Koran Lensa Indonesia Edisi 139

TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

EDISI 139/30 MEI - 4 JUNI 2016

HEBOH POLWAN CANTIK DIANIAYA POLISI, SEBELUMNYA DIPERKOSA? KASUS dugaan asmara menyeruak di kepolisian. Adalah kasus AKBP B, seorang perwira menengah yang terlibat hubungan dengan Polwan cantik Bripda M. Hubungan asmara itu kemudian berujung pada penganiayaan. Belum diketahui penyebabnya.

Sejak pelaporan tersebut, Bripda M, Polwan cantik yang melaporkan AKBP B kini tak lagi berdinas di Bogor. Bripda M melaporkan AKBP M atas dugaan penganiayaan ke Propam Polri. Keduanya diduga memiliki hubungan asmara. Tapi kemudian terjadi kasus penganiayaan.

Lalu siapa Bripda M. Sejak kasus tersebut muncul ke per-

mukaan, bersamaan itu muncul pula foto-foto yang memperlihatkan kecantikan Bripda Muthia tersebar di dunia maya. Foto Bripda Muthia kemungkinan adalah Bripda M. Foto-foto cantik dari Bripda Muthia itu diunggah ke akun Instagram miliknya, @muthiasyahra.

Sayangnya, akun ini diset private, sehingga tak semua orang bisa melihat foto-fotonya. Hanya yang sudah menjadi followersnya dan sudah difollow balik saja yang bisa melihat fotonya.

Adapun aksi penganiayaan yang dilakukan AKBP B terjadi di sebuah hotel di Jakarta Pusat, 27 April lalu. Diketahui AKBP B

berdinas di Mabes Polri, sedang Bripda M di Polres Bogor Kota.

Keduanya pernah sama-sama berdinas di Polda Jabar.

Namun menurut Kapolres Bogor Kota AKBP Andi Herindra, Bripda M kini tak lagi berdinas di Bogor. “Yang bersangkutan memang pernah bertugas di Polres Bogor sebagai anggota Propam, tapi cuma sebentar,” jelas Andi, Selasa (24/5/2016).

Andi menjelaskan, Bripda M dahulu berdinas di Polda Jabar, kemudian ke Polres Bogor Kota, lalu ke Mabes Polri. “Sekarang di Propam Mabes,” imbuh dia.

Andi sendiri memilih tak berkomentar mengenai kasus Bripda M dan AKBP B. Dia meminta agar menanyakan soal ini ke Mabes Polri.

Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan Ajun Komisaris Besar BH sudah diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Boy juga belum bisa memastikan apakah sebelum terjadi penganiayaan sempat terjadi tindak pemerkosaan. nBaca: Heboh Polwan... Hal 7

BRIPDA MUTHIA

PDIP-GERINDRA MESRA LAGI CARI “NEW JOKOWI” PDIP dan Gerindra mesra lagi. Kedua partai kembali berkoalisi untuk mencari calon kandidat “New Jokowi” di Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana dengan Ahok?

SINYAl Gerindra dan PDIP menyatu kembali seperti ketika di Pilgub 2012 terlihat kala petinggi dari kedua pihak menggelar pertemuan di Kan-

tor DPD PDIP DKI Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan.

Kedua partai ini tengah melakukan penjajakan koalisi untuk mencari pesaing

Jaksa-Jaksa Terbaik Siap “Keroyok” Jessica di Pengadilan HARAPAN Jessica Kumala Wongso untuk bebas akhirnya pupus. Berkas terduga pembunuh Wayan Mirna Salihin ini pun dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan layak untuk dilanjutkan ke Pengadilan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta resmi menerima berkas Jessica Kumala Wongso dari Polda Metero Jaya untuk dilanjutkan ke pengadilan. Asisten Pidana Umum Kejati DKI Jakarta, Muhammad Nasrun menyatakan berkas dengan tersangka Jessica Kumala Wongso dinyatakan telah lengkap setelah melalui pemeriksaan jaksa peneliti.

“Setelah berkas perkara kami terima kembali. Kemudian berkas perkara kami teliti seksama oleh jaksa peneliti, maka berkas perkara dinyatakan lengkap yaitu P21,” kata Nasrun di Kejati DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Alat bukti dari penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, disebut Nasrun, telah memenuhi syarat secara formil dan materil.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 139 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwasanya secara formil dan materil berkas perkara dapat dilimpahlan ke pengadilan,” kata Nasrun.

Meski demikian, Nasrun enggan menjawab bukti yang akhirnya dapat dilengkapi penyidik Dirkrimum Polda Metro Jaya. Dia hanya menjelaskan bukti tersebut telah dilengkapi sesuai petunjuk jaksa terdahulu. Dengan pernyataan jaksa bahwa berkas Jessica telah lengkap maka masa penahanannya dapat diperpanjang hingga selesainya proses pengadilan kelak.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo Yahya menjelaskan setelah berkas perkara lengkap, maka lokasi penahanan Jessica akan segera dipindahkan. “(Dipindahkan) ke Rumah Tahanan Pondok Bambu. Karena dia (Jessica) perempuan,” kata Waluyo.

Waluyo menerangkan, setelah nantinya seluruh alat bukti dan Jessica sebagai tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan, penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan pihaknya. Karena pasal pidana yang dituduhkan pada Jessica lebih dari lima tahun dan ada kekhawatiran dari jaksa ada upaya melarikan diri, penahanan Jessica diperpanjang hingga vonis nantinya.

Dan pada Jumat, (27/5/2016), Jessica resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, menunggu perkaranya disidangkan. nBaca: Jaksa-Jaksa... Hal 7

Jessica Kusuma Wongso masih bisa tersenyum saat diserahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

WWW.LENSAINDONESIA.COM

ideal dalam menghadapi Ahok yang bertarung dari jalur independen.

Dalam pertemuan tersebut, Gerindra diwakili Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik dan sekretarisnya Husni Thamrin. Sementara dari PDIP, diwakili oleh Plt Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Bambang DH. Meski berseberangan saat pemilihan presiden 2014, namun koalisi PDIP dan

Gerindra kembali bersatu di sejumlah Pilkada 2015.

“Tidak jauh-jauh pengalaman Pilkada 2015, kami berkoalisi dengan Gerindra dan menang di 36 daerah pemilihan. Bahkan PDIP berkoalisi dengan 11 parpol.

Di Pilkada ini kita sangat cair,” kata Bambang DH di Kantor DPD PDIP DKI Jakarta. Siapa yang bakal diusung untuk menghadapi calon incumbent Basuki Tja-

haja Purnama (Ahok)?

“Kita melakukan komunikasi politik di Kantor DPD PDIP Tebet,” kata Wakil Ketua Bappilu PDIP DKI Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Rabu (25/5/2016).

Baik PDIP maupun Gerindra saat ini sedang melakukan penjaringan cagub DKI. Penjaringan cagub DKI masih dalam tahap penyaringan, sedangkan untuk Gerindra sudah mengerucut ke dua

KAKI TANGAN NOVANTO DIISI ORANG-ORANG BERMASALAH

nama yakni Sjafrie Sjamsoeddin, Sandiaga Uno. Dalam penjajakan koalisi nanti akan dibahas namanama yang mungkin akan diusung di Pilgub DKI. Namun untuk mencapai kesepakatan masih butuh waktu.

“Kita akan melihat dahulu bagaimana masalah di Jakarta dan siapa figur yang tepat,” imbuh Gembong.

Lalu apakah ada kemungkinan PDIP dan Gerindra

mengusung Sjafrie Sjamsoeddin sebagai cagub DKI seperti isu yang berkembang saat ini?

Soal hal ini Gembong enggan menjawab terlalu jauh.

Selain Sjafrie Sjamsoeddin dan Sandiaga Uno, ada juga nama-nama seperti Yusril Ihza Mahendra, Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), yang juga layak dipertimbangkan. nBaca: PDIP-Gerindra... Hal 7

GURIHNYA PRAKTIK CALO DAN PUNGLI SATPAS COLOMBO (1)

DAFTAR KEPENGURUSAN PARTAI GOLKAR BOCOR

Para pemohon SIM disuruh bayar tes kesehatan tanpa mendapat menjalani pemeriksaan di Satpas Colombo. Setelah itu mereka mendapat surat keterangan dokter abal-abal. Pemohon juga diwajibkan iuran Asuransi Bhakti Bhayangkara.

Ada Kode Antara Calo dan Petugas, Berkas-berkas yang Masuk Pasti Sudah Tahu Praktik percaloan dan pungli di Satpas Colombo tersamarkan dengan rapi dan lebih canggih. Ada kode-kode yang hanya diketahui antara calo dan petugas. Sehingga berkas-berkas yang masuk bisa diketahui.

Nurdin Halid, kader Golkar yang tersangkut korupsi.

Sigit Haryo Wibisono, mantan terpidana kasus pembunuhan.

KEPENGURUSAN Partai Golkar bocor sebelum diumumkan. Yang jadi pertanyaan, Ketua Umum, Setya Novanto (Papa Minta Saham) memasukan nama-nama yang dinilai punya masalah.

Seperti Yahya Zaini, pemeran video porno dengan artis Maria Eva masuk sebagai Ketua DPP, belum lagi ada kader yang tersangkut korupsi seperti Nurdin Halid dan mantan terpidana kasus pembunuhan, Sigit Haryo Wibisono.

Dokumen tentang struktur baru kepengurusan Partai Golkar pimpinan Setya Novanto menyebar di media sosial dan pesan berantai. Dalam dokumen tersebut baru memuat 75 nama dari sekitar 150-an nama pengurus.

Diketahui, Yahya Zaini adalah politikus senior Partai Golkar. Kariernya sangat moncer hingga ia terjerat skandal “video panas” dengan seorang penyanyi dangdut, Maria Eva. Sejak itu, nama Yahya Zaini menghilang dari kancah politik Indonesia.

Namun, nama Yahya Zaini tiba-tiba

Yahya Zaini, pemeran video porno dengan artis Maria Eva.

muncul lagi dalam dokumen struktur kepengurusan tersebut. Yahya Zaini ditempatkan sebagai ketua bidang hubungan legislatif dan lembaga politik.

Nama Nurdin Halid sebenarnya sudah sejak lama dikabarkan akan mengisi posisi ketua harian jika Setya Novanto terpilih. Dokumen tersebut juga menyebutkan Nurdin ditempatkan sebagai ketua harian.

Nurdin dulu pernah menjalani hukuman penjara terkait kasus penyelundupan gula impor ilegal pada 2004.

Berdasarkan putusan kasasi MA, Nurdin divonis dua tahun penjara dan bebas setelah menjalani 2/3 hukumannya. Nurdin juga divonis bersalah kasus kepabeanan impor beras dari Vietnam. Dia dihukum dengan penjara 2,5 tahun pada 2005.

Nama lain adalah Sigit Haryo Wibisono. Dia divonis 15 tahun penjara terkait kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain pada 2009. nBaca: Daftar... Hal 7

PRAKTIK maladministrasi (calo dan pungli) marak terjadi dalam pelayanan surat izin mengemudi (SIM) di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Colombo, Jalan Ikan Krapu no 2-4, Surabaya.

Menelisik kinerja Satlatntas Surabaya terutama di bagian pelayanan SIM, tentu gampang-gampang susah.

Bagai dua mata pedang, di satu sisi tampak pelayanannya terlihat rapi, prosedural, dan petugas Satpas seperti taat aturan. Namun di sisi lain, masih ditemui praktik-praktik maladministrasi di sana.

Saban hari pelayanan SIM di Satpas Colombo dipenuhi pendaftar. Tua, muda, mahasiswa, pelajar, pegawai, guru hingga PNS, rela antre berjam-jam menunggu giliran.

Ini bukti bahwa kesadaran masyarakat berlalu lintas sangat tinggi. Sayangnya hal itu justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan.

Seperti diketahui, Satpas Colombo mendapat predikat

sebagai pelayanan SIM terbaik se Indonesia. Predikat ini tersematkan karena sistem pelayanan yang baik dan bebas dari percaloan. Terbukti, saat pertama masuk areal parkiran, kita akan menemui spanduk beruliskan “Tanpa Calo, Anda Selangkah Lebih Maju”.

Kata ini seolah mengingatkan orang untuk tidak menggunakan jasa calo. Tapi apakah praktik percaloan sudah hilang. Tidak juga. Justru praktik percaloan dan pungli di Satpas Colombo tersamarkan dengan rapi dan lebih canggih.

Pengakuan calo, sebut saja SH, mengaku para calo dulu bisa bebas berkeliaran di dalam.

Sekarang tidak lagi. Sejak ada aturan baru, calo-calo mulai ditata dan ditertibkan. Mereka dilarang masuk areal Satpas.

Mereka dilarang menawarkan jasa di dalam. Sehingga mereka hanya bisa menunggu di depan parkir. Sebaliknya, para calo yang mau diatur, mereka bisa tetap berada di dalam tapi tetap dalam pengawasan. nBaca: Ada Kode... Hal 7

2

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

BISNIS

Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, menjadi pionir modernisasi terminal penumpang kapal laut di Indonesia.

PELINDO III RAIH PENGHARGAAN PENGELOLAAN TERMINAL GSN PELINDO III sabet penghargaan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi kepada Pelindo III yang diwakili Direktur Keuangan, Saefudin Noer di acara Rakornas Kepegawaian di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/05/2016).

Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi Pelindo III untuk mengelola Termi-

nal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, hingga mampu jadi pionir modernisasi terminal penumpang kapal laut di Indonesia.

Muhammad Imanuddin, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB menjelaskan, kompetisi inovasi tersebut merupakan wujud dari Program One Agency, One Innovation yang mewajibkan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta BUMN/ BUMD untuk menciptakan minimal satu inovasi pe-

layanan publik pada setiap tahunnya.

“Kompetisi serupa juga digelar secara international oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB), yakni United Nation Public Services Award (UNPSA). Pada list peraih penghargaan Top 35 itu terdapat 3 kementerian, 2 lembaga, 8 provinsi, 14 kabupaten, 5 kota, 3 BUMN/ BUMD. Untuk penyelenggaraan tahun ini, merupakan tahun pertama untuk keikutsertaan BUMN/BUMD,” tambah Imanuddin.

Di tahun sebelumnya, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, Pelindo III

menempatkan dua karyanya sebagai nominasi. Selain inovasi pada layanan penumpang kapal laut di Terminal GSN, Pelindo III juga mencatatkan nominasi untuk inovasi pelayanan pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yakni penerapan teknologi sistem polder sebagai solusi banjir rob (limpasan air laut pasang) di pelabuhan tersebut.

“Apresiasi ini semakin mendorong Pelindo III untuk lebih mengoptimalkan lagi pelayanan yang diberikan. Tidak hanya kepada para pengguna jasa logistik, tetapi juga pada masyarakat

penumpang kapal laut yang berangkat dan tiba di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo III,” ujar Saefudin.

Saat Presiden Joko Widodo inspeksi mendadak ke Terminal GSN bersama Menteri BUMN Rini Soemarno awal tahun lalu, langsung mengintruksikan pelayanan di terminal modern dijadikan standar layanan untuk terminal penumpang lainnya di Indonesia. MenPAN-RB juga telah berkunjung di terminal tersebut Oktober tahun lalu, jauh sebelum utusan juri Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik meninjau untuk penilaian.

“Inovasi Pelindo III men-

jadikan Terminal GSN sebagai terminal penumpang kapal laut pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas garbarata dan juga ruang tunggu yang senyaman lounge pada bandara-bandara utama di Indonesia. Dengan fasilitas tersebut, Terminal GSN juga sudah rutin menerima kunjungan turis kapal pesiar internasional yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak.

Termasuk menggelar Pameran Wonderful East Java di lantai 3 terminal menampilkan aneka kesenian budaya Jatim, demi kesan lebih mendalam saat kunjungan turis,” imbuh Saefudin.

Pelindo III mengoptimalkan infrastruktur kepelabuhannya (Terminal GSN) guna kegiatan pariwisata maritim dengan nama Surabaya North Quay. Kini, warga Surabaya memiliki destinasi wisata baru untuk bisa menikmati pemandangan sunset perairan Selat Madura. Berikut menjadi wahana edukasi potensi maritim bagi warga.

Dengan konsep ini para turis bisa melihat langsung dengan aman, kesibukan aktivitas logistik di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai gerbang perekonomian bagi kawasan timur Nusantara,” pungkas Saefudin.neld

CARA PEMPROV JATIM STABILKAN HARGA BAHAN POKOK JELANG RAMADHAN DAN LEBARAN 2016

OPERASI PASAR BESAR-BESARAN DIGELAR DI 78 PASAR SE-JATIM Operasi pasar besar-besaran yang digelar Pemprov Jatim diberlakukan hingga 1 Juli 2016 mendatang. Tujuannya untuk menstabilkan harga bahan pokok jelang Ramadhan dan Lebaran 2016.

GUBERNUR Jatim Soekarwo akhirnya menggelar operasi pasar besar-besaran menangani harga sejumlah kebutuhan bahan pokok yang melonjak tajam di hampir seluruh wilayah Jawa Timur menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran 2016.

Operasi pasar serentak di seluruh Jatim mulai digelar pada Jumat (27/5/2016) dengan menyebar sebanyak 19 truk pengangkut sembako yakni gula, beras, minyak

goreng dan tepung terigu untuk dijual ke masyarakat dengan harga pabrik. Operasi pasar besar-besaran ini bakal diberlakukan hingga 1 Juli 2016 mendatang.

“Operasi pasar untuk sembako ini diambil dari enam pabrik dan langsung dijual ke 78 pasar se-Jatim. Ini barangnya, selain stok loh. Untuk stok kita sehari-hari masih aman,” tegas Pakde Karwo (sapaan akrab Gubernur)

Gubernur Jatim Soekarwo melayani pembeli di Pasar Wonokromo Surabaya.

ditemui Lensa Indonesia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (27/5/2016).

Ia berharap dengan adanya operasi pasar yang digelar Pemprov ini bakal bisa menurunkan harga sembako, khususnya harga gula yang

Tol Jombang-Mojokerto Belum Bisa Beroperasi Saat Arus Lebaran PENGERJAAN proyek tol Trans Jawa yang berada di Kabupaten Jombang masih terkendala proses pembebasan lahan. Di Jalan Tol Jombang – Mojokerto seksi II masih ada ada sekitar 209 bidang lahan belum bebas yang membentang dari Kecamatan Tembelang hingga Kesamben.

Direktur PT MHI (Marga Harjaya Infrasturuktur), Anggoro Legowo mengatakan sementara ini masih belum ada solusi untuk pembebasan lahan yang merupakan kewenangan pemerintah.

Untuk mengatasi problem tersebut selama ini hanya melakukan komunikasi dengan pemerintah. Di antaranya dalam pengoperasian, dan pembangunan jalan tol. Satu titik kami serahkan kembali pada pemerintah.

Dalam penyelesaian pembebasan lahan tersebut

juga bukan lagi tanggung jawab pihaknya maupun Pemkab Jombang, melainkan dari pemerintah pusat, yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional) selaku panitia yang mempunyai kewenangan penuh.

“Secara pasti kami juga tidak mengetahui perihal alasan warga pemilik bidang belum memberikan tanahnya. Kami tidak tahu apa alasannya, sebab itu hanya ada di PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan P2T (Panitia Pengadaan Tanah),” jelasnya.

Akibat terkendala pembebasan lahan seksi II yang tak kunjung selesai, bisa dipastikan jalan tol tersebut belum bisa dilewati saat arus mudik dan balik lebaran masih belum bisa digunakan.

“Untuk arus mudik lebaran belum bisa digunakan, akan tetapi kami sedang

berusaha di seksi III yang menyambung tol Sumo (Surabaya-Mojokerto), nanti kami jadikan alternatif untuk memecah lalin selama masa Lebaran,” bebernya.

Sementara untuk pembangunan itu sendiri masih belum dikerjakan secara menyeluruh. Hanya sejumlah bidang saja yang sudah terbebas, konstruksi bisa dikerjakan. “Masih ada sekitar 4 sampai 5 persen belum dibebaskan, spot – spot nya juga terpisah (terpisah tidak satu titik).

Dan jika di akumulasi keseluruhan dari spot tersebut, ada mungkin ada sekitar 2 kilometer,” tuturnya.

Meski begitu, target akhir tahun nanti problem pembebasan lahan bisa segera tuntas. Termasuk, konstruksi bangunan di seksi II tersebut yang menyambungkan Kabupaten Mojokerto bisa cepat selesai. nobi

sempat melonjak tajam bisa normal kembali.

“Para pengusaha kami harapkan ngerem (berhenti) menarik keuntungan, sehingga harga bahan pokok di pasar stabil,” pintanya.

Operasi pasar yang digagas

Pemprov Jatim ini dilakukan di seluruh Jatim dan setiap kabupaten/kota mendapatkan jatah dua pasar, kecuali Surabaya mendapat jatah empat pasar. Yakni di Pasar Wonokromo, Pasar Pucang, Pasar Tambah Rejo dan Pasar

Soponyono. Untuk harga empat sembako yang disediakan dipastikan jauh lebih murah, mulai dari beras premium Rp 8700 per kg, minyak goreng Rp 11.300 per liter, tepung terigu Rp 7.200 per kg dan gula putih Rp 11.750 per kg.

Dalam pelaksanaan operasi pasar yang digagas Pemprov Jatim selama 30 hari mendatang ini, sebanyak 78 pasar setiap harinya akan mendapat suplai sembako murah lebih dari 1500 ton. Terdiri dari minyak goreng 650 liter, tepung terigu 100 kg, beras 250 kg dan gula 850 kg.

Selain itu, gubernur juga mengimbau para pedagang yang menimbun gula agar cepat dijual dan mengikuti harga yang baru. Jika tidak segera menyesuaikan dengan

harga yang baru mereka akan rugi besar, karena saat ini pabrik gula di Jatim sudah memasuki musim giling.

“Saya berharap harga pokok produksi khususnya untuk gula diturunkan seperti semula Rp 11.750 ribu,” tandasnya.

Diketahui, Gubernur Soekarwo juga sempat turun ke sejumlah pasar di Surabaya yakni Pasar Wonokromo dan Pasar Pucang.

Pakde Karwo mengamati langsung pelaksanaan penjualan dan melihat antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan operasi pasar ini. Bahkan Pakde Karwo ikut melayani pembeli yang antri dengan tertib dan kebanyakan pembelinya para ibu-ibu.nsarifa

Pelanggan IndiHome Bisa Simak 15 Ribu Jam Video dan Musik Asia PT TELKOM Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengumumkan kesepakatan kerja sama layanan video on demand VIU. Dengan demikian, kini pelanggan layanan Triple Play IndiHome dan Telkomsel akan dapat menyaksikan lebih dari 15.000 jam konten-konten video dan lagu terbaik Asia yang disajikan oleh VIU. Direktur Direktur Consumer Services Telkom Dian Rachmawan pada peluncuran layanan VIU di Jakarta, Kamis (26/5) mengatakan, layanan yang dihadirkan VIU ke Indonesia sangat unik, karena pendekatannya adalah memberikan konten Asia terbaik untuk menghibur masyarakat.

“TelkomGroup senang dapat memulai kemitraan strategis ini dengan Vuclip untuk memberikan cara baru yang terjangkau kepada para pelanggan IndiHome dan Telkomsel untuk menikmati konten-konten berkualitas dari VIU” jelas Dian Rachmawan.

Kehadiran VIU secara eksklusif untuk pelanggan IndiHome dan Telkomsel ini merupakan langkah nyata untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan.

“Telkom berharap layanan ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat dan kami akan mempertahankan untuk tetap memberi yang terbaik di bidang video on demand,” tambah Dian.

Semua pelanggan IndiHome akan bisa menikmati VIU secara otomatis selama 1 bulan dan untuk pelanggan 30 Mbps ke atas bisa menikmati VIU secara otomatis hingga 12 bulan.

Kemitraan TelkomGrop (IndiHome dan Telkomsel) dengan VIU ini memungkinkan para pelanggan untuk menikmati berbagai konten yang menarik dan menghibur serta tersedia dengan sangat cepat, melalui jaringan yang terpercaya, pada berbagai jenis perangkat dengan tarif paling kompetitif.

Sementara itu, Founder

dan CEO dari Vuclip Nickhil Jakatdar juga menyatakan kegembirannya atas kehadiran VIU di Indonesia. “Hari ini menandakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi perjalanan layanan VIU. Kamisampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu mewujudkan semua ini,” ujar Nickhil Jakatdar.

Jakatdar berharap dapat menghibur jutaan masyarakat Indonesia melalui konten Asia terbaik yang segar dan menarik, dengan layanan berkualitas tinggi.

“Kami yakin bahwa penonton di Indonesia akan menyambut VIU dengan baik seperti halnya di Malaysia, Singapura dan negara-negara lainnya,” tegas Nickhil Jakatdar.

VIU adalah sebuah layanan over-the-top (OTT) video-ondemand (VOD) yang dibangun di atas teknologi Dynamic Adaptive Transcoding Technology™ yang dipatenkan oleh Vuclip, Inc. (Vuclip). Perusahaan yang berkantor pusat di

California, Amerika Serikat ini telah 8 tahun menyediakan hiburan melalui streaming video on demand untuk pasar negara berkembang.

Beberapa sinetron dan film layar lebar Indonesia juga tersaji di VIU. Para pecinta film Asia dimanjakan dengan 34 bahasa yang tersedia di VIU. Tidak hanya melalui online, konten-konten VIU juga dapat ditayangkan secara offlinedan dapat diakses melalui berbagai perangkat elektronik, seperti PC, smartphone dan tablet sehingga para penonton bisa menikmatinya dimana pun dan kapan pun.

Selain ditujukan untuk memanjakan pelanggan, kehadiran VIU melalui jaringan TelkomGroup (IndiHome dan Telkomsel), langkah ini juga merupakan wujud nyata komitmen TelkomGroup untuk mengembangkan digital lifestyle di Indonesia dengan menghadirkan informasi, pengetahuan dan hiburan berkualitas bagi bangsa.nlicom

PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman nWakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji nDewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan nRedaktur: Andiono Hernawan, nRedaktur Ekbis: Andika Eldon nKoordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta nStaf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Roik nSekretaris Redaksi: Dina Kurniawati nJawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Haidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) nBiro Semarang, Kendal: Eko Purwanto nBiro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian nPemimpin Umum: Joko Irianto Hamid nPemimpin Perusahaan: Sukma Sonata nDewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata n Staf Keuangan: Rewina Widorini nMarketing Manager: Surya nAlamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) nEmail: koran@lensaindonesia.com nBank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA nBank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA nHarga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan nCP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) nPercetakan: PT. Temprina Media Graika (isi diluar tanggungjawab percetakan)

SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TuGAS JuRNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTuK APAPuN DARI NARASuMBER

Penerbit:

WWW.LENSAINDONESIA.COM

SOSOK

3

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN DOKTOR HONORIS CAUSA PUTRI SOEKARNO

DULU MEGA KULIAH NAIK OJEK Beberkan Pengalaman Jabat Presiden

Megawati tidak mampu melanjutkan kuliahnya lantaran kondisi politik saat itu. Hanya dua tahun kesempatan dia untuk belajar di Unpad. Tapi kini, dia malah mendapat gelar doctor kehormatan dari Unpad.

UNIVERSITAS Padjadjaran (Unpad) Bandung membuat sejarah dengan menjadi universitas pertama di Indonesia yang memberikan gelar doktor kehormatan (honoris causa/HC) kepada Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Megawati tiga kali menerima gelar doktor kehormatan dari kampus luar negeri yakni Waseda Jepang, Moscow State Institute of International Relations Rusia, dan Korea Maritime and Ocean University Korea Selatan.

Gelar doktor diberikan untuk bidang politik dan pemerintahan. Keputusan resmi itu dibacakan Rektor Unpad Prof Dr Tri Hanggoro Achmad, dalam acara penganugerahan di Aula Unpad, Bandung, Rabu (25/5/2016).

Ketua Tim Promotor pemberian gelar Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, mengatakan, Megawati adalah sosok yang spesial bagi Indonesia karena telah membuktikan kapasitasnya dalam ilmu maupun pengaplikasiannya di bidang politik pemerintahan.

"Megawati yang merupakan anak presiden, pernah jadi presiden, bahkan menentukan siapa yang menjadi presiden saat ini, tetapi memilih untuk 'menangis dan tertawa bersama rakyat'," kata Obsatar yang disambut tepuk tangan riuh peserta acara.

Senada, Tri Hanggono mengatakan gelar tersebut layak diterima oleh Megawati.

"Setelah kami berdiskusi dari sudut akademis khususnya untuk masalah ilmu politik dan pemerintahan, beliau (Megawati) memang layak mendapat anugerah Doktor Honoris Causa itu," ujarnya.

Menurut Tri, Megawati

Dalam orasinya, Putri Bung Karno itu menjelaskan tentang orasi ilmiahnya yang dijadikan pertimbangan Unpad dalam memberikan gelar kepadanya.

“Pertanggungjawaban ilmiah dari Universitas Padjadjaran didasarkan pada kajian terhadap naskah pidato dan undang-undang yang lahir selama saya menjabat sebagai Presiden kelima,” terang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Lalu dia menegaskan posisinya yang jadi pembeda dengan presiden setelahnya.

Dia mengaku presiden mandataris MPR terakhir. “Saya dipilih, diangkat, dan ditetapkan MPR. Semua kebijakan politik yang saya ambil merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR. Jadi bukan presiden yang dipilih langsung dengan visimisinya,” ujarnya.

Kendati demikian, Mega menegaskan memegang tanggung jawab penuh memimpin negara. “Sebagai Presiden saya memegang tanggung jawab penuh ketika di pundak saya dibebankan tugas untuk memimpin negara pada saat krisis multidimensional terjadi,” ungkapnya.

Dalam posisi sebagai Presiden, dia mengaku bekerja keras untuk melakukan berbagai perbaikan. Menurut dia, banyak masalah yang melanda Indonesia pada saat itu.

“Gambaran nyata di bidang ekonomi adalah bagaimana saya harus menyelesaikan lebih dari 300 ribu kredit macet di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) hanya dalam waktu

terbukti sukses dalam membangun PDI-Perjuangan yang merupakan partai politik terbesar di Indonesia. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki Megawati dinilai menjadi landasan penting kiprahnya di pemerintahan.

Acara itu dihadiri para civitas academica Unpad, termasuk anggota Majelis Wali Amanah. Pejabat negara yang hadir yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Mentan Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi.

Tampak juga Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, serta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Ada pula Anggota Wantimpres Sidarto Dhanusubroto.

Sementara pengurus DPP PDIP bersama para anggota dewan juga hadir seperti Sekjen Hasto Kristiyanto dan Bendahara Umum Olly Dondokambey. Sementara Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanuddin tampak hadir memimpin seluruh pimpinan DPC PDIP se-Jawa Barat.

Megawati tercatat sebagai mahasiswa Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Unpad pada 1965 hingga 1967. Namun, putri dari Presiden RI pertama Ir. Soekarno itu tidak menyelesaikan program studinya. Kala itu Megawati meninggalkan Bandung dan kembali ke Jakarta.

tiga tahun. Sementara saat itu ketidakpercayaan begitu besar terhadap institusi negara.

Belum lagi berbagai macam disintegrasi dan kerawanan konflik sosial akibat keterpurukan di bidang ekonomi, serta rendahnya kohesivitas sosial,” tuturnya.

Saat menjalankan tugas, kata Mega, kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan oleh kekuatan lain.

Mega menegaskan penguatan institusi menjadi prinsip kepemimpinannya.

“Suatu prinsip yang berdiri kokoh pada institusi.

Penguatan legitimasi negara sebagai pijakan pengambilan kebijakan politik terus saya jalankan, termasuk menyelesaikan kerjasama dengan IMF dan World Bank agar sepenuhnya kita hadir kembali sebagai bangsa yang berdaulat,” tutur ibu dari Puan Maharani ini.

Kemudian dia menjelaskan soal kebijakan luar negerinya. Mega mengaku menentang berbagai politik intervensi dari negara adidaya hingga menggelorakan spirit gerakan nonblok.

Soal gelar doktor honoris causa yang diperolehnya, Megawati menyebut itu sekaligus sebagai penghargaan untuk kabinet yang dipimpinnya dahulu, yaitu Kabinet Gotong Royong.

“Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para menteri yang telah membantu saya dengan memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa ini. Alhamdulillah kita dapat melalui masa transisi dan meletakkan pondasi perekonomian nasional yang jauh lebih baik,” tutur Mega.

Megawati Soekarnoputri

Diantar Abah Iwan Kuliah di Unpad Usai mendapat gelar doktor honoris causa di bidang ilmu politik dan pemerintahan oleh Universitas Padjadjaran, Megawati menjelaskan ihwal awal mula dia menjalankan studi selaku mahasiswa di Unpad pada 1965.

Awalnya, Presiden Republik Indonesia ke-5 itu berkukuh untuk bisa menimba ilmu kejiwaan ketika menjalani kuliah. Namun sang ayah, Presiden RI pertama Ir Sukarno, menyuruh Mega masuk fakultas pertanian.

“Alasannya, urusan pangan merupakan urusan mati hidupnya bangsa. Bung Karno sangat kukuh dan meyakinkan saya untuk memasuki

dunia yang menjadi mata pencarian terbesar seluruh rakyat Indonesia,” ujar Mega dalam orasinya.

Namun Mega tidak mampu melanjutkan kuliahnya lantaran kondisi politik yang menjelma badai tak kunjung surut, sehingga berimbas pada status kemahasiswaan Mega yang lepas. “Hanya dua tahun kesempatan saya untuk belajar di Unpad ini.

Kesemuanya memaksa saya untuk tidak melanjutkan kuliah di kampus ini,” katanya.

Mega berkisah, ketika mulai melakoni perkuliahan di Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Unpad, dia cukup kesulitan menempuh jarak dari rumahnya yang berada

di kawasan dataran tinggi Bandung, tepatnya di Rancabentang, Ciumbuleuit, Kota Bandung.

N a m u n a k h i r ny a d i a dipertemukan dengan Iwan Abdurrahman—salah satu sahabat Mega—yang selalu mau mengantar Mega dengan sepeda ke kampusnya di Jalan Maulana Yusuf, Kota Bandung.

Nah, menurut pria yang akrab disapa Abah Iwan, dia mengenal Mega dari abangnya Guntur Sukarnoputra. “Saya mengenal dia dari kakaknya, Guntur,” kata Abah Iwan. Kemudian, Abah Iwan menceritakan pengalamannya dulu ketika dikenalkan oleh Guntur ke-

pada Megawati.

“Adik gue ini pinter, tapi kurangnya dia enggak bisa pake sepeda,” kata Abah Iwan menirukan ucapan Guntur.

“Saya tiba-tiba merasa jadi heroik, karena mikirnya kan dari Ciumbuleuit. Kan enak banget naik sepeda dari atas ke bawah, tapi begitu pulang, capeknya minta ampun. Dua minggu saya harus bonceng Adis (panggilan Mega).”

Ketika keduanya dipertemukan di Grha Sanusi dalam acara penganugerahan gelar doktor honoris causa, Megawati berkelakar ihwal pengalamannya bersama sang sahabat Abah Iwan dalam orasi ilmiahnya.

Abah Iwan hanya tersenyum

sambil melambaikan tangan ketika Mega menyebut nama Abah Iwan.

Megawati bercerita, saat diantar Abah Iwan, dia membayarnya pakai makanan. Karena dibayar pakai makanan, maka Abah Iwan akhirnya bersedia menjadi tukang ojek (istilah sekarang) rutin.

“Saya katakan ini bukan nostalgia tapi nostalgila, karena dulu rumah saya di dataran cukup tinggi, dan Pak Iwan mau nganter saya pake sepeda. Sayangnya, beliau mau karena saya sogok pake makanan. Dia itu sampai sekarang jago makan,” ujar Mega yang langsung disambut tepuk tangan tamu undangan acara itu.

Presiden RI ke-V Megawati Soekarnoputri saat menerima Gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Padjajaran Bandung.

Alumni Unpad Pertanyakan Gelar Megawati Pemberian gelar doktor honoris causa kepada Megawati menuai penolakan yang disampaikan lewat petisi daring Change.org.

Petisi yang dibuat oleh Genta Bijaksana tersebut ditujukan untuk Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Tri Hanggono Muhammad dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

Hingga Rabu (25/5/2016) pukul 11.30, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 435 orang.

Dalam petisi itu disebutkan bahwa gelar HC dalam dunia akademik memiliki nilai prestise, sebuah kebanggaan terhadap karya anak bangsa dan sumbangsihnya terhadap tatanan peradaban.

Petisi itu mempertanyakan kelayakan Megawati mendaWWW.LENSAINDONESIA.COM

patkan gelar doktor HC. “Apa sumbangsih besarnya terhadap negeri ini? Apakah maknanya teramat jelas, ataukah hanya simplistik yang kemudian di suatu momen perlu diberikan gelar teramat presitisius ini?” tulis petisi tersebut, baru-baru ini.

Masyarakat diajak mengingat bagaimana di era 2000-an awal demonstrasi mahasiswa marak terjadi di jalanan di era Megawati memimpin saat itu. Petisi itu membeberkan kebijakan Megawati yang tak memihak ke rakyat, di antaranya privatisasi BUMN, penjualan harga LNG di bawah harga pasar, pelanggaran HAM, konflik horizontal, lemahnya penegakan hukum, dan segudang kasus lainnya.

“Menjadi wajar jika kami alumni muda Unpad merasa

perlu bertanya lebih jauh ada apa gerangan atas pemberian gelar kehormatan ini kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” tulis Genta.

Pemberian gelar tersebut dinilai menyalahi aturan administratif. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 poin B disebutkan bahwa penerima gelar doktor HC harus memiliki gelar akademis paling rendah sarjana (S-1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Sedangkan, Megawati, tulis Genta, menurut beberapa sumber gagal menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Pertanian Unpad.

Sementara itu Pengamat pendidikan, Dony Kosoema A menuturkan, pemberian

Megawati memperoleh gelar DHC dari Unpad atas pemikiran, prestasi, dan jasa-jasanya terhadap negara dan luar negeri di bidang politik serta pemerintahan.

gelar doktor honoris causa sudah ada aturannya. Pemberian tersebut, kata dia, murni pertimbangan dari pihak perguruan tinggi.

“Nah makanya kalau ada pro kontra terus alumninya tak setuju, kemudian yang lain itu setuju, ini harusnya dibahas di kalangan internal,”

kata dia, Rabu (25/5/2016).

Dony menuturkan, setiap perguruan tinggi dapat memberikan gelar doktor honoris causa terhadap seseorang karena alasan tertentu. Misalnya, karena kontribusi seseorang bagi masyarakat dan bangsa.

Dony menyebut, terda-

pat sejumlah kriteria yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemberian gelar doktor honoris causa. Pertama, orang itu memiliki jasa, pemikiran atau perilaku yang membantu perbaikan masyarakat atau bangsa.

Kemudian, orang tersebut juga berkontribusi di berba-

gai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik.

Selain itu, penerima gelar harus punya integritas dan konsistensi. Dony berujar, sebuah perguruan tinggi harus mempunyai pertimbangan yang matang untuk memberikan gelar doktor honoris causa. “Harus menimbang apakah memang orang ini pantas atau tidak, terus ada pro kontra nanti yang penerima kredibilitas lembaga yang memberikan. Maka harus bersungguh-sungguh diberikan. //Nggak// semua orang bisa memperoleh gelar itu,” tutur Dony.

Ia menambahkan, apabila ada pro kontra pemberian gelar doktor honoris causa dikalangan internal, maka pihak perguruan tinggi harus menyelesaikannya secara internal.nrep/ami/tem/bersa/ori

PATGULIPAT

4

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

Atribut Turn Back Crime juga disalahgunakan untuk pelaku tindak kejahatan.

KONTROVERSI PENGGUNAAN ATRIBUT POLRI, BOLEH ATAU TIDAK BOLEH?

‘TURN BACK CRIME’ TIDAK KEBAL HUKUM KAOS “Turn Back Crime” (TBC) kini semakin mendapat hati dari masyarakat.

Cerita kaos TBC ini setelah polisi berhasil menyergap teroris yang meledakkan bom di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Aksi mereka menarik perhatian masyarakat. Itu bukan hanya karena keberanian mereka hendak menangkap teroris. Namun juga lantaran penampilan mereka yang berbeda.

Mereka tak memakai se-

ragam, melainkan kompak berkaos kerah warna biru dongker dengan tulisan Turn Back Crime pada bagian dada kanan depan. Sedangkan pada bagian belakang tertulis Polisi. Kaos itu dipadukan dengan celana panjang cargo dan sepatu sneaker. Ada juga polisi yang melengkapi penampilannya dengan kaca mata hitam.

Usai peristiwa pada 14 Januari 2016 itu, penampilan para polisi tersebut sempat menjadi perbincangan

di media sosial. Tak hanya itu, kaos TBC yang dipakai mereka pun menjadi tren di masyarakat.

Kini, bukan hanya polisi yang memakai kaos itu. Berbagai kalangan masyarakat pun menggunakannya. Di jalan-jalan, mal dan berbagai lokasi lainnya, tampak warga menggunakan kaos itu. Bahkan ada yang menggunakan modelnya saja tetapi mengubah tulisan.

Kaos TBC kini menjadi tren dan beredar luas di

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti mengenakan kaos turn bakc crime saat reka ulang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

pasaran. Masyarakat di Indonesia bisa membelinya secara langsung di pedagang kaos maupun memesan secara online. Sebuah situs belanja online misalnya, memasang iklan penjualan kaos itu dari para penjual di berbagai kota di Tanah Air. Kaos itu diiklankan dengan harga bervariasi, mulai sekitar Rp50 ribuan hingga Rp200 ribuan. Bukan hanya kaos. Atribut lain bertuliskan TBC di antaranya gelang dan topi pun bermunculan.

Tak Ada Negatifnya Kaos TBC

Kaos Turn Back Crime kini menjadi tren di masyarakat.

Turn Back Crime merupakan slogan yang dipakai International Criminal Police Organization (Interpol) dalam kampanye memerangi kejahatan. Organisasi yang bermarkas di Lyon, Prancis, itu memulai kampanye tersebut pada 2014.

Dilansir dalam situs Interpol.int, Turn Back Crime merupakan kampanye global yang menyoroti bahaya kejahatan teroganisir dan efeknya pada kehidupan sehari-hari.

Kampanye dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran media, termasuk video, website, dan jejaring sosial.

Kampanye ini memberikan anjuran tentang bagaimana untuk tetap aman. Selain itu, mendorong masyarakat umum, kalangan bisnis dan pemerintah guna memain-

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti menyambut positif masyarakat yang memakai atribut TBC. Pihaknya tak melarang siapa pun warga yang mengenakan kaus maupun atribut lainnya bertuliskan Turn Back Crime.

Banyaknya warga yang memakai atribut TBC itu, menurut Badrodin, adalah sebuah sosialisasi kampanye tersebut di tengah masyarakat. “Interpol di Lyon Prancis justru apresiasi sosialisasi TBC,” kata Badrodin Haiti di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2016).

Badrodin menilai penggunakan kaos Turn Back Crime oleh warga sipil sebenarnya tidak ada efek negatif sama sekali. Bahkan, dengan

kan peran dalam mengurangi dampak kejahatan.

Aksi itu diperlukan agar semua bersatu melawan tantangan kejahatan modern.

Dengan bekerjasama, kita dapat melawan kejahatan dan mengurangi dampaknya pada kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Sejumlah pesohor dunia, seperti bintang sepakbola Lionel Messi dan bintang film Jackie Chan turut mendukung kampanye ini. Di Indonesia, kampanye Turn Back Crime dimulai pada 5 Juni 2014.

Dikutip dari Interpol. go.id, target kampanye itu adalah masyarakat umum, kalangan bisnis dan instansi pemerintah. Hal itu agar mereka kembali peduli dan menyadari terhadap keja-

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menilai kaos TBC bukan seragam polisi dan masyarakat bebas menggunakannya.

hatan di sekitarnya dan memeranginya secara bersamasama untuk menciptakan dunia yang aman.

Adapun pesan-pesan yang disampaikan dalam kampanye, di antaranya yaitu Organised crime starts with

money, don’t let it be your (kejahatan terorganisir dimulai dengan uang, jangan biarkan hal itu terjadi pada Anda), Know the risks, stay safe (kenali bahaya, tinggal dengan aman), Together we can (bersama-sama kita bisa).

menggunakan atribut tersebut, warga diajak untuk memerangi kejahatan.

“Saya tidak bisa melihat dampak negatif (penggunakan kaos Turn Back Crime).

Saya melihat dampak positif,” lanjutnya.

Menurutnya, tulisan Turn Back Crime di kaos maupun atribut lainnya juga salah satu bentuk sosialisasi tentang pemberantasan kejahatan bagi masyarakat. “Kalau melihat dampak Turn Back Crime, setiap orang yang memakai atribut itu mengingatkan bahwa kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi,” urai Badrodin.

Badrodin juga menegaskan, bahwa siapapun pemakai atribut TBC tak kebal hukum. “Siapapun boleh memakai dan yang memakai

tidak berarti kebal hukum.”

Kampanye Turn Back Crime yang digalakkan Indonesia mendapat pujian dari Interpol. “Kampanye Turn Back Crime di Indonesia yang terhebat di dunia.

Mendapatkan apresiasi dari Interpol,” tulis Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krishna Murti di media sosial Instagram miliknya.

Namun Interpol memberi catatan soal tulisan “Interpol” di kaos yang beredar bebas. Interpol tak mengizinkan namanya dicatut.

“Problemnya, atas permintaan Interpol, dengan sangat menyesal warga sipil dilarang menggunakan kaos dengan tulisan Interpol,” tulis Krishna.

Juga Dipakai Pelaku Kejahatan Meski kampanye TBC di negeri ini mendapat acungan jempol dari Interpol, tapi sisi lain, fenomena penggunaan atribut TBC di masyarakat ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Yah, banyak orang tak bertanggungjawab menggunakan atribut TBC untuk melakukan aksi kejahatan.

Para pelaku bahkan mengaku sebagai anggota kepolisian, sebab di belakang kaos TBC ada tulisan polisi, yang mencirikan antara polisi dengan warga biasa.

Mereka beraksi dengan memakai atribut TBC untuk meyakinkan korbannya. Di antaranya ada Anton Chandra (27). Pria ini memperdayai dan menipu 13 wanita di sekitar Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam beraksi, dia mengaku-ngaku sebagai polisi.

Anton juga selalu mengenakan pakaian bertuliskan TBC sebagai modalnya memperdayai wanita. Perempuan yang diperdayai Anton merupakan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang kerap mangkal di lokasi itu.

Pelaku mengajak korbannya berkencan, menipu lalu mengambil harta benda korban. Tersangka beraksi selama hampir tiga tahun.

Kasus itu baru terungkap pada Minggu, 10 April 2016, ketika seorang korban melaporkannya ke polisi.

Penyalahgunaan kaos TBC juga dilakukan Angga Ardian Ola (21). Warga Tangerang WWW.LENSAINDONESIA.COM

ini melakukan pengerusakan terhadap bus Metro Mini 640 Jurusan Pasar MingguTanah Abang. Dalam aksinya, dia mengaku sebagai anggota polisi dan menggunakan kaus TBC bertuliskan “Polisi” di bagian belakangnya.

Krishna mewanti-wanti agar masyarakat tidak terkecoh dengan orang-orang yang mengaku sebagai polisi dan memakai baju Turn Back Crime dengan label “Polisi” di bagian belakang kaos.

Polisi hanya memakai baju TBC saat dinas dan tidak pernah memakai saat sendirian.

“Polisi gunakan itu hanya saat dinas. Enggak mungkin polisi pakai (kaus TBC) saat jalan-jalan,” katanya.

Maraknya penggunaan atribut Turn Back Crime oleh masyarakat memang menimbulkan polemik. Apalagi jika pemakai kaos tersebut menggunakannya untuk tindak kejahatan. Karena itu Mabes Polri telah memberikan klarifikasi bahwa kaos TBC itu bukan seragam resmi Kepolisian RI, dan masyarakat tidak dilarang untuk menggunakannya. Tapi bagi siapa pun yang melakukan tindak kejahatan, sekali pun menggunakan atribut TBC tetap dipidana.

“Kalau melakukan kejahatan pakai pakaian itu yang diproses, siapa saja,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Suharsono dalam perbincangan bersama tvOne, Kamis, (26/5/2016).

Suharsono menjelaskan

Atribut Turn Back Crime juga disalahgunakan untuk pelaku tindak kejahatan.

tulisan Turn Back Crime bukanlah seragam Polri karena bahasanya bukan bahasa Indonesia. Itu hanya motto Interpol untuk kampanye warga masyarakat agar punya daya tangkal, daya cegah terhadap tindak kejahatan

di lingkungannya. “Pakaian atribut itu bukan seragam Polri, bahasanya juga bukan bahasa Indonesia. Itu adalah media kampanye Interpol, dan itu sudah ada sejak 2014,” terang Suharsono.

Nah bila dalam praktiknya

Berkat atribut Turn Back Crime, Anton Chandra berhasil memperdayai 13 PSK.

terdapat orang yang menyalahgunakan, Suharsono lantas berbagi tips. Menurutnya, tips ini bisa digunakan masyarakat yang menemukan ada pihak-pihak yang menggunakan kaos TBC dan dicurigai melakukan tindak

kejahatan.

“Kalau ada orang pakai atribut itu (TBC), tentu harus ditanya Bapak dari mana?

Surat tugas dari mana? Itu wajib menanyakan itu. Kalau tidak ada itu dipertanyakan siapa bapak?” ujarnya.

Suharsono menyadari masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan atribut berbau Kepolisian untuk tindak kejahatan. Tidak hanya kaos TBC, seragam resmi Polri pun kata Suharsono, sering digunakan oknum polisi gadungan untuk kejahatan.

“Bukan karena menggunakan atribut polisi kemudian diyakini dia petugas, sedangkan seragam resmi (polisi) saja ada (gadungannya),” tegasnya.

Penggunaan kaos itu oleh polisi dalam menjalankan tugas juga mendapat kritikan. Saat pembubaran paksa

aksi buruh 30 Oktober 2015 misalnya, polisi berseragam TBC menangkap 23 buruh, satu mahasiswa dan dua pengacara LBH Jakarta. Hal itu dinilai merupakan suatu pelanggaran maladministrasi. Sebab, polisi seharusnya menggunakan seragam, yang menunjukkan identitas mereka.

“Kalau kaos TBC kan tidak ada nama dan pangkatnya.

Jadi, masyarakat sipil tidak tahu,” ujar Juru Bicara Tim Advokasi Untuk Buruh dan Rakyat (Tabur) Maruli, di gedung Ombudsman, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota, diatur soal aparat kepolisian dalam menjalankan tugas, harus menunjukkan identitasnya sebagai petugas Polri.

Untuk itu, LBH Jakarta yang tergabung dalam Tabur melaporkan Kapolda Metro Jaya saat itu Irjen Tito Karnavian, kepada Ombudsman RI. Laporan itu ditanggapi Ketua Tim III Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman RI, Muhajirin. Pihaknya akan menelaah laporan tersebut dan meminta klarifikasi dari Polda Metro Jaya.

“Apabila memang ditemukan hasilnya, nanti ada rekomendasi terhadap Polda Metro Jaya. Namun, kita tidak bisa berandai-andai, kita akan menilai fakta seperti apa,” kata Muhajirin.nli/ anw/irw/vv

PARLEMEN

5

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

RUU TAX AMNESTY MOMENTUM REVOLUSI PAJAK Para wajib pajak yang mengajukan diri untuk mengikuti pengampunan pajak dipastikan mendapatkan keringanan pajak dan pidana.

WAKIL KETUA Komisi XI DPR RI Soepriyatno menginginkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang tidak terburu-buru agar bisa terbit hukum berkualitas untuk repatriasi modal dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak.

“Kita boleh memiliki target, tapi kita ingin membuat UU yang kualitasnya tinggi dan bagus supaya tidak di-MKkan. Untuk itu tidak boleh sembrono,” kata Soepriyatno di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Soepriyatno mengatakan

RUU Pengampunan Pajak harus dibahas secara menyeluruh karena akan berlangsung satu kali dan hanya berlaku singkat selama enam bulan, dengan perkiraan kebijakan itu dimulai pada 1 Juli 2016.

“Pembahasan RUU memang dibatasi oleh waktu karena pengampunan pajak ini adalah one shoot opportunity, hanya sekali dalam waktu yang pendek. Kalau bisa berlaku 1 Juli hingga 31 Desember 2016,” kata Ketua Panja RUU Pengampunan Pajak DPR ini.

Perppu PA Harus Diimbangi Upaya Pencegahan WAKIL Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, harus diimbangi dengan upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual.

“Perppu itu juga harus mencakup adanya tindakan pencegahan yang massif.

Karena produksi gambar dan produk pornografi masuk kedalam setiap orang itu melalui telepon genggam dan itu dapat merusak otak,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (26/5).

Fahri menilai dikeluarkannya Perppu datang dari kedaruratan yang memaksa dan luar biasa jadi dirinya dapat mengerti Presiden Joko Widodo mengambil keputusan itu.

Menurut dia, hukuman kebiri yang diatur dalam Perppu itu hanya membunuh satu alat kelamin yang secara tradisional sebagai alat kelamin padahal berdasarkan riset, yang paling penting adalah otak.

“Jadi yang paling harus kita bunuh agar masyarakat tidak salah tingkah terhadap seks itu adalah menyembuhkan otak manusia,” ujarnya.

Dia menilai, pencegahan yang lebih massif bisa dilakukan dengan mengendalikan otak positif manusia agar tidak rusak oleh produk pornografi.

Politikus PKS itu menilai perlu upaya pencegahan karena kalau birahi terus diproduksi melalui pornografi maka orang gila akan semakin banyak dan mengancam anakanak.

“Kondisi saat ini sudah tidak rasional lagi, bahkan sudah masuk ke dalam rumah tangga misalnya kakek kepada cucu,” katanya.

Fahri mengatakan pemerintah harus menyosialisasikan Perppu itu secara mas-

Meskipun begitu, Soepriyatno optimistis aturan hukum ini selesai tepat waktu sehingga kebijakan yang efektif untuk repatriasi dana dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak ini, bisa segera berjalan.

“Mumpung ada uang masuk ke dalam negeri, mari ciptakan lapangan pekerjaan yang banyak dan membangun sektor, yang dalam empat atau lima tahun ke depan, bisa dinikmati menjadi sektor unggulan bangsa,” kata anggota fraksi Partai Gerindra ini.

Rapat panja RUU Pengampunan Pajak segera membahas lima tema krusial dalam “tax amnesty”, meliputi ruang lingkup subyek dan obyek pajak yang akan diampuni, tarif tebusan, tata cara mengikuti

program pengampunan pajak, masalah fasilitas, konsekuensi, sanksi dan perlakuan terhadap dana repatriasi dengan menyiapkan instrumen penampung modal.

Para wajib pajak yang mengajukan diri untuk mengikuti pengampunan pajak dipastikan mendapatkan keringanan pajak dan pidana yang berhubungan dengan perpajakan sehingga pidana lain tidak diikutkan.

Sementara anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan, RUU Pengampunan Pajak harus menjadi momentum untuk merevolusi perpajakan di Indonesia.

Dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan.

“Dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak,

perlu dipertegas pengertian atas pengampunan pajak itu sendiri, termasuk subjek dan objeknya,” ucap Heri.

Selain itu, masalah krusial lainnya adalah tarif uang tebusan, jangka waktu, pembedaan tarif, dan dasar pengenaan uang tebusan. Menurut Heri, tata cara pengampunan harus jelas antara persyaratan pengajuan dan penelitian administrasi, serta pembetulan dan keputusannya.

Keamanan dan kerahasiaan data para wajib pajak, kata Heri, juga harus terjaga, termasuk perlakuan harta yang direpatriasi, tata cara pengalihan harta, jenis dan tata cara investasi, serta periodenya.

“Wajib pajak yang mengajukan pengampunan harus diawasi secara lebih ketat

Baleg DPR Konsultasi dengan MA dan KY

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto.

Fahri Hamzah.

sif karena harus memiliki daya tekan sambil menunggu upaya pencegahan secara massif.

Sebelumnya, Presiden pada Rabu (25/5) telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Perppu ini dimaksudkan untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang makin meningkat secara signifikan,” kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5).ima/ans

BADAN Legislasi (Baleg) DPR mengadakan Rapat Konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Dalam Rapat tersebut dibahas mengenai harmonisasi RUU tentang RUU Jabatan Hakim.

“RUU jabatan Hakim harus menyelesaikan persoalan tumpang tindih peraturan perundangundangan yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada kerja judisial hakim,” tutur Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Konsultasi Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/05/2016).

Sebagaimana diketahui, selama ini ketidaksinkronan antara UU MA dan UU KY tentang hak dan kewenangan pengawasan dilembaga peradilan kerap

terjadi sehingga diharapkan dengan adanya RUU Jabatan Hakim menjadi momentum penyelesaian disharmonisasi antar lembaga yang mengatur dan mengelola jabatan hakim.

“Upaya sinergitas mutlak harus diatur dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya,” jelas politisi Gerindra itu.

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan beberapa usulan perubahan harmonisasi dalam draft RUU Jabatan Hakim, diantaranya penilaian profesionalisme/kinerja, mekanisme pengawasan, rekrutmen hakim, serta promosi dan mutasi hakim.

“Panitia seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu: dua

orang Hakim Agung, satu orang akademisi yang bergelar Doktor, satu orang praktisi yang berpengalaman selama 20 tahun di bidang hukum dan satu orang anggota masyarakat,” ujar Aidul.

Diharapkan RUU Jabatan Hakim ini mampu menjaga independensi hakim, dengan tetap memperhatikan dan merealisasikan kebutuhan akan akuntabilitas yudisial.

“Secara personal, integritas dan profesionalisme hakim harus menjadi konsen utama dalam sistem pengaturan jabatan hakim.

Sementara secara sistem, pengelolaan jabatan hakim berfungsi melindungi hakim dari praduga dan sak wasangka melalui transparansi dan penerapan merit system,” tutur Supratman.ann/mp

Fortani Kecewa Pemerintah Impor Bawang Merah KOMISI IV DPR menggelar RDPU dengan para pelaku pertanian dari berbagai komoditas dan berbagi profesi yang tergabung dalam Forum tani Indonesia (FORTANI), guna mendengarkan ide dan gagasan dari Forum Tani tersebut.

Dalam kesempatan rapat itu, Forum Tani Indonesia menyampaikan butir-butir tuntutannya yang terangkum dalam Nawacita Petani Indonesia.

“Ide dan gagasan para pelaku pertanian ini bisa ditampung menjadi bagian dari program dan anggaran pemerintah ke depan,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR WWW.LENSAINDONESIA.COM

Herman Khaeron di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Sementara itu, Ketua Forum Tani Indonesia Wayan Supadno, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan pemerintah mengimpor bawang merah tersebut.

“Kami dari Forum Tani Indonesia merasa kecewa dengan keputusan pemerintah mengimpor bawang merah, artinya pemerintah tidak bisa mengantisipasi kenapa harus sampai melakukan impor,” tandas Wayan Supadno.

Menurutnya, pemerintah kurang bijak dan kurang

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

tegas mengantisipasi jangka panjangnya. Kalau memang volume nya kurang, berarti tanamannya kurang luas. Dan kalau tanamannya

kurang luas, maka berarti lahannya juga kurang luas dan jumlah petaninya kurang banyak.

“Ini harus jadi intros-

peksi pemerintah, dan paling mendasar di mata saya adalah kurangnya pelaku pertanian usia muda, serta kurang luasnya lahan pertanian. Hal ini tidak cukup dijawab dengan manipulasi data, dengan operasi pasar, atau dijawab dengan impor,” tegas Wayan.

Ia juga mengatakan bahwa hal ini dapat membunuh karakter profesi pertanian, maka jangan salahkan kalau setiap tahun kita kehilangan setengah juta kepala keluarga petani, yang beralih profesi karena tindakan-tindakan impor yang secara manajemen tidak tepat.dep/hr

dan harus didukung dengan prosedur pelaksanaan yang jelas dan mengikat bagi semua wajib pajak yang mengajukan,” papar Heri.

Ditambahkan Heri, peningkatan audit dan pengenaan sanksi yang lebih berat perlu dilakukan bagi para wajib pajak yang tidak mengajukan pengampunan. “Pengampunan pajak harus diikuti penegakan hukum yang tegas.”

Saat ini, ungkap Heri, RUU Pengampunan Pajak baru memasuki pembahasan awal di Panja Komisi XI. RUU yang merupakan inisiatif pemerintah ini, terdiri dari 14 bab, 27 pasal, dan 346 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Dari 346 DIM itu, ada 36 DIM tetap, 27 DIM berubah, dan 38 DIM baru dimasukkan.nmh/sh/ans

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno.

RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2016 BADAN Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. Demikian mengemuka saat Baleg menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja).

“Kami menyepakati RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU yang memiliki urgensi untuk dimasukkan dalam perubahan Prolegnas,” ungkap Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto (F-PAN) usai memimpin rapat Panja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/05/2016).

Adapun urgensi nasional atas RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, antara lain: tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam 5 tahun terakhir seperti fenomena puncak gunung es. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sedikitnya 35 perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.

Faktor lainnya ialah kerap kali kasus penyiksaan seksual tidak ditangani dengan serius dan sistematis karena penyiksaan dan perbudakan

seksual tidak dikenal dalam hukum pidana umum melainkan hanya dalam hukum pidana khusus pada konteks genosida dan kejahatan kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, dituturkan oleh tenaga ahli Baleg, beberapa regulasi khusus belum mampu secara efektif dan komprehensif memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual, seperti UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Selanjutnya, Baleg akan memanggil Kementerian terkait untuk membahas pasal-pasal yang terkandung dalam draft RUU tersebut.

“Salah satu materi perubahan Prolegnas 2016, maka menurut pasal 34 (3) UU DPR RI 2016, kami perlu undang menteri untuk bahas usulan RUU tersebut,” papar Totok.ann/mp

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Target Sea Games KOMISI X DPR RI meminta pemerintah meningkatkan target prestasi, khususnya dalam pencapaian medali emas pada SEA Games 2017 Malaysia.

“Kami meminta Kemenpora meningkatkan target prestasi atlet Indonesia di SEA Games 2017 meskipun sedang mempersiapkan penyelenggaraan Asian Games 2018,” ujar Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja dengan Kemenpora di Jakarta, Rabu (25/5).

Komisi X menilai Kemenpora belum menentukan target pasti medali yang ingin dicapai dalam pergelaran olahraga regional itu.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah meminta pemerintah menentukan target posisi di SEA Games dan ia mengusulkan menjadi peringkat kedua.

“Target juara dua bagaimana? Menjadi delapan besar target di Asian Games dengan fokus cabang olahraga dan nomor tertentu.

Sasaran antara ini dulu,” ujar dia.

Sejak 1999 hingga 2015, Indonesia baru sekali menjadi juara, yakni pada 2011 saat menjadi tuan rumah sehingga ia menilai akan sulit

Teuku Riefky Harsya

menjadi juara umum pada SEA Games 2017. Apalagi, kata dia, pada SEA Games 2015 Indonesia hanya menempati peringkat kelima.

Menanggapi hal tersebut, Menpora Imam Nahrawi mengatakan pihaknya belum menentukan target posisi SEA Games 2017 karena ingin melihat perolehan medali di Olimpiade Rio 2016 terlebih dulu. “SEA Games terkait perolehan medali Olimpiade, itu batu loncatan motivasi,” kata dia.

Ia berpendapat tuan rumah memiliki peluang menjadi juara lebih besar karena dapat mengusahakan cabang olahraga yang akan menyumbangkan emas untuk negaranya.dya/ans

ANALISA

6

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

M SYAFI’I: SELAMA INI BELUM ADA TRANSPARANSI KEGIATAN PEMBERANTASAN TERORISME Dalam praktik banyak yang melakukan tindak kekerasan untuk tujuan tertentu, yang bukan dilakukan umat Islam. Jadi stigma itu harus dihapus.

BEBERAPA isu krusial jadi topik pembahasan dalam seminar yang digelar antara Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR dengan para stakeholder. Antara lain, penghilangan stigma muslim sebagai teroris, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan transparansi anggaran penindakan pidana terorisme. “Karena dalam praktik, banyak yang melakukan tindak kekerasan untuk tujuan tertentu, bukan dilakukan umat Islam. Jadi stigma itu tidak benar. Itu yang pertama,� kata Ketua Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi’i.

Berikut penjelasannya: Bagaimana perkembangan pembahasan RUU Terorisme?

Jadi kita sudah sampai pada tahap penyerapan aspirasi. Kita mengadakan seminar yang kemarin dilaksanakan dengan para stakeholder. Komnas HAM, Kontras, LPSK. Kemudian ada pengamat intelijen, pengamat hukum pidana, pakar hukum tata negara.

Apa saja yang dibahas?

Jadi yang dibahas adalah apa yang harus dimasukkan dalam materi perubahan UU

wilayah penegakan hukum.

Tapi wilayah menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Seharusnya bagaimana?

Nah, kalau TNI mau dilibatkan, seharusnya masuk di dalam RUUini. Nanti bagaimana TNI tidak hanya diperbantukan, tapi juga bisa melakukan tindakan kepada teroris yang mengancam negara.

15 tahun 2003 tentang indak pidana pemberantasan teroris. Ada beberapa isu krusial, antara lain tentang sigmatisasi terorisme terhadap umat Islam. Supaya tidak terus berlangsung seperti itu.

Kemudian masalah yang dibahas ada cyber. Nanti akan melibatkan PPATK, kan banyak yang menggunakan teknologi informasi.

Di dalam UUini juga nanti harus diatur.

Untuk apa?

Karena dalam praktik banyak yang melakukan tindak kekerasan untuk tujuan tertentu, bukan dilakukan umat Islam. Jadi stigma itu tidak benar. Itu yang pertama.

Apakah hasil pembahasan akan langsung dimasukkan dalam materi RUU? Jadi ini menjadi isu bersama. Dari internal Pansus dan pemerintah ini akan dijadikan isu bersama.

Lalu?

Yang kedua soal perlindungan HAM. Itu kan dalam RUUyang diberi pemerintah kan tidak ada ya. Jadi dalam rancangan itu tidak ada, baik terhadap terduga maupun korban.

Memang perlindungan HAM-nya seperti apa?

Jadi terduga itu mulai dari penangkapan, proses pemeriksaan sampai proses penuntutan itu tidak ada.

Dan dalam RUUitu pemerintah malah memasukkan usulan menambah masa penahanan. Dari yang saat ini 180 hari menjadi 510 hari.

Nah, itu kan luar biasa.

Juga terhadap korban.

Misalnya ada pemboman, nanti siapa yang bertang-

Kegiatan Densus 88 menjadi sisi gelap dalam menangani terorisme di Indonesia. Karena itu Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan menghilangkan stigma muslim sebagai teroris.

gung jawab. Dalam RUUini tidak ada.

Siapa yang berhak menempatkan seseorang itu adalah korban, dan apa hak-haknya. Ditambah lagi ada pasal penyadapan. Dalam hal ini, penyadapan tidak menunggu keputusan pengadilan, dan tidak ada jangka waktunya. Nah ini

juga dianggap tidak ada perlindungan HAM. Selanjutnya?

Kemudian belum ada transparansi dalam kegiatan. Tidak ada transparansi kegiatan operasi dari Densus 88 ya.

Maksudnya?

Tidak ada audit keuangan.

Ini juga kan cenderung menjadikan kekuasaan yang ada pada aparat diselewengkan.

Abuse of power. Kemudian yang menjadi pembahasan adalah keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Memang kenapa?

Ini kan persoalannya, ka-

lau UUini murni penegakan hukum, nah itu kan yuridiksinya Polri. Kalau TNI hanya diperbantukan.

Lalu di mana masalahnya?

Dalam UU TNI itu kan ada tupoksi TNI untuk mengamankan negara dari gangguan teroris. Tapi kan itu tidak dalam

Artinya belum pasti dimasukkan?

Maksudnya, dilihat dari rapat pimpinan dan pansus.

Artinya ini akan menjadi isu bersama, dan kita berharap isu ini tidak berubah.

Soal lembaga pengawasan?

(Itu) Dalam rangka transparansi program dan audit keuangan.

Posisi lembaganya di mana?

Ya, jadi seperti Komisi Kejaksaan, atau seperti Komisi Yudisial.nhrm

BISNIS VIDEO STREAMING TIDAK MENGANCAM BISNIS BIOSKOP APLIKASI video streaming atau layanan video on demand (VoD) di Indonesia semakin marak di awal tahun ini.

Layanan over the top (OTT) ini semakin marak, didorong semakin besarnya penetrasi internet di tanah air.

Salah satu pelaku OTT ini yang ingin menjajal peruntungannya di pasar Indonesia adalah HOOQ, penyedia layanan VoD di Asia yang dibangun oleh tiga perusahaan, yakni SingTel, Sony Pictures Television, dan Warner Bros Entertainment.

Sebelumnya HOOQ juga hadir di Filipina, Thailand, dan India.

Di Indonesia, HOOQ bersaing dengan layanan sejenis yang lebih dulu eksis macam Netflix, Tribe, dan iFlix yang belakangan hadir.

Menawarkan 10.000 judul film dan serial TV dengan total durasi 35.000 jam dan metode pembayaran lewat pulsa telepon seluler, HOOQ memiliki kans untuk berhasil di republik ini.

Apalagi secara global, market size layanan VoD luar biasa besar. Menurut MarketsandMarkets.com, bisnis VoD diprediksi tumbuh menjadi US$ 61,4 miliar pada 2019 dari US$ 25,3 miliar di 2014. Ada pertumbuhan rata-rata per tahuan 19,4%, dengan potensi pasar terbesar ada di Amerika Utara dan Asia Pasifik. Berikut petikan Guntur Siboro, CEO HOOQ Indonesia: Apa fokus HOOQ Indonesia di tahun pertama ini?

Te l e k o m u n i k a s i d a n hiburan itu sama, kebutuhan semua orang, baik di segmen atas, tengah, maupun bawah.

Laki-laki atau perempuan, semua ras, semua agama, dan lain-lain. Jadi semua butuh hiburan. Konten hiburan ini terbuka untuk banyak peWWW.LENSAINDONESIA.COM

mengubah budaya hiburan masyarakat Indonesia ke layanan OTT. Kedua, terkait mobile internet, karena ini yang paling banyak diakses orang Indonesia dan internet rumahan masih jarang, maka kestabilan akses internet dan kuota layanan data menjadi sangat penting. Untuk itu, secara internal kami membangun momentum ini lewat kegiatan promosi dan konten. Seperti melakukan kegiatan lauching di Jakarta dan Bandung pada bulan lalu.

Sejak hari pertama dan masa trial 7 hari, aplikasi HOOQ sudah diakses oleh 10.000 pengguna.

main, seperti telekomunikasi juga, meski terbatas dengan sumber daya frekuensi.

Berdasarkan survei HOOQ, kami tidak bisa menyasar semua konten. Jadi dari sisi konten, kami fokus ke konten film dan serial TV, baik asing maupun Indonesia. Ini sesuai dengan tagline HOOQ, yakni Best Hollywood, Best Local. HOOQ sudah launching di India dan Filipina, yang selalu penekanannya pada konten lokal.

Apa target HOOQ Indonesia dalam jangka pendek?

Ini susah, karena kami startup (perusahaan rintisan). Seperti startup lain, kami ini mengubah kultur/ budaya. Kami ingin mengubah budaya hiburan ke layanan OTT. Sama seperti aplikasi Go-Jek di Indonesia, yang mengubah budaya. Namun, enaknya di aplikasi ride sharing seperti Go-Jek dan lain-lain, budaya itu cepat diterima, karena menawarkan harga lebih murah, mudah, dan kepastian harga. Problem kami di industri konten film, bagaimana mengubah kultur, jika ada layanan yang lebih murah? Dibanding menonton film di bioskop, layanan kami memang lebih murah.

Tapi ada opsi lain di industri kami, yakni ada konten gratisan. Download konten film secara gratis. Jadi di industri konten film tidak segampang Go-jek atau Uber. Tapi itulah tantangan kami.

Bagaimana target dari sisi profit?

Perusahaan konten film, seperti Netflix, butuh 5-6 tahun untuk profit. Mungkin sekarang bisa lebih cepat.

Tapi itu pasar AS, yang adopsi terhadap hal baru lebih cepat. Yang pasti banyak faktor.

Intinya, tidak ada investor yang mau investasi, jika satu

Bagaimana dengan strategi harga, apakah masih single tarif Rp 49.500 per bulan?

Kami menggunakan single tarif, karena kalau tarifnya kompleks, maka penggunanya akan pusing. Untuk start pertama, kami menggunakan satu pricing dan unlimited.

Jadi pengguna tidak usah pusing soal tarif layanan.

Nanti jika sudah teredukasi, kami akan tawarkan model tarif baru. Hanya industri mature yang bisa menerapkan tarif kompleks, seperti industri telekomunikasi dan otomotif.

ntur Siboro, CEO HOOQ Indonesia.

waktu tidak untung.

Bisa dijelaskan positioning HOOQ dibandingkan layanan sejenis?

Saat ini layanan video streaming yang paling advance adalah Netflix. Namun, Netflix sangat Amerika sentrik. Sedangkan HOOQ cenderung lebih lokal, lebih regional. Prinsip kami, HOOQ

adalah Asian company, made for Asian, and in Asian ways.

Sebagai orang sangat pengalaman di industri telekomunikasi, TV berbayar, dan kini OTT, apa yang menjadi kunci sukses HOOQ di Indonesia?

Ada dua hal yang menjadi kunci sukses kami ke depan.

Pertama, budaya, bagaimana

Bukankah layanan VoD ini mengancam industri bioskop?

Industri ini punya standar global, karena saling melindungi. Jelasnya, sejak satu film tayang perdana di bioskop, rata-rata butuh waktu 18 bulan untuk bisa ditonton di platform lain seperti secara streaming. Namun, jika kami menjadi sponsor satu film, kami tidak harus menunggu hingga 18 bulan, tapi cukup 4 minggu, setelah premiere di bioskop. Industri film ini diatur, supaya masih banyak yang menonton film di

bioskop. Jika tidak diatur, bioskop juga tidak mau membeli konten film. Lagipula ada manfaat juga satu film tayang lebih dulu di bioskop, yakni sebagai promosi.

Sedangkan untuk konten serial TV tidak ada aturan, bahkan bisa eksklusif. Artinya, jika hari ini tayang perdana di Amerika Serikat, di hari yang sama juga bisa ditonton di Indonesia.

Jadi layanan VoD tidak mengancam industri bioskop, karena ada standar dunia. Namun, tantangannya di Indonesia adalah saat tayang di bioskop, produk DVD ilegal ikutan beredar di pasar dengan kualitas semakin baik.

Seperti apa potensi pasar Indonesia dibandingkan Filipina, Thailand, dan India?

HOOQ sudah beredar di empat negara, tapi negara pertama baru diluncurkan setahun lalu, yakni Filipina.

Jadi jarak waktunya masih dekat, sehingga setiap negara punya potensi sama besar.

Namun, berdasarkan faktor HOOQ Indonesia menawarkan single tarif, penetrasi mobile internet yang kian tinggi, dan metode pembayaran bisa dengan pulsa telepon, seharusnya potensi HOOQ Indonesia lebih tinggi dibandingkan tiga negara lain tersebut.

Tapi tentu tidak mudah, karena pesaing juga agresif di pasar. Misalnya iFlix di Filipina, yang memberikan gratis layanan selama satu tahun. Mereka bukan mencari untung, tapi mencari investor. Peduli apa subsidi, yang penting investor masuk. HOOQ tidak mencari investor, karena itu tidak sustainable. Kami adalah real sustainable company (HOOQ yang berdiri Januari 2015 ini sudah menyiapkan

investasi US$ 100 juta untuk mengembangkan bisnisnya di Asia).

Seperti apa bisnis model untuk konten lokal?

Untuk konten lokal, kami membeli rights-nya selama 2 tahun. Namun, ada pula dibeli secara eksklusif, maksudnya konten tersebut hanya bisa ditonton di HOOQ, tapi tentu biayanya lebih mahal. Seperti saat kami membeli secara eksklusif film Ada Apa dengan Cinta (AADC) pertama.

Repotnya di industri kreatif, nilai produk kreatif tidak ada benchmark harganya, sehingga biayanya relatif dan sangat bilateral.

Berapa besar porsi konten eksklusif di HOOQ? Konten eksklusif tidaklah besar. Kami akan membeli konten secara eksklusif, jika menurut kami layak dan sesuai dengan kebutuhan, seperti membeli film AADC 1, karena film AADC 2 sedang tayang di bioskop. Jika konten eksklusif tidak dikelola, kami bisa kena biaya tinggi.

Apa benefit HOOQ bagi industri konten lokal?

Saya sangat ingin mendorong industri konten lokal, apalagi outlet dari film lokal masih kurang. Karena bioskop yang menayangkan film Indonesia juga masih rendah. Yang berjaya di bioskop Indonesia adalah film asing.

Jadi HOOQ menambah channel buat konten lokal, yang semula hanya dinikmati lewat TV berbayar, bioskop, dan TV free to air.

Untuk konten lokal, kami sudah bekerja sama dengan empat pihak, yakni MNC Content, TransMedia, Multivision Plus, dan 13 Entertainment. Kami akan eksplor dengan pihak lain yang memiliki konten supaya bisa dibeli rights-nya.nwar/mer

7 EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016 PDIP-Gerindra... nSambungan Hal 1

“Kita masih akan menyamakan pemahaman tentang Jakarta. Untuk PDIP sendiri, kami tidak ingin melihat penggusuran di Jakarta. Pembangunan kan seharusnya untuk masyarakat, bukan menggusur masyarakat,” pungkas Gembong.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, peluang koalisi terbuka antara PDIP dan Patai Gerindra dalam Pilkada DKI akan mengulang sejarah lama. Ahok bahkan mendukung wacana duet Sjafrie Sjamsoeddin dan Djarot Saiful Hidayat yang belakangan santer terdengar.

Ahok mengungkapkan, dirinya mendukung koalisi ini karena kembali mengingat saat dirinya bersama Joko Widodo maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu PDI Perjuangan dan Gerindra memutuskan untuk berkoalisi dan mencalonkan keduanya.

“Bagus juga (PDIP dan Gerindra koalisi). Ya kan, ulang lagi kan PDIP sama Gerindra,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Namun Ahok enggan berkomentar lebih jauh bila Sjafrie dan Djarot berduet di Pilgub DKI 2017. Menurutnya belum ada survei yang menyandingkan dua tokoh tersebut.

“Masa mau aku bandingi, kan belum ada survei, kalau udah pernah ada survei mungkin beda. Kalau belum pernah survei kan susah juga,” ujar dia.

Mantan Bupati Belitung itu pun mengaku tak ada peluang dirinya diusung oleh Gerindra. Tetapi dia tidak menutup kemungkinan akan adanya dukungan dari PDI Perjuangan.

PDIP dan Gerindra mengusung pasangan Joko Widodo dan Ahok pada pemilihan gubernur 2012 silam.

Ahok, yang beberapa hari lalu berkata ada kemungkinan

dukungan dari PDIP, menyatakan tak mungkin Partai Gerindra mendukung dirinya kali ini. “Mana ada cerita Gerindra calonin Ahok,” imbuh dia.

Dengan memilih jalur independen, Ahok menyatakan siap tempur menghadapi pesaing manapun dalam pesta demokrasi Jakarta tahun depan. Kini dia mengaku lebih fokus bekerja di sisa masa jabatannya. “Yang penting pikirkan kerja saja deh,” ucapnya.

Ahok juga mengakui mesin politik PDIP dan Gerindra untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 yang akan berkoalisi sangat kuat dan hebat. Kendati demikian, hal tersebut tidak menjadi ketakutan baginya untuk tetap melaju di Pilgub DKI mendatang. Ia pun mengaku rela dikalahkan oleh calon usungan kedua partai tersebut, asalkan tidak kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang saat ini tengah mengumpulkan KTP untuknya agar bisa melaju secara independen tanpa usungan

partai politik.

“Saya tidak katakan mesin Anda tidak hebat lho, mesin Anda lebih hebat! Saya memilih dikalahkan Anda asal tidak kehilangan kepercayaan orang yang mengumpulkan KTP buat saya. Saya tidak pernah takut kalah, saya lebih takut kehilangan kepercayaan,” ujarnya.

Ia pun tidak mempermasalahkan apabila koalisi partai besar tersebut bisa mengalahkannya. Namun ia bertekad akan menyiapkan segala sesuatunya menjadi lebih baik hingga Oktober 2017, sebelum ia tinggalkan kursi DKI 1. Dengan demikian, penggantinya nanti tinggal meneruskan perjuangannya membangun Ibu Kota semakin baik lagi.

“Siapapun yang jadi, asalkan dia niatnya baik, pasti Jakarta akan berjalan dengan baik. Saya cuma melamar kerja kok (kembali ikut pemilihan),” pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon beberapa

waktu lalu mengatakan peluang koalisi antara partainya dengan PDI Perjuangan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, sangat terbuka.

Fadli mengatakan mereka ingin memperbaiki Jakarta serta kekompakan antara gubernur dan wakilnya.“Ingin gubernur dan wakil gubernur yang kompak dan tidak membuat kegaduhan,” ujar Fadli Zon di Jakarta.

Sementara Direketur Eksekutif IndoStrategi Andar Nubowo mengapresiasi langkah PDIP dan Gerindra yang berencana berkoalisi untuk mencari calon kandidat “New Jokowi” di Pilkada DKI Jakarta. Menurut Andar, koalisi tersebut dapat mendorong pilkada DKI Jakarta menjadi berkualitas dan kompetitif.

“Jika koalisi PDIP dan Partai Gerindra bisa kembali mendapatkan kandidat sefenomenal Jokowi-Ahok seperti pilkada DKI Jakarta tahun 2012, saya yakin pilkada DKI akan semakin berkualitas dan kompetitif. Karena

Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) akan mendapatkan lawan yang sebanding dan warga DKI punya alternatif,” ujar Andar di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Andar memang mengakui bahwa partai politik di DKI Jakarta termasuk PDIP dan Gerindra sedang galau karena belum mendapatkan calon yang sebanding dengan Ahok.

Dalam berbagai survei, kata dia, elektabilitas dan popularitas Ahok jauh melampaui kandidat-kandidat yang muncul sekarang ini.

“Karena itu, koalisi PDIP dan Partai Gerindra tidak boleh terjebak dengan kandidat-kandidat yang ada. Keduanya harus membentuk tim pemburu untuk mendapat kandidat sekaliber JokowiAhok dulu,” tandas dia.

Menurut dia, PDIP sebenarnya mempunyai caloncalon yang sebanding Ahok, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma dan Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo. Andar me-

nilai jika kedua orang itu bertarung di Jakarta, maka Pilkada DKI akan semakin berkualitas dan kompetitif karena Ahok mendapatkan lawan yang sebanding.

“Gandjar maupun Risma tidak hanya mempunyai elektabilitas dan popularitas yang tinggi, tetapi juga sudah terbukti berhasil memimpin daerahnya masing-masing.

Keduanya marketable karena berkualitas dan terbukti berhasil,” ungkap dia.

Dengan modal marketable, berkualitas, dan terbukti berhasil, kata Andar, tidak terlalu sulit bagi koalisi PDIPGerindra untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas calon yang telah dipilih dalam waktu tersisa. Apalagi, DKI Jakarta, menurut dia, sangat dekat dengan media massa dan mayoritas masyarakatnya melek informasi.

“Hal ini ditambah lagi dengan mesin partai dari partai ini yang bisa digerakkan untuk bekerja maksimal,” pungkas dia.nbers/van/sus/ald/sp

Ada Kode...

menunggu berjam-jam. Muncul juga anggapan dari orangorang yang pernah mengurus SIM begini: Anda lima tahun pun ikut tes di Colombo tidak akan lulus. Sebaliknya lewat bantuan calo, angka kelulusan dijamin 100 persen.

Tidak hanya calo, praktik pungli juga marak. Salah satunya terjadi saat tes kesehatan. Sesuai aturan, sebelum membuat SIM, seorang pendaftar diwajibkan untuk mengikuti tes kesehatan terlebih dahulu. Cek kesehatan dilakukan di luar kantor pelayanan, masih satu kawasan dengan Satpas Colombo.

Pegawai Satpas Colombo yang ditemui Lensa Indonesia, sebut saja RA mengatakan, cek kesehatan sangat penting.

Dari tes ini bisa diketahui kondisi kesehatan orang yang hendak mengurus SIM. Kata RA, tes kesehatan yang paling sederhana yakni mengetahui orang tersebut buta warna, mata rabun, dan tentu saja kesehatan jasmani.

“Biasanya untuk cek kesehatan yang diutamakan tiga hal itu, buta warna, mata rabun dan sehat jasmani. Kalau orang buta warna dilarang untuk membuat SIM. Karena orang tersebut tidak bisa membedakan warna lampu lalu lintas. Begitu juga dengan mata rabun. Untuk tes dilakukan pengelihatan jarak jauh.

Dan terakhir tes kesehatan jasmani. Tes ini untuk mengetahui apakah orang tersebut menderita penyakit jantung, asma, atau lain-lain. Sebab bagi seorang pengendara, yang namanya kesehatan jasmani sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecelakaan di jalan raya,” lanjut RA. Sayangnya fakta yang terjadi di lapangan tidak demikian.

Untuk cek kesehatan, seorang pemohon mengaku tidak menjalani tes apapun. Mereka hanya disuruh bayar cek kesehatan, setelah itu langsung diberi surat keterangan dokter dengan stempel atas nama dr.

Sayekti, SR., tapi dengan tandatangan orang lain.

YS menceritakan, saat itu dirinya diminta menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 25 ribu hanya untuk mendapatkan surat keterangan dokter tersebut, dan Rp 30 ribu untuk tanda terima premi asuransi. Yah, di sini oknum Satpas tersebut mewajibkan pemohon SIM menjadi peserta Asuransi Bhakti Bhayangkara.

“Setelah bayar saya cuma diberi kitir (surat dokter). Saya sempat tanya ke petugas, tapi jawaban mereka ketus. Kata mereka dokter tidak ada, itu saja sudah cukup,” terang YS. Senada YS, seorang perempuan muda lainnya, sebut saja AA, yang juga menjadi pemohon disuruh bayar tanpa menjalani tes kesehatan.

Bahkan tiga staf administrasi kesehatan di sana, dua perempuan dan satu laki-laki, menyarankan agar keduanya langsung mengisi formulir ke Satpas Colombo.

Saat AA dan YS menanyakan apa tujuan membayar tes kesehatan kalau tidak dites, mereka langsung emosi dan menunjukkan wajah culas. “Anda kan sudah sehat, tidak cacat, jadi tidak perlu tes. Kalau mau tes ya tunggu dokter. Semua yang datang ya seperti ini. Tidak perlu tes.

Tanda bukti (surat dokter) itu sudah cukup,” kata AA menirukan ucapan staf administrasi tersebut.

Tidak berhenti di situ saja, ketika diminta tanda bukti pembayaran, mereka menjawab seenaknya. “Anda wartawan ya pakai tanya bukti pembayaran. Di sini banyak wartwan abal-abal. Mereka datang ke sini cuma minta uang. Di sini kami tidak menyediakan bukti pembayaran.

Kalau mau sana pergi beli sendiri cek, nanti kami yang stempel,” tegasnya.

YS menyebut, biasanya untuk transaksi uang meskipun nominalnya tidak banyak, yang namanya tanpa bukti pembayaran itu harus diberikan.

Karena jika tidak ada bukti pembayaran, itu saja saja dengan pungli. “Pungli tidak perlu bukti pembayaran. Sehingga tidak perlu ada laporan pajak,” terang YS yang notabene pegawai akuntan di sebuah perusahaan swasta di Surabaya.

Sementara itu AA juga mempertanyakan relevansi tes kesehatan dengan pengurusan SIM A/C. Sebab pemohon tidak pernah mendapat pemeriksaan dari petugas medis. Bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui seseorang itu sehat atau tidak, jika tidak dilakukan tes kesehatan.

“Jika tes kesehatan itu sekedar formalitas, saya rasa ini tak beda jauh dengan malapraktik.

Orang tidak dites tapi disuruh bayar dan diberi surat dokter.

Bisa saja ini hanya kedok untuk pungli. Kalau toh memang

benar ada dokternya, tetap saja cara tersebut tidak benar,” tegas AA. Apa yang dikatakan RA ada benarnya. Pentingnya dilakukan tes kesehatan untuk mengetahui kondisi seseorang, terutama tes mata apakah buta warna atau rabun jauh. Nah, semua itu bisa diketahui dari tempat ini.

Sayangnya, tes kesehatan itu tidak dilakukan oleh petugas Satpas Colombo. Atau, mereka memang dengan sengaja menghilangkan standard operasional prosedur (SOP).

Ada indikasi, cara-cara kerja mereka bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari para pemohon SIM A/C. “Tapi mereka tidak paham, lolosnya orang-orang yang tidak mengikuti tes kesehatan dapat berakibat fatal di kemudian hari. Banyaknya kecelakaan di jalan raya, bisa jadi penyebab utamanya dari tempat ini.

Orang-orang ini yang harus bertanggungjawab. Sebab tanpa tes, orang buta warna dan rabun jauh dipastikan lolos.

Kan konyol. Bagi mereka, asal bayar dapat surat dokter, itu stigma buruk dan tidak pantas dilakukan,” tutup AA. Contoh kasus ini hanya sebagian kecil dari liku-liku pembuatan SIM di Satpas Colombo. Dari penelusuran Lensa Indonesia di lapangan, masih banyak kasus-kasus calo dan pungli yang melibatkan orang dalam Colombo.

Sebelumnya di Jakarta, lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga menemukan praktik serupa dalam pelayanan SIM di Satpas Polri.

Menurut Komisioner Ombudsman Bidang Kepolisian Adrianus Meliala, investigasi dilakukan untuk penelitian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Banyak pungutan liar di Satpas SIM terutama Satpas Colombo, kata Adrianus, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah. “Ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,” kata Adrianus.

Dirinya menegaskan, hasil investigasi tersebut dilakukan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Investigasi ini juga bagian dari untuk perbaikan pada tubuh Korps Lalu Lintas Polri dalam pelayanan SIM. nbersambung/nov

ini berkat doa rekan-rekan semua Ditkrimum Polda Metro sudah menyelesaikan berkas Jessica,” ujarnya di Polda Metro Jaya.

Senada dengan Awi, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Khrisna Murti mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan seluruh keputusan bersalah atau tidaknya Jessica kepada Pengadilan. “Bagaimana seperti apa, sidangnya terbuka, apa yang kami lakukan, penyidikan yang kita lakukan semuanya akan terbuka di pengadilan. Bersalah atau tidak di pengadilan,” kata Khrisna.

Sementara, Tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, terkejut karena berkas kliennya sudah siap ke persidangan alias P21. Salah satunya adalah Andi Joesoef yang mengaku terkejut dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap itu.

“Sebetulnya kami juga enggak menduga. Tim penasehat hukum juga terkejut tibatiba berkas perkaranya bisa disempurnakan,” kata Andi di

Mapolda Metro Jaya.

Namun tim kuasa hukum Jessica tidak bisa berbuat banyak kecuali menerima keputusan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan itu. Hanya saja, ia memandang, berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik, seharusnya berkas tersebut belum mencukupi.

Kuasa hukum lainnya, Hidayat Bostam mengatakan bahwa saat ini keadaan kliennya sangat kaget dan tidak menyangka Kejaksaan Tinggi telah menyatakan tuduhan atas dirinya lengkap. Dia mengatakan bahwa Jessica mengetahui hal itu dari Ibunya sesaat setelah ada kabar Kejaksaan Tinggi menetapkan kelengkapan berkas perkara.

“Jessica aja syok. Ini mungkin masih nangis-nangis sampai sekarang,” ujar Hidayat.

Selain Jessica, Bostam mengatakan keluarga inti Jessica juga sangat sedih ketika mendengar putusan P21 dari Kejaksaan. Namun begitu pihaknya saat ini hanya akan mempersiapkan jad-

wal persidangan yang akan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kami siap melakukan persidangan. Kami siap mendampingi Jessica untuk pembelaan,” katanya.

Sementara ayah Mirna, Darmawan Salihin mengucapkan syukur atas hal itu.

“Jawaban saya cuma satu Allah Maha Besar, Allah tidak tidur,” ujarnya ketika dihubungi.

Darmawan mengatakan bahwa pengumuman tersebut merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui kelanjutan dari kasus yang selama ini berjalan.

Diketahui, Jessica membunuh Mirna dengan menggunakan kopi yang telah dicampur racun sianida. Kejadian ini terjadi awal tahun lalu di sebuah tempat kopi ala Vietnam di Jakarta Pusat. Mirna usai meminum kopi langsung tewas di tempat. Hasil otopsi, Mirna tewas karena diracun. nsbh/de/ans

nSambungan Hal 1

Heboh Polwan... nSambungan Hal 1

“Belum bisa dipastikan ada motif asmara. Tapi yang jelas, terduga pelaku sudah diperiksa. Nanti didalami lebih lanjut oleh Divisi Propam dalam kaitan apa sehingga bisa terjadi kasus seperti ini,” kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, (25/5/2016).

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah menyampaikan bahwa kasus ini ditangani Propam dan diproses baik pidana serta kode etik.

Badrodin juga memastikan pencopotan AKBP B dari jabatannya. Menurut Badrodin, kasus tersebut sudah diproses sesuai dengan hukum. Sejumlah sanksi institusi pun sudah dijatuhkan kepada perwira menengah itu.

“Semua sudah diproses.

Daftar... nSambungan Hal 1

Sigit mendapatkan pembebasan bersyarat pada 6 September 2015.

Politikus Golkar yang pernah divonis penjara 2 tahun 6 bulan, Fahd El Fouz Arafiq, juga masuk ke dalam struktur dengan ditempatkan di posisi ketua bidang pemuda dan olahraga. Fath dipenjara terkait kasus penyuapan anggota DPR Wa Ode Nurhayati kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah.

Masih ada juga nama Rudi Alfonso yang masuk sebagai ketua bidang hukum dan HAM. Rudi Alfonso sebelumnya pernah divonis Pengadilan Negeri Batam dengan vonis enam bulan penjara karena terbukti mengimpor 2.000 ton limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari Singapura ke Batam.

Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan bahwa penyusunan kepengurusan belum final. Kalaupun sekarang muncul satu dokumen, menurut dia, dokumen kepengurusan yang sedang dirumuskan banyak versinya.

“Itu yang beredar hanya salah satu versi. Itu belum final,” kata Yorrys.

Ditegaskannya, kepengurusan resmi diumumkan pada 2 Juni 2016. Saat ini, lanjutnya, proses penyusunan masih sedang berlangsung.

Sementara, Politikus Golkar Mahyudin menilai, selembaran misterius itu tidaklah valid. Sebab, konsep susunan pengurus hingga WWW.LENSAINDONESIA.COM

Iya itu Propam nanganin, tapi saya sudah perintahkan proses secara hukum, ditarik yang bersangkutan dari jabatannya,” jelas Badrodin.

Badrodin juga menegaskan, AKBP B juga tidak akan mendapat promosi lagi. “Namanya sudah ditarik ya tidak dipromosikan lagi,” terang Badrodin.

“Sekarang dia di Lemdikpol,” tambah Badrodin.

Berdasarkan data yang dihimpun, Bripda M telah menjalin hubungan spesial dengan AKBP B. Keduanya diduga terlibat cekcok di sebuah hotel yang ada di bilangan Jakarta Pusat belum lama ini.

Korban pun dipukul oleh pelaku. Merasa tidak terima korban yang diduga sebagai anak dari petinggi di Badan Nasional Narkotika (BNN) ini melapor ke Propam Mabes Polri.

Sejak peristiwa tersebut,

keberadaan Bripda M sempat menjadi misterius. Namun tak lama, Bripda M atau Muthia seudah kembali ceria. Di beberapa foto Instagram miliknya, Bripda Muthia memperlihatkan dirinya tanpa seragam. Dengan mengenakan topi snap back warna biru, kecantikannya, digadang-gadang setara artis Korea.

Kecantikan yang dia miliki itu wajar dia dapatkan.

Pasalnya, sang ibu sendiri adalah seorang artis. Ibunya bernama Yanti Yaser, seorang aktris FTV. Jauh sebelum menjalani kehidupan sebagai ibu Bripda Muthia, Yanti Yaseer telah memulai karir di dunia seni pada usia yang masih sangat muda. Darah seni juga mengalir dalam diri anaknya, namun Muthia akhirnya lebih memilih menjadi polisi.nfmi/ing/idh

kini masih dirancang oleh tim formatur. Meski, ia mengakui bahwa sebagian besar pengurus tercantum dalam surat tersebut.

Namun, susunan itu masih bisa berubah karena memang masih harus menampung seluruh pihak yang berkepentingan. “Tidak tahu siapa yang mengedarkan di medsos, tapi memang sepertinya sudah sebagian besar pengurus ada di situ. Tapi konsep yang sebenarnya belum keluar,” kata Mahyudin.

Pengguna media sosial twitter pun mengomentari bocoran dokumen susunan kepengurusan DPP Golkar tersebut. “Ada bocoran susunan kepengurusan Golkar, apakah benar atau tidak? Jika benar salah satu pengurus terindikasi amoral,” tweet akun @SuaraGolkar yang menyindir Yahya Zaini.

Masuknya Yahya dalam kepengurusan Golkar ini menjadi indikasi bahwa Novanto dan kawan- kawan telah memaafkan kesalahan yang dibuat Yahya. “Tiap orang punya kesalahan. Semua ada yang baik, ada yang buruk. Kalau baiknya banyak, itu kita nilai. Kita menilai bahwa banyak sekali kinerja mereka-mereka yang bisa diandalkan,” ungkap Roem Kono.

“Kita bukan lembaga pemerintah. Itu tidak jadi problem,” tambah Roem. Loyalitas dan ketersediaan waktu juga jadi alasan Novanto memilih Yahya Zaini. Golkar tidak khawatir citranya terpengaruh.

“Beliau konseptor yang

baik, kinerjanya baik, punya waktu untuk urus partai.

Wajar kalau dia masuk. Insya Allah tidak (mempengaruhi citra Golkar),” ucap Ketua Ormas MKGR ini.

Sementara Koordinator Gerakan Pemuda Penyelamat Partai Golkar (GPPPG), Fajar Ardy Hidayatullah mengaku prihatin melihat daftar nama pengurus Golkar yang mencantumkan mantan narapidana. Dia juga menyinggung ada nama yang pernah tersandung kasus kesusilaan.

Hal itu tentu dapat menghambat usaha kerja-kerja partai untuk mewujudkan kesejahteraan.

“Namun sungguh ironi dan serasa ‘jauh panggang dari api’ apabila melihat nama-nama calon pengurus Golkar,” ujar Fajar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/5).

Menurut Fajar, meskipun sudah berstatus mantan napi, namun kalau diberi kesempatan mengisi jabatan politik memiliki potensi untuk kembali melakukan tindakan melanggar hukum tersebut. Dia menyatakan, adanya individu yang memiliki rekam jejak buruk tentu sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi Golkar. Pun dengan elektabilitas dan kepercayaan rakyat terhadap partai bisa turun.

“Di bawah kepemimpinan Setya Novanto diharapkan dapat membawa Golkar membangun bangsa dan negara yang lebih baik lagi karena Suara Golkar adalah Suara Rakyat,” katanya. nags/non

Artinya, calo-calo tersebut disamarkan. Adalah oknum petugas Satpas Colombo yang menjadi koordinator calo.

“Sekarang susah masuk ke dalam, tapi kalau dapat order dari luar tetap bisa masuk.

Cuma untuk menawarkan saja tidak boleh dari dalam juga, kecuali calo yang mau diatur,” aku SH kepada Lensa Indonesia, Rabu (25/5/2016).

Pengakuan SH, dalam praktiknya, map via calo diberi kode inisial si calo atau kode rahasia. Sehingga berkasberkas tersebut seolah jalan sendiri. “Ada kode. Antara calo dan petugas pelayanan pasti sudah tahu berkas-berkas yang masuk,” terangnya.

Yang pasti, kata SH, menggunakan jasa calo tidak susahsusah amat. Asal ada duit, urusan SIM percayakan saja sama ‘ahlinya’. Dijamin lulus. “Duduk manis saja pasti jadi,” katanya.

YS, pegawai swasta ini mengaku gagal tes teori. Dia bercerita, Selasa (24/5/2016) tidak lulus tes teori. Katanya harus mengulang seminggu lagi. Di tengah kekecewaan, dia disambut seorang calo. YS lantas ditawari jasa mengurus SIM. “Tarifnya Rp 400 ribu, itu belum termasuk cek kesehatan Rp 25 ribu dan premi asuransi Rp 30 ribu. Totalnya Rp 455 ribu. Dijamin lulus semua,” cerita YS. Dari pantauan di lapangan, praktik percaloan dan pungli ini terjadi cukup massif di Satpas Colombo. Saat pendaftar SIM tidak lulus, mereka langsung ‘dihadang’ para calo.

Mereka yang kecewa tentu tidak bisa menolak tawaran tersebut. Sebab dengan jeda waktu yang panjang (hingga berjam-jam) menunggu antrian dan harapan mendapat SIM tapi kemudian gagal, mereka melihat jasa calo menjadi satu-satunya solusi untuk mengobati kekecewaan. Yah, selamat datang (Welcome to) di Indonesia, Negara calo.

Para calo tersebut bahkan berani menjamin 100 persen kelulusan. Sementara kini, ada anggapan di publik, bahwa pengurus SIM C (motor) sendirian dalam tes praktik maupun teori dipastikan 99,9 persen mengalami kegagalan.

Anggapan ini sudah menjadi rahasia umum di Satpas Colombo. Untuk mendapatkan SIM C, pendaftar harus

Jaksa-Jaksa... nSambungan Hal 1

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Hermanto mengatakan pihaknya akan mempersiapkan jaksa yang memiliki kualifikasi terbaik yang berasal dari gabungan antara Kejati DKI dan Kejari Jakpus.

“Intinya kami tidak akan berlama-lama (untuk segera dilimpahkan ke pengadilan),” katanya.

Jessica diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Mengenakan kaos lengan panjang berwarna abu-abu motif hitam, Jessica diangkut menggunakan mobil bernomor polisi B 7723 QK. Jessica akan menjalani penahanan oleh jaksa sampai 20 hari ke depan.

Sementara pihak Polda Metro Jaya mengku senang, berkas Jessica dinyatakan lengkap.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono mengucap syukur atas putusan tersebut. “Alhamdulillah, hari

CLASH OF CULTURE

8

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

ADA 13 PERAHU KAYU KANO BEKAS PAKAI DILUKIS DENGAN ARTISTIK

PAMERAN KOLOSAL NASIRUN, PERTUNJUKAN SENI RUPA TERBESAR 2016 Nasirun ingin mengukuhkan dirinya sebagai seniman yang selalu berusaha untuk menaklukan setiap material dalam kerja seninya.

PERUPA Nasirun menghelat pameran tunggalnya bertajuk “RUN: Embracing Diversity”, 29 Mei hingga 2 Juni 2016.

Pameran ini berlangsung di Sportorium yang berada dalam kompleks kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pameran dibuka Giok Hartono, pemilik (owner) PT Djarum.

Pameran tunggal kali ini merupakan pameran kolosal yang pernah dilakukan oleh Nasirun selama perjalanan kesenimanannya yang telah berlangsung sekitar 23 tahun (kalau merujuk pameran tunggalnya yang pertama, tahun 1993, sebagai patokan titik awal debutnya).

Wujud dari kolosalitas pameran terlihat dari aspek kuantitas material karya yang telah dipersiapkan oleh Nasirun selama kurang lebih dua tahun terakhir.

“Besaran dari tiap-tiap karya yang ada juga menjadi penambah dukungan atas segi kolosalitas pameran ini.

Misalnya 10 buah lukisan yang ukurannya variatif, yakni 3 x 24 m, 3 x 20 m, 3 x 16 m, dan terkecil 3 x 12 meter,” kata Kuss Indarto melalui

rilisnya, Kamis (26/5/2016).

Menurut Kuss, pameran kolosal ini memberi gambaran awal betapa Nasirun ingin mengukuhkan dirinya sebagai seniman yang selalu berusaha untuk menaklukan setiap material dalam kerja seninya.

Material lain yang menjadi artifak karya seni adalah duplikat sepeda motor Harley Davidson yang terbuat dari kayu sebanyak 8 buah. Ada pula serentetan karya Nasiun dari berbagai medium, yakni lukisan di atas bodi mobil beragam merek sebanyak 26 karya/mobil, lukisan di atas meja dan kursi kayu berukuran besar (15 karya/meja), gerobak sapi (2 buah) yang di dalamnya terdapat puluhan patung dengan seragam tentara Cina, semuanya berwajah Nasirun.

Tak hanya itu saja, lanjut Kuss, Nasirun juga memanfaatkan perahu kayu kano bekas pakai sebanyak 13 buah yang telah dilukis dengan artistik, kemudian patung kuda kayu (43 karya), helm tentara yang digunakan pada perang dunia I dan II masing-masing (110 helm) yang di-install di

Karya gerobak sapi yang di dalamnya terdapat puluhan patung dengan seragam tentara Cina yang semuanya berwajah Nasirun.

atas kursi lama—yang telah dilukis abstrak, hingga karya instalasi 150 buah pagupon (kandang burung merpati) setinggi 7 meter, dan lebar setiap sisinya 4 meter, menyerupai bentuk candi; pada kursi akar kayu (dua buah).

Ada pula karya berbentuk bola dunia dengan lukisan ornamentasi (satu buah).

Pemilihan lokasi Sportorium kampus UMY menjadi pilihan yang mendekati ideal atas banyaknya karya seni garapan Nasirun yang begitu banyak dan berukuran besar.

Dengan luas ruang dalam sekitar 7.000 meter persegi di tambah areal parkir yang

FESTIVAL PANTAI KENJERAN

Gelar Makan Ikan Gratis dan Nonton Konser Musik Koes Plus TINGKAT kunjungan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran Surabaya, Sabtu (21/5/2016), naik signifikan.

Kendati pengunjung dikenakan Harga Tanda Masuk (HTM) Rp5000 oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) THP Kenjeran, namun antusias pengunjung tidak surut.

Pengunjung yang datang dari Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Jember, Tuban dan daerah lain di Jawa Timur, bahkan Tangerang maupun kota lain di Indonesia disalah satu Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW ) di Kota Pahlawan ini untuk langsung menjadi saksi sejarah. Mereka ingin melihat langsung proses bakar dan makan ikan bareng dan gratis.

Selain itu, melihat lomba band pelajar, tampilan lagulagu Koes Bersaudara dan Koes Plus oleh Komunitas Pecinta Koes Bersaudara dan Koes Plus Jiwa Nusantara, dan malamnya ditutup tampilan Koes Bersaudara dan Koes Plus yang langsung dimotori Yon Koeswojo. Semua itu terangkum dalam Festival Pantai Kenjeran, event bareng DPRD Surabaya bersama Komunitas Peduli Surabaya Rek Ayo Rek (RAR).

Ketua Panitia Bakar dan Makan Ikan Gratis, Riswanto, mengatakan untuk anggaran bakar dan makan ikan ditanggung unsur masyarakat yang memberikan sumbangan tidak mengikat. Sedangkan festival band pelajar dan tampilan band Koes Bersaudara dan Koes Plus ter selenggara atas biaya APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2016 melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) berdasar WWW.LENSAINDONESIA.COM

Gelaran Festival Pantai Kenjeran bareng DPRD Surabaya dan Komunitas Peduli Surabaya Rek Ayo Rek.

pokok-pokok pikiran DPRD Surabaya.

“Melalui kegiatan makan ikan ini kami ingin meningkatkan tingkat konsumsi ikan di kalangan masyarakat yang masih rendah. Selain itu, mendorong meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Surabaya melalui gemar makan ikan,” kata Bang Ris, sapaan Riswanto.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini menambahkan, Festival Pantai Kenjeran juga bertujuan meningkatkan pemberdayaan nelayan Kecamatan Kenjeran maupun Kecamatan Bulak yang menjadi binaannya.

“Semua ikan seberat 2 ton dibeli langsung dari nelayan.

Yang bakar ikan juga ibu-ibu nelayan. Ikan dibakar, diasapi dulu oleh ibu-ibu nelayan, baru dibakar warga di THP Kenjeran. Jadi ikan lebih sedap. Ikan kami bagikan ke siapa saja yang datang di THP Kenjeran,” papar Riswanto.

Ketua DPRD Armuji menyebut bahwa lembaganya baru pertama ini menggelar konser musik Koes Bersaudara dan Koes Plus. “Antusias pecinta Koes Plus luar biasa. Bukan saja datang dari daerah lain di Jatim, namun

juga kota lain di Indonesia.

Rencana ini akan kami jadikan agenda tahunan. Tahun ini yang pertama bersamaan HJKS (Hari Jadi Kota Surabaya) ke-723. HJKS tahun depan, ke-724 akan ada Festival Pantai Kenjeran lagi.

Jadi event tahunan. Tanggal 28 Mei 2016, akan kami gelar konser musik The Gembells di Kalimas. Panggungnya di Kalimas,” rinci Armuji.

Pria yang karib disama Cak Ji ini menyebut lagulagu Koes Plus sampai sekarang masih enak didengar.

Sementara itu, Komunitas Pecinta Surabaya RAR dan Nol Sampah memunguti sampah disela dan usai acara. “Biar bagaimanapun kami semua punya tanggung jawab moril untuk menjaga kebersihan Pantai Kenjeran.

Anggota komunitas bawa plastik, punguti sampah yang tidak dibuang di tempatnya.

Ini bentuk mengedukasi pengunjung akan pentingnya menjaga lingkungan,” kata Wawan Some, Ketua Komunitas Nol Sampah.

Menariknya, pungut sampah ini diikuti Shio, salah seorang warga negara Jepang yang tinggal di Surabaya. nwan

luas menjadikan perhelatan pameran tunggal ini menjadi layak disebut sebagai pameran yang kolosal. Bahkan, bukanlah berlebihan bila dikatakan bahwa pameran tunggal Nasirun kali ini menjadi pameran tunggal seni

rupa paling besar di Indonesia pada tahun 2016 ini.

Pameran yang dikuratori oleh Dr. Suwarno Wisetrotomo M.Hum dan co-curator Kuss Indarto ini merupakan perwujudan dari persahabatan antara Nasirun sebagai

seniman, dan Agung Tobing, seorang pecinta seni yang telah banyak mengoleksi karyakarya seni kreasi Nasirun.

Mereka berdua, Nasirun dan Agung Tobing, telah menjalin hubungan persahabatan selama 20 tahun, dan proyek seni ini menjadi salah satu pencapaian atas bentuk persahabatan tersebut. Agung Tobing, dalam perhelatan ini, bertindak sebagai sponsor utama. Dan semua karya yang dipamerkan adalah koleksi Agung Tobing.

Tajuk kuratorial pameran, “RUN: Embracing Diversity” ingin memberi jendela pemahaman atas rangkaian karya yang dikreasi Nasirun bahwa ada sekian banyak perbedaan, ada pluralitas atau keberagaman yang layak untuk terus dipertemukan dalam kebersamaan, bukan penciptaan atas konflik atau tegangan-tegangan yang tidak produktif.

Kata RUN bisa dipahami dalam dua hal, yakni sebagai panggilan karib sang seniman,

“Run, Nasirun”, atau juga bisa dibaca dalam konteks bahasa Inggris, “run” (lari, berlari) yang mengisyaratkan kehendak Nasirun untuk terus berlari mengikuti naluri kreativitas dan produktivitasnya dalam dunia penciptaan karya seni.

Seperti kita ketahui, sosok seniman Nasirun merupakan salah satu seniman yang berupaya bergerak terus, berlari terus, menciptakan berbagai karya seni rupa.

Di sisi lain, Nasirun tetap bersikukuh untuk mendasari konsep karya seninya dengan akar tradisinya yang relatif kuat. Tradisi yang ada dalam ingatan bawah sadarnya terus dimunculkan dalam hampir tiap karya seni yang dikreasinya, namun dengan memperbarui tradisi itu terus-menerus. Nasirun tidak meng-copy paste dengan mentah dan “begitu saja” atas teks visual tradisi di sekitarnya, namun diolah dengan cara pandangnya yang subyektif. nnov

BERANDA Pakde Karwo Ancam Pecat Hari Puryadi yang Punya WIL KETUA DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo menegaskan siapapun kader partainya yang telah melakukan pelanggaran dengan mencoreng nama baik Partai Demokrat akan dikenakan sanksi tegas, yakni didepak dari partai berlambang bintang mercy ini.

Hal ini dikatakan Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) menanggapi kasus kader DPC Partai Demokrat Madiun yang juga Wakil Ketua DPRD Kab Madiun yakni Hari Puryadi yang ketahuan berselingkuh dan memiliki WIL (Wanita Idaman Lain).

Padahal Hari Puryadi diketahui masih memiliki istri sah dan tiga orang anak.

“Jelas itu sanksinya masuk indisipliner. Jadi pejabat publik kok aneh-aneh.

Kita lihat itu kasusnya bagaimana, kalau memang terbukti dan tak bisa ditolelir, ya bisa dipecat,” tegas Pakde Karwo dikonfirmasi Lensa Indonesia di Surabaya, Kamis (26/5/2016).

Pihaknya mengatakan tindakan yang dilakukan kadernya di Madiun itu tak pantas, terlebih wanita selingkuhannya sampai mengumbar skandal terlarangnya tersebut ke media dan dewan di Madiun.

Diberitakan sebelumnya, seorang wanita berinisial HA (35) yang mengaku sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Wakil Ketua DPRD Kabupatan Madiun dari Fraksi Demokrat Hari Puryadi kecewa dengan kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab Madiun yang dinilai tidak serius menangani laporannya yang sudah masuk setahun lalu.

HA pernah melaporkan Hari Puryadi ke BK DPRD

Presiden Jokwi didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengumumkan keluarnya Perppu Kejahatan Seksual atau Perppu Kediri.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo.

Kab Madiun karena telah menelantarkan dirinya. Ia mengaku telah menjalin hubungan dengan Hari Puryadi selama tiga tahun, meskipun tak dinikahi secara sah oleh yang bersangkutan.

Menurut janda satu anak ini, politisi Partai Demokrat tersebut berjanji akan menikahinya setelah pelantikan 2014 lalu. Namun hingga saat ini, janji tinggal janji. Hari Puryadi yang sudah berkeluarga tersebut tak kunjung menikahi HA. Laporan HA ke BK didasarkan adanya surat pernyataan dari Hari Puryadi yang menyatakan dan mengakui berhubungan dengan HA dan dimediasi di Polsek Sawahan, Madiun. nsarifa

Proses Hukum Pembongkaran Rumah Radio Bung Tomo Dilanjut

Bangunan eks radio perjuangan Bung Tomo yang rata dengan tanah diteliti Polrestabes Surabaya.

KOMISI C DPRD Surabaya menuntut proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perobohan gedung cagar budaya eks radio perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10-12 terus berlanjut. Salah satunya PT Jayanata, selaku pemilik bangunan yang baru.

Anggota Komisi C, Sukadar mengatakan meski ada wacana rekonstruksi bangunan lagi, proses hukum tak serta merta berhenti. “Proses hukum harus terus jalan, karena sengaja menghilangkan,” tegasnya, Senin (23/5/2016).

Mengenai rencana rekonstruksi, Disbudpar bersama BCB Trowulan telah melakukan identifikasi bagaimana penyusunan batu-bata dan sebagainya, untuk kemudian direkonstruksi ulang sesuai wujud bangunan asalnya. Selanjutnya, Dinas kebudayaan dan Pariwisata melakukan komunikasi dengan pemilik untuk mengembalikan bangunan ke bentuk semula.

Sukadar menegaskan, jika dikembalikan sesuai WWW.LENSAINDONESIA.COM

PERPPU KEBIRI BIKIN SERBA SALAH, ANTARA KODE ETIK DAN TUGAS NEGARA

bangunan aslinya, seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak Jayanata.

Pasalnya, rekomendasi yang dikeluarkan Dinas kebudayaan dan Pariwisata, hanya melakukan renovasi.

Tetapi kenyataannya, seluruh bangunan justru dirobohkan oleh pihak Jayanata. “Saya yakin Jayanata tahu kalau bangunan itu cagar budaya,” terangnya.

Politikus PDIP itu juga menunjuk hidung Pemkot Surabaya yang mengatakan tak tahu menahu soal transaksi ini.

“Kehadiran pemkot dimana, saat transaksi jual beli kan ada lurah, camat.

Masak mereka gak tahu,” tandasnya.

Sedangkan, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, karena bangunan tersebut merupakan cagar Budaya, ia menduga mengetahui proses jual beli dari Keluarga Almarhum Amin Hadi ke Jayanata , karena kehadirannya berkepentingan guna menjelaskan status gedung bersejarah tersebut.nwan

NAH LOH! DOKTER TOLAK KEBIRI Hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak membuat kalangan dokter serba salah. Selain bertentangan dengan sumpah dokter, para dokter merasa dilematis antara tugas utama dokter, dengan menjalani eksekusi yang ditugaskan negara.

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini turut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

“Perppu ini untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat signifikan,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Jokowi mengatakan, kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak.

Kejahatan tersebut juga mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. “Kejahatan luar biasa butuh penanganan luar biasa,” ujar Jokowi.

Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara.

Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.

“Penambahan pasal di perppu ini untuk memberi ruang hakim memberikan hukuman seberat-beratnya.

Kami berharap hadirnya perppu ini memberikan efek jera kepada pelaku dan menekan kejahatan seksual terhadap anak,” kata Jokowi.

Meski Perppu kebiri sudah diteken, namun hukuman kebiri bagi penjahat seks terhadap anak belum tentu berjalan mulus. Pasalnya, dokter menolak mengebiri dengan alasan terbentur kode etik.

Hal lain, hakim pun belum tentu mau memberi vonis tambahan semacam ini.

Keengganan dokter mengebiri tersirat dari pandangan Sekjen Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Adib Khumaidi.

Menurut Adib, terucap jelas dalam sumpah dokter Indonesia, bahwa tugas dokter itu menyembuhkan, bukan menyakiti. “Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan, kalimat itu merupakan sumpah dokter,” ujar Adib.

Adib menceritakan, hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak membuat kalangan dokter serba salah. Selain bertentangan dengan sumpah dokter, para dokter merasa dilematis antara tugas utama dokter, dengan menjalani eksekusi yang ditugaskan negara.

Seperti diketahui, dokter merupakan eksekutor suntik kebiri jika hakim memutuskan penjahat seksual anak perlu diberikan hukuman tambahan. Artinya, sebagai eksekutor berarti menyakiti seseorang yang sebenarnya dalam kondisi sehat fisik.

“Kita (dokter) terbentur profesi moral, dan sumpah insani. Ini kan punishment (hukuman) artinya menyakiti pasien,” katanya.

Untuk itu, kata Adib, sebaiknya pemerintah mengkaji kembali soal beban tanggung jawab dokter sebagai eksekutor kebiri. Misalnya, dengan membuat tim eksekusi kebiri yang tidak membebankan penuh tanggung jawab terhadap dokter.

Tidak hanya dari sisi medis, dari sisi hukum juga berbuah dilematis. Pasalnya, para hakim belum tentu mau memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual anak berupa suntik kebiri dan pemasangan chip di dalam tubuh.

Disampaikan pengamat hukum dan tata negara, Margarito Kamis, hukuman kebiri telah menambah beban hakim yakni menghukum, ditambah menyiksa. Mengebiri, dianggapnya telah merubah kodrat manusia berupa penghilangan hasrat seksual.

“Ditambah pemasangan chip di dalam tubuh, seolah pelaku itu bukan manusia.

Hukuman kebiri dan chip ini sebenarnya hanya reaksi dan emosional pemerintah

saja. Dalam hukum, bahaya kalau melibatkan unsur emosional,” ujar Margarito.

Hakim, kata Margarito, nantinya jadi penentu apakah seseorang akan dieksekusi kebiri atau tidak. Menurutnya, sulit bagi hakim menggunakan hukum tersebut.

Pastinya, dalam proses persidangan, akan menuai kritik masyarakat baik pro kebiri dan tidak.

“Saya rasa hakim sulit memberikan hukum kebiri dan pemasangan chip. Tetapi, kalau memberatkan masa tahanan menjadi 20 tahun itu pasti. Kalau perlu, pemerintah tambah hukum berat dengan kerja sosial, itu lebih efektif daripada kebiri,” pungkasnya.

Soal hukuman kebiri, Menkumham Yasonna Laoly menyerahkan sepenuhnya penerapan hukuman tambahan berupa kebiri dan pemasangan chip oleh dokter dan hakim di pengadilan.

Yasonna mengatakan, kalangan medis tak bisa mengelak mengeksekusi kebiri bila sudah menjadi putusan pengadilan. “Itu kan perintah hukum. Kita semua patuh hukum,” katanya.

Menteri Yasonna memahami dilematis dokter untuk melakukan suntik kebiri. Dijelaskan, etika seorang dokter ialah menyembuhkan, bukan memberi rasa sakit.

Namun di beberapa negara masih ada yang menerapkan hukuman mati lewat cara suntikan. Hal itu, kata dia, tetap dilakukan.

Soal pemberi kewenangan vonis kebiri, kata Yasonna, akan diberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada hakim yang menyidangkan perkara tersebut di pengadilan. “Hakim di pengadilan yang menentukan. Itu hukuman tambahan. Jadi terserah hakim,” katanya.

Menurut dia, hakim tentu akan mempertimbangkan tingkat penderitaan korban dan berulangnya kasus tersebut sebelum memutuskan seorang terdakwa kasus kejahatan seksual layak mendapatkan hukuman kebiri.

Hukuman kebiri itu, jelas Yasonna, akan dilakukan dengan cara memberikan suntikan cairan kimia, seperti halnya hukuman mati yang berlaku di beberapa negara.

“Tentunya pula hakim tidak akan mudah memutuskan hukuman kebiri. Pasti hakim akan meminta pendapat para ahli,” pungkasnya.nhrm/ihs

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

9 Jim Geovedi, Hacker Indonesia yang Mampu Ubah Arah Satelit Indonesia dan Cina DI dunia maya, nama Jim Geovedi sering disebut sebagai ‘orang yang berbahaya’. Mengapa?

Saat ini ketika nyaris semua informasi dan manusia terkoneksi, jika dia mau, bisa saja setiap saat keluar masuk melongok membaca email atau sekedar mengintip rekening orang lain. Bahkan dia bisa saja mencuri data-data penting seperti lalu lintas transaksi bank, laporan keuangan perusahaan atau bahkan mengamati sistem pertahanan negara.

“Kalau mau saya bisa mengontrol internet di seluruh Indonesia,“ kata Jim dalam percakapan dengan situs Deutsche Welle Jerman. Ketika keterangannya dikonfirmasikan pengamat IT Enda Nasution, dia mengaku percaya Jim Geovedi bisa melakukan itu.

Ya, Jim Geovedis termasuk salah satu hacker Indonesia yang mampu mengubah arah dan menggeser dua satelit Indonesia dan China.

Hacker Indonesia dengan reputasi global ini hilir mudik Berlin, Amsterdam, Paris, Torino hingga Krakow.

Bukan lulusan sekolah IT ternama, Jim jalani kehidupan jalanan yang keras di Bandar Lampung sebagai seniman grafis.

Pada akhirnya seorang pendeta memperkenalkan dirinya dengan komputer dan internet. Sejak itu, Jim Geovedi belajar dengan otodidak menelusuri ruang-ruang chatting para hacker dunia.

“Saya memulai dengan menghack sistem, kemudian setelah terkenal membuka identitas dan membangun bisnis sistem keamanan. Sejak awal, saya lebih banyak bergaul dengan para hacker dunia ketimbang Indonesia, dan dari sana saya sering diundang menjadi pembicara seminar atau diwawancara media internasional.

Beberapa tahun setelah itu saya mulai diperhatikan di Indone-

sia,” ungkap Jim kepada wartawan.

Sejumlah media sering menyebutnya contoh orang-orang yang terkenal di industri IT dengan mengandalkan otaknya saja tanpa gelar akademik. Lebih dari itu, dia sangat memungkinkan mencuri datadata penting lalu lintas transaksi bank, laporan keuangan perusahaan hinga mengamati sistem pertahanan negara.

Saat ini Jim Geovedi tinggal di London dan mendirikan perusahaan jasa sistem keamanan teknologi informasi bersama rekannya. Dia menangani para klien yang membutuhkan jasa pengamanan sistem satelit, perbankan dan telekomunikasi. Dua tahun terakhir, dia mengaku tertarik mengembangkan artificial intelligence komputer.

Kemampuannya diakui secara internasional. Selain bekerja sebagai konsultan sistem keamanan informasi, dia juga tercatat sebagai pemilik saham dua buah perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi. “ Waktu kerja saya cu ma dua jam sehari.

Nyante banget, tetapi pendapatannya memuaskan. Sisa waktunya saya sebut leisure time. Bebas merdeka. Mau jalanjalan atau riset terserah,” tuturnya.

Jim Geovedi membuktikan sekolah bukan satu-satunya jalan menuju sukses. Meski tidak pernah menginjak bangku kuliah, pemuda ini bisa mendapat penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Dia kini bekerja sebagai konsultan information security di Bellua Asia Pacific.retha

JIM GEOVEDI

EDUKES

10

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

PROGRAM HACKATHON INDONESIA ANDROID KEJAR

LIMA STARTUP LOKAL TERBAIK GOOGLE BIKIN SOLUSI PENDIDIKAN Indonesia Android Kejar Hackathon merupakan bagian dari komitmen G oogle untuk melatih 100.000 pengembang aplikasi di Indonesia hingga tahun 2020 mendatang.

GOOGLE Indonesia mengumumkan lima karya starup terbaik yang lahir dari program Hackathon Indonesia Android Kejar.

Program itu merupakan kegiatan yang didedikasikan khususnya untuk para pengembang aplikasi Indonesia dengan dukungan dari Google Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Bukalapak.

Kelima lima starup terbaik yaitu The Alphabet ( juara 1), Teras ( juara 2), Bisindo ( juara 3), TeachASk ( juara 4) dan Guruku ( juara 5).

Tema yang diangkat pada Hackathon ini adalah pendidikan. Dalam kompetisi ini, pengembang ditantang untuk menciptakan sebuah aplikasi yang dapat mem-

berikan solusi digital untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Indonesia melalui teknologi yang melibatkan sekolah, guru, murid dan juga orang tua.

Tema yang diusung dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia dan Bulan Pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei ini.

“Indonesia Android Kejar Hackathon merupakan bagian dari komitmen Google untuk melatih 100.000 pengembang aplikasi di Indonesia hingga tahun 2020 mendatang,” kata kata Shinto Nugroho, Head of Public Policy and Government Relations Google Indonesia dalam keterangan tertulis, Jumat, (27/5/2016).

Lima startup terbaik dari Hackathon Indonesia Android Kejar.

Lima starup terbaik tersebut mendapatkan paket hadiah menarik dari Bukalapak dan Google. Pada puncak kompetisi, peserta kompetisi mempresentasikan hasil produknya kepada dewan juri yang terdiri dari Anan-

to Kusuma Seta (Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Inovasi dan Daya Saing), Andrew Kurniadi (Google Developer Expert, Android), Sanny Gaddafi (Google Developer Expert, Product Strategy),

Sigit Adinugroho (Freelance UX Designer) dan Hasanul Hakim (Kepala Aplikasi Mobile Bukalapak).

Shinto mengatakan melalui acara ini, Google berharap para peserta dapat membuat aplikasi di bidang pendidi-

kan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat membantu memajukan sektor pendidikan di Indonesia.

“Tidak hanya meningkatkan kemampuan para peserta untuk mengembangkan ap-

likasi yang berkualitas, kami juga menghubungkan mereka yang tertarik bekerja di sektor ini dengan perusahaan starup lokal melalui acara Career Aspiration Day pada 26 Mei 2016,” tutur dia.

Selama kegiatan Hackathon berlangsung, partisipan mendapatkan pengajaran dan bimbingan serta dapat berkonsultasi dengan para ahli di industri digital dan informasi teknologi khususnya aplikasi.

Acara ini berlangsung selama dua hari di Kemendikbud serta diikuti oleh 100 partisipan yang terbagi menjadi 31 kelompok dengan 2 hingga 4 orang anggota.

Para partisipan Hackathon ini sebelumnya telah mengikuti workshops Indonesia Android Kejar. Kelompok ini didirikan di lima kota, yaitu Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta untuk menjangkau masyarakat seluas mungkin. Pada tahun ini sudah terdapat lebih dari 2500 partisipan.nama/viv

Kemenkes Ajak Lansia Tekan Biaya Kesehatan Lowongan CPNS 43 Ribu Terapkan Pola Hidup Sehat Tenaga Kesehatan, 3.000 Guru JKN, Galakkan Program Pencegahan Penyakit

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengajak para lanjut usia (lansia) untuk menerapkan pola hidup sehat agar tetap bugar dan produktif di masa tua.

“Pola hidup sehat merupakan upaya untuk mencapai tingkat kesehatan prima dan tetap aktif pada usia lanjut,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Untung Suseno di Jakarta, Kamis (26/5).

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, menunjukan bahwa pola penyakit pada lansia yang terbanyak adalah hipertensi 57,6 persen, artritis 51,9 persen dan stroke 46,1 persen diikuti masalah kesehatan gigi dan mulut 19,2 persen.

“Pola hidup sehat dapat menurunkan resiko penyakit degeneratif seperti hipertensi dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Untung juga menambahkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah lansia terbesar di dunia.

“Ini merupakan dampak dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan selama ini,” katanya.

Sementara itu, Kemen-

Untung Suseno, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

terian Kesehatan mengajak para lansia untuk menghindari stress, cukup istirahat dan olahraga teratur.

Selain itu, makan makanan bergizi, mempertahankan berat badan ideal, hindari merokok dan alkohol.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengajak para lansia untuk mencegah kepikunan dengan meningkatkan peran serta lansia dalam pembuatan kebijakan publik ramah lansia dan mengadakan kegiatan sosial keagamaan.

Selain itu, melakukan senam bersama dan mengikuti berbagai kegiatan lomba yang positif.wur/ans

Indonesia Menangkan “UNECSO Prize for Girls” INDONESIA dan Zimbabwe memenangkan UNESCO Prize for Girls and Women Education yang pertama kali diberikan oleh badan PBB yang mengurusi pendidikan keilmuan dan kebudayaan (UNESCO) dan didanai oleh pemerintah China.

Duta Besar/Deputi Wakil Tetap Indonesia untuk UNESCO, T. A. Fauzi Soelaiman kepada Antara mengatakan Indonesia bangga menerima penghargaan ini karena jerih payah yang telah dilakukan Direktorat Pembinaan PAUD di bawah Direktur Ella Yulaelawati telah dihargai UNESCO. Dia mengatakan, hingga kini Indonesia telah memenangkan tiga penghargaan dari UNESCO yaitu King Sejong Literacy Prize pada 26 September 2012, UNESCOJapan Prize for Education for Sustainable Development pada 4 November 2015 dan UNESCO Prize for Girls and Women Education ini.

Menurut Fauzi, penghargaan ini diadakan untuk pertama kali di bawah dukungab WWW.LENSAINDONESIA.COM

China sehingga penghargaan akan disampaikan di Beijing pada 3-8 Juni 2016, didahului dengan sebuah seminat internasional tentang pendidikan perempuan pada 4-7 Juni.

Kantor Delegasi Tetap Indonesia di UNESCO selalu mengirimkan berita dibukanya tawaran penghargaan UNESCO ke Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Kemdikbud dan Komisi National Indonesia untuk UNESCO (KNIU) di Jakarta.

“Dengan kerjasama yang baik, maka dua prize terakhir dimenangkan Indonesia dalam dua tahun terakhir pula,” kata Fauzi.

Dia berharap Indonesia terus aktif mengirimkan proposal untuk hadiah lainnya agar informasi mengenai apa yang Indonesia lakukan dalam bidang-bidang yang diliput UNESCO dapat diapresiasi dan dibagikan ke negara-negara lain serta sekaligus memenangkan penghargaan bernilai cukup besar ini. nzey/ans

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) membuka 81 ribu lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2016. Jatah paling banyak untuk perekrutan CPNS tenaga kesehatan sebanyak 43 ribu kursi.

“Kebutuhan penerimaanCPNS di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, dan bidan mencapai 43 ribu orang.

Itu jumlahnya sudah dihitung,” ucap Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta, seperti ditulis Jumat (27/5/2016).

Sementara untuk penerimaan CPNS guru yang menyandang gelar sarjana dan berada di pulau-pulau terluar dan tertinggal (garis depan), Yuddy mengaku kebutuhannya mencapai 3.000 orang. Permintaan ini diajukan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Hingga kini pemerintah masih mendata daerah-daerah di pelosok, pulau-pulau terluar, dan terdepan yang masih kekurangan guru.

Sebab, data Kemendikbud menunjukkan terjadi surplus guru lebih dari 125 ribu guru. Sehingga dinilai sayang karena distribusi yang tidak merata mengakibatkan kekosongan guru di beberapa daerah di Indonesia.

“Belum lagi guru honorer yang telah memenuhi persyaratan administratif perundangan, yang saat ini berada di daerah terdepan dan terluar. Sebanyak 2.000 guru honorer akan diproses

CPNS-nya melalui formasi khusus yang diafirmasi.

Tidak ada yang otomatis, semua harus lewat tes. Tapi diberikan skala prioritas, misalnya kalau di daerah terluar tidak ada PNS, maka dia akan dipercepat prosesnya,” ucap Yuddy.

Seperti diketahui, Yuddy sebelumnya mengaku formasi kebutuhan PNS yang disodorkan kementerian/ lembaga mencapai 150 ribu orang. Namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyanggupi 81 ribu orang untuk jatah penerimaan CPNS 2016 karena berbagai alasan.

“PNS yang pensiun tahun ini total 120 ribu orang. Kemudian kebutuhan dari seluruh instansi mencapai 150 ribu orang. Tapi maksimum yang disetujui dari Kemenkeu penerimaan PNS 81 ribu orang, jadi tidak dipenuhi semua karena alasan moratorium, keterbatasan anggaran, dan hanya untuk program prioritas Nawa Cita,” dia menjelaskan.

Pemerintah mengutamakan penerimaan CPNS bagi putra-putri terbaik di sekolah ikatan dinas pemerintah sebanyak 11 ribu orang.

Selanjutnya kebutuhan penerimaan CPNS di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan mencapai 43 ribu orang.

Selanjutnya untuk penerimaan CPNS guru yang menyandang gelar sarjana dan berada di pulau-pulau terluar

dan tertinggal (garis depan) mencapai 3.000 orang, serta pengangkatan guru honorer menjadi PNS di garis depan sekitar 2.000 orang.

Sementara sisanya 22 ribu kursi penerimaan CPNS, tuturnya, akan dibagi-bagi untuk instansi atau bidang yang sangat membutuhkan, seperti LIPI, BATAN, penyuluh pertanian. Dia mengatakan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah meminta 18 ribu orang, serta Kementerian Hukum dan HAM yang meminta jatah 21 ribu orang.

Sebanyak 22 ribu jatah penerimaan CPNS itu, diakui Yuddy, termasuk untuk kuota pelamar umum untuk semua bidang. Namun prioritasnya untuk CPNS di bidangbidang studi yang selaras dengan program Nawa Cita, di antaranya ahli pengairan, ahli pertanian, ahli tata kota, ahli konstruksi, ahli maritim, dan lainnya.

“Untuk pelamar umum, kita akan buka perekrutan CPNS sekitar 10 ribu orang, termasuk di dalamnya untuk penerimaan mahasiswa berprestasi yang mendapat jatah 10 persen dari kuota pelamar umum,” Yuddy menjelaskan.

Dia berharap, proses rekrutmen CPNS bisa dilakukan pada Agustus 2016, setelah di bulan sebelumnya mulai diumumkan pembukaan seleksi CPNS 2016. “Jadi nanti di akhir tahun, tepatnya Oktober atau November sudah tahapan diterima,” kata dia.nfik/lip

Wapres Minta Guru Ubah Metode Pengajaran WAKIL Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan guru harus mengubah cara mengajarnya dengan cara lebih menyayangi anak didiknya.

“Dulu, tahun 1950-an, guru memukul murid dengan penggaris merupakan hal yang biasa. Tapi sekarang dengan UU yang ada, hal itu bisa jadi kriminal,” ujar Wapres dalam dialog pendidikan “Memajukan Pendidikan Nasional dan Peningkatan Peran PGRI Di Tengah Perubahan” yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Guru harus mengubah metode pengajarannya dengan cara yang lebih menyayangi.

“Guru tidak bisa mengajar sama seperti 30 tahun yang lalu.”

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat menjawab pertanyaan mengenai

seorang guru di Bantaeng yang dipenjara karena mencubit muridnya.

“Di Bantaeng memang emosinya tinggi, di kampung saya agak ke bawah (letaknya secara geografis) agak turun sedikit,” tambah dia yang langsung disambut gelak tawa.

Guru Biologi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bantaeng, Nurmayani Salam ditahan karena pencubitan dilakukan pada Agustus 2015.

Tak diterima dicubit guru, murid tersebut kemudian melapor pada orang tuanya yang berprofesi sebagai polisi kemudian melapor ke pihak berwajib.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga berpesan agar guru terus belajar karena tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Guru itu tugasnya men-

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

cerdaskan bangsa. Maka guru juga harus cerdas. Ujian guru harus lebih ketat dibandingkan lainnya,” tukas dia.n bbs

Beberapa pasien rawat inap menunggu mendapatkan ruang perawatan di ruang instalasi gawat darurat.

AKIBAT klaim berobat lebih besar dibandingkan penerimaan iuran peserta, pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperkirakan masih akan defisit sampai beberapa tahun ke depan.

Sejumlah upaya dilakukan Kementrian Kesehatan dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk menekan defisit. Salah satunya adalah lebih fokus pada program pencegahan penyakit.

Data terakhir menunjukkan, rasio klaim JKN 2014 yang disesuaikan 120 persen atau defisit Rp 5,6 triliun.

Pendapatan iuran Rp 27,7 triliun dan biaya layanan Rp 33,3 triliun. Keberlanjutan JKN memang harus dijaga, terlebih masyarakat sudah merasakan manfaatnya.

Memang saat ini pemerintah sudah menaikkan iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas III Rp 30.000, kelas II Rp 51.000, dan kelas I Rp 80.000. Pada peraturan sebelumnya, iuran PBPU kelas III Rp 25.500, kelas II Rp 42.500, dan kelas III Rp 59.500.

Adapun iuran untuk peserta PBI di aturan sebelumnya sebesar Rp 19.225 per orang per bulan dan kini dinaikkan menjadi Rp 23.000 per orang per bulan.

BPJS Kesehatan juga terus berusaha kepesertaan para pekerja yang masih berusia muda dan sehat menjadi peserta JKN, melalui perusahaan-perusahaan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg.Oscar Primadi MPH, mengatakan berapa pun biaya yang dianggarkan pemerintah tetap akan habis jika pencegahan dan pen-

gendalian penyakit tidak dilakukan.

“Saat ini ada 5 penyakit katrastopik yang berbiaya tinggi dan menyedot biaya kesehatan, yaitu jantung, kanker, persalinan caesar, hipertensi, dan gagal ginjal,” katanya saat berbincang dengan media di Jakarta (26/5/2016).

Pada 2015, ada 1,3 juta orang atau 0,8 persen peserta JKN mendapat layanan penyakit katastropik, terutama penyakit jantung dan gagal ginjal. Namun, pembiayaan penyakit katastropik 23,9 persen dari biaya kesehatan.

“Penyakit-penyakit katrastopik ini umumnya disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang kurang sehat. Makanya saat ini akan difokuskan untuk meningkatkan upaya pencegahan dengan menggalkan program hidup bersih dan sehat,” kata Oscar.

Tujuan dari program pencegahan penyakit tentu saja agar jumlah orang yang sakit dan menggunakan JKN bisa ditekan. Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenkes kembali melanjutkan program Pencerah Nusantara, yaitu mengirimkan tim tenaga kesehatan ke sejumlah daerah pelosok.

Tim ini terdiri dari dokt e r, sa r j a n a k e s e h a t a n masyarakat, ahli gizi, analis kesehatan, hingga ahli sanitasi lingkungan.

Target dari tim Pencerah Nusantara bukan hanya menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di daerah terpencil, tapi mengutamakan upaya promotif dan preventif, melibatkan masyarakat, dan menguatkan sumber daya manusia lokal. nlus/kom

HUKRIM

11

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

PRAPERADILAN LA NYALLA MENANG LAGI

KEJATI JATIM AKAN TERUS TERBITKAN SPRINDIK BARU HINGGA KETEMU HAKIM BAIK HATI Dalil-dalil putusan hakim dalam kasus praperadilan La Nyalla yang melarang Kejati Jatim untuk tidak menerbitkan sprindik baru dianggap abstrak.

PERSIDANGAN Praperadilan yang dilayangkan Muhammad Ali Affandi atas penyidikan kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat ayahnya yakni La Nyalla Mattalitti akhirnya berbuah hasil.

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melalui Mangapul Girsang selaku hakim tunggal yang menyidangkan permohonan praperadilan tersebut, kembali memukul KO pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim selaku termohon, setelah sebelumnya telah dua kali mengabulkan praperadilan La Nyalla Mattalitti.

Mangapul Girsang menyatakan, Sprindik bernomor Print-397/O.5/Fd.1/04/2016 bertanggal 12 April 2016 tentang dugaan korupsi hibah Kadin Jatim tahun 2012 dan sprindik bernomor Print.447/0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU) hibah Kadin Jatim tahun 2011, tidak sah dan cacat hukum.

Tidak diperiksanya La Nyalla sebagai calon tersangka dalam kedua kasus yang disoal itu, membuat permohonan praperadilan ini dikabulkan Hakim Mangapul Girsang. “Sehingga penetapan tersangka La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak sah dan cacat hukum,karena tidak memenuhi persyaratan hukum,”ucap Hakim Mangapul Girsang saat membacakan amar putusannya pada persidangan diruang Cakra, Senin (23/5/2016).

Tak hanya itu, Hakim Mangapul Girsang juga menyatakan pemblokiran beberapa rekening milik La Nyalla dan pemblokiran Paspor La Nyalla Mattalitti atas permintaan Kejati tidak sah dan tidak berlandaskan sesuai ketentuan hukum.

Hakim juga melarang Kejati Jatim, untuk tidak lagi membuka sprindik-sprindik baru yang berkaitan dengan

Warga Jakarta Bawa Ribuan Pil Ineks

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri (paling kanan) saat menjelaskan penangkapan kurir asal Jakarta yang membawa ribuan pil ineks.

UNIT Idik II Satreskoba Polrestabes Surabaya, Kamis (19/5/2016) sekitar pukul 18.00 WIB, membekuk kurir Narkoba yang membawa ribuan ineks di parkiran toko Jalan Diponegoro 184.

Kurir yang bernama David Aprianto (28) warga Jalan Pisangan Baru II, Matraman Jakarta Timur, tidak dapat mengelak saat petugas menggeledah tas ranselnya dan mendapatkan ribuan ineks yang disimpan di kotak sepatu.

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Iman Sumantri mengatakan tersangka merupakan kurir yang dikendalikan oleh bandar asal Jakarta untuk mengantarkan barang ke Surabaya. “Anggota yang mendapatkan informasi pengiriman barang, langsung melakukan pengintaian dan membekuknya saat barang tersebut disimpan di satu tempat,” terang Iman, Rabu (25/5/2016).

“Setelah meletakkan barang yang dibawa, tersangka langsung pergi. Karena tidak ingin kehilangan jejak, anggota melakukan penangkapan dan barang tersebut diakui dirinya yang membawa,” tambahnya.

Sementara Kanit Idik II Satreskoba Polrestabes Surabaya AKP Suhartono menambahkan, tersangka sudah dua kali mengirim barang haram tersebut dari Jakarta. “April kemarin, dirinya membawa 15 ribu butir ineks, yang mana dirinya hanya bertugas mengantar dan ditempatkan di satu tempat,” ungkap Suhartono.

“Dalam setiap melakukan pengiriman, dirinya mendapat upah Rp5 juta, dan untuk menghindari pantauan petugas, tersangka melakukan perjalanan dengan naik bus,” papar Mantan Kanit Reskrim Polsek Rungkut ini.

Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti inek sebanyak 5.010 butir, 2 unit Ponsel dan uang tunai Rp 150 ribu. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, petugas menjeratnya dengan pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) UU RI no 35 tahun 2009 dan diancam hukuman seumur hidup.rofik

WWW.LENSAINDONESIA.COM

Permusuhan Kajati Jatim Maruli Hutagalung dan La Nyalla Mattalitti masih terus berlanjut.

perkara ini.

“Menolak eksepsi termohon, mengabulkan sebagian permohonan pemohon,” kata Hakim Mangapul di akhir pembacaan amar putusannya.

Usai persidangan, Bambang Budi Purnomo selaku kuasa hukum Kejati Jatim langsung bereaksi atas putusan hakim Mangapul Girsang. Bambang mengaku dalil-dalil putusan hakim

yang melarang Kejati Jatim untuk tidak menerbitkan sprindik baru dianggap abstrak. “Itu kewenangan kami bukan hakim,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Selain itu, Bambang me-

Investor Ijon Dalangi Kisruh Tanah Resettlement Warga Tubanan PULUHAN warga Kelurahan Tubanan, Kecamatan Tandes, Surabaya, Kamis (26/5/2016) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Tubanan Baru Utara.

Mereka menuntut tanggungjawab Pemkot Surabaya atas 26 tanah kavling seluas 5.200 meter persegi.

Pasalnya tanah hasil resettlement (menukar aset) antara warga Tubanan dan pihak Pemkot Surabaya, kini menjadi masalah yang berlarut-larut hingga berlangsung 50 tahun.

Disebutkan, sebelumnya warga Tubanan mendapat hak pembebasan tanah yang dilakukan PT Darmo Permai di era kepemimpinan Walikota Surabaya Purnomo Kasidi.

Menurut M. Choderi, tokoh masyarakat Tubanan, dalam pembebasan tanah tersebut, Pemkot Surabaya yang diwakili Panitia Pengadaan Tanah Untuk Negara (P2TUN) menjadi mediasi antara warga dan pihak PT Darmo Permai.

Dari mediasi tersebut terjadi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda Kotamadya Surabaya, warga dan PT Darmo Permai untuk melakukan resettlement. “Pemkot saat itu mendapat hadiah 15 hektar dari PT Darmo Permai untuk mencarikan tempat pengganti. Sayangnya resettlement yang diberikan ke warga oleh Pemkot bukanlah tanah yang disepakati,” terang Choderi didampingi warga.

Belakangan diketahui seorang bernama Mansyur mengklaim tanah resettlement warga Tubanan ada-

lah miliknya. Bahkan dia mengaku memiliki bukti sertifikat atas tanah tersebut.

Tentu saja warga tidak terima atas klaim tersebut.

Pada aksi hari ini yang dijaga sejumlah petugas dari Polsek Tandes dan Satpol PP, warga meminta perwakilan Mansyur menunjukkan bukti kepemilikan. Namun demikian, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan bukti tersebut.

“Warga Tubanan sekarang diombang-ambingkan. Kami bingung harus mengadu ke mana. Sementara sampai saat ini pihak Pemkot Surabaya sama sekali tidak bereaksi,” kata Choderi.

Choderi menjelaskan, pada era Walikota Sunarto Sumoprawiro, sempat dikeluarkan SK no 210/1993.23Agustus1993 atas tanah tersebut. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan sebanyak 393 tanah kavling milik warga, masingmasing 200 meter.

“Artinya pihak Pemkot sudah mengakui bahwa tanah resettlement warga Tubanan milik negara. Pada saat diberikan ke warga, saat itu Pemkot berjanji akan menjadikan sertifikat. Sayangnya janji tinggal janji. Hingga kini Pemkot Surabaya malah lepas tangan. Bahkan ketika warga Tubanan terus-terusan mendapat intimidasi dari Mansyur, pihak Pemkot terkesan tutup mata,” urai Choderi.

Warga Tubanan membenarkan jika selama ini di tanah tersebut telah dilakukan aktivitas pemagaran secara sepihak oleh Mansyur. Bah-

kan warga sendiri tidak diperkenankan masuk. Warga juga menduga Mansyur selama ini diback up oleh investor ijon. “Tanah itu milik kami.

Mansyur menyuruh premanpremannya membongkar bangunan kami. Perbuatan sewenang-wenang ini sudah kami laporkan ke Pemkot Surabaya. Kami menduga Mansyur dibiayai oleh pengembang nakal,” lanjut Choderi yang diamini warga.

Ditambahkan Choderi, sebenarnya tanah yang diklaim Mansyur tempatnya bukan di Tubanan Baru Utara. Di Tubanan Lama, imbuhnya, ada juga tanah serupa yang klaim. “Menurut kami, Mansyur keliru mengklaim tanah miliknya. Sebab selain di sini, ada tanah serupa yang tidak ada kepemilikan. Ukuran dan bentuknya sama. Saya dan warga berani jamin tanah ini milik warga karena sesuai BPN (Badan Pertanahan Nasional). Silahkan cek di BPN Persil Gadel nomor 153, pasti tercantum tanah Tubanan,” klaim Choderi.

Dengan menggelar aksi puluhan warga, harapannya pihak Pemkot Surabaya bisa mendengar aspirasi mereka.

Selain itu, warga juga menuntut kejelasan penyelesaikan kasus tanah resettlement warga Tubanan. Sehingga warga tidak dirugikan dan diombang-ambing. “Kami akan mempertahankan tanah resettlement karena ini hak kami. Kami berharap Pemkot mau turun dan mendengar aspirasi kami. Bagaimana juga ini adalah tanggungjawab negara,” tutupnya.nnon

Warga Tubanan menggelar aksi menuntut janji Pemkot Surabaya atas tanah Resettlement di Tubanan, Tandes, Surabaya.

nyoal terkait istilah bukti baru dalam amar putusan hakim Mangapul. Menurutnya, didalam berita acara praperadilan tidak ada istilah bukti baru, dikarenakan perkara ini perkara lama.

“Termonologi istilah bukti baru dalam perkara praperadilan itu tidak ada, karena ini perkara lama,” pungkasnya.

Kendati demikian, Bambang masih akan melaporkan hasil putusan praperadilan ini ke Institusinya. “Masalah mau diterbitkan sprindik baru atau tidak itu kewenangan Pak Kajati, tapi pasti akan buka sprindik lagi,” ujarnya.

Terpisah, Amir Burhanudin selaku kuasa hukum Pemohon meminta agar Kejati Jatim lebih menghormati putusan hakim.

“Pak Kajati harus membaca satu demi satu putusan hakim ini agar mengetahui secara jelas apa yang tertuang dalam isi putusan itu, jangan cuma bisa menerima laporan saja,” ucapnya.

Amir meminta agar pihak Kejati Jatim lebih memilih melakukan upaya hukum daripada membuat sprindik baru. “Kalau tidak.sependapat silahkan ambil langkah hukim, jangan membuka sprindik baru, malah menim-

bulkan kegaduhan hukum,” sambungnya.

Sementara, tim kuasa hukum pemohon praperadilan lainnya meminta agar Kejati Jatim meminta maaf kepada kliennya. “Bukan sekali tapi tiga kali kalah, Kejaksaan wajib minta maaf ke La Nyalla dan Keluargannya,” terang Soemarso.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto menyatakan korpsnya akan penerbitan sprindik baru lagi, namun pihaknya belum mengetahui kapan diumumkan. “Kata Bapak Kajati, tunggu saja. Pasti sprindik itu akan diumumkan,” Jawab Romy saat dikonfirmasi melalui via ponsel, Senin malamnya (22/5/2016).

Romy menambahkan, pihaknya sudah memangil dua saksi untuk sprindik baru. Surat tersebut sudah ditandatangani hari ini dan saksi diminta datang dalam minggu ini. “Pokoknya dalam minggu ini ada dua saksi yang kita panggil,” ujar Romy.

Romy menambahkan, pihaknya siap apabila La Nyalla kembali mempraperadilankan penerbitan sprindik tersebut. “Harus siaplah, mudah-mudahan ketemu hakim yang baik,” tambah Romy.nemo

Polda Jatim Musnahkan Narkoba Rp 17 Miliar

Sebagian tersangka bandar Narkoba dan barang bukti yang diamankan jajaran Polda Jatim.

DIT reskoba Polda Jatim melakukan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, ganja dan psikotropika pil happy five pada Rabu (27/4/2016) di lapangan Mapolda Jatim. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil Operasi Tumpas Narkoba Semeru dan Operasi Bersinar Semeru 2016.

Total barang bukti yang dimusnahkan adalah sabu 5.429.690 gram, psikotropika jenis Happy Five 60.002 butir, ganja 5 kg dan ekstasi jenis pil 137 butir dan jenis serbuk 15,09 gram.

“Ini hasil operasi selama Maret sampai April. Total 1067 kasus dengan tersangka sebanyak 1266 orang. Mer-

eka semua adalah bandar Narkoba dan terancam maksimal hukuman mati,” tegas Wakapolda Brigjen Pol Gatot Subroto.

Menurutnya, dari hasil Operasi Tumpas Narkoba Semeru dan Operasi Bersinar Semeru itu didapatkan Narkotika dengan taksiran harga Rp 17 miliar lebih.

“Kami mengapresiasi kinera jajaran dalam pemberantasan Narkoba yang selama jadi menjadi ancaman negara. Barang bukti ini merupakan hasil sitaan Bea Cukai Juanda, BNNP Jatim, Polrestabes Surabaya, Polres Sidoarjo dan Polres Malang,” pungkas Brigjen Gatot Subroto.niwan

Operasi Patuh Semeru 2016, Ada 40 Ribu Pelanggaran OPERASI Patuh Semeru 2016 yang digelar Polda Jatim mulai 16 Mei hingga Rabu (25/5/2016) mencatat sebanyak 39.436 pelanggaran lalu lintas. Dari jumlah pelanggaran itu sebanyak 39.188 dikenakan tilang dan 248 hanya dapat teguran.

Dari catatan hasil Operasi Patuh Semeru, jumlah pelanggaran lalu lintas tahun ini mengalami peningkatan 10,42 persen dibandingkan tahun 2015 lalu.

“Tahun 2015 pelanggaran yang terjadi sebanyak 35.715, sedangkan tahun ini sudah mencapai 39.436 pelanggaran,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (25/5/2016).

Selain pelanggaran lalu lintas, peningkatan juga terjadi pada kasus kecelakaan lalulintas (Laka Lantas).

Untuk tahun ini, terhitung per tanggal 16 hingga 25 Mei 2016, sudah ada 327 kejadian Lakalantas. Dengan demikian dipastikan jumlah

kasus Laka Lantas meningkat hingga 13,15 persen.

“Sampai saat ini sudah tercatat 327 kasus Laka Lantas.

Dengan jumlah yang ada jika dikalkulasi terjadi peningkatan 13. 15 persen,” tambah alumni Akpol 91 ini.

Meningkatnya jumlah kasus Laka Lantas juga dibarengi meningkatnya korban meninggal dunia.

Pada tahun lalu, korban meninggal dunia 42 jiwa dari 289 kejadian Laka Lantas, sedangkan untuk tahun ini sudah mencapai 52 jiwa yang meninggal dunia.

Sedangkan untuk korban luka berat sebanyak 61 orang dan luka ringan tercatat 398 orang dengan kerugian meteriil sebanyak 487.075.000.

“Untuk faktor Laka Lantas masih didominasi human error dan kendaraan yang mendominasi roda dua. Kami mengimbau agar para pengendara bisa lebih berhati-hati dan taat peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” pungkasnya.niwan

MADIUN

12

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

PASAR UNGGAS BERUBAH JADI TEMPAT KARAOKE ILEGAL

Pasar burung yang jadi rumah karaoke.

PASAR Unggas dan Kerajinan yang berada di pinggir Jalan raya Madiun - Ponorogo, desa atau kecamatan Dolopo kabupaten Madiun sejak hampir setahun ini beralih fungsi menjadi tempat karaoke.

Dari pantauan di lapangan

Senin (23/5/2016). karaoke itu sendiri diduga tidak mempunyai ijin, dan nama karaoke tersebut adalah efell cafe, mempunyai sebanyak 7 room dan pengelolanya bernama Supri, dan informasi yang didapat efell cafe itu hanya

menyewa perkios selama satu tahun dan bulan juni tahun ini pun sudah habis.

Terkait adanya tempat karaoke di dalam pasar unggas dan kerajinan dolopo kasi trantib satpol pp kabupaten Madiun Tony agus purnomo menga-

takan dirinya akan menutup tempat karaoke tersebut jika benar adanya, karena hal tersebut sudah tidak benar karena fungsi pasar yang seharusnya.

“Kalau memang benar itu ada tempat karaokenya berarti

tidak hanya disegel itu harus ditutup karena sudah tidak benar itu pasar kok berubah jadi tempat karaoke,” pungkas Tony kepada Lensa Indonesia.

Sementara itu, Kepala UPT Dispenda wilayah selatan Bowo Sumanto saat dikonfir-

masi, melalui telpon sellular meski terkesan bingung namun mengakui bahwa tempat karaoke yang berada dipasar unggas dan kerajinan Dolopo tersebut tidak mempunyai ijin dan hanya mengandalkan sewa kios dengan harga kios

sebesar satu juta per perkios pertahun.

“Ya sampai sekarang memang ijinnya tidak ada mas atau gini gini besok kita kesana ketemu dilokasi,” terang Bowo Sumanto, Senin (23/5/2016). ndhimaz

KASUS PERSELINGKUHAN WAKA DPRD MADIUN TERKESAN DITUTUP-TUTUPI Ketua DPRD Djoko Setijono mendapat dukungan fraksi untuk mengadakan rapat pimpinan guna menuntaskan kasus dugaan perselingkuhan yang membelit Wakil Ketua DPRD Hari Puryadi.

SEJUMLAH ketua fraksi di DPRD Kabupaten Madiun mendukung langkah Ketua DPRD Djoko Setijono untuk mengadakan rapat pimpinan guna menuntaskan kasus dugaan perselingkuhan yang membelit Wakil Ketua DPRD Hari Puryadi.

Lely Hardyarini Ketua Fraksi Gerindra saat dihubungi Lensa Indonesia melalui ponselnya mengatakan dirinya mendukung langkah Ketua DPRD untuk lakukan rapat pimpinan terkait masalah tersebut dan harapan ke depan masalah tersebut bisa selesai.

“Kalau saya sih monggo monggo saja, saya juga mendukung jika ada rapat pimpinan setelah pulang dari kunker dan semoga masalah itu bisa cepat diselesaikan,” ujar Lely, Minggu (22/5/2016).

Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Demokrat

Slamet. Dirinya mendukung penuh sikap ketua DPRD untuk segera mengadakan rapat pimpinan dewan agar masalah skandal perselingkuhan yang membelit Hari Puryadi yang juga merupakan kader Demokrat terselesaikan dan ada keputusan.

“Intinya saya mendukung, langkah pak ketua dengan adanya rapat pimpinan dewan masalah yang dialami pak Hari Puryadi bisa segera ada putusan,” kata Slamet kepada Lensa Indonesia.

Begitu juga dengan Ketua Fraksi PKB Sayuti, dirinya meminta BK untuk lebih tegas serta ada keputusan sehingga tidak berlarut larut.

“Ya rapat dewan pimpinan harus segera dilaksanakan agar skandal yang membelit Hari Puryadi ada keputusan karena ini menyangkut juga kehormatan anggota dewan, makanya BK juga harus tegas segera ambil keputusan,”

35.388 Kendaraan Bermotor di Madiun Nunggak Pajak UPT Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur di Madiun mencatat 35.388 unit kendaraan bermotor menunggak pajak sehingga merugikan negara hingga Rp 4,1 miliar.

Kepala UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur di Madiun, Puguh Prakoso Jati, mengatakan jumlah akumulasi tunggakan pajak dari tahun 2011 hingga April 2016 didominasi kendaraan roda dua, sedangkan roda empat hanya sekitar 10 persen.

“Rata-rata tiap tahun sekitar tiga ribu hingga delapan ribu unit kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Paling banyak terjadi di tahun 2015 yang mencapai 8753 unit,” terangnya.

Ditambahkan lebih rinci, 90 persen kendaraan roda dua yang menunggak adalah motor keluaran tahun 1980 ke bawah. “Tapi ada juga yang motor keluaran tahun 2000 ke atas,” sambungnya.

Alasan para penunggak pajak bervariasi. Mulai kendaraan dibawa keluar daerah, BPKB digadaikan, alih fungsi hingga motor hanya digunakan untuk di kebun dan sawah mengangkut hasil tanam. “Untuk menagihnya, kami menggunakan cara-cara yang persuasif.

Namun tak menutup kemungkinan akan dilakukan penyitaan,” tegas Puguh.

Menurutnya, cara-cara persuasif yang digunakan untuk menagih adalah mengirim surat ketetapan pajak daerah (SKPD) sejak satu bulan dari jatuh tempo. Jika tak direspon, mengirimkan surat tagihan pajak daerah (STPD) bulan berikutnya. Bila tetap tak ditanggapi, minggu depannya dikirimkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 2. “Jika tetap tidak mau membayar petugas terkait berhak menyita kendaraan dimaksud,” jelasnya.

Saat ini ada 49 petugas tagih di wilayah kerja UPT Dispenda Provoinsi Jawa Timur di Madiun yang teridir dari 23 PNS dan 26 pegawai tidak tetap (PTT). Mereka disebar di wilayah Kota dan Kabupaten Madiun. ndhimaz

WWW.LENSAINDONESIA.COM

ten Madiun, Hari Puryadi.

Wakil Ketua DPRD Kabupa

pungkas Sayuti.

Sementara Ketua LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Budi Santoso menilai kasus Hari Puryadi ini terkesan ditutup-tutupi karena kasus yang sudah masuk laporan Badan Kehormatan (BK) Dewan dan hampir satu tahun itu, tidak jelas hasilnya

maupun kesimpulannya.

Menurutnya public wajib tahu.

“Institusi badan Kehormatan dewan itu menjaga kehormatan, disini seorang anggota dewan ketika dilaporkan menyangkut kehormatan dewan maka kasus itu harus dibuka. Jangankan di

daerah, di level nasional aja dibuka. Tapi kenapa kok di daerah di tutup-tutupi dan kalau ini memang demikian saya mengecam artinya BK dewan dikabupaten Madiun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau demikian selama ini mereka tidak bekerja Padahal gaji mereka ini berasal dari rakyat malah melukai hati rakyat,” jelas Budi, Jum’at (27/5/2016).

Selain mengecam BK Budi juga mennyayangkan sikap internal DPC Partai Demokrat kabupaten Madiun yang terkesan tutup mata atas tindakan kadernya yang bermasalah dengan “moral” serta mencoreng nama baik partai berlogo mercy tersebut.

Harusnya lanjut Budi Santoso partai sebesar demokrat bisa terbuka terkait kadernya yang bermasalah, karena jika bersikap diam dan bungkam itu megesankan partai tersebut melindungi kadernya yang jelas jelas melakukan pelanggaran.

“Selain BK dewan saya juga mengecam internal partai demokrat kabupaten Madiun yang terkesan melindungi kadernya yang bermasalah,

jika demikian halnya berarti partai itu tersebut partai bobrok karena sudah tahu kadernya bermasalah malah ditutup-tutupi, sudah gak bener itu,” pungkas Budi Santoso.

Hal senada juga dikatakan oleh Sutrisno dari LSM Walidasa. Menurutnya permasalahan yang dilakukan kader partai sebesar partai Demokrat itu harus segera ada tindak lanjutnya. Bukan malah berlarut-larut tanpa putusan dan bungkam.

Sutrisno juga heran terhadap kinerja BK dewan yang tidak tegas memberi keputusan dan terkesan di diamkan saja.

“Lha iya selama ini BK dewan kemana aja apa mereka tidur? Masak kasus hampir setahun belum ada keputusannya. Kalau benar itu yang dilaporkan itu sudah masuk pelanggaran etika berat itu. Dan saya heran partai demokrat kok mendiamkan saja kadernya yang bermasalah. Harusnya kader yang bermasalah itu sudah diberi sanksi tegas entah diganti, dicopot atau paling berat dipecat,” pungkas Sutrisno.

Diberitakan sebelumnya, seorang wanita berinisial

HA (35) yang mengaku sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Wakil Ketua DPRD Kabupatan Madiun, Hari Puryadi kecewa dengan kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD yang tidak serius menangani laporannya yang sudah masuk setahun lalu.

HA melaporkan Hari Purwadi ke BK DPRD karena telah menelantarkan dirinya.

Menurut janda satu anak ini, politikus Partai Demokrat tersebut berjanji akan menikahinya setalah pelantikan 2014 lalu. Namun hingga saat ini, janji tinggal janji. Hari Purwadi yang sudah berkeluarga tersebut tak kunjung menikahi HA. Menurut wanita yang sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan Hari Puryadi ini, saat itu BK mengatakan akan melimpahkan kasus tersebut kepada pimpinan DPRD Madiun. Namun hingga hampir satu tahun rapat pimpinan yang diharapkan HA tidak pernah dilaksanakan.

HA juga pernah menanyakan hal tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono, tetapi hingga saat ini tidak ada jawaban sama sekali.ndhimaz

Pemkot Madiun Gelar Operasi Pasar Jelang Ramadhan JELANG Ramadhan 1437 Hijriyah, Pemkot Madiun bakal mengelar operasi pasar sebulan penuh. Hal ini dikatakan Walikota Madiun, Bambang Irianto usai membuka acara forum koordinasi kehumasan di gedung Diklat Kota Madiun, Selasa (24/5/2016).

Menurut Walikota dua periode itu, digelarnya operasi pasar bertujuan untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Sesuai rencana bakal dilaksanakan di Pasar Sleko dan Pasar Besar Kota Madiun, mulai tanggal 1 hingga 30 Juni 2016.

“Kita pinginnya Ramadhan

nanti, semua masyarakat saya bisa tersenyum. Karena bisa membeli bahan pokok yang terjangkau dan murah,” katanya, Selasa (24/5/2016).

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (Disperindagkoppar) Kota Madiun, Sudandi mengatakan, selama operasi pasar, Disperindagkoppar akan menyediakan empat komoditi, yakni 19,5 ton beras, 22,5 ton gula pasir, 22.500 kg minyak goreng dan 6 ton tepung terigu. Masyarakat pun hanya diperbolehkan

membeli dua kemasan komoditi setiap harinya, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penimbunan atau penumpukan barang.

“Untuk beras itu per harinya kami siapkan 650 kg, gula pasir 750 kg, minyak gorengnya disediakan 750 kg juga, kemudian tepung terigunya 200 kg. Untuk beras, gula dan minyak goreng masingmasing disubsidi Rp 1.250 per kg, kalau tepung terigu Rp 1.000. Subsidi ini arahnya untuk pengganti ongkos angkut saja,” ujarnya.

Selama operasi pasar nan-

ti, harga beras dipatok Rp 8.500 setiap kilogram dari harga normal Rp 10.000 per kilogram. Gula Kristal Putih kwalitas I (GKP I) dibandrol dengan harga Rp 12.750 dari harga sebelumnya Rp 14.000 setiap kilogram, sedangkan GKP II seharga Rp 13.750 dari harga normal Rp 15.000 setiap kilogram.

Minyak goreng seharga Rp 11.500 per liter, dari harga normal Rp 12.750, serta tepung terigu seharga Rp 7.250 per kilogram, dari harga normal Rp 8.250 setiap kilogram.npaw

Walikota Madiun, Bambang Irianto.

Rapat Hasil Temuan BPK Proyek DPRD Kota Madiun Batal RENCANA Pemkot Madiun untuk membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015, terkait progres proyek Gedung DPRD, akhirnya batal. Ini karena hingga Senin, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK belum diterima Pemkot Madiun.

Akhirnya, rapat yang dipimpin Sekda Kota Madiun, Maidi dengan mengundang PT. Aneka Jasa Pembangunan (PT. AJP), Manajemen Kontruksi (MK) PT. Parigraha Consultant, Sekwan DPRD Kota Madiun dan Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), hanya ber-

jalan singkat.

“Kita undang ini, rencana akan cek hasil temuan BPK. Seharusnya hasilnya final hari ini. Tetapi karena hasilnya belum final, maka kita tunda,” katanya, Senin (23/5/2016).

Maidi mengakui, hasil penghitungan capain fisik proyek gedung wakil rakyat dipastikan terdapat selisih dengan penghitungan yang dilakukan oleh MK. Namun sampai saat ini pihaknya berdalih belum mengetahui prosentase riilnya. Sekda juga tidak ingin berandai-andai, terkait sanksi yang akan diberikan terhadap rekanan

maupun MK, jika penghitungan di lapangan diketahui terdapat selisih.

“Karena ini belum selesai. Maka kita bahas setelah hasilnya selesai. Selisih pasti ada, tetapi prosentasenya kan nggak tau,”tandasnya.

Pernah diberitakan sebelumnya, klaim MK atas hitungan capaikan pekerjaan proyek Gedung DPRD Kota Madiun telah mencapai 98,073 persen, akhirnya terpatahkan. Sesuai hasil audit versi BPK Jawa Timur (Jatim) ternyata tidak sampai 98,073 persen. Hal ini didapat berdasarkan informasi diling-

kup BPK Jatim, bahwa dari hasil penghitungan hanya mencapai 87,7 persen.

Prosentase capaian tersebut, disampaikan BPK Jatim dihadapan perwakilan PT. AJP, MK, Sekwan dan PPTK di kantor BPK Jatim yang beralamat di jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Sekedar untuk diketahui, progres pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun yang dianggarkan dalam APBD Kota Madiun tahun 2015 senilai Rp. 29,3 miliar, sebelumnya diklaim oleh MK mencapai 98,073 persen. Sejalan den-

gan hal itu, untuk melakukan penghitungan riil capaian fisik pembangunan proyek yang berada di jalan Taman Praja itu, Pemkot Madiun juga telah memanggil tim independen dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, namun hasilnya hingga kini belum keluar.

Sejalan dengan itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek itu. Sementara untuk kasus perdata yang diajukan rekanan PT. AJP, kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Madiun.n paw

KEDIRI

13

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016 a d v e r t o r i a l

Pemkab Kediri Nikahkan Massal 104 Pasangan LENSA INDONESIA, KEDIRI Sebanyak 104 pasangan ikuti nikah masal yang dilakukan di Gedung SLG Convention Hall . Jumlah peserta nikah massal kali ini sebanyak 104 orang dengan rincian 47 orang (islam) 56 orang (hindhu) dan 1 orang (kristen), Selasa (24/5/2016).

Acara yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tersebut untuk mengurangi adanya kumpul kebo dan juga hal lainya serta mereka sah secara hukum dan juga agama, Nikah massal tersebut merupakan sebuah resepsi bersama.

Sementara itu menurut Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno yang hadir dalam

nikah massal mengatakan para peserta nikah massal akan menerima akta pernikahan yang diberikan langsung dengan diberikannya akta pernikahan ini, para peserta nikah massal telah sah secara hukum yang sebelumnya telah sah secara agama.

“Semoga para peserta nikah massal ini menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Serta diberi rumah tangga yang langgeng awet dan harmonis,” tutur dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Peserta nikah massal tertua adalah Martojoyo 78 tahun dan Marsuti 62 tahun.

Sedangkan pasangan termuda adalah Dwi Hermawan 21 tahun dan Rias Tutik 17 tahun.nadv /hms

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno menghadiri pernikahan massal di Gedung SLG Convention Hall.

PRODAMAS 2016 TIDAK AKAN CAIR Usai konsultasi ke Kemendagri, Prodamas tak bisa dicairkan pada tahun 2016 karena terbentur aturan.

BEBERAPA hari lalu DPRD Kota Kediri lakukan konsultasi ke Kemendagri mempertanyakan aturan program Pemerintah Kota Kediri, yang hingga saat ini ditunggu oleh Warga Kota Kediri yaitu Prodamas. Namun program tersebut sepertinya tak bisa dicairkan pada 2016 ini karena terbentur aturan. Dan bila ngotot dicairkan, pihak dewan akan cuci tangan. Karena dalam peraturan menteri dalam negeri 32 tahun 2011 tentang hibah dan bansos, hibah tidak boleh diberikan secara terus menerus.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan usai berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, aturan pemberian hibah sudah dijelaskan, bahwa tidak boleh diberikan terus menerus, kecuali diberikan kepada instansi vertikal TMMD dan KPUD, organisasi semi Pemerintah. Diantaranya, KORPRI, palang merah Indonesia (PMI), Pramuka, PKK dan KONI, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, maupun lembaga di luar Pemerintah. Yakni LSM dan Ormas.

“Sudah tidak ada aturan lain yang membolehkan, jika

menafsirkan lain, kami tidak tahu. Yang pasti pemberian hibah terus menerus diluar ketentuan yang dibolehkan tetap tidak diperbolehkan,” ujarnya, Kamis (26/5).

Bahkan, kata Yudi Ayubchan, pihak kementerian dalam negeri menyatakan pemerintah daerah yang ngotot tetap ingin mencairkan hibah secara terus menerus di luar ketentuan, untuk konsultasi dan akan dijelaskan secara detail. “Silahkan saja Pemda setempat kesini, akan kami jelaskan,” kata Ayub menirukan pejabat Kemendagri yang menemui para anggota DPRD dari Kota Kediri.

Untuk Prodamas yang ditujukan kepada masing-masing RT, Ayub kembali bertanya apakah RT merupakan organisasi semi Pemerintah yang diperbolehkan mendapatkan hibah terus menerus.

“RT kan tidak masuk dalam organisasi semi Pemerintah yang dibolehkan menerima hibah terus menerus,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, jika Prodamas sudah bisa dicairkan dalam minggu-minggu ini. “Sudah ada yang cair,” kata Abu Ba-

kar ditemui usai shalat Jumat di Masjid AL-Binaai Pemkot Kediri, Jumat (20/5) lalu.

Sempat molornya pencairan Prodamas, Abu Bakar menyebut, karena masih ada evaluasi dan pembenahanpembenahan. “Prodamas ini akan terus dievaluasi sampai sempurna,” ujarnya.

Untuk diketahui seperti yang pernah ditulis oleh media ini beberapa waktu lalu yang mengatakan, Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri membantah bila pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) tidak dapat diteruskan dan berpotensi merugikan negara, karena payung hukum yang digunakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Dalam melaksanakan Prodamas dengan menyalurkan dana hibah secara terus-menerus ini, payung hukum hukum yang digunakan Pemkot Kediri adalah Permendagri nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dalam Permendagri nomor 39 Tahun 2012 dan Permendagri nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

Kabag Hukum Pemerintah Kota Kediri, Maria Karangora membenarkan bahwa dalam Permendagri 32/2011

Pemkab Kediri Ubah Paragdigma Menjadi Money Follow Program

pada pasal 4 menyebutkan tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran. Namun, jelas Maria, dalam pasal tersebut masih ada pengecualian, sehingga pemberian hibah boleh dilakukan secara terus menerus.

“Memang benar dalam Permendagri 32/2011 pada pasal 4 menyebutkan tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ini to yang kalian maksud, coba dibaca lagi, kan masih ada pengecualianya,” terangnya saat ditemui Lensa Indonesia di ruang kerjaanya, Jumat (24/04/2015).

Maria memaparkan, Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang LKK digunakan sebagai dasar, karena dalam pasal 23 poin (1) menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan di poin (2) juga menerangkan bahwa, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakat. Lalu dipasal 26 huruf C menyebutkan bahwa menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

“Dasar inilah yang dipakai oleh pemerintah dalam penggangaran Prodamas dengan system Hibah dengan pemberian secara terus menerus,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengamat Hukum Tata Negara yang juga konsultan APBD, Joko Siswanto mempertanyakan kekuatan

payung hukum pelaksanaan Prodamas yang berfungsi untuk mengucurkan dana hibah secara terus-menerus kepada seluruh Ketua RT se-Kota Kediri.

Menurut Joko, di dalam Permendagri nomor 5 Tahun 2007 tidak memperbolehkan pemberian dana hibah dilakukan secara terus menerus. Artinya, janji Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar yang akan diberikan bantuan kepada seluruh Ketua RT selama 5 tahun tidak bisa diteruskan.

“Di dalam Permendagri nomor 5 tahun 2007 apa disebutkan kata-kata itu (boleh secaraterus-menerus). Salah kaprah jelas tidak kuat cantolanya,” tegasnya.

Lebih lanjut Joko memberikan penjelasan terkait dengan kata pengecualian yang ada dalam Permendagri nomor 32 Tahun 2011. Pengkecualian yang dimaksud yaitu ada peraturan Kementrian Desa dan Desa tertinggal atau Peraturan kementriaan Olah raga untuk KONI, yang bisa menerima hibah terus menerus.

Bila menyamakan dengan peraturan KONI jelas beda, karena lanjut Joko, dalam Undang-Undang (UU) nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) disebutkan pada Pasal 69 poin (1) bahwa Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan di poin (2) menyatakan, Pemerintah dan pemerintahdaerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Negara dan Angga-

ran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian, jelas Joko, pada UU SKN Pasal 71 pon ( 1 ) m e ny a t a k a n b a hw a Penge lolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan padaprinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sedangkan di poin (2) menyebut, Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

“Jelas beda dalam perundang undangan keolahragaan disebutkan jelas sumber anggaranya yaitu APBD, pengalokasianya dan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Bila Prodamas diteruskan lagi jelas menyalahiaturan yang ada dan batal demi hukum,” katanya.

MOU KAPOLRESTA DAN KAJATI KOTA KEDIRI Ada perbedaan pendapat terjadi di Tubuh KOMISI C DPRD kota Kediri terkait dengan Prodamas yang dikonsultasikan ke Kemendagri. Perbedaan pendapat nampak pada sekretaris Komisi C yaitu Yudi Ayub Chan dari fraksi Demokrat Dengan Reza Darmawan Ketua Komisi C dari fraksi PAN. Menurut Reza, anggaran prodamas tetap akan dicairkan tentunya dengan beberapa aturan yang ada

walaupun Permendagri peraturan menteri dalam negeri 32 tahun 2011 tentang hibah dan bansos, hibah tidak boleh diberikan secara terus menerus. “Yang jelas belum ada solusi namun ada beberapa aturan terkait program politik tersebut bisa berjalan karena sudah masuk RPJMD,” kata Reza saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (27/5).

Selain itu beberapa aturan Undang Undang untuk kemasyarakatan kan juga bisa dan memperbolehkan, ungkap Reza.

Reza juga menambahkan bila anggaran Prodamas dirinya yakin dapat cair karena sudah ada MoU dengan pihak Kepolisian Dan juga Kejaksaan kota Kediri. “Nggak mungkin lah ga cair kan sudah MOU Dengan pihak kepolisian dan juga Kejaksaan saat Launching prodamas kemarin di GOR,” imbuhnya.

Reza juga mengatakan jika pihak Pemda Kota Kediri sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait prodamas. “Pihak pemerintah saya rasa sudah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait prodamas,” pungkasnya.

Terpisah, Kapolresta Kediri AKBP Bambang Widjanarko Baiin hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi.

Sementara itu Amik Wulandari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang saat ini sudah pindah dua bulan lalu di Jamwas, tak mau memberikan komentar dan hanya menjawab “Lho saya kan sudah pindah dua bulan lalu,” kata Amik melalui telepon selulernya. nandik_kartika

Januari 2017, Pemkot Tak Lagi Ngurusi SMA Sederajat

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno memberi sambutan dalam Musrenbang.

PEMERINTAH Kabupaten Kediri melalui Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) menggelar Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 di Convention Hall, Simpang Lima Gumul.

Dalam agenda pembahasan tersebut adalah visi misi bupati dan wakilnya untuk lima tahun ke depan, serta beberapa perubahan paradigma pembangunan dari money follow function jadi money follow program.

Maksudnya, program yang disusun adalah prioritas bermanfaat untuk masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah. Ini penting agar perencanaan Kabupaten Kediri yang terukur dan berbasis kinerja, Rabu (25/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Ketua

WWW.LENSAINDONESIA.COM

DPRD Kabupaten Kediri, H. Sulkani, M.Si. perwakilan Kapolres Kediri, perwakilan Dandim 0809 Kediri, Perwakilan Bapeda Provinsi Jawa Timur, Ketua Fraksi dan Komisi DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri dan seluruh Kepala Satuan Kerja Kabupaten Kediri.

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam sambutannya ketika membuka acara ini menyampaikan RPJMD adalah penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati akan pembangunan Kabupaten Kediri.

Memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan keuangan daerah.

“Lewat RPJMD mari kita bulatkan tekad wujudkan Visi Kabupaten Kediri yaitu terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif dan berkeadilan yang didukung oleh aparatur pemerintah

yang professional,” terangnya.

Ditambahkan oleh dr.

Hj. Haryanti Sutrisno, dalam mewujudkan visi tersebut disusunlah RPJMD Kabupaten Kediri yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Selain itu dr. Hj. Haryanti Sutrisno juga menekankan agar selaras perubahan paradigma pembangunan yang ada saat ini.

“Ada beberapa hal yang diperhatikan yakni perubahan paradigma pembangunan dari money follow function jadi money follow program. Maksudnya program yang disusun adalah prioritas bermanfaat untuk masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah. Ini penting agar perencanaan Kabupaten Kediri yang terukur dan berbasis kinerja,” tutup dr. Hj. Haryanti Sutrisno.nadv /hms

SEKOLAH Menengah Atas dan sederajat bakal diambil alih Pusat melalui Propinsi Jatim pada 2017 mendatang, terkait segala managemen maupun kurikulumnya.

Yudi Ayub Chan sekretaris Komisi C DPRD Kota Kediri dalam keteranganya mengatakan, jika hasil kunjungan Dewan ke Kemendiknas adalah terkait pengambil Alihan sekolah Menengah dan Kejuruan.

“Peralihan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui propinsi pada 2017 mendatang,” kata Yudi saat ditemui di ruangannya Kamis (26/05).

Adapun aturannya sudah jelas walaupun saat ini masih ada gugatan di MK, namun pihak pemerintah diminta siap siap karena bila nanti sudah diberlakukan aturan tersebut maka pemerintah sudah siap dan tak lagi menganggarkan pada 2017 mendatang.

“Untuk sistem penganggaran langsung dari APBD tingkat 1 makanya kemarin sudah ada kordinasi antara Bapeda dan juga Diknas untuk menyiapkan segala sesuatunya,” kata Yudi dari Fraksi Demokrat.

Terpisah Kepala Diknas Kota Kediri Siswanto mem-

benarkan dengan peralihan SMA Sederajat diambil alih oleh Propinsi Jatim dan hal itu mulai 2017.

“Benar, peralihan tersebut bakal dilakukan Januari 2017 sudah ikut Propinsi,” kata Siswanto, Jumat (27/05).

Lebih Lanjut Siswanto, terkait dengan kesiapan pihak sekolah kota Kediri semuanya sudah siap. “Semua siap dan tak ada kendala apapun dan kita sesuai mekanisme yang ada,” katanya.

Siswanto menambahkan Pemerintah kota Kediri mengaku pasrah dengan aturan yang ada, meski pihaknya

masih sanggup menanganinya. “APBD kita sebenarnya mampu untuk menangani SMA dan SMK yang ada di kota Kediri,” imbuh Siswanto.

Dan sesuai aturan UU 23/ 2014 Januari 2017 akan diberlakukan peralihan tersebut baik gurunya maupun tenaga honorer yang ada di Sekolahan SMA SMK Negeri maupun swasta.

Adapun saat ini sekolahan SMA Negeri ada 8 SMK Negeri 3, SMK swasta 24 SMA Swasta ada 13 Dan semua tenaga honorer serta guru akan ikut aturan Propinsi Jatim.nandik_kartika

MAN 2 Kembali Diobok-obok KEJAKSAAN Negeri Kota Kediri kembali melakukan penyelidikan terkait beberapa anggaran sekolahan MAN 2 terkait beberapa dugaan penyimpangan yang terjadi di sekolahan tersebut.

Usai memanggil 6 Siswa beberapa waktu lalu, pihak kejaksaan juga memanggil Ketua Komite Man 2, dan tak menutup kemungkinan pihak sekolahan akan segera dipanggil.

A.Rasyid Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Kediri saat ditemui membenarkan dengan adanya penyelidikan di sekolahan MAN 2. “Benar kami masih lid terkait beberapa penyimpangan anggaran yang ada di Sekolahan MAN 2,” ungkap Rasyid

saat ditemui di ruangannya Kamis (26/05).

Dan pemangilan sudah dilakukan yang pertama adalah siswa MAN2 dan kemudian ketua komite. Namun Rasyid tidak mau mengakui materi apa saja yang dipertanyakan pada pemanggilan keenam Siswa dan juga Ketua Komite.

“Pertanyaannya masih seputar dugaan penyimpangan anggaran saja, tak lebih dari itu,” kata Rasyid.

Ditambahkan, jika pihak kejaksaan akan segera memanggil pihak sekolahan namun harinya belum bisa dipastikan. “Entah kapan kita akan segera memanggil pihak sekolahan,” pungkasnya.

Terpisah Naim Ketua Ko-

mite MAN 2 membenarkan terkait dengan pemanggilan oleh pihak Kejaksaan kota Kediri. Naim mengaku ditanya 8 pertanyaan seputar tupoksinya komite. “Kalau nggak salah ada 8 pertanyaan seputar tupoksinya komite,” tuturnya.

Namun Naim juga membantah jika komite tak tahu menahu terkait anggaran BOS maupun Pungli di sekolahan MAN 2. “Kalau anggaran komite tak tahu menahu mas,” ungkap Naim.

Untuk diketahui pada berita sebelumnya dituliskan kasus dugaan penyimpangan dana BOS serta pungli di MAN 2 mulai diperiksa dan memanggil beberapa saksi dari siswa dan wali murid.

Padahal sebelumnya kasus tersebut dihentikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang beberapa waktu sempat dilontarkan oleh Yudi H Kasi Datun Kejari Kota Kediri, karena dirasa tak ada kerugian yang Negara.

Beberapa saksi siswa mengatakan, “Kita ditanya seputar dana bos dan pungli. Ada enam anak yang dipanggil menjadi saksi,” kata Z .

Sementara itu materi apa saja yang dilontarkan oleh penyidik pada saksi, Z mengaku ada 12 pertanyaan diantaranya dugaaan pembangunan perpustakaan yang di RAB ada enam CCTV-nya namun tidak terpasang, selain itu pungli sebesar Rp 662 ribu.nandik_kartika

OTONOMI

14

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

Ciptakan Generasi Berperilaku Qur’ani Lewat MTQ PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kendal melalui Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kendal, menggelar lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar ke 31 dan Umum ke 27 tahun 2016.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari resmi dibuka Bupati Kendal, Mirna Annisa, di Alun Alun Kendal, Selasa. Pembukaan ditandai pelepasan balon ke udara.

Mirna berharap kegiatan MTQ ini jangan hanya disikapi sebagai kegiatan rutinitas semata, namun jadikan momentum strategis mewarnai pelaksanaan pembangunan serta berperilaku dengan nilai Qur’ani. “Sehingga bisa mengembangkan syiar Islam dan membawa kemaslahatan,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal yang juga Ketua penyelenggara, Bambang Dwiyono, men-

gatakan, tujuan lomba MTQ Pelajar Ke 31 dan Umum Ke 27 Kabupaten Kendal tahun 2016 ini untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. “Selain itu, memacu prestasi khususnya dibidang pengembangan tilawatil quran. Sehingga diharapkan, nantinya tercipta generasi muda yang qur’ani,” kata dia.

Dia mengungkapkan, kegiatan digelar selama dua hari, tanggal 24 – 25 Mei 2016.

Lomba ini diikuti 760 peserta, perwakilan dari 20 kecamatan se Kabupaten Kendal.

Untuk tempat lomba dibagi beberapa tempat. Sedangkan cabang yang dilombakan untuk MTQ pelajar, yakni, tilawah tingkat SMA/SMK/ MA putra dan putri, tilawah tingkat SMP/MTs putra dan putri, tilawah tingkat SD/MI putra dan putri.

“Kemudian, tartil tingkat

SMA/SMK/MA putra dan putri, tartil tingkat SMP/MTs putra dan putri, tartil tingkat SD/MI putra dan putri, tahfidz 1 juz dan tilawah tingkat SMP/MTs putra dan putri, tahfidz 5 juz dan tilawah tingkat SMA/SMK/MA putra dan putri,” terang dia.

Selain itu, kata dia, lomba MTQ Umum, kategorinya, tilawah tingkat dewasa putra dan putri, tilawah tingkat anak-anak putra dan putri, tahfidz 1 juz dan tilawah putra dan putri, tahfidz 5 juz dan tilawah putra dan putri, tahfidz 10 juz putra dan putri, tahfidz 20 juz putra dan putri, dan tahfidz 30 juz putra dan putri.

“Juara I,II, dan III,masingmasing cabang lomba akan diberikan piala, piagam dan uang pembinaan dan Bagi juara umum I akan mendapatkan piala bergilir Bupati Kendal,” imbuh dia. neko

Pembukaan lomba MTQ Pelajar ke 31 dan Umum ke 27 tahun 2016.

DUA DOKTER RSUD DR HARDJONO DIJEBLOSKAN MEDAENG Penahanan oleh hakim Pengadilan Tipikor ini terhadap dua dokter cukup mengejutkan.

Sebab, sebelumnya keduanya tidak ditahan meski telah berstatus tersangka.

MAJELIS hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memasukan drg Prijo Langgeng Tribinuko dan dr Praminto Nugroho, terdakwa kasus pembangunan RSUD dr Hardjono, ke Rutan Medaeng Sidoarjo setelah menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan, Selasa (24/05/2016).

Dalam proyek yang me-

libatkan PT Duta Graha Indah (DGI), Prijo Langgeng berperan sebagai Ketua Tim Teknis. Sedangkan Praminto berperan sebagai pemeriksa barang.

Penahanan oleh hakim Pengadilan Tipikor ini cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya keduanya tidak ditahan meski telah berstatus tersangka. Keduanya

bebas dari penahanan penyidik Polres Ponorogo maupun JPU Kejari Ponorogo dengan beralasan sedang sakit dan harus mendapatkan perawatan rutin.

“Ya memang langsung ada penetapan begitu dari hakim. Yaitu selama 30 hari ke depan. Setelah itu bisa diperpanjang sesuai dengan pertimbangan hakim, kami hanya melaksanakan,” ujar Happy melalui sambungan telepon.

Happy menyatakan akan segera menyusun berbagai berkas yang dibutuhkan dalam sidang keduanya.

“Meski begitu kita akan bekerja sesuai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukuam Acara Pidana).

Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya,” ujarnya.

Pengacara Prijo Langgeng, Indra Priangkasa, melalui telepon selulernya menyatakan, penahanan kliennya sangat mengejutkan. Apalagi pertimbangan hakim dalam penetapan penahanan kliennya dinilai normatif dan tidak mungkin dilakukan oleh kliennya.

“Pertimbangan hakim itu normatif , hanya sesuai KU-

HAP. Yaitu bahwa dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkanbarang bukti,” ujar Indra Priangkasa.

Ia menyayangkan penetapan hakim, sebab kliennya tidak mungkin melakukan ketiganya. Menurutnya, Prijo Langgeng saat ini dalam kondisi sakit jantung dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari RS Harapan Kita dan setiap enam bulan sekali harus kliennya tersebut harus melakukan kontrol ke RS tersebut.

“Saya sangat kaget dan

sangat menyayangkan itu.

Penahanan di Medaeng bisa memperburuk kondisi kesehatan klien saya.

Kalau ditahan di Ponorogo masih lebih baik lah. Keluarga masih bisa menjenguk dan pemberian obat bisa terkontrol,” imbuh Indra.

Dugaan korupsi pembangunan RSUD Dr Harjono, Ponorogo, tidak hanya dibidik dalam penyimpangan pembangunan fisiknya saja.

Melainkan juga ada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Untuk keduanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU)

mengenakan pelanggaran pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer. Sedangkan untuk dakwaan subsidernya, JPU mengenakan pasal 3 UU 31 tahun 1999 seperti diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001.

Kasus korupsi ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar dari total dana pembangunan yang mencapai Rp118 miliar.narso

a d v e r t o r i a l

KOTA BANDUNG MEMERLUKAN BADAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Pansus satu DPRD Kota Bandung saat mengunjungi Kantor Arsip Nasional di Jakarta belum lama ini.

LENSA INDONESIA, BANDUNG Penyelenggaraan kearsipan dalam sebuah pemerintahan antara lain bertujuan agar terciptanya jaminan keselamatan dan pertangungjawaban setiap kegiatan pemerintahan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, dan penyelenggaraan pelayanan.

Demikian dikatakan ketua Panitia Khusus (pansus) satu, Arif Hamid Rahman saat ditanya tentang tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Bandung.

“Selama ini, pengelolaan kearsipan di Kota Bandung dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Meski lembaga pengelola arsip sudah ada, na-

WWW.LENSAINDONESIA.COM

mun peraturan yang mengatur menge nai penyelenggaraan kearsipan belum ada,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung ini dikantornya pekan lalu.

Menurut Arif, Kota Bandung sebagai salah satu Kota yang memiliki aktivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu saja memerlukan lembaga kearsipan yang mampu menjadi manajer dalam mengelola arsip dari setiap aktifitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.

Selain itu, sambung Arif, diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur masalah kearsipan, khususnya tentang eksistensi arsip elektonik, legalisasi dan kewajiban setiap badan dan/atau pejabat pemer-

intahan untuk membuat alasan pertimbangan setiap keputusannya berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, tentu membutuhkan sumber data/arsip.

Materi muatan yang berkaitan dengan arsip dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 itu, merupakan aturan baru yang tidak ada dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

“Adanya materi baru ini semakin memperkuat alasan untuk dibuatnya Perda tentang Kearsipan di Kota Bandung untuk menampung pengaturan ini,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, penyeleng-

DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG http://www.dprd-bandungkota.go.id/

Ketua Pansus satu, Arif Hamid Rahman

garaan kearsipan kabupaten/ kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.

Atas dasar UU ini, kata Arif, maka dapat diidentifikasi permasalahan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kota Bandung sebagai berikut ; Kondisi dan permasalahan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, belum dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kantor Arsip Nasional Indonesia (ANDRI), baik dari sarana & prasarana, dasar yuridis serta SDM nya.

“Karena itu, sangat penting di Kota Bandung untuk segera dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan agar dapat segera ditetapkan sasaran yang akan diwujud-

kan, mulai dari ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung,” katanya.

Lebih rinci Arif mengungkapkan, pengaturan pengelolaan kearsifan melingkupi penetapan pedoman penyelenggaraan arsip dinamis yang meliputi pengurusan surat, pengelolaan arsip aktif, pengeloaan arsif inaktif, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan, penyerahan), jadwal retensi arsip, pencegahan dan perlindungan arsip vital dari bencana.

Sedangkan penetapan pedoman penyelenggaraan arsip statis, tuturnya meliputi akuisisi, pengolahan, pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan.

Sementara itu, penetapan

kebijakan Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi Sistem Kearsipan Dinamis (SKD), Sistem Kearsipan Statis (SKS), penyelenggaraan jaringan kearsipan daerah sebagai bagian dari Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Dalam hal penetapan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kearsipan yang meliputi kebijakan formasi arsiparis, kebijakan pembinaan dan pengembangan arsiparis serta Penetapan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan daerah, dalam penilaian Arif harus terkoneksi dengan penetapan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan dan penetapan kebijakan pembinaan kearsipan terhadap Satuan kerja Perangkat Daerah Kota (SKPD).nadv/arie

OTONOMI

15

EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016

BENCANA KEMANUSIAAN, MUSLIMAT NU BENTUK LASKAR ANTI NARKOBA Belanja masyarakat untuk Narkoba sudah mencapai Rp 63 Triliun kurun waktu tiga tahun ini.

KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nah­ dlatul Ulama, Khoifah Indar Parawansah menyatakan perang terhadap narkoba.

Dalam menekan angka peng­ gunaan narkoba semua ele­ men diharapkan ikut andil.

Kondisi bangsa sudah mem­ prihatinkan dan banyak ben­ cana kemanusiaan.

Hal itu dikarenakan be­ lanja masyarakat untuk Narkoba sudah mencapai Rp 63 Triliun kurun waktu tiga tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan Khoi­ fah Indar Parawansa saat

melantik Laskar Anti Narko­ ba di Jombang Jawa Timur dengan Pengurus Muslimat NU Kabupaten Jombang, Minggu (21/05/2016).

“Narkoba bagi bangsa ini bukan lagi darurat, tapi su­ dah menjadi bencana kema­ nusiaan yang membutuh­ kan aksi kepedulian semua elemen masyarakat. Dari release yang disampaikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan laskar anti narkoba, setiap bulannya orang yang masuk penjara karena narkoba mencapai 2 ribu tersangka,” ungkap Ket­ ua PP Muslimat NU, Khoifah

Khofifah dan Munjidah Wahab dalam deklaras laskar perempuan anti narkoba.

I Parawansah.

Ia menjelaskan narkoba saat ini menjadi industri yang sangat menggiurkan bagi kalangan perusak generasi bangsa. Jika dihitung tiga tahun ini sejak 2014 hingga 2016 belanja masyarakat un­

tuk Narkoba sudah mencapai Rp 63 Triliun. Bahkan, dari hasil penelitian salah satu Perguruan Tinggi menyebut­ kan bahwa 30 persen angka kriminalitas dipengaruhi narkoba.

“Dengan membentuk las­

Malang akan Tradisikan Salat Berjamaah WALI KOTA Malang men­ gajak untuk mentradisikan salat berjamaah. Ajakan itu disampaikan dalam prtemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) bertajuk ‘Pembi­ naan Teritorial dalam Rangka Kewaspadaan Daerah’.

“Makanya dalam waktu dekat saya akan memberikan selebaran berisi imbauan kepada semua instansi baik swasta maupun instansi

pemerintahan. Isinya agar berkenan meluangkan waktu Dhuhur dan Ashar untuk salat berjamaah,” papar HM Anton, Rabu (25/5/2016).

Menurut dia, imbauan tersebut sangat penting. Se­ bab, banyak manfaat yang bisa diraih lewat salat berjamaah.

Terutama, terang dia da­ lam menjaga ahlak dan mental yang bermartabat. “Imbauan ini sebelumnya saya sam­

paikan ke sekolah­sekolah.

Alhamdulillah responnya positif,” katanya.

Meski begitu, Abah Anton menekankan, jika imbauan ini sifatnya tidak memaksa. Sebab, hanya sebatas ajakan moral agar memenuhi masjid, khususnya pada dua waktu tersebut.

Dia menjelaskan bahwa imbauan salat berjamaah itu khususnya kepada instansi pemerintahan di lingkungan

Pemerintah Kota Malang.

Semua Kepala SKPD diminta agar benar­benar menjalan­ kan instruksi ini sebagai per­ contohan kepada publik.

“Jadi saya harap bapak ibu baik jajaran pemerintahan dan lainnya agar tidak kaget jika ada imbauan semacam itu. Sebab, itu demi kebaikan bersama dalam membentengi ahlak dan moral,” tukasnya. aji_dewa_roisky

kar perempuan anti narkoba, seperti yang dilakukan PC Muslimat NU Jombang ini sebagai bentuk langkah pe­ nyelamatan dengan gerakan kemasayarakatan tersebut.

Kaum perempuan diharap­ kan untuk ikut aktif dalam

membentengi masyarakat maupun keluarga dari ba­ haya narkoba,” tandasnya.

“Semua elemen harus bersatu padu dalam mem­ erangi narkoba. Kita tidak bisa hanya mengandalkan BNN, ibu­ibu dan para kiai.

Saya minta tolong setiap kegiatan pengajian, tahlilan, manakiban selalu menambah munajat mendoaakan bangsa ini selamat dari Narkoba,” pinta perempuan yang aktif berorganisasi ini, dan men­ jadi Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Muslimat NU Jom­ bang, Mundjidah Wahab mengatakan laskar perem­ puan anti narkoba yang dim­ otori perempuan tangguh dari Muslimat NU ini di­ harapkan ikut berperan aktif

bersama tiga pilar, Kepala Desa, Bhabinkabtibmas dan Babinsa dalam memberantas narkoba.

“Di Jombang sudah ada Laskar anti­narkoba yang beranggotakan sebanyak 100 orang. Laskar anti narkoba di Jombang terdiri dari da’i yang berada di desa dan ke­ camatan, setiap kecamatan terdiri dari 4 orang yakni 1 konselor, 1 Motivator dan 2 penyuluh. Dalam aktifi­ tasnya nanti, laskar anti narkoba bergerak di masing masing desa untuk melakukan pe­ nyuluhan dan pendampingan melalui majelis pengajian yang terjadwal setiap ming­ gunya,” pungkas Munjidah Wahab, putri pendiri NU KH Wahab Hasbulloh dan Wakil Bupati Jombang.obi

a d v e r t o r i a l

Bupati Jombang Paparkan Pengelolaan APBD di TEPRA

Hasil Uji Lab, Limbah Sumobito Dipastikan Beracun UJI limbah yang dilakukan oleh bpihak badan lingkun­ gan hidup (BLH) Kabupaten Jombang menilai bahwa tum­ pukan limbah yang ada di pinggir sungai Afur di Dusun Gubuksidorejo, Desa Watuda­ kon, Kecamatan Sumobito dipastikan termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3).

Tak hanya itu saja, BLH Jombang juga suadh melaku­ kan pendataan terkait so­ sialisasi pendirian home in­ dustri berbahan aluminim dan larangan operasional pada tahun 2014 lalu, Senin (23/05/2016).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas BLH Kabupaten Jom­ bang, Sukar yang menyimpul­ kan bahwa bahan yang dipakai dan dibuat tanggul dipinggir sungai avur tersebut termasuk bahan berbahaya dab beracun.

“Kesimpulan tersebut di­ dasarkan pada hasil uji labora­ torium yang dilakukan Badan

Lingkungan Hidup (BLH) Ka­ bupaten Jombang. Kami sudah melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandun­ gan limbah di sungai Avur dan hasilnya limbah tersebut beracun. pihaknya juga su­ dah menyampaikan hasil uji laboratorium tersebut kepada Polda (Kepolisian Daerah) dan BLH Jatim,” katanya kepada Lensa Indonesia.

Pihak BLH Jombang juga menyampaikan sudah melaku­ kan pendataan terhadap pelaku usaha home industri alumu­ nium yang diduga kuat juga menyebarkan limbah beracun tersebut. Termasuk sosialisasi persyaratan pendirian home industry alumunium hingga larangan operasional juga sudah dikeluarkan pada tahun 2014.

“Sudah kami berikan su­ rat himbauan dan larangan operasi karena tidak ada ijin dari provinsi. Makanya, seka­ rang kami serahkan kepada

kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,” bebernya.

Di Jombang sendiri dari data yang ada sebanyak 136 pengusaha alumunium yang berdiri di dua kecamatan yakni Kecamatan Kesam­ ben dan Sumobito. Ratusan pengusaha yang tersebar di Kecamatan Sumobito berada di Desa Kendalsari, Bakalan, Jogoloyo, Sumobito, Sego­ dorejo, Mlaras, Curah Malang, Sebani, Ngadipuro, Gedangan, Talun Kidul, Kedungpapar, Badas dan Palrejo. Sedang­ kan untuk yang di Kecama­ tan Kesamben tersebar di Desa Carangrejo, Jombok, Kedungbetik, Watudakon, dan Kesamben.

“Pengusaha almunium tersebut berada di dua keca­ matan yakni Kesamben dan Sumobito. Di Kecamatan Su­ mobito ada 14 desa dengan 110 pengusaha alumunium. Sedan­

Bupati Jombang menjadi kepala daerah berprestasi dan menjadi narasumber FGD.

Kepala BLH Jombang, Sukar.

gkan di Kecamatan Kesamben ada 26 pengusaha alumunium di 5 desa,” jelasnya.

Sebelumnya, Kamis (20/05/2016) tim dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda dan BLH Jatim mengambil sampel di sungai Avur, Dusun Budugsidorejo, Desa Watuda­ kon, Kecamatan Sumobito, un­ tuk dilakukan uji laboratorium guna kebutuhan penyelidikan polisi untuk memastikan kand­ ungan limbah tersebut.obi

Bupati Kendal Canangkan Kampung KB BUPATI Kendal Mirna Anis­ sa didampingi Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Mastur, mencanangkan Kampung Ke­ luarga Berencana (KB) Kelura­ han Tunggulrejo, Kecamatan Kota Kendal, di halaman SDN Tunggulrejo, Selasa. Pecanan­ gan itu didasarkan pada cukup tingginya ibu­ibu usia subur yang tidak ingin hamil namun tidak ikut program KB. Mirna berharap dengan pencangan Kampung KB bisa dijadikan contoh bagi semua warga Kabupaten Kendal dap­ at menyukseskan program KB yang digalakkan pemerintah.

Terutama, bagi Pasangan Usia Subur (PUS), sehingga bisa membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagai pondasi dan landasan yang kuat untuk pembangunan di Kabupaten Kendal.

Kemudian, bagi warga masyarakat yang sudah beru­ mah tangga sudah selayaknya mengikuti program KB seh­ ingga akan tercipta keluarga yang sehat, karena berbagai manfaat bisa didapat dari ber KB ini.

“Saya berharap keluarga yang ikut KB bisa menularkan kepada keluarga yang lainnya.

Lebih baik lagi bila ikut KB

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Bupati Kendal, Mirna Anissa mencanangkan Kampung KB di Kelurahan Tunggulrejo.

Mandiri,” kata dia.

Sementara Kepala BPP­ KB Kabupaten Kendal Dyah Aning Budiarti, mengata­ kan, revitalisasi program KB dan pembangunan keluar­ ga mengamanatkan supaya program KB dan pemban­ gunan keluarga agar ditata rapi, lebih menyantuh kepada masyarakat supaya selain per­ tumbuhan penduduk benar­ benar terkendali, program KB juga bertujuan untuk mem­ bangun keluarga yang kuat serta berkualitas agar bisa mengantisipasi berbagai per­ masalahan antara lain nikah muda, sex bebas, narkoba, kekerasan. “Karena kelu­ arga adalah benteng terkuat untuk menghadapi berbagi masalah,” tutur dia.

Dia mengungkapkan, pro­

gram KB dan pembangunan keluarga merupakan program strategis untuk memutus rantai kemiskinan karena dengan jumlah keluarga yang kecil, beban keluarga tidaklah terlalu berat. Anak­anak bisa mengeyam pendidikan den­ gan jenjang yang lebih tinggi, memperoleh asupan gizi dan kesehatan yang lebih baik dan orang tua bisa mencari nakah dengan lebih tenang. Dengan keberhasilan program KB, se­ luruh komponen pendukung indeks pembangunan manu­ sia juga akan meningkat.

“Oleh sebab itu pemban­ gunan program KB dimulai berbasis kepada masyarakat yang paling kecil yakni kam­ pung atau RW,” ujar dia.

Tahun ini, pencanangan kampung KB di Kabupaten

Kendal, tujuannya agar peng­ garapan program KB lebih menyentuh wilayah terendah yaitu RW atau dusun. Kam­ pung KB diharapkan menjadi miniatur penggarapan KB se­ cara paripurna. Dengan begi­ tu, kampung KB yang meliputi satu RW tersebut menjadi pi­ lot project untuk direplikasi dan dikembangkan di selruh wilayah kelurahan dan desa se Kabupaten Kendal.

“Pencanangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau RW melalui program pembangunan KB, pembangaunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas,” ungkap dia.

Dia menambahkan, peneta­ pan Kelurahan Tunggulrejo sebagai kampung KB yang ke 31 di Provinsi Jawa Tengah, memenuhi kriteria persyatan sebagai berikut, wilayah yang terpilih sebagai Kampung KB yakni wilayah yang tertingal, terpencil dan perbatasan serta kodisinya minus. Kelurahan Tunggulrejo termasuk tiga kelu­ rahan di Kecamatan Kota Kendal yang tertinggal bersama dengan Jotang dan Trompo.eko

LENSA INDONESIA, JOMBANG Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko diun­ dang menjadi salah satu pembicara pada Focus Group Discusion (FGD) Sharing Session Pemer­ intah daerah dalam pen­ gelolaan APBD secara good governance yang dis­ elenggarakan TEPRA (Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran).

Bupati Jombang mema­ parkan sejumlah terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mense­ jahterahkan masyarakat Jombang. Paparan tersebut dikatakan Bupati Jombang dalam FGD Sharing Ses­ sion Pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD secara good governance pada Kamis (19/5/2016) beberapa waktu yang lalu, di Ballroom Hotel Bumi Surabaya dengan Wakil Menteri Keuangan.

Selain Bupati Jombang, ada empat kepala daerah lain yang dinilai berpresta­ si juga didatangkan sebagai narasumber pada FGD kali ini yakni, Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah, Bu­ pati Bantaeng Provinsi Sulawesi selatan, Bupati Kutai Kartanegara Kali­ mantan Timur dan Bupati Banyuwangi.

Para kepala daerah ber­ prestasi ini diundang se­ bagai narasumber dengan

tujuan untuk memberikan kontribusi pada pengelo­ laan keuangan negara/ daerah yang lebih baik, mendukung pembangunan nasional serta mencapai cita­cita bangsa. Di forum ini mereka satu persatu membagikan pengalaman mereka mengenai best practices pengelolaan APBD di daerahnya ma­ sing­masing.

Melalui FGD ini, para kepala daerah berprestasi tersebut menyampaikan pengalaman mengenai proses perumusan kebi­ jakan, perencanaan, hingga penganggaran untuk da­ pat mengakomodasi concern pembangunan dalam APBD. Selain itu, mereka juga menjelaskan mengenai implementasi penetapan prioritas pembangunan dalam APBD dan terobo­ san atau inovasi yang telah dilakukan di daerahnya masing­masing.

“Nama Kabupaten Jom­ bang saat ini melejit sejak dipimpin Bupati Nyono Suharli ,banyak terobosan dan inovasi yang bagus yang bisa kita tiru nantin­ ya,” kata Mardiasmo Ketua TEPRA (Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Ang­ garan) mengawali acara pada saat itu.

Disebutkan oleh Mardi­ asmo yang saat ini menja­ bat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI ini, bahwa

Bupati Jombang menjadi kepala daerah berprestasi dan menjadi narasumber FGD.

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Graika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TuGAS JuRNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTuK APAPuN DARI NARASuMBER

WWW.LENSAINDONESIA.COM

Kabupaten Jombang pu­ nya terobosan serta ino­ vasi yang belum ada di Kabupaten atau Kota lain, bahkan pemerintah pusat pun juga belum men­ jalankan.

“Terobosan dan ino­ vasi yang ada di Jombang seperti Mobil Siaga Desa, hanya Jombang yang pu­ nya seperti ini,” kata Mar­ diasmo, Wamenkeu RI. “Ada lagi Program ADD sebesar 500 Juta perdesa, pemerintah pusat baru tahun ini memberikan dana desa, tapi Kabupaten Jombang sudah punya program ini dan sudah dijalankan sejak pemerin­ tahan Bupati Nyono,” terang Mardiasmo.

Selain itu, dalam pen­ gelolaan Anggaran Penge­ luaran dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Ka­ bupaten Jombang juga punya sejumlah program yang berpihak pada rakyat.

“Untuk masyarakat miskin dan kurang mampu yang ingin berobat ke rumah sakit daerah, Kabupaten Jombang punya Kartu Jombang Sehat (KJS),” tambahnya.

Wakil Menteri Keuan­ gan tersebut mengapre­ sisasi program­program pemerintahan Kabupaten Jombang, banyak pro­ gram pemerintahannya berpihak terhadap rakyat, seperti saat ini Bupati Jombang Nyono Suharli juga mempunyai program untuk melawan “Bank clurut atau bank Titil” atau koperasi simpan pin­ jam dengan bunga tinggi.

Setiap Bumdes mendap­ atkan kucuran anggaran 100 Juta untuk memperkuat Badan usaha Milik Desa tersebut. “Terobosan ini untuk memperkuat ke­ mandirian desa, ini bagus.

Nanti akan kita bagikan ba­ gaimana kiatnya, karena ini bagus untuk memperkuat kemandirian desa,” pung­ kasnya.obi/adv

16 EDISI 139 | 30 MEI - 4 JUNI 2016 a d v e r t o r i a l

JAWA TIMUR RAIH ENAM TROPHI PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL LENSA INDONESIA, SURABAYA Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo secara konsisten terus menunjukkan prestasinya di tingkat nasional. Setelah menjadi juara umum dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 pada Maret lalu.

Kali ini, enam trophi penghargaan sekaligus diborong oleh Pakde Karwo (sapaan akrab Gubernur).

Lima trophi pertama adalah Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, dimana Jatim berhasil menyabet lima penghargaan, yakni untuk inovasi “Ini Lho Pak De, Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah” (BPKAD Jatim), “Under Water Restocking; Peningkatan Potensi Sumberdaya Ikan melalui Penebaran Benih Ikan di Dasar Laut” (Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim).

Kemudian, MLM Pasung “Cara Cepat Jatim Bebas Pasung” (RSJ Menur), “Persalinan Lancar dan Nyaman dengan STIPUTS BRA (Stimulus Puting Susu Bra)” (RSUD Saiful Anwar), “Bravo Pala Indonesia Bermutu dan Solusi Menghilangkan Notifikasi Pala Indonesia” (Dinas Pertanian Jatim). Sedangkan, satu trophi lainnya

adalah penghargaan BKN Award 2016 untuk BKD Provinsi Jatim. Yakni Juara II Pengelola Kepegawaian Terbaik Instansi Pusat dan Daerah untuk kategori Pemerintah Provinsi.

Seluruh penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian dengan tema “Revolusi Mental Menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas Profesional dan Berdaya Saing Global” di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Pakde Karwo mengaku sangat bangga dan bersyukur dapat meraih enam trophi penghargaan sekaligus.

Dengan sumringah, Pakde menuturkan penghargaanpenghargaan ini merupakan bukti kerja keras pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus berinovasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik.

Salah satunya, inovasi Under Water Restocking yang merupakan penebaran benih ikan dengan cara ditebar ke dalam rumah

masing-masing, tidak lagi terpusat seperti dulu. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan, sama dengan perubahan teknologi, daerah yang tidak update teknologi, pasti akan tertinggal. Manfaatkanlah SDM dan TI untuk membangun daerah dan melayani publik,” imbuh Wapres. nsarifa/adv

LIMA PENGHARGAAN TOP 35 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016 YANG DIRAIH JATIM Gubernur Jatim Soekarwo menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian.

ikan yang ditenggelamkan ke dasar laut. Cara tersebut sangat efektif karena benih ikan langsung diantar ke rumah ikan yang telah dipenuhi lumut atau tritip dan plankton sebagai sumber makanan benih ikan.

Hasilnya, benih ikan bisa besar dan berkembang biak di dalam rumah ikan tersebut.

Jenis ikan yang ditebar adalah ikan bernilai ekonomis tinggi, yaitu ikan kerapu yang merupakan jenis ikan karang.

“Ini seperti hotelnya ikan, dengan inovasi ini, volume produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan.

Nelayan kami pemasukannya naik, mereka menyatakan cara ini memberikan dampak cukup bagus untuk hasil tangkapannya,” ungkapnya.

Terkait penghargaan dari BKN, Gubernur mengatakan Pemprov Jatim senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kepuasan masyarakat. “Untuk itu, kami selalu meningkatkan kompetensi PNS, memanfaatkan Teknologi Informasi, serta melakukan monev. Intinya, kami membangun ruang publik sebaik-

http://dprd.jatimprov.go.id/

DPRD Jawa Timur Siapkan Perda Dukung Perppu Kebiri bentuk peraturan daerah (Perda) khusus terkait perlindungan kekerasan seksual terhadap anak di Jatim.

“Kami prihatin dan miris sekali dengan banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. Jika hal itu dibiarkan maka pelaku akan merajalela. Dengan hukuman yang diperberat mulai dari menerapkan metode kebiri dan mengumumkan identitas pelaku ini saya yakin bisa jadi efek jera dan otomatis akan menurunkan tindakan kekerasan seksual pada anak,” imbuh dr Agung.

Tak hanya itu, Komisi E DPRD Jatim juga mendorong agar pada setiap instansi pemerintahan di Jatim juga mendukung adanya Perppu, salah satunya dengan cara mendirikan posko pengaduan kekerasan seksual terhadap anak.

“Saya sudah minta Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Jatim dan Dinas Pendidikan Jatim untuk membuka posko di masing-masing sekolah.

Ini sangat serius sekali,” tandas pria asal Banyuwangi ini. nsarifa/adv

Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono

WWW.LENSAINDONESIA.COM

http://www.jatimprov.go.id/

kota lain untuk ikut berlomba memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pasalnya, sejak Otonomi Daerah (Otoda) diberlakukan, inovasi pemda sudah tidak bergantung pemerintah pusat.

“Dengan Otoda, maka inovasi dan kemajuan di daerah bergantung pada pemda

a d v e r t o r i a l

LENSA INDONESIA, SURABAYA Komisi E DPRD Jawa Timur mendukung penuh terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono mengatakan adanya Perppu bisa menjadi titik awal penuntasan kasus kekerasan yang menimpa anak, khususnya kasus kejahatan seksual pada anak.

Terlebih dengan diaturnya hukuman fisik yakni kebiri bagi pelaku juga dinilai bisa menjadi efek jera agar kekerasan seksual pada anak tak semakin meluas.

“Komisi E DPRD Jatim mendukung Perppu yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Sanksi yang diatur dalam Perppu ini luar biasa, karena bisa memberikan efek jera bagi pelakunya,” papar politisi yang juga dokter asal Partai Demokrat ini, Kamis (26/5/2016).

Bahkan pihaknya juga siap mengimplementasikan Perppu tersebut dalam

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

baiknya,” tegas dia.

Secara keseluruhan, Pemprov Jatim berhasil menjadi yang terbaik dari 2.476 inovasi-inovasi yang masuk menjadi peserta kompetisi, baik dari kementerian, lembaga, provinsi, BUMN/ BUMD lain. Sementara Top 35 ini sendiri terdiri dari 3 kementerian, 2 lembaga, 8 provinsi, 14 kabupaten, 5 kota, serta 3 BUMN/BUMD. Ditambahkan Wapres RI Jusuf Kalla pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi cambuk bagi lembaga/kementerian, provinsi, dan kabupaten/

1. “Ini Lho Pak De, Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD BPKAD Jatim)”. Lab tersebut merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Di lab itu, bertujuan sebagai pusat data keuangan Provinsi/ Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur bagi stakeholder yang membutuhkan, pusat kajian keuangan untuk memperkuat Kebijakan Keuangan Daerah, serta pusat Pelayanan Berbasis IT, yang mana semua produk LPKD dapat diakses melalui web.

2. “Under Water Restocking” yang merupakan penebaran benih ikan dengan cara ditebar ke dalam rumah ikan yang ditenggelamkan ke dasar laut. Cara tersebut sangat efektif karena benih ikan langsung diantar ke rumah ikan yang telah dipenuhi lumut atau tritip dan plankton sebagai sumber makanan benih ikan.

3. MLM Pasung “Cara Cepat Jatim Bebas Pasung” (RSJ Menur), inovasi ini adalah penerapan tiga multi level management (MLM) yang melibatkan rumah sakit, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Biro Kesejahteraan Masyarakat dan Pemda setempat untuk menangani masalah pasung.

4. “Persalinan Lancar dan Nyaman dengan Stimulus Puting Susu Bra” (RSUD Saiful Anwar), yakni inovasi alat yang bisa membantu persalinan, alat ini dirancang dari tahun 2014 hingga 2015 lalu, oleh satu tim yang terdiri dari lima orang tenaga medis. Alat ini dipergunakan untuk membantu pasien ketika sulit melahirkan karena kontraksinya kurang.

5. “Bravo Pala Indonesia Bermutu, Solusi Menghilangkan Notiikasi Pala Indonesia” (Dinas Pertanian Jatim), inovasi ini lahir dari kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah mendapatkan notiikasi dari Uni Eropa terkait kualitas impor pala dari Indonesia.

6. BKD Provinsi Jatim mendapat penghargaan dari BKN Award 2016, yakni Pengelola Kepegawaian Terbaik Instansi Pusat dan Daerah dimana Jatim meraih juara II untuk kategori Pemerintah Provinsi. Dari total 9 penghargaan yang diberikan, BKD Pemprov Jatim berhasil menyabet 5 penghargaan atau yang terbanyak diantara BKD Pemprov lainnya, diantaranya adalah penghargaan kategori Pelayanan Kepegawaian, Pelayanan Pensiun, Pelayanan Kinerja, Pelayanan Assesment dan Pelayanan Inovasi.

a d v e r t o r i a l