Koran Lensa Indonesia Edisi 150

Terbit 16 halaman | Harga Eceran: Rp 4.000 | Langganan: Rp 16.000 (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Kalian Jangan Diam aja Jokowi tuh Disandera Ahok Presiden Jokowi harus dibebaskan dari sandera politik Ahok, Mega bisa melakukannya, caranya dengan melikuidasi Ahok dari DKI, dengan demikian Ahok tidak punya instrumen mengancam Jokowi.

k

oordinator Gera­ kan Indonesia Ber­ sih (GIB) A dhie Massardi menga­ takan klaim Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuang­ an Megawati Soekarnoputri mempunyai maksud ter­ tentu.

Tujuannya adalah men­ desak Mega segera melabuh­ kan dukungannya kepada di­ rinya, dengan embel-embel pasangannya Djarot Saiful Hidayat. Apakah bisa Ahok mendesak Mega?

Adhie menuturkan bagaimana alur ceri­ tanya.

Cerita berangkat dari Jakarta Utara. Ahok yang baru beberapa pekan menjabat sebagai Guber­ nur DKI Jakarta, meng­ gantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden RI, menerbitkan izin reklamasi melalui Kepu­ tusan Guber­

Obral Remisi 128 Koruptor Cederai Semangat Antikorupsi

Di Hari Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia, pemerintah memberikan remisi terhadap 82.015 narapidana di seluruh In­ donesia. Jumlah ini terbagi dalam dua remisi yakni remisi umum I sebanyak 78.487 narapidana dan remisi umum II sebanyak 3.528. Hal itu dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly usai memimpin up­ acara di kantor Kemen­ kumham, Rabu, 17 Agustus 2016. “ Yang dapat remisi umum II ini langsung be­ bas,” kata Yasonna.

Jumlah 82.015 narapi­ dana yang mendapat remi­ si ini berasal dari 131.954 narapidana yang selama ini mendekam di berbagai lembaga pemasyaraka­ tan di Indonesia. Selain itu, masih ada lagi 67.426 tahanan yang tinggal di berbagai rumah tahanan di Indonesia. “Tapi kalau yang dapat remisi ini hanya narapidana. Tahanan itu kan belum selesai proses

Grace Natalie.

hukumnya,” ucapnya.

Seperti pemberian re­ misi di momen-momen lainnya, remisi kemerdeka­ an ke-71 RI pun didominasi oleh narapidana tindak pidana umum yang jum­ lahnya mencapai 68.633 narapidana. Sementara narapidana narkoba be­ rada di urutan kedua ter­ banyak dengan jumlah 12.761 narapidana yang mendapat remisi. nBaca: Obral... Hal 7

nur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2238.

Izin pelaksanaan rekla­ masi ini dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2014.

Yakni untuk pelaksanaan reklamasi Pulau G pada PT Muara Wisesa Samudra. Soal reklamasi pulau ini ber­kasus dan saat ini tengah bergulir di Komisi Pemberantasan Ko­ rupsi (KPK) dengan awalan kasus suap.

Soal perijinan reklama­ si tersebut, Ahok disebutsebut mempunyai kartu truf yang sekaligus digunakan untuk menyandera Jokowi.

Pernyataan Ahok didukung Mega dengan catatan ber­ pasangan dengan Djarot mer­ upakan upayanya agar Jokowi segera mengambil tindakan.

“Orang salah menduga du­ kungan Jokowi kepada Ahok, saya melihatnya lebih kepada Jokowi disandera oleh Ahok.

Pernyataan Ahok didukung Mega ini sinyal agar Jokowi segera mengambil tinda­ kan ke PDIP, ke Mega,” kata Adhie, Kamis (18/8/2016).

Surat Terbuka Rakyat Palestina Bermimpi Hidup di Alam Indonesia

“Di Sini Bayi-Bayi Mati di Pangkuan Ibunya Akibat Serangan Bom” Hari bersejarah 17 Agus­ tus 2016 memasuki usia 71 tahun. Meski tidak dike­ tahui pasti jumlah nyawa pahlawan yang jadi kor­ ban, namun sepanjang 350 tahun terjajah, diasumsi­ kan jutaan pembela bumi pertiwi meregang nyawa.

Kini, masyarakat tinggal menikmati hidup merdeka, aman dan sejahtera.

Namun kemerdekaan ini tidak berlaku bagi se­ orang lelaki paruh baya ber­ status suami di Gaza City, Jalur Gaza, Palestina. Dia memimpikan hidup bisa di Indonesia.

Abdullah Gaza, terkagumkagum dan beranggapan betapa ‘nikmat’ tinggal di Indonesia, negeri berpen­ duduk muslim terbesar dun­ ia, memiliki aneka kekayaan alam, subur, masyarakatnya banyak yang makmur, damai dan sejahtera. nBaca: Doa... Hal 7

Kartu truf yang dipegang Soal politik sandera yang Ahok, lanjutnya, menjadi dilancarkan Ahok ini, Adhie senjata utamanya. Jika tidak menyinggung bagaimana segera mengambil tindakan, pihak yang berseberangan bukan tidak mungkin du­ soal reklamasi dibuat tidak gaan keterlibatan Jokowi berkutik melalui tangan dengan pengem­ Presiden Jokowi. bang reklamasi Salah satunya akan dibuka Rizal Ramli yang per­lahan-lahan sejak awal meno­ Ahok ini oleh Ahok. lak reklamasi se­benarnya Di sisi lain, tiba-tiba dicopot bukan pendaftaran bakal dari kursi Menko sahabat baik calon Gubernur Maritim.

Jokowi, tetapi dan bakal calon Begitu juga menyandera, wakil Gubernur dengan Men­ Ahok telah dijadwalkan teri Lingkungan pada pertengahan Hidup dan Kehu­ menyandera September men­ tanan Siti Nurba­ Jokowi. De­ngan datang. Sementa­ ya dan Menteri melihat fakta ra dukungan dari Kelautan dan sebelumnya, partai terbesar Perikanan Susi Ahok menyeret di Jakarta, PDIP, Pudjiastuti yang Jokowi dalam tidak kunjung di­ dibuat tidak ber­ berbagai terima Ahok. kutik oleh Ahok. kasus. Itu kan “Ahok ini se­ Padahal periji­ ancaman. benarnya bukan nan reklamasi sahabat baik sangat jelas me­ Jokowi, tetapi nyalahi aturan Adhie menyandera, yang ada.

Massardi Ahok menyan­ Dalam harid e r a Jo kow i . hari ke depan, De­ngan melihat fakta sebe­ Adhie belum berani mengam­ lumnya, Ahok menyeret bil kesimpulan apakah Mega Jokowi dalam berbagai ka­ atas permintaan Jokowi sus, terakhir soal reklamasi, akhir­nya menuruti keingi­ bahwa pengembanglah yang nannya. Yakni menentukan menjadikan Jokowi sebagai pilihannya kepada Ahok da­ Presiden. Itu kan ancaman,” lam Pilkada DKI Jakarta. jelas Adhie. nBaca: Kalian... Hal 7

Doa Menggemparkan Syafii di Sidang MPR/DPR Ternyata Tanpa Konsep

Syafi’i menangis saat mengucapkan doa yang menghebohkan ruang sidang paripurna.

Wanita Palestina demo memprotes kekejaman Israel. Senjata mereka hanya sebongkah batu.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muham­ mad Syafii, menjadi salah satu orang yang paling ba­ nyak dibicarakan setelah Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD RI di ge­ dung parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Doa yang ia bawakan sebagai penutup sidang yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi itu membuat he­ boh publik.

Di media sosial, bere­ dar luas rekaman video di mana ia membawakan doa. Bahkan, disebutsebut sebagai “doa paling menggemparkan”.

Isinya mengangkat reali­ tas kondisi bangsa. Namun tak sedikit menganggap doanya lebih berat berisi kritik kepada pemerintah, menohok para pemimpin negara yang korup dan hanya memberikan janjijanji palsu kepada rakyat. nBaca: Doa... Hal 7

RSUD Dr Soetomo Diduga Telantarkan Bayi Prematur Hingga Tewas

“Bayi Kami Dibiarkan Kedinginan Tanpa Inkubator, Hanya Karena Kita Pakai SKTM”

Pasangan Muhammad Royhan (24) dan Azizatul Khoiro (21) tersedu mengetahui putranya yang baru lahir Muhammad Zafran meninggal karena terlambat dimasukkan ke dalam inkubator. Insert: Jenazah bayi

Peristiwa tragis nan menyedihkan dialami pasang­ an Muhammad Royhan (24) dan Azizatul Khoiro (21) warga Jalan Tembok Dukuh 9/2 Surabaya, Jawa Timur.

Putranya yang baru lahir se­ cara prematur diduga ditelan­ tarkan oleh pihak RSUD Dr. Soetomo, Rabu (17/8/2016).

Ditemui di RSUD Dr. So­ etomo, pasangan ini masih terlihat tersedu kehilangan putranya Muhammad Zafran yang lahir pada 15 Agustus 2016 lalu yang prematur di

RSIA IBI Surabaya. Meski lahir prematur, dokter menyatakan bayi seberat 1760 gram itu di­ nyatakan sehat. Namun karena biaya rumah sakit yang terlalu mahal, pasangan ini meminta untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih terjangkau. Apalagi dia diberitahu peralatan RSIA IBI kurang lengkap.

“Sehari Zafran dirawat di RSIA IBI sudah habis Rp3,5 juta. Karena merasa biaya terlalu mahal, kami minta direkomendasikan di rumah sakit yang harganya terjang­

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

kau dan akhirnya dirujuklah ke RSUD Dr. Soetomo,” kata Muhammad Royhan.

Pada Selasa (16/8/2016) pukul 16.00 WIB, Zafran tiba ke RSUD Dr. Soetomo dan langsung diarahkan ke IRD RSUD Dr. Soetomo. Namun tak dinyana, putranya tak langsung memperoleh pera­ watan oleh pihak rumah sakit. Royhan mengatakan hingga pukul 23.00 WIB bayinya ditelantarkan dan tak langsung dimasukkan ke dalam inkubator.

“Zafran ditelantarkan di sebuah ruangan bayi nor­ mal pada umumnya, tidak dimasukkan ke inkubator dari pukul 16.00-23.00 WIB. Itu pun setelah kami marahmarah. Selama tujuh jam dia ditelantarkan,” ucapnya.

Azizatul Khoiro menga­ takan saat dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo putranya masih sehat. Setelah ditelantarkan selama tujuh jam, pihak ru­ mah sakit menyuruh dia dan keluarga untuk pulang ke ru­ mah. Tak dinyana, pada Rabu

(17/8/2016) pukul 09.00 WIB Royhan dikabari pihak ru­ mah sakit bila Zafran sudah meninggal dunia.

“Lalu kami sebagai kelu­ arga mendapat kabar seperti itu, kami tidak terima dan langsung masuk ruangan, ternyata saya lihat sendiri anak saya tidak dimasukkan ke inkubator. Jadi dimasuk­ kan ke tempat biasa seperti bayi yang normal lainnya, mas bisa bayangkan gimana dinginnya.

nBaca: Bayi... Hal 7

BISNIS

2

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Tiongkok jadi Mitra Dagang Terbesar Jawa Timur Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) meng­ akui pihaknya telah menjalin kerja sama yang cukup lama dengan Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur.

Konsulat Jenderal (Konjen) RRT di Surabaya Yu Hong mengungkapkan, hubungan antara Tiongkok dan Jatim cukup erat dan sangat akrab.

Kedua belah pihak sudah men­ jalin hubungan sister city yang sudah berjalan sejak lama. Se­ lain itu, ada saling kunjungan dan pertukaran kebudayaan dan kesenian. Kata dia, Tiong­ kok telah menjadi mitra dagang terbesar untuk Jatim.

“Saya yakin hubun­

gan Tiongkok-Jatim jika terus di­t ingkatkan maka akan semakin erat. Misal­ nya masyarakat Jatim yang berkunjung ke Tiongkok jum­ lahnya juga makin banyak.

Begitu pula warga Tiongkok ke Jatim yang jumlahnya meningkat untuk mengetahui lebih banyak tentang Jatim,” katanya saat usai menghadiri upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 di Gedung Negera Grahadi Sura­ baya, Rabu (17/08/2016).

Yu Hong juga mengakui, selama menjalin kemitraan, pihaknya dapat memetik pelajaran berharga dari Jatim dalam hal percepatan ekono­

mi masyarakat. “Tiongkok bisa belajar banyak tentang bisnis dan perdagangan,” ujar Yu Hong.

Ditambahkannya, Jatim merupakan pusat perda­ gangan di Indonesia Bagian Timur. Jadi potensi kerja sama antara Tiongkok-Jatim masih cukup besar potensinya untuk bekerja sama. Karena itu, Pemerintah Tiongkok sangat menyambut investor dari luar negeri, termasuk Indonesia dan Jatim.

Selain RRT, upacara perin­ gatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 di Grahadi ini juga di­ hadiri para perwakilan negara sahabat yang ada di Surabaya,

seperti Konsulat Jenderal Jepang, Konjen Amerika Ser­ ikat, Konjen Thailand, Konsul Jenderal Polandia, Konsul Jenderal Denmark dan Kon­ sul Jenderal Maroko.

Kemudian, Konsul Jen­ deral New Zealand, Konsul Jenderal Hungaria, Konsul Jenderal Philipina, Konsul Jenderal Slovakia, Konsul Jenderal Switzerland dan Konsul Jenderal Belanda.

Momentum ini menjadi kesempatan bagi para kon­ sul negara sahabat terse­ but untuk beramah tamah dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, SoakarwoSaifullah Yusuf.nsarifa

Gubernur Jawa Timur bersulang dengan Konjen RRT di Surabaya, Yu Hong di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Kemenhub Lepas Pengelolaan Pelabuhan ke Pelindo dan Swasta Kemenhub membuka kesempatan kepada BUMN maupun pengusaha pelabuhan swasta untuk mengelola Pelabuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub.

m

enteri Perhu­ bungan Budi Karya Sumadi menuturkan, pihaknya ke depan akan fokus menjadi regulator untuk fasilitas per­ hubungan seperti misalnya pelabuhan dan stasiun.

Budi mengatakan, seba­ gaimana arahan Presiden RI Joko Widodo, biaya opera­ sional ke depan seharusnya tidak terus-menerus bergan­ tung dari Anggaran Penda­ patan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta perlu ditingkatkan.

Kemenhub membuka kes­ empatan baik kepada BUMN maupun pengusaha pelabu­ han swasta untuk mengelola Pelabuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub.

“Arahan dari Pak Presiden itu, melakukan swastanisasi

dari kegiatan yang selama ini dilakukan dengan APBN,” ucap Budi di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (18/8/2016).

Lebih jauh mantan bos Angkasa Pura II itu menu­ turkan, perlu terobosan agar usaha-usaha yang sudah menghasilkan keuntungan atau yang memiliki potensi komersial, dilepaskan ke swasta.

Dengan demikian, biaya operasional ke depan tidak lagi bergantung dari APBN. “Ya kalau memang kegiatannya sudah komersial, masak harus disubsidi,” imbuh Budi.

Budi mencontohkan bis­ nis pelabuhan, Kemenhub mulai tahun ini akan melepas sejumlah pelabuhan UPT, untuk dikelola Pelindo.

Meski menyerahkan pen­ gelolaan pada Pelindo, Budi menegaskan pengawasan tetap ada ditangani Kemen­ hub.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) didampingi Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin melihat maket LRT Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan.

“Sudah kami inventari­ sasi, dari empat Pelindo itu masing-masing empat lokasi, selesai 2016. Jadi yang selama ini dikelola Kemenhub, kami minta Pelindo ‘mengakui­ sisi’. Pelindo saya minta sewa pelabuhan tersebut,” jelas Budi.

Telkom Gandeng BUMN Jatim Sediakan Air Bersih Peringati HUT ke-71 Ke­mer­dekaan Republik In­ donesia, Ke­menterian Ba­dan Usaha Milik Negara (BU­MN) dan BUMN gelar sejumlah kegiatan sosial sebagai ben­ tuk kepedulian pada kondisi sosial kemasya­rakatan. Klai ini diimplementasikan den­ gan wujud penyediaan air bersih dan sarana mandi cuci kakus (MCK).

“Memperhatikan kondisi masyarakat yang masih kesu­ litan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan air bersih dan MCK, Telkom selaku koordinator kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri wilayah Jawa Timur bersama lima BUMN pendamping berkomitmen membangun sarana air bersih dan MCK,” ujar Honesti Basyir Direktur Wholesale & International Service PT Telkom Indone­ sia (Persero) Tbk (Telkom) dalam keterangan resmi yang diterima Lensaindonesia. com, Rabu (17/08/2016).

BUMN pendamping untuk wilayah Jawa Timur kali ini PT Boma Bisma Indra, PT Ga­ ram, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Perum Jasa Tirta 1.

Sesuai mandat yang diberi­ kan oleh Kementerian BUMN, Telkom membangun sarana air bersih dan MCK di wilayah Jawa Timur, di Senden, Keca­ matan Kampak, Kabupaten

Tempat penampungan air sebagai bagian dari bantuan pembangunan sarana air bersih dan MCK dari program BUMN Hadir Untuk Negeri.

Trenggalek, Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, Kabu­ paten Nganjuk dan Desa Ka­ lak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Sedang­ kan di Banyuwangi, Telkom membantu penyediaan 50 unit MCK rumah.

Honesti Basyir menjelaskan, kondisi desa yang memper­ oleh bantuan penyediaan air bersih umumnya merupakan desa-desa terpencil. Misalnya, Posisi Desa Gampeng. Desa berpenduduk 2.875 jiwa ini be­ rada di lereng gunung. Selama ini untuk pemenuhan air ber­ sih penduduk mengambil air tandon utama sumber air alam yang jaraknya sekita 1,4 km.

Akibatnya warga desa itu sering mengalami ke­ sulitan air bersih apalagi dari tandon utama belum diban­ gun saluran distribusi air ke

perkampungan. Pemban­ gunan antara lain dengan dengan menyediakan saluran distribusi berupa pipa dari tandon-tandon/mata air ke perkampungan.

Dengan bantuan yang diber­ ikan oleh Telkom bersama lima BUMN pendamping ini, lanjut Honesti, masyarakat di desa memperoleh bantuan tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Bersamaan penyediaan air bersih, Telkom juga mem­ bangun sarana MCK sehat yang digunakan masyarakat setempat.

“Pada kegiatan penye­diaan Sarana MCK dan penyediaan air bersih, Telkom berkoor­ dinasi dengan peme­r in­t ah daerah se­tempat untuk pe­ nentuan daerah yang akan menerima ban­tu­an,” tandas Honesti.nlicom

Ia menambahkan, jika tiaptiap Pelindo mengambil-alih pengelolaan 20 pelabuhan UPT saja, maka Kemenhub bisa menghemat biaya opera­ sional untuk 80 pelabuhan.

Belum lagi untuk swasta, ia memperhitungkan ada 48 pelabuhan UPT yang bisa

ditawarkan untuk dikelola oleh swasta.

“Kemarin kami baru kirakira saja berapa yang mau ditawarkan. Masing-masing (wilayah Pelindo) itu sekitar 12. Berarti kan ada 48 Pelabu­ han UPT,” lanjut Budi.

Budi menyadari, tentu saja

pelaku usaha swasta mengin­ car pelabuhan yang memiliki komersial tinggi. Oleh karena itu, sambungnya, BUMN tetap akan diberikan porsi mayoritas di setiap wilayah Pelindo.

“Sementara ini saya masih berfikir di setiap pelabuhan itu mayoritas tetap Pelin­ do. Pemerintah juga enggak mau kalau tiba-tiba swasta menguasai, lalu mempunyai inisiatif yang tidak bisa dik­ endalikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Ba­ dan Usaha Pelabuhan In­ donesia (ABUPI) meminta Kemenhub selaku regulator untuk memberikan kesem­ patan yang sama bagi BUMN dan swasta, agar menghindari monopoli di bidang pengelo­ laan pelabuhan.

“Kami mendukung hal itu, tetapi perlu diingat bahwa sangat penting membuka kesempatan yang sama bagi BUMN dan swasta agar meng­ hindari monopoli di bidang pengelolaan pelabuhan yang ujungnya berdampak pada kualitas layanan pelabuhanpelabuhan di Indonesia,” ujar Ketua ABUPI Aulia Febrial Fatwa, Jumat (12/8/2016).

Menurut dia, badan usa­ ha pelabuhan bukan hanya BUMN, melainkan juga ter­ buka untuk pihak swasta, seperti diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 95 juncto PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Pasal 71.

“Jika diserahkan hanya ke­ pada BUMN, dikhawatirkan terjadi monopoli yang dila­ rang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” imbuh Aulia.

Dia mengatakan, pelabu­ han menjadi fondasi utama sistem logistik nasional seh­ ingga keberadaannya perlu mendapat perhatian khusus.

Atas dasar itu, dalam meng­ hadapi persaingan global yang ujungnya terfokus pada daya saing nasional, sudah selayaknya sinergi yang erat terjadi antara BUMN dan pihak swasta nasional.

Peran pihak swasta na­ sional dinilai sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan konektivitas yang efisien.nest/ko

Sri Mulyani Resmi Luncurkan Tabungan Sukuk Pemerintah Indo­ nesia melalui Kementerian Keuangan meluncurkan Sukuk Tabungan seri ST001. Peluncuran dilakukan di Aula Mezzanine, Ge­ dung juanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Dalam penanaman in­ vestasi sukuk tabungan ini terdapat 26 agen penjual.

Sukuk Tabungan digunakan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur. Sukuk ini akan ditawarkan ada 22 Agustus-2 September 2016.

Sukuk Tabungan seri ST001 adalah instrumen in­ vestasi berbasis syariah yang dananya akan dialokasikan ke pembangunan di seluruh penjuru Indonesia.

“Sukuk tabungan ini ada­ lah investasi berbasis syariah yang nanti dananya akan dia­

lokasikan ke pembangunanpembangunan di seluruh Indonesia,” ujar Dirjen Pen­ gelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuan­ gan, Robert Pakpahan.

Kepala Subdirektorat Transaksi Surat Berharga Syariah Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembi­ ayaan dan Resiko Kemenkeu, Langgeng Basuki mengata­ kan, ST-001 ini sangat cocok untuk investor dengan modal kecil seperti mahasiswa.

“Dengan harga setiap unit dijual Rp 1 juta dan mini­ mum pembelian Rp 2 juta dan kelipatannya, itu saya kira banyak mahasiswa yang mampu beli. Untuk kalangan mahasiswa sangat cocok sekali,” ucapnya.

Langgeng melanjutkan, pihaknya sudah meminta agen penjual sukuk ST-001 me­

masarkannya ke kampus-kam­ pus mengingat nilai investas­ inya yang tak terlalu besar.

“Ini kan keuntungan juga buat agen penjual, kita beri­ kan target size penjualan Rp 50 miliar dengan jumlah investor 50. Kalau dengan jumlah investor yang se­ makin banyak dengan me­ nyasar mahasiswa, maka investornya semakin banyak, ini jadi kriteria penilaian kinerja terbaik untuk agen penjual,” jelas dia.

Langgeng menuturkan, untuk lokasi pembelian sendiri, ST-001 ini bisa dibeli di 20 bank serta 6 perusa­ haan efek yang sudah ditun­ juk Kementerian Keuangan.

Syarat pembelian pun cukup mudah, yakni hanya perlu membawa KTP saja.

Peluncuran ST-001 disak­ sikan oleh Menteri Keuan­

gan Sri Mulyani Indrawati yang membuka peluncuran dengan membunyikan ang­ klung. Ada 7 keuntungan berinvestasi pada sukuk tabungan ini antara lain: 1.

Terjangkau, satuan pembe­ lian rendah (minimum Rp 2 juta), 2. Ada fasilitas pen­ carian sebelum jatuh tempo (early redemption), 3. Sesuai prinsip syariah dan turut mendukung perkembangan pasar keuangan syariah da­ lam negeri, 4. Aman. Pem­ bayaran imbalan dan nilai nominal dijamin penuh oleh negara, 5. Tingkat imbalan lebih tinggi dan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN, 6. Imbalan bersifat tetap (fixed coupon) dan dibayar setiap bulan, 7. Turut berpartisipasi dalam mendu­ kung pembiayaan pemban­ gunan nasional. nang/dt

OJK-BNN Duet Cegah Kejahatan Narkoba Otoritas Jasa Keuan­ gan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyepak­ ati kerjasama peningkatan literasi dan edukasi keuan­ gan dan pencegahan peny­ alahgunaan narkotika.

Komitmen kerjasama OJK dan BNN ini pertama, adalah menolak segala bentuk pere­ daran dan penyalahgunaan narkotika. Kedua, mencegah dan memblokir segala tran­ saksi keuangan yang terkait dengan peredaran dan peny­

alahgunaan narkoba. Ketiga, mendukung penuh kampa­ nye anti narkoba.

Eko Arianto, Direktur Peng embangan Inklusi Keuangan OJK mengatakan regulator meminta seluruh pelaku industri keuangan di Indonesia agar aktif me­ merangi narkoba dan aktif melakukan edukasi dengan memanfaatkan jaringan ko­ munikasi.

“Maksud kerjasama ini adalah untuk meningkatkan

literasi, edukasi dan pencega­ han untuk pencegahan peny­ alahgunaan narkotika,” ujar Eko, Jumat, (19/8/2016).

Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, kerjasama ini didasarkan pada perputaran uang yang sangat besar dise­ tiap tindak pidana narkotika yang berhasil diuangkap. Di­ harapkan dengan kerjasama ini, BNN dan OJK bisa men­ dukung upaya penanganan permasalahan narkotika dengan memanfaatkan dan

melibatkan potensi yang ada dengan peningkatan literasi dan edukasi pencegahan pe­ nyalahgunaan narkotika.

“Selain itu kerjasama ini adalah mempersempit ruang gerak sindikat dengan mem­ perketat pengawasan keuan­ gan, termasuk mendukung pembekuan rekening bank para bandar dan pengedar narkoba, dengan demikian sindikat akan lumpuh den­ gan sendirinya,” ujar Budi. nkon

PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/

SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

Penerbit:

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

merebut tahta dki jakarta

3

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Membujuk Risma Risma membantu menarik selang PMK di lokasi kebakaran Aspol Ketintang, Surabaya.

Risma, sosok ibu, istri dan pekerja pengabdi. Saat ini namanya dibicarakan banyak orang untuk diusung sebagai calon Gubernur Jakarta.

p Risma memasak saat pelatihan kewirausahaan.

erempuan sepa­ ruh baya yang me­n genakan jil­ bab hitam den­ gan motif bunga itu menemani seorang pria yang menenteng tas kerja ke­ luar dari rumah. Pagi itu, jarum jam masih menun­ jukkan pukul 05.00, ibu dua anak itu melakukan rutinitas bertahun-tahun, mengantar suaminya, Djoko Saptoadji,

Dendam pada Ahok, Merayu Risma

Nama Risma belakangan ini kembali hangat dibicara­ kan. Perempuan yang baru dilantik 17 Februari 2016 seba­ gai Wali Kota Surabaya untuk kedua kalinya ini, dikabarkan akan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta.

Ia disebut-sebut disiap­ kan melawan Ahok atau Ba­ suki Thahaja Purnama, calon petahana untuk Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Ris­ ma dianggap satu-satunya ‘senjata’ yang bisa menandingi popularitas Ahok.

Memang harus diakui, ke­ piawaian Risma dalam bidang pemerintahan bukan isapan jempol. Namanya beberapa kali tercatat sebagai pemimpin terbaik di dunia. Seperti yang pernah dicatat majalah For­ tune pada tahun 2015, Risma sempat disejajarkan dengan pendiri Facebook, Mark Zuck­ erberg, sebagai 50 tokoh pal­ ing berpengaruh di dunia.

Hal itu jugalah yang di­ tunjukkan Risma di Pilkada serentak 2015. Risma berha­ sil menang mutlak dengan perolehan suara 86,34 pers­ en mengalahkan pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN. Politikus-politikus Partai Demokrasi Indonesia Per­ juangan (PDIP), selaku par­ tai pengusung Risma, secara diam-diam terus merayu figur perempuan satu ini untuk bersedia ke Jakarta. Risma sampai beberapa kali ke Ja­ karta untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun demikian, meski berulang kali pemanggilan, Ris­ ma tetap kukuh di pendiriannya bahwa ia masih ingin bertahan di Surabaya. Janjinya kepada warga Surabaya mengikatnya erat di dalam hati. “Ini kan su­ dah janji atau komitmen saya,” kata Risma di Surabaya, Kamis 11 Agustus 2016.

Partai-partai politik lain juga gigih merayu Risma. Par­ tai Amanat Nasional (PAN) yang pada tahun 2015, menjadi lawan Risma di Pilkada Sura­ baya bahkan rela memutar haluan. PAN menasbihkan diri mendukung Risma agar bisa duduk di kursi DKI I. “PAN sangat mendukung Risma untuk ke Jakarta. Kami yakin Risma akan sukses memimpin Jakarta dengan cara yang ramah, santun dan tidak aro­ gan,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Jakarta.

Risma mendampingi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat berkunjung ke Surabaya.

Ta k c u m a i t u , p i m p i­ nan wilayah PAN bersama PDIP, Gerindra, Partai Per­ satuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bang­ sa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, juga membentuk koalisi bernama Kekeluar­ gaan. Misi koalisi ini seder­ hana, yakni menyepakati ada calon pemimpin alternatif bagi pemilih. Siapa calon, masih berkembang dalam diskusi dan pembahasan di tingkatan internal partai.

Hanya saja memang, op­ sional yang berkembang di beberapa petinggi parpol, pem­ bentukan koalisi Kekeluar­ gaan ini salah satu harapannya setidaknya adalah meyakinkan Risma agar mau ke Jakarta.

“Kita rayu Risma agar bisa ke Jakarta. Agar Jakarta pu­ nya alternatif pilihan,” ujar Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di DPR. Begitu pun dengan Ketua DPP Gerindra Desmond J Ma­ hesa. Pria berkepala plontos ini sepertinya masih menyim­ pan ‘dendam’ terhadap Ahok.

Sikap Ahok yang mening­ galkan partai mereka ketika duduk di kursi DKI Jakarta, menjadi dasar utama Gerindra untuk menolak Ahok kembali sebagai calon gubernur.

Nama Sandiaga Uno pun menjadi opsi Gerindra yang su­ dah mendapat restu dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Namun, apakah San­ diaga menjadi pilihan utama atau sekadar mendampingi Risma yang juga muncul seba­ gai pilihan, Gerindra sepertinya masih merahasiakan soal ini.

Sebab partai ini tak mencukupi kursi untuk mencalonkan calon sendiri.

Koalisi bersama partai lain pun menjadi pilihan wajib agar Gerindra bisa menjegal Ahok. “Kami kapok, orang yang kami besarkan, kami modalin, kok injak-injak kami.

Masa kami mau diinjak den­

gan orang yang sama dua kali?

Kami malu kalau kami dihina tiba-tiba kami calonkan lagi,” kata Desmond.

Ya, apa pun unsur di balik koalisi ini. Harus diakui Risma memang boleh dibilang ‘mam­ pu’ melawan Ahok dalam hal popularitas. Risma memang layak diusung melawan Ahok yang sudah mendapatkan tiga ‘perahu’ untuk berkom­ petisi yakni Partai Golkar, Nasdem dan Hanura.

N a m u n p o l i t i k Ket u a Komite Pemenangan Pemilu (KPP) DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menyebut partainya belum mengeluarkan keputusan resmi terkait Koalisi Kekelu­ argaan. Demokrat belum me­ mutuskan mendukung siapa pun di Pilkada Jakarta.

“DPP masih mempela­ jari segala kemungkinan.

Demokrat cuma mengingink­ an agar DKI Jakarta dipimpin sosok yang humble, profe­ sional, amanah dan dicintai masyarakat dan komitmennya membangun menuju kema­ juan,” kata lelaki yang akrab disapa Ibas ini.

Wakil Ketua Bidang Peme­ nangan Pemilu DPD PDIP Gem­ bong Warsono menyatakan bila partainya belum menetapkan apa pun soal Pilkada DKI Ja­ karta 2017. Munculnya nama Risma juga dianggap hanya se­ batas kemungkinan, tergantung dengan situasi politik.

“Elektabilitas bukan satusatunya alat untuk menentu­ kan siapa yang akan diusung partai. Masih banyak variabel.

Kepemimpinan menjadi hal penting,” kata Gembong.

“Kami masih penuh deng­ an kalkulasi. Yang jelas seba­ gai partai pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak di DPRD. kami punya kewa­ jiban menghadirkan alternatif pemimpin yang layak untuk dipilih bagi masyarakat Jakar­ ta,” tambah petinggi DPP PDIP lainnya Arteria Dahlan.

sejak dari pintu rumah sam­ pai ke mobil yang selalu di­ kendarai sang suami seorang diri menuju tempat beker­ ja. “Hati-hati di jalan ya, Pak,” ujar perempuan bernama Tri Rismaharini itu.

Setelah suaminya bertolak pergi kerja, perempuan kelahi­ ran Kediri tahun 1961 ini segera bergegas masuk ke rumah. Tak lama di dalam, Risma, begitu panggilannya, keluar lagi sam­ bil menenteng kotak plastik kecil berisi bubur kacang hijau hangat. Bubur ini nanti adalah sarapan yang akan dimakan­ nya di dalam mobil, kebiasaan saat harus bergegas kerja sejak pagi buta.

Hari itu, perempuan yang sudah dua periode menjadi Wali Kota Surabaya ini dijad­ walkan untuk meninjau Tem­ pat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Sepanjang perjalanan, mata Risma tampak antusias memperhatikan setiap ruas

jalan yang dilaluinya.

“Itu jalan Pakal SMK Wa­ chid Hasyim ini kok macet?

Apa tidak bisa diaturkan agar jalanannya menjadi sedikit lancar, karena banyak anak sekolah yang mau masuk ini,” ujarnya lewat handy talky (HT) yang digenggamnya.

Risma memang tak bisa diam. Sekali pun dalam per­ jalanan, ia tetap memantau dan memberi instruksi kepada bawahannya. Dan satu kegiatan favoritnya adalah membenahi taman-taman kota. Tak heran jika dia dijuluki ‘Ibu Giman’ alias Ibu Gila Taman. Sambil inspeksi, Risma mencatat dan memberikan instruksi kepada bawahannya agar memperbaiki yang dianggap kurang.

Itulah Risma, sosok ibu, istri dan pekerja pengabdi.

Semua dijalankannya deng­ an telaten, sampai pulang larut malam. “Sejak kecil itu saya tidak pernah tidur siang, jadi tidak masalah kalau ak­ tivitasnya padat. Pokoknya itu siklusnya begini, kalau jam 9 malam saya lolos tidak meng­ antuk, berarti kuat sampai lebih malam lagi,” kata Risma sembari tertawa.

Risma membersihkan jalan di kawasan Jembatan Merah di Surabaya.

Risma bersama Imah, pelukis tuna grahita di depan karya lukis.

Suara-suara Sumbang Risma

Apa pun itu, munculnya Risma membuat politik Ja­ karta menghangat. Surabaya juga ikut menghangat den­ gan gerakan-gerakan menolak Risma ke Jakarta.

Di Jakarta, sejak 21 Juli 2016 lalu, muncul sebuah forum yang menamai dirinya Jak­ Lover. Lembaga ini mengklaim merupakan gabungan dari ber­ bagai elemen masyarakat yang intinya menginginkan Risma duduk di DKI Jakarta sebagai Gubernur. Kelompok ini per­ caya Risma akan memberi rona baik bagi ibu kota Indonesia tersebut.

“Risma memiliki ke­p e­ mimpinan yang lebih menarik terutama sisi humanis, sopan santun dan pribadinya yang sederhana,” kata Ketua Media Kreatif JakLovers Ikhwan Saefulloh.

Namun demikian, Jak­ Lovers tetap tak menampik jika memang keputusan pen­ calonan Risma adalah ke­ wenangan dari parpol pen­ gusungnya. Ikhwan mengaku tak bisa berbuat banyak. “Isu di politik memang berubah setiap saat. JakLovers hanya menginginkan Risma ke Ja­ karta, urusan mengangkat do­ main parpol,” tutur Ikhwan.

Lain hal dengan di Suraba­ ya. Rumah pendukung Risma ini justru merasa keberatan jika wali kota mereka beran­ jak ke Jakarta. Figur Risma yang sudah membumi dengan warga di Kota Surabaya mem­ buatnya layak dipertahankan dengan cara apa pun.

Menurut Aciek, selama ini yang menginginkan Risma ke Jakarta, adalah warga Jakarta.

“Bu Risma tetap di Surabaya adalah harga mati, dan ini merupakan etika politik,” kata Ketua Aliansi Perem­ puan jawa Timur Aciek Lut­ fianah. “Warga Surabaya tidak menginginkan Bu Risma ke Jakarta, karena beliau adalah pemimpin terbaik kami.”

Aksi penolakan Risma ke Jakarta pun juga diwarnai deng­ an penandatanganan petisi

penolakan. Ribuan orang pun menandatangani petisi itu.

“Pokoknya jangan pergi dari Surabaya sampai tugasnya se­ lesai,” tutur annisa, perempuan yang ikut menandatangani pe­ tisi menolak Risma ke Jakarta di Taman Bungkul Surabaya, Minggu lalu.

Putra sulung Risma, Fuad Bernardi, juga menolak ide ibunya berlaga di Pilkada Ja­ karta. Dengan tegas Fuad meminta agar ibundanya tetap memimpin di Surabaya. “Ibu masih punya janji menjalank­ an tugas sebagai wali kota Surabaya selama lima tahun,” kata Fuad.

Atas itu, sebagai putra Risma, Fuad mendesak Ke­ tua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk meno­ lak mencalonkan Risma ke Jakarta. “Saya secara pribadi memohon agar rekomendasi itu tidak diberikan kepada Ibu, karena masih banyak tokoh lainnya,” ujarnya.

Dan yang mengharukan, penolakan Risma untuk ke Ja­ karta ternyata juga menelusup hingga ke siswa sekolah dasar.

Ketakutan akan hilangnya figur Risma di Surabaya, mendulang haru bagi para pelajar.

Ini terlihat ketika Risma menyambangi SD Negeri II Sumberejo Surabaya, Kamis 11 Agustus 2016. Tanpa disangka, seorang siswi bernama Meilia Ilmi langsung memeluk Risma dan menangis dengan sendu.

“Aku sedih kalau Bu Risma ke Jakarta. Kalau tidak ada Bu Risma, tidak enak, karena Bu Risma itu baik,” ujar siswi kelas V SD itu sesenggukan di pelukan Risma.

Lalu bagaimana dengan Risma? Sejauh ini perempuan pertama yang dipilih lewat pilkada langsung di Surabaya ini sepertinya tak ambil peduli jauh soal Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dengan gaya khasnya, alumnus Institut Teknologi Sepuluh November ini selalu ceplas-ceplos ketika menang­ gapi soal Pilkada DKI. “Kalau

aku berangkat ke Jakarta, lalu bagaimana kesejahteraan orang Surabaya?” kata Risma.

Risma tak menampik memiliki peluang menjadi gubernur DKI Jakarta. Na­ mun, bagi Risma perebutan itu bukan semata memenangkan kekuasaan. “Ini bukan ba­ gaimana PDIP berkuasa di Ja­ karta atau saya menang. Tapi ini bagaimana mensejahtera­ kan masyarakat Jakarta,” Kata Risma lugas.

Komitmen Risma untuk warga Surabaya memang menjadi dasar kuat ia menolak untuk berangkat ke Jakarta.

Utang janji mengikat Risma kuat bahwa warga di Surabaya memang tengah membutuh­ kan figurnya. “Ini amanah be­ rat, kalau saya melanggarnya, berarti salah,” ujarnya.

Tapi sejauh mana komit­ men ini, sebagai kader partai, Risma tak berani kukuh lang­ sung dengan tegas menolak.

Jawaban diplomatis Risma sepertinya tak sejalan jika kemudian disuguhkan dengan pertanyaan jika keinginan itu ‘dipaksakan’ oleh PDIP. Risma memilih untuk men­ jawab seadanya. Ia pun memilih enggan berspekulasi. “Aku itu sebenarnya masih sangat ingin di Surabaya. Karena seperti yang aku omongkan sebelumsebelumnya, tugasku di sini itu belum selesai,” katanya.

Untuk itu, Risma berharap agar Ketua Umum PDIP Mega­ wati Soekarnoputri mau mem­ pertimbangkan keberatannya.

Risma bahkan meyakini jika Megawati pasti memiliki per­ timbangan bijaksana, khusus­ nya soal pengabdiannya di Surabaya.

“Ibu (Megawati) itu orang­ nya sangat memberikan ke­ sempatan kepada orang lain.

Sebelum rekomendasi (pe­ nunjukan) itu turun, saya pasti akan dipanggil terlebih dahulu, dan diajak bicara. Jadi tidak mungkin langsung turun begitu saja,” kata Risma.

Sementara itu, pengamat politik dari Saiful Mujani

Research and Consulting, Saidiman Ahmad, menilai saat ini PDIP memang dalam posisi gamang untuk menen­ tukan keputusan atas siapa yang akan didudukkan di DKI Jakarta saat Pilkada. Langkah untuk mencari lawan tan­ding Ahok jelas bukan perkara mudah. Penerimaan warga Jakarta atas kepiawaian Ahok membenahi birokrasi dan se­ jumlah pembenahan fasilitas, menjadi nilai kuat yang harus dicarikan penawarnya.

“PDIP mengalami kega­ mangan dalam mencari figur calon gubernur di DKI. Belum terlihat bahwa PDIP solid mendukung satu calon, ter­ masuk kader mereka sendiri seperti Risma,” kata Saidi­ man.

Menurut Saidiman, nama Risma memang memiliki pe­ luang untuk duduk di Jakarta.

Hanya saja, dari riset mereka, peluang itu tetap kecil. Sulit bagi PDIP jika tetap memak­ sakan Risma ke Jakarta.

“Dari simulasi kami, Ahok masih sangat tangguh, siapa pun lawannya. Bila kondisi politik berada dalam kondisi normal sampai dengan 2017, saya kira kecil kemungkinan Ahok bisa dikalahkan,” kata Saidiman.

Lantas mungkinkah Ris­ ma tetap ke Jakarta? Poli­ tik tetap politik, semua bisa berubah dalam sekejap. Bisa jadi banteng moncong putih kembali memasang Ahok.

Bagaimanapun sejarah PDIP dengan Ahok tidak bisa diha­ pus begitu saja.

Dan mungkin saja isyarat ini sudah dilontarkan Risma lewat ketidakpeduliannya soal Pilkada DKI Jakarta. Risma sepertinya sudah memberi isyarat bahwa nama Risma memang bukan untuk di Ja­ karta, namun partainya akan mengusung yang dianggap paling berpeluang.

“Lihat mukaku, apa terlihat galau dan tertekan? Ndak sama sekali kan?” ujar Risma lalu ter­ tawa.nhar/ri/fa/re/aba/viv

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

patgulipat

4

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Arcandra Tahar saat dikunjungi Indonesia Diaspora Network di kantornya Petroneering, Houston, Amerika Serikat.

Arcandra, Kecelakaan Sejarah Mengerikan di Kabinet Jokowi Arcandra Tahar menjadi figur hasil perombakan Kabinet jilid II yang paling disorot. Dia hanya bertahan selama 20 hari sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

t

idak ada yang menyangka sosok Arcandra Tahar harus bertahan se­ lama 20 hari saja duduk di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia diberhentikan akibat skandal kepemilikan paspor Amerika Serikat.

Presiden memberhenti­ kan dengan hormat Men­ teri ESDM Arcandra Tahar karena dwi kewarganega­ raan. Itu diumumkan mela­ lui konferensi pers di Kom­ pleks Istana Kepresidenan, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prati­ kno. “Presiden memutuskan untuk memberhentikan den­ gan hormat Saudara Arcandra Tahar,” kata Pratikno, Senin, (15/8/2016 2016).

Untuk penggantinya, Ista­ na lantas memberi tugas pada Menteri Koordinator Kemar­ itiman Luhut Binsar Pand­ jaitan sebagai pelaksana tugas (plt) Menteri ESDM hingga diangkat menteri definitif.

Namun, Pratikno meno­ lak menjawab saat dising­ gung mengenai proses seleksi menteri hingga akhirnya ke­ bobolan. Pihak Istana masih bungkam. Begitu pula saat dikonfirmasi mengenai ke­ benaran bahwa Archandra memiliki kewarganegaraan ganda.

“Nanti akan diklarifikasi pejabat berwenang. Yang berwenang Menkum HAM kan,” ucapnya.

Setali tiga uang, Juru Bi­ cara Presiden Johan Budi S.P juga menolak mengonfirmasi

Menteri ESDM pegang paspor AS.

bahwa Presiden kebobolan soal status Arhcandra.

“Melihatnya jangan be­ gitu. Melihatnya, Presiden responsif terhadap persoalan yang muncul,” terang man­ tan Pimpinan KPK itu. Dia juga membenarkan bahwa Archandra bertemu Presiden pada siang hari sebelum dia

Pembisik Presiden Rekom Archandra

Arcandra Tahar bersama keluarganya.

Menyikapi isu men­ teri negara yang warga as­ ing itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengingat­ kan bahwa ihwal tersebut sungguh persoalan serius.

Apalagi, jabatan yang sedang diduduki Arcandra adalah soal penguasaan bumi dan air yang menyangkut hajat hidup rakyat. Hal itu jelas diatur da­ lam Pasal 33 Konstitusi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengkritik kerja Badan In­ telijen Negara (BIN) yang se­ harusnya bisa memberikan informasi kepada Presiden mengenai rekam jejak WNI. Dia juga mempertanyakan soal pemilihan menteri yang kurang cermat. Prerogatif Presiden, selayaknya di­ gunakan dengan hati-hati.

Sayangnya, penggunaan privilege itu terkesan se­ rampangan.

“Anda suruh seseorang jadi menteri, artinya Anda suruh orang untuk jadi pre­ siden di sektor itu. Begitu konsep UUD mengatakan, menteri bukan pejabat nega­ ra biasa,” kata Fahri lagi.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin dari Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya menyinggung soal kewar­ ganegaraan ganda, bukan hal baru dalam kasus WNI. Sayangnya, jamak figur yang memperoleh paspor dari negara lain, tak mau me­ laporkan diri.

“Banyak WNI punya dua (paspor), tetapi tidak me­ laporkan, padahal harus dihentikan (status WNI) dan

lapor ke pihak berwenang,” kata TB Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, DPR perlu melakukan penga­ wasan mengenai pelang­ garan aturan kewargane­ garaan tersebut. Lalu siapa yang merekom Archandra ke presiden?

Jika Istana bungkam, jus­ tru informasi muncul dari luar Istana. Ekonom Faisal Basri menyebut, awal mula Jokowi mengenal Archandra tidak lepas dari peran mantan Deputi di Kantor Staf Presi­ den, Darmawan Prasodjo.

Selama ini, Darmawan punya peran sebagai pem­ beri second opinion dalam urusan ESDM. Di sisi lain, Darmawan dia sebut sebagai sahabat Arcandra.

Perkenalan Jokowi deng­ an Archandra ada kaitan­ nya pula dengan keputusan soal Blok Masela. “Rupanya Presiden lebih mempercayai masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan milik Arcan­ dra,” ujarnya. Karena itulah, Jokowi memilih mengu­ mumkan sendiri keputusan soal blok Masela.

Selama proses penunju­ kan menteri Jokowi memang tidak lepas dari pertimban­ gan para pembisiknya. Baik dari partai pendukung mau­ pun lingkaran dalam istana.

Termasuk juga Wapres Jusuf Kalla. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Jokowi. Presiden bisa saja mengubah keputusannya di menit-menit akhir.

Selama ini, sebelum menunjuk menteri, Jokowi

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

selalu meminta track record. Tanpa diminta pun, para pembisiknya juga pasti menyodorkan track record.

Haya saja, selama ini track record calon menteri lebih sering berfokus pada integ­ ritas dan kemampuan.

Seperti aktivitas keuan­ gan, pernah tidaknya di­ periksa penegak hukum, seberapa besar kekayaan­ nya, hingga latar belakang kemampuannya.

Alhasil, persoalan lain seperti yang dialami Arcan­ dra tidak sampai termoni­ tor. Bahkan BIN pun tidak dilibatkan dalam menelu­ suri rekam jejak para calon menteri.

Contoh hasil keterlibatan intelijen dalam menelusuri rekam jejak secara mudah sudah bisa dilihat, dengan terkuaknya fakta bahwa salah seorang anggota Paski­ braka tahun ini memiliki paspor Prancis.

Di sisi lain, Archandra juga tidak jujur atas status kewarganegaraan gandanya.

Informasi yang beredar di kalangan internal kemente­ rian ESDM, Archandra sen­ diri tidak mengerti bahwa status dwi kewarganegaraan dirinya bisa bermasalah. Hal itu tidak disampaikan ke Presiden saat dia diminta untuk menjadi Menteri.

Dari internal ESDM pula, diperoleh Informasi bahwa sejak pertengahan pekan lalu Arcandra sebenarnya sudah siap mundur dari jabatannya apabila diminta Presiden. Namun, tidak ada tindak lanjut.

diberhentikan.

Dilantik pada 27 Juli 2016, Menteri Arcandra salah satu figur hasil perombakan Kabi­ net jilid II yang cukup disorot publik. Bagaimana tidak, usai diumumkan sebagai men­ teri yang akan menggantikan Sudirman Said, Pratikno me­ nyebut Arcandra sebagai so­

sok mengagumkan dan sangat pakar di bidangnya. Selama 20 tahun , Arcandra dianggap terbukti bisa meniti karier di Amerika Serikat hingga ke posisi presiden direktur.

Namun, belum g enap 20 hari, kabar kepemilikan paspor Amerika oleh sang menteri, santer terdengar.

Dua hari berselang, Menteri Hukum dan HAM (Men­ kumham) Yasonna Laoly saat ditemui, ketika kunjungan ke Lapas Cipinang, membenar­ kan paspor Amerika milik Arcandra.

“Kalau itu (punya paspor AS) ya. Tetapi, legal formal­ nya (WNI) belum dicabut,” kata Yasonna Laoly.

Yasonna membenarkan bahwa kepemilikan status warga negara asing akan membuat WNI otomatis hilang kewarganegaraan­ nya, karena Indonesia tidak menga­k ui adanya dual citizenship atau ‘dwi kewar­ ganegaraan’ tersebut. “Meski demikian, kehilangan ke­ warganegaraan harus difor­ malkan melalui Keputusan Menteri,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Perihal kehilangan kewar­ ganegaraan jelas dan rinci diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia. Dalam UU tersebut jelas bahwa In­ donesia tak mengakui sistem dwi kewarganegaraan. WNI yang memiliki paspor lain, karena itu bukan lagi warga Indonesia.

UU mengaturnya dalam Bab IV mulai dari Pasal 23 hingga Pasal 30. Soal kepemi­ likan paspor negara asing bisa merujuk pada Pasal 23 huruf h yang berisi “mempu­ nyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda ke­ warganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”.

Pemberhentian Arcandra secara hormat, mau tak mau menjadi rekam jejak buruk dan sejarah sebuah lemba­ ga Kepresidenan. Presiden mengangkat seorang warga negara Amerika Serikat men­ jadi seorang menteri. Parah­ nya, ketidakjujuran Arcandra tersebut tak terdeteksi.

Sumpah yang Mengerikan

Pencopotan Arcan­ dra tentu mendapat respons publik. Ormas Sekretariat Bersama Rakyat (SekBer) me­ nilai, langkah yang dilakukan Presiden Jokowi sudah tepat.

Hanya, langkah pemberhen­ tian dinilai tak cukup.

20 hari seorang warga Amerika menjadi menteri dinilai cukup mengkhawa­ tirkan. Apalagi, dia sudah mengetahui sejumlah kebi­ jakan strategis pemerintah.

“Kita tidak bisa mem­ bayangkan, bagaimana Arcan­ dra dalam 20 hari ini telah ban­ yak mengambil informasi dan rahasia negara terkait ESDM dan kemudian balik ke Ameri­ ka,” kata Ketua Umum SekBer, Mixilmina Munir melalui rilis pers, Senin malam, 15 Agustus 2016.

Selama menjadi menteri kilat, Arcandra sudah menda­ patkan banyak informasi, termasuk informasi aset dan kerahasiaan negara. Karena itu, yang menjadi pekerjaan rumah berikutnya adalah memeriksa dan memastikan bahwa jejak Arcandra tidak berujung pada kerugian ne­ gara pada waktu ke depan.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk gerak cepat memastikan Arcandra tidak kembali ke Amerika, sampai persoalan dengan Indonesia clear,” kata mantan Ketua Tim AdvokasiPemenangan JokowiJusuf Kalla tersebut.

Namun persoalan belum selesai bagi Arcandra yang berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Karena diangkat menjadi menteri, Ar­ candra juga bisa kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Laman resmi Depar­ temen Luar Negeri Amerika Serikat, menyebut Departe­ men Luar Negeri menyebut­ nya “tidak memiliki syarat niat yang cukup untuk memper­ tahankan kewarganegaraan Amerika Serikat.”

Jika benar kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat, Arcandra kini tentu sudah stateless karena, sep­ erti disampaikan Menteri Yasonna, status WNI hil­ ang begitu memiliki kewar­ ganegaraan asing.

The Washington Post, salah satu media kenamaan Amer­ ika Serikat juga mengulas

Arcandra Tahar, Menteri ESDM yang hanya menjabat selama 20 hari di Kabinet Jokowi.

Paspor Amerika Serikat Arcandra Tahar.

kisah Archandra. Washington mengulas Archandra dalam tulisan yang bertajuk, Men­ teri Indonesia Dipecat karena Dwi Kewarganegaran.

Dalam ulasannya, Wash­ ington membenarkan bahwa Archandra masih tercatat se­ bagai warga negara Amerika.

Pria (45) tersebut meng­ habiskan lebih dari 20 tahun di Amerika Serikat. Bahkan ia juga dilaporkan memiliki paspor Amerika dan Indo­ nesia.

Archandra masuk Indo­ nesia dengan menggunakan paspor Indonesia saat di­ panggil Jokowi untuk mengisi jabatan menteri ESDM. Berbeda dengan Reuters, dalam edisinya ia meng­ utip pernyataan analis yang menga­t akan, pencopotan menteri yang hanya menjabat dalam tiga pekan, sangatlah memalukan.

“Ini kesalahan yang me­ malukan bagi pemerintah (Indonesia)”.

Saat ini pihak Amerika bisa saja menyalahkan Indo­ nesia. Boleh saja Archandra akan menjadi stateless tanpa kewarganegaraan. Namun bila dilihat dari sumpahnya menjadi seorang imigran di Amerika, tentu Indonesia patut mewaspadai pergera­ kan pihak asing. Sebab sump­ ah setia pada negara Amerika berarti melakukan apa saja meski hal itu ilegal.

Sebelum dinyatakan sah menjadi warganegara Ame­ rika Serikat, seorang imigran wajib membaca sumpah setia, yang bila dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia ber­ bunyi sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan, di bawah sumpah, bahwa saya benar-benar dan sepenuhnya meninggalkan dan mengingkari semua kepatuhan dan kesetiaan terhadap pangeran asing, penguasa, negara, atau kedaulatan yang dulu hingga kini pernah menjadikan saya sebagai subyek atau warga; Bahwa saya akan menyokong dan membela Konstitusi dan Undang-Undang Amerika Serikat melawan semua musuh, domestik maupun asing; Bahwa saya akan menyandang keyakinan dan kepatuhan; Bahwa saya akan menyandang senjata atas nama Amerika Serikat manakala diperlukan oleh undang-undang; Bahwa saya akan melakukan layanan nontempur di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat manakala diperlukan oleh undangundang; Bahwa saya akan melakukan tugas kepentingan nasional di bawah arahan sipil manakala diperlukan oleh undang-undang; dan Bahwa saya melakukan kewajiban ini secara sukarela tanpa tekanan mental apapun atau tujuan menghindar; semoga Tuhan menolong saya.

Melihat Arcandra memiliki kewarganegaraan di Amerika Serikat, maka kehadiran dirin­ ya di Kabinet Kerja pada posisi yang sangat strategis tergolong mengerikan dan kecelakaan sejarah yang amat besar.

Arcandra saat ini men­ jadi Presiden di Petroneer­ ing Houston di Texas. Pe­ rusahaan ini bergerak di bidang energi dan minyak.

Setidaknya sudah 2 tahun 10 bulan menjabat sebagai

Presiden sejak Oktober 2013.

Sebelum menjabat sebagai Presiden di Petroneering, Arcandra memiliki posisi se­ bagai Principal Horton Wison Deepwater Inc sejak Oktober 2009 hingga Oktober 2013.

Ia juga pernah bekerja di AGR Deepwater Develop­ ment System Inc, di Hydro­ dynamics Lead Floa TEC LLC dan berbagai perusahaan internasional lainnya.

M e ny e l e s a i k a n S 1 d i Teknik Mesin ITB dan ke­ mudian bekerja di Andersen Consulting demi memiliki uang agar dapat melanjut­ kan kuliahnya ke S2 nya di Amerika.

Kuliah S2 di texas A&M University Amerika disele­ saikan dengan baik dan ber­ niat kembali ke Indonesia untuk membenahi PT Timah yang waktu itu kondisinya sedang susah. Dengan mem­ pertimbangkan banyak hal, akhirnya dia melanjutkan S3 di Amerika juga dengan beasiswa.

Sejak saat itulah Arcandra melanglang buana di Ameri­ ka dan bekerja di berbagai perusahaan internasional.

“Dia lah yang berada di balik negosiasi sehingga proyek Masella dilakukan onshore bukan offshore,” ujar teman dekat Archandra.

Menurut teman dekatnya ini, Presiden Jokowi mem­ beri sanjungan atas masukan Arcandra soal blok Masela.

“Dia menjadi teman berbin­ cang presiden terkait sumber daya alam di Indonesia bila sedang berada di tanah air,” ujar sumber tersebut.ngat/ jn/asp/vi

parlemen

5

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Komisi V: Daerah Tertinggal jadi Ukuran Kemerdekaan Ketua Komisi V DPR RI Fahry Djemi Francis menilai, ukuran sebuah kemerdekaan harus dilihat dari kehidupan masyarakat di daerah-daerah tertinggal.

“Kita tidak bisa mengukur bahwa kita sudah merdeka, kalau kita hanya melihat kehidupan masyarakat di Jakarta atau di pulau-pulau Jawa, tetapi kemerdekaan itu bisa dilihat secara langsung ada di daerahdaerah tertinggal,” katanya di Kupang, Jumat (19/8/2016).

Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan seputar makna Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71 yang dirayakan pada Rabu (17/8) lalu.

Menurut dia, ukuran kemerdekaan mestinya dapat dilihat dari kehidupan

masyarakat-masyarakat di pelosok daerah tertinggal, khusus di wilayah-wilayah perbatasan seperti IndonesiaTimor Leste.

“Hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan atau di daerah tertinggal dari tahun ke tahun selalu sama saja, yakni berkaitan dengan akses jalan, pendidikan serta berbagai hal yang membuat warga pelosok dinilai masih sangat tertinggal,” tuturnya.

Ia mengatakan, saat merayakan HUT Kemerdekaan di desa Laktutus Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, ia melihat dan merasakan secara langsung akses jalan yang sulit dimasuki oleh kendaraan roda empat serta sarana ekonomi lainnya.

Warga daerah perbatasan dalam kunjungan MendesPDTT pada Rabu (17/8) lalu juga mengharapkan agar masalah air bersih, pendidikan dan akses jalan dapat diperbaiki sehingga memperlancar aktivitas perekonomian di daerah tersebut.

“Arti kemerdekaan kami adalah adanya sarana infrastruktur yang memadai bagi kami di wilayah pedesaan,” kata Patrius Mau, seorang warga.

Patrius justru mengharapkan kedatangan Menteri Desa dapat memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat di desa Laktutus yang jaraknya kurang lebih 25 kilometer dari Kota Atambua, ibu kota Kabupaten Belu.nkor/ans

Anggota Satgas Pamtas RI-Timor Leste menurunkan logistik di Pos perbatasan Mahen di desa Baudaok, Lasiolat, Belu, NTT.

DPR Usul Payung Hukum Perlindungan Guru

DPR akan mengupayakan untuk menyusun UU Perlindungan Guru.

k

ekerasan yang menimpa pendidik atau guru akhir-akhir ini, membuat prihatin banyak pihak, tak terkecuali Anggota Dewan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengusulkan agar DPR segera menyusun undang-undang atau payung hukum terkait perlindungan guru. Dengan adanya rambu-

rambu itu, guru akan merasa mendapat perlindungan.

“Guru yang merupakan pejuang pendidikan yang kita harapkan terus-menerus menjadi garda terdepan dalam pendidikan, sering mendapat tantangan, menyangkut kesejahteraannya ataupun keamanannya, sehingga saya mengusulkan agar masa sidang mendatang, kita upayakan menyusun UU Perlindungan

Setjen DPR Beri Pembekalan ke Calon Jamaah Haji Sekretariat Jendral DPR melakukan pelepasan serta memberikan pembekalan kepada calon Jema’ah Haji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen di Ruang Rapat Sekjen, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/08/2016).

Setyanta Nugraha selaku Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jendral DPR mengatakan pagi hari ini kita melaksanakan pembekalan kepada teman-teman yang akan menunaikan Ibadah Haji. Hadir pula dalam kegiatan Ust. M. Yahya Irawan yang memberikan tausiahnya.

“Alhamdulillah sudah diberikan pembekalan, pertama tadi Bu Sekjen yang menyampaikan pengalaman beliau ketika menunaikan ibadah haji. Kemudian ust. yahya menyampaikan bagaimana harus berperilaku dan juga menjaga kesehatan karena Ibadah haji adalah ibadah fisik, makanya yang pertama harus dijaga adalah fisik yaitu kesehatan dan yang kedua menjaga lisan itu yang penting,” ujar Toto sapaan akrab Irtama usai memberi pembekalan.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kegiatan ini penting karena dari pembinaan rohani ini nantinya akan berpengaruh kepada perilaku dan meningkatkan jiwa religius apalagi diketahui saat ini Sekjen dan BKD memiliki tata nilai yang disebut RAPI (Religius, Akuntabel, Profesional dan Inovatif ).

“Di RAPI itu kan yang utama dari tata nilai ini adalah religius, oleh karena itu beberapa waktu lalu ada himbauan ketika kita mendengar suara adzan semua kegiatan yang sedang berlangsung dimohonkan untuk berhenti sejenak guna melaksanakan sholat,” tutur Toto.

Dirinya pun mengapresiasi kegiatan pembekalan yang rutin dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI Setjen DPR. “Saya apresiasi kepada teman-teman KORPRI yang setiap tahun selalu menyelenggarakan pelepasan sekaligus pembekalan kepada teman-teman yang akan berangkat haji. Dari kegiatan

Anggota Satgas Pamtas RI-Timor Leste menurunkan logistik di Pos perbatasan Mahen di desa Baudaok, Lasiolat, Belu, NTT.

ini mudah-mudahan temanteman dilancarkan, kemudian diberikan kesehatan insya Allah ketika pulang kembali tetap sehat dan menjadi haji dan hajah Makbruh, Amin,” harapnya.

Di tempat yang sama Ust. M. Yahya Irawan dalam tausiah nya mengingatkan kepada calon jemaa’ah haji untuk selalu menjaga mata, hati, lisan dan pikiran saat melaksankan Ibadah Haji.

Karena haji mengajarkan kita menghilangkan kesombongan, egois, takabur dan arogan.

“Jangan disia-siakan kesempatan ini, jangan lupa meminta maaf karena musibah apapun itu disebabkan oleh kelakukanmu sendiri, makanya dianjurkan sebelum berangkat jangan malu dan jangan sungkan untuk meminta maaf dan memaafkan mumpung masih hidup, tidak hina meminta maaf itu. Sesungguhnya Allah cinta orang yang bertobat dan membersihkan diri. Sempurnakan haji karena Allah. Jaga kesehatan.

Surga tidak gratis tembusannya mahal,”ujarnya menutup pemberian pembekalan.

Adapun nama-nama yang akan menunaikan ibadah haji ialah Enden Adipati Koma (Inspektorat II), Taryono (Bag. Adm Keuangan), Muh. Basori (Bag. Televisi dan Radio Parlemen), Parino (Bag. BMN), Dra. Hartini Retnaningsih (Bag. P3DI) dan Istinah (Bag. Diklat).nrnm/mr

Guru,” tegas Sutan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Politisi F- Gerindra itu melihat, perlindungan guru perlu mendapat skala prioritas, mengingat adanya kekerasan yang menimpa guru. Bahkan, ada juga guru yang sampai dilaporkan oleh orang tua murid kepada pihak berwajib, karena diduga melakukan kekerasan kepada murid. Menurutnya, guru memegang peran penting dalam dunia pendidikan.

“Tanpa adanya guru, kita tidak akan menjadi apa-apa.

Kalau kita ingin pendidikan bermutu, tentu yang kita harapkan adalah seorang guru merasa nyaman, punya perlindungan, dan mendapatkan haknya. Harus ada ketentuan atau langkah yang lebih cerdas dalam menyikapi bagaimana nasib guru, agar guru terlindungi,” jelas Sutan.

Untuk itu, politisi asal dapil Jambi itu berjanji, pada rapat internal Komisi X mendatang, ia akan mengusulkan kepada Komisi X untuk segera menyusun UU Perlindungan Guru. Ia pun berkomitmen, akan selalu mengawal pro-

fesi guru, yang dinilainya sangat mulia ini. Di satu sisi, ia meminta kepada penegak hukum, agar menindak dengan tegas pelaku kekerasan kepada guru.

“Kita minta kepada penegak hukum agar masalah kekerasan kepada guru segera diselesaikan secara tuntas. Kita tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi lagi. Karena akan merusak semangat guru untuk mengajar,” tegas Sutan.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR Asdi Narang. Ia meminta kekeras-

PKPU Tak Boleh Lahirkan Primordialisme Anggota Komisi II DPR RI Tagore Abubakar menyayangkan isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 6 Tahun 2016 tentang Pilkada di daerah otonomi khusus yang cenderung mengarah pada semangat primordialisme. Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPU pada Kamis sore, (18/08/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

PKPU dimaksud yakni dalam pasal 12 yang menyebut jika calon kepala daerah di Provinsi Aceh harus memenuhi syarat sebagai orang asli Aceh. Ia pun menentang pasal dalam PKPU tersebut karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa syaratnya adalah WNI.

“KPU tidak cermat dalam menganalisa itu. Dalam Undang-Undang Aceh juga menyatakan syaratnya adalah WNI,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengatakan PKPU tersebut harus diperbaiki agar sesuai dengan undangundang yang berlaku. Ia pun menyayangkan keteledoran KPU dalam menyusun PKPU. Sebab, pasal ini jika dibiarkan akan mendorong semangat primordialisme, bukan nasionalisme.

Menanggapi itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, pihaknya akan mempelajari kritik yang disampaikan oleh legislator dari Dapil Nanggroe Aceh Darussalam II tersebut. Namun, ia mengetahui jika aturan tersebut tidak ada dalam undang-undang khusus tetapi ada dalam

Qanun yang merupakan aturan turunan dari UU Aceh. “Terkait orang asli Aceh, itu tidak ada di UU khusus, tapi ada di Qanun,” ungkap Juri.

Menurut Juri, ia akan memperhatikan apakah keharusan orang asli Aceh sebagai syarat untuk calon kepala daerah akan dipertahankan atau dihapus. Dirinya juga menjelaskan saat pembahasan soal syarat itu, KPU hanya menyerap aspirasi dari DPR Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh.

“Ada aspirasi di dalam proses penyusunan peraturan, karena itu juga hukum positif. Qanun memang berada di bawah UU, kami tentu akan mengkaji ulang kalau itu ternyata bertentangan dengan UU,” ujar Juri menjawab peryataan Tagore.nhs/mp

an kepada guru tidak terjadi lagi. Menurutnya, komunikasi antara guru dengan orang tua murid harus ditingkatkan.

“Orang tua dan guru harus lebih sering berkomunikasi. Sehingga tidak ada lagi kekerasan dari orang tua kepada guru, atau guru kepada murid, bahkan dari murid kepada guru. Ini harus kita hindari,” tegas politisi FPDI Perjuangan itu.

Asdi juga menilai, moral generasi muda sudah sangat berkurang, dan juga pelajaran-pelajaran seperti Pancasila dan budi pekerti. Selain

guru, orang tua dan keluarga juga memegang peranan penting dalam pendidikan anak.

“Kami harapkan orang tua lebih mendidik anakanaknya. Orang tua lebih melihat dan memperhatikan keadaan. Ini masalahnya karena perekonomian kita yang tidak merata, ini mengakibatkan orangtua lebih emosional,” nilainya.

Politisi asal dapil Kalimantan Tengah itupun memberikan pesan agar budi pekerti dan moral sudah ditanamkan sejak dini oleh keluarga.nsf/kre

Remisi Hak Semua Narapidana Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang politik dan keamanan, Fadli Zon menilai remisi merupakan hak semua narapidana, tidak boleh ada diskriminasi.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul pertanyaan wartawan yang menemuinya usai pembukaan Pameran Filateli dan Penandatanganan Sampul Pameran Filateli di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Kamis (18/8/2016).

“Remisi itu kan hak seluruh narapidana dari latar belakang kasus apapun. Kalau memang selama ini yang bersangkutan bersikap baik ya harus diberikan haknya, termasuk kasus korupsi. Tidak boleh ada diskriminasi,”ujarnya kepada wartawan.

Sebagaimana diketahui pada hari kemerdekaan Indonesia ke-71 tahun, pemerin-

tah telah memberikan remisi kepada 82.015 narapidana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 68.633 narapidana terkait kasus tindak pidana umum.

Narapidana narkoba berada di urutan kedua terbanyak yang mendapat remisi dari pemerintah, yakni sebesar 12.761. Sebanyak 27 narapidana kasus terorisme mendapat remisi, sementara sisanya sebanyak 128 narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi.

“Mereka mendapatkan remisi karena telah memenuhi syarat seperti berkelakuan baik, ada perubahan perilaku dan mengikuti program pembinaan. Jadi, itu sudah dikaji, tidak bisa seenaknya main tarik,”pungkas Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly kepada wartawan Rabu (17/8/2016) kemarin. nayu/hr

Anggota DPR Minta Pemerintah Reformasi Perpajakan Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai yang ditargetkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017.

“Salah satu kebijakan besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan yang belum diselesaikan pemerintah adalah reformasi perpajakan,” kata Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Dia menegaskan hal itu menjadi menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan penerimaan perpajakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Ecky menilai bahwa target penerimaan perpajakan juga dapat dikatakan masih terlalu optimistis, sehingga risiko “shortfall” akan besar.

“Kita harus bercermin dari situasi perpajakan 2015 dan 2016. Belum ada yang

menggembirakan, meskipun pemerintah telah menggulirkan tax amnesty sebagai senjata andalan. Jika dapat dikatakan, situasi 2017 juga kurang lebih masih akan sama. Bahkan pemerintah berencana menurunkan PPh Badan,” ujar dia.

Ecky menekankan tidak tercapainya target penerimaan perpajakan tahun 2015 yang hanya mencapai 83,2 persen atau setara dengan Rp1.240 triliun dari target APBN-P 2015 harus menjadi pelajaran berharga.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 lebih rendah dari pencapaian tahun 2014 yang mencapai 92,04, dan 2013 yang mencapai 93,81 persen serta tahun 2012 yang mencapai 94,4 persen.

“Optimalisasi penerimaan perpajakan masih membutuhkan langkah-langkah terobosan yang kuat,” terang dia.

Ecky menjelaskan beberapa potensi yang menyebabkan risiko shortfall penerimaan pajak antara lain harga komoditas dunia masih belum membaik, tertutupnya

Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam.

peluang-peluang pemerintah untuk menarik sumber penerimaan paja terutama dari sanksi maupun investigasi karena digulirkannya program pengampunan pajak, dan rencana pemerintah menurunkan tarif PPh badan menjadi 17-20 persen dari 25 persen.

Menurut Ecky target penerimaan perpajakan harus ditetapkan lebih kredibel karena akan berpengaruh

signifikan terhadap komponen-komponen lain dalam APBN, terutama realisasi defisit dan utang, serta beban biaya bunga utang yang akan ditanggung kedepan.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp1.737,6 triliun dengan target penerimaan perpajakan mencapai Rp1.495 triliun, dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3

persen dengan asumsi bahwa prospek perekonomian global diproyeksikan akan membaik.

Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.nad/ ans

analisa

6

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Kapolri Jenderal Tito Karnavian: Rekruitmen Harus Zero Growth, Belanja Operasional Dibesarkan

j

enderal Tito Karnavian baru sebulan jadi Kapolri. Beberapa hari setelah dilantik, Tito langsung melakukan perombakan yang cukup besar. Dia memutasi 55 perwira kepolisian.

Menurut Tito, pihaknya ingin melakukan revolusi total di kepolisian, termasuk model rekruitmen. Pihaknya akan mengurangi jumlah rekruitmen. Dengan begitu anggaran operasional akan ditambah.

“Anggaran untuk belanja pe­g awai ditekan, ditahan.

Maka, belanja operasional akan dibesarkan. Kalau belanja opera­sional dibesarkan, artinya cu­kup. Nah yang terjadi sekarang posisinya, Polda pas-pasan, Polres kurang dan Polsek sangat kurang. Berikut kutipan selengkapnya: Bagaimana mewujudkan cita-cita membangun Polisi yang dicintai masyarakat, di saat kondisi anggaran serba terbatas?

Menurut saya, proses rekruitmen harus minimum zero growth. Jadi, bukan ber­ dasarkan rasio. Kalau rasio yang dikejar, maka rekruitmen kita akan besar, dan rekruit­ men yang besar akan membuat anggaran belanja pegawai juga jadi besar. Padahal, porsi (anggaran) yang diberikan begitu (dibatasi). Apalagi (ada) pemotongan (anggaran), karena terjadi economic slow­down

Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

di seluruh dunia, ter­masuk Indonesia.

Jika di saat pemotongan (anggaran) terjadi, (sementa­ ra) belanja pegawai meledak, pasti akan mengurangi belanja operasional. Kalau belanja operasional untuk kegiatan lapangan dikurangi, maka (dampaknya) anggota akan terkena pengurangan biaya intelijen, patroli. Akhirnya mereka cari-cari dari (sumber) yang nggak benar. Itu yang harus kita hindari.

Menurut PBB, rasio polisi ideal adalah 1:400 (satu polisi melayani 400 orang masyarakat).

Rekruitmen minimum zero growth itu teknisnya bagaimana?

Artinya, rekruitmen hanya mengganti yang pensiun, dan penambahan personil untuk hal-hal yang sangat urgent.

Yang urgent, misalnya?

Misalnya ada (pembentukan) Polda baru. Ya perlu penambahan personil sedikit.

Saat ini, kita bahkan melakukan efisiensi dan efektivitas. Melakukan efisiensi dan mengefektif­k an kerja personil yang ada. Misalnya, kita nyatakan anggota kurang, tapi ternyata masih ada anggota yang tidak efektif dan efisien bekerja. Misalnya, jam berapa udah nganggur dia.

Nah, itu yang harus dipikir, supaya mereka efisien dan betul-betul bekerja. Masih

ada anggota belum diberikan beban kerja yang cukup Jadi, jumlah polisi yang direkrut ke depan akan lebih sedikit dari biasanya?

Dibanding sebelumnya iya. Sebab, hanya mengganti (per­sonil) yang pensiun dan sedikit (personil) untuk menambah satuan baru.

Di saat anggaran terbatas, Polri tetap memprioritaskan pembenahan SDM. Apa saja upaya Polri untuk menghin­dari attitude problem sebagian anggota kepolisian? Sebab, masih banyak masyarakat yang menilai citra polisi bu­ruk?

Anggaran untuk belanja pe­g awai ditekan, ditahan.

Maka, belanja operasional akan dibe­sarkan. Kalau belanja opera­sional dibesarkan, artinya cu­kup. Nah yang terjadi sekarang posisinya, Polda pas-pasan, Polres kurang dan Polsek sangat kurang.

Akhirnya, mereka (ada yang) korupsi, menilang, kesana kemari. Dia mencari ke sana ke­mari duit buat nutupin operasi dan juga mungkin untuk kan­tongnya juga. Akibatnya citra Polri buruk.

Saya sangat percaya bahwa tidak semua anggota polisi begitu (korupsi, menilang, cari duit kesana-kemari). Lebih banyak anggota yang baik. Saya sangat yakin. Kita ingin ke­ sejahteraan (anggota Polri) cukup. Basic needs (kebutuhan

dasar) terpenuhi, tapi kita juga pengen aman, tenang. Diban­ ding cari (uang) kesana kemari, yang berisko. Risiko melanggar, risiko salah, risiko hukum dan segala macam.

Jadi, belanja operasional untuk Polri tidak dikurangi, agar anggota tidak mencari uang ke sana kemari dari sumber tidak jelas?

Harusnya malah meningkat (biaya operasional). Akan kita perjuangkan belanja operasional meningkat, ditambah dengan belanja modal.

Terutama untuk perbaikan infrastruktur, sistem IT (Information Technology) dan lainnya.

Saat ini, bagaimana me­ kanisme penilaian kinerja personil kepolisian? Apakah sudah seperti Kementerian atau Lembaga, yang menggu­ nakan merit-system? Sehingga personil yang kerjanya baik, bisa mendapat reward berupa insentif...

Kita belum memiliki sis­ tem untuk menilai kinerja, atau merit-system. Point seperti itu belum ada. Kita masih mengandalkan rekam jejak atau track record. Misalnya, yang bersangkutan pernah berdinas dimana, dan saat berdinas, apakah di sana ada masalah atau tidak.

Berprestasi atau tidak. Idealnya memang dibuat (meritsystem), tapi itu masih cukup berat dan membutuhkan investasi besar sekali.nhrm

Rais Abin: UUD 45 Produk Suci yang Diciptakan Pemimpin Bangsa, Tapi Diubah Oleh Badut Usianya genap 90 tahun, Senin (15/8/2016). Setua itu, Rais Abin berjalan tegap dan genggaman tangannya masih terasa erat. Bicaranya pun jelas dan bernada tegas.

Rais Abin adalah tentara legenda yang dimiliki Indonesia. Dia pernah menjadi Panglima United Nations Emergency Forces (UNEF) II. Saat itu Tentara Angkatan Darat ini memimpin 4 000 pasukan perdamaian PBB. Pasukan itu dari gabungan tentara Australia, Austria, Kanada, Finlandia, Ghana, Indonesia, Irlandia, Nepal, Panama, Peru, Polandia, Senegal, dan Swedia.

Rais ditugaskan menjaga perdamaian antara Mesir dan Israel setelah perang Yom Kippur. Dia berhasil mengupayakan perundingan perjanjian antara Mesir dan Israel damai di Camp David.

Tahun 1979, perundingan damai itu sah dilakukan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat.

Sampai saat ini tidak ada jenderal berbintang di Indonesia yang menjadi panglima memimpin tentara berbagai negara. Rais Abin satusatunya.

Sekarang Rais memimpin Legiun Veteran Republik Indonesia. Tugasnya memastikan kesejahtaraan para veteran dan memberikan inspirasi kepada masyarakat soal perjuangan merebut kemerdekaan. Rais ini adalah salah satu pejuang angkatan 1945 yang menjadi saksi hidup. Maka tidak heran dia prihatin degan jiwa nasionalisme saat ini.

Di ruang kerjanya di Mabes Veteran RI Jakarta, Rais banyak bercerita soal makna kemerdekaan di usia republik ke-71 tahun. Dia juga mengungkapkan kecewaannya terhadap perubahan UUD 45 di masa awal reformasi.

Berikut petikannya: Kemerdekaan Indonesia sudah berusia 71 tahun, apakah makna kemerdeka-

an saat ini menurut Anda?

Sebagai pejuang kemerdekaan di era 1945, saya merasa bersyukur dan bangga, hingga 71 tahun ini kedaulatan Indonesia masih terpelihara dan diamankan. Meski diganggu dengan perubahan yang tidak sesuai dengan pendapat-pendapat sebagian dari masyarakat.

Tapi memang, yang tetap dalam sejarah adalah perubahan. Bagi saya, tantangan kemerdekaan adalah meng­ hadapi setiap perubahan. Tapi secara keseluruhan kebanggaan dan kesyukuran atas kemerdekaan adalah selama 17 tahun ini kedaulatan Indonesia masih diselamatkan.

Ta n ta n g a n a p a ya n g berubah selama 71 tahun merdeka?

Dari orde lama, orde baru, lalu ke reformasi, itu adalah perubahan yang nyata. Kita harus terima perubahan itu dengan lapang dada. Namun kita harus menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh peruahan itu.

Sebagai pejuang kemerdekaan, para veteran sudah berbuat baik dan meletakan dasar. Sekarang perbahan yang terjadi masih sesuai atau di atas dasar yang kami ciptakan. Meski ada kekecewaan dalam setiap perubahan itu, tapi yah kita terima.

Perubahan apa yang membuat kecewa para pejuang?

Undang-Undang Dasar 1945 yang diacak-acak. Tidak sewajar UU diperlakukan tidak. UUD itu tidak sepatutnya seenaknya diubah. Itu produk pendiri dan pemikir negara Indonesia. Siapa yang bisa disejajarkan dengan Prof Soepomo, Bung Hatta, dan Haji Agus Salim.

Siapa yang bisa disamakan di era saat ini dengan mereka? Mana manusia yang bisa dibandingkan dengan mereka?

Ini yang membuat kami sebagai veteran kecewa. Se-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

bab UUD itu sebagai acuan perjuangan tadi. Maka itu kami minta kaji ulang kembali perubahan keempat Amandemen UUD 45 itu.

(Dalam kurun waktu 19992002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Pertama, Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999, kedua Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000, ketiga Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001, dan keempat Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002. Saat itu Ketua MPR dipimpin Amien Rais) Saya tidak anti dengan penyempurnaan UUD, tapi caranya yang salah. Caranya harus dengan kesepakatan masyarakat secara keseluruhan, atau referendum. Bukan hanya dilakukan oleh MPR, apakah itu mewakili rakyat Indonesia? Bukan dong.

UUD 45 adalah produk suci yang diciptakan pemimpin bangsa yang mengikuti sejarah perjuangan bangsa. Tapi setelah itu diubah oleh badut.

Ada pasal yang tidak pantas dimasukan ke UUD 45.

Bagian isi UUD 45 mana yang menurut Anda tidak pantas?

Banyak memasukan halhal teknis. Pasal 33 UUD 45.

Pertama, perekonomian di­ susun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Keempat, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tapi diamandemen ditambah dengan ayat keempat, isinya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersa-

Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin.

maan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga ke­ seimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Mengapa itu ditambah? Supaya kapitalis bisa masuk.

Hal-hal seperti itu yang saya kecewa.

Bagaimana semestinya generasi muda mengisi kemerdekaan Indonesia yang masuk usia 71 tahun ini?

Pengaruh global tidak bisa dihindari. Globalisasi dalam kehidupan membawa mo­ dernisasi di kalangan anak muda, baik dalam pemikiran dan tingkah laku. Tapi baiknya modernisasi ini dijadikan wahana untuk lebih meningkatkan moral baik dan kecintaan terhadap tanah air.

Modern bukan dianggap mau gagah sendiri, tapi harus dilakukan menyeluruh di ber-

bagai hal sendi kehidupan.

Saat ini moral dan mental generasi muda jatuh. Tapi kita tidak bisa menyalahkan generasi muda, mau tak mau mereka adalah ahli waris dari pewaris. Saya kira mau tidak mau, tanpa menyalahkan, pemerintah Joko Widodo ini tegas menyusun langkahlangkah untuk berbalik ke arah yang dituju. Yaitu memperbaiki generasi muda ini.

Kalau kita menyalahkan yang lalu-lalu itu mudah. Di tangan pemerintah, ini menjadi tugas mereka untuk mengembalikan dasar-dasar baik yang sudah diperjuangkan. Sebab generasi saat ini lahir dari pembinaan yang dahulu, tidak mungkin begitu saja lahir. Jadi ada seolah-olah ada kekosong­ an dalam mengisi daya fikir dan emosi mereka.

Apa yang menyebabkan kecintaan terhadap negara

di generasi muda saat ini turun?

Mereka produk dari suatu sistem, bagaimana sistem pendidikannya. Apakah pendidikan ini sebuah sistem pengajaran saja? Kalau sistem pengajaran saja, nggak jadi mereka. Padahal dalam arti pendidikan, termasuk pembinaan personal pribadi, seperti mental dan sebagainya. Kalau sekarang ini sepertinya hanya pendidikan pengajaran.

Maka itu nggak aneh terjadi tawuran antar pelajar. Nah sekarang siapa yang disalahkan? Marilah kita cari formulanya untuk kembali kepada garis yang benar, maka perlu ketegasan. Sekarang Jokowi lumayan punya ketegasan, apalagi dengan program revo­ lusi mentalnya.

Jadi pemimpin nasional itu nggak gampang, tapi Jokowi punya keteladanan.

Jadi dengan mudah dia ko-

munikasinya idenya, sekarang bagaimana daerah menjalankan idenya itu. Tantangan besarnya, untuk menjamin komunikasi efektif untuk menjamin daerah satu bahasa dengan dia.

Saat kapan Indonesia mempunyai generasi emas?

Dimulai dari tahun 1928 saat sumpah pemuda, itu generasi paling top. Dulu seIndonesia ngomong Jawa, begitu dibilang satu bahasa, satu bahasa Indonesia. Itu karena kekokohan pemuda. Setelah itu dilanjutkan dengan segala kegiatan yang memperkuat generasi muda untuk mendukung kemerdekaan.

Pemuda penerus tahun 1928 seperti Soekarno, Hatta, dan Agus Salim sebagai penerus kemerdekaan. Setelah itu tahun 1998 para pemuda menciptakan perubahan melalui reformasi.nsua

7 Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Doa...

nSambungan Hal 1

Dalam rapat tersebut, pembacaan doa yang semestinya berisi harapan dan ungkapan hati umat manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, malah terdengar seperti sindian.

Dalam potongan video yang viral di jejaring sosial Facebook dan Youtube, doa yang dibacakan itu memang terdengar seperti sindiran, bahkan sebagian orang yang mendengarnya menyebut sebagai doa politis.

Berikut ini doa yang diucapkan politisi dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara itu: Seperti mata pisau yang hanya tajam ke bawah, tapi tumbuh ke atas sehingga mengusik rasa keadilan bangsa ini.

Wahai Allah, memang semua penjara overcapacity tapi kami tidak melihat ada upaya untuk mengurangi kejahatan karena kejahatan seperti diorganisir ya Allah.

Kami tahu pesan dari sahabat Nabi Nuh bahwa kejahatan-kejahatan ini bisa hebat bukan karena penjahat yang hebat tapi karena orangorang baik belum bersatu atau belum mempunyai kesempatan di negeri ini untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik yang bisa menekan kejahatankejahatan itu.

Biarlah kehidupan ekonomi kami, Bung Karno sangat khawatir bangsa kami akan menjadi kuli di negeri kami sendiri.

Tapi hari ini, sepertinya kami kehilangan kekuatan untuk menyetop itu bisa terjadi. Lihatlah Allah. Bumi kami yang kaya dikelola oleh bangsa lain dan kulinya adalah bangsa kami. ya rabbal alamin.

Kehidupan sosial budaya, seperti kami kehilangan jati diri bangsa ini, yang ramah, yang santun, yang saling percaya. kami juga belum tahu bagaimana kekuatan pertah-

Obrali...

nSambungan Hal 1

“Selain itu ada juga kasus terorisme sebanyak 27 narapidana dan kasus korupsi sebanyak 128 narapidana. Mereka mendapat remisi karena telah memenuhi syarat seperti berkelakuan baik, ada perubahan prilaku, dan mengikuti program pembinaan.

Itu sudah dikaji, enggak bisa seenaknya main tarik,” ucapnya seraya menuturkan.

Dalam remisi itu, mantan bendahara Partai Demokrat yang tersandung sejumlah kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin pun turut mendapat remisi. Selain itu istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, serta mantan pegawai Pajak, Gayus Tambunan mendapatkan remisi.

“Saya enggak tahu detilnya (berapa remisinya), tapi dia dapat. Kan sudah memenuhi PP 99, tapi dia kan masih ada proses hukum yang lain. Oleh KPK dia kan dikasih justice collaborator, istrinya juga. Ya sudah,” imbuhnya.

Menurutnya pemberian remisi termasuk bagi para pelaku tindak kriminal berat seperti korupsi dan terorisme adalah hak narapidana. Ketika seorang narapidana sudah memenuhi syarat untuk mendapat remisi, maka pemerintah pun tak bisa menahannya. “Setiap napi punya hak untuk remisi, ada aturannya. Kalau tidak ada remisi harus bangun berapa banyak lapas?” terangnya.

Dia pun menambahkan, kondisi para narapidana yang banyak dengan sel yang belum memadai tentunya sangat memprihatinkan. “Mereka itu anak bangsa yang harus diperhatikan juga. Rasa keadilan tidak boleh diskriminatif. Mereka sudah mendapat ganjaran dari apa yang dilakukan.

Kami membina, bukan membinasakan,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan

Bayi...

nSambungan Hal 1

Ini bayi kita prematur lahir berat 1760 gram ditaruh ditempat biasa dan nggak ditaruh ditempat inkubator. Apa nggak mati kedinginan mas.

Apa dia ditelantarkan hanya karena kita pakai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)?

Padahal SKTM dibikin atas perintah dokter di RS ibu dan anak IBI bisa dicek namanya dr. Harjono, dokter kandungannya namanya dr. Yusuf,” sesal Aziza dengan sendu.

“Memang dia sehat tapi dia

anan dan keamanan bangsa ini kalau suatu ketika bangsa lain menyerang bangsa kami.

Ya rahman ya rahim tapi kami masih percaya kepadaMu, bahwa kami masih menadahkan tangan kepadamu artinya engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah YME. Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, dan kekuasaan yang bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, tapi seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat.

Di mana-mana rakyat digusur tanpa tahu ke mana mereka harus pergi. Di mana-mana rakyat kehilangan pekerjaan Allah di negara ini rakyat ini outsourcing, tidak ada jaminan kehidupan mereka. Aparat seakan begitu antusias untuk menakuti rakyat.

Hari ini di Kota Medan di Sumut, 5000 kepala keluarga sengsara dengan perlakuan aparat negara. Allah lindungilah rakyat ini, mereka banyak tidak tahu apa-apa. Mereka percayakan kendali negara dan pemerintahan. Allah kalau ada mereka yang ingin bertaubat, terimalah taubat mereka ya Allah. tapi kalau mereka tidak brtaubat dengan kesalahan yang dia perbuat, gantikan dia dengan pemimpin yang lebih baik di negara ini Ya Allah..

Sementara itu Muhammad Syafi’i yang di ruang kerjanya di Lantai 21, Gedung Nusantara I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016) mengatakan bahwa doa pada penutupan acara pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR sebelumnya tidak ada persiapannya.

“Jadi kenapa saya yang baca doa, itu memang ada gilirannya. Di paripurna pertama MPR itu kan gilirannya PDIP, Pak Hamka Haq. Kemudian di paripurna DPR dengan DPD itu gilirannya Golkar

Pak Mujib Rahmat, baru yang ketiga itu DPR membuka masa persidangan 1 giliran Gerindra, kebetulan pimpinan fraksi menunjuk saya sebagai pembaca doa. Dari awal, panitia di ruangan meminta saya menyiapkan konsep. Saya memang belum pernah berpidato, apalagi berdoa pakai konsep, maka saya bilang saya saja belum tahu apa yang mau saya doakan, maka saya tidak bisa membuat konsep. Menjelang saya menuju ruangan itu pun masih datang lagi, Pak Mamun menanyakan konsep, saya bilang konsepnya enggak ada. Memang saya tidak terbiasa dengan konsep. Saya akan coba refleksi Hari Kemerdekaan 71 tahun ini dengan fakta yang ada, dan mungkin akan dilengkapi dengan situasi terakhir,” cerita Syafi’i.

Syafi’i melanjutkan, saat itu dirinya kembali didatangi orang dan kembali ditanya soal konsep doa. Jawaban Syafi’i dia tidak memiliki konsep. “Saya jawab enggak ada. Kira-kira bapak berdoa tentang apa, tanya dia. Saya jawab tentang kemerdekaan.

Setelah dia pergi, saya malah stres, saya mau doain apa ini.

Kemudian saya menyimak Pak Akom (Ketua DPR Ade Komarudin) pidato, saya simak Presiden berpidato, baru muncul rangkaian doa yang akan saya sampaikan, itu pun masih mungkin setengahnya, 60% . Setelah saya dipanggil ke podium, saya mulai menyampaikan yang 60% di hati saya, yang 40%-nya mengalir, nah itu langsung terkait dengan 60%itu. Bangsa ini sudah sangat menderita begitu.

Situasi politik ekonomi kita sudah pada tingkat berbahaya.

Muncul kesedihan yang mendadak, waktu saya mengatakan pemimpin itu saya sadar termasuk dari saya, saya menangis berarti saya pun belum berperan maksimal, muncul rasa itu, maka saya menangis,” ujarnya. nsah/bun/tri/sin

langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) yang memberikan remisi pada koruptor.

Obral remisi itu, kata KPK, dinilai membuat pemidanaan tak lagi memiliki efek jera terhadap koruptor. “Kami menyesalkan begitu banyak remisi dan membuat efek jera berkurang,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Yuyuk mengatakan, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada koruptor merupakan upaya KPK dalam memberantas korupsi. Namun, langkahlangkah penegakan hukum yang dilakukan KPK mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga dakwaan dan penuntutan menjadi tak berarti karena setelah perkara inkracht, koruptor yang dihukum justru mendapat remisi. “Sebagai penegak hukum kami bangun kasus sedemikian rupa sampai dakwaan dan tuntutan dan setelah inkracht ada remisi,” katanya.

Obral remisi ini diperkirakan akan semakin bertambah banyak jika Kemkumham merealisasikan rencana merevisi PP nomor 99 tahun 2012 tentang 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Hal ini lantaran, revisi itu disebut akan menghilangkan Justice Collaborator sebagai syarat bagi napi korupsi, narkoba, dan terorisme untuk mendapat remisi. Yuyuk menyatakan, draf revisi PP nomor 99 merupakan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, pihaknya telah berkirim surat yang menyatakan keberatan jika syarat JC dihapuskan dalam revisi PP tersebut.

“Draf yang tidak mencerminkan pemberantasan korupsi. Biro Hukum (KPK) ikut empat kali pembahasan dan

bahkan kami sudah kirim ke Menkumham dan ditembuskan ke Presiden. Kami ingin revisi PP ini dibahas dengan tidak tergesa dan banyak pihak yang dimintai pendapat,” tegasnya.

Menurut Yuyuk, kelebihan kapasitas dan pembelajaran moral tak dapat menjadi alasan bagi Kemkumham untuk mengobral remisi dan merevisi PP nomor 99. Dikatakan, penindakan dan pemidanaan koruptor merupakan bagian dari pemberantasan korupsi karena bertujuan menimbulkan efek jera. Namun, Yuyuk mengatakan, tujuan efek jera ini tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh pihak termasuk Kemkumham. “Kerja pemberantasan korupsi tidak singkat dan perlu (kerja sama) semua pihak. Tidak KPK saja, tapi semua pihak,” katanya.

Sementara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia mengingatkan pemerintah terkait obral remisi terhadap koruptor.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie menegaskan bahwa pemberian remisi terhadap koruptor dapat mencederai semangat anti-korupsi dan menurunkan kepercayaan publik.

“Tidak semestinya alasan keterbatasan lapas dan HAM digunakan untuk memberikan remisi kepada napi dalam kasuskasus korupsi, yang notabene adalah kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime),” terang dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Jumat (19/8/2016).

Seharusnya, lanjut Grace, pemerintah bisa lebih memperberat hukuman bagi para koruptor untuk mendorong pemberantasan korupsi lebih serius. “PSI juga menolak revisi PP 99/2012 tentang Perubahan Kedua PP 32/1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat memudahkan pemberian remisi kepada napi koruptor,” tandasnya.npik/sp/ber

ini prematur harusnya langsung dibawa ke inkubator jangan dibiarkan di bayi normal pada umumnya,” masih kata Aziza.

Keluarga besar Aziza sendiri tidak terima bila putranya meninggal dunia karena ditelantarkan. Menurut Siti Rafika Hardhianshari, kakak Azizatul Khoiro, pihaknya menyesalkan pasien dengan SKTM tidak segera ditangani pihak RS. “Ini CCTVnya sudah saya minta di kepala rumah sakit.

Tadi saya telfon, anak yang lahir sempurna dilahirkan prematur dipindah di RSUD Dr. Soetomo malah mendapat perlakuan seperti ini. Ini

nyawa lo dipermainkan seperi ini hanya karena SKTM,” ungkap perempuan yang juga Ketua Ikatan Perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur.

Kepala ruangan bayi RSUD Dr. Soetomo Penny Indrarini mengatakan pihaknya belum bisa mengomentari musibah yang menimpa keluarga Muhammad Royhan ini, karena harus di pelajari dulu kasusnya seperti apa. “Saya tidak berani komentar dulu mas, nanti saya salah karena harus dipelajari dulu runtutan peristiwanya seperti apa,” jelas Penny.nnanda

Kalian...

nSambungan Hal 1

“Saya belum tahu ke depan, seberapa ngikutnya Mega atas permintaan Jokowi itu. Yang jelas Jokowi diminta Ahok agar mendesak Mega untuk mendukungnya,” turut dia.

Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menambahkan, Mega seharusnya tidak perlu takut dengan ancaman yang dilancarkan Ahok kepada Jokowi. Sebab apa yang terjadi sebenarnya bisa menjadi senjata utama.

Jalannya dengan melabuhkan dukungan kepada kadernya sendiri di Pilkada DKI sekaligus menggugurkan Ahok di Jakarta berikut politik sanderanya. Dengan dukungan masyarakat luas Jakarta yang belakangan menolak Ahok, Adhie meyakini instrumen yang dijadikan Ahok untuk mengancam Jokowi akan tenggelam paska Pilkada.

“Presiden Jokowi harus dibebaskan dari sandera politik Ahok, Mega bisa melakukannya, caranya dengan melikuidasi Ahok dari DKI, dengan demikian Ahok tidak punya instrumen mengancam Jokowi,” kata dia.

“Kalau sudah tidak jadi Gubernur, apa yang diasumsikan dipegang Ahok itu sudah tidak signifikan. Kalau sudah tidak jadi Gubernur, Ahok tidak mempunyai power lagi,” sambung Adhie.

Dalam kesempatan itu, Adhie menyinggung kinerja aparat penegak hukum yang seakan-akan tidak tahu dalam berbagai kasus yang diduga melibatkan Ahok. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi, TNI, Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Padahal kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, kasus reklamasi hingga kasus pembelian lahan di Cengkareng sangat nyata pelanggarannya. Akan tetapi aparat penegak hukum justru tidak serius menanganinya, sehingga jalan di tempat.

“Dari berbagai kasus itu Ahok selalu menyeret Jokowi, masa enggak tahu sih segamblang ini. Kalau masih diam saja, pembiaran ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Penyanderaan ini harus dihentikan, karena rakyat membayarnya sangat mahal. Bagaimana kebijakan pemerintah kalau Presiden disandera?,” demikian Adhie Massardi.

Terkait Pilgub DKI, inisiator Koalisi Perbaiki Jakarta Tanpa Air Mata (Kopaja), Andrianto, menyebut meski Ahok didukung PDIP, bukan berarti kemenangan Pilgub DKI 2017 sudah di genggaman petahana. “Semua tahu (di media) elektabilitas Ahok masih

Surat...

nSambungan Hal 1

Sebaliknya, ia dan isteri serta anak-anaknya, begitu pun keluarga yang lain di Palestina hidup dicekam ledakanledakan bom dan suara-suara tembakan. Apalagi, sejak serangan Israel, 27 Desember 2009 hingga kini sudah 600 anak dan bayi tak berdosa meregang nyawa akibat serangan bom. Berikut surat elektronik terbuka Abdullah, yang diterjemahkan dan diterbitkan Buletin Islami, dilansir kabarmaya.com: Kenapa saya memilih kirim surat ini untuk kalian di Indonesia? Bila kalian tetap ajukan pertanyaan kepadaku, mungkin saja satu–satunya jawaban yang saya punyai, yaitu lantaran negeri kalian berpenduduk muslim paling banyak diatas bumi ini, bukanlah sekian saudaraku?

Waktu saya menunaikan beribadah haji satu tahun lebih silam, saat pulang dari melempar jumrah, saya pernah berteman dengan salah seseorang aktivis dakwah dari jama’ah haji asal Indonesia.

Ia menyampaikan kepadaku, tiap-tiap tahun musim haji ada sekitar 205 ribu jama’ah haji dari Indonesia datang ke Baitullah ini. Wah, sungguh jumlah angka yang begitu fantastis, bikin saya berdecak mengagumi.

Lantas, saya mengatakan padanya, saudaraku, bila jumlah jama’ah haji asal Gaza sejak tahun 1987 hingga saat ini dikombinasi, itu pun belum dapat menyamakan jumlah jama’ah haji dari negara kalian hanya dalam 1 musim haji saja. Walaupun, sebenarnya, jarak tempat kami ke Baitullah lebih dekat dibanding kalian.

Waah.., tentu duit kalian be-

tertinggi ketimbang kandidat lain. Tapi jadi gubernur itu ada takdirnya,” ucap Andrianto, Jumat, (19/8/2016).

Andrianto mengatakan, Ahok sangat mungkin bernasib sama seperti apa yang dialami Fauzi Bowo (Foke) pada Pilgub DKI 2012. Bahkan jika dibandingkan dengan situasi yang dihadapi Ahok saat ini, apa yang dimiliki Foke saat itu lebih menguntungkan.

Tampil sebagai calon petahana, Foke diusung partai pemenang dan didukung SBY yang ketika itu menjabat presiden. Bagi dia, birokrasi di Jakarta bukanlah makhluk asing. Foke merupakan orang yang berkarat di birokrasi sebab sudah 30 tahun berkarir di Pemda DKI. Saat maju, Foke juga mengendalikan sejumlah posisi strategis lainnya seperti menjabat Ketua NU DKI, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Pramuka DKI. “Dengan elektibilitas Foke yang tembus 70 persen, seakan kemenangan sudah di tangan.

Bahkan surveyor andal sekelas Deny JA dengan jumawa mengatakan Foke akan menang satu putaran. Foke lebih komplit dari Ahok sekarang, tapi nyatanya,” kata Andrianto.

Bukan hanya Foke, ada banyak petahana tersungkur oleh lawan yang tidak terduga. Misalnya, Dany Setiawan tersungkur oleh Ahmad Heryawan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah Bibit Waluyo tersungkur oleh Ganjar Pranowo.

Begitupun bila PDIP mendukung Ahok. Menurut Andrianto kontestasi Pilgub DKI belum berakhir. Apalagi, katanya, elektabilitas Ahok terus anjlok. Hasil survei salah satu lembaga menunjukkan elektabilitas Ahok per Agustus ini hanya 39 persen. “Itupun kalau tidak dimark up. Kalau benar, bisa saja angkanya lebih rendah lagi,” imbuhnya.

Dia yakin situasi ini dihitung betul oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ahok bukanlah petahana yang ideal. Ahok juga kutu loncat dengan jejak hitam. Selain itu, citra publik bahwa Ahok adalah gubernur tukang gusur wong cilik dan tersandung perkara hukum serius seperti Korupsi Sumber waras, Reklamasi, dan Cengkareng, bakal jadi bahan pertimbangan Mega dalam memutuskan calon yang diusung nanti.

Justru yang menarik ditunggu, kata dia, munculnya kandidat lain. Dia yakin Mega mengumumkan calon yang tepat di momentum yang tepat pula sama seperti Jokowi dulu. Nama Jokowi resmi diputuskan PDIP cuma hitungan hari sebelum pendaftaran ditutup.

Siapa tokoh yang tepat di-

usung PDIP? Menurut Andrianto masih ada tokoh alternative seperti Rizal Ramli.

Rizal merupakan tokoh anti penggusuran dan anti neoliberalisme sehingga dia anti pemiskinan rakyat.

Selain itu, Rizal tokoh yang dekat dengan kaum buruh, miskin kota, nelayan, intelektual, mahasiswa, tokoh lintas agama dan tokoh pemersatu.

Rizal tokoh yang mengerti kebutuhan rakyat dan berani memperjuangkannya. Kelebihan Rizal, dia tidak punya beban politik masa lalu. Rekam jejak Rizal jelas dan tidak pernah menjadi petualang politik.

Terakhir, setidaknya dikatakan dia, Rizal memahami bagaimana memimpin pemerintahan dan menggunakan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan rakyat.

“Apa yang diperjuangkan Rizal selama ini sesuai dengan garis perjuangan PDIP. Nampaknya Mega akan berhitung soal ini. Rizal layak diperhitungkan,” tukasnya.

Seperti diketahui, Ahok mengklaim Megawati secara pribadi menyatakan akan mendukung dirinya berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Namun, Ahok mengakui belum ada keputusan bulat dari PDIP untuk mendukung pencalonannya. “Enggak, secara sinyalnya sih dari dulu saya bilang (didukung bersama Djarot). Ntar dibilang kegeer-an lagi aku,?” kata Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, (18/8/2016).

Menurut Ahok, karena Megawati berstatus ketua umum, dia mesti mempertimbangkan suara kader di dewan pimpinan pusat. “Untuk teknisnya, saya kira Mas Hasto yang mengatur, memilih apakah memutuskan Ahok-Djarot atau pasangan lain, kami enggak tahu,” ujarnya.

Ihwal klaim Ahok, sejumlah sinyal lain dukungan PDIP terhadap Ahok menguat. Pertama, peluang Ahok-Djarot disebut menguat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan ada indikasi kuat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama dan dirinya dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017. “Indikasi kuatnya ke sana,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Kamis, (18/8/2016).

Djarot mengungkapkan, PDIP tidak ada alasan untuk tidak mencalonkan gubernur petahana. Apalagi jika kinerjanya dianggap cukup baik. Ahok saat ini merupakan Gubernur Jakarta dan berniat maju kembali dalam pemilihan mendatang. Meski

begitu, Djarot masih menunggu mekanisme partai hingga keluarnya keputusan calon yang diusung.

Terkait restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Ahok, Djarot mengungkapkan bahwa hal itu sudah berkali-kali disampaikan.

Megawati, kata dia, melihat pasangan Ahok-Djarot sudah cukup baik dan meminta untuk melanjutkan kepemimpinan. Namun, ihwal dukungan itu, Ahok mengaku belum ada keputusan bulat dari PDIP. Kedua, pertemuan AhokMega bermakna positif. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pertemuan antara Ahok dengan Megawati bermakna positif.

Lewat pertemuan tersebut, penghalang yang selama ini memisahkan Ahok dengan PDIP dapat diatasi.

“Kunjungan tersebut bermakna positif. Ada ruang dialog antara bakal Cagub dengan DPP PDIP,” kata Hasto Kristiyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (18/8/2016).

Keputusan untuk memilih calon dari PDIP, kata Hasto, tetap menunggu legalitas politik, lewat rekomendasi yang ditanda tangani oleh Megawati. “Legalitas dukungan itu nanti diberikan setelah DPP mengadakan rapat,” ucapnya.

Hasto berujar saat pertemuan, Ahok menyampaikan harapannya agar didukung PDIP. Sinyal ketiga, Ahok ikut seleksi. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan partainya belum memutuskan mendukung salah satu calon untuk maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, yang akan digelar tahun depan. “Keputusan terhadap pasangan calon gubernurwakil gubernur hingga saat ini belum diambil,” katanya, Kamis, (18/8/2016).

Andreas membenarkan Megawati menerima kunjungan Ahok pada Rabu, 17 Agustus 2016, sekitar 16.00 WIB di kantor pusat. “Pertemuan itu atas inisiatif Pak Ahok,” ujar Andreas. Ahok diterima sebagai bakal calon gubernur. Dalam pertemuan itu, Ahok secara khusus menegaskan dia memutuskan menempuh jalur partai untuk maju dalam pilkada.

Menurut Andreas, pengurus teras PDIP menggunakan seragam resmi partai saat menemui Ahok. Penggunaan seragam itu, kata Andreas, menandai proses kelembagaan dalam seleksi calon kepala daerah. Namun, Andreas menjelaskan, pertemuan Ahok dengan Mega kejadian biasa ketika calon kepala daerah yang diusung PDIP ingin berlaga dalam pilkada berikutnya. ndem/soe/ak/tem

gitu banyak, terlebih menurut sahabatku itu, ada 5% dari rombongan Indonesia yang menunaikan ibadah haji kedua kalinya. Subhanallah.

Wahai saudaraku di Indonesia, pernah saya berkhayal dalam hati, mengapa kami tak dilahirkan di negeri kalian saja. Tentu, begitu indah serta mempesona. Negeri kalian aman, kaya, serta subur.

Setidaknya itu yang saya kenali tentang negeri kalian.

Tentu ibu–ibu di sana sangat gampang menyusui bayi– bayinya. Susu formula bayi, tentu dengan gampang kalian peroleh di toko–toko. Wanitawanita hamil mungkin saja dengan gampang bersalin di rumah sakit yang mereka kehendaki. Ini yang membuatku iri padamu, saudaraku.

Tak seperti di negeri kami ini. Seringkali, tentara Israel menahan mobil ambulance yang mengantarkan istri melahirkan dirumah sakit yang lebih komplit alatnya di daerah Rafah. Hingga istri terpaksa melahirkan diatas mobil, saudaraku!

Susu formula bayi itu barang langka di Gaza sejak kami diblokade 2 tahun. waktu lalu, tetapi istri kami tetaplah menyusui bayi–bayinya serta menyapihnya sampai 2 tahun.

Walaupun, kadang-kadang untuk membuat lancar ASI mereka, para istri ikhlas minum air rendaman gandum.

Tetapi kenapa di negeri kalian, katanya, banyak masalah pembuangan bayi yang tidak jelas siapa bapak dan ibunya.

Kadang ditemukan mati di parit–parit, selokan, dan tempat sampah. Itu yang kami tahu dari info di tv.

Lagi, yang bikin saya terperanjat dan merinding, kenapa negeri kalian itu negeri yang paling tinggi masalah arbosinya di Asia. Astaghfir-

ullah. Ada apa dengan kalian?

Apa dikarenakan di negeri kalian tak ada konflik bersenjata seperti kami di sini, hingga orang dapat lakukan hal hina seperti itu?

Kelihatannya, kalian belum menghormati makna satu nyawa. Memanglah, nyaris sehari-hari di Gaza sejak terjadi penyerangan Israel, kami melihat bayi– bayi kami mati.

Tetapi, tidaklah di selokan– selokan atau got–got. Apalagi, ditempat sampah. Mereka mati syahid, saudaraku! Mati syahid lantaran serangan roket Israel!

Kami dapatkan mereka (anak-anak) tidak bernyawa lagi di pangkuan ibunya, dibawah puing–puing bangunan tempat tinggal kami yang hancur oleh serangan Zionis Israel. Saudraku, bagi kami, seseorang bayi adalah aset perjuangan kami menghadapi penjajah Yahudi. Mereka adalah mata rantai yang bakal menyambung perjuangan kami memerdekakan negeri ini.

Butuh kalian mengerti, sejak serangan Israel tanggal 27 Desember 2009, saudara– saudara kami yang mati syahid mencapai 1400 orang.

Diantaranya, 600 korban yaitu anak–anak kami. Tetapi, sejak adanya penyerangan sampai hari ini, kami telah menyambut lahirnya 3000 bayi baru di jalur Gaza. Dan, Subhanallah, umumnya mereka itu anak laki–laki, bahkan banyak yang kembar. Allahu Akbar!

Wahai saudaraku di Indonesia. Negeri kalian subur serta makmur, tanaman apa saja yang kalian tanam akan tumbuh subur dan berbuah.

Tapi, kenapa negeri kalian masih ada bayi yang kekurangan gizi, menderita busung lapar? Apa lantaran susah mencari rezeki di sana? Apa negeri kalian diblokade juga?

Butuh kalian kenali, saudaraku. Tak ada satu pun bayi di Gaza yang menderita kekurangan gizi, terlebih sampai mati kelaparan, walaupun telah lama kami diblokade. Sungguh, kalian sangat manja! Saya pegawai tata usaha di kantor pemerintahan HAMAS sudah 7 bulan ini belum terima upah bulanan saya. Namun, Allah SWT yang bakal mencangkupkan rezeki untuk kami.

Perlu kalian tahu juga, bulan ini saja ada sekitaran 300 pasangan muda melangsungkan pernikahan. Ya, mereka menikah di sela–sela serangan agresi Israel. Mereka mengucapkan akad nikah di antara bunyi letupan bom serta peluru, saudaraku. Dan, perdana menteri kami, Ustadz Isma’il Haniya memberikan santunan awal pernikahan untuk semuanya keluarga baru itu.

Wahai saudaraku di Indonesia, terkadang saya iri, kalau saya dapat rasakan pengajian atau halaqoh pembinaan di negeri Antum (Anda). Seperti yang dikisahkan rekan saya, program pengajian kalian tentu bagus, banyak kitab yang mungkin saja kalian sudah baca. Juga banyak buku–buku tentu telah kalian baca. Kalian sangat bersemangat kan? Itu lantaran kalian miliki semua.

Oh iya, kami mesti berterima kasih pada kalian semuanya. Lihat, solidaritas yang kalian (Indonesia) tunjukkan pada orang-orang di dunia. Kami melihat tindakan demo–demo kalian. Subhanallah. Kami begitu terhibur, lantaran kalian merasakan apa yang kami rasakan di sini.

Doa-doa dan dana sudah kami rasakan faedahnya.

Salam untuk semuanya pejuang–pejuang Islam, ulama– ulama serta calon Mujahidin– mujahidin kalian.nlicom

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

8

clash of culture

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Carut Marut Pemanfaatan Gedung Pertunjukan, dari Ikon Peradaban Kota Menjadi Ladang Bisnis Menggiurkan

Tidak Ada yang Gratis di Balai Pemuda, Cak Nun dan Kyai Kanjeng Harus Bayar Nasib seniman Surabaya mengalami kemunduran.

Padahal jika ditarik ke belakang, dulu Kota Pahlawan pernah melahirkan seniman-seniman hebat.

Semua itu terjadi karena carut marut pemanfaatan gedung Balai Pemuda yang selama ini menjadi ikon peradaban kota.

w

ali Kota Tri Rismaharini (Risma) disebut pemimpin “tidak seiya sekata dengan perbuatannya”. Buktinya, mengurus seni dan budaya saja sampai sekarang tidak pernah beres.

Selama ini kalangan seniman di Surabaya memandang Risma terlalu angkuh. Salah satu indikasinya, pemanfaatan gedung Balai Pemuda yang melibatkan Disparta Surabaya dianggap telah mematikan kreativitas pegiat seni.

“Kami (seniman) selalu diberi mimpi palsu. Ekspektasi tinggi dari Pemkot Surabaya tidak pernah menjawab kebutuhan masyarakat,” terang Chrisman Hadi, ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) kepada Lensa Indonesia, Rabu (17/8/2016).

Istilah merdeka tidak berlaku bagi para seniman Surabaya. Kata Chrisman, mereka justru tersandera oleh kepentingan-kepentingan penguasa.

“Kami pasrah. Mereka kan berkuasa. Meski berkali-kali kami melakukan perlawanan, mereka toh tidak mau men­ dengar. Berkali-kali kami surati, mereka tidak pernah membalas.

Padahal kalau mau jujur, Risma saat awal-awal menjabat sebagai wali kota, dia pernah bilang seluruh kegiatan di Balai Pemuda tidak boleh dibebani PAD (Pendapatan Asli Daerah). Semua kegiatan di Balai Pemuda harus murni berkesenian. Tapi nyatanya, itu cuma janji-janji saja,” ungkap Chrisman.

Bukti kongkret adalah pembangunan gedung budaya yang katanya diperuntukkan untuk pementasan bertaraf internasional. Nyatanya hingga dua tahun berjalan, gedung tersebut tidak kunjung di­ resmikan. Sementara pihak Disparta Surabaya disebut sebagai Event Organizer (EO) yang ‘handal’ karena dengan seenaknya memanfaatkan tempat tersebut meski belum diresmikan. Kebalikannya, para seniman Surabaya tidak pernah diberi kesempatan untuk berkegiatan.

“Disparta itu EO, bukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah). Mereka se­ enaknya membuat kegiatan sekedar untuk menghambur-hamburkan anggaran

Rp 27 miliar tanpa konsep yang jelas. Sedang untuk para seniman lainnya tidak pernah diberi kebebasan untuk berkreasi,” urai Chrisman.

Nasib seniman Surabaya, lanjut Chrisman, semakin hari semakin mengalami kemunduran. Padahal jika ditarik ke belakang, dulu para seniman Surabaya pernah menorehkan prestasi gemilang. Selain melahirkan banyak pegiat seni dan budaya, para seniman DKS juga memiliki lahan yang luas, termasuk di antaranya gedung DPRD Surabaya.

Cerita Chrisman dari sese­ puh DKS, seluruh bangunan Balai Pemuda dan gedung DPRD Surabaya dulunya merupakan tanah hibah. Saat jaman perjuangan, arek-arek Surabaya mamanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat berkumpul.

“Bangunan itu sangat bersejarah. Sebenarnya dulunya tanah hibah. Para sesepuh yang tahu pasti sejarahnya.

Termasuk gedung DPRD Surabaya. Pada era Wali Kota Surabaya R. Soekotjo dan wali kota sebelumnya, gedung itu ditempati Akademi Seni Rupa Surabaya (Aksera). Memasuki Wali Kota Soenarto, para seniman berencana melakukan renovasi tapi terkendala biaya.

Pada saat bersamaan Tuti Aziz (Surabaya Post) prihatin dan kemudian memberi sumbangan sebesar Rp 2,3 miliar untuk renovasi pembangunan. Sayangnya, karena kurang pengawasan dan terjadi banyak manipulasi, pembangunan akhirnya berhenti.

Penyumbang dana lantas meminta uangnya dikembalikan.

Pegiat seni ewuh sebab uang sudah habis. Akhirnya mereka meminta bantuan Soenarto.

Uang itu kemudian berhasil dikembalikan. Namun dengan catatan, lahan Aksera dialihfungsikan menjadi gedung pemerintahan. Maka beralih peruntukan gedung Aksera menjadi gedung DPRD Kota Surabaya,” cerita Chrisman.

Sementara posisi DKS dipindah di sebelah barat, atau sebelah kanan gedung pertemuan.

Tepatnya di belakang masjid. Di sini keberadaan seniman makin terpinggirkan. Mereka acapkali dianaktirikan.

Kondisi ini berbeda jauh saat era Soekotjo. Pada tanggal 14 September 1971 Soekot-

Giryadi, seniman Surabaya saat pentas monolog Retorika Lelaki Senja tahun 2005 di galeri DKS sebelum direnovasi menjadi galeri seni rupa. Namun kini jaman keemasan teater telah berakhir.

Cak Nun dan Kyai Kanjeng setiap kali tampil di gedung Balai Pemuda diwajibkan untuk bayar sewa gedung.

jo mengundang para seniman Surabaya untuk berkumpul di ruang sidang kantor wali kota Surabaya. Undangan itu pelaksanaannya diserahkan kepada seniman-seniman yang berdekatan dengan wali kota, yakni yang pada bulan Februari 1971 ikut terkirim sebagai offsial atau produser pementasan drama “Suarasuara Mati” ke Jakarta. Se­ perti diketahui dalam pementasan Drama 4 Kota di Jakarta, Pemerintah Kotamadya Surabaya ikut menjadi sponsor dengan mengirimkan drama “Suara-suara Mati”.

Beranjak dari hubungan itu, maka wali kota meneruskan gagasannya untuk “menyegarkan” kehidupan senimanseniman Surabaya, di lain pihak para seniman yang telah terkirim ke Jakarta itu banyak membawa oleh-oleh tentang tata kehidupan seniman Jakarta dan hubungannya dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Pada malam peresmian 149-1971 itu, wali kota sekali lagi membeberkan gagasannya akan memberikan bantuannya kepada para seniman.

Sekali ini tidak berupa kanvas, atau cat, atau mesin ketik dan semacamnya yang diperlukan seniman dalam menggarap karyanya, tetapi lebih menyeluruh, yakni sebuah gedung kesenian (Balai Pemuda) yang sedang dibangun.

Pak Kotjo berharap dengan bantuan itu seniman-seniman bisa “mengurus dirinya” sendiri, dan tidak menghendaki adanya main politik-politikan dalam mengurus diri. Para seniman sekali ini diundang untuk melaksanakan bagaimana mengaturnya agar nantinya bantuan wali kota itu tidak siasia atau kapiran, sedangkan para seniman menerimanya

dengan perasaan senang, tidak merasa diperlakukan tidak adil, saling sikut-sikutan, irihati dan jangan ada yang menggunakan kesempatan ini untuk “tempat mencari nafkah” perorangan.

Nah, kenyataan ini rupanya tidak diteruskan di era kepemimpinan Risma.

Pemimpin yang “katanya” menyandang predikat wali kota terbaik itu, justru melakukan banyak pelanggaran. Padahal sesuai fungsinya telah diputuskan bersama di era wali kota Bambang DH tentang pemanfaatan gedung Balai Pemuda.

“Dibagi tiga pemanfaatannya, pertama untuk urusan pemuda diserahkan organisasi kepemudaan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), kedua urusan seni dan budaya dipasrahkan DKS, sedang yang terakhir untuk kepentingan umum diserahkan UPTD. Di sini kita sudah mengalah. Tapi UPTD justru merebut semuanya,” kata Chrisman.

Malahan saat proses pembangunan Balai Pemuda sedang berlangsung, para pengurus DKS, Bengkel Muda, Yayasan 66, KNPI, diminta pindah ke Siola. Hanya KNPI yang bersedia pindah sedang lainnya menolak.

“Kami paham, itu cara licik Disparta mengusir kami.

Karena itu kemudian pengu­ rus DKS, Bengkel Muda dan Yayasan 66 dilaporkan oleh Disparta Surabaya ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Tidak ada satu pun media di Surabaya yang memberitakan itu kecuali media sosial. Di depan hakim, kami ditanya apakah memiliki bukti menempati lahan Balai Pemuda. Karuan, kami pun tidak mau kalah.

Kami balik meminta apakah Disparta dan Pemkot memi-

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

liki sertifikat asli dari Balai Pemuda. Dan mereka tidak sanggup memberikannya,” kenangnya.

Sejak itu, kurang lebih 10 tahun lalu, kegiatan seniman Surabaya kian dibatasi. Para seniman hanya diberi janji muluk-muluk untuk bisa ikut memanfaatkan. Katanya di situ ada tambahan ruang galeri untuk mengekspresikan kar­ yanya. Setelah selesai dibangun, ternyata ruang koridor bawah yang dijanjikan malah dipakai untuk perpustakaan kota. Sedang gedung budaya hanya padat diisi acara kesenian EO afiliasi Disparta.

“DKS hanya bisa memakai sekali sekitar setahun lalu ketika ada tamu Riau Rythem Chambers. Itu pun setelah kita mendesak dengan sangat keras bahkan mengancam. Padahal Riau Ryhtem Chambers merupakan pegiat seni yang sudah memiliki reputasi Internasional. Tapi di Surabaya mereka tidak dianggap sama sekali. Bukan kah itu memalukan!”

Itu pun, lanjut Chrisman, izin pementasan baru di aprove oleh Disparta H-2 Pementasan hingga tidak sempat lagi mengundang seniman-seniman jaringan yang lebih luas. Bahkan, beberapa bulan lalu DKS mau membuat ruang rapat semi permanen di sebelah kantor DKS yang mirip kandang ayam. Namun Disparta, tambahnya, melarang dengan alasan bangunan semi permanen karena merubah bentuk cagar budaya.

Yang lebih memalukan lagi, kata Chrisman, setiap kali Kyai Kanjeng dan Emha Ainun Najib (Cak Nun) tampil di Balai Pemuda, pihak UPTD kerap menarik biaya sewa sebesar Rp 15 juta.

“Kita tahu siapa Cak Nun. Di Surabaya Cak Nun kerap memberi pelajaran pada kawula muda soal wawasan kebangsaan melalui seni dan budaya.

Kita seharusnya berterima kasih pada beliau dan Kyai Kanjeng yang bersedia tampil di Surabaya. Sayangnya, ini berbanding terbalik dengan sikap UPTD. Orang yang memberi wawasan kebangsaan justru ditarik biaya sewa gedung.

Ini sudah sangat memalukan bagi warga Surabaya. Berkalikali saya dan teman-teman DKS melayangkan surat ke Disparta dan wali kota tapi tidak selalu dibalas. Apakah itu yang namanya pemimpin,” imbuh Chrisman.

Cak Nun sendiri memang tidak pernah mempermasalahkan, lanjut Chrisman.

“Cuma sebagai tuan rumah, sikap kita tidak seharusnya seperti itu. Jika awalnya Cak Nun tampil di Balai Pemuda tanpa sponsor sama sekali, tapi gara-gara biaya sewa tersebut, dia akhirnya menggunakan sponsor dimana biaya sewa dibayar dari dana CSR,” ujar Chrisman kesal.

Puncak kekesalan seniman Surabaya saat ada pemugaran di halaman parkir Balai Pemuda. Kawasan yang masuk dalam cagar buaya tersebut katanya mau dibangun peruntukannya lahan parkir basement atau bawah tanah.

Tidak cuma itu, rencananya lahan tersebut akan digunakan plaza aktif dan pasif.

Pantauan di lokasi, saat ini seluruh areal parkir sudah ditutupi pagar. Malam sebelumnya, Kamis (11/8/2016), kolam dan prasasti sebagai tetenger Balai Pemuda Surabaya ini sudah dibongkar oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tragis memang. Kondisinya tidak lagi sejalan dengan pemikiran pendahulu-pendahulu Risma. “Kami semua prihatin.

Seharusnya Balai Pemuda dijadikan aktifitas kebudayaan,

sekarang malah dijadikan lahan bisnis. Pengembang mana yang tidak mau merombak wajah Balai Pemuda, tempat itu (Balai Pemuda) memang strategis untuk dimanfaatkan sebagai bisnis. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Balai pemuda merupakan denyut nadi peradaban kota. Tidak seharusnya Pemkot asal comot begitu saja,” cetus Chrisman.

Sebab di sana ada dua gedung cagar budaya tipe A, yaitu gedung Balai Pemuda dan gedung Merah Putih.

Dikhawatirkan pemugaran lahan parkir bisa merusak cagar budaya. Pemkot harus melibatkan kajian mendalam dari pihak arkeologi dan teknik sipil. Sehingga dengan begitu tidak ada lagi bangunan cagar budaya yang dibongkar lagi, seperti pada pembongkaran rumah radio Bung Tomo.

“Dalam hal pemugaran Balai Pemuda, Pemkot juga harus melibatkan tokoh-tokoh Surabaya, Bengkel Muda, Yayasan 66 dan DKS untuk mengkaji lebih dalam. Justru DKS dalam SK wali kota di­ sebutkan sebagai konsultan pelaksana seni dan budaya, tidak dilibatkan sama sekali.

Mereka asal gusur.”

Balai Pemuda merupakan salah satu ikon utama kota yang selalu mendapat perhatian masyarakat. Semestinya penguasa jangan tergiur kebutuhan materiil namun meniadakan kebutuhan batin. Sebab, bicara seni adalah kebutuhan batin.

Dalam menyingkapi carut marut pemanfaatan Balai Pamuda, Chrisman dan rekan-rekan DKS tidak akan berhenti bersuara. Kendati sadar tidak bisa berbuat apaapa dengan kebijakan yang telah dibuat Pemkot, pihaknya akan tetap melakukan perlawanan. “Kami memang pasrah, tapi bukan berarti kami diam. Yang tidak benar harus dilawan!” Tutupnya.nnov

Jayawijaya Tawarkan Wisata Mumi Berusia Ratusan Tahun

baca halaman

12

beranda

9 Edisi 150 22 - 28 agustus 2016

NU Bakal Punya Lagu Wajib Perjuangan Nasional KH Wahab Hasbulloh tak hanya sebagai ulama dan penggerak dan pendiri Nah­ dlatul Ulama. Beliau juga mahir dalam membuat syair tentang kebangsaan. Terbukti lagu Hubbul Wathan (Ya Ahlal Wathan) yang diciptakan pada tahun 1919 kini akan menjadi lagu perjuangan nasional.

KH Wahab Hasbulloh sudah mendapat gelar pahlawan dari Presiden Jokowi. Pada 10 November mendatang lagu tersebut akan ditetapkan pemerintah sebagai lagu perjuangan nasional. Lagu tersebut mempunyai makna tentang rasa cinta terhadap tanah air, Sabtu (13/08/2016).

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa menuturkan sudah ada lima lagu yang

sudah digarap mulai dari partitur, not, nada, serta aransemen. Lima lagu tersebut juga aka dijadikan lagu perjuangan nasional. Akan diajukan menjadi tambahan lagu perjuangan nasional. Salah satunya lagu hubbul wathon minal iman akan menjadi lagu perjuangan nasional.

Lagu ciptaan KH Wahab Hasbulloh ini ditulis pada tahun 1919 yang lirik dan syairnya mempunyai semang­ at kebangsaan sangat luar biasa. Kita sudah usulkan untuk menjadi lagu perjuangan nasional.tersebut akan direvisi beberapa liriknya. Pasalnya, ada kalimat berbahasa arab yang perlu dirubah menjadi bahasa Indonesia. Agar lagu tersebut bisa diterima semua

lapisan masyarakat.

Pihaknya, terlebih dahulu meminta izin dan persetujuan dari keluarga KH Wahab Hasbullah sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.

“Persetujuan dari keluarga KH Wahab Hasbulloh harus ada, karena untuk tim dari kementrian sosial akan menjadi lagu perjuangan nasional syair yang ada bahasa arab harus diubah menjadi bahasa indonesia,” kata Khofifah, kepada Lensa Indonesia usai acara Haul ke-45 KH Wahab Hasbullah di PP Bahrul Ulum Tambakberas.

Sementara Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, sebelum menetapkan pada bulan November nanti, terlebih dahulu dikoordinasikan

dengan Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan yang baru.

Penetapan Hubbul Wathon Minal Iman sebagai lagu wajib perjuangan nasional dilakukan pemerintah karena banyak lagu pergerakan yang nyaris terlupakan.

Untuk penetapan lagu tersebut tidak harus dengan surat dari kementrian sosial.

Sebelum menetapkan akan dikomunikasikan dahulu dengan Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud). Selanjutnya lagu tersebut dilaunching di hari Pahlawan pada bulan November nanti. “Dengan adanya lagu perjuangan ini akan menambah perbendaharaa lagu perjuangan nasional,” pungkas Khofifah yang juga ketua PP Muslimat NU. nobi

Acara haul ke-45 KH Wahab Hasbullah di PP Bahrul Ulum Tambakberas.

Harga Rokok Rp 50.000 per Bungkus Sejumlah perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat. Dari 1.000 orang yang disurvei, sebanyak 72 persen bilang akan berhenti merokok kalau harga rokok di atas Rp 50.000.

p

emerintah mengaku mendengarkan usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkus.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji penyesuaian tarif cukai rokok sebagai salah satu instrumen harga rokok.

“Cukai rokok belum kami diskusikan lagi, tapi kami kan biasanya setiap tahun ada penyesuaian tarif cukainya,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Selama ini, harga rokok di bawah Rp 20.000 dinilai menjadi penyebab tingginya jumlah perokok di Indonesia.

Hal tersebut membuat orang yang kurang mampu hingga anak-anak sekolah mudah membeli rokok.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany dan rekan-rekannya, ada keterkaitan antara harga rokok dan jumlah perokok.

Dari studi itu terungkap bahwa sejumlah perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat. Dari 1.000 orang yang disurvei, sebanyak 72 persen bilang akan berhenti merokok kalau harga rokok di atas Rp 50.000.

Pemerintah sendiri menga­ takan bahwa cukai rokok selalu ditinjau ulang setiap tahun. Sejumlah indikator menjadi pertimbangan, yakni kondisi ekonomi, permintaan rokok, dan perkembangan industri rokok.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 per bungkus. Itu artinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus menaikkan tarif cukai signifikan supaya rokok dijual seharga tersebut.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, men­desak Kemenkeu segera menaikkan tarif cukai rokok sehingga harga jual rokok di Indonesia setara atau lebih dari negara lain. Contohnya di Singapura, Malaysia dan Thailand yang menjual rokok seharga Rp30.000-Rp40.000 per bungkus.

“Cukai rokok harus naik tinggi supaya harga rokok bisa Rp50.000 per bungkus. Tujuannya mengendalikan konsumsi rokok dan mendulang pene­ rimaan negara, karena selama ini kan penerimaan dari cukai rokok masih kecil,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Tulus memperkirakan, bila harga rokok naik lebih

dari dua kali lipat, misalnya dari harga Rp15.000 atau Rp20.000 per bungkus menjadi Rp50.000 per bungkus, maka pemerintah bisa mendapatkan kenaikan pendapatan cukai lebih dari 100%.

“Bila sekarang ini pene­ rimaan cukai rokok Rp150 triliun, maka dapat naik sampai Rp350 triliun. Jadi tidak perlu tuh dana dari tax amnesty,” ia menerangkan.

Dampak positif lainnya, dengan harga rokok Rp50.000 per bungkus diyakini Tulus, dapat menekan konsumsi rokok, utamanya kalangan remaja dan anak-anak. Ia mengaku, selama ini salah satu pengeluaran terbesar masyarakat miskin adalah untuk rokok.

“Kalau harga rokok le­ bih mahal, orang tidak akan membeli atau mengurangi konsumsi rokok, termasuk remaja dan anak-anak. Tapi menghapus (konsumsi rokok) tidak bisa,” ucapnya.

Syaratnya, kata Tulus, pemerintah harus mengeluar-

kan aturan pelarangan rokok dijual eceran atau ketengan.

Menurutnya, sebagai barang kena cukai dan berdampak negatif bagi kesehatan, rokok harus dijual dengan harga lebih mahal.

“Kalau butuh uang banyak, pemerintah harus secepatnya menaikkan cukai rokok.

Apalagi anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan habis untuk meng-cover peserta yang punya penyakit akibat rokok,” paparnya.

Terkait potensi maraknya peredaran rokok ilegal akibat kenaikan harga rokok, dikatakan Tulus, itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penegakan hukum dan memberantas secara masif.

“Sekarang saja rokok sudah murah masih saja beredar rokok tanpa cukai. Ini perlu diberantas, penegakan hukum terhadap rokok ilegal harus berjalan, bahkan di­ tingkatkan,” jelas Tulus.

Tulus juga menyebut in-

Mengintip Aktivitas Kelompok Kepuh Wonosalam

Hijaukan Hutan dengan Menanam 459 Bibit, Kelak Diwariskan ke Anak Cucu Kawasan Dusun Men­ diro, Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dulunya dikenal dengan hutan rimba.

Ketua Kelompok Pelindung Hutan dan Pelestari Mata Air (Kepuh) Wagisan menga­ takan hutan seluas lebih dari 50 hektar itu banyak ditumbuhi mahoni (swietenia macrophylla king), Kopi (coffea arabica L), dan randu (ceiba petandra), Selain itu, masih kenang Wagisan, juga banyak ditumbuhi kemiri (aleurites moluccana), durian (durio zibethinus), gondang (ficus variegate), dan sobsi (maesopsis eminii). Ada juga andong (rhadamnia cinerea), salam (eugenia aperculata), jati (tectona grandis), dan mindi (melia azedarach). Tapi kini semua pohon hilang karena penebangan liar. Kawasan ini menjadi gundul.

Peristiwa penebangan liar terjadi antara tahun 19981999 dan Wagisan ingat sekali dengan peristiwa tragis itu.

Tak sedikit warga yang terlibat, ada juga aparat, dan bahkan pihak Perhutani. “Se­ karang kita sudah bersyukur.

Hutan di tempat ini sudah mulai menghijau kembali.

Seiring dengan peranan para pegiat lingkungan,” ujar Wagisan di rumahnya, Jumat (19/8/2016).

Wagisan yang juga mantan Kepala Dusun Mendiro,

dustri rokok tak akan bangkrut bila harga rokok dinaik­ kan menjadi Rp50.000. “Industri rokok tidak akan mati kalaupun harganya naik sangat mahal. Di negara lain juga dijual mahal,” katanya.

Dia menggambarkan kondisi industri rokok yang masih berjaya saat krisis moneter melanda Indonesia 1997-1998 silam. Sementara industri lain mencatatkan penurunan pendapatan, bahkan bangkrut.

“Industri rokok satu-satunya yang tidak terdampak krisis, malah naik terus keuntungannya, termasuk saat ekonomi melambat sekarang ini. Makanya kalau pemerintah yang bilang industri rokok mati akibat harga rokok Rp50.000, berarti sudah dicekokin industri,” tegas Tulus.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Ekonomi Kesehatan UI, Hasbullah Thabrany, menga­takan permintan rokok di Indonesia cenderung inelastis terhadap perubahan harga.

Perokok di Tanah Air tersurvei baru mempertimbang-

kan menurunkan konsumsi rokok bila harga rokok naik hingga Rp50.000 per bungkus.

Harga rokok saat ini berada di kisaran Rp12.000—Rp20.000 per bungkus.

“Kami bertanya berapa harga rokok yang bisa membuat responden mengurangi konsumsi. Separuh dari mereka mengatakan baru akan menurunkan konsumsi jika harga rokok naik hingga Rp50.000 per bungkus,” kata Hasbullah dalam workshop Ekonomi Indonesia dalam Bahaya Rokok yang diadakan oleh Bisnis Indonesia Learning Center.

Dia mengatakan perilaku konsumen tersebut bisa menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menaikkan cukai rokok lebih tinggi dan menggenjot penerimaan negara. Tambahan penerimaan tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kese­ jahteraan petani tembakau atau menambal defisit sistem Jaminan Kesehatan Nasional. nsol/yo

7328 Napi se-Jatim Terima Remisi Kemerdekaan

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyerahkan secara simbolis Keputusan Remisi Kemerdekaan RI ke-71.

Kelompok Kepuh mengintarisasi bibit tanaman untuk segera ditanam di hutan Wonosalam.

Kegiatan penanaman bibit pohon produktif oleh Wismilak Foundation.

bersama warga lain, sepakat menghijaukan hutan yang berada di kawasannya. Sejak 10 November 2010, dia mendirikan Kelompok Pelindung Hutan dan Pelestari Mata Air (Kepuh).

Kata Wagisan, hutan di Dusun Mendiro berada di ketinggan 2.277 M dpl dari Gunung Penanggungan. Secara hukum, hutan ini berada dalam naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Carang Wulung, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.

Sedangkan Dusun Mendiro sendiri, masuk dalam Pemerintahan Desa Pang­ lungan. Membawahi lima dusun; Dusun Panglungan, Dusun Mendiro, Dusun Arjosari, Dusun Dampak, dan Sranten.

Berkiprah dalam kelompok Kepuh, memang diperlukan ketelatenan dan ke­ sungguhan. Seperti yang diceritakan Wakil Ketua Kepuh

lebih besar. Supaya hutan ini tampak rimbun kembali.

Kerja kita ini belum ada 10 persen. Masih banyak lahanlahan hutan yang kosong perlu dihijaukan kembali, “ kata Amirudin Muttaqin di kantor Ecoton Wringinanom, Gresik, Rabu (17/8/2016).

Amir berharap lembaga atau perusahaan lain juga berpartisipasi menanam pohon di Hutan Wonosalam ini.

“Baru tiga pekan kemarin dari Wismilak Foundation menanam 459 bibit,” ucap Amir.

Kegiatan ini, lanjut Amir, merupakan upaya bersama masyarakat yang berada di hulu, bertujuan membantu kapasitas masyarakat melestarikan lingkungan terutama hutan. Menurutnya, tempat ini merupakan tempat mata air yang harus dilestarikan dan dijaga dengan cara berwisata.

“Saya rasa dengan konsep

Tumariono. Dia berkiprah di Kepuh sejak kelompok ini berdiri. Kelompok ini bersifat swadaya dengan melibatkan warga Mendiro.

“Dulu Kepuh ini banyak anggotanya. Karena ya itu tadi tidak telaten dan mungkin saja tanggungan keluarga berat, mereka tidak bisa fokus bersama kita,” tutur Wagisan.

Upaya kelompok ini sekarang boleh dibilang menui hasil. Beberapa kali mereka sudah melakukan reboisasi hutan.

Managing Community Development Ecological Observation and Wetland Conservation (Ecoton), Amirudin Muttaqin yang mendampingi warga Mendiro dan pencetus Kepuh membenarkan, bahwa kelompok Kepuh sudah berperan banyak pada pelindung­an hutan.

“Saya katakan sedikit kare­ na kita masih punya harapan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

wisata akan lebih menarik.

Kita menggabungakan pendidikan wisata dengan pelestarian hutan. Saya rasa match, antara travelling dan konservasi,” ungkap Amir.

Karena itu dalam waktu dekat, kata Amir, kelompok Kepuh akan mengajukan permohonan hak pengelolaan hutan lindung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hal terpenting adalah me­ lakukan monitoring tumbuhan yang sudah ditanam. Karena banyak diketahui, kawasan Wonosalam merupakan Daerah Sumber Air (DAS) Su­ngai Brantas. Karena itu, kelestarian hutan perlu dijaga dan masyarakat perlu diberi hak pengelolaan. “Itu alasan kami untuk peduli terhadap hutan ini. Kita bisa berbagi atau kerja take and give. Ke depan masih ada anak cucu yang butuh hutan,” pungkasnya.npr

Dalam rangka memperingati HUT RI ke 71, pemerintah memberikan Remisi Kemerdekaan untuk para narapidana. Di Jawa Timur, 7.328 Napi atau warga binaan penghuni Lapas dan Rutan mendapat remisi, atau sekitar 66 persen dari jumlah seluruh Napi se-Jatim.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyerahkan secara simbolis Keputusan Remisi Kemerdekaan 17 Agustus 2016 bagi napi di Jatim kepada 7 Koordinator Wilayah Kanwil Kemenkumham Jatim di Lapas Kelas I Surabaya yang ada di Porong Sidoarjo, Selasa (16/8/2016).

Dijelaskan Kakanwil Kemenkumham Jatim Budi Sulaksana, tahun ini Remisi Kemerdekaan diberikan cukup banyak bagi. “Rinciannya mereka ini dibagi dalam menjadi dua kriteria, yaitu Remisi Umum I sebanyak 6.878 orang adalah yang masih menjalani sisa hukuman. Sedangkan Remisi Umum II sebanyak 450 Napi, mereka ini akan bebas tepat pada tanggal 17 Agustus atau telah habis masa pidananya,” terangnya.

Sementara di Lapas Kelas I Surabaya sendiri ada 417 warga binaan yang mendapatkan Remisi Umum I dan ada 7 warga binaan mendapatkan Remisi Umum II di HUT RI ke 71. Untuk napi wanita yang mendapatkan remisi sebanyak 327 Napi dengan rincian Remisi Umum I sebanyak 308 dan Remisi Umum II sebanyak 19 orang. Sedangkan Napi anak yang mendapatkan remisi sebanyak 93 anak, rinciannya Remisi Umum I 87 anak dan Remisi Umum II 6 anak.

Untuk waktu remisi yang diberikan juga berbedabeda mulai dari satu sampai enam bulan.

Budi Sulaksana menambahkan pemberian remisi ini juga dilihat dari jenis kejahatannya. Untuk saat ini ada sejumlah napi yang tak kunjung belum mendapatkan remisi, di antaranya Napi Narkoba dengan pidana lebih dari 5 tahun, Napi teroris dan Napi korupsi.

“Tapi sekarang ini para Napi yang belum diberikan remisi sama sekali telah diusulkan ke pusat, yakni di KPK dan Densus 88,” tutupnya. nsarifa

edukes

10

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

77 Anggota Paskibra Dikukuhkan Walikota Madiun 77 Pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) resmi dikukuhkan oleh Walikota Madiun, Bambang Irianto di Wisma Haji Kota Madiun, Senin (15/8/2016).

Selain walikota Madiun, upacara pengukuhan Paskibraka Kota Madiun tahun 2016 dihadiri Wakil Walikota, Sugeng Rismiyanto, Ketua DPRD, Istono, Sekretaris Daerah, Maidi, Wakapolres Madiun Kota, Kompol Sutiono, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Madiun, Hambali, serta kepala SKPD di ling-

kup Pemkot Madiun.

Dalam sambutannya Bambang mengaku sangat bangga terhadap para Paskibra. Menurutnya, Paskibraka mempunyai tugas berat karena mengibarkan bendera pusaka. Selain itu menjadi anggota Paskibraka tidak mudah, karena telah melalui proses seleksi yang cukup panjang.

Selain itu walikota Madiun juga berpesan berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka Kota Madiun untuk serius melaksanakan tugasnya, karena Paskibraka

merupakan inti atau ujung tombak suksesnya upacara HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI. Untuk itu para Paskibraka agar senantiasa menjaga kesehatannya dan pola makan dijaga.

“Kita harus hormati mereka karena telah berjuang sebulan lebih untuk menjadi anggota Paskibraka. Saya bangga dengan mereka, saya berharap nanti sukses. Mereka saya minta serius, nggak main-main saya doakan supaya sukses,” pungkas Walikota Madiun Bambang Irianto.n dhimaz_adi

Walikota Madiun, Bambang Irianto kukuhkan 77 Paskibraka di Wisma Haji Kota Madiun.

Penderita Thalasemia Meningkat di Jawa Timur

DPRD Jatim Ketar-ketir, Minta Warga Cek Kesehatan Pra Nikah Cara untuk mendeteksi penyakit Thalasemia dimulai dari pra nikah. Orang yang mau menikah dianjurkan melakukan cek kesehatan secara menyeluruh.

d

PRD Jawa Timur ‘ketar-ketir’ dengan terus meningkatnya penderita penyakit Thalasemia. Penyakit kelainan darah keturunan dari bawaan gen orang tua pengidap thalasemia ini sebenarnya bisa dicegah secara dini, hal ini penting dilakukan agar angka penderita penyakit

ini tidak terus bertambah.

Anggota DPRD Jatim Agus Dono mengatakan, cara untuk mendeteksinya mulai dari pra nikah. Orang yang mau menikah dianjurkan melakukan cek kesehatan secara menyeluruh. Terlebih jika antar dua orang yang mau menikah tersebut punya riwayat keluarga yang mengidap penyakit thala-

Pramuka Kuatkan Karakter Anak Tangguh dan Mandiri

semia atau kelainan darah.

“Kalau yang tidak membawa gen thalasemia ya nggak kena. Tapi kalau yang membawa gen thalasemia jelas menurun ke anaknnya. Di Malang ada keluarga yang punya tiga anak dan semua anaknya kena semua.

Maaf umurnya ini nggak bisa panjang, kan kasihan. Karena itu perlu cek kesehatan pra nikah,” ujar Agus Dono pada Lensa Indonesia, Kamis (18/08/2016).

Karena itu pihaknya men-

dorong agar Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus mensosialisasikan pentingnya cek kesehatan pra nikah agar penyakit ini bisa terdeteksi dan tidak menurun kepada anak-anaknya.

“Di Malang Raya saja jumlah penderita terus meningkat, sekarang sudah sekitar 350 orang yang kena. Kalau sudah begini ya nggak bisa berbuat banyak, mereka harus rajin berobat dan transfusi darah untuk memperpanjang

hidupnya,” papar politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap pemerintah menyediakan fasilitas khusus untuk para penderita thalasemia yang rutin melakukan transfusi darah di sejumlah RSUD di kabupaten/kota di Jatim.

“Di RSU dr Soetomo Surabaya sudah ada tempat khusus untuk penderita thalasemia.

Namun di RS Saiful Anwar Malang ini yang belum ada.

Ini yang harus diperhatikan.

Mereka kan kondisinya tidak

bangkan karakter bangsa Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan, sangat tepat jika pramuka menjadi salah satu sarana untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong serta membentuk karakter generasi muda.

Selain itu, kata dia, kegiatan pramuka merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak atas partisipasi.

“Kegiatan pramuka me­ rupakan suatu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang dikemas dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan dan sehat yang dilakukan di alam terbuka,” katanya.

Sasaran akhir kegiatan pramuka, tambah dia, adalah membentuk watak, akhlak dan budi pekerti luhur.

“Marilah membiasakan diri untuk mendengar suara anak-anak kita, perhatikan aspirasinya, berikan ruang di hati kita agar anak dapat berpartisipasi yang dimulai dari lingkungan keluarga,” katanya.ndhu/ans

masyarakat umum.

Oleh karena itu pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menyediakan ruang khusus bagi penderita thalasemia yang akan berobat.

“Kami berharap pemerintah memperhatikan penderita thalasemia yaitu dengan sosialisasi dan menyediakan ruang khusus bagi penderita di rumah sakit milik Pemprov maupun kabupaten/kota di Jatim,” tambah wanita yang juga memiliki anak penderita thalasemia tersebut. nsarifa

Puluhan Pasien Gangguan Jiwa Bantu Korban Banjir Bandang Trenggalek, di Jombang Risma Kirim Logistik Lomba Panjat Pisang dan Tenaga Medis

Kegiatan pramuka dapat membentuk karakter anak menjadi pribadi yang tangguh.

M e n t e r i Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyatakan bahwa kegiatan pramuka merupakan salah satu wahana untuk membentuk karakter positif pada generasi muda.

“Kegiatan pramuka dapat membentuk karakter anak menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri,” kata Yohana Yembise di Jakarta, Jumat (19/08/2016).

Hal tersebut disampaikan Menteri dalam kegiatan Jumpa Tokoh “Generasi Cerdas Indonesia” yang merupakan rangkaian acara Jambore Nasional Pramuka 2016.

Yohana mengatakan Jambore Nasional Pramuka Tahun 2016 dapat menjadi ujung tombak yang akan membawa perubahan pembangunan yang ramah anak.

Selain itu peduli terhadap isu-isu anak yang terjadi di lingkungan sekitar, dan mendorong anak untuk menghindari pergaulan bebas, narkoba dan pornografi.

“Bangsa Indonesia akan rentan kehilangan jati diri jika anak-anak Indonesia tidak dipupuk sedini mungkin untuk selalu mengem-

seperti orang normal, jadi sebaiknya langsung bisa ditangani di ruang khusus agar penderita dapat tertangani dengan cepat,” tegasnya.

Sementara, Ketua Yayasan Perhimpunan Orangtua Penderita Penyakit Thalasemia Indonesia (Popti) Cabang Malang Ayu Zuima mengatakan selama ini pelayanan untuk penderita thalasemia di Malang terutama di RS milik Pemprov pelayanannya terkesan lambat, karena tempatnya dijadikan satu dengan

Puluhan pasien rehabilitasi gangguan jiwa mengikuti lomba panjat pisang yang diadakan Lembaga Sosial Griya Cinta Kasih (GCK) Kabupaten Jombang dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71.

Perayaan HUT Kemer­ dekaan RI ke-17 yang diikuti puluhan pasien gangguan jiwa Lembaga Sosial Griya Cinta Kasih (GCK) di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur berlangsung meriah.

Mereka ikut berlomba panjat pohon pisang, balap kelereng, dan lomba jepit balon. Para pasien terlihat antusias mengukuti berbagai lomba yang diadakan.

Suasana menjadi sangat seru saat beberapa tim pasien rehabilitasi beradu ketangkasan dalam lomba panjat pohon pisang. Mereka sal-

ing berkerja sama memanjat sampai kepucuk pohon yang telah duluri oli bekas itu untuk merebut hadiah yang disediakan panitia.

Pengasuh Lembaga Sosial Griya Cinta Kasih, Djami’in mengatakan kegiatan lomba dalam Perayaan HUT Kemerdekaan RI di halaman asrama GCK tersebut bagian dari pengembalian rasa nasionalisme.

“Pasien ini dalam pro­ ses penyembuhan. Mereka masuk kategori ring hijau, jadi tidak dikarantina dalam kamar khusus seperti pasien kategori ring merah. Sehingga

pasien ring hijau tinggal memulihkan kepercayaan diri serta memupuk rasa santun. Dan ini diharapkan akan segera masuk katagori ring kuning yakni kategori ini sudah hampir sembuh,” katanya kepada Lensa Indonesia, Kamis (18/08/2016).

Djami’in berharap, deng­ an adanya perlombaan ini para pasien rehabilitasi bisa terhibur dan bisa berkomunikasi satu sama lain. “Deng­ an tertawa dan bersorak sorai mereka bisa rileks. Hal ini akan memudahkan proses pemulihan kepercayaan diri,” pungkasnya.nobi

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengi­ rim bantuan kepada para korban bencana banjir bandang di Kabuaten Trenggalek, Jawa Timur.

Banjir bandang yang terjadi pada Rabu (17/08/2016) itu, telah merendam ribuan rumah di tiga kecamatan.

“Kami menyediakan sekitar seribu sarung, baju, seragam sekolah, air mineral, makanan ringan, dan perahu karet. Selain itu, kami juga memberikan bantuan peralatan dapur umum, seperti genset dan tenda,” kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika pelepasan penyerahan bantuan di Taman Surya, Balai Kota, Kamis (18/08/2016).

Selain bantuan makanan dan alat dapur, Pemkot Surabaya juga mengirim petugas medis, PMI dan Taruna

Siaga Bencana (Tagana).

“Ada enam petugas dari Tagana, petugas Badan Kesa­t uan Bangsa, Bakesbangpol linmas, PMI dan dua dokter,” sebutnya.

Menurutnya, pemberian bantuan tersebut merupakan tindakan kedaruratan penanganan awal, karena ada sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang membutuhkan penanganan secara cepat. Para petugas akan melaksanakan kewajibannya di Trenggalek selama dua hari, namun tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari dua hari jika mere­ka dibutuhkan.

“Pemberian bantuan kepada korban bencana ini menjadi kegiatan rutin Pemkot Surabaya, seperti di Yogyakarta, Papua, Manado dan lainnya,” kata Risma. nwan

Wali Kota Surabaya memantau persiapan pengiriman bantuan logistik dan tenaga medis untuk korban banjir bandang di Kabupaten Trenggalek.

Jokowi Ingin Pulangkan Puluhan Profesor dari AS Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membawa kembali warga negara Indonesia (WNI) yang jadi orang pintar di luar negeri dan beker­ja untuk bangsa lain. Menurutnya banyak orang pintar di Indonesia yang berlabel profesor justru berkarir di luar negeri untuk negara lain dan hal itu disayangkannya.

“Saya tidak mau yang

berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung orang berprestasi (lalu orang tersebut) lari ke negara lain,” kata Jokowi dalam sambutannya dalam acara silaturahmi bersama teladan nasional di Kom-

www. l e n sai n d o n e sia . c o m

pleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Jokowi pun bertanya ada berapa banyak orang yang bekerja di Silicon Valley dimana itu kawasan banyak berdirinya perusahan bidang komputer. Menurut Jokowi di Silicon Valley banyak orang luar negeri yang bekerja disana termasuk Indonesia. ”Kenapa kita tidak gu-

nakan hal yang seperti itu?

Profesor kita di Amerika ada 74 orang, itu hanya Amerika belum bicara Korea, Jepang, dan Jerman. Kenapa tidak mereka saja yang bekerja di Indonesia,” ujarnya.

“Ini yang sedang kita upayakan agar semakin banyak anak negeri yang punya prestasi bekerja di dalam negeri. Karena kita butuh-

kan,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah meminta 24 orang profesor yang kini berada di luar negeri untuk siapkan bidang pendidikan di Papua untuk membantu sekolah-sekolah yang masih tertinggal.

Dikatakannya, 24 profesor itu juga akan membangun pusat riset untuk padi di

Merauke.

“Dengan 24 profesor dari Amerika tadi, saya ingin mereka berkontribusi. Bukan hanya 24 tapi 74 (profesor yang ada di Amerika) semua bisa berkontribusi,” ujarnya.

Jokowi pun meminta agar bangsa ini dapat menghargai orang yang berprestasi. Dikatakannya, orang yang mau bekerja keras harus dihargai

dan bukan untuk terus-terusan melakukan kegaduhan.

“Saya nggak ngerti banyak sekali terutama di medsos (kegaduhan). Padahal saya yakin itu bukan budaya ketimuran kita, saling cela, saling ejek. Kadang buat tertawa tapi kadang sedih, saling menjelekkan, saling mencaci itu bukan budaya ketimuran kita,” katanya.nmuh/kon

hukrim

11

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Kasus Tukar Guling Aset PT PWU Rp 900 Miliar

Dahlan Iskan Betah di Amerika, Mangkir Lagi dari Panggilan Penyidik Kejati Jatim Dahlan rencananya diperiksa sebagai saksi dalam tukar guling dan penjualan aset PT Panca Wira Usaha Jatim. Namun dia tidak hadir memenuhi panggilan penyidik karena belum pulang ke Indonesia.

m

antan Menteri BUMN Dahlan Iskan, kembali mangkirdaripanggilan kedua penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (18/08/2016).

Dahlan yang rencananya akan diperiksa sebagai saksi dalam tukar guling dan penjualan

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

aset PT Panca Wira Usaha Jatim tidak hadir memenuhi panggilan penyidik karena belum pulang ke Indonesia.

Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Pidana Khusus Kejati Jatim Dhendeni Herdiaana mengatakan, bahwa melalui kuasa hukumnya Dahlan Iskan tidak bisa hadir karena

masih berada di luar negeri.

“Baru saja sekitar pukul 13.00 WIB, staf dari kuasa hukumnya mengirim surat pemberitahuan ketidak hadirannya dan katanya masih berada di Amerika Serikat,” terang Dhendeni.

Dhendeni juga mempertanyakan hingga kapan Dahlan Iskan berada di Amerika, sehingga pihaknya akan mempersiapkan panggilan selanjutnya. “Memang dia berkunjung kesana sampai kapan, dalam waktu dekat, kami akan mempersiapkan

panggilan berikutnya (ketiga),” tambahnya.

Disinggung dengan upaya pemanggilan paksa, Dhendeni tidak memberi keterangan secara jelas karena Dahlan Iskan masih di luar Negeri. “Yang bersangkutan masih di luar negeri, tapi beda kalau ada di sini (Indonesia),” paparnya.

Selain Dahlan Iskan, penyidik juga memanggil tiga orang lainnya yakni Kasubag penghapusan pada Biro Hukum Pemprov Jatim Emmy Krisnawati, Kasubag sengketa Hukum Pada Biro Hukum Pemprov

Jatim Makhfudz dan Kasubag perusahaan pada Biro Perekonomian Pemprov Jatim.

“Ketiganya hadir semua dan masih dimintai keterangan sebagai saksi,” pungkas Dhendeni.

Dahlan Iskan akan dimintai keterangan sebagai saksi dengan kapasitasnya sebagai mantan Dirut PT Panca Wira Usaha Jatim periode 20042010 yang mana telah terjadi penjualan dan tukar guling aset PT PWU Jatim senilai Rp 900 miliar hingga terdapat kerugian negara.nrofik

“Brigjen TNI AD” Tipu Calon Tentara Ratusan Juta Andrea Halim (51) seorang pria yang mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Darat (AD) berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berhasil mengeruk uang ratusan juta rupiah dari penipuan dengan modus perekrutan (werving) Secaba (sekolah calon bintara) di TNI AD. Berbekal surat kuasa palsu yang ditandatangani sejumlah Pati TNI AD, warga Lebak Bulus Jakarta Selatan tersebut bergerilya ke sejumlah daerah seperti Probolinggo dan Surabaya. Bahkan seorang dari tiga korbanya telah menyetor uang Rp 150 juta.

Beruntung, aksi pria yang memakai seragan TNI AD dengan bintang 1 dipundak ini dapat dihentikan oleh anggota Koramil 0831– 04/Sukolilo bersama jajaran Polsek Sukolilo Surabaya di Apartemen Dian Regency Sukolilo, Surabaya, Kamis (18/08/2016).

Andrea ditangkap karena

dicurigai sebagai periwira tinggi TNI gadungan.

Komandan Kodim 0831 Surabaya Timur, Letkol Inf Dodiet Lumwartono mengatakan pihaknya sudah mengecek semua perwira tinggi TNI AD yang dicatut namanya oleh Andrea.

“Setelah kami konfirmasikan, ternyata tidak benar dan tanda tangannya palsu,” terangknya kepada Lensa Indonesia di Surabaya.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku kepada para korbannya nanti dititipkan ke salah satu perwira di Kodim di wilayahnya dan meminta dana dengan besaran variasi antara Rp 500 juta hingga Rp 750 juta.

Dari pengakuannya tersangka baru satu korban yang sudah menyetor uang Rp 150 juta ke tersangka sebagai uang muka untuk perekrutan tersebut. “Korbannya dari Probolinggo yang sudah setor Rp 150juta,” ungkap Dodiet

Lumwartono.

Menurutnya, Andrea kabur setelah menerima uang dari salah satu korbannya. Namun keberadaanya terlacak setelah satu bulan mengontrak di Apartemen Dian Regency.

Selain menganangkap Andrea, petugas juga mengamankan tiga orang lainya yang diduga terlibat dalam aksi penipuan calon tentara ini. Mereka adalah Hermansyah (39), Ali Mudofir (46) dan Mevendi Irawan (20).

Hermansyah mengaku sebagai anggota Komite Investigasi Negara (KIN), Ali Mudrofir mengaku sebagai sopir, dan M Evendi Irawan mengaku sebagai calon tentara yang akan dimasukkan menjadi TNI di Jakarta.

“Saat menangkap tersangka, kami bersama pihak kepolisian juga mengamankan tiga orang. Namun masih diperiksa karena keterlibatan mereka belum bisa dibuktikan

Jenderal TNI AD bintang 1 ditangkap polisi 0831 Surabaya Timur dan Polsek Sukolilo Surabaya.

sehingga masih jadi saksi,” kata Dodiet Lumwartono.

Dari kamar apartemen Bgrigjen TNI gadungan ini, petugas mengamankan ba-

rang bukti seragam yang digunakan tersangka untuk menyamar sebagai perwira TNI gadungan berpangkat Brigjen TNI. Diantaranya

Dua Pengedar Kejati Jatim Selesaikan Hasil Cek Narkoba di Pamekasan Fisik Gedung DPRD Kota Madiun Ditangkap Tim Reskrim Polres Pamekasan menangkap dua orang yang menjadi pengedar narkoba di Desa Batubintang, Kecamatan Batumarmar, Jum’at (19/8/2016) dini hari.

Kedua tersangka kasus penyalahgunaan narkoba itu masing-masing inisial WND (32) warga Desa Batubintang, Batumarmar, dan MW (22) warga Dusun Paddek, Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean.

“Penangkapan kami lakukan di rumah WND di Desa Batubintang, Kecamatan Batumarmar,” kata Kasat Narkoba Polres Pamekasan AKP Sjaiful Arif. “ Pe n a n g k a p a n k e d u a tersangka penyalahgunaan narkoba berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa MW kini berada di rumah WND di Desa Batubintang,” imbuhnya.

Berawal dari informasi tersebut, petugas langsung melakukan pengecekan dan menelusuri. “Maka kami

langsung menerjunkan tim ke rumah tersangka, si WND ini.

Bahkan ia sempat berupaya kabur, tapi berhasil digagalkan petugas,” ungkapnya.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka da menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya lima paket narkoba jenis sabu seberat 1,4 gram, dua alat hisap (bong) dan uang sebesar Rp 467 ribu hasil penjualan sabu. “Hasil pemeriksaan tim penyidik, ternyata si perempuan juga pengedar,” jelasnya.

“Bahkan kepada tim penyidik, keduanya mengaku memiliki omzet hingga Rp 10 juta dalam sebulan,” sambung Sjaiful Arif.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal Pasal 114 Ayat 1 Subsider Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotiba dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.pin/te

Untuk kelengkapan berkas, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melakukan pengecekan spek banggunan Gedung DPRD Kota Madiun yang dilakukan oleh ahli Politeknik Negeri Bandung (Polban).

Kini pengecekan fisik tinggal menunggu hasil.

Pengecekan fisik bangunan dilakukan untuk bisa mendapatkan data dalam kasus dugaan korupsi Gedung DPRD Kota Madiun. Dan pekan ini dimungkinkan hasilnya akan segera keluar. “Hasil tim ahli Polban Bandung belum keluar.

Mudah-mudahan selesai akhir pekan ini,” kata Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana saat dikonfirmasi, Rabu (17/8/2016).

Meski dalam tahap pemberkasan enam tersangka yang sudah ditahan, diantaranya Sekretaris DPRD Kota Madiun Agus Sugijanto selaku Pengguna Anggaran (PA), Kasubag TU dan Protokol Sekwan DPRD Kota Madiun Widi Santoso selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dua orang PT Parigraha Consultant dan satu orang kontraktor proyek.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim membutuhkan hasil cek ahli Polban guna kelengkapan berkas.

Pada proyek bangunan senilai Rp 29,3 miliar itu, Dandeni mengaku hasil cek fisik bangunan dari tim ahli Polban dibutuhkan guna kelengkapan berkas. Nah, dari situlah akan diketahui jelas bagaimana proyek pembanggunan gedung yang diambilkan dari uang APBD tahun 2015 itu diduga merugikan negara sampai Rp 2,7 miliar.

Hasi cek fisik gedung itu, lanjut Dandeni, akan dituangkan dalam berkas keenam tersangka. Selanjutnya penyidik akan melakukan penyerahan tahap I (berkas) untuk diteliti oleh Penuntut Umum. “Secepatnya hasil segera keluar dan tahap I ke Penuntut Umum, sehingga kasus ini segera mungkin disidangkan,” tegas Dandeni.

Disinggung terkait adakah pemeriksaan saksi-saksi kasus ini, Dandeni mengiyakan hal itu. Sayangnya pria asli Garut ini enggan merincikan siapa saja saksi-saksi yang dipanggil. Ia hanya menjelaskan jika

para saksi yang dipanggil guna dimintai keterangan terkait tersangka yang baru saja ditahan.

“Intinnya saksi-saksi yang dipanggil ada kaitannya dengan penahanan tersangka yang terakhir kali,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengaku lupa dengan saksi-saksi kasus dugaan korupsi Gedung DPRD Kota Madiun. Pihaknya mengaku, selama seminggu (pekan lalu) memang ada pemeriksaan kasus Madiun. “Pekan lalu memang ada pemeriksaan saksi untuk kasus korupsi Gedung DPRD Kota Madiun. Tapi maaf, saya lupa siap saja saksinya,” ucap Romy.

Sebelumnya, sekitar pertenggahan bulan Juli lalu penyidik Pidsus Kejati Jatim berupaya menggembangkan kasus dugaan korupsi Gedung DPRD Kota Madiun. Selain memanggil saksi-saksi, penyidik Kejaksaan menggandengn ahli dari Politeknik Negeri Bandung (Polban) guna melakukan pengecekan spek banggunan yang diambil dari APBD tahun 2015 sebesar Rp 29,3 miliar. nal/rea

celana traning loreng parasut, kaos lengan panjang lambang Mabes TNI AD, topi loreng, tas loreng dan beberapa atribut TNI AD, serta tiga stiker plat

nomor TNI AD, gadget, seperti tablet dan smartphone merek Samsung, smartphone merek Vivo dan uang tunai Rp 6,3 juta.nnanda

Pemuda Ajak Cewek ABG Kumpul Kebo, Dilaporkan Polisi Feri Gunawan (26) warga Jl Setro dijebloskan tahanan usai diperiksa sebagai tersangka pencabulan oleh penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Sebelumnya, tersangka dilaporkan oleh orang tua Melati (nama samaran), cewek 17 tahun asal Pasuruan karena telah membawa kabur korban dan mengajaknya tinggal serumah dan menjalin hubungan layaknya suami istri.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan, pasangan yang dimabuk asmara ini tak mendapat restu orang tua karena Melati masih di bawah umur. “Karena hubungannya tidak direstui, tersangka merayu korban kabur dari rumahnya dan mengajak kos bersama lalu keduanya menjalani hubungan layaknya suami istri,” terangnya.

“Orang tua korban yang

tidak terima dengan perbuatan tersangka, melaporkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. Anggota yang melakukan penyelidikan berhasil melacak tempat kos mereka lalu menciduk tersanga,” tambahnya.

Di hadapan penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, lelaki yang berdagang satwa peliharaan ini mengaku hubungannya didasari suka sama suka, tanpa adanya pemaksaan. “Memang kami tidak direstui tapi karena saling cinta, saya nekat mengajaknya tinggal satu kos supaya mendapat restu orang tuanya,” ungkap Feri Gunawan tanpa menyesal.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pencabulan di bawah umur ini dijerat pasal 81-82 Undang-undang perlindungan perempuan dan anak yang diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.nrofik

Berstatus Tahanan, Wawali Probolinggo Kok Bisa Hadiri Acara Pemkot

Suhadak terlihat santai menghadiri acara di Pemkot Probolinggo.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menahan Wakil Wali Kota Probolinggo, Suhadak, Kamis (4/8/2016) sore. Dia tersangkut kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Rp 1,68 miliar tahun anggaran 2009 lalu.

Namun anehnya, Suhadak terlihat melenggang bebas menghadiri acara peringatan Kemerdekaan RI di Pemkot Probolinggo, semalam.

Suhadak tampak santai dan tak berusaha menghindari sorotan warga dan beberapa wartawan yang ada di sana.

Ia memakai jas dan peci sehingga tampak seperti saat aktif menjabat.

Kehadiran Suhadak ini memicu kecurigaan dan rasan-rasan warga Probolinggo.”

Enaknya jadi pejabat, sudah ditahan masih bisa jalan-jalan,” keluh seorang warga Probolinggo bernama Mulyono. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kejati Jatim terkait bebasnya Suhadak.

Sejak Kamis (4/8/2016) Suhadak ditahan bersama satu tersangka lainnya, yakni Sugeng Wijaya, dari pihak swasta selaku rekanan. Se-

mentara HM Buchori, eks Wali Kota Probolinggo, juga ditahan Kejati Jatim.

Dana yang bersumber dari APBN 2009 itu, digunakan untuk bantuan fisik sekolah.

Saat itu, HM Buchori masih aktif menjabat sebagai Wali Kota Probolinggo dan Suhadak sebagai rekanan proyek DAK. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Romy Arizyanto mengatakan, dalam dugaan kasus Korupsi DAK Probolinggo 2009 ini ada tiga tersangka. Yakni Wakil Wali Kota Probolinggo yang masih aktif bernama

Suhadak, mantan Wali Kota Probolinggo HM Buchori dan pihak swasta, Sugeng Wijaya.

“Penahanan dilakukan setelah jaksa menerima pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) dari penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis pagi di Kejati Jatim, untuk DAK Pendidikan tahun 2009 untuk Kota Probolinggo sebesar Rp 15,907 miliar.

Sementara kerugian negara sampai saat ini terhitung sebesar Rp 1,68 miliar,” kata Romy, kepada wartawan saat itu.nal

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

travel

12

kuliner

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Kelenteng See Hin Kiong.

Jelajah Kelenteng See Hin Kiong di Kota Tua Padang Pa da n g juga punya kota tua di Kampung Pondok. Di sana dapat dijumpai Kelenteng See Hin Kiong yang bersejarah. Kelenteng See Hien Kiong merupa­ kan bangunan heritage yang memiliki nilai sejarah bagi warga keturunan Tiongkok di Padang dan menjadi tempat favorit untuk dikunjungi.

Mau merasakan nuansa ala-ala negeri tirai bambu di Ranah Minang? Coba saja deh jalan-jalan ke perkampungan Tiongkok Kota Padang yang berlokasi di Jalan Kelenteng, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat.

Suasananya akan begitu mencolok dengan kehadirian pernak-pernik khas etnik Tiongkok seperti kelenteng, patung hingga aksara Tiongkok tiap rumahnya. Ditambah lagi bila memasuki hari Imlek, lampu lampion yang merah merona bergantungan menghiasi jalanan dan bau dupa akan tercium disepanjang jalan ini.

Atraksi barongsai pun tidak ketinggalan hadiri mewarnai kekahasan daerah Pondok yang masih termasuk dalam kawasan Kota Tua Padang. Di sini terdapat banyak bangunan abad ke-19. Nah yang begitu mencolok terlihat dan yang terkenal adalah Kelenteng See Hien Kiong.

Kelenteng ini pertama dan tertua keberaaannya di Ranah Minang. Dengan lokasi di jalan Kelenteng No.312, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat.

Sebenarnya kelenteng adalah nama yang biasa digunakan untuk menyebut tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Tridharma yang meliputi Buddha, Tao dan Konghucu.

Nah, isitilah ini hanya dikenal di Indonesia.

Nama kelenteng itu sendiri diambil dari suara yang terdengar dari genta yang dipukul dan menimbulkan bunyi klinting, jika gentanya besar, maka bunyi yang ditimbulkan terdengar seperti kelenteng.

Kelenteng See Hin Kiong

ini pada awal mulanya bernama Kelenteng Kwan Im Teng yang dibangun sekitar tahun 1861 saat pedagang dari marga Tjiang dan Tjoan Tjioe menginjakan kakinya di Padang. Dulunya, kelenteng ini bermaterialkan kayu dan beratapkan daun rumbia.

Dalam situs seehinkiong. org diceritakan pada zaman Raja Ham Hong tahun Sien Yoe sejalan dengan tahun masehi 1861, karena kece­ robohan Sae Kong (Pandita) telah terjadi kebakaran yang menghanguskan Kelenteng Kwan Im Teng hingga menjadi abu.

Pada masa itu Lie Goan Hoat yang menjadi Kapten, Lim Sun Mo dan Lie Lien It yang berpangkat letnan bersepakat membangun kembali Kelenteng Kwan Im Teng yang tebakar. Pembangunan dimulai pada tahun 1893 hingga selesai tahun 1897. Kemudian pada tahun 1905, Kelenteng Kwan Im Teng berganti nama dari menjadi Kelenteng See Hin Kiong. Bukti kelenteng ini pembangunannya juga dapat dilihat pada batu prasasti yang ada di sisi dalam bangunan Kelenteng See Hin Kiong.

Sejatinya kelenteng ini sebagai tempat ibadah dan sebenarnya bukan tempat wisata, namun telah menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi bila ke Kota Padang. Saat momen Imlek misalnya, kelenteng ini akan ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan dan daerah di luar Kota Padang.

Kelenteng See Hien Kiong menjadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat Kota Padang untuk lokasi berburu berfoto dengan latar etnik atau sekedar selfie ria. Di sini juga menjadi tempat nongkrong kaula muda sembari menikmati minuman kopmil yang cukup terkenal di tempat ini.

Setiap menyambut tahun baru Tiongkok yakni Imlek, suasana di Jalan Kelenteng akan sedikit berbeda dan jauh lebih meriah dari hari biasanya. Pernak pernik dan berbagai macam ornamen akan menghiasi tiap bangunan dan jalanan di sini.nbay/dt

Es Buto Ijo Tersebar di Seluruh Sragen

Es buto ijo yang dapat dengan mudah ditemui di Sragen, Jawa Tengah.

Saat melintasi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, banyak penjaja jajanan kaki lima yang menjual es buto ijo. Jika dihitung, ada sekitar lima penjaja es buto ijo. Sebab nama buto ijo selama ini lebih dikenal sebagai sosok mahluk halus yang mengerikan. Seringkali diceritakan pada cerita atau film bergenre horor.

Es buto ijo ternyata adalah minuman dingin berisikan agar-agar, puding susu, pacar cina, melon, dan rumput laut.

Istimewa dari minuman ini adalah sirop bewarna hijau, yang diakui penjualnya berasal dari Boyolali. Warna hijau cerah dari sirop yang akhirnya membuat es ini disebut es buto ijo.

Untuk rasa, sebenarnya tak ada yang istimewa dari minuman ini. Rasanya segar dan manis karena sirop juga campuran susu. Bagi Anda yang tak terlalu suka rasa manis, ada baiknya meminta penjual untuk mengurangi jumlah sirop.

Minuman ini cocok untuk dibeli untuk berbuka puasa di jalan saat mudik, karena tak perlu sendok untuk mentapnya. Hanya perlu sedotan untuk menikmati es buto ijo ini.

Terakhir, terjawab sudah mengapa es buto ijo ini tersebar di seluruh Sragen. Ternyata minuman ini adalah bisnis waralaba, tak heran banyak penjaja es buto ijo di kota Sragen. Harga seporsi es buto ijo adalah Rp 6.000.nsil

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Jayawijaya Tawarkan Wisata Mumi Berusia Ratusan Tahun

Pesona pantai Ngebum di Kendal.

Membudayakan Pesona Pantai Ngeboom Kendal Ratusan warga Ngebom, Jumat (19/8/2016) melakukan gerakan bersih-bersih di tempat wisata pantai Ngebum Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Kendal bekerjasama dengan Kemenbudpar tersebut bertujuan untuk menjadikan masyarakat Ngebum agar sadar wisata, dengan mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim wisata yang bersih, aman serta nyaman bisa menarik wisatawan datang.

Kepala Disbudpar Kabupaten Kendal Agus Rifai mengatakan, bahwa masayarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut berasal dari Pokdarwis (kelompok sadar wisata) Pramuka, pelaku wisata, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pramuka, Polri, dan masyarakat sekitar pantai Ngebum.

“Yang terlibat ada ratusan orang, tidak hanya dari ke­ lompok sadar wisata juga dihadiri anggota DPR RI Komisi X yang juga mantan petenis nasional, Yayuk Basuki,” ungkap Agus Rifai.

Kepada masyarakat dan pelaku wisata khususnya, dihimbau oleh Agus Rifai untuk bisa menjaga kebersihan pantai Ngebum, yang merupakan destinasi wisata pantai yang banyak dikunjungi wisatawan

Mumi Werapak Elosak di Desa Aikima, Papua. Mumi ini berasal dari Kepala Suku yang telah berumur sekitar 350 tahun.

Pemasangan tali noken ini menandakan pembalseman telah dilakukan guna menjaga kondisi tubuh mumi agar lebih terawat lagi, oleh sebab itu jika dilihat dari dekat, di leher Mumi Jiwika terlilit ratusan tali noken.

p

emerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua menawarkan wisata mumi berusia kurang lebih 350 tahun yang berada di Kampung Jiwika, Distrik Kurulu, sebelah utara Kota Wamena.

Bupati Jayawijaya Jonh Wempi Wetipo, di Wamena, mengatakan, wisata mumi inilah yang ditawarkan pihaknya kepada wisatawan mancanegara dan domestik dalam ajang Festival Budaya Lembah Baliem.

“Kabupaten Jayawijaya yang merupakan jantung Pulau Bumi Cenderawasih merupakan daerah tujuan wisata di Papua dan Indonesia karena memiliki daya tarik wisata alam luar biasa serta unik,” katanya.

Menurut Wempi, keunikan tersebut salah satunya wisata budaya mumi yang sangat diminati wisatawan lokal maupun mancanegara, di mana hanya ada di Papua.

Senada dengan Bupati Jayawijaya, Lobis Logo Mabel yang merupakan generasi ketujuh dari Mumi Jiwika mengatakan nama asli mumi ini adalah “Wim Motok Mabel” yang artinya dalam bahasa daerah setempat adalah hebat dalam berperang.

“Wim Motok Mabel ini adalah seorang kepala suku perang yang hebat, di mana setiap lima tahun sekali, pihak keluarga akan melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken,”

katanya.

Logis menuturkan pemasangan tali noken ini menandakan pembalseman telah dilakukan guna menjaga kondisi tubuh mumi agar lebih terawat lagi, oleh sebab itu jika dilihat dari dekat, di leher Mumi Jiwika terlilit ratusan tali noken.

“Lilitan ratusan tali noken ini sebagai simbol penghormatan yang dilakukan oleh anak cucu keturunannya,” ujarnya.

Dari pantauan di lapangan, untuk bisa mencapai lokasi Wisata Mumi Jiwika ini dari Kota Wamena ke Distrik Kurulu memakan waktu sekitar 2530 menit menggunakan kendaraan roda empat.

Ketika tiba dan memasuki kawasan lokasi Wisata Sejarah Mumi Jiwika dikenakan biaya sebesar Rp80 ribu per orang dan berfoto bersama mumi, jika ingin ditemani berfoto bersama salah satu warga yang menggunakan aksesoris budaya setempat akan dikenakan biaya Rp10 ribu per orang.

Namun, biasanya juga ditawarkan harga paket sebesar Rp1 juta di mana rombongan wisatawan atau perseorangan dapat berfoto dengan mumi dan masyarakat beraksesoris budaya setempat secara bebas.

Sebaiknya melakukan negosiasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan gambar di lokasi Wisata Sejarah Mumi Jiwika.nans

lokal.

Rifai juga meminta, untuk menjaga keamanan serta menyambut dengan ramah para wisatawan yang berkunjung.

Acara bersih-bersih pantai Ngebom ditandai dengan penyerahan sapu lidi dan engkrak oleh Yayuk Basuki kepada Agus Rifai.

Agus Rifai menambahkan acara yang dikemas dengan label “Gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona” diharapkan mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan deng­an mengaktualisasikan nilai-nilai sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah dan kenangan agar menjadi perilaku sehari-hari.

Yayuk Basuki berharap masyarakat bisa terlibat secara aktif untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban tempat wisata pantai Ngebum agar mampu menarik wisatawan untuk berkunjung.

“Dengan memelihara dengan baik pantai bisa terlihat indah, nyaman dan itu bisa menarik banyak wisatawan untuk masuk ke Kendal,” kata Yayuk Basuki.

Ditambahkan, masyarakat jangan hanya bergantung pada pemerintah saja. “Masyarakat di sekitar harus terlibat dan lebih kreatif untuk meningkatkan perekonomian warga di sekitar tempat wisata,” pungkas Yayuk.neko

Istimewanya Sate Blengong dari Brebes

Pondok Kupat Sate Blengong Bapak Kasturi Rajak di Brebes, Jawa Tengah.

Brebes tak hanya punya telur asin sebagai kuliner andalan. Faktanya Brebes punya sate blengong yang wajib Anda cicipi jika singgah ke kabupaten di Jawa Tengah ini.

Blengong sejatinya adalah hewan hasil perkawinan antara bebek dan mentok (entok). Jangan repot memi­ kirkan rupa hewannya seperti apa, yang pasti saat dimasak daging blengong sungguh nikmat!

Teksturnya mirip bebek yang memiliki serat, tapi lebih lunak dan lembut saat dikunyah. Memakan daging blengong memberi sensasi baru dari segi tekstur rasa.

Alhasil dengan tekstur yang nikmat ini, daging blengong cocok untuk diolah menjadi sate. Salah satu gerai sate blengong yang legendaris di Brebes adalah Pondok Kupat Sate Blengong Bapak Kasturi Rajak. Terletak di perempatan Islamic Center menuju Pasar Batang, Brebes.

“Usaha ini sudah dari zaman kakek saya namanya Rajak, turun ke bapak saya namanya Kasturi. Sudah 40 tahun,” ungkap Akhmad Kurniawan, gene­ rasi ketiga penerus Pondok Kupat Sate Blengong.

Menurut Akhmad, daging blengong sebenarnya sama sepeti daging bebek yang agak alot dan dapat berbau jika tak

diolah dengan tepat.

Bedanya di Pondok Kupat Sate Blengong miliknya, daging blengong dimasak dua kali. Satu kali memasak menghabiskan waktu 2,5 jam. Inilah jawaban mengapa daging sate blengong di sini sungguh lembut.

Pondok Kupat Sate Bleng­ ong ini menyediakan tiga menu andalan, yakni sate bakar, sate masak, dan kupat. Sate bakar adalah sate daging blengong yang dimasak dengan cara dibakar dengan arang seperti sate pada umumnya.

Sedangkan sate masak, daging blengong direbus dengan bumbu santan dan ditusuk dengan lidi berukuran panjang. Kupat menjadi makanan pendamping dengan kuahnya yang kaya akan bumbu dan terasa pedas.

“Selain di sini ada satu lagi toko sate blengong yang sudah dari awal. Dulu yang jual hanya ada dua. Sekarang sudah banyak yang jual sate blengong,” kata Akhmad.

Untuk harga, sate blengong bakar dibanderol Rp 60.000 per satu kodi (20 tusuk). Sedangkan sate blengong masak dibanderol Rp 6.000 per tusuk, dan seporsi kupat dihargai Rp 12.000. Pondok Sate Kupat Blengong Bapak Kasturi Rajak dibuka dari jam 12 siang sampai habis.nsil/ko

inspirasi usaha

13

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Bisnis Wisata Mendaki Gunung yang Utama Bermodal Pengalaman Latar belakang dan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk aktivitas hiking dan outdoor activity sangat dibutuhkan pebisnis di segmen ini.

s

ejak booming inter­ net dan kemunculan social media, bakat narsistis yang sejati­ nya dimiliki setiap orang bak menemu­ kan kanal penyaluran terbaik.

Tren selfie mewabah. Pengguna media sosial semakin demen mengunggah foto wajah mere­ ka dengan berbagai macam latar belakang aktivitas.

Salah satu jenis selfie yang cukup marak di media sosial saat ini adalah selfie di pun­ cak gunung laiknya pendaki gunung profesional. Dahulu, berfoto di atas gunung mung­ kin hanya bisa dilakukan oleh para pendaki gunung yang memang menggemari outdoor activity.

Tapi kini, semua orang bisa dengan mudah beraksi selfie di gunung dalam kondisi tetap cantik dan trendi. Sungguh berkebalikan dengan citra pendaki gunung zaman dulu yang cenderung lusuh, dekil dan “susah”.

Rahasia tetap cantik di atas gunung ada pada tawaran paket tur wisata gunung leng­ kap yang mulai banyak dijual.

Salah satu pemain bisnis ini adalah Wisatagunung.com yang didirikan oleh Adi Set­ iono, mantan karyawan pe­ rusahaan pembiayaan.

Adi menengarai, animo orang mendaki gunung sema­ kin tinggi, terutama setelah kemunculan film “5 mm”, beberapa tahun silam. “Ban­ yak yang tertarik naik gunung kendati dia bukan anak gu­ nung,” ungkap Adi. Melihat minat orang yang

makin besar berwisata ke pegu­ nungan, Adi memberanikan diri mendirikan usaha jasa perjalan­ an wisata alam melalui Wisatagunung.com, sekitar 2011.

Ciri khas utama paket wisa­ ta yang dijual oleh Adi adalah all in one. Maksudnya, peserta tur wisata tidak perlu repot menyiapkan segala keperluan pendakian gunung. Apalagi memanggulnya sendiri ketika mendaki.

Beragam peralatan penda­ kian, seperti carrier, tenda, kompor, dan beragam outdoor equipment, semua sudah dise­ diakan oleh Wisatagunung. com. Kebutuhan perut, akomo­ dasi, transpor, semuanya sudah termasuk dalam paket tur.

Dengan kata lain, peserta tur wisata cukup membawa badan dan keperluan pribadi.

Mendaki cantik, istilahnya.

“Mau bakar kambing guling di atas gunung pun bisa kami fasilitasi,” terang Adi. Adi mengaku, pasar utama paket tur wisata yang dia jual adalah segmen menengah ke atas, melalui paket VIP atau privat. Peserta paket ini bisa perusahaan, kelompok indi­ vidu, keluarga atau pun calon pengantin yang ingin meng­ gelar foto pre-wedding.

Selain paket tur eksklusif, Adi menjual paket tur yang menyasar segmen menengah ke bawah (open trip) dengan kuota minimal 12 orang dan maksimal 18 orang. Semua orang dari berbagai kalangan dan latar belakang bisa ikut tur ini.

Adapun destinasi yang ditawarkan mayoritas di da­ lam negeri. Walau bernama

Bisnis Menjanjikan Budidaya Pohon Jati Putih Selama ini, kayu jati batang, ukuran 40 cm–50 dikenal sebagai bahan baku cm harganya Rp 800 dan kayu berkualitas tinggi. Se­ ukuran 90 cm–100 cm di­ makin tua, kualitas kayunya jual Rp 1.000. Ada pula bibit semakin baik. Karena ke­ yang berbentuk biji yang unggulannya itu, kayu jati dibanderol Rp 150.000 per banyak dimanfaatkan un­ kilogram (kg). Ia menetap­ tuk bahan furnitur, seperti kan minimal pembelian biji meja, kursi dan 2 kg. Sementara lemari. bibit minimal Mebel kayu 200 batang. jati biasanya ber­ “Pelanggan warna cokelat. saya membeli Semakin tua dengan sistem umurnya, warna borongan kar­ Pelanggan cokelatnya juga ena saya ikut saya membeli semakin menon­ proyek peme­ dengan sistem jol. Namun, seki­ rintah. Tidak borongan tar tiga tahun be­ bisa dihitung karena saya lakangan mun­ per bulan, kare­ ikut proyek cul tren mebel na borongan per peme­rintah. kayu berwarna tiga atau empat putih. Banyak bulan,” terang Tidak bisa yang tidak tahu Toni. dihitung per bahwa mebel Ia mengaku bulan, kare­na tersebut juga per tiga bulan borongan per menggunakan dapat menjual tiga atau empat baku kayu jati.

200.000 batang bulan.

Seperti war­ jati putih dan nanya, jenis jati sekitar 6 kuintal Toni yang digunakan biji jati putih.

Saputra adalah kayu jati Praktis omzet putih. Varietas yang diraupnya jati putih ini antara Rp 190 memang belum juta hingga Rp begitu populer 300 juta per di masyarakat. Mendap­ tiga bulan. atkan jati putih juga tidak Tingginya peminat jati semudah jati biasa. putih diakui pula oleh Arifin, Namun, peluang budi­ pebudidaya jati putih lain. Ia dayanya cukup menjanjikan punya sekitar satu hektare mengingat potensi pasar meb­ tanah yang setengahnya el yang terus berkembang dan dipakai membudidayakan masih sedikit pebudidayanya. bibit jati putih. “Saya jual “Jati putih ini memang tergo­ bibit batangan saja, karena long jarang yang membudi­ kalau biji seringkena jamur dayakan. Kalau di sini hanya saat musim hujan,” terang tiga sampai lima petani jati pria asal Ciamis, Jabar ini. putih. Tidak banyak,” jelas Ia membanderol bibit jati Toni Saputra, pemilik CV putih ukuran 20 cm–30 cm Aditya Kencana Grup di Pe­ Rp 700 per batang, ukuran 40 malang, Jawa Tengah. cm–50 cm harganya Rp 1000 CV Aditya menyediakan dan ukuran 90 cm–100 cm se­ segala jenis bibit pohon harga Rp 1.500. “Biasanya pe­ kayu, seperti jati, sengon, jati sanan dalam jumlah besar. Di putih, bakau, cemara laut, tempat saya, tidak ada mini­ jabon, dan lainnya. Sudah 8 mal pembelian, eceran juga tahun ia menjadi petani jati saya layani,” ujarnya. Sebulan, putih dan pohon lainnya.

Arifin bisa menjual 20.000 Toni menjual bibit jati bibit–50.000 bibit. Omzetnya putih ukuran 20–30 sen­ sekitar Rp 14 juta–Rp 50 juta timeter (cm) Rp 500 per per bulan.nel/kon

Sejumlah orang menggeluti bisnis wisata mendaki gunung. Namun pelaku bisnis di segmen ini harus memiliki pengalaman.

Wisatagunung.com, usaha jasa ini juga menyediakan paket wisata ke pantai dan destinasi alam lain.

Di awal merintis usaha, Adi memakai modal dari tabungan pribadi dan hasil modal patungan dengan te­ man-temannya. “Menjelang pendirian CV tahun 2011, ada suntikan dana modal Rp 100 juta,” terang dia.

Kini, setelah berjalan lima tahun, Adi bersama Wisatagunung.com mampu mencetak omzet sekitar Rp 600 juta per tahun. “Ada tur yang untung, ada juga yang rugi. Namun, bila dihitung dalam setahun, keun­ tungan itu ada,” kata Adi. Adi bisa mengambil margin untung mulai 20% dari paket tur yang dia jual. Bahkan, un­ tuk paket VIP trip, marginnya bisa 50%. “Tinggi karena tang­ gungjawab kami juga besar agar klien mendapat pengala­ man terbaik,” terang dia.

Bisnis paket tur wisata alam juga menarik minat Sofyan Ar­ ief Fesa, salah satu pendiri dan pemilik CV Cesta Adventure melalui Indonesiaexpeditions.

com. Sejak 2012 lalu, Sofyan menggeluti bisnis jasa ini ber­ modalkan dana Rp 80 juta.

Berbeda dengan Wisatagunung.com yang lebih banyak menjual destinasi lokal, Indo­ nesia Expeditions menawar­ kan pula destinasi pendakian ke mancanegara. “Yang mengg­ arap lokal sudah banyak. Seba­ liknya, destinasi internasional masih sedikit. Itu peluang bagi kami,” terang Sofyan.

Merintis usaha di bisnis tur pendakian tak lain karena Sofyan dan kawan-kawannya juga memiliki hobi serupa.

Sofyan pernah mengikuti be­ berapa kali tur pendakian gu­ nung di mancanegara. “Di sana saya melihat pengelolaannya sangat bagus dari sisi komersial, juga profesional,” kata dia.

Indonesia Expeditions menjaring pembeli paket tur melalui rilis jadwal pendakian dalam satu tahun. Peminat paket bisa mengontak Indo­ nesia Expeditions langsung.

“Kuota untuk paket ke luar negeri antara tiga sampai empat orang,” kata dia.

Melalui strategi ini, Indone­

sia Expeditions bisa menggelar perjalanan belasan kali dalam setahun. Tahun ini saja, sudah 10 tur mereka gelar. Sofyan mengaku, margin untung dari usaha ini cukup menarik.

Harga paket perjalanan des­ tinasi lokal misalnya sekitar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Sedan­ gkan destinasi mancanegara mulai US$ 1.000.

Dari situ, Sofyan bisa mengambil untung mulai 15%.

Klien wisatawan asing bisa me­ nyumbang margin tinggi. “Se­ dangkan destinasi mancanegara sekitar 5%–10% saja,” kata dia.

Bila Anda tertarik mengi­ kuti jejak Adi dan Sofyan menggarap bisnis tur wisata gunung ini, Anda perlu mem­ perhatikan cermat persyara­ tan bisnis ini. Latar belakang dan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk aktivitas hiking dan outdoor activity sangat dibutuhkan pebisnis di segmen ini.

Maklum, segmen yang disa­sar belum tentu memiliki pengalaman mendaki gunung sebelumnya. Sedangkan tur menjual pengalaman asyik dan

Raup Omzet Rp 10 Juta Sebulan Lewat Lukisan Kayu Memanfaatkan mi­ nat dan bakat menjadi pe­ luang bisnis bisa memberi keuntungan berlipat-lipat.

Salah satunya Ryka Ariesta, dia memanfaatkan bakat sen­ inya untuk memulai usaha lukisan kayu yang diberi nama Mukakayu.

Berawal dari niatnya mem­ buatkan kado buatan tangan untuk dosen pembimbingnya, Ryka justru mendapatkan ide untuk memulai bisnis. Lulu­ san desain grafis ini mengaku mendapat inspirasi bisnisnya ketika sedang mengerjakan tugas akhir kuliahnya.

“Awalnya aku ingin mem­ buat bingkisan untuk dosen pembimbing, soalnya aku lebih suka ngasih orang handmade daripada beli jadi. Saat mengerjakan tugas akhir kan untuk men-display karyanya pakai booth, jadi terinspirasi gitu,” ujar Ryka.

Setelah memberi kado ke dosen pembimbingnya, justru dia malah mendapat orderan dari beberapa temannya yang tertarik dengan karyanya.

Produk Mukakayu berane­ ka ragam seperti jam dinding, kayu ucapan untuk ulang tahun hingga ucapan selamat menikah, dekorasi dinding, gantungan kunci, dan sou­ venir pernikahan berbentuk tatakan gelas. Desain kayu yang dibuat juga tidak hanya kotak, tetapi ada yang berben­ tuk bulat dan segi enam.

Awalnya usaha dia dimulai dari modal Rp 60.000 untuk membeli beberapa bahan baku. Bahan bakunya terdiri dari kayu jati Belanda dan cat rubber.

“Bahan bakunya kayu jati Belanda tapi dari palet kayak eco design gitu, memanfaat­ kan barang yang sudah tidak terpakai,” kata Ryka.

Produknya dijual berbe­ da-beda dari mulai harga Rp 55.000-Rp 400.000. Per jumlah muka yang digambar, harganya tentu berbeda.

Ia memiliki satu orang

karyawan panggilan. Omzet­ nya dalam sebulan sekitar Rp 10 juta. Usaha yang baru dirintis sejak September 2015 itu kini kian berkembang.

Dalam sebulan ada sekitar 70 buah terjual.

Usaha ini dia kerjakan bersama pacarnya, Fikry yang juga dari jurusan desain grafis. Ia menyebut, setiap pe­ sanan nanti akan dikerjakan bersama-sama.

Produknya tersedia di online seperti Instagram dan Fa­ cebook. Beberapa pelanggan­ nya ada di Jabotabek hingga luar Jawa. Ada juga beberapa online shop yang menjadi resellernya.

“Pembeli biasanya dari mana-mana ada dari Jawa, Lampung, Sumatera, Kalim­ antan, Bali, Sulawesi, Papua yang belum,” kata Ryka.

Untuk mendapatkan produknya bisa ditemukan di: Instagram: @mukakayu, Line: Rykaariesta.ndrk/dt Ryka Ariesta memanfaatkan bakat seninya untuk usaha lukisan kayu yang diberi nama Mukakayu.

nyaman dalam pendakian.

Segmen pasar yang dibidik juga menuntut layanan ter­ baik. Wisatagunung sebagai contoh menyasar segmen menengah atas terutama un­ tuk VIP trip.

Begitu juga Indonesia Ex­ peditions yang membidik konsumen berusia 40 tahun ke atas. “Sekelas manajer pe­ rusahaan,” terang Sofyan.

Maklum, waktu tur, apalagi ke luar negeri, bisa memakan 10 hari. Harga paket tur juga terbilang mahal bagi level di bawah itu. “Paling murah Rp 30 juta sekian per paket tur ke luar negeri,” kata dia.

Karena sasarannya adalah mereka yang cukup berduit dan memiliki waktu leluasa, kualitas layanan harus sangat oke. Sofyan mengungkapkan, ketika hendak membuka satu destinasi, bersama tim dia harus terjun langsung me­ nyurvei lokasi, mulai dari sistem pendakian, penguru­ san izin, biaya-biaya terkait tur seperti kebutuhan pengi­ napan dan lain sebagainya.

Selain itu, karena ini ada­

lah bisnis perjalanan, peran pemandu wisata alias guide sangat penting agar kualitas layanan tetap terjaga. Adi, misal­nya, memegang khusus enam guide utama. Selain itu, masih ada 20 freelance guide.

“Saya pakai model kunci perut agar mereka loyal dan memberi yang terbaik walau harus menggaji 20%–30% lebih mahal dari tempat lain,” terang Adi. Indonesia Expeditions juga disokong oleh enam guide utama, termasuk Sofyan.

Selain itu, ada tenaga 20 freelance guide.

Sofyan berujar, selain masalah kenyamanan selama pendakian, usaha jasa tur pegunungan seperti ini juga memiliki risiko cukup besar.

“Kami ada perjanjian dulu dengan klien, karena naik gunung itu tidak ada jaminan 100% sampai puncak dengan selamat,” tandas Sofyan.

Maka itu, agar risiko bisa ditekan, survei lokasi dan rute tur harus kuat. Indonesia Expeditions bahkan menye­ diakan program olah fisik bagi peserta tur sebagai bagian dari persiapan tur.

Olah fisik ini juga bisa membantu tour organizer untuk menentukan jangka waktu tur. “Kalau fisik kurang bagus, waktu tur bisa kami perpanjang,” kata Sofyan.

Prospek bisnis ini masih menarik bila menilik potensi belanja kelas menengah. Dari sisi persaingan, menurut Adi, tidak terlalu memusingkan.

Dia memilih tidak perang harga. Pasalnya, bisnis laya­ nan cenderung sulit bermain harga. Layanan yang baik akan mengikat pelanggan dan menarik calon pelanggan lain. ndia/rui/kon

Unik, Bisnis Guru Privat Online Berawal dari kecin­ taannya akan dunia pendidi­ kan, Muhamad Iman Usman dan rekannya, Adamas Belva Syah Devara, menggagas ide untuk memberi ruang bagi mereka yang peduli pen­ didikan dengan mereka yang butuh pendidikan.

Berawal dari April 2014, situs ruangguru.com dirilis ke publik pertama kali pada versi beta, startup pendidi­ kan berbasis teknologi ini kian berkembang dengan berbagai layanan pendidikan lewat sistem online.

Fasilitas pendidikan yang ada di ruangguru.com meli­ puti penyediaan guru privat, tes online, try out online, hingga konsultasi masalah pelajaran secara online.

Fasilitas yang ditawarkan dalam portal buatan anak bangsa sebagian besar disa­ jikan secara gratis seperti tes online di mana siswa dari SD hingga SMA dapat latihan soal terkait pelajaran terkini di situs ruangguru.com.

Ruangguru.com juga me­ nawarkan layanan guru privat yang dapat dipilih dan dipang­ gil ke rumah di mana pun tempat tinggal anda. Sedikit­ nya sudah ada 45.000 guru yang tergabung di ruangguru. com yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mereka yang ingin menda­ patkan layanan pembelajaran lewat ruangguru.com dapat memilih ribuan guru di situs dengan berbagai latar bela­ kang pendidikan. Biaya guru privat lewat ruangguru.com pun beragam, yang umumnya dipatok di bawah Rp 100.000 per jamnya.

Ide awal pria kelahiran Padang 24 tahun silam ini, berawal dari kegelisahan­ nya akan fasilitas pendidi­ kan yang tidak merata di Indonesia, sehingga Iman dan satu rekannya Adamas Belva membuat startup pendidikan berbasis online.

Iman dan Adamas kemudian tergerak untuk membantu mereka yang membutuh­ kan akses pendidikan lewat teknologi informasi.

“Masalah yang paling pressing di Indonesia salah

satunya pendidikan, tapi kalau ditanya mau terlibat nggak di dunia pendidikan mau doing something nggak buat pendidikan orang akan berpikir berulang kali.

Karena mungkin selama ini kalau mau terlibat dalam pendidikan harus jadi guru.

Kita akhirnya berpikir lewat apa kita bisa menyelesaikan masalah ini, lewat teknologi akhirnya kita buat,” jelas Co-Founder dan CPO Ruang Guru, Muhamad Iman Us­ man, saat acara Google for Indonesia di Ballroom Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Lewat ruangguru.com, para murid bisa berlatih soal yang terkait dengan pelajaran sehari-hari di sekolah. Tim ruangguru.com juga menyeleksi seluruh konten latihan soal yang didapatkan dari ber­ bagai sumber. Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan ajar yang layak kepada siswasiswi di Indonesia.

Para orang tua dan murid juga dapat memilih guru privat yang dapat diundang ke rumah. Berbagai latar belakang pendidikan guru privat ditawarkan oleh ru­ angguru.com dari berbagai universitas di Indonesia hingga luar negeri.

“Kami melihat salah satu masalah utama dalam dunia pendidikan adalah akses pengajaran berkualitas dan konten berkualitas. Akses itu isunya apakah memang tidak tersedia sama orang nggak bisa nemu begitu. Di ruang guru kemudian mer­ eka bisa nyari, apakah guru yang bagus, konten yang bagus, latihan pembelajaran yang bagus itu semua ada,” tambah Iman.

Iman dan Adamas memu­ lai bisnis startup ini dengan modal ratusan juta. Iman tidak ingin merinci berapa besaran modal awal yang ia keluarkan bersama seorang temannya untuk memulai startup yang kini mampu memfasilitasi 45.000 guru dan muridnya secara online. ndrk/dt

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c om

otonomi

14

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

PCTAI Galang Petisi dan Tanda Tangan untuk Presiden Jokowi

Istilah Kemerdekaan Republik Indonesia Diganti Kemerdekaan Bangsa Indonesia Selama ini rakyat Indonesia terjebak dalam istilah “Kemerdekaan Republik Indonesia”. Padahal penggunaan istilah “Kemerdekaan Republik” salah kaprah dan mengingkari sejarah bahkan menyalahi konstitusi.

g

alam syukuran kemerdekaan bangsa Indonesia, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia (PCTAI) menggalang aksi petisi tanda tangan yang akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Petisi tanda tangan tersebut sebagai bentuk aksi merubah stigma “Kemerdekaan RI (Republik Indonesia)” yang biasa digunakan pada ucapan peringatan 17 Agustus, Jum’at (19/08/2016).

Padahal penggunaan istilah Kemerdekaan RI itu

salah kaprah dan mengingkari sejarah, bahkan telah menyalahi konstitusi. Penggalangan tanda tangan itu dilakukan bersamaan dengan acara “Tasyakuran Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-71” di lapangan Monumen Hubbul Wathon Minal Iman, Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang, Kamis (18/8/2016) malam.

Wakil Ketua Umum PCTAI, Edi Setiawan menutur­k an pada tanggal 17 Agustus adalah

Kemerdekaan “Bangsa Indonesia” bukan Kemerdekaan “Republik Indonesia”. Istilah yang sering digunakan tersebut harus diubah dengan dasar tidak ada satupun kata republik pada teks proklamasi. Saat Sukarno-Hatta membacakan proklamasi 17 Agustus 1945, negara atau pemerintahan Indonesia belum ada.

Tidak ada satupun kata republik pada teks proklamasi, justru dengan tegas menyebut bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia....., dan Atas nama bangsa Indonesia.....

“Begitu juga pada pembukaan UUD 45 (Undang Undang Dasar) maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya,...., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu undang undang dasar negara Indonesia,” jelasnya kepada Lensa Indonesia.

Ia menandaskan selama ini rakyat Indonesia terjebak dalam istilah “Kemerdekaan Republik Indonesia”. Padahal penggunaan istilah “Kemerdekaan Republik” salah kaprah dan mengingkari sejarah bahkan menyalahi konstitusi. Yang benar adalah ‘Bangsa Indonesia’. Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa cetusan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Sedangkan Negara Republik Indonesia didirikan pa­da tanggal 18 Agustus 1945, ditandai dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantiknya Soekarno dan Moch Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden

pertama bangsa Indonesia.

“Maka dari itu, Indonesia sebagai peme­rintahan itu baru terbentuk 18 Agustus 1945,” ungkapnya.

Namun yang terjadi saat ini salah kaprah, peringatan 17 Agustus dikatakan sebagai HUT Kemerdekaan RI, padahal yang sebenarnya adalah HUT Bangsa Indonesia. Agar kesalahan ini tidak terus berulang, PCTAI membuat petisi penolakan dengan menggalang tanda tangan. Selanjutnya, petisi tersebut akan dikirim ke Presiden Jokowi.

Dengan harapan membuat surat keputusan yang intinya istilah “Kemerdekaan Republik Indonesia” diganti menjadi “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”.

“Supaya nanti Keputusan Presiden RI nantinya di­

Wakil Ketua Umum PCTAI, Edi Setiawan memberi keterangan kepada media.

harapkan bisa mengikat dan disosialisasikan ke seluruh aparatur negara dan juga seluruh elemen masyarakat. Sehingga setiap acara peringatan kemerdekaan menggunakan frase “Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, bukan Kemerdekaan Republik Indonesia”, “ pungkasnya.

Acara syukuran kemerde-

kaan bangsa Indonesia tersebut dihadiri pengasuh pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyah Al Mukarom Syekh Kyai Muchammad Muchtar, Bupati Jombang, Nyono Suharli, Wakil Bupati Jombang Munjidah Wahab, dan jajaran Forpimda Kabupaten Jombang, serta tokoh lintas agama.nobi

“Proyek Siluman” Kampus Universitas Brawijaya Kota Kediri Dipertanyakan Proyek pembangunan kampus Universitas Brawijaya 2 di Kota Kediri sudah dimulai. Namun, proyek ini mendapat kritik dari anggota dewan setempat lantaran tak ada pemberitahuan kepada legislatif.

Pembangunan ini sendiri sudah menghabiskan dana Rp19 miliar. Hal itu dikatakan Haryono, Lurah Mrican bahwa peletakan batu pertama kampus ini sudah dilakukan pada Kamis (4/8/2016) lalu.

Awalnya prosesi ini akan dilakukan oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar, namun digantikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan.

“Pak Wali Kota ke Jakarta, jadi peletakan batu pertama dilakukan oleh Pak Kasenan Kepala PU,” katanya.

Kampus Universitas Brawijaya akan dibangun tepatnya di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto. Pemerintah kota Kediri telah menggelontorkan anggaran Rp19 miliar untuk proyek tersebut yang diambilkan murni APBD 2016.

Setidaknya dibutuhkan lahan seluas 23 hektar, kata Haryono.

Haryono berharap pem-

bangunan Kampus UB ini bisa meningkatkan taraf ekonomi rakyat kota Kediri. Dan juga tak ada gejolak warga.

Terpisah Muzer Zaidib, Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri saat dikonfirmasi mengenai pembangunan kampus UB DPRD tak tahu-menahu.

Pihaknya mengaku tidak diundang saat peletakan batu pertama dalam pelaksanaa pembangunannya. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya tahu ada rencana hibah lahan seluas 23 hektar.

“Kok peletakan batu pertama laporan MOU antara UB dan Pemkot Kediri dewan tidak mengetahui? Sudah lelang apa belum? MOU-nya bagaimana,” kritiknya.

Sementara sikap tak konsisten ditunjukkan Pemerintah Kota Kediri yang akhirnya mengakui adanya perubahan perjanjian kerjasama pembangunan kampus Universitas Brawijaya. Salah satu yang paling krusial pembangunan tahap I dibebankan seluruhnya ke APBD 2016.

Sekretaris Kota Kediri, Budui Sunu HS menjabarkan Mou memang berubah karena

Ribuan Orang Senam Bersama Deklarasi Spektakuler Surabaya Sehat Suasana Car Free Day (CFD) di Jalan Tunjungan pada Minggu (14/8/2016) tampak meriah. Ribuan orang terlihat memadati ruas jalan ikonik di Surabaya itu untuk bersenam bersama.

Acara tersebut merupakan bagian dari kegiatan Deklarasi Spektakuler Surabaya Sehat 2016 yang digagas oleh Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) bersama Pemkot Surabaya.

Ketua Perwosi Surabaya Chusnul Ismiati mengatakan, deklarasi Spektakuler Surabaya Sehat diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-71. Adapun jenis kegiatan meliputi senam bersama dan lomba senam untuk beberapa kategori.

Dijelaskan Chusnul, total peserta mencapai 4.000 orang, terdiri dari unsur lansia, anak-anak, masyarakat umum hingga komunitas senam. Sedikitnya 12 komunitas senam tercatat ikut ambil bagian dalam acara ini.

Sedangkan lokasi Jalan Tunjungan sengaja dipilih karena

jalan tersebut kental nuansa historis dan penuh kenangan.

“Intinya, dalam momen memperingati hari kemerdekaan ini kita ingin Surabaya sehat melalui gerakan senam bersama ini,” terang istri Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyudrajad menuturkan, kualitas Car Free Day menjadi semakin baik dengan beragam kegiatan.

Salah satu contohnya adalah kegiatan senam bersama pada Deklarasi Spektakuler Surabaya Sehat ini.

Car Free Day yang baik, lanjut dia, juga menjadi salah satu instrumen program kampanye untuk langit biru.

Sebab, sebagaimana diketahui saat ini bahwa lebih dari 70 persen emisi gas buang disumbang dari sektor transportasi.

“Jadi antara udara bersih dan senam bersama ini merupakan suatu korelasi yang dapat menunjang konsep Surabaya sehat,” imbuhnya.nwan

Ribuan orang ikuti senam bersama deklarasi Spektakuler Surabaya Sehat.

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

beberapa hal termasuk pembangunannya uang menggunakan anggaran APBD. “Memang MoU dengan pihak UB direvisi tahun 2015 lalu,” kata Budui saat ditemui di ruangannya Senin (15/8/2016).

Budui menjelaskan revisi MoU di antaranya adalah terkait lahan dan gedung tetap milik Pemkot Kediri dengan anggaran Rp19 miliar.

Pemkot diwajibkan untuk membangun gedung induk serta beberapa ruang kuliah.

Adapun pihak Universitas Brawijaya baru mengeluarkan “modal” untuk pembangunan tahap kedua. “Kita ini sama dengan investasi bila melakukan pembangunan kampus UB,” tutur Sekkota.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kediri menilai langkah yang dilakukan pemkot tak sesuai denga prosedur. Seharusnya jika ada perubahan MoU maka Pemkot wajib memberikan pemberitahuan ke dewan dan bahkan harus dibentuk panitia khusus terlebih dahulu.

“Kalau memang ada perubahan MoU seharusnya pihak Pemkot melaporkan hasil

Pengurukan pembangunan kampus Universitas Brawijaya di Kota Kediri sudah dimulai pekan lalu.

MoU tersebut pada kami,” kata Zaidib.

Muzer Zaidib pun menyebut tak salah jika proyek pem-

bangunan kampus UB adalah proyek siluman. Meski telah menyetujui anggaran untuk pembangunannya, namun

Menteri Perindustrian Kunjungi Kawasan Industri Kendal

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat mengunjungi Pelabuhan Tanjung Kendal.

Pemerintah Pusat bakal terus mensupport untuk pengembangan kawasan industri, termasuk di Jawa Tengah. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah Pusat mendorong pembangu­n an kawasan industri di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Jawa Tengah. ‘’Selama ini pendirian kawasan industri lebih berat di Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan Jateng masih sangat terbatas,’’ katanya dalam kunjungan kerja di Kawasan Industri Kendal dan Pelabuhan Tanjung Kendal, Jumat (19/8/2016).

Kunjungan Airlangga Hartarto tersebut dalam rangka melihat kesiapan KIK menyambut kedatang­ an Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong terkait peresmian pembangunan Kawasan Industri Kendal yang akan dilaksanakan 25 Agustus 2016.

Selain KIK, Airlangga juga meninjau Pelabuhan Tanjung Kendal. Dia menga­ takan, pembangunan ka-

wasan industri sebagai upaya pemerintah mendekatkan tenaga kerja dengan lapangan kerja. ‘’Pertumbuhan industri di Indonesia tahun ini 4,7 persen. Target tahun depan pertumbuhan industri bisa naik di atas 5 persen,’’ tuturnya.

Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan investasi melalui kawasan industri. Kabupaten Kendal mempunyai potensi yang baik untuk mendorong iklim investasi. Sebab, ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja cukup melimpah. Belum lagi KIK dekat dengan pelabuhan baik itu Tanjung Kendal maupun Tanjung Emas.

Dengan mulai didirikannya kawasan industri di Jateng, tepatnya di Kendal, bisa menarik calon investor untuk berinvestasi. ‘’Kondisi Pelabuhan Tanjung Kendal sangat baik, tetapi masih perlu perbaikan pada break waternya,’’ tambahnya.

Bupati Mirna Annisa berharap, progres pembangunan di KIK bisa lebih cepat, dengan semakin cepat berdirinya pabrik tentu

membutuhkan tenaga kerja dan Kendal siap memasok tenaga kerja yang dibutuhkan. ‘’Saya berharap pembangunan KIK dapat lebih cepat, sehingga akan mengurangi pengangguran di Kabupaten Kendal,’’ kata dia.

Humas PT Kawasan Industri Kendal, Mifti Haris, telah mempersiapkan dua lokasi untuk peresmian kawasan dan peresmian pabrik. Menurutnya, hingga kemarin baru terdapat satu pabrik yang sudah berdiri dan siap beroperasi yang bergerak di bidang furniture untuk interior kapal pesiar maupun interior hotel. Hingga kemarin sudah 16 investor dari sejumlah negara yang siap membangunan di KIK. ‘’Tahun 2016 terdapat tiga pabrik siap berdiri masih dalam proses pembangunan dan diperkirakan tahun depan sudah selesai.

Target kami dalam satu tahun bisa 100 hektar, sehingga 10 tahun ke depan sudah jadi seperti yang ada di Cikarang,’’ katanya. neko

MoU tersebut tidak dijabarkan kepada anggota dewan.

“Kami butuh tahu isi dari MoU tersebut, diuntungkan

nggak pihak Pemkot Kediri, bukan slintutan seperti ini ” Kata Zaidib melalui telepon selulernya.nandik_kartika

Jatim Ditunjuk jadi Tuan Rumah Haornas 2016

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menunjuk Provinsi Ja­w a Timur menjadi tuan rumah dalam puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Tahun 2016. Tepatnya, acara akan dipusatkan di GOR Delta Sidoarjo pada 9 September mendatang.

Hal ini disepakati lewat pertemuan antara pihak Kemenpora dan Gubernur Jatim Soekarwo di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (18/8/2016).

Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Isnanta pada Lensa Indonesia mengatakan dalam peringatan Harornas nanti juga akan dilaunching gerakan “Ayo Olahraga” oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Peringatan Haornas tahun ini tidak sekedar upa­ cara seremonial saja. Nanti juga dilakukan pencanangan gerakan Ayo Olahraga oleh Presiden. Gerakan Ayo Olahraga ini untuk mengajak seluruh masyarakat kita agar bisa menjadi sehat,” katanya, Jumat (19/8/2016).

Selain itu, juga akan dilaksanakan grand final kompetisi Liga Sepakbola kelompok umur (KU), masing-masing untuk KU-12, KU-14, KU-16 hingga KU-20 (mahasiswa) yang akan bertanding di GOR Delta Sidoarjo.

Sedangkan, babak penyisihan digelar di empat daerah yaitu KU-12 digelar di Kediri, KU-14 di Surabaya, KU-16 di Sidoarjo dan KU-20 di Malang. “Untuk Liga Sepakbola ini diikuti oleh banyak

provinsi di Indonesia, totalnya ada 289 kabupaten/kota,” tambahnya.

Lebih lanjut, Isnanta menjelaskan selain sepakbola, pihaknya juga akan menggelar kejuaraan di bidang olahraga lain yaitu panahan.

“Nanti ada juga gerakan Ayo Memanah, karena panahan ini merupakan salah satu cabang olahraga andalan Indonesia,” ungkap dia.

Sementara, Gubernur Jatim Soekarwo merespon positif program Gerakan Ayo Olahraga yang dicanangkan Presiden Jokowi. Pakde Karwo (panggilan akrab gubernur) justru memberikan banyak masukan bagaimana cara mendesain gerakan itu tidak hanya sekedar ajakan, tapi langsung ditunjukkan dengan aksi yang jelas.

Aksi itu antara lain melalui Kementerian Kesehatan, yakni gerakan pencegahan melalui olahraga sehingga jangan hanya orang berobat saja. Lainnya, Kemenpora juga diminta menyediakan anggaran untuk program konkrit dalam rangka menggerakkan olahraga. Misalnya, perintah untuk kabupaten/ kota untuk menggelar Car Free Day di alun-alun dengan dibuatkan panggung senam.

“Jadi, Kementerian harus terlibat secara langsung. Karena itu saya akan mengerahkan semua potensi masyarakat Jawa Timur mulai anak sekolah, masyarakat olahraga, atlet dan segala komunitas untuk berolahraga dan hadir di Peringatan Haornas nanti,” tutup Soekarwo.nsarifa

otonomi

15

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

64 Warga Karesidenan Madiun Punya Dwikewarganegaraan Rata-rata yang memiliki dua kewarganegaraan adalah anak dari pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan menikah dengan warga setempat.

s

ebanyak 64 warga Ka­residenan Madiun dipastikan me­miliki dua kewarganegaraan.

Mereka di antaranya tersebar di wilayah Ngawi, Madiun dan Ponorogo.

Dua kewarganegaraan mere­ka diperoleh karena orang tua mereka yang bekerja di luar negeri dan melakukan pernikahan dengan warga setempat.

Kepala Kantor Imigrasi kelas II Madiun Sigit Roesdi-

anto menjelaskan bahwa ratarata yang memiliki dua kewarganegaraan tersebut adalah anak dari pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan menikah dengan warga setempat, lalu kemudian mereka kembali ke Indonesia.

“Jadi orang yang mendapatkan kewarganegaraan ganda adalah orang-orang yang

memiliki perkawinan campur sesuai dengan Undang-undang no 12 Tahun 2006, dengan ketentuan saat mereka di Indonesia harus mendaftarkan kepada kantor imigrasi setempat untuk dinyatakan bahwa dia adalah menjadi subyek warga negara berkewarganegaraan ganda,” jelas Sigit Roesdianto kepada Lensa Indonesia, Se-

lasa (16/8/2016).

Selain itu Sigit Roesdianto juga menambahkan bahwa sejak tahun 2002 kantor imigrasi kelas II Madiun ini menerima pendaftaran kewarganegaraan ganda sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 2006. Dan sampai saat tahun 2016 ini menurutnya ada 64 orang dengan syarat

Wali Kota Malang Lantik 8 Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Wali Kota Malang HM Anton melantik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ‎di Balaikota.

Wali Kota Malang, HM Anton mengukuhkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kamis (18/08/2018).

Pengukuhan sekaligus pelantikan anggota BPSK masa bhakti 2016-2021 itu dilaksanakan di Balaikota Malang.

BPSK tersebut beranggotakan delapan orang. Mereka di bawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perda-

gangan (Disperindag) Kota Malang. Tugas pokok mereka melindungi dan menyelesaikan sengketa konsumen.

“Ada empat pilar yang harus dipegang teguh para anggota BPSK itu,” papar HM Anton.

Empat pilar itu masingmasing, meningkatan produk barang dan jasa yang pro kepada konsumen. Selain itu, menciptakan kepastian hukum

pada konsumen, mengintensifkan barang dan jasa hingga melakukan sosialisasi kepada konsumen. Haapannya, kata dia, agar mereka cerdas dalam memilih barang dan jasa.

“Itu karena tujuan BPSK semata hanya untuk melindungi konsumen. Ya, khususnya di Kota Malang,” kata Abah Anton.

Dijelaskan dia bahwa kesa-

157 Narapidana Kendal Menerima Remisi HUT RI ke-71 Sebanyak 157 Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Kendal mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM, yang dibacakan Bupati Kendal, Mirna Annisa.

Pemberian remisi dilaksanakan seusai upacara Peri­ ngatan HUT ke-71 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Kendal, yang diselenggarakan di Alun-alun setempat.

Kepala Lapas Klas IIA Kendal, Agus Dwi Setiabudi, mengatakan, 157 narapidana tersebut memperoleh remisi, mulai dari satu bulan hingga enam bulan. Sementara jumlah penghuni hingga saat ini tercatat ada sebanyak 233 orang, terdiri atas 148 narapidana dan 78 tahanan.

Sementara untuk LP Kelas IIB Pemuda di Plantungan terdapat lima orang warga binaan, dan di Lapas Terbuka Kelas IIB sebanyak dua warga binaan. Terdapat satu orang Narapidana yang kini bisa menghirup udara bebas diluar Lapas, setelah menerima remisi pada 17 Agustus ini.

“Satu orang dinyatakan bebas atas nama Yogi Darma Sugito yang mendapat remisi tiga bulan,” paparnya.

Dari 157 orang yang men­ dapat remisi itu, sebanyak 61 orang mendapat remisi satu

Penerbit: PT Lensa Indonesia Cipta MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Bupati Kendal, Mirna Annisa memberikan SK Kemenkumham pada narapidana Lapas Klas IIA Kendal.

bulan, 53 orang menerima remisi dua bulan, 25 orang mendapat remisi tiga bulan, 13 orang memperoleh remisi empat bulan, tiga orang dapat remisi lima bulan, dan dua orang mendapat pengurangan hukuman enam bulan.

Dua orang narapidana yang terakhir disebutkan, merupakan narapidana kasus pembunuhan.

“Mereka dihukum 11 tahun penjara, dan sekarang sudah menjalani hukuman sembilan tahun. Asimiliasi telah dilalui dan mereka ternyata tetap bisa berkelakuan baik, sehingga kemudian menda­ patkan remisi,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Mirna menyempatkan diri menyapa tahanan yang berada di dalam sel, seperti terpi-

dana teroris asal Kecamatan Rowosari, Agus Widarto alias Masuri (40).

Agus merupakan napi limpahan dari Nusakambangan, yang dipindahkan lantaran yang bersangkutan mengajukan pemindahan dengan alasan ingin lebih dekat dengan keluarga. Kepada Agus, Mirna berpesan agar tetap berusaha menjadi warga yang baik dan terus mencintai negeri ini.

“Remisi merupakan hak dari para napi. Mereka yang masih harus menjalani hukuman, diharapkan bisa menjadi lebih dewasa. Sementara bagi mereka yang sudah bebas, diminta bisa memanfaatkan kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik lagi,” ucapnya.neko

daran konsumen masih rendah. Begitu juga kesadaran produsen dalam memproduksi barang yang aman.

Makanya, kata dia, ma­ sa l a h t e r s e b u t m e n j a d i tu­­g as utama dari anggota BPSK. Apalagi, saat ini dengan adanya globalisasi yang ditandai perdagangan bebas, memerlukan sebuah kepastian bagi masyarakat terkait

kepastian keamanan barang.

Sehingga tidak meresahkan konsumen.

Karena itu dia menegaskan agar kepengurusan baru BPSK ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam memajukan ekonomi. Sehingga, bisa melakukan perlindungan konsumen baik di tataran mediasi hingga melalui jalur hukum.naji_dewa_roisky

Rendra Pindah ke Nasdem, Golkar Tetap Solid

Meski Rendra Kresna mantan kader Golkar Malang dilantik menjadi Ketua DPW Nasdem Jawa Timur dan baru dilantik pada Minggu (14/08), tak membuat DPD Golkar Jawa Timur merasa kehilangan.

Pasalnya, partai Golkar mempunyai banyak pengalaman serta mempunyai segudang kader-kader handal, militan dan loyal.

Menurut Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, Golkar di Kabupaten Malang tetap kompak dan solid. Kepindahan Rendra ke partai Nasdem bagian dari dinamika politik dan itu ada masalah. Pasalnya, kader partai Golkar di Kabupaten Malang meyakini dengan kesolidan tersebut pada pemilu mendatang perolehan suara Golkar tetap bisa dipertahankan.

Ia menambahkan partai Golkar merupakan partai lama yang sudah mengalami banyak ujian. Tak terhitung berapa banyak kader-kader partai Golkar yang menyeberang ke partai lain. Dan fakta yang ada partai Golkar tetap saja solid

dan besar. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, apalagi saat ini banyak kader muda yang handal bermunculan baik di Kabupaten Malang dan di Jawa Timur.

“Apalagi DPD Golkar Jatim sudah menunjuk Brigjen TNI (Purn) HM. Mas’ud Effendy Amien sebagai PLT. Dengan kemampuan dan kepiawaian beliau dalam bertugas dan berkomunikasi saya menyakini kader-kader Golkar Kabupaten Malang makin solid dan kompak. Mereka semua akan kompak dalam mengamankan suara Golkar pada pemilu mendatang,” bebernya kepada Lensa Indonesia, Senin (15/8/2016).

Dikonfirmasi terpisah, Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang, Mas’ud Effendy Amien mengatakan akan melaksanakan apa yang di amanahkan partai golkar. Mengemban amanah dengan solid terkonsolidasi, efektif mengemban misi, serta berjaya di kala pemilu. Mensukseskan misi dan visi partai golkar di Kabupaten Malang.nobi

Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko memberikan keterangan pers.

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pasal 4 dan undang undang.

“Ada sekitar 64 orang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 yang sesuai dengan ketentuan tersebut baik yang wanitanya atau pasangannya yang berasal dari luar negeri dan, mereka wajib mendaf­ tarkan diri ke kantor imigrasi

setempat,” pungkas Sigit.

Sekedar di ketahui, para pemohon ini memang wajib melakukan Affidafit, selain yang berpotensi mendapatakan affidatit adalh anak hasi percampuran silang tersebut hukumnya wajib ikut Adfidaffit, karenanya saat anak itu beranjak dewasa lalu sekitar 18 tahun.ndhimaz_adi

Syahrul Suwandi Nahkodai Hanura Kabupaten Madiun Walau sempat tertunda, akhirnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Madiun berhasil menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) II dengan aman dan lancar di RM. Utama Jl. Raya Madiun Surabaya, Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Minggu (14/08/2016).

Dalam Muscab yang dihadiri ketua DPD Hanura provinsi Jawa Timur, H Kelana Aprilianto; Sekertaris DPD Partai Hanura, Jatim Sudjatmiko; pengurus DPD Partai Hanura Jatim; pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Madiun dan ketua PAC Partai Hanura se-Kabupaten Madiun.

Muscab digelar guna memilih pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Madiun yang sesuai dengan mekanisme Muscab. Dan terpilihlah secara aklamasi dr Syahrul Suwandi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura dan yang telah melalui usulan serta penjaringan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Jatim untuk menahkodai partai Hanura di Kabupaten Madiun masa bakti 2016-2021.

“Kami berharap dalam Muscab Ke II kali ini, adalah untuk mensukseskan Partai Hanura pada Pemilu 2019, maka dari itu kepada segenap pengurus yang baru diharapkan harus waspada.

Kami siap mendukung rekomendasi DPP yang telah menunjuk dr Syahrul Suwandi sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Madiun periode 2016 – 2021,” ucap Yuana Dwi Atmojo, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC Partai Hanura Kabupaten Madiun.

Sementara itu, ketua DPD Partai Hanura Jatim,

H Kelana Aprillianto, dalam sambutanya menyampaikan, untuk kedepannya Ia berharap agar kepengurusan yang baru ini bisa bersi­ nergi dengan Orpol maupun Ormas yang ada di wilayah Kabupaten Madiun agar bisa bekerjasama dan berjuang sesuai dengan amanat partai dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musda.

“Ya untuk visi ke depan, saya ingin partai Hanura dapat menambah jumlah kursi di legislatif, itu yang nantinya merupakan indikator ke­ suksesan. Selain itu, pengurus terpilih harus bisa bersinergi dengan Orpol maupun Ormas di wilayah Kabupaten Madiun dan berjuang sesuai dengan amanat partai,” ucap Kelana Aprilianto dalam kata sambutanya.

Dikatakanya, sejak dilaksanakan Muscab ke II Partai Hanura pada 21 Mei 2016 di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun merupakan DPC yang ke 26 menyelenggarakan Muscab dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Kami minta Muscab kali ini harus sukses dan seluruh peserta harus mengikuti agenda Muscab secara ter­ tib hingga selesai. Muscab merupakan agenda rutin partai lima tahun sekali dan kekuasaan tertinggi partai, sehingga harus mampu memunculkan program strategis lima tahun ke depan dan meningkatkan perolehan suara partai pada pemilu 2019,” pungkas ketua DPD Partai Hanura Jatim, Kelana Aprilianto.

Dalam pesanya ia meminta kepada siapapun yang terpilih menjadi ketua harus bisa merangkul dari kalang­ an manapun, baik internal dan eksternal. Selain juga Ia berharap agar Muscab berlangsung secara martabat dan terhomat serta tidak terkotori.narso

Ini Penyebab Silpa Kota Kediri Masih Tinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri akan me­ nggenjot kinerja Satuan Kerja (Satker) pada perubahan APBD 2016 ini, agar sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2016 tidak tinggi lagi.

Namun beberapa kendala masih dirasakan pihak Pemkot kediri terkait dengan pembangunan Tiga Mega Proyek Dan status Pendidikan tingkat SMA – SMK yang sampai saat ini masih proses sidang di Mahkamah Kontitusi.

Hal itu dikatakan Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri, dalam pidatonya di gedung DPRD kota Kediri.

“Salah satunya proses adanya undang-undang sistem pendidikan nasional yang menyatakan lembaga sekolah tingkat SMA dan SMK diambil alih provinsi,” kata

Abu Kamis (18/08/2016).

Lebih lanjut Walikota Kediri dalam membacakan nota keuangan perubahan APBD 2016 mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih bingung karena proses peralihan SMA dan SMK masih dalam pro­s es persidangan di mahkamah konstitusi, untuk itu pihak Pemkot Kediri masih mengganggarkan kebutuhan SMA/SMK di APBD. Masih kata Abu Bakar meski silpa tinggi dia optimistis tahun ini bisa ditekan.

“Karena pendapatan daerah juga terus mengalami pe­ ningkatan,” pungkasnya.

Untuk diketahui sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2015 lalu mencapai Rp535 miliar atau naik 100 miliar dari silpa tahun 2014 lalu.nandik_kartika

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) wartawan lensa indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima imbalan bentuk apapun dari narasumber

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

metropolis

16

Edisi 150 | 22 - 28 agustus 2016

Jawa Timur Miliki Perda Ketenagakerjaan

Perda Ketenagakerjaan meliputi 10 hal yakni pelatihan dan pemagangan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasaan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan dan pengupahan, jaminan sosial, fasilitas kerja, hubungan industrial, pembinaan dan pengawasan juga sanksi.

D

PRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketenagakerjaaan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sebanyak 9 fraksi memberikan persetujuan disahkannya Raperda yang awalnya diberi nama Perlindungan Ketenagakerjaan, kini judulnya diganti dengan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Anggota Fraksi NasDemHanura Moch Eksan menyebut Perda ini telah sempurna.

Terlebih dalam pembahasannya Komisi E juga melibatkan elemen masyarakat dari organisasi serikat pekerja/buruh maupun organisasi pengu­ saha. Selain itu juga digelar studi banding ke provinsi lain, Kemenaker serta Kemendagri yang kemudian disempurnakan melalui proses publik hearing semua elemen pemangku kepentingan.

“Bahkan untuk muatan dalam Perda ini juga sudah lengkap. Meliputi 10 hal yakni pelatihan dan pemagangan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasaan ke­ sempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubung­ an kerja, perlindungan dan pengupahan, jaminan sosial, fasilitas kerja, hubungan industrial, pembinaan dan

pengawasan juga sanksi,” ujar Eksan ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (15/8/2016).

Sementara, Wakil Ketua Komisi E Suli Daim mene­ gaskan dengan disahkannya Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini, maka melunasi hutang yang dijanjikan kepada para buruh selama ini. Apalagi penetapannya juga dilakukan sebelum peringatan HUT RI ke 71 pada 17 Agustus 2016.

“A l h a m d u l i l l a h k a m i DPRD Jawa Timur bisa menepati janji untuk memberikan kado untuk buruh dalam Peringatan Hari Kemerdekaan.

Di Perda ini ada banyak hal untuk perlindungan tenaga kerja, salah satunya dipertegas lagi untuk aturan pekerja wanita,” katanya.

Politisi asal Fraksi PAN ini mencontohkan, dalam Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini mengatur bagi ibu pekerja yang mengandung akan mendapat cuti melahirkan wajib hingga tiga bulan lamanya. Bahkan, setelah aktif kembali bekerja pasca cuti melahirkan ibu menyusui tidak boleh dipekerjakan di malam hari.

Sedangkan aturan terkait tenaga kerja asing, khususnya yang memiliki skill (keterampilan) dalam Perda

mengatur kewajiban bisa berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

“Pekerja yang memiliki skill wajib bisa Bahasa Indonesia.

Harapannya agar bisa segera mentrasformasikan ilmu kepada pekerja kita supaya ketergantungan kita tidak terlalu lama dengan tenaga kerja asing,” imbuh Suli.

Meski demikian, pihaknya juga mengakui dalam Perda ini tidak harus semua tuntutan buruh dipenuhi.

Misalnya soal pengupahan dimana buruh meminta untuk dilibatkan dalan dewan pengupahan, hal ini tentu tidak bisa karena menyalahi perundang-undangan. Sebab soal pengupahan langsung diatur oleh pusat yang mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 dan UU Nomor 13 Tahun 2003.

Ditambahkan, Gubernur Jatim Soekarwo Perda ini berubah nama dari Perlindungan menjadi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilakukan sesuai saran dan masukan dari Mendagri. Diharapkan, terbitnya Perda ini menjadi titik temu antara keinginan buruh dan pengusaha di Jatim.

“Kami harap terjadi harmoni antara pengusaha dan buruh. Sebab tidak mungkin seluruh keinginan pengusaha diakomodir, begitu pula sebaliknya dengan buruh. Ini namanya kompromi, yakni kedewasaan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya Perda ini, kami harap buruh dan pengusaha bisa samasama legowo,” tukas Gubernur yang akrab disapa Pakde

a d v e r t o r i a l

Mutasi Jabatan Tak Boleh Sesuai Selera

Gubernur Jatim Soekarwo bersama Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar beserta para pimpinan dewan menandatangani pengesahan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Karwo ini.

Meski pengesahan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan telah dirampungkan oleh DPRD Jawa Timur, namun teknis pelaksanaan Perda untuk saat ini belum bisa diberlakukan. Ini karena masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) yang bakal dikeluarkan oleh Biro Hukum Setdaprov Jatim.

Untuk kewenangan pengajuan Pergub khusus Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sekarang ini menjadi ranah Dinas Tenaga Kerja

Komisi A Minta Walikota Seleksi Pejabat Sistem Terbuka Walikota Surabaya Tri rismaha“Anggota tim pansel (Panitia Seleksi) rini harus membuka seleksi terbuka, kira-kira 5- 9 orang, terdiri dari baperguna mengisi jabatan yang kosong jakat dan independen,” tuturnya. di beberapa Satuan Kerja Perangkat Namun demikian, keputusan akhir, Daerah (SKPD) mausiapa yang akan dipilih pun BUMD. tetap berada di tangan Ketua Komisi A biwalikota, setelah tim dang Hukum dan Pemerpanitia seleksi mengajuintahan, DPRD Surakan beberapa calon yang baya, Herlina Harsono telah lulus mengikuti Njoto mengung­kapkan, seleksi. ketentuan tersebut me­ “Yang menentukan nga­c u pada Undangmemang tetap walikoUndang Aparatur Sipil ta. Pansel hanya meNegaara (ASN) yang sunyerahkan beberapa dah diberlakukan sejak pilihan sesuai kriteria,” tahun 2015. Untuk itu tegasnya. menurutnya, saat ini WaSementara, menge­ likota tak bisa mengisi nai mutasi pejabat, Herjabatan kepala Satuan lina mengungkap­kan, Kerja Perangkat Daerah kewenangan walikota (SKPD) sesuai dengan juga tak bisa dilakuselera. kan serta merta. Meski “Mekanismenya Walikota Surabaya Tri ha­­­­rus melalui seleksi rismaharini, mulai 17 Herlina Harsono Njoto. ter­­buka. Tidak bisa seAgustus nanti sudah bisa maunya sendiri atau melakukan mutasi jabaselera,” terangnya. tan, sesuai aturan, 6 bulan setelah dilanBeberapa jabatan yang kososng tik sebagai Wa­likota terpilih. Namun, saat selama beberapa bulan ini, meliputi ini pemerintah kota belum mempunyai kepala Dinas perhubung­a n, Kepala landasan hukumnya yakni, Perda OrganDinas Cipta Karya dan Tata ruang isasi perangkat daerah (OPD).

(DCKTR), Direktur RS Soewandi, Dirut “Buat Perda dulu baru melakukan PDAM, dan Dirut PD Pasar. mutasi. Aturanya memang kalau sudah Herlina mengatakan aturan tersebut menjabat enam bulan bisa melakukan bukan bermakna membatasi kewenang­ mutasi,” paparnya. an Walikota. Namun, memang ada kaiAturan itu menurut Herlina sesuai dah yang harus dilalui dalam proses dengan Instruksi Kemendagri. Dan, rekruitmennya. perda Organisasi Perangkat daerah Menurutnya, untuk mengisi jabatan (OPD) harus dibuat paling lambat akhir kepala SKPD dan BUMD, proses seleksi agustus nanti. dilakukan dengan melibatakan tim “Jadi kalau belum ada perdanya, Wapanitia seleksi, beberapa diantaranya likota gak bisa melakukan itu (mutasi),” berasal dari kalangan independen. katanya.nadv/wan

w w w. l e n s a i n d o n e s i a . c o m

Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim.

“Ya betul itu kewenangan Dinas Tenaga Kerja. Kami menunggu pengajuan Pergubnya untuk Perda Ketenagakerjaan. Kalau di Biro Hukum hanya menyelesaikan hasil akhirnya,” ujar Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo dikonfirmasi Lensa Indonesia, Jumat (19/8/2016).

Ia lanjut menjelaskan hal itu juga berlaku untuk Perda lain yang telah disahkan. Jadi

kalau suatu Perda sudah disahkan, maka drafnya akan dikembalikan lagi ke SKPD terkait untuk dirancang sesuai pasal dan pelaksanaannya.

“Biasanya yang diserahkan ke kami itu bentuknya semacam template. Terdiri dari dua kolom, sisi kanan menyebutkan pasal-pasalnya kemudian sisi kiri inti pelaksanaannya bagaimana yang akan diberlakukan. Baru kemudian kalau sudah diajukan ke Biro Hukum, maka kami akan membahasnya dan itu juga memerlukan waktu lagi,

tapi ga lama lah,” katanya.

Saat pembahasan di Biro Hukum juga melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda).

Nantinya jika sudah clear maka diajukan kepada Gubernur untuk meminta tandatangan persetujuan. Jika setuju, maka bironya akan mengeluarkan Pergub dalam bentuk lembaran daerah yang siap untuk diberlakukan.

“Karenanya untuk Pergub Perda Ketenagakerjaan ini masih kami tunggu, mungkin maasih disusun di Disnaker,” imbuh Himawan.nsarifa