuka skandalskandal rente di industri gula Tanah Air. Setidaknya ada dua dra­m a permainan impor. Pertama, selama ini ada persepsi dibangun di masyarakat bahwa harga gula mahal. Persepsi ini bahkan telah menghanyut-

kan presiden. Tujuannya, untuk menjadi pembenar agar alat impor dapat dilakukan.

Drama kedua, dibangunlah persepsi seolah-olah kebutuhan gula besar. Data yang beredar, kebutuhan gula mencapai 6 juta ton.

Ini salah satu drama yang dibangun pemburu rente.

Padahal sesuai argumentasi logis, kebutuhan gula sesungguhnya tidak sebesar itu.

Kebutuhan gula di Indonesia memiliki dua kepentingan, konsumen langsung dan industri makanan minuman. Untuk kebutuhan konsumen, taruh saja jika per orang 18 kilogram per tahun, maka tidak kurang 9 kilogram per kapita per tahun atau per bulan hanya kebutuhan konsumen hanya 0,75 kilogram. Kalau kita rutin mengkonsumsi gula 0,75 kilogram setiap bulan dikalikan 9 kilogram dikali 250 juta jiwa, dan sebaliknya kebutuhan industri dibuat sama 9 kilogram dikali 250 juta jiwa, totalnya mencapai 4,6 juta ton. Itu sudah total kebutuhan gula nasional. Sayangnya yang dirilis dan dicatat mencapai 6 juta ton. Di sini pangkal persoalan. Yang namanya ijin impor kemudian menjadi kebablasan dan disa­ lahgunakan untuk berburu rente. nBaca: Drama.. Hal 7

Uang Dua Koper yang Dikirim ke Marwah Daud Bukan dari Jin Kesaktian Dimas Kanjeng Taat Pribadi melambung dan membuatnya banyak dikagumi orang. Pada tahun 2006, ketika Dimas Kanjeng membuat padepokan. Hanya dalam waktu setahun, dua ribu orang langsung jadi pengikut setianya.

Dan dalam waktu singkat juga, lahan padepokan yang awalnya cuma dua hektare, bekal dari istri Dimas Kanjeng pun bertambah menjadi tujuh hektare pada tahun 2012. Dan konon, dari ‘kesaktian’ itu juga Dimas Kanjeng bisa mengumpulkan 23 ribu pengikut se-Indonesia.

Di Probolinggo, nama besar Dimas Kanjeng nan sakti yang bisa menggandakan uang bukan kabar baru.

Seluruh pelosok termasuk di sejumlah wilayah Indonesia, nama Dimas Kanjeng tak perlu diragukan lagi.

Karena itu, banyak orang hendak menjadi santri di padepokan milik Taat Pribadi.

Mulai dari warga biasa, polisi, TNI, pejabat bahkan hingga pejabat daerah pun terbius pesona Dimas Kanjeng.

Dan sebagai penambah keyakinan pengikut. Di padepokan ini juga kerap digelar pengajian dan istighasah sehingga semua orang meyakini bahwa apa yang dijalankan Taat Pribadi sesuai syariat Islam.

Tak ada syarat susah untuk menjadi santri disini.

Cukup bayar mahar dengan nominal tertentu dan aktif

Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat digelandang di Polda Jatim.

www.lensaindonesia.com

pengajian. Nanti, maharmahar itu akan digandakan oleh Dimas Kanjeng.

Kabarnya, uang Rp1 juta akan digandakan menjadi 100 kali lipat atau menjadi Rp1 miliar.

Semakin banyak uang titipan, maka semakin besar uang pengganda yang didapat penyetornya. Lalu bagaimana syarat agar uang itu bisa didapat kembali?

Dari berbagai informasi terhimpun, prasyarat wajib yang harus dimiliki penyetor adalah ikhlas.

Ya, ikhlas atau dengan kata lain menyerahkan sepe­ nuhnya tanpa ada perasaan menyesal uang kepada Dimas Kanjeng. nBaca: Uang... Hal 7

gaku selama bertahun-tahun dibohongi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Kota Surabaya. nBaca: Hartati... Hal 7

Tax Amnesty Ungkap Simpanan Uang Tunai di Rumah Rp 150 T Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Ken Dwijugiastiadi mengatakan bahwa pelaksanaan program tax amnestytelah mengungkapkan faktafakta mencengangkan.

Salah satunya yakni fakta mengenai uang tunai yang disimpan di rumah oleh para wajib pajak.

“Menurut laporan SPH (surat pernyataan harta), total uang tunai yang disimpan di rumah mencapai Rp 150 triliun. Sekarang baru tercatat. Bayangin aja Rp 150 triliun gimana ngantonginnya? Ini fakta,” ujar Ken saat membuka seminar di Kantor Hipmi, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Menurut Ken, total harta dalam bentuk uang tunai dan deposito yang dilaporkan melalui program tax amnesty mencapai Rp 1.000 triliun.

Selama ini, masyarakat Indonesia, terutama di desa-desa, dikenal masih gemar menyimpan uangnya di rumah ketimbang di bank.

Rendahnya akses ke perbankan menjadi salah satu penyebabnya. Seperti diketahui, total harta yang dilaporkan hingga pengujung September lalu sudah lebih dari Rp 3.500 triliun.

Deklarasi harta yang berasal dari dalam negeri masih mendominasi. Hingga saat ini, wajib pajak orang

pribadi yang ikut tax amnesty baru sekitar 333.091 dengan rincian dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 162.876 dan wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 170.125.

Sementara itu, wajib pajak badan yang sudah melaporkan SPH mencapai 89.301 atau 7,35 persen dari 1.215.417 yang sudah melaporkan surat pelaporan tahunan (SPT) kepada Ditjen Pajak.

Terkait harta orang kaya yang disimpan di bank luar negeri, khususnya Singapura, Ken mengatakan memang mayoritas harta luar negeri yang ditarik ke Indonesia melalui program pengampunan pajak berasal dari Singapura.

“Makanya Singapura agak kelabakan juga karena kalau banyak likuiditas ditarik ke sini, mereka goyang juga,” ujarnya.

Hingga periode satu tax amnesty berakhir pada 30 September 2016, total deklarasi luar negeri mencapai Rp 952 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp 652,03 triliun di antaranya atau sekitar 68,51 persen berasal dari Singapura.

Adapun dari total dana yang ditarik ke Indonesia, yakni Rp 137 triliun, sekitar 57,7 persen atau Rp 79,1 triliun berasal dari Singapura. nBaca: Tax Amnesty... Hal 7

bisnis

2

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Menko Darmin: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV Segera Terbit Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjanjikan pembahasan paket kebijakan ekonomi jilid XIV segera tuntas, serta siap terbit dalam dua minggu mendatang. “Mungkin dua minggu lagi,” kata Darmin di Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Darmin tidak menyebutkan secara detail isi dari paket deregulasi bidang ekonomi tersebut, karena sedang dalam proses diskusi di tingkat pemerintah. “Kalau dibilang sekarang, nanti ‘gregetnya’ jadi berkurang,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan paket kebijakan jilid I hingga XIII, Darmin menga­ takan bahwa hal itu telah

memberikan dampak positif bagi kinerja perekonomian, terutama pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB).

“Belasan yang sudah investasi di situ, dan itu bukan investasi yang kecil-kecil, meski bukan yang besar juga. Itu saya (merasa) surprised,” katanya.

Darmin memastikan pembentukan PLB memberikan kemudahan dari sisi logistik, karena proses penyediaan barang impor bisa menjadi lebih cepat dan efisien.

PLB merupakan gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal dengan kemudahan fasilitas perpajakan.

Fasilitas itu berupa penundaan pembayaran bea

masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta fleksibilitas operasional lainnya.

Pembentukan PLB yang merupakan bagian dari implementasi paket kebijakan ekonomi jilid II itu, diharapkan bisa menekan biaya logistik yang mahal dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Sejak September 2015, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XIII berupa deregulasi peraturan untuk memperbaiki iklim investasi, memperkuat daya saing, dan mendorong kinerja perekonomian nasional.nans/sua

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Produsen Siap-siap Kerek Harga Rokok

Menteri Keuangan Naikkan Tarif Cukai 13 Persen

Kalau produk rokok tidak mengi­kuti daya beli maka muncul produk illegal. Rokok beda den­ gan lainnya sehingga rumusannya harus pas.

P

r o d u s e n r o ko k nasional sedang mengkaji kenaikan harga rokok pasca-dinaikkannya tarif cukai oleh Kementerian Keuangan. Kenaikan cukai sangat membebani industri hasil tembakau.

Ketua Umum Gabungan Pro­dusen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moeftie mengatakan, penetapan tarif cu­kai oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di luar perhitungan produsen rokok putih. Kenai­k annya cukup tinggi.

Padahal, kata dia, produs-

en rokok putih mengajukan kenai­k an cukai sekitar inflasi secara umum. “Tentu ada pengaruh ke harga. Namun saya belum bisa mengatakan berapa kenaikannya untuk rokok putih nantinya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan tarif cukai rokok 2017 melalui Peraturan Men­t eri Keuangan Nomor 147/PMK/010/2016. Dalam aturan tersebut kenaikan cukai tertinggi sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin

(SPM) dan terendah adalah 0 persen untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan adalah 0 persen. Dengan bagitu kenaikan rata-rata sebesar 10,54 persen.

Member of Board of Direc­ tors PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) Yos Adiguna Ginting mengata­kan, manajemen saat ini belum dapat menganalisa kenaikan harga rokok karena detail tarif cukai belum dirilis sepenuhnya oleh pemerintah.

“Jadi kita tunggu sampai ang­kanya keluar, karena struktur cukai cukup kompleks ada 12 strata,” ujar Yos. Menurutnya, kenaikan harga rokok disesuaikan deng­a n per­t umbuhan daya beli masyarakat dan data inflasi dan faktor lain-lainnya.

“Jangan lupa, kalau produk (rokok) ini tidak mengi­ kuti daya beli maka muncul produk ilegal, rokok beda den­gan lainnya jadi rumusannya harus pas,” kata Yos. Hal senada dikatakan Head of Legal and External Affairs PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) Mercy Fransisca Hutahaean. Menurutnya, perse­roan masih menunggu rincian PMK terkait kenaikan tarif cukai.

“Secara umum setiap kenaikan tarif cukai akan menambah be­ban biaya produksi,” ujarnya.

Menurut dia, setiap perusa­ haan pasti akan meneruskan kenaikan cukai tersebut kepada konsumen. Akibatnya, pasti akan terjadi kenaikan

harga jual rokok eceran.

Direktur & Sekretaris Peru­sahaan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) Heru Budiman mengatakan, apabila kenaikan cukai tidak dapat diikuti dengan kenai­kan harga, maka laba perseroan akan tergerus. Kenaikan harga jual yang berlebih diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan jumlah volume.

Dirjen Industri Agro Ke­ men­t erian Perindustrian Panggah Susanto menilai, kenaikan tarif rata-rata cukai rokok pada tahun depan sebesar 10,54 persen masih wajar.

Ia yakin regulasi baru itu tidak akan sampai me­mukul industri rokok.

“Masih okelah. Yang pen­ ting naik, tapi jangan terlalu drastis. Kalau 10 persen, ya,

yang lama juga sekitar itu, kan. Ya, segitu-segitulah,” ujar Panggah.

Deputi Bidang Statistik, Dis­ tribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, kepu­ tusan pemerintah mengerek tarif cukai tembakau akan ber­ dampak pada harga jual rokok.

Namun dia meyakini konsumen tidak akan terlalu merasakan kenaikan harga rokok tersebut.

Sebab, pedagang diperkirakan akan menaikkannya secara bertahap.

“Pedagang rokok itu lihai.

Mer­eka nggak akan langsung menaik­kan harga rokoknya 10 persen, tetapi kenaikannya disebar selama 10-12 bulan.

Jadi, konsumen nggak akan terlalu merasakan kenaikan harga,” katanya.

Pada September 2016, BPS mencatat terjadi inflasi rokok kretek filter sebesar 0,02 persen dan rokok sigaret putih mesin sebesar 0,01 persen.

Rokok tercatat menjadi penyumbang inflasi September yang sebesar 0,22 persen di samping biaya sewa rumah dan biaya kuliah serta listrik.

Pemerintah menargetkan pendapatan cukai dalam Ran­ cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 157,16 triliun atau naik 6,12 persen dari target APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 148,09 triliun.

Khusus untuk cukai hasil tembakau, ditarget­kan sebesar Rp 149,88 triliun atau naik 5,78 persen dari target APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 141,7 triliun.nhrm

Acer Raih Indonesia Digital Popular Brand Award 2016 Kategori Notebook

Presiden Asia Pasifik Barry Callebaut Ben de Schryver memotong tumpeng disaksikan CEO GarudaFood Group Hardianto Atmadja (dua dari kiri) dan CEO Barry Callebaut Antoine de Saint-Affrique.

Barry Callebaut Investasi USD 10 Juta Dollar Pabrik Cokelat di Gresik Produsen cokelat dan produk biji cokelat, Barry Callebaut Group, meresmikan pabrik cokelat pertamanya di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (5/10/2016). Perusahaan asal Swiss ini menanamkan investasi senilai USD 10 juta dollar dengan menggandeng GarudaFood Group.

Pabrik itu berdiri di atas lahan seluas 4 ribu meter persegi di area pabrik biskuit GarudaFood di Gresik. “Pabrik cokelat baru di Gresik merupakan landasan penting bagi strategi Barry Callebaut dalam memperkuat posisi kami sebagai pemimpin di semua pasar utama di Asia Pasifik. Hal ini juga memungkinkan kami untuk lebih memperkuat kehadiran kami di Indonesia – pangsa pasar penting dengan 260 juta orang yang berpeluang untuk mencapai pertumbuhan di atas rata-rata,” kata Antoine

de Saint-Affrique, CEO Barry Callebaut.

Dia menyampaikan bulan Juni 2015 lalu, Barry Callebaut telah menyetujui perjanjian alih daya jangka panjang dengan GarudaFood Group.

Di antaranya memasok 10 ribu ton cokelat per tahun untuk GarudaFood dan pembetnukan manajemen operasional dari Barry Callebaut.

“Kami sangat gembira bahwa ikatan kuat kami GarudaFood untuk menonjolkan diri di tengah pasar yang semakin kompetitif,” katanya.

Barry Callebaut memiliki sembilan pabrik di Asia yaitu pabrik coekalt di Singapura, Cina, India, Jepang, Singapura dan Indonesia. Pabrik lain adalah tiga pabrik pengolahan bij cokelat dimana dua ada di Indonesia sedangkan satu lainnya ada di Malaysia. Serta satu pabrik gabungan cokelat dan bij cokelat yang dibangun di Malaysia.nsita

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Acer Indonesia mene­ rima penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2016 untuk kategori notebook dari Tras N Co Research dan IMFocus Digimarketing Consultant, sebuah lembaga riset yang berbasis di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan kepada Acer sebagai apresiasi terhadap merek yang berhasil membangun ekuitasnya di area digital serta meningkatkan performa merek sehingga memiliki keunggulan dan popularitas dibanding merek lainnya melalui tiga parame­ ter yakni social media based, website based, dan search engine based. Berdasarkan perhitungan selama riset berlangsung Acer memperoleh skor tertinggi di 20,20%, mengungguli Lenovo (19%), HP (18%) dan Asus (15%).

Indonesia Digital Popular Brand Award merupakan penghargaan bagi brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui saluran internet (digital) sehingga memiliki popularitas (online) lebih baik dibanding brand lainnya. Selain penilaian yang didasarkan atas tiga parameter di atas, penghargaan ini juga diberikan pada brand yang memperoleh nilai popu­ ler minimal 10.000 Google Result dan total final skor minimal 10%.

“Kami bangga upaya kerja keras kami untuk membangun popularitas brand di ranah digital mendapatkan

Tras N Co Research dan IMFocus Digimarketing Consultant mengumumkan peraih penghargaan Popular Brand Award 2016 di Jakarta.

apresiasi. Dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang secara dinamis, kini saluran digital merupakan bagian penting dalam menjalin interaksi dengan pelanggan dengan menempatkan user experience, pro­ duct awareness, serta komunikasi yang responsif dengan pelanggan di saluran online sebagai garda depan untuk membangun popularitas dan kepercayaan terhadap brand di ranah digital,” Ungkap Herbert Ang selaku Presiden Direktur Acer Indonesia dalam pernyataan pers diterima Lensa Indonesia di Jakarta, Selasa (04/10/2016).

Herbet menggarisbawahi pentingnya membina komunikasi dua arah antara brand dengan pelanggannya di saluran online. Sebuah brand

dituntut bukan saja aktif dalam berkomunikasi dengan pelanggan di media sosial, tapi sebuah brand hendaknya dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan paling update tentang produk dan layanannya kepada pelanggan dan audience yang lebih luas lagi. Jika hal ini terlaksana secara sinergi, diyakini akan membantu me­ ningkatkan dalam mempertahankan loyalitas sekaligus meningkatkan excellent brand experience bagi pelanggan.

Acer menghadirkan berbagai aktivitas digital untuk selalu engage dengan netizen di Indonesia. Setelah menghebohkan jagat online Indonesia dengan campaign ‘Kerja itu Main’ tahun 2015 lalu, Acer kemudian menghadirkan campaign ‘Revolusi Ru-

ang’. Melalui kampenye ini, Acer Indonesia mengajak netizen untuk pandai memilih perangkat elektronik dengan desain ringkas dan multifungsi. Melalui kontes social media, Acer mencari pemenang yang berhak mendapatkan mini PC Revo One dan redesain ruangan oleh desainer ternama Revano Satria.

Mulai awal tahun 2016, Acer gencar melakukan digi­ talcampaign untuk produk Predator Gaming Series. Untuk memperkenalkan beberapa lini Predator series, Acer menjalankan rangkaian ke­ giatan online maupun offline seperti DOTA 2 Online Game Competition, CS:GO Online Competition, Predator Serbu Kampus dan berpartisipasi dalam sejumlah event gam­ ing. Acer juga mengundang

video creator terbaik untuk berpartisipasi dalam kontes video pada Social Media Week 2016, yang disambut dengan antusias oleh netizen.

Acer juga menempatkan komunikasi cepat dan respon tanggap dengan netizen di garda depan saluran digital.

Interaksi dengan pelanggan sangat penting karena itu Acer merupakan brand IT pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menghadirkan layanan customer service online selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Netizen dapat berbicara kapanpun melalui blog resmi acerid. com dan social media Acer di FacebookAcerIndonesia, Twitter@AcerID, Instagram@ AcerID, dan YouTube channel @AcerIndonesia.

Dengan memimpin langsung skor tertinggi untuk popular digital brand kategori notebook di Indonesia, ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan pelanggan dan interaksi di saluran online terhadap Acer sangat tinggi.

Penghargaan ini pun menambah sejumlah prestasi dari berbagai institusi yang berhasil diraih oleh Acer.

Di antaranya, penghargaan Brand of The Year 2015 dari World Branding Awards, In­ donesia’s Most Favorite Youth Brand Award 2014 &2015 dan Indonesia’s Most Favorite Netizen Brand 2015 untuk kategori Laptop and Notebook dari Marketeers dan The Most Socially Devoted Brand Worldwide on Facebook dari Socialbakers.nrudi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-001121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

merebut tahta dki jakarta

3

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Seperti Apa Sosok Agus Yudhoyono?

Dipilihnya Agus maju dalam Pilkada DKI karena dia adalah mutiara yang selalu menonjol dalam pendidikan militer baik domestik maupun internasional.

k

oalisi Cikeas secara mengejutkan mengu­ sung pasangan calon Agus Harimurti Yudho­ yono-Sylviana Murni pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berbeda dengan Sylviana, nama Agus terbilang jarang disebut sebagai bakal calon gubernur pada nama-nama yang beredar selama ini.

Agus merupakan putra per­ tama dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu merupakan peraih Adhi Makayasa pada Akademi Militer tahun 2000.

Sebagai perwira menengah di TNI AD dengan pangkat mayor infanteri, Agus diketahui men­ gantongi tiga gelar master, yaitu Master Kajian Strategi dari S Ra­ jaratam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (2006), Master Administrasi Publik dari John F Kennedy School of Govern­ment, Harvard University, US, (2010), dan Master of Arts Leadership and Management dari George Herbert Walker School of Business and Technology, Webs­ ter University (2015).

Selain moncer di Akmil, Agus juga menjadi lulusan terbaik di sejumlah sekolah militer, seperti Kursus Dasar Petugas Infanteri (2001), Kursus Intelijen Tempur (2001), Kursus Petugas Operasi Batalyon (2004), lulusan ter­ baik, dan Kursus Manuver Karir Kapten, Fort Benning (2011).

Saat ini Agus tengah ditugas­ kan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Ke­ muning. Namun, sebelumnya, dia juga pernah menjalani sejumlah

penugasan, seperti Kasi 2/Ops Bri­ gade Infateri Lintas Udara 17, Ko­ strad (2011–2013), Analis Regional (Amerika Utara) pada Direktorat Jendral Strategi Pertahanan, Ke­ menterian Pertahanan (2009– 2011), serta Komandan Kompi, Batalyon Infanteri Lintas Udara 305, Kostrad (2007–2009).

Selain penugasan di dalam negeri, Agus juga pernah men­ jalani penugasan dan joint exercise di luar negeri, seperti Battal­ ion S-3 (Operations), United Na­ tions Peacekeeping Operations, Lebanon (2006–2007), Safkar Indopura Exercise, Singapura (2003), Cobra Gold Exercise, Thailand (2008), On the Job Training, Belanda (2011), Garu­ da Shield, Indonesia (2013), dan Wirra Jaya Ausindo, Indonesia.

Dalam pilkada kali ini, Agus akan berduet dengan Sylviana Murni yang dianggap mewakili sosok birokrat senior di DKI Ja­ karta dan juga seorang akademisi.

Duet ini meraih dukungan 28 kursi dari empat partai politik yang ada, yakni Partai Demokrat, Partai Per­ satuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelum resmi mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, Agus disebut akan mengundur­ kan diri dari seorang prajurit dan total terjun ke dunia politik.

Sekretaris Jenderal PD Hinca Pandjaitan di rumah Ketua Umum (ketum) PD Susilo Bam­ bang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Ju­ mat (23/9) dini hari menegas­ kan, tidak ada mahar politik dari Agus-Sylviana untuk empat parpol. “Sama sekali tidak ada mahar politik,” tegasnya.

Menurutnya, Agus akan mengun­durkan diri dari TNI, Sylviana juga melepas statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Karena Mas Agus aktif di TNI dan Bu Sylviana sebagai PNS, maka harus mundur. Demi panggilan rakyat Jakarta, Mas Agus dan Bu Sylviana siap tampil di Pilkada Jakarta,” ucapnya.

Sementara Ketua Umum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli mengungkapkan, Agus dan Sylviana telah mengaju­ kan surat pengunduran diri.

Surat diserahkan keduanya kepada atasan masing-masing.

Agus mundur dari TNI, semen­ tara Sylviana mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.

Nachrowi mengatakan pen­ gunduran diri tersebut bersifat tetap. Artinya, setelah ditetap­ kan sebagai cagub dan cawagub, Agus tidak lagi aktif di mili­ ter dan Sylviana mundur dari jabatannya di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Surat pengunduran diri Agus, kata Nachrowi, sudah diserahkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono.

Sementara surat pengunduran diri Sylviana sudah diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Hari ini Bang Agus sudah kirim surat ke KSAD, menyam­ paikan berniat maju di pilgub dan mohon diri dari Angkatan Darat. Demikian juga Mpok Sylvi, juga minta izin ke Gubernur DKI untuk segera melepas statusnya,” ujar Nachrowi saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrt, Jalan Proklamasi No.41, Menteng, Ja­ karta Pusat, Jumat (23/9/2016).

Riwayat Karier Agus Yudhoyono di TNI Pama Pussenif (2000) Pama Kostrad (2001) Pama Divif 1 Kostrad (2002) Danton III/C Yonif Linud 305/Tengk orak (2002) Danton II/C Yonif Linud 305/Tengkorak (2003) Pasi 2/Ops Yonif Linud 305/Tengkorak (2004) Dankipan C Yonif Linud 305/Tengkorak (2005) Pasiops Batalyon Infanteri Mekanis Kontingen Garuda XXIII-A (2006) Pama Mabes TNI (2008) Ps. Kasi Amerika Kemhan RI (2008) Pama Ditjen Strahan Kemhan (2009) Pamen Mabes TNI/Suslapa (USA) (2010) Kasi 2/Ops Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad (2011) Pamen Mabes TNI (2013) Kasubbag Kerja sama Dalam Negeri Universitas Pertahanan (2014) Pamen Denma Mabesad (Dik Sesko LN) (2014) Danyonif Mekanis 203/Arya Kemuning (2015)

Disebut Mutiara di Pilkada Jakarta Munculnya nama Agus dinilai sebagai suatu terobosan dari Partai Demokrat. Agus di­ anggap pantas untuk dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta untuk bisa menandingi kandidat petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Wakil Sekretaris Jenderal Par­ tai Demokrat Ramadhan Pohan mengklaim munculnya nama Agus Harimurti sebagai salah satu bakal calon pemimpin Jakarta berdasarkan usulan kepada SBY. “Banyak yang usul begitu Pak SBY. Baik kader, internal maupun ka­ langan luar. Pak SBY mencermati semua. Agus memang mutiara dan selalu menonjol dalam pen­ didikan militer baik domestik maupun internasional,” kata Ramadhan.

Menurut mantan anggota Komisi I DPR itu banyak kalan­ gan muda yang terkesima dan mengidolakan Agus Harimurti.

“Sosoknya santun, cerdas, ber­ sih, dan good looking sehing­ ga pantas menjadi pemimpin

masyarakat,” ujar Ramadhan.

Namun persoalannya seka­ rang, kata Ramadhan, apakah Agus Harimurti sudah saatnya tampil di panggung politik atau belum. “Hal ini yang belum terjawab dan masih dikaji oleh banyak pengamat,” ucap Ra­ madhan.

Ramadhan menambahkan, proses seleksi calon gubernur dimulai dari bawah melibatkan jajaran Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta.

“Hingga akhirnya diolah dan diputuskan di Majelis Tinggi yang diketuai oleh Pak SBY,” tuturnya.

Sementara itu Pengamat Mi­liter Universitas Padjajaran, Muradi, menilai pemilihan Agus untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta juga terkesan di­ paksakan. Sehingga wajar bila putra sulung SBY itu disand­ ingkan dengan Sylviana. Apalagi pasangan duet Agus merupakan Deputi Gubernur bidang Kebu­ dayaan dan Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Sehingga dirasa

banyak mengetahui terkait birokrasi maupun masalah di ibu kota.

“Yang dijual Agus itu keg­ antengannya dan karisma ba­ paknya (SBY). Dia enggak jual prestasi. Makanya dia berdamp­ ingan dengan Silvia,” kata Mu­ radi, Jumat (23/9/2016).

Menurut Muradi, sosok Agus di dunia militer tengah berada di jalurnya. Potensi menjadi lebih baik dari SBY dalam karir dunia militer juga sangat besar.

Bahkan tidak menutup kemung­ kinan bisa mendapat jabatan Panglima di masa depan. “Bah­ kan potensi jadi panglima. Bisa melebihi bapaknya (SBY).”

Maka dari itu, lanjut Muradi, wajar banyak pihak menyayang­ kan langkah Agus berhenti se­ bagai abdi negara di usia ter­ bilang muda bagi karir militer.

Sebaiknya Agus bersabar dalam lima hingga sepuluh tahun lagi untuk terjun di dunia politik.

“Misalnya sudah bintang satu nanti, dia sudah matang di usia itu,” ungkapnya.

Kenapa Bukan Ibas?

Ketua Umum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang menjadi ala­ san kenapa Partai Demokrat memutuskan untuk mengusung Agus sebagai bakal calon guber­ nur DKI Jakarta dan bukan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Keputusan untuk mengusung Agus cukup mengejutkan ba­nyak pihak. Pasalnya Agus dikenal sebagai perwira menengah TNI Angkatan Darat dan tidak memi­ liki karier di bidang politik.

Sedangkan Ibas dipandang lebih mengenal dunia politik karena lebih dulu aktif sebagai kader Partai Demokrat.

Nachrowi menuturkan, salah

Agus Harimurti Yudhoyono menjadi lulusan terbaik US Army.

satu alasan kenapa pihaknya tidak mengusung Ibas adalah karena Ibas akan bertugas seba­ gai Ketua Pemenangan Pemilu Partai Demokrat dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.

“Tugas yang akan diemban Edhie atau Ibas ini menjadi ala­ san dirinya tidak masuk sebagai sosok yang dicalonkan sebagai bakal calon gubernur DKI dari Poros Cikeas,” ujar Nachrowi saat ditemui di kantor DPP Par­ tai Demokrat, Jalan Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2016).

“Mas Ibas masih dibutuhkan di partai karena mengelola jabatan­ nya sebagai ketua komisi peme­ nangan pemilu, jadi fokus di sana

dan tidak masuk (daftar calon gubernur),” kata Nachrowi.

Menurut Nachrowi, dipilihnya Agus berdasarkan persetujuan dari empat partai koalisi. Meski tidak dikenal di dunia politik, Nachrowi mengatakan, popu­ laritas Agus sudah dikenal melalui berbagai seminar yang pernah didatanginya selama ini.

Namun, Nachrowi mengakui, tim pemenangan Agus akan melakukan kerja keras untuk meningkatkan popularitas Agus dalam beberapa bulan ke depan.

“Elektabilitas modal awal, kami akan kerja keras setelah ini soal elektabilitas, tinggal diperkenalkan ke masyarakat Jakarta,” kata dia.

Akun Medsos Annisa & Agus Banjir Komentar Keputusan Agus mundur dari TNI dan maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai cukup mengejutkan. Apalagi mengin­ gat usia Agus yang masih terbi­ lang muda, sehingga dianggap mampu berkarier lebih jauh di dunia militer.

Hal ini pun senada diucapkan oleh banyak netizen di media sosial. Mereka yang kecewa deng­ an keputusan Agus langsung memberondong akun Instagram Agus dan sang istri Annisa Pohan dengan berbagai komentar.

Walau banyak yang mendu­ kung namun tak sedikit pula netizen yang menyayangkan keputusan Agus Yudhoyono.

“Mas agus pasti sudah memikirkan dgn matang, keputusan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

yg dipilih pasti bukan keputusan satu malam. Patutnya kita hargai, dan dampingi dgn doa. Dalam militer, membuat keputusan tidak hanya krn emosi semata.

Jd semoga mas agus sukses, dan selamat datang di dunia politik indonesia. Bismillah aja,” tulis netizen @novita di foto yang diunggah Agus Yudhoyono pada Jumat (23/9/2016).

“Jujur sy kagum dg Mas Agus di bidang kemiliteran dg segala prestasinya di tingkat internasional. Sungguh sangat di sayangkan pdhl Mas Agus punya karir yg sangat maha cemerlang di militer, dan sangat pantas utk bisa jadi KASAD atau Panglima TNI di masa mendatang, kemudian bs mengikuti langkah sang bapak menjadi RI 1 di pilpres

Akun Annisa dikomentari netizen.

2024 atau 2029. Kl menurut sy sih terlalu dini kalau saat ini mas,” sambung netizen lainnya.

Senasib dengan akun Agus Yudhoyono, akun Instagram Annisa Pohan juga ikut dihujani komentar dari para netizen.

Postingan terakhir Annisa yang berupa video pun jadi sasaran.

“Mba anisa, saya lebih mendukung suami mba di militer. Nanti

saja kalo mau maju politik, jgn nodai cerita yg sudah luar biasa dgn deret pilgub. Nanti, Maju di RI 1 saja,” ujar @maulidaegi dengan nada tak setuju.

Beberapa netizen juga berko­ mentar dengan nada kekece­ waan. Seperti apa yang ditulis @lynakamran: “Bad news kl mas Agus ikut mencalonkan jd cagub, sangat disayangkan, pa-

Akun Medsos Agus Yudhoyono banjir komentar netizen.

dahal karier di TNI cemerlang, blm saatnya berpolitik untuk mas Agus, bnyk bgt yg kecewa

kl Berita ini benar, hilang deh salah satu idola yg ksatria, very disappointed.”nber/bri/cn

patgulipat

4

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Pertarungan Pilkada DKI Rasa Pilpres Antara Poros Teuku Umar, Cikeas dan Kertanegara

Adu Strategi King Maker Mega, SBY, Prabowo Luka politik Mega ke SBY akibat “pengkhianatan politik” 2004 belum usai.

Begitu pula luka Prabowo ke Mega masih menyesakkan dada dengan “Pengkhianatan politik” perjanjian Batutulis Bogor. Dan tentunya, SBY masih terluka sejak di Akmil karena pernah digebukin babak belur oleh Prabowo. Pertarungan ketiganya belum selesai. Kini mereka dipertemukan kembali untuk duel strategi di Pilkada DKI dengan mengusung bonekanya masing-masing.

Jadinya, Pilkada rasa Pilpres.

T

iga king maker siap berperang adu strategi di Pilgub DKI 2017. Dari kubu Teuku Umar didalangi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Cikeas didalangi Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Kertanegara didalangi Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Yah, terbentuknya tiga koalisi partai itu tak lepas dari perancang strategi politik di Indonesia yang spektakuler.

Peran besar kekuatan politik tersembunyi itu bekerja kembali dengan sempurna. Megawati menunjuk Ahok-Djarot pada detik terakhir. SBY dan Prabowo pun terpecah. Hasilnya Koalisi Kekeluargaan rontok berkeping tiga dengan calon: Ahok, Sandiaga dan Agus.

Bakal seru. Sebab, ketiganya seperti menghadirkan suasana pertarungan Pilpres 2014 lalu.

“Ini Pilgub DKI serasa Pilpres ya,” kata SBY melontarkan candaan karena kaget melihat ramainya awak media yang berkumpul di kediamannya.

Tidak bisa dipungkiri ketiganya memang punya peran penting dalam terwujudnya tiga poros koalisi di Pilgub DKI 2017 ini.

Megawati menjadi penentu akhir sebelum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat didaftarkan ke KPU oleh PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem. Sementara itu Prabowo bersama Gerindra dan PKS di kediaman orang tuanya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan,

mengusung Anies BaswedanSandiaga Uno. Poros Cikeas dari Partai Demokrat, PAN, PKB dan PPP melakukan konsolidasi di kediaman SBY di Cikeas dan memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Kedua poros sebenarnya sudah berusaha mempersatukan gagasan namun gagal. Sebab gagal deal dua kubu ini kabarnya karena ketidakcocokan sosok cagub yang akan diusung.

Namun demikian, munculnya tiga kandidat Cagub itu sesuai dengan rancangan dan arahan strategi politik untuk Ahok-Djarot. Di balik keputusan Megawati menunjuk AhokDjarot tersimpan strategi yang dimakan mentah-mentah oleh SBY dan Prabowo.

Permainan waktu penunjukan Ahok-Djarot telah menghancurkan persiapan para partai. Wacana demi wacana yang dibangun hanya menghasilkan pepesan kosong. Strategi PDIP mengulur waktu dimungkinkan karena strategi the Operators jelas dan terukur: mengatur dukungan internal dan memengaruhi partai lain agar gamang dan galau.

Hasilnya para partai kebingungan menentukan calon. Sejak awal wacana Yusril, Risma, Sandiaga, sampai Saefullah dan bahkan Lulung dan Rizal Ramli telah membuat publik dan bahkan politikus terkena ‘hasutan’ strategi politik.

Bangunan wacana penolakan Ahok sebagai cagub dibangun sebagai alat untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Ahok.

Ternyata Ahok tetap memlliki kekuatan nyata di dalam masyarakat DKI Jakarta: elektabilitas dan popularitas Ahok tetap tak tergoyahkan.

Ketika akhirnya Presiden ke-5 Megawati menunjuk AhokDjarot, seketika terkesiap baik internal maupun eksternal PDIP. Boy Sadikin pun terperangah dan kecewa karena tidak diusung dua kali. Pada 2014 lalu Boy Sadikin berharap menjadi Wagub DKI menggantikan Ahok yang naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ternyata Djarot naik. Pada pencalonan kali ini, Boy Sadikin berharap dirinya naik sebagai Cawagub dengan Djarot sebagai cagub, namun senyatanya popularitas AhokDjarot tak tertandingi dalam simulasi internal PDIP. Boy pun tersingkir dan kini menyingkirkan diri. Di kalangan eksternal PDIP, SBY dan Prabowo marah besar.

Tersinggung dan kecewa secara politik. SBY dan Prabowo bukan hanya kecewa secara politik namun secara pribadi pula. Mega dan SBY adalah kayu kering dan minyak yang gampang disulut dan terbakar.

Akibat luka politik “pengkhianatan politik” 2004 ketika SBY seolah didzolimi oleh Mega.

Sejak itu permusuhan politik tak pernah berakhir sampai kiamat kelak.

Prabowo dan Mega bagai minyak dan air yang tak bakalan bersatu. Pencalonan Jokowi dengan dukungan PDIP alias Presiden ke-5 Megawati dan akhirnya Jokowi mengalahkan Prabowo menjadi peristiwa politik yang menyesakkan dada,

Citra Partai Wong Cilik Hancur, Internal PDIP Pecah Keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengusung petahana Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 disesalkan oleh berbagai pihak.

Salah satunya, mantan politisi PDIP yang saat ini menjadi Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Permadi.

Menurut dia, keputusan Megawati mengusung dan mencalonkan Ahok-Djarot adalah keputusan yang tidak tepat karena mengikuti selera golongan elit, tidak mengikuti selera masyarakat bawah.

“Orang bawah itu kebenciannya sama Ahok sangat luar biasa dan makin mengental.

Kok Megawati tega-teganya mengecewakan orang kecil padahal partainya diklaim sebagai partai wong cilik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/9/2016).

Karena itu, Permadi mengaku yakin di internal Fraksi PDIP sendiri pasti terjadi perpecahan. Hal itu ia kemukakan karena dirinya mengaku tahu persis orang-orang di fraksi partai berlambang moncing putih itu.

“Cuma mereka tidak berani bicara. Kebencian itu makin lama makin tinggi sehingga selain fraksi, di tubuh PDIP sendiri pasti banyak ketidakpuasan,” ujarnya.

“Secara makro pencalonan Ahok itu oleh Golkar, Nasdem, Hanura dan PDIP menjadi pemicu terjadinya goro-goro, terjadi keributan yang besar karena seluruh Umat Islam di Jakarta ini sudah berjihat melawan Ahok,” lanjut Permadi menambahkan.

Pengamat politik yang juga Direktur Gaspol Indonesia, Virgandhi Prayudantoro mengatakan dengan resmi mendukung Ahok, citra PDIP sebagai partai wong cilik (rakyat kecil) akan hancur.

“Karena sampai saat ini,

derasnya gelombang penolakan masyarakat terhadap Ahok semakin hari semakin tak terbendung. Bahkan, sebagian besar penolakan juga disampaikan langsung oleh konstituen arus bawah PDIP,” ujar Virgandhi, Rabu (21/9/2016).

Alasannya, lanjut dia, banyak kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok yang tidak sesuai dengan garis perjuangan PDIP, khususnya soal penggusuran.

“Gaya kepemimpinan Ahok banyak yang sangat menyulitkan hidup wong cilik,” ungkapnya.

Ini membuat kredibilitas PDIP dalam memilih calon yang akan diusung di Pilkada DKI banyak yang disayangkan, karena memilih calon tidak sesuai dengan mekanisme partai yang ada, dan diduga sangat pragmatis.

“Ini akan membuat kepercayaan wong cilik kepada PDIP akan memudar dan hancur,” pungkas Virgandhi.

Senada, pengamat politik Jajat Nurjaman menyebut perpecahan di internal PDIP sudah terjadi, yakni dengan adanya pengunduran diri mantan ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin dari keanggotaan partai. Ini menjadi bukti jika keputusan Megawati menyebabkan adanya perpecahan serius di internal.

“Jika hal ini terjadi meluas bukan hanya akan berpengaruh dalam Pilkada DKI Jakarta, namun PDIP juga akan ditinggalkan pendukungnya. Yang tentunya akan berimbas dalam Pemilu 2019,” jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Jajat menilai, kesolidan PDIP di Jakarta terlihat dari hasil Pemilu 2014 lalu yang berhasil memenangkan 28 kursi DPRD dan enam kursi DPR RI. Tidak dapat dipungkiri hal itu tidak terlepas dari kesuksesan DPD PDIP DKI di bawah kepemimpi-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nan Boy Sadikin. Untuk itu, pengunduran diri Boy Sadikin dari kader PDIP akan sangat mempengaruhi perolehan suara PDIP di Jakarta ke depan.

Dia menambahkan, sebagai partai pemenang pemilu, apa yang dilakukan PDIP dengan mendukung pasangan AhokDjarot merupakan perjudian terbesar. Karena Pilkada DKI masih merupakan ajang pertarungan politik paling bergengsi.

hati dan jiwa dengan luka terdalam yang tak pernah terbayangkan oleh politikus.

“Pengkhianatan politik” perjanjian Batutulis Bogor tentang Mega mendukung Prabowo menjadi luka menganga tak pernah tersembuhkan sampai baik Prabowo maupun Mega menutup mata masuk ke alam kubur.

Nah, selain itu perseteruan pribadi Prabowo dan SBY sejak di Akmil – yang ketika itu SBY pernah digebukin babak belur oleh Prabowo sebagaimana disebutkan oleh Hermawan Sulistyo–tak akan pernah menyatukan Prabowo dan SBY. Untuk itu dalam perhitungan politik Megawati, dengan mencalonkan Ahok-Djarot, kekuatan Koalisi Kekeluargaan terpecah dua. Dan, benar. Muncul Koalisi Cikeas dan Koalisi Kertanegara. Si culun politik Agus Yudhoyono dikerek ayahnya yang sebagai rezim gagal total 10 tahun tak bermakna dipasangkan dengan guru pemberontak Sylviana Murni.

Munculnya Agus adalah akhir peran Agus sebagai prajurit brilian di bawah bapaknya.

Di bawah Presiden Jokowi, Agus merasa kalang kabut yang akhirnya mundur mengabdi sebagai prajurit TNI. Sangat disayangkan padahal Agus cerdas dan hebat melebihi bapaknya yang di militer rata-rata tanpa pernah di Operasi Militer dan di politik gagal total membangun.

Calon yang diusung Prabowo pun hanya politikus kerekan dan si Anies Baswedan yang dipecat Jokowi. Lalu wakilnya Sandiaga Uno juga tak akan menjanjikan apa-apa. AhokDjarot tetap akan memenangi Pilgub DKI jika penantang mereka hanya politikus palsu kerekan semacam Agus dan Anies Baswedan/Sandiaga. Bagaimana perhitungan kekuatan politik masing-masing?

Pertama, Ahok-Djarot. Ahok dan Djarot dipastikan akan didukung oleh rakyat DKI Jakarta dengan modal pendukung PDIP yang militan. Ditambah dengan partai yang disiplin Hanura dan NasDem dengan Golkar sebagai penopang akan sangat menguntungkan dari segi mesin partai. Demografi DKI yang pluralis menguntungkan Ahok-Djarot. Pun sejuta dukungan Teman Ahok dipastikan modal awal yang sangat luar biasa.

Kedua, Agus- Syliviana.

Pasangan ini akan kesulitan mendapatkan dukungan karena tidak menjanjikan sama sekali. Agus culun politik dan menjadi korban ambisi SBY dengan mundur dari TNI. Sangat disayangkan. Pun Sylviana diharapkan mendapat dukungan dari PNS guru. Sylviana di kalangan guru dianggap biasa saja dan tak menonjol, hingga Ahok dengan senang hati melepas Sylviana. Mantap. Catatan

Agus anak SBY dan bermertua Aulia Pohan sang koruptor BI jelas membebani Agus. Belum lagi Demokrat sebagai salah satu dari hampir semua partai yang korupsinya hanya kalah oleh PDIP. Beban berat di pundak Agus. Syliviana hanya akan membebani saja dan mengurangi dukungan guru dan PNS kepada Ahok sekitar 10 persen.

Agus yang bermertua koruptor Aulia Pohan pun dipastikan hanya akan menjadi pelengkap penderita. Pertama, pelengkap penderita ambisi bapaknya, dan kedua, pelengkap penderita kalah di Pilgub DKI 2017. Selesai.

Ketiga, calon Anies Baswedan dan Sandiaga dengan gambaran Fadli Zon, Fahri Hamzah dan partai agama PKS yang dimotori si tukang kompor segregatif Hidayat Nur Wahid dipastikan akan gagal meraih simpati kalangan pluralis non-Muslim.

Pun suara mayoritas Muslim akan terpecah menjadi 3 bagian persis seperti Pilgub DKI 2012 dan Pilpres 2014 lalu.

Dengan demikian pasangan Gerindra dan partai agama PKS hanya akan menjadi pemecah suara dan akan tersingkir. Jika Ahok-Djarot menang, maka akan semakin memerdalam dendam kesumat dan sakit hati politik dan pribadi cinta segitiga SBY-Mega-Prabowo.

SBY akan menonton anaknya korban ambisi dan keluar dari TNI, dan jadi pengangguran.

Padalah Agus lebih cocok di militer dan sangat cerdas. Sementara Prabowo lagi dan lagi kalah setelah Pilpres 2014 dipecundangi oleh Mega dengan calonnya: Jokowi.

Itulah rancangan matang strategi politik the Operators dalam mengarahkan Pilgub DKI sangat penting bagi Presiden Jokowi di 2019. Maka penghancuran lawan politik dengan berbagai drama dan wacana yang mengecoh parpol saingan PDIP menjadi senjata mematikan.

Pun perseteruan pribadi dan politik antara SBY, Megawati, dan Prabowo dimanfaatkan oleh the Operators untuk bergerak menciptakan political uncertainty dalam diri para partai.

Terlebih lagi PDIP benar-benar memanfaatkan kekuatannya untuk memainkan mereka. Namun demikian, yang namanya politik bergerak dinamis. Tentu SBY maupun Prabowo tentu punya strategi masing-masing yang bisa membendung rancangan the Operators.

“Ini kan pertarungan tiga tokoh yang belum selesai.

Dengan pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono itu sudah jelas, juga dengan keengganan Prabowo untuk bergabung itu indikasi yang menjelaskan pertarungan politik di level atas itu belum selesai,” kata Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Syamsuddin Haris, Jumat (23/9/2016).

Drama 3 Babak Ahok-Jokowi-Megawati Di media massa beredar foto pertemuan antara Ahok dengan Megawati dan elit PDIP di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Wajah-wajah serius nampak menunggu titah Megawati.

Padahal, sejak sehari sebelumnya restu Megawati atas Ahok sudah beredar luas. Bagaikan plot sandiwara, para pemain berupaya membangun ketegangan sesuai keinginan sutradara.

Berharap klimaks. Gagal. Reaksi umum publik: ya pastilah, PDIP dukung Ahok-Djarot.

Drama babak pertama adalah prahara hubungan Ahok dengan PDIP. Seorang teman yang dekat dengan Megawati menceritakan, Megawati sempat bersikukuh bahwa calon kepala daerah harus mengikuti prosedur organisasi, melalui sistem penjaringan.

Nama Ahok tidak ada dalam daftar calon gubernur yang diserahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ahok tidak ikut mendaftarkan diri mengikuti seleksi PDIP. Ahok justru

sempat menampik tawaran menjadi calon dari parpol, termasuk PDIP. Sementara Megawati sempat menyentil keras Ahok yang mengatakan tidak mau mencalonkan diri lewat parpol karena harus membayar mahar.

Publik yang mengikuti rekam jejak Ahok tidak kaget melihat manuver politisi asal Belitung Timur ini. Ahok punya rekam jejak sebagai politisi yang mudah meninggalkan parpol, termasuk yang mendukungnya. Terakhir, dia meninggalkan Gerindra untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.

Ahok yang sempat habis-habisan mengkritik parpol, akhirnya menerima pinangan Partai Golkar. Ahok pernah menjadi kader Golkar dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai berlambang beringin ini.

Dukungan Golkar melengkapi dukungan Partai NasDem dan Partai Hanura. Ahok didukung tiga parpol yang kental dengan nuansa Orde Baru. Teman Ahok ditinggal. Nyatanya, manuver memilih maju melalui jalur independen dengan Teman Ahok pun adalah bagian dari drama untuk menaikkan popularitas dan syukur-syukur elektabilitas Ahok di mata parpol. Manuver itu sukses.

Tiga parpol dengan 24 kursi di DPRD DKI mendukung. Syarat minimal pencalonan didukung 22 kursi. Ahok belum tenang.

Begitu juga Jokowi. Kasat mata bahwa Jokowi “sayang” kepada Ahok dan berharap Ahok terpilih kembali pada Pilkada 2017, sebagai gubernur. Ada kecocokan kimiawi antara keduanya. Lihatlah bagaimana Jokowi masih datang ke kawasan Balaikota DKI setelah menjadi presiden, untuk sekedar memeriksakan gigi. Sebenarnya, wajar jika Jokowi mendukung Ahok. Jokowi ingin memastikan “warisan” kebijakan dan sejumlah keputusan yang dia buat saat menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk periode sekitar 2 tahun, diteruskan Ahok. Aman.

Ini juga salah satu alasan mengapa Presiden Barack Obama mati-matian dan rajin kampanye untuk Hillary Clinton melawan Donald J. Trump. Selain satu parpol dengan Hillary, Obama tentu khawatir jika Trump yang menang dalam pemilihan presiden di AS, semua keputusan dan kebijakan yang dia buat akan dirombak, diobrak-abrik, dibatalkan oleh Trump.

Tentu saja Obama mengatakan alasan mendukung Hillary dan menolak Trump adalah untuk kepentingan AS yang lebih baik di mata nasional dan

internasional. Tapi sulit untuk percaya bahwa politisi tak punya kepentingan pribadi berkaitan dengan kekuasaannya.

Jokowi bersikap rasional ketika mendukung Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan berikutnya. Jokowi jelas akan maju dalam Pilpres 2019 dan berharap terpilih kembali.

Memenangkan pilpres 2019 di DKI Jakarta menjadi penting, dan Jokowi berharap itu lebih mudah dicapai jika Ahok-Djarot memimpin Jakarta. Restu Megawati untuk Ahok-Djarot berarti dukungan PDIP dan infrastruktur parpol di Jakarta.

Kita melihat bagaimana Jokowi seolah “mengantar” Ahok bertemu Megawati. Ketika Ahok, Jokowi dan Megawati berangkat bersama dalam satu mobil menuju penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, akhir Juli tahun ini, pendukung Ahok mulai lega.

Media mengabarkan Ahok dan Megawati “mesra” naik mobil bersama. Sumber yang mengetahui pembicaraan selama perjalanan mengatakan bahwa Ahok berupaya “merayu” Megawati dengan mengatakan dia kini tak lagi melakukan deparpolisasi.

Ahok melaporkan dirinya akan maju didukung tiga parpol. Ahok akan lebih nyaman jika PDIP juga mendukungnya. Megawati menjawab pendek dengan mengatakan, PDIP memiliki mekanisme dalam penjaringan bakal calon kepala daerah.

“Dia (Megawati, red) bilang punya mekanisme dan prosedur yang harus diikuti. Kita tunggu keputusan Bu Mega saja,” ujar Ahok, kepada media.

Inilah akhir drama babak pertama. Kita dibuat percaya bahwa Megawati sebagaimana persepsi publik selama ini, adalah sosok politisi yang memegang teguh prinsip, termasuk prosedur parpol yang dia pimpin. Ahok tidak mengikuti prosedur PDIP. Tentu banyak beredar isu lain di balik kesepakatan dalam drama babak kedua. Termasuk soal tawar-menawar jabatan penting tertentu. Jadi, drama babak pertama dan babak kedua sebenarnya tidak begitu mengagetkan bagi yang mengikuti pengambilan keputusan politik.

Meskipun sudah tahu akhir ceritanya, kita tertarik untuk tetap menonton, mengetahui rincian dan rentetan adegannya, terutama karena melibatkan sosok bintang. Megawati, Jokowi, Ahok adalah bintang-bintang politik saat ini. Lainnya, termasuk parpol pendukung, adalah pemain figuran. Pelengkap. Jokowi bisa bernafas lega. Kita boleh senyamsenyum melihat berbagai gestur sikap Megawati.nrap

parlemen

5

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Nurhayati Assegaf Angkat Dampak Rantai Global di WTO Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf me­ nyampaikan pentingnya dampak fenomena Nilai Ran­ tai Global atau Global Value Chain (GVC) saat menjadi panelis di WTO Public Forum pada Selasa (27/9) di markas besar WTO di Jenewa, Swiss.

Nilai Rantai Global yang dimaksud Nurhayati adalah proses produksi dari bahan mentah hingga bahan jadi yang diproses di banyak negara.

Data dari WTO menyebut­ kan, GVC menyumbang 70 persen dari total perdagangan global.

Nurhayati menekankan pentingnya mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan

tulang punggung perekono­ mian Indonesia untuk lebih terlibat dalam GVC. Diantara tiga panelis lain yang diwakili oleh OECD, Parlemen Uni Eropa, dan Parlemen Pakistan, Nurhaya­ ti menekankan pentingnya dibuat suatu kebijakan un­ tuk melindungi ekonomi lokal, menciptakan pertum­ buhan yang berkelanjutan, serta untuk menciptakan investasi yang berkeadlian yang dapat dinikmati semua masyarakat.

Nurhayati juga menyoroti agar kebijakan yang dibuat harus mampu mendorong UMKM dalam negeri agar dapat menerima manfaat dari GVC melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi,

pembangunan kapasitas, ser­ ta transfer teknologi.

Sebagai tokoh perempuan, Nurhayati tidak lupa mene­ kankan pentingnya member­ dayakan perempuan.

Hingga saat ini menu­ rut Nurhayati perempuan masih mengalami ketimpan­ gan dibanding pria terutama dalam bidang pendidikan, lapangan pekerjaan, serta aktivitas ekonomi lainnya.

“Pemberdayaan perem­ puan sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disepakati para pemimpin dunia pada tahun lalu” kata dia.

Dalam sesi tanya jawab, Charles Honoris menyampai­ kan pandangannya serta ber­ tanya kepada panelis terkait

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf.

peran penting e-commerce yang sangat berkembang da­ lam beberapa tahun tera­ khir seiring kian mudahnya akses internet. Dia bertanya

bagaimana parlemen Paki­ stan dalam mendukung ecommerce.

Plenary session yang ber­ langsung selama 90 menit

tersebut berjalan dengan sangat menarik dengan ban­ yaknya pertanyaan yang di­ lontarkan oleh peserta.

“Ja n g a n sa m p a i G VC

menjadi bentuk kolonial­ isme baru dari negara maju terhadap negara miskin,” kata Nurhayati mengakhiri sesinya.nid/ans

DPR-Bawaslu Matangkan Aturan Larangan Politik Bagi-bagi Uang Komisi II DPR menginginkan masingmasing pasangan calon dan tim sukses memahami TSM, termasuk sumbersumber pendanaan yang menjadi objek audit Bawaslu. Apakah penerimaan dana kampanye sebelum masa kampanye bisa menjadi objek audit atau tidak.

k

omisi II DPR me­ ngadakan Rapat Kerja dengan Badan Pengawas Pemilu untuk mematang­ kan aturan menge­ nai larangan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

“Memang kami sudah se­ kali rapat dan minta Bawaslu menyempurnakan rancan­ gan peraturannya. Karena kami melihat Bawaslu pada

rapat pertama belum menga­ komodir faktual-faktual yang terjadi di lapangan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Se­ lasa (4/10/2016).

Lukman mencontohkan, ketika Bawaslu menetapkan Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) apakah sudah meninjau jumlah uang yang disebarkan ketika melakukan politik uang.

DPR Awasi Revisi PP 52/53 Tahun 2000 Komisi I DPR RI akan terus mengawasi proses re­ visi PP 52 dan 53 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan peng­ gunaan spektrum radio dan orbit satelit.

Hal itu disampaikan Ket­ ua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, setelah menerima perwakilan dari Lembaga Independen Pe­ mantau Kebijakan Publik yang dikomandoi Sheilya Karsya, di Jakarta, Rabu (5/10/2016).

“Kami berterima kasih atas aspirasi yang telah dis­ ampaikan terkait dengan Revisi PP. Tapi, meskipun revisi PP ini adalah domain pemerintah, namun DPR punya tanggung jawab men­ gawasi jika proses revisi tidak taat azas,” kata Abdul.

Dalam pertemuan itu, Lembaga Independen Pe­ mantau Kebijakan Publik, menyampaikan keluhan ten­ tang proses revisi PP yang dinilai kurang transparan.

Selain dinilai tidak trans­ paran, revisi PP ini juga diten­ garai tidak sesuai dengan semangat pemerintah men­ dorong penyediaan jaringan telekomunikasi nasional sesuai UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Sementara itu, Sheilya Karsya berpendapat bahwa pembahasan revisi PP 52 dan 53 ini tidak sesuai dengan azas-azas dalam pembentu­ kan UU dan atau peraturan pemerintah yang seharusnya terbuka, transparan dan me­ libatkan unsur masyarakat da­ lam memberikan masukan.

“Kenyataannya, revisi berjalan tertutup, padahal sebelumnya kami telah men­ datangi dan meminta BRTI (Badan Regulasi Telekomu­ nikasi Indonesia) agar proses revisi PP ini dapat berjalan terbuka,” ujar Sheila.

Secara bisnis tambah

Abdul Kharis Almasyhari.

mahasiswa pascasarjana Universitas Trisaksi terse­ but, kebijakan ini justru membuat operator jaringan kian malas dan condong mengandalkan operator ek­ sisting dengan risiko jangka panjang yang besar karena lebih banyak mengandalkan satu jaringan tanpa back-up jaringan, khususnya untuk kawasan pelosok seperti di luar Jawa.

Hal ini menurutnya, tentu harus diperhitung­ kan dengan baik jika terjadi kerusakan maka masyarakat akan kesulitan mendapat­ kan akses jaringan karena hanya dibebankan pada satu jaringan.

“Kami mendesak DPR RI khususnya Komisi I agar segera memanggil dan men­ gadakan rapat dengan Men­ kominfo Rudiantara atas rencana penerapan PP 52 dan 53 Tahun 2000 yang cacat hukum,” ujarnya.

“Jika pada akhirnya PP 52 dan 53 hasil revisi ini di­ jalankan, kami akan melaku­ kan “judicial review” karena meyakini bahwa peraturan pemerintah tersebut berten­ tangan dengan payung hukum diatasnya yaitu UU 36 Tahun 1999 tentang telekomunika­ si,” tegasnya.nro/ans

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Dia mengatakan, Komisi II DPR menginginkan peraturan Bawaslu ini tidak mengambang dan tidak multi-persepsi dan ingin “clear” dijelaskan secara jelas termasuk definisinya.

“Apakah yang dimaksud terstruktur menggunakan struktur pemerintah? Struk­ tur mana yang digunakan?

Kita ingin peraturan Bawaslu ini tidak mengambang, tidak multipersepsi dan ingin clear dijelaskan secara jelas ter­ masuk definisi-definisinya,” ujarnya.

Lukman mengatakan, Komisi II DPR menginginkan masing-masing pasangan calon dan tim suksesnya memahami TSM seperti apa, termasuk terkait sumber-sumber penda­ naan yang menjadi objek audit Bawaslu yang mana.

Selain itu menurut dia, apakah penerimaan dana

kampanye sebelum masa kampanye bisa menjadi objek audit atau tidak.

“Kami harap semua itu bisa diselesaikan dalam rapat hari ini,” katanya.

Selain itu menurut Luk­ man, Komisi II DPR mendo­ rong Bawaslu melarang adan­ ya kampanye hitam di media sosial antar pasangan calon kepala daerah dengan mem­ buat aturan yang tepat.

Politikus PKB itu menilai, konten-konten sosial media yang melakukan kampanye hitam, pengawas pemilu tidak bisa menbatasinya.

“Dalam PKPU maupun rancangan peraturan Bawas­ lu, kami sepakat bahwa akun sosmed yang digunakan resmi paslon harus resmi terdaftar.

Kita tidak bisa menata sam­ pai ke akun-akun yang liar,” ujarnya.

Menurut dia, dengan pen­ gaturan yang tepat seperti itu maka diharapkan bisa mengan­tisipasi adanya perang kampanye hitam.

Sementara itu Badan Pen­ gawas Pemilu mengusulkan agar tim sukses pasangan calon masuk dalam aturan larangan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

“Kami ingin menambah (dalam peraturan Bawaslu terkait politik uang), karena banyak yang lakukan bagibagi uang adalah tim kam­ panye,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad dalam Rapat Kerja Komisi II DPR, di Ja­ karta, Selasa (4/10/2016).

Dia menjelaskan, dalam Peraturan Bawaslu terkait politik uang khususnya Pasal 14 dijelaskan bahwa objek TSM menjanjikan uang se­

BKD Gelar Workshop Penanggulangan Kemiskinan Badan Keahlian DPR RI (BKD) menggelar work­ shop bertemakan “Kegagapan Menanggulangi Kemiski­ nan; Antara Regulasi dan Implementasi” pada Kamis, (6/10/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, guna mencari solusi dalam menye­ lesaikan persoalan kemiski­ nan yang kini masih menjadi problem yang tidak usai.

Dalam workshop tersebut, Anggota Komisi VIII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo turut menjadi narasumber yang didampingi oleh per­ wakilan Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik dan Ratna Sarumpaet. Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk turut membuka workshop tersebut.

Kepala BKD Johnson Ra­ jagukguk mengatakan BKD sebagai lembaga akan terus berupaya agar DPR dalam mengeluarkan kebijakan tidak hanya mengutamakan perspektif politik, namun juga berdasarkan perspektif aka­ demis. Hal itu dimaksudkan agar DPR dapat menghasilkan UU yang sesuai dengan kebu­ tuhan masyarakat.

“Bagaimana yang ditekan tak hanya berfikir politik, apalagi DPR secara kelem­ bagaan terdiri dari partai politik. Tapi bolehkan nanti seperti di beberapa parlemen, anggotanya juga mempersoal­ kan perspektif akademik. Jadi DPR nanti argumentasinya bisa dari perspektif akade­ mik,” ujar Johnson.

Dalam kesempatan terse­ but, Johnson menjelaskan posisi negara dalam upaya mensejahterakan warganya yang tertuang dalam regulasi yang berorientasi pada rakyat miskin. “Ketentuan untuk menanggulangi kemiskinan secara terencana lebih lanjut dalam regulasi dan kebijakan pembangunan diharapkan berpihak pada rakyat miskin,”

Badan Keahlian DPR RI (BKD) menggelar workshop bertemakan Kegagapan Menanggulangi Kemiskinan; Antara Regulasi dan Implementasi.

sambungnya.

Johnson pun juga menya­ takan, persoalan Indonesia tidak hanya tentang kemiski­ nan namun juga tentang ketimpangan yang semakin tinggi antara masyarakat kaya dan miskin. “Dalam hal ini, Indonesia masih punya tantangan berat baik dari kemiskinan dan indeks koe­ fisien gini (ketimpangan),” ujarnya.

Dalam kesempatan terse­ but, Deputi Bidang Statistik BPS, Sairi Hasbullah mengat­ akan konsep yang dipakai BPS dalam mengukur kemiski­ nan adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar.

“Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk me­ menuhi kebutuhan mendasar yakni makanan dan bukan makanan,” ujar Sairi.

Selain itu, Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyoroti lemahnya sosialasi pemerintah terhadap program pengen­ tasan kemiskinan. Hal itu ser­ ing dijumpai ketika melakukan kunjungan kerja ke dapil.

“Mengenai program pen­ gentasan kemiskinan, saya saat reses ke dapil selalu bicara dengan kepala desa.

Disana kerap ditemukan masyarakat kalau bicara pro­ gram pengentasan kemiski­

nan,” ujar Rahayu.

Politisi Gerindra itu pun menemukan masyarakat yang tidak paham untuk diapakan kartu jaminan kesehatan yang diperoleh dari pemerintah.

“Itu berkaitan dengan apa yang diterima yaitu bansos.

Ini persoalannya kurangnya sosialisasi. Masyarakat tidak tahu kalau dapat kartu itu mau diapain kartunya,” jelas Rahayu.

Ia pun juga menyoroti indikator kemiskinan yang tiap daerah memiliki standar berbeda. Sehingga ini perlu dimengerti oleh lintas sektor pemerintahan. “Karena in­ dikator kemiskinan juga beda beda. Ini betul yang harus didukung adalah indikator kemiskinan yang standarnya harus dimengerti. Lintas sek­ tor harus paham ada indika­ tornya,” terang Rahayu.

Ia pun juga mendorong ke­ pada pemerintah untuk mem­ perkuat validasi data yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, karena menu­ rutnya jika program sebagus apapun direncanakan tapi jika tidak diimbangi dengan validasi data yang baik maka tidak akan ada hasilnya.

“Program seberapa bagus­ nya kalo validasi data yang digunakan masih keliru. Ya itu sama saja bohong, itu yg diperjuangkan di tiap komisi,” pungkas Rahayu.nhs/hr

cara sistematis dan massif.

Menurut dia, kata “ter­ struktur” itu maksudnya di­ lakukan melibatkam aparat struktural pemerintah, pe­ nyelenggara pemilu, dan tim kampanye pasangan calon.

“Kami tawarkan usulan itu karena UU (UU tentang Pilkada) hanya mengatur bagi penyelenggara pemilu dan aparat negara,” ujarnya.

Muhammad menjelaskan mengapa Bawaslu ingin me­ nambah karena berdasarkan hasil evaluasi lembaganya, tim sukses banyak melakukan bagi-bagi uang.

Menurut dia, dari hasil evaluasi, pembagian uang yang dilakukan timses itu dilakukan secara sistematis, matang dan rapih.

“Berdasarkan hasil evalu­ asi, timses bagi-bagi uang atau materi lainnya,” katanya.

Selain itu dia menjelas­ kan, makna terstruktur dalam aturan Bawaslu adalah politik uang dilakukan dengan me­ libatkan aparat struktural pe­ merintah dan tim kampanye.

Muhammad mengatakan, makna sistematis yaitu politik uang dilakukan secara matang dan rapih, serta makna massif adalah dilakukan secara luas dalam satu tahapan serta dampaknya bagi hasil pemili­ han bukan sebagian-bagian.

“Dalam UU hanya men­ jelaskan dampaknya namun kami memberikan batasan secara konkret, dampaknya pe­ langgarannya yang luas bukan sebagian-bagian,” katanya.

Muhammad menegas­ kan, mengapa aturan terkait TSM dibuat secara konkret agar Bawaslu tidak gampang mendiskualifikasi pasangan calon.nima/ans

Panja KUHP Komisi III Terima Masukan Penghapusan Hukuman Mati Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP (Kitab undang ho­ kum pidana) menerima masu­ kan dari para pakar hukum dan politik. Salah satunya masukan terkait penghapusan hukuman mati yang diung­ kapkan Pakar hokum Todung Mulya Lubis di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu (5/10/2016).

“Saya kembali pada kepu­ tusan PBB untuk mengha­ puskan hukuman mati. Dan kalaupun hukuman mati itu tetap berlaku, itu hanya bisa dijatuhkan untuk the most serious crime atau kejaha­ tan yang paling serius dan langsung menyebabkan ke­ matian. Misalnya pembunu­ han berencana yang sangat sadis. Di luar itu tidak ada bisa di sebut the most serious crime,”ungkap Todung.

Menanggapi hal itu, ang­ gota Komisi III, Saiful Bahri Ruray mengatakan bahwa hukuman mati sejauh ini memang masih menjadi pro dan kontra tidak hanya di masyarakat, namun di mata para pakar atau ahli hukum.

Ada yang menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia.

Karena sejatinya hukuman modern lebih dikonsepkan sebagai reedukasi dan reso­ sialisasi, bukan sarana balas dendam.

“Hukuman modern lebih dikonsepkan sebagai reedu­ kasi dan resosialisasi, bukan sarana balas dendam. Na­ mun saya melihat hukuman mati masih diperlukan un­ tuk menimbulkan efek jera.

Meskipun yang diijelaskan

Todung Mulya Lubis

oleh Pak Todung Mulya lubis tentang the most serious crime itu belum jelas karak­ teristiknya. Karena menurut saya, kejahatan narkoba juga termasuk the most serious crime. Bagaimana tidak, setiap harinya ada 34 anak muda di Indonesia yang meninggal karena narkoba.

Ini menjadi sebuah kejaha­ tan yang serius. Oleh karena itu tetap harus dijatuhi hu­ kuman mati,”papar Saiful. nay/iw

analisa

6

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Lukman Hakim Saifudin: Kuota Haji Bisa Dilimpahkan ke Negara yang Antreannya Panjang Indonesia akan mendesak Pemerintah Saudi Arabia agar merevisi aturan perihal penetapan kuota yang sudah dianggap tak relevan.

m

enteri Agama RI, Lukman Hakim Saifudin mengatakan, sejauh ini, penyelenggaraan ibadah haji 2016 berjalan lancar. Baik mulai dari keberangkatan, penginapan, katering hingga bus yang menjadi transportasi selama jemaah menunaikan ibadah haji.

Meski demikian, ia tak menyangkal, jika masih ada bolong di sana sini. Meski secara keseluruhan persoalan teknis itu tak mengganggu, Menag mengaku menaruh perhatian dan berjanji akan memperbaiki kondisi tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya terus mengusahakan, agar ada penambahan kuota haji bagi Indonesia. Ia akan mendesak Pemerintah Saudi Arabia, agar merevisi aturan perihal penetapan kuota yang sudah dianggap tak relevan.

Selain itu, dia juga akan memperbaiki sistem e-hajj (sistem haji elektronik), untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Berikut petikannya: Apa latar belakang penunjukkan Amirul Hajj?

Amirul Hajj itu adalah ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Saudi Arabia terhadap semua nega­ra yang mengirimkan warga negaranya untuk berhaji, tak

terkecuali Indonesia. Dalam Taklimatul Hajj itu ada klausul bahwa setiap negara harus menunjuk siapa yang menjadi Amirul Hajj. Artinya, siapa yang bertanggung jawab secara keseluruhan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji, mulai tahap persiapannya, pelaksanaannya, dan seterusnya. Itulah, makanya setiap tahun Indonesia membentuk Amirul Hajj, yang kemudian menunjuk Menteri Agama sebagai Ketua Amirul Hajj.

Selain Anda, siapa saja yang menjadi Amirul Hajj?

Amirul Hajj, terdiri dari ulama-ulama kita, yang beberapa di antara mereka adalah pimpinan lembaga, atau ormas-ormas Islam di Indonesia.

Lalu, apa tugas dan fungsi Amirul Hajj?

Dia bertanggung jawab atas seluruh jemaah haji Indonesia di sana, termasuk juga melakukan koordinasi dan komunikasi kepada semua petugas haji, agar semua persiapan, penyelenggaraan, dan semua pelaksanaan ibadah haji di sana sesuai dengan harapan. Amirul Hajj secara kolektif bertugas membangun komunikasi dengan memenuhi undangan-undangan Pemerintah Saudi Arabia,

termasuk juga dari Muasasah, baik Muasasah Asia Tenggara, maupun Muasasah Adilah yang ada di Madinah, dan sejumlah pihak otoritatif di Pemerintahan Saudi Arabia, dan beberapa misi, atau petugas haji dari negara-negara lain.

Dalam pertemuan-pertemuan itu, apa juga dibahas soal keinginan Indonesia menambah kuota haji?

Tentu itu, nanti bagian yang akan kita sampaikan. Bagaimana pendekatan proporsionalitas berdasarkan jumlah umat muslim di setiap negara yang dijadikan acuan Pemerintah Saudi Arabia selama ini dalam menentukan kuota di sejumlah negara, mungkin sudah perlu direvisi kembali. Jadi, itu mungkin perlu diperbaiki lagi, kare­ na itu sudah tidak relevan lagi. Ada negara-negara yang tidak bisa menyerap secara maksimal kuota-kuota yang ada pada mereka. Tetapi, di sisi lain ada negara-negara lain, jangankan tidak terserap, bahkan antreannya itu sampai puluhan tahun. Jadi, perlu ada ketentuan baru.

Misalnya, mungkinkah kuota-kuota yang tidak terserap maksimal itu bisa dilimpahkan, atau diserahkan kepada negara-negara yang memang antreannya panjang sekali, sehingga kemudian ada keseimbangan baru dalam pemanfaatan kuota ini.

Sejauh ini bagaimana proses pelaksanaan haji secara keseluruhan?

Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur dari tahun ke tahun, minimal dua tahun belakangan ini penyelenggaraan haji di Indonesia trennya membaik. Itu terbukti, dengan angka indeks tingkat kepuasan jemaah kita yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, angkanya naik dan kita harapkan tahun ini pun bisa naik. Dan, kita juga mene­rima banyak apresias,i tidak hanya dari jemaah haji kita sendiri, tetapi juga dari Tim Pengawas yang di Dewan Perwakilan Daerah yang di Dewan Perwakilan Rakyat RI itu juga ada peningkatan.

Apa yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan haji?

Dari waktu ke waktu, tentu masalahnya berbedabeda, karena manajemen haji ini kan terus berubah dan berkembang. Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah selain Indonesia itu sebagai negara penyumbang jemaah haji terbesar di dunia, penyelenggaraan haji itu sendiri berada di luar negeri, bukan di negeri kita. Ini yang orang sering lupa. Karena ini gawenya negara orang, tentu regulasinya, budayanya, tradisinya berbeda. Itu dulu harus dipahami. Sehingga, pemerintah selaku penyelenggara juga memiliki keterbatasan dan tidak bisa leluasa untuk mengeksekusi apa yang bisa dilakukan. Kare­na, kebijakan-kebijakannya itu tidak berada pada tangan kita, dan kita harus tunduk dan patuh

kepada kebijakan Kerajaan Saudi Arabia.

Ja d i , t a h u n i n i t i da k kurang dari 98,4 persen dari total kuota kita yang naik haji adalah orang yang pertama kali berhaji. Kuota kita kan 155.200 yang reguler, selain itu ada 13.600 itu yang khusus. Paling sekitar 2484 orang yang sudah pernah berhaji. Artinya, jemaah haji kita itu juga baru pertama kali, bahkan jangankan ke luar negeri keluar dari kabupatennya aja banyak yang belum pernah.

Dampaknya?

Disparitas, atau kesenjangan dari karakteristik dari jemaah haji kita sangat tinggi.

Ada yang belasan kali, atau beberapa kali pergi ke luar negeri, dan ada juga orang yang belum pernah pergi ke luar negeri. Ada belasan, bahkan puluhan orang yang bisa berbahasa internasional, dan banyak sekali orang yang tidak bisa. Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia saja, bahkan banyak yang tidak bisa. Nah, ini sangat penting dipahami kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji itu.

masa tunggu begitu panjang.

Nah, ini problem utama. Jadi, kuota yang tersedia itu tidak sebanding dengan besarnya animo masyarakat yang ingin berhaji. Kedua, tahun ini secara spesifik problem utama itu pada penerapan e-hajj.

Untuk diketahui, e-hajj itu adalah sistem di mana seluruh data-data terkait dengan jemaah haji itu terhimpun di dalam satu paket berbasis elektronik. Jadi, si-fulan nomer paspornya berapa, kloternya berapa, dan dari negara mana, hotelnya selama di Mekah di mana, hotel selama di Madinah di mana, katering yang melayani selama di Mekah siapa, katering yang melayani selama di Madinah itu siapa. Kemudian, Nagobah, atau busnya kalau dia mendarat di Mekah pakai bus apa, kalau dari Mekah ke Jeddah itu pakai bis apa. Semuanya itu dalam satu paket dan itu menjadi syarat keluarnya visa, itu sistem e-hajj. Nah, sistem E-hajj ini perlu diketahui. Sistem E-hajj ini tidak semua menggunakan sistem E-hajj. Dua tahun terakhir ini, Indonesia menjadi pilot project (proyek percontohan) sistem e-hajj ini.

Tapi antrean orang yang mau naik haji masih panjang?

Sejak dua tahun yang lalu memang ada masalah kuota terbatas dan ada kesenjangan antara kuota yang terbatas itu dengan animo masyarakat yang ingin berhaji. Sehingga, tidak terhindarkan antrean

Apa yang membuat Indonesia menjadi pilot project?

Karena Indonesia dinilai oleh Kerajaan Saudi Arabia sebagai negara yang memiliki jemaah terbesar di dunia dan yang paling baik manajemen pengelolaan ibadah hajinya di dunia. Itu eksplisit dinya-

takan oleh Pemerintah Saudi Arabia.

Lalu bagaimana hasilnya?

Nah, sebagai sistem yang baru tentu mengalami trial and error. Tidak hanya sistemnya, karena Saudi Arabia sendiri kan masih mencari pola dalam sistemnya, tapi kita kan selaku yang melaksanakan sistem ini pun juga perlu adjustment, penyesuaian-penyesuaian.

Nah, ini yang menimbulkan persoalan baru. Karena Ehajj itu pemaketan data-data jemaah itu menjadi syarat keluar tidaknya visa. Ini kan sistemnya online. Setelah kita masukan data dan kita entry, di sana itu ada dua kali verifikasi institusi ada Mohaj (Ministery of Hajj) ada Mofaa (Ministery of Foreign of affair) atau Kemenlunya. Nah, sistem online ini kan kita tahu juga gimana teknologi, kadang-kadang hank kadangkadang bener kan, kadangkadang barkodenya tidak terbacalah, apalagi ini pakai i-reader yang sangat sensitif.

Jadi, ini memang masih trial and error.

Mengapa Indonesia bersedia jadi proyek percontohan?

Karena kita merasa dengan diberlakukan sistem e-hajj itu sangat menguntungkan kita.

Kalau sistem ini sudah benar, ini akan dapat sangat membantu dengan cepat sekali dalam pengurusan paspor dan visa jemaah kita.nasp/viv

Siti Khadijah: Lewat Radio Bebaskan Perempuan dari Diskriminasi Pejuang gender melalui radio komunitas di Deli Serdang, Sumatera Utara Siti Khadijah meraih Penghargaan SK Trimurti 2016.

Penghargaan itu diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Khadijah adalah seorang aktivis pemberdayaan perempuan buruh kebun di bawah Organisasi Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari). Perempuan kelahiran 13 Maret 1978 ini gencar mendorong penguatan kepemimpinan perempuan dan membangun radio komunitas Hapsari, untuk wadah ekspresi kelompok perempuan pendidikan gender.

S e j a k 2 0 01 K h a d i j a h terlibat aktif memberikan pendidikan kepemimpinan, pengembangan unit usaha ekonomi, dan pendidikan gender lewat berbagai kegiatan kreatif. Semisal, pentas teater perempuan yang mengangkat kasus kekerasan, diskriminasi terhadap perempuan, atau kegiatan pelatihan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada 2009, Khadijah dipercaya untuk mengelola radio komunitas Hapsari. Di bawah asuhannya, radio ini berkembang menjadi wadah ekspresi komunitas perempuan yang progesif.

Ia melatih para buruh tani ini untuk percaya diri berbicara di depan publik lewat radio mengenai hak-hak perempuan di ruang publik.

Sejumlah konten siaran lainnya berisi kritik terhadap tatanan nilai dan budaya patriarkat dan paternalisme di lingkungan mereka. Selain itu, Siti juga mengajari komunitas perempuan untuk bisa menggunakan media sosial.

Sekarang, penduduk di Deli Serdang sudah sadar gender. Para suami tak keberatan memasak dan menya­pu halaman rumah, bahkan mencuci baju. Sementara sang istri ikut bekerja tanpa lupa memberikan ASI ke anak. Berikut petikannya:

hami jika kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan harus ditindak.

Kita sarankan tetap cerai, di perempuan bisa tuntut harta gono-gini. Beberapa berhasil berani cerai. Perempuan yang bercerai itu bergabung dengan kami di kelompok pemberdayaan. Mereka menge­ lola usaha mikro.

Siti Khadijah saat siaran di radio Hapsari.

Bagaimana cerita awal Anda menjadi aktivis gender di Deli Serdang?

Awalnya saya tidak menyangka-nyangka jadi aktivis.

Sebab di Organisasi Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari) mempunyai sistemnya kaderisasi, tidak tiba-tiba menjadi aktivis. Saya ikut organisasi itu. Setelah ikut kegiatan organisasi itu, saya mulai mengenal gender.

Pola pendidikan Hapsari dengan cara menempatkan anggotanya di kampung-kampung dan rumah penduduk untuk melakukan penyuluhan tentang gender ke masyarakat kampung.

Saya sendiri pernah tinggal di desa terpencil di pesisir Sumatera Utara selama 3 bulan. Di sana saya mendirikan TK. Karena di sana tidak ada sekolah TK untuk anakanak. Saya datang dari satu rumah ke rumah di Kampung Nagalawan. Ketika TK-nya sudah berjalan, kita serahkan ke desa. Sampai sekarang murid TK yang saya bangun sudah pada besar-besar, bahkan sudah punya anak. Saat ini Hapsari sudah mengurusi hal-hal besar. Sudah memperjuangkan UU anti kekerasan seksual. Tahun 2004, saya mulai mengelola radio Hapsari. Saya mengawali karier di

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

radio dengan mengurusi adminnistrasi sampai menjadi penyiar. Di radio itu, saya juga menyebarkan pendidikan gender ke masyarakat awam.

Apa masyarakat memandang kesetaraan terhadap perempuan saat itu?

Gender masih dianggap sebagai produk penentang lelaki di desa dan kampungkampung. Mereka sama se­ kali tidak tahu soal gender, gender makanan apa sih?

M a k a ny a say a m e m u l a i pendidikan gender itu dengan menjawab pertanyaan perbedaan perempuan dan laki-laki. Selama ini defenisi perempuan adalah orang yang harus berbakti kepada suami, yang urusannya dapur, sumur dan kasur. Kalau pun perempuan kerja, hanya dianggap sebagai pembantu dan membantu. Padahalnya posisinya, suaminya tidak bekerja. Tapi tetap dianggap membantu suami.

Kalau kami mengadakan diskusi soal gender, saya selalu ditentang oleh pemuka agama.

Saya dianggap sebagai penentang kodrat perempuan.

Bagaimana awalnya organisasi Hapsari ini berdiri?

Hapsari didirikan tahun

1990. Organisasi ini bersiri di Desa Sukasari yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer dari Kota Medan. Desa terpencil, akses jalan buruk dan pembangunan lambat.

Perempuan di sana berbeda perlakuannya dengan lelaki.

Lelaki di sana boleh keluar malam, tapi kalau perempuan belum pulang sampai pukul 22.00 malam, dia akan dicari.

Hapsari lahir dari kegelisahan itu. Mengapa perempuan diperlakukan seperti itu? Ini terjadi di Deli Serdang.

Seberapa marak diskriminasi perempuan di sana?

Marak, tapi tidak muncul ke permukaan. Karena pelecehan terhadap perempuan dianggap sebagai aib.

Perempuan korban pelecehan pantang cerita ke publik kare­ na dianggap aib keluarga.

Saya mengalami. Di keluarga saya, ada 4 lelaki dan 5 perempuan. Saya perempuan paling kecil. Ketika saya mau keluar rumah, saya ditanya dan diberikan berbagai larangan. Salah satunya tidak boleh pulang malam. Ini nggak fair.

Anda pendiri sekaligus pengelola radio Hapsari?

Sejak tahun 1997 Hapsari mengelola siaran radio di Desa. Awalnya dibredel karena tidak punya izin siar. Saat itu Hapsari terus mengerjakan kampanye hak-hak perempuan melalui Radio.

Kami membayar jam siar di stasiun radio lainnya di Sumatera Utara dengan pendanaan dari Yappika dan The Asia Foundation Jakarta.

Di sana saya mulai 2004.

Radio ini awalnya bertujuan hanya menyediakan tempat untuk perempuan untuk bicara. Sebab perempuan tidak mempunyai tempat untuk bicara di publik. Perempuan tidak bebas berekspresi. Di radio ini, perempuan boleh bicara apa saja. Siaran kami di gelombang 107,7 FM. Sebab radio adalah media yang efektif untuk menyebarluaskan informasi. Rata-rata di kampung mendengar radio dibanding TV. Maka kita berpikir untuk memberikan tempat bersuaara perempuan. Kita ada pengalaman, ada perempuan yang cerita di radio kami. Dia menikah karena perjodohan. Akhirnya dia mendapat kekerasan dalam rumah tangga, dan diterlantarkan oleh suami. Tapi tetap perempua itu dalam posisi yang salah. Alasannya tidak mampu melayani

suami. Akhirnya, kami kasih tempat untuk siaran dengan nama disamarkan. Sayangnya waktu kami ingin melakukan advokasi, dia menghilang.

Kami kehilangan jejak.

Bagaimana dampak korban KDRT bercerita dan siaran langsung?

Efek kita banyak memberikan informasi soal KDRT lewat radio, justru makin banyak laporan. Setiap hari pasti ada laporan. Banyak yang sadar kalau kasus kekerasan terhadap perempuan harus dilaporkan. Tapi ketika perempuan tidak berdaya dari sisi ekonomi, ya sudah akhirnya perempuan itu menyerah tidak ingin pisah dengan suami. Karena merasa tidak mampu memberi makan anak. Itu yang menyulitkan kami melakukan advokasi.

Siapa yang mengadvoksi? Anda mempunyai tim hukum?

Tidak, kami-kami penyiar dan ibu-ibu rumah tangga anggota Hapsari yang bantu.

Saya punya jaringan di kepolisian dan pengadilan agama.

Sehingga tidak sulit untuk menyelesaikan masalah itu dari sisi hukum. Hanya saja korban sulit untuk mema-

Sejauh mana keterjangkauan radio ini?

Saat frekwensi masih menggunakan AM, radio bisa sampai menjangkau ke 2 kabupaten. Setelah pindah ke FM, maka lebih luas lagi. Tapi semakin sulit menjangkau mereka. Tahun 2008, kami putuskan membuat radio berbasis komunitas saja. Radio ini siaran di 2 kecamatan dan 8 desa. Ini lebih efektif, nggak begitu jauh jika kami medatangi pendengar. Jika ada perempuan yang melaporkan kasus kekerasan, mudah kita datangi karena jaraknya dekat. Begitu saya datang ke desa itu, saya banyak bicara dengan warga sana. Sehingga bisa terbongkar keadaan kasus kekerasan perempuan di sana.

Bagaimana cara radio mendapatkan dana segar untuk bertahan?

Radio komunitas tidak boleh menerima iklan komer­ sil. Untuk mensiasati itu, kita libatkan komunitas. Kita tidak pernah bayar penyiar.

Radio Hapsari hanya membayar staf. Ada 3 orang staf yang digaji tetap, termasuk saya. Yang setiap hari siaran adalah ibu-ibu.

Lalu dari mana mendapatkan dana untuk pembiayaan tetap radio Hapsari?

Kita sering kerjasama dengan instansi lokal, seperti KPU yang sosialisasi pemilu.

Selain itu juga kita terima kerjasama membuat kuis dengan perusahaan swasta, semisal Indofood yang menarget pasar ibu-ibu.npeb/sua

7 Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Uang...

nSambungan Hal 1

Tidak ikhlasnya penyetor akan membuat semakin lama uang mereka kembali. Dan satu catatan pentingnya adalah uang yang disetor itu, tidak menggunakan bukti kuitansi.

Singkatnya, Dimas Kanjeng di balik padepokan pengajiannya itu membuat Bank Gaib. Ia sebagai pemimpinnya mengumpulkan uang dari pengikutnya lalu menarik kembali uang yang disimpan di bank gaib tersebut.

Dan tentunya, bank gaib itu bisa membuat uang yang disimpan menjadi berlipat-lipat ganda. w“Kemampuan menggandakan uang Dimas Kanjeng itu anugerah tuhan,” ujar seorang pengikut setia Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim.

Marwah Daud memang bukan orang sembarangan.

Perempuan yang sempat dikenal sebagai cendikiawan muslim dan peneliti Bank Dunia itu adalah Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng.

Di minggu ketiga September 2016. Secara mengejutkan ribuan personel polisi menyerbu kediaman Dimas Kanjeng.

Padepokan seluas tujuh hektare itu pun penuh sesak polisi bersenjata lengkap.

Mirip drama penangkapan teroris. Rumah Dimas Kanjeng memang diserbu polisi. Rupanya, pria yang pernah dikeluarkan di salah satu kampus di Malang itu dituduh membunuh.

Si raja duit glamour ini dianggap bertanggungjawab atas penemuan dua mayat pria yang ternyata adalah mantan pengikutnya pada bulan April 2016.

Pertama, Ismail Hidayah yang dibunuh pada 2 Februari 2015 dan kedua, Abdul Gani yang mayatnya ditemukan mati di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri pada April 2016.

“Korban dinilai menghambat padepokan, maka harus dibunuh,” kata Kepala Sub Direktorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Taufik Herdiansyah Z. Tak ayal penangkapan Taat Pribadi pun membuat heboh.

Ribuan personel polisi yang diterjunkan ke Padepokan Dimas Kanjeng sempat mengeluarkan gas air mata untuk menghalau para pengikutnya sebelum berhasil mencokok

Ahok...

nSambungan Hal 1

“Tak sepantasnya sebagi pejabat publik apalagi Gubernur DKI mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Apalagi yang dapat menyakiti hati umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Jakarta,” kata Ketua Umum PP IPM, Khoirul Huda, Jumat (7/10/2016).

Menurut Huda seorang pemimpin yang hidup dalam masyarakat majemuk harusnya memberikan keteladanan dengan menghargai keanekaragaman keyakinan dan kepercayaan masyarakat khususnya umat Islam, bukan malah mencederainya.

Oleh karena itu, lanjut Huda, PP IPM bersama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah lainnya akan melaporkan Gubernur Ahok ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penistaan agama pada hari ini.

“Semoga semua pihak mampu menahan diri dan berfikir jernih untuk tidak menggunakan isu SARA dalam kesempatan apapun, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan ajaran agama manapun,” jelasnya.

Nasyiatul Aisyiyah (NA) turut mengutuk Ahok yang tidak menghargai keberagaman dan menyudutkan agama tertentu.

“Kami berharap Ahok sebagai sosok yang saat ini memimpin DKI Jakarta agar meminta maaf kepada umat Islam atas sikap yang tidak tepat,” kata Ketua Umum NA Diyah Puspitarini, Jumat (7/10/2016).

Sebagai pemimpin, Ahok memberikan contoh pendidikan karakter yang tidak baik kepada anak dan generasi muda.

Calon gubernur petahana itu justru membawa-bawa agama sebagai bahan candaan.

Menurut Diyah, seorang pemimpin selayaknya memberikan contoh baik atas keberagaman dan sikap kenegarawanan yang tidak mendiskreditkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk ibu kota.

“Semoga kita semua bisa w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

sang raja.

Alhasil, dari pemeriksaan polisi. Dari sejumlah bukti dan keterangan saksi, Dimas Kanjeng Taat Pribadi rupanya memang terbukti melakukan pembunuhan. Ia disangka menjadi dalang dari dua pembunuhan pengikutnya tersebut.

Bersama lelaki bertubuh tambun ini polisi akhirnya menetapkan 10 tersangka lainnya.

“Dua korban itu diduga otak tersangkanya Dimas Kanjeng,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Kombes Pol RP Argo Yuwono, Selasa, 27 September 2016.

Belakangan, setelah tertangkapnya pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng. Akhirnya mulai terkuak kasus penipuan yang dilakukannya. Sebabnya, kematian dua pengikutnya sebelumnya memang berkaitan dengan laporan penipuan yang kabarnya dilakukan oleh Abdul Gani dan Ismail Hidayah.

Fenomena bank gaib yang bisa menggandakan uang yang dilakoni oleh Dimas Kanjeng, harus diakui memang mengejutkan. Sebabnya, jumlah uang yang konon dititipkan kepadanya bukan jumlah sepele.

Yang mengejutkan justru pengakuan salah satu pengikut yang sadar telah korban penipuan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng. Saksi kunci ini bernama M. Junaedi. Junaedi mengaku sempat menjadi target kedua untuk dibunuh, setelah Ismail Hidayah.

“Saya berani melapor setelah melihat tayangan televisi, ditangkapnya Taat Pribadi, dan pernyataan Marwah Daud yang begitu getolnya membela mati-matian Taat Pribadi,” katanya di ruang SPKT Mapolres Probolinggo.

Junaedi merupakan warga Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Rumahnya pernah menjadi sasaran pelemparan bondet oleh orang tak dikenal. Ketika dia melapor ke posko pengaduan korban Dimas Kanjeng di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolres Probolinggo, dokumen-dokumen yang dipunyainya pun diserahkan.

Antara lain, foto Junaedi bersama Dimas Kanjeng. Foto Junaedi bersama Mishal Budiarto alias Sahal yang kini telah menjalani hukuman dalam kasus pembunuhan terhadap Ismail Hidayah. Kemudian foto mengambil hikmah dan selalu berpikir sehat tanpa membawa isu Sara yang melecehkan nalar keberagaman yang telah kita rawat bersama,” jelasnya.

Sebelumnya Ahok telah dilaporkan ke Bareskrim pada Kamis (6/10/2016) sore dengan tuduhan penistaan agama pasal 156A Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965.

Ahok dilaporkan ormas Islam maupun sekelompok orang yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air ke Bareskrim Polri. Salah satu yang melaporkan Ahok adalah Novel Bamu’min. pengurus ormas Front Pembela Islam. Novel menuding Ahok telah menghina Alquran.

Pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan Bareskrim Mabes Polri berkewajiban menerima laporan masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. “Menolak menerima laporan dengan alasan tidak ada fatwa MUI adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum samasekali,” ujar Yusril dalam keterangannya, Jumat (7/10/2016).

Menurut Yusril, setiap orang yang datang melapor, wajiblah dituangkan dalam berita acara laporan yang isinya antara lain adalah identitas pelapor, terlapor, tindak pidana yang diduga telah dilakukan, locus dan tempus delicti, serta saksi-saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Lanjutnya, laporan tersebut haruslah ditindaklanjuti dengan penyelidikan untuk menyimpulkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana sebagaimana dilaporkan. Dan untuk memastikan apakah perbuatan yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, penyelidik dapat meminta keterangan ahli.

Dalam konteks inilah, apakah ucapan terlapor Gubernur DKI termasuk penistaan atau tidak, penyelidik dapat meminta MUI untuk menerangkannya. Jadi bukan setelah ada “fatwa MUI” baru polisi

tumpukan uang. Foto itu persis seperti yang terlihat di video ketika Taat Pribadi sedang menghitung uang di hadapan para lelaki bertelanjang dada.

Junaedi mengaku tahu seluk beluk aliran dana Taat Pribadi secara tidak sengaja pada 2011.

Saat itu, nama padepokan Dimas Kanjeng belum dikenal seperti sekarang. Doktor Marwah Daud Ibrahim ketika belum bergabung ke padepokan.

Menurut Junaedi untuk memuluskan niat agar Marwah Daud bergabung, Taat Pribadi menggunakan cara khusus. Taat Pribadi, katanya, menelepon Marwah Daud yang ketika itu berada di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dimas Kanjeng berupaya meyakinkan Marwah bahwa Taat Pribadi bisa mengutus jin untuk mengirim uang tunai kepada Marwah Daud. Benar saja, saat Marwah membuka pintu rumahnya, kata Junaedi, sudah ada dua koper uang tunai pecahan seratus ribu rupiah.

“Tapi sebenarnya itu bukan jin yang membawa. Melainkan almarhum Ismail (korban pembunuhan) yang mengantar ke sana. Baru setelah uang sampai, dan Ismail pergi, Taat menelepon Marwah untuk mengecek keberadaan uang tersebut,” ujarnya.

Aksi itu, katanya, berhasil membuat Marwah yang merupakan politikus dan cendekiawan muslim terkesima dengan kelebihan Dimas Kanjeng, hingga menyebutnya memiliki karomah.

Junaedi mengaku jadi pengikut Dimas Kanjeng karena hipnotis yang disertakan dalam kaset VCD rekaman Dimas Kanjeng saat menaruh uang. Junaedi mulai curiga pada padepokan sekitar akhir 2014.

Ketika itu, dia sering melihat Ismail bertengkar dengan pengikut padepokan yang lain soal pencairan uang. Firasat buruknya pun terbukti, Ismail tewas dibunuh. Waktu itu belum ketahuan siapa pelakunya.

Padahal, kata Junaedi, niat Ismail ketika itu hanya ingin meminta padepokan mengembalikan uang pengikut.

“Mereka itu tak ubahnya memperkaya diri sendiri dan pengikut setianya, sementara umat yang lain, dijadikan ATM berjalan, untuk mengeruk uang,” kata lelaki berusia 49 tahun.nand/har/ad dapat menerima laporan dari pelapor.

“Saya menulis ini sematamata ingin memberitahu semua pihak tentang prosedur penerimaan laporan sesuai hukum yang berlaku. Saya mendesak, Bareskrim Mabes Polri bekerja secara profesional dan tidak membeda-bedakan orang dalam melayani laporan masyarakat,” tukas Yusril.

Ahok sendiri tidak masalah dilaporkan sejumlah ormas Islam. Sebab dia tidak menghina Al Quran seperti anggapan banyak orang. “Ya silakan saja.

Karena kan kalimatnya kalau kalian ikutin video jelas. Saya tidak mengatakan menghina Al Quran. Saya tidak megatakan Al Quran bodoh,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Ahok menerangkan ketika berdialog dengan masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada (27/9/2016) lalu, hanya menyampaikan ke masyarakat jangan sampai dibodohi oleh sekelompok orang yang rasis menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

“S ay a k a t a k a n ke p a d a masyarakat di pulau seribu, kalau kalian dibodohi oleh orangorang rasis, pengecut, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya ya silahkan, nggak usah milih,” kata Ahok menirukan ucapanya ketika itu.

Meurut Ahok, semenjak masuk di dunia politik 2013, dirinya selalu menemukan sejumlah pihak yang berseberangan denganya dan menggulirkan isu suku, agama, ras dan antargolongan serta menyampaikan isi Surat Al Maidah ayat 51. Isi surat tersebut ditafsirkan oleh sejumlah kalangan sebagai larangan bagi umat Muslim untuk tidak memilih pemimpin non Muslim.

“Jadi ayat Al Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan pilih nasrani yahudi jadi temenmu, sahabatmu sebenernya terjemahan asli. Nanti bilang saya campurin urusan agama lagi,” ujar Ahok yang pernah bersekolah iIslam SD dan SMP. nrus/sua

Tax Amnesty...

nSambungan Hal 1

Seperti diketahui, Singapura merupakan negara yang paling digemari warga negara Indonesia untuk memarkir hartahartanya.

Berdasarkan data yang

Hartati...

nSambungan Hal 1

“Saat saya tanya riwayat tanah saya ke BPN II, selalu berkata masih dicari, selalu berkata seperti itu, padahal surat-surat tanah saya lengkap semua,” tandasnya.

Sementara itu Abdullah Kelrey, selaku koordinator lapangan yang ditunjuk dalam aksi tersebut, dalam orasinya mengatakan dirinya mewakili ahli waris menyatakan akan melakukan upaya hukum demi mencari keadilan. Pasalnya pihak ahli waris yang notabene mempunyai sertifikat hak milik atas tanah seluas kurang lebih 5 hektare tersebut merasa ditipu dan diperdayai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan janji-janji tanpa memberikan kepastian atas kepemilikan tanah tersebut.

“Kami disini melakukan aksi atas dukungan dari banyak pihak, termasuk turut membuktikan kebijakan Presiden RI yang saat ini menjabat, tentang komitmen membela rakyat dalam hal ini terkait persoalan Agraria/hak atas tanah agar betul-betul dijalankan dengan baik dan adil, supaya rakyat mendapatkan hak-haknya, itu sesuai Nawacita besutan Jokowi,” ujar Dullah ditengah-tengah aksi.

Selain itu, Dullah juga meminta Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jatim turut serta membantu untuk memfasilitasi kasus perdata ini, karena bagaimanapun mereka adalah wakil rakyat yang wajib membela hak-hak rakyat.

“Jika memang Pakde Karwo (Gubernur Jatim Soekarwo) dan Bu Risma (Wali Kota

Drama...

nSambungan Hal 1

Padahal pemerintah sudah aturan mainnya, siapa saja yang boleh melakukan impor.

Dalam peraturan pemerintah disebutkan yang boleh mengimpor gula adalah perusahaan ditunjuk menjadi importir terdaftar. Di antaranya, importir produsen, importir umum, dan importir otoritas atas keinginan menteri.

Dari bisnis impor inilah banyak terjadi kecurangankecurangan. Kartel atau mafia gula cukup lihai memainkan perannya.

Drama pun dimulai. Gula kerap menjadi target manis para pemburu rente.

Mereka menyasar pihakpihak yang memiliki wewenang dalam pemberian ijin impor gula. Yakni, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Empat instansi itu memiliki posisi tawar dan kewenangan bagaimana ijin impor gula bisa keluar. Di situlah tempat korupsinya. Di sana potensi korupsi dalam skandal impor gula sangat besar. Tidak tanggungtanggung, yakni mencapai Rp 4 triliun per tahun. Angka tersebut didapatkan dari kuota impor gula oleh pemerintah.

Berdasar data dari Kemendag, impor gula pada 2015 tercatat sebesar 3,5 juta ton.

Lalu di mana logikanya?

Temuan tersebut, ada indikasi mafia impor telah membuka rekening di Singapura dengan nilai hampir Rp 65 miliar dari 100 ribu ton gula impor.

Siapa saja yang mengimpor, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Bulog.

Jika tiap 100 ribu ton saja yang diimpor, maka oknum direksi terkait mendapatkan Rp 65 miliar berarti setara dengan Rp 650 per kilogram.

Saya yakin seyakin-yakinnya yang punya posisi tawar, yang punya otoritas mengeluarkan ijin, pasti memperoleh Rp 350.

Dibuat paling gampang fee yang

didapatkan pemerintah dari kajian salah satu konsultan internasional, harta WNI yang disimpan di luar negeri mencapai 250 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 3.250 triliun.

Dari angka itu, 200 miliar dollar AS atau Rp 2.600 triliun disimpan di Singapura.

Rinciannya, sekitar 50 mil-

iar dollar AS atau sekitar Rp 650 triliun disimpan dalam bentuk non-investasi atau aset dalam bentuk real estat. Sementara itu, sisanya, yakni sebesar 150 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.950 triliun, diinvestasikan dan disimpan dalam bentuk deposito, surat berharga, atau saham.

Sejak program tax amnesty dijalankan, pemberitaan seputar upaya Singapura menjegal program tersebut sangat kencang. Terakhir, bank-bank Singapura melaporkan nasabahnya kepada pihak kepolisian setempat bagi mereka yang ikut program tax amnesty.nyo/ pra/ko

Surabaya Tri Rismaharini) turut diam, maka kami patut duga mereka ikut bermain dalam hal pemberian ijin mendirikan bangunan di tanah orang tanpa ada bukti kepemilikan yang sah,” imbuhnya.

Di kediamannya, Nuraini lantas membeberkan sejarah panjang tanah milik orang tuanya yang saat ini dikuasai pihak lain.

Didampingi kuasa hukumnya, Arius Sapulette dan Petrus Hariyanto juru bicara keluarga, Nuraini mengaku heran, sebagai pemilik tanah dan rumah yang sah dia mengaku dipermainkan sejumlah pihak, saat menelusuri dan ingin mengambil kepemilikan harta peninggalan orang tuanya tersebut.

“Saya mendapat perlakuan tidak adil, hukum di negara ini tajam untuk masyarakat bawah dan tumpul untuk orang-orang diatas yang punya uang,” kata Nuraini membuka kalimat pembicaraan dengan puluhan wartawan di Surabaya, Kamis (6/10/2016).

Dikatakan, tanah milik orang tuanya, yang sekarang berdiri Grand City Mall, sekitar tahun 1990 oleh Kesatuan Marinir (saat itu KKO) TNI AL dipindahtangankan dengan proses Ruislagh ke PT Sindo Barong Kencana (SBK) tanpa sepengetahuan dan ijin pemilik, Muhammad bin Al Maghribi.

Kemudian, oleh PT SBK tanah tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 714, tanggal 8 Juli 1994.

“Ini yang ingin saya luruskan, siapa yang melakukan dan mempermainkan ini.

Saya meminta untuk diusut

dan kepemilikan tanah dan tiga rumah yang ada di tanah itu kembali ke tangan saya,” katanya.

Kemudian, antara 19911994, PT SBK mengajukan kredit dengan agunan SHGB No 673 ke Bank Umum Nasional (BUN) senilai Rp50 miliar. Sampai tahun 1998, PT SBK telah membayar angsuran pinjaman sebesar Rp10 miliar ke BUN. Saat krisis moneter menerpa Indonesia, banyak bank yang tutup, termasuk BUN. BUN dinyatakan sebagai bank yang gagal dan dilikuidasi.

Kemudian melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), memberikan suntikan dana sebesar Rp180 miliar ke BUN, dan semua aset yang dikuasai BUN menjadi milik atau disita BPPN, termasuk tanah di Jalan Gubeng Pojok milik orang tua Nuraini.

“Namun, entah bagaimana tanah bapak saya itu kemudian jatuh ke tangan Hartati Murdaya dengan mendompleng nama Yayasan Walubi, diketuai oleh Hartati Murdaya melalui proses sengketa tanah dengan PT SBK,” sebutnya.

Petrus menambahkan, awalnya Hartati Murdaya dengan atas nama Yayasan Walubi akan mendirikan Vihara. Namun, setelah menang sengketa dengan PT SBK, rencana pembangunan Vihara diubah tukar guling dengan sebidang tanah di Kecamatan Sawahan, Surabaya yang sekarang sudah berdiri Vihara.

“Sedangkan tanah di Gubeng Pojok dikuasai sendiri oleh Hartati Murdaya dengan perusahaannya bernama PT Hardaya Widya Graha (HWG), kemudian dibangun Grand City Mall. Dan, yang perlu diketahui oleh teman-teman

wartawan semua proses sengketa tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pemilik yang sah, Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi, orang tua saya,” urai Nuraini.

Kemudian PT HWG mengajukan sertifikat HGB ke BPN Kota Surabaya II. Dan keluar SK Kepala BPN 30 Juni 1994, SHGB No 10/HGB/350/I/94, Sertifikat HGB No 673/Kelurahan Ketabang atas nama PT HWG. Oleh PT HWG, SHGB tersebut dipecah menjadi 4 SHGB, masing-masing No.10/ HGB/350/I/94, HGB No 671, No 672, No 673, dan No 714, yang semua atasnama PT HWG. Kemudian tahun 2007 dilakukan pembangunan Grand City diatas tanah tersebut, tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah sebagai pemilik sertifikat, yakni Muhammad Al Maghribi.

“Tahun 2009, sebagai pemilik yang sah, kami ke Kantor Kelurahan Ketabang, meminta surat riwayat tanah (Warkah Tanah), Kretek dan Letter C, nyatanya surat-surat tersebut tidak ada, begitu juga di Kecamatan Genteng suratsurat tersebut juga tidak ada.

Ada kesengajaan surat-surat tanah milik orang tua saya sengaja dihilangkan, oleh Kelurahan Ketabang, jadi siapa yang bermain?” urai Nuraini dengan nada kesal. Tahun 2008, Nuraini melaporkan ke Polrestabes Surabaya, terkait penyerobotan tanah.

Penyelesaian sengketa lahan Grand City Mall antara Nuraini sebagai ahli waris dan PT HWG dan melibatkan BPN II Surabaya, hingga saat ini masih menemui jalan buntu.

Hal ini karena BPN II Surabaya telah menerbitkan sertifikat yang ganda.nmar/pet

dikantongi importer rata-rata Rp 1.000 per kilogram. Jika ijin impor mencapai 4 juta ton, di situlah tambang paling mudah bagi kartel gula mendapatkan Rp 4 triliun setiap tahun. Padahal mereka hanya bermodal pena, jabatan dan kewenangan.

Miris sekali.

Yang lebih parah, di sini Bulog dan PPI malah ditugasi melakukan impor, tentu dengan dalih ingin membantu rakyat agar harga gula terjangkau.

Yang lebih aneh, Bulog dan PPI tidak punya pengolahan, tapi mereka tetap melakukan mengimpor raw sugar.

Impor raw sugar digiling di perusahaan yang dikenal dengan “11 naga”. Mereka punya pabrik gula rafinasi atau gula kristal putih yang kapasitas terpasangnya mencapai 5 juta ton setiap tahun dan sudah mengimpor rutin setiap tahun tidak kurang 3,5 juta ton.

Ijin impor yang didapatkan Bulog dan PPI ini juga digilingkan ke pabrik gula swasta.

Awalnya keberadaan pabrik gula baru ini bertujuan mulia, membantu para petani dalam penggilingan tanaman tebu.

Belakangan diketahui pabrik gula baru tersebut hanya dijadikan kedok untuk melakukan impor gula mentah.

Tahun 2015, pabrik-pabrik gula baru tersebut telah mengajukan ijin impor gula hampir 1 juta ton. Nah, gula impor Bulog dan PPI dikirim ke pabrik gula ‘abal-abal’ tersebut. Kalau memang mereka punya kepentingan membantu rakyat, seharusnya ada aturan mainnya.

Bulog kan bisa mengimpor white sugardan langsung diberikan ke masyarakat. Sehingga tidak harus berputar-putar seperti ini.

Ada apa dengan Bulog dan PPI? Saya melihat di balik semua ini ada perburuan rente. Berapa keuntungan Bulog dan PPI atau swasta setelah mendapatkan ijin impor tersebut?

Harga gula internasional raw sugar paling mahal 500 dollar per ton, artinya selelah diolah menjadi gula dengan cara saiun (sesuatu) tadi, gula yang sudah jadi seharusnya dijual ke konsumen dengan harga Rp 11.000 per kilogram.

Sebaliknya, Bulog dan PPI menjual ke konsumen seharga Rp 12.500 per kilogram. Artinya ada keuntungan Rp 1.500.

Jika impor per Rp 100 ribu ton, maka keuntungan bisa Rp 100 miliar.

Presiden Jokowi sebenarnya punya tujuan mulia dengan melakukan impor, yakni melindungi konsumen. Tapi yang perlu diingat, petani juga konsumen dan produsen. Mestinya presiden bertindak adil. Kalau konsumen harus dilindungi, maka jangan mematikan sumber pangan Indonesia dalam hal ini petani. Yang menjadi pertanyaan kemudian, benarkan pemerintah melindungi konsumen atau sekedar berburu keuntungan impor?

Sebut saja pemerintah melakukan impor 4 juta ton.

Di balik itu ada keuntungan Rp 1.000, maka sudah dapat dipastikan keuntungannya Rp 4 triliun. Kalau mau peduli dengan nasib petani, keuntungan Rp 4 triliun itu dapat disisihkan atau dikembalikan kepada para petani, baik untuk mensubsidi harga gula atau paling tidak uangnya digunakan untuk mendirikan pabrik gula baru.

Persoalannya, di sini kesannya konsumen dibantu namun petani dibantai. Ini salah kaprah. Seringkali pemimpin bilang petani kita tidak punya daya saing, pabriknya sudah tua, tutup saja. Tapi mereka tidak pernah bertanya bagaimana nasib petani. Saat ini petani tebu menghadapi anomali iklim basah berkepanjangan.

Rendemen atau kualitas tebu ditentukan kemasakan tebu secara optimal. Karena iklim yang basah, akibatnya rendemen kita rendah. Karena rendah, pabriknya juga tidak bisa menggiling secara optimal dan menghasilkan gula yang bagus dan banyak.

Masalah lain yang dihadapi petani, irigasi pengairan banyak yang hancur. Ketika petani butuh kredit tidak bisa didapat dengan mudah. Sementara kita dituntut punya daya saing.

Lalu siapa yang melumpuhkan daya saing petani ini, saya tidak mengatakan pemerintah yang bersalah. Tapi ini tugas pemer-

intah bagaimana caranya agar petani punya daya saing.

Terakhir, kita selalu disbanding-bandingkan dengan gula impor. Kita kalkulasi berapa biaya produksi harga gula dunia yang dihasilkan produsen besar, rata-rata hanya berkisar 0,50 dollar per kilogram. Artinya tidak kurang dari Rp 6.000 per kilogram. Apakah kita mampu berproduksi seperti itu? Sangat bisa. Asalkan produktivitas tanaman tebu mencapai 100 ton, dengan rendemen 10-12 persen.

Selain itu, di sini kita dihadapkan pada indikasi pembiaran terhadap “bagaimana kita bisa swasembada pangan berdaya saing”.

Karena itu kami ingin aparat penegak hukum, jaksa, KPK, dan kepolisian bersinergi untuk mengungkap pangkalnya ini. Perburuan rente dimulai dari mana? Mudah saja.

Sekarang Bulog dan PPI sudah jelas aturannya, bahwa yang diperbolehkan mengimpor raw sugar adalah importir produsen. Nah, Bulog dan PPI ini bukan importir produsen.

Mengapa dia bisa mendapatkan raw sugar dengan jumlah besar hingga ratusan ribu ton.

Mengapa bisa mereka mendapatkan ijin impor. Artinya, ijin impor mendapat persetujuan dari otoritas kementerian yang punya kewenangan besar.

Maka, seharusnya aparat penegak hukum memeriksa Bulog, PPI dan ijin impor yang diberikan pada pabrik-pabrik gula yang melakukan impor gula mentah. Mulai dari bagaimana proses ijinnya maupun rekomendasinya.

Pasalnya, akibat perburuan rente tersebut, tidak sedikit petani tebu mendapat ancaman, intimidasi, pembunuhan karakter, dan cerita yang dibolak-balik.

Yang dilakukan para rente ini sudah melewati batas kewajaran. Mereka sudah melibatkan banyak pihak dan menjadikan impor gula sebagai sumber kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk biaya politik yang tidak murah. *) Ketua Umum Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)

8

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

a d v e r t o r i a l

Gubernur Soekarwo Raih Penghargaan Peringkat Pertama Pegiat Upaya Kesejahteraan Sosial Lansia 2016 Gubernur Jawa Ti­ mur Soekarwo terus peduli terhadap kesejahteraan kaum lanjut usia (lan­s ia). Sejak awal periode kepemimpinan­ nya, Gubernur yang akrab disa­pa Pakde Karwo itu melak­ sanakan berbagai program, kebijakan dan dukungan yang pro kaum lansia.

Karena kepedulian Pakde Karwo itulah berbuah peng­ hargaan sebagai Peringkat Pertama Pegiat Upaya Kese­ jahteraan Sosial Lansia Ta­ hun 2016 kategori Individu selaku kepala daerah. Peng­ hargaan diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI Khofi­ fah Indar Parawansa dalam acara Penganugerahan Peng­ hargaan Mensos RI kepada Pegiat Upaya Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tahun 2016 di Hotel Bidakara Ja­ karta, Selasa (4/10/2016).

Penghargaan tersebut melengkapi penghargaan di bidang kelanjutusiaan yang diterima Pakde Karwo pada 2013 lalu, yakni Penghargaan Wredatama Nugraha Utama yang dianugerahkan lang­ sung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik In­ donesia (PB PWRI) Prof Dr Haryono Suyono pada Pun­ cak Peringatan HUT PWRI ke-51 Tahun 2013.

Menanggapi hal ini, orang nomor satu di Jatim itu men­ gaku bangga. Soekarwo me­ nilai penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Jatim mulai dari pemerin­

tah, DPRD, pengusaha, polisi, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi mudanya sangat peduli den­ gan lansia.

“Memang kami pu­ nya Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5/2007 ten­ tang Meningkatkan Kese­ jahteran Lanjut Usia, serta program khusus untuk para lansia, khususnya di Panti Werdha. Tapi yang paling penting adalah masyarakat Jatim yang peduli dan mem­ berdayakan lansia, seperti membentuk yayasan lansia, serta setiap kecamatan pasti ada kegiatan untuk para lan­ sia,” papar Pakde Karwo.

D e n g a n d i t e r i m a ny a peng­hargaan ini, maka akan semakin memotivasi Pem­ prov Jatim bersama banyak pihak untuk terus mening­ katkan kesejahteraan sosial masyarakat Jatim. Selain kesejahteraan lansia, Pem­ prov dalam waktu dekat akan mewujudkan Jatim bebas pasung.

Sementara dalam kesem­ patan yang sama, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Pa­r awansa juga member­ ikan pujian bagi Soekar­ wo. Menurutnya, Provinsi Jatim dibawah kepemimpi­ nan Pakde Karwo sangat pro lansia. Terbukti, dari seluruh penghargaan yang dibagikan pada kesempatan itu, Jatim menjadi juara umum.

“Selamat kepada Pakde Karwo, selamat kepada Jawa Timur karena telah men­

Pakde Karwo menerima penghargaan sebagai Peringkat Pertama Pegiat Upaya Kesejahteraan Sosial Lansia Tahun 2016 kategori Individu selaku kepala daerah

jadi juara umum. Selain gu­ bernurnya mendapat peng­ hargaan, kategori keluarga, kelompok dan lembaga juga mendapat penghargaan. Se­ muanya komplit. Ini artinya, Jatim sangat pro lansia. Kami harap ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” harap Mensos.

Khofifah melanjutkan, lan­ sia memiliki potensi yang sama dengan masyarakat berusia produktif. Lansia juga bisa memberikan titisan, har­ kat dan martabat kepada gen­

erasi muda, punya hak dan kewajiban, dan punya kesem­ patan yang sama besar dengan yang muda.

Bahkan mereka ada­ lah orang yang lebih dulu berjuang dalam membangun dan mengembangkan negeri ini. Sehingga meskipun sudah memasuki usia lanjut, tapi pe­ mikiran serta pengalamannya sangat dibutuhkan.

Karena itu, nasib dan kes­ ejahteraan para lansia harus diperhatikan. Pemerintah harus terus berinovasi dan

berkomitmen untuk me­ ningkatkan kesejahteraan kaum lansia. Diantaranya dengan mengembangkan sistem pelayanan bagi lan­ sia, dan meningkatkan pe­ layanan berbasis keluarga.

“Keputusan pertama, lan­ sia harus bersama keluarga, jangan ketika orang tuanya sudah lansia malah dikirim ke Panti Werdha. Basisnya adalah bersama keluarga, kemudian kita tingkatkan pelayanan berbasis institusi.

Artinya, fasilitas-fasilitas

didalamnya terutama yang bersifat long term care harus diperbaiki,” urai menteri wanita asal Surabaya ini.

Ditambahkan Dirjen Re­ habilitasi Sosial Kementeri­ an Sosial RI Marzuki, tujuan diselenggarakannya acara ini adalah meningkatkan kesa­ daran kepada kepala daerah, individu dan masyarakat luas untuk sadar lansia, serta bisa disosialisasikannya konsep strategi nasional kelanju­ tusiaan.

Selain Pakde Karwo, kepala daerah lainnya yang meraih penghargaan serupa adalah Gubernur Banten Rano Kar­ no (peringkat kedua), Guber­ nur Aceh Zaini Abdullah (per­ ingkat ketiga) dan Bupati Karanganyar, Jawa Tengah Yuliyatmono (peringkat ke­ empat).

Sementara untuk kategori

umum,penghargaandiberikan kepada Sutinah Asmar (Kabu­ paten Kolaka, Sultra), Abdul Satar (Kabupaten Ma­ringin, Jambi) dan Mulyaningsih (Palembang, Sumsel). Untuk kategori keluarga, penghar­ gaan dimenangkan oleh Apri­ ana M.F. Pattikawandun (Ku­ pang, NTT) dan Muhammad Syifa (Kabupaten Jombang, Jatim).

Sedangkan untuk kategori kelompok, dimenangkan oleh Lumintu (Tangerang, Banten) dan Karang Werd­ ha Yudhistira (Kabupaten Sidoarjo, Jatim). Serta un­ tuk kate­gori lembaga, dime­ nangkan oleh Yayasan Hargo Dedali (Surabaya, Jatim), Yayasan Al-Azis (Kendari, Sultra) dan Yayasan Panti Jompo Al-Huda Syuhada Cot Pileng (Kabupaten Aceh Utara, Aceh)..nsarifa/adv

a d v e r t o r i a l

Komisi A Usulkan Pemkot Bentuk Dinas Khusus Perijinan Komisi A Bidang Hukum dan Pe­ yang masuk itu dibawa lagi ke masingmerin­t ahan DPRD mengusulkan agar masing dinas teknis sehingga butuh waktu Pemerintah Kota Surabaya segera mem­ yang cukup lama, sehingga itu konsepnya bentuk dinas khusus yang mengatur per­ bukan satu pintu lagi,” kata Awi. soalan perizinan mengingat Kota Surabaya Selain itu, kata dia, dengan adanya dinas selama ini dikenal sebagai kota jasa dan khusus yang menangani soal perizinan perdagangan. itu, maka satuan kerja perangkat daerah Anggota Komisi A DPRD Surabaya Lu­ (SKPD) yang ada itu tidak akan dibebani thfiyah mengatakan pembentukan dinas soal pengurusan perizinan lagi. Mereka, perizinan tersebut tidak lepas dari ba­ yaitu dinas teknis, akan fokus dalam nyaknya usulan dan masukan melakukan penyerapan ang­ dari kalangan anggota dewan. garan APBD. “Kota Surabaya sebagai kota “Di UPTSA itu mengurus jasa dan perdagangan, sehingga sekitar 190 perizinan. Sangat investasi menjadi ujung tom­ cukup untuk mendirikan satu bak dalam meraih pendapatan dinas sendiri. Lagipula juga ada asli daerah. Namun sayangnya dasar hukum dari pusat yang hingga saat ini masih banyak meminta agar daerah mem­ keluhan dari pelaku usaha bentuk Pelayanan Terpadu terkait sistem perizinan. Mulai Satu Pintu (PTSP). Buktinya ribetnya pengurusan, hingga daerah lain juga sudah ada,” lamanya waktu pengurusan,” kata Awi. katanya.

Beberapa daerah yang sudah Karena itu, kata dia, pi­hak­ punya dinas perizinan seperti nya memandang bahwa kota Yogyakarta, Denpasar dan juga Surabaya membutuhkan satu Semarang. Surabaya dengan dinas perizinan yang khusus tingkat pengurus perizinan menangani soal perizinan yang tinggi sangat butuh untuk agar bisa memudahkan pelaku memiliki satu dinas peri­zinan usaha. sendiri. Tujuannya agar SKPD “Harapannya semakin mu­ tidak diribetkan dengan uru­ dahnya sistem maka akan san perizinan. semakin banyak pula yang Seperti Dinas Pekerjaan Luthfiyah mau berinvestasi ke Surabaya Umum Cipta Karya dan Tata Anggota Komisi A sehingga dampaknya perko­ Ruang saat ini mengurus izin DPRD Surabaya nomian semakin meningkat,” mendirikan bangunan, izin kata Lutfhiyah. usaha reklame, dan juga be­ Wakil Ketua Komisi A Bi­ berapa izin yang lain. Lalu juga dang Hukum dan pemerintahan DPRD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya Adi Sutarwidjono mengatakan, mengurus surat izin usaha perdagangan, saat ini Surabaya sudah memiliki Unit lalu izin tanda daftar perdagangan.

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Begitu juga Dinas Pekerjaan Umum Bina dan juga sistem Surabaya Singe Window Marga dan Pematusan mengurus izin utilias, (SSW). lalu Dinas Komunikasi dan Infonrsia men­ Namun yang menjadi kendala adalah gurus izin usaha menara telokomunikasi dan kepala UPTSA ini tidak memiliki kewe­ juga beberapa dinas yang lain. nangan membuat keputusan maupun “Kalau perizinan ini dipisah maka kerja membuat kebijakan. mereka akan lebih ringan dan bisa konsen “Sehingga sama saja, pengurusan me­ ke penyerapan anggaran dan pelaksanaan mang lewat UPTS itu, namun setiap berkas program,” katanya.nwan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Simak berita-berita terkini dari 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur, klik: www.l en sain d on esia.c o m

jatim raya Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

travel & kuliner

Naik Kereta Uap Ambara wa-Tuntang Membawa Kenangan Masa Lalu

12

Empat Cewek Belia Direkrut jadi Kurir Narkoba

1.310 TPQ Terima Dana Bantuan dari Pemkab Jombang

Empat cewek belia, BL, DN, FN dan DH yang diciduk petugas Sat Reskoba Polrestabes Surabaya karena ikut terlibat dalam pesta sabu bersama BD, MH, HP dan YL (DPO) di dalam kamar 101 dan 102 di Wisma Leces Jl Cimanuk 31 Surabaya.

Ribuan guru ngaji dan pengurus masjid juga musholla se Jombang penuhi Masjid Agung Baitul Mukminin. Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan sosialisasi terkait dana pencairan untuk TPQ (taman pendidikan Al Quran), dana perawatan untuk tempat ibadah, Kamis (6/10/2016).

HUKRIM| Baca Halaman 12

OTONOMI| Baca Halaman 14

HUKRIM

Kasus Penyelewengan 33 Aset yang Dikelola PT PWU

Wisnu Wardhana ditahan, Dahlan Iskan dicekal Mantan Manajer Pengelolaan Aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim Wisnu Wardhana, Kamis (6/10/2016) ditetapkan jadi tersangka dan langsung menghuni Rutan Medaeng.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu jadi tersangka usai menjalani pemeriksaan di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Kamis (6/10/2016). Hal tersebut diungkapkan oleh

Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung saat ditemui di kantornya.

“Ya statusnya sudah naik jadi tersangka,” ungkapnya.

nBersambung ke Halaman 12

INSPIRASI USAHA guam

otonomi

Aktivitas pabrik PT SUB dinilai telah mencemari lingkungan.

Warga Desa Lakardowo melakukan aksi demo mendesak aktivitas PT PRIA dihentikan.

PT PRIA Timbun B3 Secara Landfill, Anehnya BLH Sebut Tidak Ada Perusahaan Limbah

P e n d u d u k Desa La­k ardowo Kecamatan Jetis Kabupa­ten Mojo­ kerto Jawa Timur ter­ tipu. Kare­na perusahaan yang awalnya mereka pero­leh informasi berak­ tivitas memproduksi bata merah atau paving. Kini kenyataannya PT Pu­ tra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) adalah pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Desa yang meliputi 5 dusun; Lakardowo, Ke­ dung Palang, Sumber Wuluh, Sambi Gembol, dan Selang, penduduknya sudah lima tahun ini, terus berjuang menuntut supaya perusahaan terse­ but ditutup.

Perusahaan yang keti­ ka mulai beroperasi tahun 2010 dan belum mengan­ tongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pada awalnya tidak ada masalah bagi penduduk Desa Lakardowo, meski tanpa ada sosialisasi dari kepala desa dan tokoh masyarakat yang sudah terlebih dulu diajak bi­ cara pihak PT PRIA. SeorangpendudukDesa Lakardowo Heru Siswoyo pada Rabu, 7 September 2016 menceritakan, tahu persis aktivitas PT PRIA selama ini. Sebab, sejak perusahaan itu beroperasi, Heru menjadi karyawan dan mengikuti peraturan kerja perusahan.

“Penduduk ketika itu memperoleh informasi bu­ kan pabrik limbah, tetapi pabrik bata merah atau paving seper­ti di daerah Mojosari, “ kata Heru. nSelengkapnya ke Halaman 10

www.lensaindonesia.com

Limbah Pabrik PT SUB Ganggu Aktivitas Warga Desa Balongrejo Musyawarah masyarakat dusun Balongrejo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek dengan pihak manajemen PT SUB (sejahtera usaha bersama) belum ada mufakat. Masyarakat tetap meminta pihak perusahaan memberikan tanggung jawab lingkungan sesuai undang-undang, Rabu (05/10/2016).

Pertemuan tersebut

berlangsung di balai desa setempat dan dihadiri perwakilan manajemen PT SUB, warga desa, dan juga perangkat, serta kepala desa Pundong. Namun, pertemuan tersebut belum dihasilkan keputusan antara warga dan pihak perwakilan PT SUB. nSelengkapnya ke Halaman 15

hukrim

Diajeng Sukses Jualan Hijab hingga ke AS dan Inggris Bisnis apa yang pal­ ing prospektif dan disa­ rankan dijalankan anak muda? Jika pertanyaan itu ditanyakan ke Ajeng, satu-satunya jawaban­ nya adalah bisnis e-com­ merce. Pemilik nama lengkap Diajeng Lestari Soekotjo ini, kini gilang gemilang membuat situs penjualan hijab bernama Hijup. nSelengkapnya ke Halaman 13

otonomi

Kuasa hukum Sapto, Bagus Teguh Santoso menunjukkan surat penangkapan Polsek Bubutan yang cacat hukum@.

Polsek Bubutan Digugat Praperadilan oleh Tersangka Salah Tangkap P e n a n g k a pa n Sapto Pe­ristiawan Yudho Nugroho berdasarkan Sprin-Kap Nomor: SP Kap/87/IX/2016/Reskrim Polsek Bubutan diduga cacat hukum. Remaja berusia 20 tahun yang tinggal di Jalan Babadan Rukun Surabaya ditangkap tanpa didasari alat bukti dan barang Bukti (BB) yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Tidak adanya saksi yang kuat dalam

menentukan status tersangka dan melakukan penangkapan serta penahanan, juga mem­ buat kasus tersebut tidak lebih hanya rekayasa.

Selain itu dalam kasus ter­sebut, polisi tidak me­ nyampaikan Surat Pem­ beritahuan Hasil Pe­ nyidikan (SP2HP) kepada pihak keluarga hingga saat ini. nSelengkapnya ke Halaman 12

Tunjangan Anggota DPRD Kendal Naik 40 Persen

Ketua DPRD Kendal Prapto Utono.

Uang Tunjangan anggota DPRD Kendal naik 40 persen dari tahun sebelumnya. Ta­ hun lalu, uang tunjangan ang­ gota dewan hanya Rp 8 juta.

Adapun tahun ini, naik hingga Rp 11 juta per bulan. nSelengkapnya ke Halaman 14

guam

10

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Aktivitas Pabrik Pengolahan Limbah Terbesar di Jawa Timur Cemari Lingkungan (Bagian 2)

Warga Desa Lakardowo melakukan aksi demo mendesak aktivitas PT PRIA dihentikan.

PT PRIA Timbun B3 Secara Landfill, Anehnya BLH Sebut Tidak Ada Perusahaan Limbah Terungkap, limbah B3 yang diolah PT PRIA dari 1.200 lebih industri, rumah sakit, dan klinik kesehatan se-Jawa Timur, ditimbun ke sumur dalam (deep well injection) dengan kedalaman 30 meter.

m

ungkin saja akan ada tanggapan lain, jika pen­ duduk memper­ oleh sosialisasi bahwa PT PRIA yang berdiri di atas lahan 3 hektar adalah pengelola limbah B3. Dan Heru sendiri tak akan menjadi karyawan PT PRIA. Dia tetap bertahan sebagai kuli bangunan di Kota Surabaya yang berja­ rak 45 kilometer dari Desa Lakardowo.

“Ketika itu memang in­ formasi terjadi simpang siur.

Tapi yang saya dengar dari tetangga akan ada pabrik bata merah seperti di Mo­ josari, “ kata Heru sambil menyebut keberadaan peru­ sahan bata merah dan paving di Kecamatan Mojosari Mo­ jokerto yang mampu menye­ rap tenaga kerja penduduk sekitar.

Heru pun mengakui, awal menjadi karyawan kurang begitu mengerti dengan lim­ bah B3. Setahu dia, tumpu­ kan material yang bersera­ kan di lahan, ketika itu masih berbentuk lahan terbuka; pasir dan batu. Tak tahunya, setelah beberapa hari masuk bekerja, material tersebut limbah B3. Sebut Heru ada fly ash, bottom ash, gypsum, dust grinding, dust casting, sand foundry, dan sand blasting, yang merupakan subti­ tusi bahan baku pembuatan batako dan bata merah.

“Ketika itu memang saya tidak tahu limbah. Jadi meng­anggap itu pasir biasa atau batu. Ya saya bekerja saja sesuai bidang saya tena­ ga kasar, mencampur limbah itu untuk menjadi batako,” kata Heru yang juga dalam ceritanya hanya ada 8 pen­ duduk Desa Lakardowo yang menjadi karyawan dari 3000 lebih penduduk, se-desa yang bejarak 25 kilometer dengan kota Kabupaten Mo­ jokerto.

Lambat laun, bukan lim­ bah B3 yang bersifat pa­ dat yang dikelola PT PRIA sepe­ngetahuan Heru. Peru­ sahaan yang baru mengan­ tongi SIUP tahun 2015 itu, ternyata mengolah limbah cair dan limbah medis.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

“Setahu saya limbah me­ dis dipilah atau disortir. Yang masih layak pakai oleh PT PRIA dijual kembali. Dan yang sudah tidak bisa dipakai ditimbun,” jelas Heru.

Terungkap tanpa kon­ firmasi kepada PT PRIA, limbah B3 yang didatangkan oleh PT PRIA dari 1.200 lebih industri, rumah sakit, dan klinik kesehatan se Jawa Timur itu, ditimbun ke sumur dalam (deep well injection) dengan kedalaman 30 meter.

Heru adalah salah satu pekerja yang menggali deep well injection pertama. Ke­ tika itu dia tidak melihat, setelah melakukan peng­ galian di lapisan bawah proses pengelolaan dengan cara landfill itu. Dilengkapi alat monitoring limbah B3, seperti geomembrane yang berfungsi menahan men­ galirnya lindi limbah B3 ke serapan tanah.

“Saya ingat betul. Limbah medis ditimbun begitu saja tanpa ada lapisan penga­ man. Setelah kami (pekerja) melakukan penimbunan ke­ mudian dicor dengan semen, “ kata Heru.

Bukan hanya limbah me­ dis, lanjut cerita Heru, ada semacam butiran diterjen yang baunya wangi menye­ ngat berwarna hijau dan merah. “Barang-barang itu dibungkus sak (zak) putih ditimbun menjadi satu den­ gan tong-tong yang berisi limbah B3 lainnya, “ sam­ bung Heru.

Akibat aktivitas PT PRIA, penduduk Desa Lakardowo mulai mengeluh. Mereka merasakan gatal-gatal, suara bising truk open dumping limbah B3, dan debu yang bertebaran mengganggu pernafasan. Bermunculan protes penduduk dan PT PRIA sempat menghentikan aktivitasnya.

“Itu terjadi pada tahun 2011, pertengahanlah. Tetapi pabrik tetap melakukan ak­ tivitas lain yaitu mendirikan bangunan, “ ucap Heru.

Pria yang tinggal di Dusun Selang ini juga mengungkap­ kan, bangunan itu didirikan di atas deep well injection

Kondisi debu dari tanaman pertanian warga di Desa Lakardowo akibat asap dari insenerator PT PRIA.

Warga Desa Lakardowo melakukan aksi demo mendesak aktivitas PT PRIA dihentikan.

yang dicor secara permanen.

Material bangunan rata-rata menggunakan limbah B3.

Bahan urug untuk kedala­ man 15 meter menggunakan battom ash dan fly ash.

“Nah dari situ mulai PT PRIA ada kantor dan gudang pertama. Pagar belum ada, masih beberapa pondasi, “ terang Heru. Mulai ada kan­ tor dan bangunan gudang PT PRIA kembali berope­ rasi, ketika akhir tahun 2011 masuk tahun 2012. Aktivitas perusahaan, kata Heru, ber­ jalan lagi. Beberapa armada truk yang melakukan open dumping tak kenal waktu; dilakukan siang maupun malam.

Melihat kondisi lingkung­ an Desa Lakardowo mulai mengkhawatirkan dengan menyebarnya limbah B3, pada awal 2014 Heru memu­ tuskan keluar dari PT PRIA. “Saya lupa tanggalnya ketika keluar. Tetapi yang jelas awal 2014 saya sudah tidak men­ jadi karya­wan pabrik, “ kata Heru.

Sebagaimana dapat dilihat sekarang, berdasarkan cerita penduduk, lahan yang dulu­ nya bertebing dan curam itu, kini sudah berdiri perusahan pengelola limbah B3, yang secara administratif berada di Dusun Kedung Palang.

Ada 17 bangunan berben­ tuk gudang di lokasi ini. Dan 8 bangunan, ungkap Heru, di bawahnya timbunan limbah B3; batu bara dan potongan besi yang sekarang lindi lim­ bahnya mencemari air tanah di Desa Lakardowo.

Beberapa penduduk lain juga menceritakan, sejak mengantongi izin tahun 2015, aktivitas PT PRIA seo­ lah semakin tak terbendung dan cenderung ngawur. Ini didapati penduduk, lim­ bah B3 berkarakter apa pun banyak berserakan di ling­ kungan Dusun Kedung Pa­ lang, Dusun Sambi Gembol dan Sumber Wuluh serta di Dusun Greol Desa Sidorejo; masih dalam kawasan Keca­ matan Jetis Mojokerto.

Peristiwa mengerikan dan tidak pernah dijadi­ kan bukti instansi terkait.

Temuan penduduk telah terjadi pencemaran limbah B3. Ketika itu terjadi pada bulan Agustus 2015. Banyak ekosistem yang hidup di saluran irigasi pertanian sawah penduduk yang mati.

Penduduk mengetahui ada ikan, katak, dan belut. “He­ wan-hewan itu boleh dibil­ ang mati secara massal,” kata Usman penduduk Dusun Kedung Palang menambah­ kan cerita.

Ketua Masyarakat Peduli Lakardowo (MPP) Nurasim saat ditemui hari yang sama mengatakan, pencemaran bukan hanya terjadi pada air tanah. Penduduk juga mera­ sakan pembakaran maupun bongkar limbah B3. Tana­ man penduduk yang dekat perusahaan tertutup debu.

Bersama penduduk lain, Nurasim sempat menda­ tangi instansi terkait dengan aksi berdemo maupun de­ng­ an cara perwakilan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Mojo­ kerto dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Mojokerto adalah jujukan pertama yang pernah didatangi.

Bahkan warga sudah me­­l akukan aksi demo ke DPRD Provinsi jawa Timur dan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. “Aksi demo warga memang sempat mendapat perhatian mer­ eka (instansi pemerintah).

Seper­ti anggota DPRD Mo­ jokerto pernah melakukan sidak (inspeksi mendadak),” tutur Nurasim.

MPL mencatat, instansi yang pernah melakukan sidak, komisi bidang hukum dan pemerintahan DPRD Mojokerto bersama petu­ gas dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur, dan BLH Kabupaten Mojokerto, pada Jumat 3 Juni 2016.

Ketika itu, sepanjang siang hingga sore anggota komisi bidang hukum dan pemerin­ tahan DPRD Mojokerto, BLH Provinsi Jawa Timur dan Ka­ bupaten Mojekerto melaku­ kan pertemuan dengan pihak manajemen PT PRIA. Anggota legislatif melaku­ kan pengecekan kelengkapan perizinan operasional PT PRIA. Kemudian dilanjutkan petugas dari BLH Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto, mengambil sam­ pel air dari sumur pantau yang ada di kawasan perusa­ haan untuk diteliti di labo­ ratorium.

Disampaikan anggota Komisi Bidang Hukum dan

Pemerintahan DPRD Ka­ bupaten Mojokerto Agus Siswahyudi ketika itu dalam sidaknya, PT PRIA pernah mengajukan izin penimbu­ nan limbah B3. Namun, kata Agus, karena suatu hal izin tersebut tidak jadi diajukan.

“Memang mereka (PT PRIA) mengajukan izin landfill (penimbunan di dalam tanah). Berhubung ada se­ suatu hal, manajemen PT PRIA menarik permohonan izin itu,” ucap Agus.

Sidak selanjutnya dilaku­ kan Kepala BLH Provinsi Jatim Bambang Sadono pada Sabtu, 11 Juni 2016. Ke­ datangan Bambang ke PT PRIA tak jauh beda dengan instansi lain, sebagai tindak lanjut demo penduduk yang belakangan kerap dilakukan penduduk Desa Lakardowo.

Bambang yang dalam sidaknya mengucapkan, akan mengajak aparat Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk kroscek limbah B3 PT PRIA. Hingga kini toh hanya isapan jempol bagi penduduk Desa Lakardowo. Malah Infor­ masinya Bambang memilih berangkat haji di musim haji tahun ini.

Baru-baru ini sidak di­ lakukan anggota komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur pada Jumat, 9 September 2016. Dalam sidak terung­ kap, keberadaan PT PRIA sama sekali tidak diketahui para wakil rakyat yang ber­ kantor di Jalan Indrapura Surabaya.

A d a l a h Wa k i l Ke t u a Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahjunianto mengungkap­ kan hal itu.Ddi depan petugas BLH Provinsi Jawa Timur, Direktur PT PRIA Luluk Wara Hidayati dan Head of Ofiice PT PRIA Christine,

Hamy terang-terangan me­ nyorot BLH Jawa Timur dalam pertemuan di ruang meeting PT PRIA itu.

Kata Hamy, Bambang mengatakan, di Jawa Timur belum ada perusahaan pen­ gelolaan limbah satu pun, terutama limbah B3.

“Lalu PT PRIA ini apa. Ini sebenarnya BLH Jawa Timur sudah tahu ada perusahaan yang mengelola limbah B3, hanya saja mereka tidak memberitahukan ke kami yang berada di komisi D,” ujar Hamy. “Padahal kami sudah mengalokasikan ang­ garan untuk ini (pembuatan penge­l olaan limbah B3),” tandas Hamy tanpa menye­ but nilai anggaran yang dia­ lokasikan untuk pembuatan pengelaan limbah B3 di Jawa Timur .

Bagi penduduk Desa La­ kardowo, sidak merupa­ kan tanggung jawab instansi terkait. Namun jika setelah sidak PT PRIA persoalan sepi dan PT PRIA terus men­ jalankan aktivitasnya. “Sama saja menyakiti hati penduduk Desa Lakardowo. Yang sudah lima tahun menghendaki lingkungan bersih kembali,” kata Nurasim.

Oleh sebab, Nurasim bersama penduduk lainnya berharap, dengan keinginan­ nya ini mendapat dukungan instansi terkait. Nurasim sendiri mengaku khawatir dengan integritas yang dimi­ liki para pejabat sekarang.

“Jika benar KLHK yang mempunyai kewenangan penutupan, segera untuk dilakukan , sekaligus memu­ lihkan kondisi Lakardowo.

Limbah harus direlokasi dan kembalikan kondisi lingkun­ gan kami, ” tandas Nurasim. npr

hukrim

11

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Sapto Disiksa, Disetrum, Dikepruk Kursi, Dipalu, dan Dipaksa Tandatangan BAP

Polsek Bubutan Digugat Praperadilan Tersangka Salah Tangkap Tri Diah Torissiah alias Susi saat mendengarkan dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Vonis Hukuman Mati Bandar Narkoba Susi Dianulir

Tedakwa kasus narkoba Tri Diah Torissiah alias Susi yang divonis hukuman mati akhirnya bisa bernafas lega.

Hal ini karena upaya band­ ingnya dikabulkan oleh pen­ gadilan Tinggi Surabaya. Hal tersebut diungkapkan oleh Amirul Bahri, mantan kuasa Hukum Susi.

Kata dia, vonis hukuman mati terhadap Susi kini telah dianulir. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menggantinya dengan vonis seumur hidup.

“Saya mendapat kabar dari salah satu orang di Lapas Me­ daeng, kalau putusan Susi jadi seumur hidup di tingkat PT,” ungkap Amirul kepada wartawan di Surabaya, Selasa (04/09/2016).

Untuk memastikan dianu­ lirnya vonis mati terhadap Susi ini, Lensa Indonesia men­ coba menggali informasi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Ke­ jari) Surabaya Didik Farkhan Alyshandi.

N a m u n say a n g , D i d i k Farkhan mengaku belum men­ erima petikan putusan dari PT tersebut,” Kami belum men­ erima petikan putusannya,” ujar Didik.

Diketahui, Tri Diah Torissiah merupakan pengedar narkoba yang menjalankan bisnis dari dalam tahanan. Ia merupakan rekan dari Aiptu Abdul Latif oknum Polisi yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Waru yang ditangkap anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya terkait peredaran narkoba.

Dari penangkapan Abdul Latif itu, polisi kemudian melakukan pengembangan tempat kos istri siri Abdul Latif di kawasan Sedati, Sidoarjo. Di tempat itu, petugas menemu­ kan puluhan kilogram sabu.

Sebelum divonis huku­ man mati, Susi juga pernah ditangkap polisi akibat kasus narkoba pada tahun 2012.

Ketika itu, pengadilan meng­ ganjarnya hukuman 4 tahun penjara.

Selepas dari hukuman bu­ kanya bertaubat, Susi malah kembali terjun dalam pere­ daran narkoba sehingga harus berurusan dengan penegak hukum untuk kedua kalinya.

Wanita ini pun harus men­ jalani kurungan selama 7 ta­ hun di rutan Medaeng.

Selama didalam Rutan Me­ daeng, Susi melakukan komu­ nikasi dengan Yoyok Bandar Narkoba yang mendekam di Lapas Nusakambangan dan memintanya mencari orang untuk memasarkan shabu dalam jumlah besar dan men­ gusulkan AIptu Abdul Latif bersama istri Sirinya Indri Rachmawati.

Atas peran Susi, Abdul Latif dan Rachmawati menerima shabu seberat 50 Kg untuk dipasarkan yang kemudian sepak terjangnya dapat di­ endus anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya, dan me­ nangkap keduanya di tempat Kosnya di Kawasan Sedati dan ditemukan barang bukti shabu seberat 37 Kg.nrofik

Empat Cewek Belia Direkrut jadi Kurir Narkoba

Keempat cewek belia yang diduga hendak direkrut jadi kurir sabu.

Empat cewek belia, BL, DN, FN dan DH yang diciduk petugas Sat Reskoba Pol­ restabes Surabaya karena ikut terlibat dalam pesta sabu bersama BD, MH, HP dan YL (DPO) di dalam kamar 101 dan 102 di Wisma Leces Jl Cimanuk 31 Surabaya, diduga kuat akan dikader menjadi kurir sabu jaringan Narkoba.

Kasat Reskoba Polrestabes S u r a b a y a , A K B P D o n ny Adityawarman, menduga ke­ empat cewek belia itu akan direkrut menjadi kurir narko­ ba jaringan YL (DPO), setelah diundang dan datang tanpa paksaan ke Wisma Leces kar­ ena sudah kenal dengan salah satu pelaku.

“Kenapa kami berpikir de­ mikian, karena sudah ada buktinya anak dibawah umur yang berhasil direkrut men­ jadi kurir narkoba jaringan YL yang saat ini masih buron.

Dalam pemeriksaan, salah satu anak bawah umur itu mengaku sudah mengedarkan barang 10 kali,” terangnya, Rabu (5/10/2016).

AKBP Donny menambah­ kan, keempat cewek belia itu hadir di Wisma Leces dalam rangka pengkaderan dan pem­ binaan, sama seperti ketiga remaja sebelumnya.

“Bahkan menurut pen­ gakuan salah satu gadis yang akan direkrut, selama di Wis­ ma Leces, mereka dicekoki sabu oleh YL sebanyak 21 kali,” w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

tandasnya.

Untuk proses hukum se­ lanjutnya, para cewek belia itu akan direhabilitasi karena hanya sebagai korban dalam jaringan Narkoba. “Untuk FS, GL dan RF, proses hukumnya tetap berjalan, namun meng­ ingat usianya masih dibawah umur penanganannya akan berbeda,” imbuhnya.

AKBP Donny menyebut, dari hasil tangkapan MH dan HP, petugas Sat Reskoba Polrestabes Surabaya mengamankan barang bukti 1 bungkus rokok berisi sabu 0,25 gram dan uang tunai Rp 541 ribu serta dua buah handphone.

“Namun sayangnya pelaku uta­ ma yaitu YL belum berhasil kami tangkap dan masih akan kami buru,” urainya.

Perlu diketahui sebelum­ nya, Sabtu (1/10/2016) sekitar pukul 16.00 WIB anggota Sat Lantas Polrestabes yang ke­ betulan sedang melakukan giat pos di depan Hotel Mer­ cure Surabaya mendapatkan laporan dari seorang ibu yang mengeluhkan bahwa anaknya FN (16) disekap di wisma tersebut karena 2 minggu tidak pulang.

Mendapat laporan tersebut dengan sigap petugas Lantas lansung melakukan pengger­ ebekan di wisma tersebut dan berhasil mengamankan se­ orang tersangka (BD) beserta FN dan ketiga teman lainnya, yaitu BL, DN dan DH, saat se­ dang pesta sabu.nnanda

Kasus Penyelewengan 33 Aset yang Dikelola PT PWU

Kejati Jatim Tahan Wisnu Wardhana dan Cekal Dahlan Iskan Wisnu Wardhana ditahan terkait aset PT PWU Jatim yang banyak hilang. Selain itu, Kejati Jatim juga mencekal mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

d

isinggung deng­ an penahanan­ nya, Maruli me­ mastikan man­ tan Ketua DPRD Kota Surabaya ini langsung ditahan di Rutan Medaeng. “Ya pasti ditahan, hari ini juga nanti langsung dibawa kesana,” pungkasnya.

Wisnu Wardhana di­ tahan terkait aset PT PWU Jatim yang banyak hilang.

Dugaan penyimpangan aset ini terjadi di dalam kontrak antara Unit Persewaan PT PWU dengan pihak ketiga.

Meski disewakan kepada pihak ketiga, namun tidak memberikan kontribusi pendapatan ke Pemprov Jatim. Ini dikarenakan aset berupa lahan yang disewa­ kan kepada pihak ketiga itu nilai jual objek pajaknya tidak sesuai dengan lokasi lahan itu berada.

Salah satunya pusat perbe­ lanjaan Carrefour di kawasan Ngagel Surabaya. Kabarnya, aset milik Pemprov Jatim ini disewakan di bawah nilai jual objek pajak (NJOP).

Bahkan, dalam kontraknya, pihak Carefour menyewa lahan tersebut selama 30 tahun. Komisi C DPRD Jatim pernah melakukan penye­ lidikan yang berujung pada berakhirnya jabatan Arief Affandi sebagai Dirut PT PWU Jatim.

Pasca penetapan status tersangka Wisnu War­dhana, Kejati Jatim juga mener­ bitkan surat pencekalan terhadap mantan Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU), Dahlan Iskan, Kamis (6/10/2016).

Dahlan Iskan selama ini telah mangkir dari tiga kali panggilan untuk dimintai keterangan saat penyelidi­ kan dan dua kali di penyidi­ kan di Kejati Jatim . Saat itu, mantan Menteri BUMN itu beralasan masih berada di luar negeri (Amerika).

“Kami dengar dia (Dahl­ an) sudah berada di Indo­ nesia, dan mulai hari ini kami terbitkan surat pen­ cekalannya,” terang Kajati Jatim Maruli Hutagalung saat ditemui di Kantornya Jl Ahmad Yani.

“Pencekalan ini dilaku­ kan untuk mempermudah penyidik untuk pemanggi­ lan terhadapnya (Dahlan), sebab, sudah dua kali DI tidak mengindahkan pang­ gilan penyidik,” tambah­ nya.

Dahlan Iskan selama ini menjadi buruan utama Kejati Jatim. Sebanyak 33 aset berupa tanah dan bangunan diduga dijual se­ cara curang di masa Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010.

“Dahlan diduga menge­

tahui adanya penyewaan dan penjualan 33 aset PT PWU sebab ia pernah menjabat sebagai direktur utama BUMD milik Pemer­ intah Provinsi (Pemrov) Ja­ tim itu pada periode 20002010,” jelas Maruli.

Maruli juga mengung­ kapkan bahwa pihaknya segera menaikan status Dahlan Iskan menjadi ter­ sangka, bila lagi-lagi yang bersangkutan mengabai­ kan panggilan penyidik.

“Ya statusnya bisa naik, dari saksi menjadi tersangka,” katanya usai menanda­ tangani surat pencekalan terhadap Dahlan Iskan.

Bahkan Maruli sudah memberikan warning terakhir kalinya agar yang bersangkutan segera me­ menuhi panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Senin 17 Oktober men­ datang. Namun, jika tak datang, Dahlan rencananya akan dilakukan pemanggi­ lan paksa. “Segera dikirim surat panggilan. Bila tidak datang, akan dijemput pak­ sa,” ujarnya. ‎Dahlan Iskan saat ini masih ditetapkan sebagai saksi dalam penyelewengan 33 aset BUMD yang dikel­ ola PT PWU, dimana saat itu Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama periode tahun 2000-2010. nrofik

Kemplang Duit Klien Rp 1 Miliar, Oknum Notaris Bebas Berkeliaran

Alexandra Pudentiana Wignjodigdo duduk di kursi pe­ sakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (4/10/2016).

Notaris ini didakwa telah melakukan penipuan dan peng­ gelapan biaya pengurusan ser­ tifikat tanah dan pembayaran pajak dan bumi (PBB).

Meski meskipun berstatus terdakwa dan dijerat pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) ini hanya dikenai status tah­ anan kota oleh Kejaksaan. Hal serupa juga terjadi saat Alex­ andra Pudentiana Wignjodigdo ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian.

Terdakwa diadili atas kasus penipuan dan penggelapan biaya pengurusan tanah dan pemba­ yaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik kliennya sendiri, Handoko Mintojo Raharjo, yang mempercayakan pengurusan sertifikat tiga bidang tanahnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Ade Chandra Octavia menga­ takan, korban mempercayakan pengurusan sertifikat tanah terhadap Notaris dan PPAT itu.

“Namun tiga sertifikat tanah yang diurus ternyata masih memiliki tunggakan pemba­ yaran PBB beserta dendanya dengan total sekitar Rp 1 miliar,” terang Jaksa Ade Chandra saat membacakan dakwaan.

Dalam aksinya, terdakwa membujuk korban dan menjan­ jikan bisa menguruskan balik nama tiga sertifikat tanah terse­ but. Selain itu, Alexandra juga berjanji bisa mengurus menda­ patkan keringanan pembayaran PBB tiga sertifikat tanah terse­ but. “Terdakwa lantas meminta Hendra Sihombing (terdakwa berkas terpisah), tenaga free­ lance di kantor miliknya untuk melakukan pengurusan,” tam­ bah Ade Chandra.

Dalam upaya mendapat pem­ buatan sertifikat tersebut, korban termakan bujuk rayu terdakwa dan telah melakukan beberapa

kali penyerahan dana kepada diantaranya pada 13 September 2011 sebesar Rp 100 juta, 6 Okto­ ber 2011 berupa cek BRI Nomor CE 0053516 sebesar Rp 30 juta, 26 Oktober 2011 berupa BG BRI Nomor GEV 234278 sebesar Rp 225 juta, pada 26 Oktober 2011 menyerahkan BG BRI Nomor GEV 234277 senilai Rp 100 juta, pada 30 November 2011 berupa BG BRI Nomor GEV 234295 sebesar Rp 225 juta, dan selanjutnya melalui transfer tunai via ATM ke rekening Alexandra sebesar Rp 30 juta.

“Bahwa pengurusan balik nama tiga sertifikat tanah terse­ but dan pengurusan keringanan pembayaran PBB tersebut be­ lum terealisasi sampai dengan Handoko melaporkan kasus ini ke polisi. Akibat bujuk rayu yang dilakukan terdakwa, kor­ ban mengalami kerugian Rp 710 juta. Atas perbuatan terdakwa Alexandra diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” terangnya.nrofik

Tri Diah Torissiah alias Susi saat mendengarkan dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang membuat kasus ini janggal,korban(Jaka)beralamat jalan Krembangan Barat Surabaya yang melaporkan kepada pihak kepolisian salah menyebut nama tersangka (Sapto Peristiawan Yudho Nugroho) dengan nama Nur sebagai orang yang dituduh merampas kendaraan bermotor milik korban.

Pantauan di lapangan, pe­ nangkapan ini terkesan salah tangkap dan melanggar HAM. Oknum Polsek Bubutan masih memakai cara-cara orde baru, yakni memaksa mengakui serta menyiksa tersangka (Sapto Peristiawan Yudho Nugroho).

Sapto diketahui mengalami penyiksaan, pemukulan serta disuruh mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Dia juga dipaksa menandatangani sejumlah berkas di bawah tekanan polisi untuk me­ ngakui perbuatan dengan tuduhan melakukan penipuan, penggelapan, pemerasan sebagaimana datur dalam Pasal 378 jo Pasal 372 jo Pasal 368 KUHPidana.

Hal ini jelas sangat men­ cederai dan bertentangan de­n gan asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan, apalagi dalam proses pe­ me­r iksaan tersangka tidak didampingi kuasa hukum.

“Penangkapan ini saya nilai salah kaprah, Sapto ditangkap dengan kasus yang tidak dilakukan. Sapto punya motor sendiri. Dia punya STNK atas nama Sapto Peristiawan Yudho Nugroho. Saat kami menjenguk, Sapto menuturkan jika dirinya disiksa oknum Polsek Bubutan. Dia juga dipukul dengan selang air, kepala dibungkus tas kantong plastik hitam dan dikepruk dengan kursi di bagian kepala.

Dia juga disetrum, serta dipukul lututnya dengan palu dan dipaksa mengakui kasus penipuan, penggelapan, pemerasan dengan me­ nandatangani surat per­nya­ taan pengakuan oleh Reserse Polsek Bubutan Surabaya.

Alibi polisi hanya berdasarkan massa yang diduga sudah d i r e n c a n a k a n ,” u n g k a p keluarga Sapto Peristiawan Yudho Nugroho saat ditemui belum lama ini.

Di tempat terpisah, kuasa hukum Sapto, Bagus Teguh Santoso,SH.,MH menjelaskan, “Penetapan tersangka tidak didahului dengan proses penyelidikan dan alat bukti yang sah. Sejak dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan tidak ada SP2HP yang disampaikan kepada keluarga Sapto. Ketika pengacara korban me­minta hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka kepada pihak kepolisian tidak diberikan, padahal itu merupakan hak-hak tersangka untuk kepentingan pembelaan yang diatur dalam Pasal 72 KUHAP, Perkap No 14 Tahun2012tentangManajemen Penyidikan dan atau Perkara No 3 Tahun 2014 tentang SOP

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana,” tegas Bagus.

Bagus mengatakan pihaknya akan melaporkan permohonan praperadilan terhadap Kepoli­ sian Resort Bubutan. “Kami tim kuasa hukum langkah pertama kita memberikan pengaduan masyarakat dan perlindungan hukum yang pertama diajukan kepada presiden, Kapolri, serta Kapolda Jatim untuk meminta perlindungan hukum,” ung­ kapnya.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam analisa yuridis pertama proses dalam menetapkan tersangka itu bertentangan dengan ketentu­ an yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14 jo pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 1 angka 10 peraturan Kabareskrim nomor 3 tahun 2014 bahwa tersangka didasarkan dengan adanya bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap alat bukti permulaan sebagaimana dia­ tur dalam pasal tersebut.

Bagus menambahkan, tim kuasa hukum telah mendap­ atkan permohonan prapera­ dilan dengan register nomor : 46/Praper/2016/PN.Sby. “Kita tinggal menunggu saja, biarkan proses hukum tetap berjalan. Kami bersama sama dengan LSM ISC tetap akan mengambil tindakan tegas, karena negara kita merupakan negara hukum,” imbuhnya.

Penelusuran tim LSM In­ donesia Social Control (ISC) yang dipimpin PM Rafik selaku koordinator penerima aduan patut diduga adanya pelanggaran HAM dalam kasus Sapto yang dilakukan oknum Polsek Bubutan.

“Saudara Sapto Peristiawan Yudho Nugroho tidak mengenal korban perampasan sepeda Honda Beat Nopol L 2880 RO. Saat terjadinya kehilangan sepeda motor itu, saudara Sapto berada di rumahnya sesuai dengan informasi keluarga dan sejumlah tetangganya,” terang Rafik.

LanjutRafik,infoyangdidapat Kanit Serse Polsek Bubutan AKP Budi Walujo,SH.,M.Hum, sepeda motor tersebut raib pada hari Rabu pukul 17:00 wib sore, namun fakta yang didapat dari warga sekitar kediaman, Sapto hari Rabu pukul 16:00 wib sedang berada di gapura kampung dekat rumah bersama beberapa warga dan pukul 17:00 wib sore sampai 19:30 wib Sapto berada di rumah temannya sekampung. Sekitar pukul 19:31 wib Sapto diajak temannya tersebut pergi ke Giant Rajawali.

“Oleh sebab itu kami selaku LSM ISC akan mendalami faktafakta tersebut, termasuk apakah perlu melanjutkan pengaduan masyarakat ini kepada Komnas HAM, Kompolnas dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta tidak lupa kami akan meminta perlindungan hukum kepada Kapolda Jawa Timur,” pungkas Rafik.nmin

travel & kuliner

12

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Panorama Indah Merbabu Lewat Jalur Suwanting A da sejumlah jalur pendakian ke puncak Gunung Merbabu di Pulau Jawa. Salah satu yang patut dicoba adalah via Suwanting.

Gunung Merbabu memiliki puncak tertinggi bernama Kenteng Songo dan Triangulasi yang berada di ketinggian sekitar 3.142 mdpl. Gunung Merbabu sendiri berada di antara Magelang, Salatiga, serta Boyolali. Adapun jalur pendakian yang ada di Gunung Merbabu antara lain via selo (Boyolali), via kopeng (Salatiga), via wekas (Magelang), via suwanting (Magelang).

Pendakian kali ini akan kami lakukan via Suwanting.

Kami terdiri dari 4 orang yang berasal dari klaten. Per-

Puncak Merbabu via Suwanting.

jalanan kali ini akan diawali dengan perjalan darat menggunakan motor dari klaten menuju Magelang. Perjalanan menuju basecamp Suwanting kurang lebih 2 jam melewati jalan Boyolali-Semarang.

Sesampainya di basecamp, kami mempersiapkan barang untuk selanjutnya memulai perjalanan untuk mengalahkan diri kami sendiri. Sebelum memulai pendakian, kami melakukan registrasi Rp 3.000/ orang dan Rp 5.000/motor.

Perjalanan menuju pos 1 dari basecamp memerlukan waktu 30 menit, dengan track yang lumayan landai dengan view perkebunan dari persawahan. Setelah itu kami beristirahat dulu, setelah itu

kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 jam. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2 ini.

Keesokan harinya jam 4 kami melakukan summit attack, menuju pos 2 membutuhkan waktu kurang lebih 2-2,5 jam karena medan yang cukup berat. Sesampainya di pos 3 untuk menuju ke puncak Suwanting kurang lebih 45 menit dengan view savana dan Merapi dengan gagahnya yang memanjakan mata para pendaki.

Setelah itu perjalanan menuju puncak Triangulasi membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. Sesampainya

di puncak kami menikmati dahulu pemandangan yang ada, kuasa Tuhan memang indah jika kita senantiasa menjaga.

Kami memutuskan turun pada hari itu juga, kami turun ke pos 2 kurang lebih 2-3 jam karena kami sambil foto-foto dulu. Setelah sampai pos 2 kami packing buat turun ke basecamp. Perjalanan turun kurang lebih 1,5-2 jam.

Akhirnya kami sampai basecamp dengan selamat.

Terimakasih Merbabu atas perjalanannya, terimakasih Tuhan sudah senantiasa menyertai dalam setiap langkah. Akhirnya pada hari itu kami langsung pulang ke klaten dengan rasa capek tapi senang. nri/dt

Naik Kereta Uap Ambarawa-Tuntang Membawa Kenangan Masa Lalu Ketika memasuki gerbong kereta wisata terasa sekali suasana masa lampaunya. Ya, Stasiun Ambarawa yang dulu bernama Stasiun Willem I sangat bersejarah.

m

useum Kereta Api Ambarawa menjadi salah satu tujuan wisata utama di Ambarawa dan kereta wisata Amabarawa - Tuntang yang menjadi daya tarik utama karena pengunjung ingin merasakan sensasi naik kereta jaman kolonial tersebut.

Walau harga tiket kereta tergolong mahal yaitu Rp. 50.000 namun hal itu tak mengurangi antusiasme pengunjung terbukti dengan sering habisnya tiket yang dijual.

Jadi untuk mengantisipasi hal itu disarankan untuk datang pagi dan langsung membeli tiket kereta.

Perlu diketahui kereta hanya dioperasikan pada Hari Minggu, dan hari libur nasional, dalam sehari ada tiga jadwal pemberangkatan yaitu pukul 10.00 , 12.00 dan 14.00 WIB. Perjalanan pulang pergi memakan waktu 1 jam.

Museum Kereta Api Ambarawa memiliki koleksi kereta kuno yang masih terawat, bangunan stasiun pun masih berdiri dengan kokoh. Sekitar setengah jam sebelum keberangkatan, penumpang sudah mulai memasuki gerbong kereta untuk mencari tempat duduk dengan pemandangan yang bagus.

Ketika memasuki gerbong kereta wisata terasa sekali suasana masa lampaunya. Ya, Stasiun Ambarawa yang dulu bernama Stasiun Willem I

sangat bersejarah. Ambarawa adalah kota yang termasuk fase pertama pembangunan rel kereta api oleh Belanda dan diresmikan tahun 1873.

Pembangunan Stasiun Willem I ini seiring dibukanya jalur kereta api Semarang-Kedungjati-Ambarawa-SecangYogyakarta. Wow, keren ya.

Kereta api uap ini cukup terawat. Gerbongnya berjumlah tiga dengan kapasitas 50 penumpang untuk tiap gerbong. Gerbong terbuat dari kayu lengkap dengan bangku kayu dan ornamen antik.

Pada dinding gerbong dekat pintu terdapat plakat dengan tulisan yang lumayan menarik perhatian saya.

Berikut isi tulisannya “It take only one hour but the memory of your railway mountain tour will last forever”. Hmmm, dalam sekali maknanya kan. “ Tuiiit..”

Tepat jam 10.00 petugas meniupkan peluit tanda kereta akan berangkat. Suasana dalam gerbong menjadi meriah, penumpang sangat menikmati euforia naik kereta kuno. Penumpang mulai melambaikan tangan lewat jendela sambil tersenyum girang. Di dalam kereta, petugas masinis berkeliling untuk memeriksa tiket satu persatu sambil menyapa penumpang dengan ramah.

Kereta berjalan dengan lambat, perjalanan menuju Stasiun Tuntang pun dimulai, dengan bahan bakar diesel

Lokomotif uap B 2503 yang menarik gerbong berisi para wisatawan melaju di perlintasan kereta api di Ambarawa.

kereta melaju dengan kecepatan sekitar 5 - 10 Km/ jam. Pemandangan awal yang disuguhkan adalah rumah penduduk dan jalan yang berada di sekitar museum. Di sepanjang jalan yang dilewati kereta sudah ada beberapa tugas berjaga untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor.

Sesekali bunyi klakson kereta terdengar untuk memberi tanda bahwa kereta akan lewat. Keluar dari area pemukiman, penumpamg mulai disuguhkan pemandangan indah dari persawahan dan Rawa Pening. Semilir angin di Rawa Pening masuk ke dalam gerbong menambah dingin suasana yang kebetulan saat itu mendung. Ketika melihat

Getuk Goreng Khas Sokaraja, Resepnya Ditemukan Tak Sengaja Singkong (cassava) atau ketela pohon merupakan makanan penghasil karbohidrat. Umbi-umbian ini mudah ditanam di jenis tanah apapun. Oleh karena itu, banyak dijumpai di berbagai daerah.

Tanaman ini juga dijadikan tanaman selingan di antara tanaman pokok lain.

Lantaran, tanaman ini bisa tumbuh bersanding dengan tanaman apapun.

Tidak jarang, ada petani yang menyediakan lahan luas hanya untuk menanam singkong. Biasanya, singkong diolah menjadi tepung tapioka.

Selain itu, banyak makanan yang dihasilkan dari olahan singkong.

Singkong menjadi ‘emas’ di tangan Sanpirngad, warga asli Sokaraja, Banyumas. Berkat resep mengolah ketela menjadi getuk goreng, kini sudah ada ratusan toko makanan kecil yang menjual getuk goreng di Sokaraja, Banyumas.

Sanpirngad merupakan penemu resep getuk goreng. Ketidaksengajaan yang membawa berkah, begitulah kira-kira.

Awalnya, Sanpirngad merupakan pedagang nasi dan jajanan keliling. Satu barang dagangannya yakni getuk. Lantaran makanan basah, getuk yang dijualnya cepat basi.

pemandangan dari pintu gerbong kereta bagian belakang, disitu Anda bisa melihat view tanpa terhalang jendela, Anda merasakan kereta seolah membelah Rawa Pening menjadi dua bagian.

Pemandangan lain yang tak kalah seru adalah kita bisa melihat aktivitas yang ada di Rawa Pening. Petani sedang bercocok tanam di sawah, beberapa orang memancing di tepi jalur rel, ada pula yang memancing dengan menggunakan perahu kecil.

Ternyata ada juga lho tempat penyewaan alat pancing, perahu kecil dan tempat penitipan motor di sekitar Rawa Pening, fasilitas sudah tersedia bagi yang punya hobi memancing. Ada juga orang

yang mengambil eceng gondok ditengah - tengah rawa, terlihat pula beberapa eceng gondok yang sudah dipotong dan dijemur di pinggir rel kereta.

Perlu kita ketahui saat ini banyak sekali pengrajin tas ataupun perabot rumah tangga menggunakan bahan baku eceng gondok. Tak ketinggalan adanya warung apung sederhana di sekitar rawa, pastilah kita bisa makan sambil menikmati pemandangan Rawa Pening.

Setelah 30 menit perjalanan, kita sampai ke Stasiun Tuntang. Di sana kita diberi waktu 10 menit untuk melihat bangunan stasiun yang dengan langgam kolonial dan masih berdiri kokoh. Di

luar stasiun banyak pedagang yang menjajakan makanan dan minuman. Sementara itu lokomotif berpidah posisi dan dikaitkan ke gerbong paling belakang, peristiwa ini menjadi atraksi yang menarik pula bagi pengunjung.

Saat perjalanan pulang pengunjung memutuskan untuk keluar dan berdiri di pintu gerbong karena penasaran dengan lokomotifnya. Dari gerbong belakang Anda bisa melihat lokomotif dengan jelas namun bau diesel cukup menyengat sehingga tidak

bisa berlama-lama disitu.

Ketika memasuki gerbong, suasana terasa sepi, pengunjung sudah mulai duduk tenang sambil menikmati pemandangan. Rasa kantuk mulai datang karena nikmatnya semilir angin yang masuk melalui jendela gerbong, mungkin dalam angannya mereka membayangkan suasana menaiki kereta ketika jaman kolonial dahulu sampai pada saatnya mereka terbangun karena terkejut mendengarkan suara klakson dari kereta api. nary/ung

Menyantap Sate dan Tongseng Petir Pak Nano

Pembeli mencicipi getuk goreng khas sokaraja di satu toko di Sokaraja, Banyumas.

Ia pun berpikir dan ingin agar getuk dagangannya tidak cepat bau atau basi. Akhirnya, ia pun menggoreng getuk tersebut dan jadilah getuk goreng.

“Pak Sanpirngad yang dulu merupakan penemu resep membuat getuk goreng.

Awalnya bentuknya tidak seperti sekarang ini. Karena ada sejumlah bahan lain yang dimasukkan, jadilah getuk goreng yang saat ini banyak dijual,” kata Priyanti, seorang pedagang getuk goreng di Sokaraja, Banyumas.

Sanpirngad pun mewariskan usahanya kepada menantunya, Tohirin. Di tangan Tohirin, getuk goreng mencapai masa kejayaan. Tidak heran di setiap papan nama toko oleholeh getuk goreng terdapat tulisan ‘Getuk Goreng Asli H Tohirin’.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Oleh anak cucu Tohirin, jumlah toko dikembangkan lagi hingga kini sudah ada banyak toko yang menjual getuk goreng. Banyak juga toko yang memasang label ‘Asli H Tohirin’, namun entah penjualnya merupakan keturunan Sanpirngad dan H Tohirin atau tidak.

Sepanjang Jalan Sokaraja, terdapat banyak toko yang menjual getuk goreng. Tidak hanya di daerah ini, saat ini, di sentra oleh-oleh yang ada di sekitar Kota Purwokerto pun banyak menyajikan getuk goreng.

Sokaraja dapat ditempuh dari pusat pemerintahan Purwokerto sekitar 15 menit perjalanan. Sokaraja mudah dijangkau karena jalur penghubung Purwokerto-Jogja serta Purwokerto-Purbalingga.ntrib

Sate Petir Pak Nano di dusun Menayu, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

Sutiarno sempat menjual sandal dan kerajinan tangan di Malioboro saat muda. Hasilnya nihil, ia tetap hidup kekurangan. Padahal ia punya istri dan anak yang harus dihidupi.

Suatu hari ia teringat kembali resep sate dan tongseng yang diajarkan kakek dan ayahnya. Ia pun mencoba membuka usaha yang digeluti oleh kakek dan ayahnya dulu, sebagai tukang sate dan tongseng.

“Saya memulai usaha tahun 1984. Modalnya Rp 500.000 pinjam dari tetangga, pinjam sana sini. Saya punya mimpi, anak saya semua harus sarjana. Intinya sabar, kalau dikasih cobaan sama Tuhan, sabar,” kata

Sutiarno yang akrab disapa Pak Nano.

Setelah puluhan tahun membangun usaha, Nano pun sukses. Dari gerobak pikulan, kini ia menjual sate dan tongseng di rumah makan permanen di Jalan Ring Road Selatan 90, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Dari pejabat sampai selebriti mampir ke rumah makan untuk mencicipi masakan Nano yang memiliki level kepedasan unik. Tak pedas atau tak pakai cabai masuk pada level Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Level kepedasan naik terus dari SD, SMP, SMA, sampai yang paling pedas level profesor memakai 50 cabai rawit.

“Itu awalnya memang dari saya, saya bercanda kalau tamu minta tak pedas berarti PAUD. Begitu seterusnya, sampai yang paling pedas saya sebut profesor,” kata Nano yang hobi bercanda.

Menurut Marni, istri Nano, kelakar suaminya yang membuat pelanggan betah dan ingin kembali lagi.

“Kasihan tamu-tamu, apalagi yang dari luar kota kalau penjualnya hanya diam dan cemberut,” kata Marmi.

Di balik kesuksesan yang diraih, Nano dan Marni kini mengaku sudah puas. “Kalau kata orang Jawa tak ngoyo.

Kalau dulu saat anak-anak masih kuliah. Kurang daging, kita tambah lagi. Sekarang ya

seperi bulan madu saja. Memang paling enak jualan sate, ngipas-ngipas pengunjung datang sendiri,” canda Nano.

Bagi mereka berdua kesuksesan adalah keempat orang anaknya kini sudah sarjana. “Modalnya itu jujur, perbanyak teman, dan percaya padaNya,” kata Nano.

Tongseng Petir Pak Nano buka tiap hari dari pukul 12 sampai pukul tujuh malam. Selain sate dan tongseng, Rumah Makan Sate Petir Pak Nano juga menjajakan tongseng kepala kambing, kilil, jeroan, dan otak kambing. Harga seporsi sate dan tongseng kambing dibanderol Rp 20.000 sedangkan nasi dan minuman dibanderol Rp 5.000. nbbs

inspirasi usaha

13

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Dari Ayam Menjadi Raja Bebek Hibrida Bagi Hendra, menemukan bebek hibrida membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Bibit bebek ini habis terserap oleh peternak mandiri yang tersebar di Jabodetabek, Tasik, Sukabumi, sampai Bandung.

j

ika tak ada aral melintang, pekan depan Ang Hendra bakal menerima hak paten atas bebek gunsi 888 dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagi pria asal Bogor, Jawa Barat, varietas gunsi yang merupakan singkatan dari Gunung Sindur menjadi kebanggaan sekaligus puncak perjalanan panjang nan berliku dalam menekuni bisnis perunggasan sejak 30 tahun silam.

Betapa tidak, dalam lima tahun terakhir, Hendra bergelut dengan penelitian demi menciptakan generasi baru bebek hibrida yang bisa tumbuh cepat dengan berat badan ideal. Bebek gunsi adalah hasil persilangan antara itik lokal mojosari dengan bebek khaki campbell asal Inggris.

Selain menyita waktu yang lumayan lama, untuk melahirkan bebek gunsi, Henda harus merogoh dana tak sedikit.

“Sudah habis lebih dari Rp 2 miliar untuk penelitian dan penyilangan selama lima tahun,” ungkap peternak kelahiran 5 Januari 1967 ini.

Hendra mengatakan, bisa menemukan bebek hibrida memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, tak hanya menguras kantong.

Namun semua itu terbayar dengan keunggulan varietas bebek gunsi yang bisa dipanen hanya dalam waktu 35 hari dengan berat berkisar

1,2 kg sampai 1,4 kg per ekor.

Adapun harga bebek hibrida Rp 35.000 per ekor.

Ia optimistis modal investasi yang sudah dikeluarkan akan kembali dengan mendulang untung gede. Dalam waktu yang tidak lama lagi, ia yakin akan memanen hasil karyanya itu. Soalnya, permintaan semakin meningkat seiring berkembangnya bisnis kuliner berbahan dasar bebek yang mulai digemari masyarakat. “Saat ini sudah waktunya saya dagang, masa investasi terus?” kelakarnya.

Lewat bendera Putra Perkasa Genetika, Hendra bakal memproduksi satu juta day old duck (DOD) per bulan pada kuartal pertama 2017. Rencananya, total produksi meningkat menjadi 2 juta DOD pada 2018. Tak ayal, Putra Perkasa menjadi raja bebek hibridra di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. “Belum lama ini ada kunjungan peternak bebek dari Malaysia, mereka sangat terkesan,” ucap Hendra bangga.

Soal omzet penjualan DOD, Hendra tak menyebut angka.

Hanya saja, harga DOD bebek gunsi dibanderol Rp 8.000 per ekor. Saat ini, produksinya sudah mencapai 550.000 DOD per bulan, yang dihasilkan dari 60.000 parent stock (PS) bebek di Peternakan Prumpung, Gunung Sindur, Bogor.

Bibit bebek ini habis terserap oleh peternak mandiri yang tersebar di Jabodetabek, Tasik, Sukabumi, sampai Bandung.

Diajeng Sukses Jualan Hijab hingga ke AS dan Inggris

Diajeng Lestari Soekotjo.

Merintis bisnis sejak Agustus 2011 silam dengan hanya dibantu satu asisten yang tak lain adalah teman kuliahnya, kini Hijup jadi salah satu startup busana muslim dengan penjualan terbesar di Indonesia. Kini dengan mempekerjakan 120 orang, 80% karyawan wanita, toko online miliknya menjual lusinan merek dari sekitar 200 desainer hijab.

Sebelum memulai kesibukannya membangun e-commerce, lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini sempat meniti karir sebagai research marketing.

“Sebelumnya karyawan marketing riset, tahun 2011 saya berhenti dan beranikan terjun ke e-commerce. Kenapa saya pilih menjual hijab, karena banyak wanita karir yang kesulitan mencari hijab sesuai fashion-nya yang very well. Ke mal pun susah cari, dari situ saya berpikir kenapa tidak menjual hijab dengan desaindesain yang dinamis,” kata Ajeng, ditemui di acara Google for Indonesia, Jakarta.

“Dan rupanya keputusan berhenti di pekerjaan didukung penuh sama suami saya.

Berani memulai dengan teman saya dengan modal kurang dari Rp 10 juta saat itu, ruangan hanya 2x3 meter,” tambah istri dari Achmad Zakky, CEO BukaLapak.com ini.

Menurutnya, sukses bisnisnya tak lepas dari pemahaman menangkap orientasi perubahan fashion hijab yang disukai wanita muda. Ini sesuai dengan motto Hijup yakni LORD yang merupakan kepanjangan Lean, Open, Result, Oriented, dan Dynamic.

“Kemudian yang berbeda, w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Hijup menawarkan tak hanya sekadar konten fashion kemudian diskon-diskon, namun bisa menginspirasi dengan desain yang hidup. Kita sudah kerja sama dengan 120 desainer, sebelumnya hanya 14 desainer,” ucap Ajeng.

Soal pemasaran, sebagai pelaku bisnis e-commerce, dirinya lebih mengandalkan promosi dari instagram, news letter, sampai video hijup yang rupanya cukup populer di Youtube.

Usahanya tak selamanya mulus. Sejak 2011 membangun bisnis sampai setahun setelahnya, Hijup bisa dikatakan jalan di tempat. Penjualan masih stagnan dan tak banyak tumbuh, hingga akhirnya Ajeng cuti dari Hijup karena hamil anak pertama.

“Titik baliknya akhirnya bisa sebesar saat ini malah terjadi saat cuti hamil. Di situ ternyata saya punya banyak waktu untuk memikirkan apa-apa yang kurang. Dan ternyata kuncinya hanya 3 yaitu rekrut orang terbaik, pengelolaan keuangan di bank, dan desain,” ujar Ajeng.

Soal kiat berbisnis membangun perusahaan startup, modal utamanya adalah melihat minat dari diri sendiri.

“Kalau Anda suka masak, bisnis masak, apa pun itu tinggal dijalankan. Apalagi sekarang eranya persaingan bebas, jangan sampai kita hanya jadi penonton saja,” ungkap wanita kelahiran Bekasi, 30 tahun silam ini.

Kendati demikian, Ajeng enggan mengungkapkan berapa omzet penjualan dari Hijup.

Produknya tak hanya beredar di Indonesia, namun juga laris manis hingga ke berbagai negara seperti India, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat (AS), dan Inggris.ndrk/dt

Ang Hendra.

Bahkan permintaan dari peternak di luar daerah Jawa juga mulai berdatangan.

Untuk memproduksi DOD secara massal, Hendra menjelaskan, Putra Perkasa sudah memiliki infrastruktur peternakan modern, yakni 24 kandang kering di lima lokasi dengan jumlah pekerja sebanyak 300 orang. Kemudian, delapan unit mesin penetas impor yang masing-masing berkapasitas 70.000 butir telur. Untuk satu mesin penetas, Hendra harus mengeluarkan Rp 1,2 miliar.

Selain menghasilkan bibit bebek potong, Putra Perkasa sedang mengembangkan dan memperbaiki genetika parent stock bebek petelur, bebek pedaging jenis pekingmojosari-putih (PMP), setelah mendapatkan pra-lisensi dari Balai Penelitian Ternak (BPT) Kementerian Pertanian (Kemtan).

Putra Perkasa menjadi mitra pertama dari BPT Kemtan yang memperoleh lisensi

untuk perbaikan genetika dan peningkatan kualitas produksi bebek petelur. Kelak, Hendra bilang, Putra Perkasa Genetika akan fokus pada usaha pembibitan ( breeding farm) beberapa komoditas unggas. “Kalau budidaya pembesaran mudah, semua bisa. Tapi untuk breeding tidak sembarang, butuh skill, modal besar, dan teknologi,” ujarnya beralasan.

Sejatinya sebelum diversifikasi usaha pembibitan bebek hibrida, Hendra mengawali bisnis unggas dengan budidaya ayam layer atau petelur sekitar 1986 silam.

Hendra yang lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) di Bogor ini memutuskan mencari peruntungan dengan beternak 3.000 ekor ayam layer. “Bermodal Rp 15 juta dari orangtua,” ceritanya.

Awal usaha berjalan mulus. Selang tujuh bulan, usaha ayam petelur sudah memberikan keuntungan. Nah, dari hasil keuntungan tersebut,

volume produksi terus meningkat. Singkat kata, hingga 2010, kapasitas produksi mencapai 3,5 ton telur sehari dengan populasi ayam petelur 100.000 ekor.

Telur ayam dari Putra Perkasa banyak diserap sejumlah pasar modern di Jabodetabek. Namun usaha ayam petelur mulai dikurangi sejalan ekspansi bisnis breeding farm, terutama bebek hibrida. Meski begitu, bisnis perunggasan Putra Perkasa semakin menanjak, bahkan merambah pada pembibitan pembibitan puyuh. Saat ini, total populasinya mencapai 1,2 juta ekor puyuh dengan melibatkan 5.000 peternak mandiri di Kabupaten Blitar.

Lini usaha ini mampu mendatangkan volume produksi 8 ton telur puyuh per hari.

Di luar itu, Putra Perkasa memproduksi ayam kampung potong sebanyak 200.000 ekor per bulan.

Hendra mengungkapkan, kesuksesan bisnis yang sudah

diraih tidak datang dengan sendirinya. Ia harus melewati masa-masa sulit yang banyak menguras waktu, tenaga, pikiran, dan keuangan. “Jatuh bangun sudah saya lalui,” ungkapnya.

Masih berbekas dalam ingatan Hendra bagaimana usaha yang dirintis dari bawah hancur ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia 1998 lalu. Tak ada yang tersisa. Tapi sebagai pengusaha yang hanya paham soal perunggasan, tidak ada pilihan lain selain harus bangkit dari keterpurukan. Beruntung banyak relasi yang masih percaya, sehingga bisa memulai usaha dari nol lagi. Dari para supplier, Putra Perkasa mendapat bantuan bibit dan pakan. “Kepercayaan sangat penting dalam bisnis, jadi harus dijaga,” sarannya.

Rupanya ujian belum selesai sampai di situ. Ketika kasus flu burung merebak, hampir 80% dari jumlah ayam kampung yang sebanyak 80.000 ekor mati mendadak. Meski punya pengalaman dalam beternak, Hendra tidak berdaya menghadapi penyakit flu burung yang obatnya belum ada saat itu.

“Semua peternak kena efek flu burung,” sebutnya.

Nah, belajar dari pengalaman jatuh bangun tersebut, Hendra menambahkan, benang merahnya adalah dalam berusaha harus fokus, terus mencoba, dan menjaga kepercayaan. Pasti hasilnya akan baik.

Ada cita-cita besar yang ingin diwujudkan Ang Hendra dengan mengembangkan jenis bebek hibrida. Selain melihat pangsa pasar bebek yang masih terbuka lebar, ia berharap bisa membantu para peternak kecil bisa mening-

katkan pendapatannya lewat budidaya bebek.

“Harapan saya, upaya kerja keras melahirkan varietas bebek yang cepat tumbuh, berat badan ideal, tidak boros pakan, dan tahan penyakit bisa dinikmati hasilnya oleh peternak kecil,” ungkap Ang Hendra.

Sebab itu, perusahaannya, Putra Perkasa Genetika, tidak akan masuk ke sektor budidaya pembesaran bebek hibrida, melainkan hanya memproduksi day old duck (DOD) plus pakannya. Formula pakan ini dibuat sesuai genetika dari bebek gunsi. Alhasil, kebutuhan nutrisi bebek gunsi tidak bisa menggunakan pakan lain, karena pertumbuhannya tidak akan memenuhi standar. Dengan demikian, peternak mandiri hanya fokus pada budidaya pembesaran.

Setelah itu, Putra Perkasa akan membeli kembali bebek yang dibudidayakan peternak mandiri. Dengan demikian, peternak mandiri tidak dipusingkan dengan urusan pemasaran.

“Kalau cari untung, mudah bagi saya untuk terjun di budidaya pembesaran, kan, punya modal besar. Tapi tujuan awal kemitraan ini adalah cita-cita saya ingin memberdayakan peternak bebek agar pendapatannya naik,” ujarnya.

Dengan tidak masuk di usaha pembesaran bebek, Hendra merasa dirinya juga bisa naik kelas. Dari awalnya pembudidaya, sekarang bisa menjadi pembibit.

Lagipula usaha pembibitan tidak semua orang bisa melakukannya.

Ia menambahkan, kemampuannya dalam pembibitan unggas juga hasil dari banyak belajar dan mengamati, setelah puluhan tahun bergelut di industri perunggasan. Rezeki memang harus dibagi-bagi.nkon

Bisnis Game Online Tidak Main-Main Bisnis game lokal terus berkembang. Seolah tak mau kalah dari game asing, develepor game lokal terus berinovasi menelurkan karya-karya terbaru mereka. Salah satu developer game lokal yang cukup terkenal adalah Agate Studio.

Berdiri sejak tahun 2009. developer gim asal Bandung, Jawa Barat ini telah menciptakan sekitar 200 game online.

Andrew P. Budianto, salah satu pendiri Agate Studio, mengatakan, awalnya mereka membuat game untuk dijual ke portal-portal luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Namun, Andrew dan temantemannya memutuskan mengembangkan portal game sendiri yang dapat diakses di seluruh dunia. Tahun 2010, Agate Studio membuat portal game online pertamanya, yaitu www. footballsaga.com. Ini merupakan simulasi game sepak bola.

“Saat ini, sudah ada 300.000 user yang terdaftar di footballsaga,” klaim Andrew. Seiring berjalannya waktu, Agate terus berkembang. Ini terbukti dari bertambahnya para pekerja Agate, yang sebelumnya hanya 18 orang kini menjadi 65 orang.

“Jumlah ini terus bertambah seiring dengan pengembangan game yang akan kami buat,” ujar Andrew.

Agate sendiri tidak hanya mengembangkan game untuk hiburan, namun juga melayani jasa pembuatan game untuk iklan beberapa mereka yang ada. Antara lain, ia pernah membuat game iklan untuk es krim Walls Cornetto, Ford Fiesta, Hi Lo, dan Hidro Coco.

Sementara beberapa game yang sudah diproduksi antara lain Timeless Advanture, Amazing Journey,

Omega Crisis, dan masih banyak lagi. Selain game online yang menggunakan platform komputer, Agate juga menciptakan game online yang dapat dimainkan menggunakan smartphone.

Dari sini, Agate dapat meraup omzet hingga ratusan juta rupiah perbulannya. Omzet tersebut diperoleh dari penjualan barang berwujud digital, seperti sepatu, energi, dan lain-lain yang digunakan untuk perlengkapan bermain game online. Harga yang dijual berkisar Rp 5.000–Rp 50.000.

Selain dari penjualan barang digital, Agate juga mengantongi pendapatan dari jasa pembuatan game iklan pada beberapa brand. “Selain itu ada juga dari kerjasama brand yang mendukung game tersebut,” jelas Andrew.

Ia mengaku, tertarik berkecimpung di dunia ini karena ingin menciptakan permainan yang nantinya akan dikenal sebagai game developer lokal. Pria lulusan Institut Teknologi Bandung ini bilang, peluang bisnis game di Indonesia sangat besar karena pemainnya masih jarang. Namun, banyak hal yang harus dipelajari untuk menjadi game developer.

Apalagi tidak banyak perguruan di Indonesia yang fokus mengajarkan pemograman khusus game ini.

“Jurusan IT di perguruan banyak, tapi untuk fokus belajar sebagai programmer game atau animasi itu masih jarang,” kata Andrew.

Pengembang game lokal lainnya adalah Dennis Adriansyah Ganda, pemilik Amagine Interactive. Pria 29 tahun ini berhasil membuat 13 game berbasis Android. Beberapa game karyanya yang banyak diunduh adalah Poconggg

Bisnis game lokal terus berkembang.

in Pocong Terbang, Muke Gile Marker, Mbaktin Ekstrak Kulit Manggis, dan Sakitnya Dimana: Di sini.

Pria asal Yogyakarta ini sudah membuka usahanya sejak tahun 2011.

Usahanya sempat tutup lantaran fokus kuliah. “Baru tahun 2013 kembali fokus,” ujar lulusan Teknologi Informatika di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta ini.

Meski baru menjajal dunia game, jenis permainannya cukup disukai konsumen. Hingga saat ini, ada sekitar 150.000 orang yang mengunduh game miliknya. “Saya awalnya pemain game dan akhirnya terinspirasi membuat bisnis ini,” katanya.

Menurut Dennis, potensi industri game di Indonesia terbilang besar.

Apalagi gim berbasis Android yang jumlah pemakainya terus bertambah.

Menurut Dennis, terjun di bisnis ini tidak mudah. Ia sendiri menghabiskan waktu sekitar tiga tahun untuk

menyiapkan seluruh sistem dan melakukan trial and error. Mencari ide permainan yang disukai konsumen juga tidak mudah.

Begitu juga dengan mempromosikan produk gim. Untuk media promosi, Dennis banyak menggunakan media digital seperti jejaring sosial. Cara ini cukup efektif. Selain biayanya murah, banyak anak muda pengguna Android yang suka mengakses media digital.

Dalam sebulan, Amagine Interactive bisa membuat sekitar lima hingga sepuluh permainan baru. Untuk ide permainannya, Dennis banyak terinspirasi dari lingkungan sekitar. “Apa yang sedang hot di media sosial dan trennya bagus itu biasanya saya jadikan jenis permainan baru,” katanya.

Dari bisnis ini, Dennis mengantongi omzet puluhan juta per bulan.

Ke depan ia ingin mengeluarkan lebih banyak permainan baru.ntri/kon

Petani Ciptakan Pupuk Organik, Raup Omzet Ratusan Juta Usaha apa pun, bila ditekuni akan membuahkan hasil. Seperti dilakukan Turjangun (46), petani asal Desa Amongronggo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dia sukses menciptakan dan menjual pupuk organik. Omzetnya ratusan juta rupiah tiap bulan.

Bisnis tersebut berawal dari kelangkaan pupuk yang kerap terjadi di saat memasuki musim tanam.

Turjangun memeras otak.

Melihat kotoran sapi yang berlimpah, belum banyak dimanfaatkan.

Turjangun mulai mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik sejak tahun 2000.

Tentu tak langsung berhasil.

Turjangun, petani asal Desa Amongronggo, sukses menciptakan dan menjual pupuk organik.

Berbagai uji coba dilakukan di sebuah bangunan yang dinamakan laboratorium sederhana.

Setelah sekian mencoba dengan uji laboratorium, Turjangun akhirnya men-

emukan komposisi bahanbahan untuk membuat pupuk organik. Mulai ukuran air, kotoran sapi, tetes tebu, maupun sampai ukuran bak pengolahannya. Selanjutnya ia menjadikan lahannya se-

bagai percobaan.

“Hasilnya memuaskan.

Mulai saat itulah, saya memproduksi pupuk organiknya dengan jumlah yang banyak,” kata Turjangun di tempat usahanya, Kamis (1/9/2016).

Tidak hanya petani lokal saja yang menggunakan pupuk organik miliknya, namun juga banyak petani di Jawa, Sumetera, NTB bahkan Papua. Tidak heran bila omzet Turjangun kini mencapai ratusan juta rupiah. Warga sekitar juga ikut merasakan kesuksesan Turjangun, yakni dilibatkan dalam proses pembuatan pupuk organik dari limbah kotoran sapi.

Keistimewaan lain pupuk organik ke tanaman padi,

menurut Turjangun, nasi tidak akan basi dalam waktu tiga hari. Beda dengan pupuk kimiawi.

Berkat kreativitas ini, Turjangun juara di tingkat kabupaten dan provinsi pada tahun 2016. Pria yang hanya lulusan Kejar Paket C ini juga dinobatkan sebagai petani berprestasi di tingkat nasional. Hadir di sidang paripurna MPR dan ikut upacara HUT RI ke-71 di Istana Negara.

Sebelumnya, pada 2012 silam, Turjangun mendapatkan penghargaan dari Menteri ESDM Jero Wacik karena dianggap sukses berorganisasi dan memajukan petani dengan mengolah limbah sapi menjadi gas dan biogas.nro/dt

otonomi

14

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Gubernur Soekarwo Beri Bantuan Rp 1,674 Miliar untuk Korban Banjir dan Longsor Trenggalek

BPBD Sebut 30 Wilayah Jatim Rawan Banjir Sebanyak 30 wilayah di Jawa Timur rawan terjadi banjir. Selain itu bencana yang perlu diwaspadai adalah tanah longsor. BPBD Jatim mendata ada 8 kabupaten di Jawa Timur yang punya resiko tinggi terjadinya tanah longsor.

M

emasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mengimbau masyarakat terus waspada karena curah hujan tinggi bisa menyebabkan banjir di sejumlah wilayah.

Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG Juanda, hujan yang turun beberapa hari merata di hampir seluruh wilayah Jatim, mulai intensitas curah hujan ringan, sedang, hingga lebat.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Sudarmawan, menuturkan dari 38 kabupaten/kota di Jatim, 30 kabupaten/kota diantaranya memiliki indeks resiko rawan bencana banjir. Penyebabnya daerah rawan itu dilewati aliran sungai dua sungai nasional, yakni Bengawan Solo dan Brantas.

“Wilayah yang kemudian berada dalam aliran sungai tentu punya ancaman cukup tinggi, misalnya sungai Benga­wan Solo yang melewati tujuh kabupaten/ kota di Jatim mulai Ngawi, Ma-

diun, Magetan, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik. Termasuk yang dialiri sungai Brantas yaitu delapan wilayah di Jatim,” ujarnya kepada Lensa Indonesia, Selasa (4/10/2016).

Tak hanya itu, wilayah lain yang punya resiko bencana banjir yakni termasuk daerah yang dikelilingi dataran dan bukit yang jika terus ditempa hujan akan bisa menyebabkan banjir bandang. Kemudian, lainnya yakni wilayah yang dikelilingi selat/laut juga bisa berisiko terkena bencana banjir rob.

“BPBD Jatim terus melakukan pemantauan selama 24 jam di seluruh wilayah Jawa Timur.

Saya punya grup WA (whatsApp) khusus untuk kepala BPBD di setiap kabupaten/kota. Ada sekecil bencana apapun mereka pasti memberikan laporan di grup ini.

Jadi semua laporan ada dan saya bisa mengecek sewaktu-waktu,” paparnya.

Selain banjir, bencana yang perlu diwaspadai adalah tanah longsor yang sangat rawan terjadi saat musim hujan seperti sekarang ini. BPBD Jatim men-

Gubernur Soekarwo di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang didampingi Bupati Trenggalek Emil Dardak.

data ada 8 kabupaten di Jawa Timur yang punya resiko tinggi terjadinya tanah longsor.

“Kedelapan kabupaten yang rawan longsor mulai dari Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Paci­tan, Trenggalek, Kediri, Tulungagung dan Malang. Terjadinya longsor karena adanya curah hujan tinggi, ditambah kontur tanah disana perbukitan. Sehingga ini yang menyebabkan longsor, masyarakat wilayah ini harus lebih waspada,” pesan pria yang juga Plt BadanPemberdayaanMasyarakat (Bapemas) Jatim ini.

Sementara saat disinggung soal kesiapsiagaan BPBD di se-

jumlah wilayah yang rawan risiko bencana, pihaknya menegaskan BPBD Jatim telah membuat rencana kontijensi (Renkon) untuk menyiapkan kemungkinan terjadinya ancaman bencana. Termasuk, membuat perencanaan klaster/sektoral (kebutuhan) asumsi dampak serta penyusunan tujuan dan strategi yang akan dilakukan. Dan hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan BPBD ma­s ing-masing kabupaten/kota.

“Kami telah melakukan Renkon jenis bencana banjir dan longsor termasuk dokumen yang ketika tanggap daru-

rat menjadi rencana operasi juga telah siap. Tentunya ada yang bertanggungjawab untuk pembagian tugas, termasuk soal bantuan buffer stok yang telah ada di masing-masing daerah. Ini sengaja ditempatkan di kabupaten/kota agar bisa cepat didistibusikan ke masyarakat jika diperlukan sewaktu-waktu,” pungkasnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninjau sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek pasca dilanda banjir dan tanah longsor beberapa hari terakhir. Tak hanya meninjau, Gubernur juga menyerahkan

bantuan uang tunai Rp 1,674 mi­ liar kepada Pemkab Trenggalek.

“Iya saya kemarin (Minggu) ke Trenggalek, melihat langsung wilayah yang rusak setelah bencana banjir itu. Saya mengajak seluruh pihak bersama-sama membantu merehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana alam. Mari kita budayakan kembali gotong royong antar warga untuk merenovasi sekaligus membangun wilayah yang rusak,” terang Gubernur Soekarwo ditemui Lensa Indonesia di Kantor Gubernur Jl Pahlawan Surabaya, Senin (3/10/2016).

Gubernur Soekarwo juga menegaskan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin membantu merehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana alam. “Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Trenggalek akan membantu semaksimal mungkin untuk merenovasi jalan, jembatan, sekolah juga semua sarana dan prasarana yang telah rusak,” paparnya.

Gubernur bersama BPBD Jatim dan sejumlah pejabat terkait, turun ke lokasi bencana banjir yakni di Desa Tawing, Kecamatan Muncungan, Kabupaten Trenggalek. Dalam ke­ sempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyerahkan bantuan Rp 1,674 miliar

kepada Bupati Trenggalek Emil Dardak guna merenovasi serta merehabilitasi sarana dan prasarana yang hilang dan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Selain memberikan bantuan untuk sarana dan prasarana, Soekarwo juga membagikan beras 10 ton bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Trenggalek. Tak hanya itu, secara khusus Gubernur Jatim dua periode ini juga memberikan santunan duka cita bagi keluarga korban bencana alam senilai Rp 5 juta.

Hal lain, Pemprov juga meminta adanya perhatian dari Perhutani yang harus aktif berkontribusi bagi masyarakat.

Salah satu kontribusi kepada masyarakat yakni dengan menanam pohon tegakan yang bisa menyerap dan menahan air saat musim hujan.

“Seperti kasus Panti di Jember pada tahun 2010 yang daerah aliran sungai ditanami tanaman kopi dan kakao bisa habis ketika musim penghujan.

Kemudian, kayu potongan yang digunakan sebagai bendungan tidak kuat menahan derasnya air yang mengalir. Sehingga jebol, yang mengakibatkan Perhutani rugi besar. Saya kira langkah pencegahan yang harus dilakukan saat ini seperti itu,” pesannya.nsarifa

Tunjangan Anggota DPRD Banggar DPRD Kendal Setujui RAPBD Daerah Kendal Naik 40 Persen Ketua DPRD Kendal Prapto Utono mengatakan, tunjangan ini sebagai kompensasi bagi anggota dewan lantaran Pemkab Kendal tidak mampu menyediakan rumah dinas dan mobil untuk setiap wakil rakyat tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Kendal memberikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

“Mereka semua memang tidak punya rumah dinas. Jadi mereka mendapat uang tunjangan perumahan “ kata Tono, belum lama ini.

Tono mengaku tidak mendapat tunjangan perumahan lantaran menempati rumah dinas ketua dewan. Namun tanpa mendapat tunjangan perumahan, tunjangannya sebagai pimpinan dewan sudah mencapai Rp 12 juta per bulan. besaran tunjangan perumahan sudah sesuai kemampuan Pemkab Kendal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Bambang Dwiyono, mengaku bahwa penentuan besaran uang tunjangan berdasarkan kajian dari tim appraisal. Jadi tidak

Ketua DPRD Kendal Prapto Utono.

ditentukan oleh pemerintah daerah. “Pihak ketiga yang jadi tim appraisal itu, yang memilih adalah DPRD,” akunya.neko

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kendal menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal tahun anggaran 2016, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undang­ an. Banggar menyertakan dengan sembilan rekomendasi yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Hal itu disampaikan saat Sekertaris Badan Anggaran, Siti Hindun Syamsiyati, membacakan laporan hasil Banggar DPRD Kendal, saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kendal dengan agenda Persetujuan RAPBD Perubahan Tahun 2016, digelar di ruang Rapat Paripurna, Jumat pagi.

“Sembilan rekomendasi itu, yakni, agar semua SKPD dapat mengoptimalkan capaian kiner­ja dan capaian serapan anggaran, pada triwulan III, minimal sudah mencapai 80 persen dan program pembangunan tahun anggaran tahun 2016, fokus pada konsolidasi dan perencanaan terpadu.

Untuk itu diharapkan semua

SKPD agar fokus anggaran pada perencanaan terpadu menyongsong tahun anggaran 2017 dengan fokus pembangunan infrastruktur dan pelaya­ nan prima,” ungkap Hindun.

Hindun, mengungkapkan, pada BKD, untuk program pembinaan dan pembangunan aparatur, kegiatan pengangkatan atau pelantikan dalam jabatan terkait dengan talenpoll supaya dilakukan evaluasi kembali, karena dasar hukum terkait masih lemah. Hal lain, adanya rasionalisasi dari Kecamatan Singorojo sebesar Rp 420 juta, Kecamatan Patean Rp 210 juta, Kecamatan Pageruyung Rp 105 juta dan dari BKD sebesar Rp 325 juta dengan total anggaran Rp 1.060.000.000, maka dialihkan ke Dinas Bina Marga, sumber Daya Air dan ESDM Kabupaten Kendal.

“Kemudian, agar SKPD yang mempunyai alokasi anggaran bisa memanfaatkan waktu yang tersedia sebaik-baiknya, sehingga rencana kegiatan yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran. Bagi SKPD yang mempunyai kegiatan fisik dan memerlukan pelelangan untuk dapat segera mengaju-

kan dokumen lelang setelah adanya persetujuan bersama,” beber Hindun.

Hindun menambahkan, rekomendasi normatif bahwa penyelesaian anggaran agar dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar dihindari pelaksanaan kegiatan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, bagi bank penerima pajak daerah, mengalokasikan dana CSR untuk kegiatan komputerisasi pengelolaan pajak daerah sampai ke tingkat desa dan kecamatan.

“Untuk pengadaan mobil link rit di lima eks pembantu bupati masing-masing sebesar Rp 500 juta dapat direalisasikan dan pengadaan lampu stadion agar dapat dilaksanakan pada perubahan APBD tahun anggaran 2016, dan pelaksana­ anya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Hindia, mengakhiri pembacaan laporan hasil Banggar DPRD Kendal.

Rapat Paripurna DPRD Kendal yang dipimpin Ketua DPRD kendal, Prapto Utono yang dii-

Banggar DPRD Kendal menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Kendal tentang RAPBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2016.

kuti sebanyak 34 orang dari 45 anggota dewan. Dalam kesempatan itu, Prapto Utono, mengungkapkan, bahwa kebijakan retrukturisasi dan rasionalisasi APBN dari pemerin­tah pusat.

Dengan adanya pemotongan anggaran untuk semua lembaga negara, termasuk pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di seluruh In-

donesia.

“Sehingga pemerintah Kabupaten Kendal terkena imbasnya yaitu berupa penundaan DAU bulan Sep-Des 2016 dan penghentian transport dana tunjangan profesi guru triwulan III dan IV tahun 2016 serta tambahan penghasilan guru triwulan ke IV tahun 2016,” tandasnya.neko

1.310 TPQ Terima Dana Bantuan dari Pemkab Jombang Bupati Syahri Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2016

Ribuan guru ngaji dan pengurus masjid juga musholla se Jombang penuhi Masjid Agung Baitul Mukminin. Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan sosialisasi terkait dana pencairan untuk TPQ (taman pendidikan Al Quran), dana perawatan untuk tempat ibadah, Kamis (6/10/2016).

Sebanyak 1.310 lembaga TPQ akan menerima dana bantuan dari pemerintah daerah pada tahun 2016. Dari data TPQ yang sudah masuk bagian Kesra memcapai 2.500.

Sehingga tidak seluruhnya ditampung pada tahun ini, akan tetapi bisa di ajukan pada tahun 2017 nanti.

Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jombang Mokhammad Bisri mengatakan sosialisasi ini dilakukan agar TPQ dapat memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Sehingga masyarakat faham tentang hak dan kewajiban mengenai pemberian dana hibah pemeliharaan tempat ibadah dan juga honor guru ngaji TPQ, agar tidak terjadi kesalahan dalam penya­ luran dana hibah tersebut.

Guru ngaji dan pengurus musholla dan masjid melakukan pendataan dan sosialisasi pencairan di masjid agung Baitul Mukminin.

“Ketika bantuan tersebut dapat terealisasi dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Maka, bantuan yang diterima menjadikan manfaat dan bertambah baik infrastruktur tempat ibadah. Sehingga menambah khusyuk dan nyaman dalam melaksanakan ibadah, honor yang diberikan untuk guru ngaji sebagai bentuk apresiasi pemerintah kabupaten jombang,” tuturnya.

Ia menambahkan penerima bantuan TPQ tahun 2016, memang belum menyeluruh, karena ada keterbatasan kuota pada tahun 2016 ini hanya 1.310 lembaga. Sementara data TPQ yang sudah masuk

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

ke bagian Kesra lebih dari 2.500 pengajuan. Namun, bagi lembaga yang belum mendapat bantuan di tahun 2016 ini, permohonannya tetap bisa diajukan sekarang. Dengan harapan pada tahun 2017 akan bisa terealisasi.

Sementara itu Bupati Jombang, Nyono Suharli mengatakan sebanyak 3930 guru TPQ akan menerima bantuan tersebut.

Untuk yang belum mene­rima diharapkan pada tahun 2017 dapat menerima semua. Sehingga kesejahteraan guru ngaji yang notabene sebagai dasar pendidikan anak anak dalam mengenyam pendidikan agama bisa dirasakan menyeluruh.

“Semoga pemerintah kabupaten Jombang mendapat rezeki yang lebih, untuk bisa membantu kesejahteraan guru guru TPQ. Untuk saat ini dana yang bisa di berikan untuk honor guru ngaji sebesar Rp 3 juta per TPQ. Kami mengajak masyarakat menggunakan dana hibah dan honor tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dengan program yang terencana dan memenuhi administrasi yang ada agar tidak ada kendala terkait pencairannya,” jelasnya.

Diketahui dana bantuan pemeliharaan tempat ibadah di jombang tahun 2016 sebesar Rp 2 milyar yang diberikan kepada 298 tempat ibadah yakni 99 Masjid, 2 gereja, 1 pura masing masing mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 10 juta, sedangkan 196 Musholla masing masing mendapat dana pemeliharaan sebesar Rp 5 juta.

Sementara honor guru TPQ sebesar Rp 3.930.000.000 yang diberikan kepada 1310 lembaga TPQ, per TPQ mendapat Rp 3 juta dibagi tiga guru ngaji yakni per guru ngaji TPQ mendapat Rp 1 juta.nobi

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Ribuan peserta yang terdiri dari anggota TNI Kodim 0807 Tulungagung, anggota Polres Tulungagung, PNS Lingkup Pemkab Tulungagung, pemuda, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Tulungagung, Ormas Pramuka, dan pelajar SD, SMP, SMA, SMK baik negeri maupun swasta, Rabu, 1 Oktober 2016 pagi mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila (Hapsak) tahun 2016.

Upacara berlangsung di halaman Pemkab Tulungagung dan dipimpin Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si. Dalam acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, anggota Forpimda Tulungagung, Sekertaris Daerah Tulungagung, para pimpinan SKPD lingkup Pemkab Tulungagung, anggota veteran, berbagai pengurus organisasi wanita seperti PKK, Darma

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Wanita, serta pengurus GOW Kabupaten Tulungagung.

Pada upacara yang berjalan sekitar satu setengah jam ini ditandai dengan pembacaan naskah Ikrar oleh Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, SE, M.Si, Pembacaan Teks Pancasila oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, MSi, serta pembacaan teks pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.nnang

otonomi

15

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

Peringati Hari Tani, Mahasiswa GMNI Demo DPRD Tulunggung

Anggota DPRD Tulungagung berdialog dengan mahasiswa GMNI.

Puluhan Gerakan Ma­ hasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tulungagung, Jawa Timur, Selasa, 27 Sep­ tember 2016, menggelar aksi memperingati Hari Tani dan menyerukan penyelesaian sengketa agraria yang masih menumpuk hingga 1.700-an kasus di seluruh wilayah In­ donesia. Mereka menuntut pemerintah agar melaksana­ kan pembaruan agraria ses­ uai mandat Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960.

“Aksi hari ini kami gelar

serentak di 135 kantor cabang GMNI se-Indonesia dengan agenda mengingatkan pemer­ intah atas banyaknya kasus sengketa agraria yang belum terselesaikan,” kata Didik Agus, korlap aksi GMNI dikon­ firmasi di sela unjuk rasa.

Puluhan mahasiswa yang tergabung di GMNI Cabang Tulungagung itu dari beberapa institut dan perguruan tinggi di Tulungagung itu melakukan konvoi jalan kaki sambil mem­ bentangkan spanduk berisi per­ ingatan Hari Tani nasional.

Massa terus bergerak sam­ bil meneriakkan yel-yel hidup petani dan himne pergerakan di sepanjang jalan, sehingga menarik perhatian warga dan lalu lintas sekitar.

Tiba di depan Kantor DPRD Tulungagung aksi mahasiswa itu ditemui oleh beberapa orang ang­ gotadewan.TampakKetuaKomi­ si D H. Saiful Anwar SH, H. Isroil Muslimin, Drs. H. Misbach,MM didampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung Drs. Budi Fatahillah, M.Si. Menurut H Misbach selaku

juru bicara dewan siang itu, pihaknya mendukung apa yang menjadi apresiasi mahasiswa.

Dan, ini juga menjadi masukan bagi kami dalam mengambil kebijakan terkait dengan per­ tanian dan pertanahan.

“Kami dorong dan menga­ presiasi apa yang disuarakan adik-adik mahasiswa,” kata H. Misbach politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) yang jalani tiga periode sebagai ang­ gota dewan ini.

“Melalui aksi semacam ini kami ingin mengingatkan bahwa

di Hari Tani Nasional ini kondisi petani kita mayoritas belum se­ jahtera. Kebijakan pupuk subsidi juga masih jauh dari rasa keadilan karenaada­nyapraktikmanipulasi serta mafia pupuk,” ujarnya.

GMNI berharap pemerin­ tah kabupaten proaktif da­ lam menyelesaikan sengketa yang dialami sebagian ma­ syarakat petani dengan pihak Perhutani seperti di lahan hutan Wana Wisata Kandung Rejotangan, Kedung Tump­ ang Pucanglaban dan be­ berapa daerah lain.n nang

Limbah Pabrik PT SUB Ganggu Aktivitas Warga Desa Balongrejo Polusi udara bercampur debu dan asap dari aktifitas pabrik sudah mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan warga. Setiap hari warga menghirup udara yang sudah bercampur debu dan asap pabrik.

s

alah satu perwaki­ lan warga Izarohm­ an Fadly bersiku­ kuh tetap meminta t a n g g u n g j awa b lingkungan PT SUB. “Ini perjuangan warga Desa Pundong, kami merasa di­ lecehkan oleh PT SUB. Sebab sejak berdiri empat tahun tera­ khir, perusahaan lalai terhadap dampak sosial lingkung­an,” ujarnya, usai pertemuan di balai desa setempat.

Pasalnya, polusi udara bercampur debu dan asap dari aktifitas pabrik sudah mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan warga.

“Setiap hari warga meng­ hirup udara yang sudah ber­ campur debu dan asap pabrik.

Aktifitas mesin produksi juga sangat mengganggu, suara kejut dari aktivitas pabrik yang tak terduga-duga mem­ bahayakan bayi dan warga sekitar yang sudah lanjut usia,” cetusnya.

Sehingga orang lanjut usia yang memiliki riwayat jan­ tung akan mengalami kaget atas suara bising secara tiba tiba. Apalagi perusahaan tidak ada manfaat bagi kesejahter­ aan, tidak adanya perhatian ekonomi dari perusahaan kepada warga sekitar.

“Untuk itu kami menuntut kompensasi dan juga tang­ gung jawab lingkungan pe­ rusahaan terhadap warga terdampak yakni dusun Ba­ longrejo Desa Pundong,” pa­ parnya.

Seharusnya ada kemanfaa­ tan sebanding dengan dampak lingkungan yang dirasakan.

Selama ini, warga desa tidak pernah diajak duduk bersama untuk mencari solusi dari dampak lingkungan. Makan­ ya sejak Jumat (30/9), mereka memasang spanduk tuntutan di sepanjang jalan desa dan juga sudut-sudut desa.

“Kami berharap kepala desa dan perangkat juga ber­ satu untuk menindaklan­juti

BNN Sosialisasi Narkoba ke Pelajar SMP Kota Malang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang AKBP Ir Bambang Sugiarto MSi membeber ciri-ciri pemakai narkoba. Ciri-ciri tersebut disampaikan saat melakukan sosialisasi bahaya narkoba pada ratusan siswa SMP, SMA/K di aula Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang, Rabu (5/10/2016).

Menurut Bambang secara umum pemakai narkoba itu memiliki kebiasaan atau ciri-ciri yang mudah dilihat. Disebutkan seperti mudah tersinggung, gam­ pang marah, mudah ngantuk, sering depresi, dan gelisah. Bah­ kan, mereka selalu butuh uang untuk membeli narkoba.

Makanya, dia mewanti-wanti agar waspada dan hati-hati pada teman atau orang yang memiliki ciri semacam itu. Sebab, orang semacam itu terindikasi sebagai pengedar atau pengguna narko­ ba. “Mereka itu harus dihindari.

Itu agar tidak terperosok dan terjebak narkoba seperti mer­ eka,” katanya.

Itu mengingat tiap hari ada 33 orang meninggal karena narkoba.

Sebab, narkoba itu merusak hati, ginjal dan menyebabkan gang­ guan kinerja otak serta organ tubuh lainnya.

Meski begitu, diakui Bam­ bang bahwa untuk member­ antas narkoba itu sa­ngat su­ lit. Alasannya, banyak faktor

yang mempengaruhi maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Dia menyebutkan seperti kepulauan Indonesia yang luas, sedangkan pengawasan kurang memadai. Lalu, besarnya popu­ lasi penduduk indonesia yang dominan generasi muda yang mudah dipengaruhi.

Di sisi lain, kata dia, huku­ man belum membuat efek jera bagi pelaku pengedar maupun pemakai Narkoba. Disamping itu, terbatasnya SDM penindak pelaku penya­lahgunaan Narko­ ba, budaya gengsi, solidaritas, serta hal hal lainnya.

“Begitu juga jenisnya. Sangat banyak. Saat ini tidak kurang dari 167 item yang masuk dalam kategori Narkoba menurut peraturan hukum yang ber­ laku,” kata dia.

Karena itu, dia mengingat­ kan agar tak coba-coba me­ makai narkoba. Dia juga mem­ inta supaya waspada terhadap orang yang memiliki ciri-ciri pemakai narkoba.

Sementara itu, Kepala Dindik Kota Malang Dra Zubaidah MM berharap pelajar bisa menjauhi narkoba. Karena itu sosialisasi bersama BNN ini diharapkan pendidikan bisa mewujudkan generasi cerdas, ceria, cemerlang dan bermartabat sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kota Ma­ lang.naji_dewa_roisky

Aktivitas pabrik PT SUB dinilai telah mencemari lingkungan.

persoalan yang ada. Kalau tidak ada tanggapan, kami akan menuju pabrik un­ tuk menghentikan aktivi­ tas pabrik, sampai tuntutan warga di tindaklamjuti dan diberikan hak nya,” tegas Fadli.

Sementara itu, pihak per­ wakilan perusahaan menyika­ pi tuntutan warga, Kepala B a g i a n U m u m P T S U B,

Kartijo, menyatakan akan segera ditindak lanjuti, dan melaporkan hasil pertemuan berupa tuntutan warga ke­ pada manajemen perusahaan.

Dalam pertemuan ini dirinya sebatas undangan dari kepala desa setempat.

“Memang belum ada kes­ epakatan apapun karena hasil pertemuan berupa tuntutan warga masih akan kami lapor­

Warga desa berembug dengan perwakilan PT SUB di balai desa setempat.

kan ke manajemen perusa­ haan,” ujar Kartijo.

Terkait tudingan warga yang menganggap tidak adan­ ya perhatian ekonomi dari perusahaan kepada warga sekitar, Kabag umum yang juga sebagai Anggota Komisi C DPRD Jombang ini menya­ takan sudah ada perhatian dari perusahaan yang diberi­ kan kepada warga sekitar yang

terdampak secara langsung.

Diakui Kartidjo, sebe­ narnya perusahaan sudah memperhatikan kepentingan warga. Bantuan sudah di beri­ kan kepada warga, baik keg­ iatan hari besar keagamaan maupun lainnya. Pada intinya masalah bantuan mendapat perhatian dari perusahaan.

Dan memang permohonan memang harus melalui pro­

posal.

“Terkait adanya dampak lingkungan yakni polusi me­ mang masih ada kekurangan.

Sedangkan dana CSR (cor­ porate social responsibility) juga sudah disalurkan. Ter­ masuk juga untuk pembibitan di Kecamatan Wonosalam dan untuk GNOTA (gerakan nasional orang tua asuh,” pungkasnya.nobi

Pengadaan Pestisida Disperta Masyarakat Desa Madiun untuk Pengamanan Produksi Purworejo Tetap Tolak Masjid Ahmadiyah

Upaya pengelolaan tana­ man tanaman pangan secara terpadu perlu diterapkan di dalam kegiatan bertani masyarakat guna mening­ katkan produksi dan produk­ tivitas hasil tanaman pangan mengingat kebutuhan bahan pangan (baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya) dari tahun ke tahun yang se­ makin tinggi.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Moch Na­ djib, Kamis (6/10/2016), men­ jelaskan peningkatan produksi pangan merupakan program prioritas dalam pembangunan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Dalam peningkatan pro­ duksi perlu dukungan keterse­ diaan sarana produksi, teru­ tama pupuk, yang memenuhi azas 6 tepat (tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga),” terang Nadjib.

Selain itu lanjut Nadjib, dalam rangka pengamanan produksi pangan salah satunya adalah pemanfaatan pestisida dalam menanggulangi seran­ gan OPT di lapangan. Kar­ ena itu perlu dilakukan upaya pencegahan adanya dampak yang berlebih. Namun hal tersebut dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan keamanan lingkungan, seh­ ingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Para mantri, PPL, dan Babinsa mendampingi petani melaksanakan pengendalian hama wereng dan tikus.

“Selain yang saya sebutkan tadi guna untuk pengamanan pangan diperlukan pula pe­ manfaatan pestisida. Namun perlu diingat di dalam peng­ gunaan pestisida juga tetap mempertimbangkan keaman­ an lingkungan sehingga kes­ eimbangan ekosistem tetap terjaga,” ujar Kadis Pertanian Kabupaten ini pada Lensa In­ donesia.

Dari pengamatan di lapan­ gan, tampak para mantri beserta PPL,Babinsa men­ dampingi para petani guna melaksanakan pengendalian hama semacam hama wereng, tikus dan hama lainnya. Se­

lain itu pihak Disperta Kabu­ paten Madiun jauh-jauh hari telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengendali­ kan hama wereng, mulai dari pengamatan, kecepatan in­ formasi, ketepatan pemberian pestisida, cara penyemprotan yang benar.

Saat ini luas realisasi tana­ man padi di Kabupaten Madiun mencakup 90.519 hektar untuk tanaman Jagung 6.203 hektar dan Kedelai 4.971 hektar.

“Kondisi iklim dan curah hujan yang cukup tinggi ber­ dampak pada efektifitas pes­ tisida menurun,” pungkas Nadjib.ndhimaz_adi

Masyarakat Desa Pur­ worejo, Kecamatan Ringinar­ um tetap menolak keberadaan Jamaah Ahmadiyah di ling­ kungan Kecamatan Ringi­ narum, Kabupaten Kendal.

Apalagi, mendirikan masjid dan melakukan kegiatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Ali Muhtadi yang mewakili warga Desa Purworejo, Kecamatan Ringinaraum Selasa (27/9/2016) di hadapan anggota Komnas HAM dan Forkopimda serta tokoh agama, tokoh pe­ muda dan tokoh masyarakat saat sosialisasi SKB Mendagri dan Menag serta Jaksa Agung soal pendirian rumah ibadah di Balai Desa Purworejo.

Muhtadi mengatakan, ja­ maah Ahmadiyah sudah ada di desanya sejak 2004 namun ke­ hidupan bermasyarakat tetap baik dan tidak timbul konflik.

Setelah Ahmadiyah mendi­ rikan masjid yang pada 23 April 2016 dirusak oleh beberapa orang, warga mulai menyampai­ kan penolakannya. “Kami sebe­ narnya saling bergaul dengan baik setiap hari karena para jemaah Ahmadiyah juga orang asli Desa Purworejo, kami tidak melarang mereka beribadah. Namun kami menolak jika mereka mendirikan masjid,” tegas Ali Muhtadi kepada komnas HAM dan FKUB. Sebelumnya Bupati Ken­ dal dr. Mirna Anissa, M.Si, Dr

Jayadi Damanik dan Moh Subir dari Komnas HAM memberi­ kan pengarahan dan sosialisasi soal pendirian rumah ibadah dan kebebasan berkeyakinan dan beragama serta penyelesa­ ian konflik berbau SARA pada warga Desa Purworejo.

Usai pengarahan warga Desa Purworejo melalui Kepala De­ sanya tetap menyatakan peno­ lakkannya dengan keberadaan agama Ahmadiyah walaupun negara tetap menyatakan me­ lindungi setiap warga negara.

Menurut ketua penggerak PKK Desa Purworejo yang juga istri kades, kekawatiran akan paham tersebut dapat mempen­ garuhi remaja dan anak - anak nantinya karena Jamaah Ah­ madiyah mengaku Islam namun tidak mengakui nabi Muhamad sebagai nabi terakhir.

Sementara dari tokoh pe­ muda dan Masyarakat sepakat menolak keberadaan masjid Ja­ mah Ahmadiyah dan meminta ijin IMB masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo dicabut.

Selanjutnya Kepala Kantor Kestuan Bangsa dan Perlindun­ gan Masyarakat Drs. Ferinando Rad Bonay mengatakan, semua pendapat masyarakat Desa Pur­ worejo dalam kegiatan sosialisa­ si tersebut akan menjadi bahan kajian bagi Komnas HAM sebe­ lum memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.neko

DPRD Kota Kediri Tak Kompak Soal Pembentukan Pansus UB DPRD Kota Kediri mulai tak kompak terkait rencana pembentukan panitia khusus pembangunan kampus 3 Uni­ versitas Brawijaya. Ada dua fraksi menolak mengirimkan anggotanya dengan alasan tak ada pijakan jelas.

Pembangunan kampus 3 Universitas Brawijaya tak punya

ijin dari Kemenristekdikti.

Dua Fraksi tidak meny­ etorkan nama untuk menjadi anggota Pansus yaitu Fraksi Demokrat Pembangunan dan Fraksi Golkar. Hal ini diakui ketua Pansus Reza Darmawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

“Alasanya ini masih me­

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

nunggu perkembangan selan­ jutnya, Masih menunggu hasil dari konsultasi ke Kementrian, tapi sudah ada 6 fraksi yang menyetorkan nama” ungkap­ nya, Rabu (5/10/2016).

Lebih lanjut, Reza men­ gatakan, jika rapat pansus rencananya digelar pada dua minggu lagi. Rencanan­

ya akan ada konsultasi ke Dirjen Keuangan dan Kemen­ ristekdikti dilakukan pada hari ini, Kamis (6/10/2016).

Terpisah Ketua Fraksi Demokrat Yudi Ayubchan yang sejak rapat Badan Musy­ warah (Banmus) menolak pembentukan Pansus. Ini merupakan sikap dari Fraksi

Demokrat Pembangunan.

Pasalnya persoalan UB belum memiliki dasar yang jelas un­ tuk dipansuskan.

“Dasar kita menunggu hasil konsultasi dari Dikti dan Dirjen Keuangan, dan besok kita akan berangkat ke Jakarta, dari situ kita nanti bersikap,” ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar Han­ dayani mengatakan hal yang sama jika pihaknya menunggu hasil konsultasi kelembagaan ke Jakarta. “Sikap kita menung­ gu hasil dari hasil konsultasi” ujar Handayani singkat.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB Muzer Zaidib mengatakan sudah selayak persolan Pemban­

gunan Gedung UB dipansuskan, sebab belum memiliki izin dari Dikti. Selain itu merujuk evaluasi Gubernur untuk mengkaji ulang Mou antara Pemkot Kediri dan Universitas Brawijaya. Pemkot Kediri sendiri tetap nekad mem­ bangun dengan memakai ang­ garan APBD Kota Kediri senilai 19 Milyar.nandik_kartika

16

Edisi 154 | 10 - 16 oktober 2016

a d v e r t o r i a l

Lewat Jatim Fair 2016, Gubernur Soekarwo Optimistis Raup Investasi Dagang Rp 1.012 Triliun Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar acara Jatim Fair Tahun 2016. Agenda rutin tahunan ini telah menjadi icon Jatim sebagai ajang pameran akbar produk unggulan para pelaku industri yang tebesar se-Indonesia Timur. Tahun ini Jatim Fair telah digelar untuk ketujuh kalinya dan tak terbantahkan lagi acara tersebut mampu mendongkrak perekonomian daerah maupun nasional.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Jumadi mengatakan event ini digelar untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 71. Tak hanya itu, dalam Jatim Fair kali ini juga digabungkan dengan misi dagang yang diikuti oleh Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi di Indonesia juga bussiness meeting dengan para pengusaha asal Los Angeles.

“Event Jatim Fair tahun 2016 telah terintegrasi dengan para pengusaha antar provinsi yaitu misi dagang dengan 26 provinsi juga

deng­an pengusaha luar asal Los Angeles. Di dalam Jatim Fair kali ini ada diikuti total 550 stan/booth dan semua­ nya telah terisi penuh,” ujar Jumadi pada lensaindonesia, Jumat (8/10/2016).

Ia merinci para peserta yang mengikuti Jatim Fair 2016 mulai dari negara sahabat yakni Gyeong NamKorea Selatan, Jepang dan Tianjin-Cina. Untuk peserta dari luar provinsi ada 12 di antaranya Pemprov Suma­ tera Utara, BPMD Maluku, Disperindagkop dan UMKM Kota Cirebon, Dekranasda Kabupaten Demak, Dinas Pertanian NTB dan Disperindag Kalimantan Selatan. Sedangkan yang lainnya 35 SKPD Pemprov Jatim, 32 SKPD kabupaten/kota di Jatim, 18 BUMN/BUMD hingga sektor swasta se-Indonesia. “ Untuk Pemprov Jatim sendiri, Pak Gubernur (Soekarwo) memfasilitasi keberadaan UMKM dengan fasilitas khusus yaitu mengu­ sung tema Rumah Dekranasda. Karena itu kami mengajak seluruh warga Jatim mari

Gubernur Jatim Soekarwo didampingi istri Nina Soekarwo bersama para Forkopimda Jatim dan istri saat memotong pita sebagai peresmian dibukanya Jatim Fair 2016.

Gubernur Soekarwo dan Forkopimda Jatim saat meninjau sejumlah stand di Jatim Fair yang ada di Gedung Convention Hall Grand City Surabaya.

Gubernur Jatim Soekarwo didampingi istri Nina Soekarwo bersama para Forkopimda Jatim dan istri saat menekan tombol sirine tanda dilaunchingnya Jatim Fair 2016.

beramai-ramai mengunjungi dan membeli produk lokal unggulan kita di Jatim Fair 2016 yang digelar di Grand City Surabaya mulai 6-16 Oktober 2016,” tegasnya.

Sementara, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku optimistis kegiatan Jatim Fair 2016 mampu menaikkan investasi dagang ke Jatim hingga 17%. Disam­ping itu event Jatim Fair 2016 merupakan transaksi dagang awal, pertemuan antara buyer dan seller secara langsung.

“Selama enam bulan terakhir transaksi dagang Jatim telah mencapai Rp 804 triliun, melalui event ini dengan dibantu 26 KPD di beberapa provinsi saya yakin akan mampu menaikkan transaksi sekitar Rp 1.012 triliun atau naik 17% dalam setahun

ini,” ungkap pria yang akrab disapa Pakde Karwo saat membuka Jatim Fair 2016 di Grand City Convex Surabaya, Kamis (6/10/2016) malam.

Ia menjelaskan, semua transaksi dagang yang terjadi akan segera ditindaklanjuti melalui Electronic Commerce (E-Commerce) dengan tenggang waktu selama setahun. Selain itu model misi dagang business to business yang difasilitasi Pemprov Jatim, terbukti menjadi trigger perdagangan antar pulau.

“Dalam event ini akan ada penandatanganan kerjasama dengan Filipina dan business meeting dengan tim Los Angeles. Jadi yang terpenting dari kegiatan ini bukan jumlah uangnya tapi transaksi setelahnya,” terangnya.

Tak hanya itu, Pakde Karwo juga menilai yang bisa memperkuat perdagangan Jatim di tengah situasi ekonomi tak stabil seperti ini ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data yang ada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim Tahun 2015 sekitar 54,98% disumbang oleh para pelaku UMKM. Terlebih industri UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hampir 95%. “UMKM lah yang menghidupkan perekonomian di Jatim, oleh sebab itu kunci keberhasilannya ialah kepedulian terhadap UMKM,” imbuh gubernur dua periode itu.

Selain itu, untuk menuju kemandirian ekonomi Pemprov Jatim, masih kata Soekarwo, Pemprov Jatim

menganut tiga konsep yakni keberpihakan pada retail yang diwakili oleh UMKM, pemberian bantuan subsidi pajak atau fiskal pada industri kecil dan pemberian suku bunga rendah atau moneter.

Karenanya dengan tiga konsep tersebut diharapkan para pelaku UMKM mampu berdaya saing, dengan memiliki kualitas dan pemasaran yang baik. “Saat ini kami bahkan telah bekerjasama dengan DPRD Jatim untuk menerapkan skema pembiayaan loan agreement (skema pembiayaan murah) khusus untuk UMKM,” lanjut dia.

Ditambahkan, sebagai bentuk dukungan pada UMKM Jatim pihaknya juga menempatkan Rumah Dekranasda untuk ikut ambil bagian dan menjadi icon pameran. Hal itu merupakan wujud komitmen dari seluruh stakeholder pembangunan termasuk Dekranasda Jatim yang jeli terhadap potensi UMKM. “Semua pe-

serta yang tergabung pada Dekranasda Jatim saat ini sudah memiliki kualitas world class utamanya di sisi packa­ ging,” cetus Pakde Karwo.

Selain menampilkan pameran, Jatim Fair 2016 juga memberi hiburan sensasional kepada masyarakat Jatim dengan menampilkan konser musik artis/grupband ibukota nonstop selama 11 hari.

Mulai dari Kahitna, Yovie & The Nuno, Wali, Isyana Sarasvati dan masih banyak lainnya.

Untuk di area Convention Hall Lantai 3, selama pame­ ran juga digelar aneka lomba dan kompetisi. Sehingga tepat kiranya Jatim Fair 2016 menjadi ajang pameran, promosi, hiburan, belanja dan rekreasi keluarga bagi semua lapisan masyarakat Surabaya dan Jatim. Untuk jam buka pameran setiap hari mulai pukul 11.00-22.00 WIB, dan free entry hari Senin sampai Jumat pukul 11.00-16.00 WIB.nsarifa/adv

a d v e r t o r i a l

Jatim Borong Empat Penghargaan Khusus Lansia dari Mensos Pemprov Jawa Timur lewat Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur berkomitmen terus peduli terhadap kesejahteraan para lanjut usia (lansia). Hingga saat ini jumlah lansia di Jatim diprediksi lebih dari 4,2 juta orang atau sebesar 10,1 persen dari total keseluruhan penduduk Jatim yang mencapai 38 juta jiwa.

Untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia, pemerintah juga rutin menggelar berbagai program untuk pemberdayaan para lansia, mulai dari olahraga atau senam khusus lansia, cek kesehatan dan memberikan pelathan khusus bagi lansia agar punya keterampilan.

Dan semuanya itu dilakukan melalui posyandu lansia serta karang werdha yang terdapat di sejumlah kabupaten/kota hingga menjangkau setiap desa/kelurahan.

Aktifnya kegiatan tersebut yang teritegrasi antar Pemprov Jatim dengan pemkab/pemkot rupanya mendapat penilaian dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Dimana sebanyak empat dari lima kategori Penghargaan Kese­ jahteraan Sosial Lanjut Usia dari Kemensos berhasi sisabet oleh Provinsi Jawa Timur.

Empat kategori yang berhasil diraih oleh Jawa Timur adalah kategori pejabat perorangan, kategori keluarga, kategori Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) juga kategori kelompok. Untuk pejabat perorangan yang mendapat penghargaan yakni Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa dalam acara Penganugerahan Penghargaan Mensos RI kepada Pegiat Upaya Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tahun 2016 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Menanggapi hal ini, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) menga­ku bangga. Soekarwo menilai penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Jatim mulai dari pemerintah, DPRD, pengusaha, polisi, TNI,tokohagama,tokohmasyarakat dan generasi mudanya sangat peduli dengan lansia.

“Memang kami punya Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5/2007 tentang Meningkatkan Kesejahteran Lanjut Usia, serta program khusus untuk para lan-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Kepala Dinsos Jatim Sukesi (dua dari kanan) bersama keempat peraih penghargaan Lansia asal Jawa Timur dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Salah satu peraih Penghargaan Pegiat Upaya Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tahun 2016 Kategori Pejabat yakni Gubernur Jatim Soekarwo.

sia, khususnya di Panti Werdha.

Tapi yang paling penting adalah masyarakat Jatim yang peduli dan memberdayakan lansia, seper­ti membentuk yayasan lansia, serta setiap kecamatan pasti ada kegiatan untuk para lansia,” papar Pakde Karwo.

Dengan diterimanya penghargaan ini, maka akan semakin memotivasi Pemprov Jatim bersama banyak pihak untuk terus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jatim. Selain kesejahteraan lansia, Pemprov dalam waktu dekat akan mewujudkan Jatim bebas pasung.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa juga memberikan pujian bagi Soekarwo. Menurutnya, Provinsi Jatim dibawah kepemimpinan Pakde Karwo sangat pro lansia. Terbukti, dari seluruh penghargaan yang dibagikan pada kesempatan itu, Jatim menjadi juara umum.

“Selamat kepada Pakde Karwo, selamat kepada Jawa Timur karena telah menjadi juara umum. Selain gubernurnya mendapat penghargaan, kategori keluarga, kelompok dan lembaga juga mendapat penghargaan. Semuanya komplit. Ini artinya, Jatim sangat pro lansia.

Kami harap ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” harap Mensos.

Khofifah melanjutkan, lansia memiliki potensi yang sama deng­ an masyarakat berusia produktif.

Lansia juga bisa memberikan titisan, harkat dan martabat kepada generasi muda, punya hak dan kewajiban, dan punya ke­ sempatan yang sama besar deng­ an yang muda.

Bahkan mereka adalah orang

yang lebih dulu berjuang dalam membangun dan mengembangkan negeri ini. Sehingga meskipun sudah memasuki usia lanjut, tapi pemikiran serta pengalamannya sangat dibutuhkan.

Karena itu, nasib dan kesejahteraan para lansia harus diperhatikan.

Pemerintah diminta harus terus berinovasi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan kaum lansia. Di antaranya deng­ an mengembangkan sistem pelayanan bagi lansia dan meningkatkan pelayanan berbasis keluarga.

“Keputusan pertama, lansia harus bersama keluarga, jangan ketika orang tuanya sudah lansia malah dikirim ke Panti Werdha.

Basisnya adalah bersama keluarga, kemudian kita tingkatkan pelayanan berbasis institusi. Artinya, fasilitas-fasilitas didalamnya terutama yang bersifat long term care harus diperbaiki,” urai menteri wanita asal Surabaya ini.

Sementara untuk kategori kelompok dalam penghargaan tersebut juga diberikan kepada Karang Werdha Yudistira Sidoarjo. Untuk kategori LKS yang menerima penghargaan yaitu Yayasan Hargo Dedali Surabaya. Sedangkan Yayasan Ponpes Lansia Darus Syifa memperoleh penghargaan kategori keluarga.

Saat penerimaan penghargaan di Jakarta tersebut ikut mendam­ pingi yaitu Kepala Dinas Sosial Jatim Sukesi, Ketua Pelaksana Harian Komda Lansia Jatim Edi Purwinanto dan 1.000 peserta dari kementerian/lembaga, akademisi, mahasiswa, perwakilan perguruan tinggi, lembaga lansia, jajaran Komnas lansia, jenderal lansia dan para pekerja sosial.nsarifa/adv