Koran Lensa Indonesia Edisi 138

Page 1

TERBIT 16 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

DUKUNG JOKOWI CAPRES 2019 DAN PEMBERIAN GELAR PAHLAWAN KE SOEHARTO

GAYA LUMBA-LUMBA NOVANTO NAHKODAI GOLKAR Jokowi didukung Golkar maju kembali dalam Pilpres 2019. Di bawah kepemimpinan Setya Novanto, Golkar mau dibikin ‘gaya lumbalumba’ yang tampil hanya untuk memangsa umpan saja. Benarkah Jokowi mau ditarik ke Golkar? Bagaimana reaksi PDIP? KETUA umum terpilih Partai Golkar, Setya Novanto belum apa-apa sudah mengundang kontroversi dengan pernyataannya. Novanto menyebut partainya akan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika masyarakat Indonesia masih menghendakinya untuk maju kembali di Pilpres 2019. Demikian diungkapkan Novanto dalam diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2019). “Pilpres tahun 2019 itu sangat pendek. Sepanjang rakyat mendukung Presiden Jokowi untuk maju ke

Jokowi,” kata pria yang mendapat julukan ‘The Untouchable’ ini. Baca juga hal 3: ‘The Untouchable’ Setya Novanto Setnov–sapaan Novanto– sangat yakin dengan keputusan Golkar mendukung Jokowi. Mantan ketua DPR itu bahkan akan membawa partainya membentengi Jokowi. “Saya selaku ketua umum Partai Golkar bukan hanya mendukung, tetapi membela. Saya yakin rakyat juga pasti akan mendukung. Ini pernyataan saya selaku ketua umum, tolong dicatat,” ujarnya. Lantas apa alasan Novanto sehingga Golkar sudah ancang-ancang mengusung Jokowi?

pilpres 2019. Saya sebagai ketum Partai Golkar bukan hanya mendukung tetapi akan membela Jokowi,” ujar Novanto. Menurut Novanto, suara untuk mengusung Jokowi sudah datang dari mayoritas dewan pimpinan daerah tingkat provinsi (DPD I) Golkar. “Kalau DPD I, 90 persen dukung

Politikus Golkar yang terseret kasus Papa Minta Saham itu merasa punya kesamaan dengan Jokowi. Yakni lebih banyak bekerja ketimbang bicara. Menurut dia, Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin tak ingkar janji. “Kenapa saya begitu mendukung, dari pengalaman Jokowi, baru ngomong, gebrakannya jalan. Visi, chemistry kita sama,” imbuhnya. Meskipun sudah menjadi partai pendukung pemerintah, Setya mengatakan Partai Golkar akan tetap kritis. Namun, dia menjelaskan kritis yang dimaksud bukan berarti mudah menyalahkan pemerintah. “Kritik saya akan konservatif,” katanya. Partai Golkar, lanjut Novanto, akan merumuskan sinergi bentuk bentuk kerja sama dengan pemerintah dan DPRD I dan II ke depan untuk menata jalannya pembangunan. nBaca: Gaya Lumba... Hal 7

AHOK DIKEROYOK 3 KHOFIFAH: BANYAK NEGARA 6 PDIP ‘CINTA MATI’ 9 KOALISI GEMUK BERLAKUKAN HUKUMAN KEBIRI BUDI GUNAWAN Luhut-Ryamizard ‘Rebutan’ Bongkar Kuburan Massal 1965

ISIS RILIS VIDEO ANAK-ANAK INDONESIA BERLATIH PERANG

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, menyindir dua aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Nursyahbani Katjasungkana dan Todung Mulya Lubis. Sindiran ini disampaikan Luhut, disela-sela paparan mengenai masalah komunisme di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, (20/5/2016). “Nursyahbani dengan Todung, saya kadang-kadang perlu dites juga kebangsaannya itu gimana itu? Kok jauh-jauh pergi melakukan pengadilan di Belanda untuk mengadili bangsanya,” ujar Luhut. nBaca: Luhut... Hal 7

Bocah-bocah usia 8-9 tahun dari Indonesia, Malaysia dan Filipina dilatih perang oleh ISIS di Suriah.

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kanan) bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

KELOMPOK teroris ISIS membuat video propaganda yang sangat mengejutkan. Kali ini diperlihatkan video berisi anak-anak berusia sekitar delapan tahun asal Indonesia, Malaysia, dan Filipina, memakai pakaian seragam loreng hijau menembakkan senjata Kalashnikov dan sedang ber-

latih perang. Dalam video berdurasi 15 menit itu seorang pria berikat kepala hitam berlogat Malaysia menyampaikan pesan propagandanya. Di awal video, dalam bahasa Arab, kelompok ISIS menjabarkan kesalahan-kesalahan pemerintah Indonesia,

Malaysia, dan Filipina, negara-negara dengan jumlah umat Muslim yang besar, karena tidak menaati perintah Islam dan tunduk pada Amerika. Mereka kemudian mengajak berbaiat kepada ISIS, dengan pimpinannya Abu Bakar al-Baghdadi. nBaca: ISIS Rilis... Hal 7

SERING DELAY DAN SALAH TERMINAL LAYAK DIBERI SANKSI

Izin Dibekukan, Lion Air Laporkan Kemenhub ke Polisi PERWAKILAN staf penerbang an atau ground staff maskapai Lion Air, Alex Manik, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kelalaian salah satu rekan kerjanya yang salah menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik. Kesalahan itu berujung jatuhnya sanksi pembekuan izin layanan penumpang dan bagasi, atau ground handling kepada manajemen Lion Air. “Kami mewakili 27 ribu pekerja ground staff meminta maaf atas kesalahan rekan kerja kami. Kami hanya manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan tidak sengaja,” ujar Alex dalam www.lensaindonesia.com

jumpa pers di Lion Tower, Jakarta, Kamis (19/5/2016). A k i b a t d i b e k u k a n ny a ground handling Lion Air, ribuan ground staf pun terancam kehilangan pekerjaan. Mereka meminta agar pemerintah berlaku bijak, sebelum menjatuhkan sanksi. “Kami butuh makan, di antara kami ada yang jadi ayah, tulang punggung keluarga. Kami ingin dibina, bukan dibinasakan,” kata dia. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menjatuhkan sanksi berupa pembekuan layanan ground handling untuk maskapai penerbangan Lion Air dan PT Indonesia AirAsia. Sanksi diberikan karena kedua

Gagang Pacul Masuk Kemaluan Enno dengan Cara Ditendang AKSI pembunuhan sadis terhadap Enno Fahira (18) karyawati PT Polyta Global Mandiri yang tewas dengan kemaluan ditancapi gagang pacul, didalangi pacarnya sendiri, Rahmat Alim (15) yang berstatus pelajar SMP. Enno warga Pegandigan, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang, Banten, ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar mess karyawan di Desa Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Tangerang. Sebuah gagang cangkul dilesakkan di kemaluannya sehingga nyaris hanya tersisa cangkul besinya. Saat ditemukan kali pertama oleh dua karyawan PT Polyta Global Mandiri, tubuh wanita yang sehari-hari berjilbab itu ditutupi setumpuk pakaian dan hanya terlihat sebelah kakinya. Saat benda-benda yang menutupi seperti bantal, guling, kain-kain disingkirkan, terlihat wanita malang ini sudah tewas dalam kondisi mengenaskan. Selain luka parah di bagian intimnya tersebut, Enno sebelum meregang nyawa mengalami siksaan isik luar biasa sehingga mengalami luka luar di sekujur tubuh dan hancurnya bagian dalam dada akibat sodokan gagang pacul. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti menjelaskan berdasarkan hasil otopsi, kondisi korban menderita luka yang sangat parah. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka terbuka pada pipi kanan, luka lecet pada pipi kanan, memar pada bibir atas dan bawah dan luka lecet pada leher. Menurutnya, ada juga sejumlah luka yang menunjukkan kesadisan para pelaku. Yakni luka terbuka dan pendarahan pada kelamin korban akibat benda tumpul, luka lecet pada dada kiri kanan, serta pada kedua puting susu korban dikelilingi memar serta bekas gigitan. “Yang paling parah adalah patah tulang leher akibat dipukul gagal cangkul, luka pipi dan rahang korban akibat ditusuk garpu. Luka robeknya hati sampai ke atas paru-paru dan luka pada rongga dada karena 90 persen gagang cangkul masuk ke tubuh korban. Hal itu mengakibatkan pendarahan rongga dada 200 cc dan rongga perut 300 cc,” kata Khrishna. nBaca: Gagang... Hal 7

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait (kemeja putih) memberi keterangan pers terkait sanksi yang diberikan Kemenhub.

maskapai itu dinilai lalai saat melakukan proses ground handling, membawa penumpang dari pesawat ke terminal kedatangan yang keliru. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Suprasetyo, mengatakan,

pembekuan tersebut dijatuhkan untuk menindaklanjuti kesalahan penanganan penumpang internasional yang dilakukan Lion Air dalam penerbangan rute Singapura ke Jakarta, dan PT Indonesia Air Asia dengan rute Sin-

gapura ke Denpasar. Penumpang yang seharusnya diturunkan di terminal internasional, justru diantar di terminal domestik, sehingga tidak terdeteksi imigrasi. nBaca: Izin... Hal 7

Hasil scan cangkul (foto kiri) yang merobek kemaluan hingga hati korban. Foto Enno Fahira semasa hidup.


BISNIS

2

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

IRAN SIAP PASOK 200.000 BAREL PER HARI MINYAK MENTAH KE INDONESIA Indonesia sudah dapat mengimpor Minyak mentah dari Iran hingga 200.000 barel setiap harinya, bahkan lebih. PEMERINTAH Iran menyatakan kesiapan untuk memasok Minyak mentah sebanyak 200.000 barel per hari ke Indonesia setelah pencabutan sanksi internasional pada negara ini. “Saya rasa kini Indonesia sudah dapat mengimpor

Minyak mentah dari Iran hingga 200.000 barel setiap harinya, bahkan lebih,” ujar Menteri Perekonomian dan Keuangan Iran Ali Taiebnia kepada Antara, Rabu (18/5/2016). Menurut dia, setelah Iran dibebaskan dari sanksi

PLN Jatim Bangun 11 Gardu Induk di Kawasan Industri PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur terus mengembangkan layanan kebutuhan listrik untuk masyarakat dan industri. Khusus untuk wilayah industri, PLN sedang membangun 11 gardu induk di lokasi yang dekat dengan kawasan industri. “Daerah industri menyerap banyak tenaga listrik yang dihasilkan PLN. Untuk mengaliri listrik ke konsumen itu perlu transmisi yang kuat, karena itu kita perlu bangun gardu induk ini untuk memenuhi kebutuhan listrik. Terutama bagi kawasan industri yang baru nantinya yang memang akan membutuhkan listrik dalam kapasitas besar,” kata Deputi Manager dan Komunikasi Bina Lingkungan PLN Distribusi Jatim, Pinto Raharjo pada Lensa Indonesia, di Surabaya, Kamis (19/05/2016). Diharapkan dengan selesainya pembangunan gardu induk tersebut, maka calon investor tak ragu memilih Jatim sebagai tempat mengembangkan usahanya yang tentunya didukung oleh kebutuhan listrik yang memadai. PLN Jatim, tegas Pinto, siap melayani berapapun kebutuhan listrik yang diminta oleh pihak

industri. “Industri baru yang hadir di Jatim ini kan juga banyak, mulai dari kawasan industri Banyuwangi, Gresik ada JIIPE, Tuban, Lamongan, Ploso di Jombang, Madura ada Seaport Industrial City juga kawasan industri di Malang. Kehadiran industri baru ini kita sambut, kita sediakan kebutuhan listriknya. Ini bagian kerjasama antara PLN dengan Pemprov Jatim untuk meningkatkan perekonomian di Jatim,” ujar Pinto. PLN Distribusi Jatim terus berupaya melakukan penguatan terhadap suplai kebutuhan listrik, ditambah adanya pembangunan gardu induk yang baru diharapkan bisa memenuhi seluruh permintaan konsumen terkait kebutuhan listrik. Pihaknya menarget proses pembangunan gardu induk di 11 lokasi itu bakal rampung pada tahun 2017 mendatang. “Pembangunan gardu induk di 11 lokasi ini sedang on going progress. Target selesai pada tahun 2017 yang diharapkan mulai bisa beroperasi dan bersinergi dengan pembukaan daerah industri yang baru itu,” imbuhnya. Hingga saat ini, di seluruh wilayah Jatim sudah ada sebanyak 98 gardu induk yang bisa menampung listrik total mencapai 9.000 MVA. Sedangkan untuk kapasitas 11 gardu induk yang baru bisa menampung daya listrik hingga 870 MVA. Ditambahkan dia, sesuai tujuan rasio elektrifikasi di Jatim sudah mencapai 88 persen. Jumlah ini lebih tinggi daripada nasional yang baru sekitar 86 persen. PLN Distribusi Jatim menarget rasio elektrifikasi di Jatim bisa terus meningkat mencapai 100 persen pada tahun 2020 nanti.sarifa

ekonomi, pihaknya kemudian segera menargetkan peningkatan jumlah ekspor minyak mentah. “Sebelum sanksi dikenakan, kami ekspor minyak sebanyak 2,5 juta barel setiap harinya, ketika sanksi diberlakukan angka tersebut menurun menjadi satu juta barel per hari. Kami kini menginginkan volume yang sama seperti era sebelum sanksi,” katanya lagi. Terkait dengan masalah

itu, Ali Taiebnia mengemukakan negara-negara yang menggantikan peran Iran sebagai eksportir minyak mentah, ketika sanksi diberlakukan, harus mulai mengurangi pasokan minyak mereka ke luar negeri. “Ini merupakan hak yang wajar untuk kami memiliki target seperti sebelum sanksi, karena negara-negara yang menggantikan kami mengekspor minyak telah banyak dapat keuntungan.

Sekarang mereka yang harus menurunkan jumlahnya dan Iran yang menambah ekspornya,” kata Ali Taiebnia pula. Karena itu, Pemerintah Iran sangat mendukung penguatan kerja sama ekonomi dengan Indonesia, dengan peningkatan jual-beli minyak mentah menjadi salah satu yang diincar. Apalagi, sebelum Iran dijatuhi sanksi, Indonesia memang kerap memenuhi

kebutuhan Minyak mentah dari negara di kawasan Timur Tengah tersebut, sehingga potensi adanya kerja sama di sektor perdagangan lebih kuat. “Saya mengetahui bahwa ada kilang di Indonesia yang dibangun sesuai dengan kualitas dan spesifikasi Minyak mentah dari Iran, dengan kapasitas dari kilang minyak tersebut adalah sebanyak 120.000 barel per hari,” ujarnya.

Terkait dengan pencabutan sanksi internasional tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Sudirman Said, pada Januari lalu, mengaku tengah menjajaki kerja sama dengan Iran terkait minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Selain itu, Indonesia juga melihat peluang melibatkan Iran di sejumlah proyek kilang petrokimia dan listrik. kon/ans

PT HM Sampoerna Menjadi Perusahaan Tanpa Kecelakaan Selama 20 Tahun Peluncuran paket “Combo Xtra” dan Satu Tarif untuk Semua di Jakarta.

XL Luncurkan Satu Tarif Menelpon ke Semua Operator

PT HM Sampoerna Tbk menerima penghargaan jumlah jam kerja terbanyak tanpa kecelakaan selama 20 tahun, yaitu 757 juta jam.

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan RI memberikan penghargaan Zero Accident (Kecelakaan Nihil) kepada PT HM Sampoerna Tbk. Penghargaan tersebut diserakan pada Rabu 18 Mei 2016 kemarin. Produsen rokok terbesar Indonesia yang memiliki sekitar 17 ribu pekerja ini mendapat penghargaan Zero Accident karena selama 20 tahun berhasil menekan angka kecelakaan kerja. Sampoerna merupakan perusahaan satu-satunya di Indonesia yang berturut-turut meraih Penghargaan Kecelakaan Nihil sejak 1999. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi. Hingga akhir 2015, BPJS mencatat sekitar 100.000 kasus kecelakaan kerja di Indonesia per tahun. Dari angka tersebut, lebih dari 2.000 kasus merupakan kecelakaan berat yang berakibat kematian. Kepala Cabang Layanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karimunjawa Surabaya Heru Prayitno mengatakan,

pekerja Sampoerna tak ada yang melakukan klaim kecelakaan kerja hingga periode Maret 2016. “Sampoerna sungguh merupakan the true role model terkait perusahaan yang berhasil mewujudkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja,” tandas Heru. Selain itu, pada tanggal 19 Mei 2016, Museum Rekor Indonesia (MURI) juga mencatat Sampoerna sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia dengan jumlah jam kerja terbanyak tanpa kecelakaan selama 20 tahun (periode 1996-2016), yaitu 757.000.000 jam. Upaya Sampoerna ini seiring Kampanye Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sejak 1970 sejalan terbitnya UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sampoerna sepakat bahwa K3 merupakan bagian integral dan revolusi mental pada pembangunan nasional guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bangsa. Markus Hosea, Kepala

Pabrik Sigaret Kretek Tangan Sampoerna menyampaikan, keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan merupakan prioritas yang harus diwujudkan oleh semua lapisan karyawan, mulai dari staf hingga pimpinan perusahaan. “Bagi Sampoerna, menjaga keselamatan karyawan sama pentingnya dengan menjalankan bisnis,” tandas Markus di sela-sela acara Environment Health and Safety Festival 2016 di Kantor Pusat Sampoerna di Surabaya, Kamis (19/05/2016). Di kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sampoerna, Ir. Amri AK, MK, berharap Sampoerna terus mempertahankan prestasi ini. “Kami mengharapkan (Sampoerna) mempertahankan prestasi tersebut dan meningkatkan pelaksanaan K3 di tempat kerja secara terus-menerus agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja,” pungkas Amri.rel

PT XL Axiata Tbk luncurkan paket layanan bernama “Combo Xtra”. Sesuai namanya, setiap pembelian paket baru ini, pelanggan memperoleh tambahan bonus gratis menelepon ke seluruh operator, kuota di 2G/3G/4G yang lebih besar, dan bonus tambahan kuota 4G hingga 40GB. Paket baru ini berlaku mulai 9 Mei 2016. “Untuk lebih menarik pelanggan dan masyarakat beralih ke layanan 4G LTE, kami luncurkan produkproduk layanan ekstra. Paket Combo Xtra ini merupakan salah satunya, di dalamnya memberikan bonus menelpon, selain bonus kuota Data 4G yang lebih besar. Paket ini sekaligus mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang selama ini masih banyak menggunakan layanan voice atau telepon,” David Arselus Oses , Chief of Prepaid Business Officer XL dalam keterangan tertulis yang diterima Lensaindonesia.com, Kamis (19/05/2016). Paket Combo Xtra, lanjut David, ditawarkan mulai dari yang paling murah Rp 39 ribu, mendapatkan kuota 800MB, 30 menit gratis menelepon ke semua operator. Paket tertinggi seharga Rp 239 ribu, berkuota 16GB, bonus tambahan 40GB di 4G, unlimited menelepon ke sesama XL, dan 150 menit ke

semua operator. “Pelanggan XL bisa menikmati paket tersebut mulai 9 Mei 2016 cukup membeli Kartu Perdana Combo Xtra atau mengaktifkan Paket Combo Xtra melalui UMB *123 # atau aplikasi MyXL,” tandas David. Selain itu, XL juga mengenalkan program tarif kartu perdana yang hemat, “satu tarif ke semua operator”. Pada program ini, XL berlakukan satu tarif sama ke semua operator yakni nelpon Rp 100/10 detik dan SMS Rp 175/SMS.Manfaat lebih untuk pelanggan akan mendapatkan gratis nelpon selama 20 menit ke semua operator usai pemakaian Rp 1000 untuk area tertentu. “Selama ini kita mengenal tarif On Net dan Off Net, sering kali membuat pelanggan ragu dan was-was untuk menelpon atau kirim SMS ke operator lain. Sebab itu, kami siapkan program ini agar pelanggan lebih santai menggunakan layanan XL untuk menelpon maupun kirim pesan ke pelanggan operator lain,” imbuh David. Internet akses cepat 4G LTE dari XL kini sudah melayani pelanggan di 58 kota, didukung lebih dari 3 ribu BTS 4G. Hingga akhir tahun 2016 nanti, XL menargetkan sekitar 100 kota/area terlayani layanan 4G LTE.eld

Jokowi Segera Luncurkan Kartu Tani Demi Swasembada Gula SINERGI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pergula-an dan BUMN bidang perbankan makin nyata. Salah satu hasilnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan kartu tani. Elia Massa Manik dirut Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menyebut, kartu tani merupakan terobosan baru. “Kami berharap dengan salah satunya kartu tani ini, punya pengaruh positif dalam peningkatakan pendapatan petani, sehingga petani meningkatkan kuantitas dan kualitas pasokan tebu ke pabrik gula yang pada akhirnya tercapai swasembada gula,” kata Elia Elia dalam acara sarasehan yang digelar BRI, Petani dan PTPN XI – PG Semboro dengan tema

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

“Sosialisasi Kartu Tani Indonesia untuk Sinergi Menuju Swasembada Gula Berdaya Saing” di Padepokan H.M. Arum Sabil, Tanggul, Jember, Kamis (19/5/2016). Ikut mendampingi Elia Massa Manik, Direktur Utama PTPN X Subiyono, Direktur Utama PTPN XII Irwan Basri, serta Direktur Utama PTPN XI Dolly Pulungan. Kata Elia, kartu tani akan dibagi di kalangan petani tebu. Dia menegaskan, kartu tani tersebut merupakan terobosan baru supaya petani tebu dapat mencapai swasembada gula, sehingga pabrik gula di lingkungan BUMN akan mendongkrak skala produksinya hingga dua kali lipat. “Kalau sekarang ini hanya produksi pabrik gula BUMN hanya 1,5 juta ton, dengan

revitalisasi yang terus dijalankan maka produksi bisa mencapai 3 juta ton gula,” tegasnya. Dengan lonjakan produksi gula yang signifikan ini, diakui butuh dukungan peningkatan pasokan tebu petani. “Petani harus terus mempunyai keyakinan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah tebunya,” imbuhnya. Sementara Dirut PTPN XI Dolly Pulungan mengatakan, berbagai upaya dalam mencapai swasembada gula terus disiapkan. Selain dengan kartu tani, pihaknya bersama Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) memiliki program radikalisasi tanaman. “Saya sudah bicara dengan petani dan Pak Arum Sabil soal radikalisasi produksi

Dirut Holding dan Dirut PTPN XI, X, XII dalam acara sarasehan di Padepokan HM Arum Sabil, Tanggul, Jember.

tebu di 40 ribu hektar di lingkungan PTPN XI, melalui pendekatan baru dalam pembiayaan dan termasuk adanya kartu tani ini. Sehingga harapannya ada lonjakan produksi tebu, dari kisaran sekarang 76 ton per hektar menjadi 100 ton per hektar, karena tanah HGU PTPN XI sudah diatas 100 ton/hektar,” papar Pulungan.

Ketua Dewan Pembina APTRI H.M Arum Sabil menjelaskan, terobosan kartu tani ini memang sangat menarik. “Ini sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi, karena selain ada upaya menyehatkan Rakyat dengan kartu sehat, sekarang ada kartu tani untuk kesejahteraan petani yang notabene lebih separuh

dari total penduduk Indonesia,” tutur Arum Sabil. Ke depan, jelas Arum, kartu tani ini juga akan dikembangkan bukan hanya untuk petani tebu tapi petani berbagai komoditi, juga peternak dan nelayan. “Memang pilot project petani tebu, yang notabene ada sekitar 1,2 juta orang, yang hampir separuhnya

ada di Jatim,” ujar Arum yang juga wakil ketua bidang pemberdayaan petani di Himpunan Kerukuan Tani Indonesia atau HKTI Pusat. Diakuinya, dengan adanya kartu tani, banyak kemudahan yang didapat. Bukan hanya dalam hal pengumpulan data, tapi juga pendanaan karena kartu tani tersebut akan berfungsi sebagai ATM yang bisa digunakan di bankbank ditunjuk, diantaranya BRI. “Sehingga kita sampaikan ke petani, kalau mereka akan terdata, termasuk akan mendapatkan berbagai fasilitas lainnya. Diharapkan kartu tani ini tidak disalahgunakan karena bantuan dan program pemerintah nantinya ada basis datanya yaitu kartu tani ini,” pungkasnya.ru

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Roik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Haidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Graika (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TuGAS JuRNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTuK APAPuN DARI NARASuMBER


SOSOK

3

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

RENTETAN KONTROVERSI KETUA UMUM GOLKAR TERPILIH

‘THE UNTOUCHABLE’ SETYA NOVANTO Dari semua jejak rekam yang penuh “duri”, baik persoalan etika hingga hukum mewarnai yang perjalanan kariernya, Setya Novanto belum pernah dinyatakan bersalah dalam kasus hukum apa pun. Itulah kemudian banyak yang menyebutnya sebagai “The Untouchable”. SETYA Novanto (Setnov) akhirnya terpilih sebagai ketua umum (ketum) partai Golkar melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) masa bakti 2016-2019. Setnov berhasil menyingkirkan tujuh pesainganya dalam proses pemilihan. Dengan demikian dualisme kepemimpinan partai berlogo pohon beringin tersebut resmi berakhir. Terpilihnya Setnov setelah kandidat lainnya yang juga lolos mengantongi syarat 30 persen suara, yaitu Ade Komarudin, tak melanjutkan pertarungan di putaran kedua. Sosok Setnov sendiri tak pernah lepas dari kontroversi, termasuk kontroversi yang dibuatnya dalam ajang Munaslub Partai Golkar yang mengantarkan dirinya sebagai orang nomor satu di partai terbesar di Indonesia itu. Sederet kasus selama ini mewarnai perjalanan politikus kelahiran Bandung, 12 November 1954 itu. Selain tersangkut perkara etik, bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu juga pernah beberapa kali terseret kasus pidana. Rentetan perkara dugaan korupsi pernah memaksa Setya mesti bolak balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK) sendiri pernah beberapa kali memeriksa Setnov. Tidak cuma KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun

beberapa kali memintai keterangan dari Setnov. Jauh sebelumnya, nama Setnov juga sempat berurusan dengan hukum. Pada 2001 si-

Kasus “Papa Minta Saham” DARI semua jejak rekam yang penuh “duri”, baik persoalan etika hingga hukum yang mewarnai perjalanan kariernya, Setnov belum pernah dinyatakan bersalah dalam kasus hukum apa pun. Itulah kemudian banyak yang menyebutnya sebagai “The Untouchable”. Kontroversi Setnov yang paling menyita perhatian adalah kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden saat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia. Kasus ini telah membuat marah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kasus ini awalnya ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berdasarkan aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Sebuah rekaman yang berisi percakapan Novanto bersama pengusaha minyak Riza Chalid dengan Presiden

Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin membuat Presiden Jokowi marah. Rekaman menunjukkan Setnov dan Riza meminta saham kepada Maroef. Keterangan dari Sudirman, Maroef, dan Setnov juga sudah didengarkan dalam sidang MKD. Sebanyak 17 anggota MKD menyatakan Novanto melanggar kode etik. Menjelang MKD menjatuhkan vonis, Novanto langsung mengambil langkah cepat mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Dengan pengunduran diri itu, MKD langsung menutup sidang dan menganggap kasus selesai tanpa ada putusan resmi yang dikeluarkan lembaga etik DPR ini. Kasus “Papa Minta Saham” ini juga masuk dalam ranah penyelidikan Kejak-

saan Agung dengan dugaan pidana pemufakatan jahat. Novanto juga sudah sempat diperiksa oleh Kejagung. Akan tetapi, kasus itu kini mandek setelah Kejagung tidak berhasil mendapatkan keterangan dari Riza Chalid yang tidak diketahui keberadaannya itu. Nah, ketika dia menyatakan maju sebagai Caketum Partai Golkar, Setnov justru menilai kasus pemufakatan jahat yang menyeret na manya tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pencalonan yang dia lakukan. Sebab, dia merasa tidak bersalah dalam kasus tersebut. “Hal yang terpenting saya tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah melakukan permintaan saham dan mencatut presiden. Itu sudah disampaikan Kapolri, itu sudah tidak ada lagi,” ucap Setnov.

lam, Setnov menjadi salah satu saksi di persidangan kasus hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Kasus lain yang pernah membawa-bawa nama Setnov yaitu masalah penyelundupan 60 ribu ton beras Vietnam, yang perkaranya

ditangani Kejaksaan Agung pada 2005. Serupa dengan di kasus sebelumnya, dia membantah terlibat. Selanjutnya perkara ko-

rupsi lain yang sempat memunculkan kembali Setnov di hadapan aparat penegak hukum yaitu dalam kasus dugaan korupsi pemilihan kepala daerah. Setnov pernah hadir dalam sidang dengan terdakwa bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus dugaan korupsi pilkada di sejumlah daerah. Kontroversi seputar Setnov bahkan juga mencuat dalam ajang Munaslub Golkar yang digelar di Nusa Dua Bali pada 15 hingga 17 Mei 2016 ini. Sejak awal Munaslub digelar terdapat wacana pemilihan ketua umum akan digiring ke arah aklamasi melalui sistem pemilihan secara terbuka. Bahkan, Setnov harus berhadapan dengan tujuh bakal calon ketum lainnya yang menolak pemilihan ketua umum dilakukan secara terbuka. Upaya penggiringan yang disebut untuk memenangkan Setya. Kontroversi lainnya yaitu terkait pertemuan antara Setnov dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Meskipun Luhut menyebut ada pertemuan, namun Setnov menyangkalnya. Berikut ini kontroversi paling Setnov yang paling menyita perhatian publik:

Heboh Kampanye Donald Trump PADA awal September lalu, Setnov bersama pimpinan DPR lain yaitu Fadli Zon menemui kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keduanya kemudian diperkarakan ke Majelis Kehormatan Dewan. Donald Trump merupakan bakal calon presiden Partai Republik untuk Pemilu AS tahun 2016, saat itu sedang melakukan konferensi pers terkait pencalonannya di Trump Tower, New York City, Kamis (3/8/2015). Sesaat setelah dia tampaknya selesai memberikan sambutan dan berjalan menjauh dari podium, Trump mendadak kembali ke mikrofon bersama seorang pria di sisinya. Trump memperkenalkan tamu khususnya itu yang sudah berdiri di belakangnya selama acara tersebut. “(Ini) Ketua DPR Indonesia. Dia berada di sini untuk bertemu saya. Setya Novanto,

salah seorang yang paling berkuasa dan orang hebat,” kata Trump. “Rombongannya berada di sini untuk bertemu saya hari ini. Kami akan melakukan hal-hal besar buat Amerika Serikat, benar kan?” lanjut Trump. Perkenalan itu akhirnya membuat heboh publik Indonesia, apalagi sosok Trump yang cukup kontroversial. MKD langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setnov dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Hasilnya, mereka hanya dijatuhi sanksi teguran karena dianggap hanya melakukan pelanggaran ringan. Proses pemeriksaan MKD ini sempat menjadi perdebatan karena dilakukan diamdiam. Tiba-tiba saja, MKD langsung menjatuhkan sanksi ringan kepada dua pimpinan DPR itu. Setnov saat itu mengatakan, pertemuannya dengan Donald

Trump merupakan undangan dari pengusaha kaya tersebut. Saat itu, Trump ingin mengetahui kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia. “Saya diundang Donald Trump. Jadi, DPR ini selain politik, juga membahas soal ekonomi. Banyak pabrik yang tutup, jadi bagaimana supaya ekonomi kita naik lagi,” cerita Setnov. Semula, Setnov mengaku ingin mengajak Trump berinvestasi di Indonesia. Tak hanya untuk Trump, ajakan itu juga ditawarkan kepada sejumlah pengusaha asal negeri Paman Sam lainnya yang ia temui di Silicon Valley, Amerika Serikat. Ketika hendak meninggalkan tempat kerja Trump, Setnov mengatakan, dia justru diajak untuk menghadiri jumpa pers yang digelar di lobi kantornya. Saat itulah ia diperkenalkan oleh Trump kepada publik Amerika. “Begitu turun saya di-

tarik, ‘inilah Ketua DPR paling berpengaruh di Indonesia.’ Itu dia yang bilang lho, bukan saya,” kata Setnov. Saat itu Setnov merasa tersanjung dengan pengenalan itu. Namun, kondisi sebaliknya justru ia rasakan ketika kembali ke Tanah Air. “Jadi, di sana saya dipuji, di sini saya dihajar. Saya dihantam habis-habisan di dalam negeri,” ujarnya. Padahal, kata dia, ada isu yang lebih menarik daripada sekedar pertemuannya dengan Trump. Ia mengatakan, sejumlah bos perusahaan raksasa yang dijumpai Presiden Jokowi di Sillicon Valley sebelumnya sudah bertemu dirinya terlebih dahulu. Para bos perusahaan itu bahkan bertanya mengenai cara berinvestasi di Indonesia. “Tapi, isu itu tertutup isu Trump, padahal itu isu penting. Saya juga bilang ke temanteman di DPR, jangan ‘friend makan friend-lah’,” kata dia.

taan uang dari Akil. Dia mengaku telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar. Sementara itu, dalam kasus terakhir, Setnov disebutsebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setnov dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Ur-

baningrum sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setnov membagibagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR. Nazaruddin ketika itu menyebut ada aliran dana yang mengalir ke sejumlah anggota DPR di antaranya Setnov. Kala itu Setnov yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar disebut-sebut menerima Rp300 miliar dari proyek besar e-KTP. Setnov juga disebut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Terkait proyek e-KTP, Novanto membantah terlibat, apalagi membagi-bagikan fee. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal proyek e-KTP. bbs

“Akrab” dengan KPK SETNOV juga merupakan wajah yang cukup sering wara-wiri ke gedung KPK. Setidaknya, ada tiga kasus yang membuat Novanto kerap diperiksa sebagai saksi oleh lembaga anti-rasuah itu. Novanto sempat dikaitkan dengan kasus suap PON Riau, kasus suap Akil Mochtar, hingga korupsi e-KTP. Di dalam kasus suap PON Riau, KPK mendalami keterlibatan Setnov dengan menggeledah ruangan Setnov di lantai 12 Gedung DPR. Penggeledahan itu adalah upaya mengembangkan kasus yang sudah menjerat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar. Terkait kasus ini, Setnov membantah keterlibatannya.

Dia juga membantah pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Pada kasus Akil Mochtar, Setnov pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga mantan politikus Partai Golkar. Nama Setnov sempat disebut dalam rekaman pembicaraan antara Akil Mochtar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

Setya Novanto terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar.

Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin. “Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu,

kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd ( jadi) sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya

batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?” demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil. Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini, Setnov membantah adanya permin-

www.lensaindonesia.com


PATGULIPAT

4

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

AHOK DIKEROYOK KOALISI GEMUK Tak tergoyahkannya elektabilitas Ahok bisa memaksa partai politik mengambil langkah drastis. Tak tertutup kemungkinan partai-partai bersatu dalam suatu koalisi raksasa demi menyaingi sang incumben. WACANA koalisi gemuk yang digulirkan diyakini akan menampung banyak partai. Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan besar kemungkinan koalisi gemuk dibuat untuk melawan bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Siapapun yang melawan Ahok akan berusaha membangun koalisi gemuk,” ujar Yunarto, Rabu (17/5/2016). Secara logika, partai-partai yang nantinya tergabung dalam koalisi gemuk akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur dari partai. Sampai saat ini, Ahok belum menunjukkan minat untuk maju pada Pilkada DKI 2017 melakui parpol. Ahok lebih memilih maju melalui jalur independen. Sehingga, kata Yunarto, sudah pasti Ahok tidak masuk

dalam kriteria yang didukung koalisi gemuk. “Jadi koalisi gemuk pasti melawan Ahok dong enggak mungkin mendukung Ahok,” ujar Yunarto. Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah bahwa wacana koalisi gemuk dimunculkan untuk melawan Ahok. Kata Taufik, koalisi ini semata-mata untuk mencari pemimpin yang baik untuk Jakarta. Padahal, kata Yunarto, wajar-wajar saja jika mereka mengakui bahwa koalisi gemuk untuk melawan Ahok. “Saya pikir malah sah-sah saja melawan Ahok, itu kan bagian dari Pilkada,” ujarnya. Taufik mengatakan komunikasi politik menuju koalisi besar sedang terlaksana. “Kalau koalisi besar kan

artinya kita akan komunikasikan dengan partai lain seperti dengan Demokrat, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Partai Golkar,” tuturnya. Taufik mengatakan komunikasi yang dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi soal permasalahan di Jakarta. Jika pikiran sudah sama, kata Taufik, koalisi akan mudah terbangun. Taufik juga mengatakan dua partai yaitu Partai Hanura dan Partai Nasdem ke mungkinan tidak akan bergabung dalam proses komunikasi politiknya. Oleh ka rena itu, kemungkinan berkoalisi dengan kedua partai tersebut pun kecil. “Kami kalau mau ngomong sama mereka, sudah ada temboknya,” ujar Taufik. Partai Hanura dan Partai Nasdem merupakan dua partai yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Ahok. Dua partai tersebut bersedia tidak turut serta dalam Pilkada DKI 2017 jika Ahok memilih maju lewat jalur independen.

Koalisi Gemuk untuk Bangun Jakarta TAUFIK mengatakan, saat ini Partai Gerindra juga sedang melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat. PDI-P merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak di Jakarta. Hanya PDI-P yang bisa mengusung cagub dan cawagub tanpa berkoalisi. “Intinya kami berpikirnya harus sama. Itu saja dulu. Berpikir sama soal Jakarta akan memudahkan kita untuk berkoalisi,” imbuhnya. Kesamaan berpikir tentang permasalahan di Jakarta akan membuat Partai Gerindra dan PDI-P mudah untuk berkoalisi. Namun, kata Taufik, pengurus PDI-P ketika itu tengah disibukkan dengan agenda penjaringan figur yang akan diusung dalam Pilkada DKI. Sebelum berkomunikasi dengan Partai Demokrat dan PDI-P, Gerindra sudah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahkan pengurus Gerindra dan PKS di DKI Jakarta sudah sepakat berkoalisi. Hanya saja, kesepakatan koalisi ini baru ada di tingkat provinsi dan baru akan dilaporkan ke pengurus di tingkat pusat. “Intinya koalisi di tingkat lokal sudah selesai. Tinggal ke DPP masing-masing supaya diterima koalisi itu. Pokoknya sejauh ini engga ada resistensi

dari nama-nama bakal cagub yang ada,” ujar Ketua Tim Penjaringan Cagub Partai Gerindra, Syarif. Taufik menyebut, saat ini sudah bukan saatnya bersaing dalam pilkada, melainkan samasama mengembangkan ide-ide untuk membangun Jakarta. “Jadi, bukan (persaingan) itu lagi. Sekarang berpikirnya membangun Jakarta barengbareng,” tegasnya.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Syakir Purnomo berkomentar soal wacana koalisi gemuk. Syakir mengatakan, hal itu baik karena akan mempermudah pembangunan Jakarta. “Insya Allah, jika koalisi besar terbangun akan makin mudah untuk membangun Jakarta dan menjadikan Jakarta lebih baik lagi,” ujar

Syakir ketika dihubungi. Syakir mengatakan, Provinsi DKI Jakarta begitu besar dan memiliki penduduk yang heterogen. Permasalahan yang ada pun begitu beragam. Perlu kerja keras banyak pihak untuk membereskan itu. “Harapannya makin banyak partai yang bergabung untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Insya Allah

jadi akan makin memudahkan,” ujar Syakir. Untuk mewujudkan koalisi gemuk itu, perlu komunikasi yang baik antara semua partai. “Agar semuanya terkelola dengan baik demi kebaikan dan kesejahteraan warga Jakarta,” ujar Syakir. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abraham Lung-

gana alias Lulung mengapresiasi wacana dibentuknya koalisi gemuk. Koalisi gemuk itu rencananya akan diisi oleh partai politik non-pendukung Ahok. “Bagus. Koalisi gemuk itu bagus,” kata Lulung saat ditemui wartawan seusai bersosialisasi dengan warga di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota, Pilkada DKI berbeda dengan daerah lainnya. Pilkada daerah lain hanya membutuhkan suara terbanyak untuk dapat menjadi kepala daerah, sedangkan pada Pilkada DKI Jakarta, seseorang harus mendapat 50 persen plus 1 jika ingin menjadi kepala daerah. “Sekarang ada yang melakukan uji materiil agar Pilkada Jakarta sama dengan daerah lain. Tetapi, ingat, ini sistemya harus diamandemen karena kalau uji materiil ini dikabulkan, wali kota juga harus dipilih,” kata Lulung.

Risma Paling Berpeluang SEBELUMNYA Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan mengatakan bahwa partainya membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta mendatang. Menurut Sukur, langkah ini tetap dilakukan meskipun PDI-P mampu mengusung bakal calon gubernur secara mandiri. Lalu apakah PDI-P membuka peluang untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra, yang menjadi pesaingnya dalam Pilpres 2014 lalu? “Jangankan dengan Partai Gerindra, kami membuka peluang untuk bekerja sama selama itu adalah anak-anak bangsa,” ujar Sukur di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. “Jadi dengan siapa pun tidak tertutup kemungkinan,” kata dia. Menurut Sukur, tujuan ber koaliasi adalah untuk mendapatkan bakal calon gubernur yang diyakini dapat www.lensaindonesia.com

memberikan perubahan pada wajah Ibu Kota. Koalisi juga diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan Ibu Kota. Hal itu juga serupa dengan niat PDI-P yang masih dalam proses pemilihan bakal calon yang dinilai tepat. Namun, untuk memastikan partai mana yang akan digandeng PDI-P utuk berkoalisi, lanjut Sukur, belum ada pembicaraan internal lebih lanjut. Saat ini, PDI-P masih berproses menentukan siapa bakal calon yang potensial. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok langsung menghindar ketika wartawan bertanya perihal indikasi koalisi gemuk yang dilakukan beberapa partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. “Aduh, saya enggak tahu. Enggak tahu saya,” ujar Ahok, di Balai Kota. Partai Nasdem sebagai pendukung Ahok tak khawatir apabila di pesta demokrasi DKI

tahun depan akan ada koalisi gemuk untuk melawan Ahok. Hal ini dikatakan Ketua DPD Partai Nasdem Bestari Barus saat menanggapi adanya sinyal koalisi gemuk yang dilakukan PDI Perjuangan, Gerindra, PKS dan PPP di Pilgub DKI. “Dalam satu perhelatan biasa saja, ada yang medukung ada yang tidak, itu hal yang biasa saja, saya rasa selama aturan mainya tegas, kemudian juga berkompetisi dengan harmoni tak masalah,” ujar Bestari. Bagi Bestari, masyarakat yang menentukan pilihan siapa calon yang pantas untuk memimpin Jakarta 20172022. Bisa saja kata dia calon dari lawan Ahok lebih baik, sehingga masyarakat memilihnya, ataupun sebaliknya. “Yang jelas yang terbaiklah menurut masyarakat yang menang, yang akan dipilih. Jadi bukan masalah koalaisi atau indepneden, tapi lebih pada jatuhnya nanti pilihan masyarakat ke mana,” jelas

Bestari. “Tapi masyarakat yang pilih, apakah (memilih ke) koalisi yang gemuk atau tidak. Yang memenangkan tergantung pada masyarakat,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI itu menambahkan. Lebih jauh, Nasdem dikatakan Bestari tidak akan meninggalkan Ahok di Pilgub DKI 2017 walaupun partai politik lain mengusung pasangan calon dengan cara melakukan koalisi besar. “Tetap lah kita. Kan memang sudah deklarasi jauh hari,” katanya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai terbuka kemungkinan adanya koalisi gemuk. Djarot mengungkapkan itu setelah memperhatikan dinamika politik saat ini. “Kalau lihat dinamikanya sekarang ini memungkinkan untuk bikin koalisi besar,” kata politisi asal PDIP ini di Jakarta, Senin (16/5/2016). Djarot tak spesifik menyebut partai yang menurutnya akan masuk dalam barisan

koalisi gemuk itu. Tapi ia menyebut koalisi gemuk pernah terjadi pada putaran kedua Pilkada DKI 2012. “Nah sekarang ini ada nuansa ke situ (koalisi gemuk) saya lihat,” sebut Djarot. Sementara itu pengamat politik Holden Makmur menyebut, PDI Perjuangan sebenarnya memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh partai politik lain pada Pilkada DKI Jakarta mendatang. “Kalau partai politik lain harus berkoalisi untuk mengajukan calon, maka PDI Perjuangan dapat mengajukan calon sendiri tanpa koalisi. Ini seharusnya diambil sebagai peluang, karena dari kalangan internal partai banyak kader bagus yang dimiliki dan berpeluang untuk memenangkan pilkada DKI,” kata Holden, di Jakarta, Kamis (19/5/2016). Holden menuturkan, dari keseluruhan kader

yang dimiliki PDI Perjuangan Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini dianggap paling berpeluang besar. “Calon pasangan dari PDIP bisa saja Djarot dengan Boy Sadikin, atau Risma dengan Boy Sadikin atau mungkin Risma dengan Djarot. Tapi dari pola pasangan tersebut, Risma tetap saja jadi faktor penentu memenangkan pilkada DKI Jakarta,” ungkapnya. Holden menyebut, Risma memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik saat memimpin Kota Surabaya, menjadi tokoh inspirasi dan kebanggaan serta dicintai masyarakatnya. “PDIP harus berani mengambil kesempatan ini, sama seperti Pilkada DKI tahun 2012, dimana PDIP percaya diri berkoalisi dengan Partai Gerindra mengajukan Jokowi sebagai calon

gubernur menantang incumbent saat itu,” ujarnya. Kendati begitu, Holden juga memprediksi, Ahok, Sandiaga Uno dan Yusril Ihza Mahwendra juga akan meraih tiket ikut bertarung menjadi orang nomor satu di ibu kota. “Jadi pertarungannya akan ketat,” pungkasnya.nje/jn/kur/fac


PARLEMEN

5

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

Pemotongan Anggaran Jangan Ganggu Program Pendidikan PRESIDEN telah menanda­ tangani Instruksi Presiden terkait penghematan dan pemotongan anggaran da­ lam APBN 2016 sebesar Rp 50,016 triliun. Salah satu kementerian yang menga­ lami pemotongan anggaran terbesar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang anggarannya akan disu­ nat sebesar Rp 6,523 triliun. Walaupun belum mendap­ at laporan secara spesiik dari mitra kerjanya, Ketua Komi­ si X DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta pemotongan anggaran itu jangan sam­ pai mengganggu penyeleng­ garaan pendidikan nasional. Karena pendidikan sangat dibutuhkan bagi kelanjutan Bangsa Indonesia. “Kita memahami ang­ garan negara kemungkinan akan turun, dengan adanya koreksi dari APBN­P 2016. Tapi kita minta agar Peme­ rintah tidak serampangan terhadap kebijakan pemo­ tongan anggaran ini. Jan­ gan sampai ini mengganggu pengelolaan pendidikan na­ sional,” kata Rieky, usai ra­ pat dengan Asosiasi Museum Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/05/2016). Politisi F­PD ini khawat­ ir, jika Pemerintah salah mengambil kebijakan, den­ gan salah satunya memotong anggaran pendidikan, hal ini akan berpengaruh kepada pelajar dan generasi muda Indonesia. “Pendidikan sangat kita butuhkan, dalam rangka me­ nyiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia Merdeka, yang kini tinggal 29 tahun lagi. Kebijakan yang salah terhadap sektor pendidikan, akan berdampak langsung kepada pelajar yang saat ini duduk di bangku sekolah maupun di bangku pendidi­ kan tinggi,” khawatir Rieky. Rieky menjelaskan, Un­

dang­undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidi­ kan Nasional mengamanat­ kan anggaran pendidikan setiap tahunnya sebesar 20 persen dari APBN. Anggaran itu dibagi ke lebih dari 16 ke­ menterian dan lembaga yang menyelenggarakan pendidi­ kan. Namun Rieky meminta agar jangan ada pemotongan anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknolo­ gi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Agama, yang merupakan penyeleng­ gara pendidikan. “Kalau Pemerintah bi­ jak, sebenarnya anggaran kementerian bisa dipotong. Namun, kita berharap, untuk anggaran tiga kementerian itu yang melakukan fungsi pendidikan lebih banyak dari kementerian lainnya, untuk dapat dipertahankan. Kita harapkan kalau ada pengurangan anggaran, jang­ an sampai berpengaruh pada pengelolaan pendidikan na­ sional,” harap politisi asal dapil Aceh itu. Sebagaimana diketahui, total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 50,016 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 20,951 triliun merupakan eisiensi belanja operasional, dan Rp 29,064 triliun meru­ pakan eisiensi belanja lain. Selain itu dalam pemotongan itu juga terdapat Rp 10,908 triliun yang merupakan ang­ garan pendidikan, dan Rp 1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan. Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari total Rp 49,232 triliun dipotong sebesar Rp 6,523 triliun. Kemudian Kemen­ terian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dipotong sebesar Rp 1,953 triliun. Se­ mentara anggatan Kemen­ terian Agama dipotong Rp 1,399 triliun.nsf/nt

Sembilan RUU Ditarget Selesai Pas Masa Sidang V DPR menargetkan menye­ lesaikan penyusunan sem­ bilan Rancangan Undang­ Undang untuk disahkan menjadi Undang­Undang, dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015­2016. “DPR akan menyelesaikan penyusunan sembilan RUU dan melanjutkan pembahasan 16 RUU yang akan menjadi prioritas bersama dengan pe­ merintah,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mem­ bacakan pidato pembukaan Masa Sidang V Ketua DPR Ade Komarudin, di Jakarta, Selasa (17/5/2016). Dia mengatakan DPR akan bekerja keras memanfaat­ kan Masa Sidang V untuk menyelesaikan pembahasan beberapa RUU seperti RUU tentang Informasi dan Tran­ saksi Elektronik (ITE), RUU tentang Pengampunan Pajak. Selain itu menurut Fadli, RUU tentang Sistem Perbu­ kuan, RUU tentang Kebu­ dayaan, RUU tentang Laran­ gan Minuman Beralkohol, dan revisi UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. “Sementara itu, RUU ten­ tang Paten, RUU tentang Merek, dan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pem­ berantasan Tindak Pidana

Terorisme menjadi UU, serta beberapa RUU lainnya akan dilanjutkan pembahasan­ nya pada Masa Sidang V ini,” ujarnya. Dia menjelaskan, RUU yang akan dilanjutkan proses harmonisasinya di Badan Legislasi DPR adalah RUU tentang Pertembakauan yang merupakan inisiatif anggota DPR dari lintas fraksi dan RUU tentang Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif Komisi III DPR. S e m e n t a r a i t u Fa d l i mengatakan, RUU yang saat ini masih menunggu Surat Presiden adalah RUU ten­ tang Kewirausahaan Nasion­ al; RUU tentang Pertanahan; RUU tentang Karantina He­ wan, Ikan, dan Tumbuhan; RUU Arsitek; dan RUU ten­ tang Ekonomi Kreatif. “DPR dan pemerintah tetap berkomitmen mem­ percepat proses pembahasan RUU yang menjadi prioritas tahun 2016,” katanya. Fadli menghimbau kepada Komisi­Komisi, Badan, dan Pansus serta Anggota DPR agar tetap memprioritaskan penyelesaian tugas­tugas legislasi dengan memper­ hatikan kualitas RUU selain kuantitasnya.nima/ans

Kurikulum Manasik Haji Perlu Diubah

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

PENTINGNYA KOLABORASI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN REZIM PUBLIC REGISTRY Kasus Panama Papers menegaskan pentingnya rezim public registry. Sehingga yang namanya pemberantasan korupsi harus berkolaborasi dengan beragam komunitas masyarakat sipil internasional. PEMBERANTASAN korup­ si di suatu negara mutlak membutuhkan dukungan kerja sama internasional. Perlu ada kolaborasi yang seirama dengan negara­ negara lain yang tidak ter­ batas hanya pada penega­ kan hukum. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan hal terse­ but di Lancaster House, London, Inggris dalam per­ temuan KTT Anti­Korupsi (UK Anti­Corruption Sum­ mit) , Kamis lalu. Fadli ber­ bicara dalam kapasitanya sebagai Presiden Global Organization of Parliamen­ tarians against Corruption (GOPAC). “Ada beragam pihak yang dapat mendorong dan mem­ bantu upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Masyarakat sipil misalnya, dapat memperkuat sistem whistleblower dan mekan­ isme untuk melindungi sang whistleblower­nya. Kolabo­ rasi data terbuka, juga da­ pat mendorong pengawasan oleh publik semakin kuat,” ucap Fadli. Sehari sebelumnya, Fadli juga mendapat kehorma­ tan memenuhi undangan mengikuti Tackling Corrup­ tion Together, sebuah kon­ ferensi yang membincang korupsi bagi masyarakat sipil, pemerintah, dan juga kalangan bisnis, yang dige­ lar oleh Commonwealth Secretariat, di Marlborough House, London.

Dalam konferensi terse­ but, beragam komunitas masyarakat sipil interna­ sional, bisnis, dan juga pe­ merintah, serta akademisi hadir untuk bertukar pan­ dangan mengenai upaya kolaborasi pemberantasan korupsi ke depan. Mereka juga menjadi agenda penting dalam pe­ nyelenggaraan KTT Anti­ Korupsi di London tersebut. Sejumlah pembicara dari organisasi internasional seperti OECD, UN Oice on Drugs and Crime (UNODC), Kantor Presiden Meksiko, Presiden Nigeria, hingga LSM Internasional seperti Transparency Internasion­ al, Global Witness, Oxfam, maupun kalangan bisnis seperti Vodafone, Barclays Bank, terlibat dalam kon­ ferensi tersebut. Hal yang menjadi sorotan adalah pentingnya perusa­ haan mengekspose pene­ rima manfaat utama (ben­ eicial ownership) dari be­ ragam aktivitas bisnis yang ada. Ini untuk menghindari keberadaan perusahaan­ perusahaan cangkang yang hanya dapat menjadi sarana penghindaran pajak mau­ pun pencucian uang. Kasus Panama Papers menegaskan pentingnya rezim public registry atas hal tersebut. “Dalam kesempatan ter­ sebut, GOPAC berdiskusi dengan sejumlah kalangan masyarakat sipil interna­ sional seperti TI hingga

Not In My Country, sebuah LSM internasional yang menangani korupsi melalui aplikasi berbasis teknologi. Kami berbicara mengenai kemungkinan kolaborasi ke depan dalam upaya pence­ gahan dan pemberantasan korupsi,” ungkap politisi Partai Gerindra itu. Secara spesifik, Direk­ tur Eksekutif Not In My Country, Roey B Rosen­ blith, tertarik berkolaborasi dengan dunia maya dalam mengungkap kasus koru­ psi dan membangun skema whistleblowing di Indone­ sia. Indonesia, menurutnya, memiliki pengguna dunia maya yang sangat besar dan bisa menjadi kekua­ tan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan Not In My Country me­ rintis aplikasi crowd source anti­corruption di sejumlah negara. Fadli menyambut baik ketertarikan Not In My Country untuk berdiskusi lebih jauh mengenai prospek kerja sama yang dapat didor­ ong. “Kami tertarik untuk mengembangkan platform serupa bagi kalangan legis­ lator. GOPAC Indonesia da­ pat diperkenalkan terlebih dahulu terhadap platform tersebut,” papar dia. Ada empat usulan yang berkembang dalam KTT tersebut. Satu diantaranya adalah pembentukan Inter­ national Anti­Corruption Coordination Center for Law Enforcement (IACCC), sebuah organisasi pusat yang akan memperkuat koordi­ nasi penanganan hukum lintas jurisdiksi. Beragam usulan tersebut menjadi pembahasan lebih lanjut da­ lam KTT di tengah ramainya isu publik mengenai Panama Papers.nbksap/mh

KOMISI VIII DPR RI meng­ usulkan perubahan kuri­ kulum manasik haji untuk penyelenggaraan haji 2018 dengan lebih menekankan pada aspek teknis di lapangan selama melakukan ibadah tersebut. “Selama ini kami menilai pelatihan manasik haji hanya berfokus pada pelatihan doa­ doa saja padahal ada aspek penting lainnya yang harus dikuasai calon jamaah haji di lapangan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (18/5/2016). Selain memberikan bimb­ ingan aspek ritual ibadah, melalui manasik haji, menu­ rut Sodik pemerintah masih memiliki kewajiban mem­ berikan pengetahuan men­ genai medan tempat dilak­ sanakannya ibadah haji, serta pelatihan kesiapan mental dan akhlaq calon jamaah. “Dua sektor lain itulah yang sampai saat ini masih kami anggap lemah,” kata dia. Informasi mengenai me­ dan dilaksanakannya ibadah haji, menurut dia, misalnya dapat disajikan secara men­ detail melalui pemutaran film yang menggambarkan kondisi Makkah, Arafah, Muzdalifah, dan Madinah. “Penyempurnaan pelati­ han manasik haji memang harus terus dilakukan, apala­ gi fasilitas yang ada sekarang lebih memadai,” kata dia. Oleh sebab itu dalam kuri­ kulum manasik haji ke depan diharapkan dapat mencakup 30 persen pelatihan ritual ibadah, 30 persen informasi medan, serta 40 persen ke­ siapan mental dan akhlaq. “Kalau sekarang 90 persen hanya memuat ritual saja,” kata dia. Menurut Sodik, usulan itu telah disampaikan ke pihak Kementerian Agama, namun pihak kementerian meminta

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid.

penangguhan hingga dua ta­ hun yang akan datang sebab buku­buku materi manasik haji untuk dua tahun ke depan telah terlanjur dicetak. “Ke­ menterian Agama minta waktu dua tahun lagi,” kata dia. Sementara itu anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq menambahkan kurikulum manasik haji ke depan diharapkan dapat lebih menyoroti hal teknis yang paling mendetail seperti ba­ gaimana menggunakan kunci kamar hotel, menggunakan lift, menggunakan WC duduk, hingga pemakaian air di hotel. “Banyak kejadian orang tua jamaah haji menjerit karena mengira air (kamar mandi) hotel panas semua karena tidak tahu cara meng­ gunakannya. Itu juga harus diperhatikan,” kata dia. Selain pembenahan kuri­ kulum manasik haji, menurut dia, Kemenag RI juga perlu melakukan evaluasi dan moni­ toring kepada kepala regu (karu) dan kepala rombongan (karom) guna memastikan kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan, pe­ layanan, serta perlindungan kepada jamaah haji. “Sehingga jamaah betul­ betul tidak tersesat dan tidak menjadi korban dari rapuh­ nya sistem dan ketidakpaha­ man karu dan karom,” kata Maman.nluq/ans

DPR Desak Maksimalkan Fungsi P2TP2A KASUS kejahatan seksual yang marak terjadi bela­ kangan ini menjadi salah satu perhatian DPR. Hal ini terlihat saat Wakil Ketua DPR, Fadli Zon membuka masa persidangan V tahun 2015­2016 dan membahas mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang ter­ jadi secara masif dan sadis terhadap perempuan dan anak­anak. Untuk itu DPR berharap pemerintah dapat memak­ simalkan fungsi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Ke­ kerasan terhadap Perempuan dan Anak) dan menghimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif ikut menang­ gulangi masalah ini di ling­ kungan masing­masing. “Pemerintah perlu me­ maksimalkan fungsi P2TP2A dan harus diikuti dengan evaluasi bersama terhadap ber bagai regulasi terkait per lindungan perempuan dan anak. Penting pula untuk melakukan peninjauan ter­ hadap hukuman bagi pelaku yang dapat memberi efek jera,” ujarnya saat membaca­ kan pidato Pembukaan Masa Persidangan V, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/05/2016). Senada dengan Fadli, Ang­ gota Komisi VII DPR RI Mer­ cy Christey Barends (F­PDI Perjuangan) mengatakan, atas kejahatan seksual yang

setiap tahun meningkat 80 persen dan mayoritas kor­ bannya adalah anak­anak. DPR perlu segera menyele­ saikan RUU PKS (Penghapu­ san Kekerasan Seksual) dan memasukkan dalam RUU Prioritas. “Saya mendesak agar RUU PKS menjadi prioritas dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua kali masa sidang. Selain itu, perlu juga adanya pencegahan, penang­ gulangan dan rehabilitasi terhadap korban, karena ke­ jadian ini memberi trauma mendalam terhadap korban, keluarga dan lingkungan,” katanya. Kejahatan seksual yang terjadi, membuat presiden be­ rencana mengeluarkan Perppu (Peraturan Penganti Undang­ undang). Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati (F­Gerindra), Pe­ merintah perlu memikirkan secara matang mengenai hu­ kuman yang akan dimasukkan ke dalam Perppu. Ia menambahkan, huku­ man kebiri kimiawi yang ramai dibicarakan di me­ dia, menurutnya tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku. Tetapi malah akan menyebabkan rasa dendam dan akan mengakibatkan terjadinya hal­hal yang tidak diinginkan. Hal ini perlu dipikirkan agar dapat mem­ berikan hasil yang terbaik. nrnm/mp

Komisi X Minta PSSI Selesaikan Lima “PR” dari FIFA KOMISI X DPR RI mendor­ ong Persatuan Sepakbola Se­ luruh Indonesia (PSSI) fokus menyelesaikan lima peker­ jaan rumah dari Federasi Asosiasi Sepakbola Inter­ nasional (FIFA), pascapen­ cabutan sanksi oleh federasi sepabola internasional itu beberapa waktu lalu.

“Mayoritas rekan­rekan di Komisi X DPR bersyukur, pemerintah sudah kembali ke jalan yang benar. Kami men­ dorong PSSI segera berbenah dengan mencantumkan lima agenda priorotas dari FIFA,” ujar Ketua Komisi X DPR Teu­ ku Rieky Harsya dalam rapat dengar pendapat dengan PSSI

di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5/2016). Dalam kesempatan itu, Moreno Soeprapto mengung­ kapkan, selain fokus pada pekerjaan rumah dari FIFA, dia juga berharap PSSI bisa fokus pada perolehan prestasi. “Dengan lima catatan FIFA untuk PSSI, saya meminta dire­

alisasikan kongkret. Lalu fokus pada prestasi dan merealisasi­ kan Timnas. Saya berharap, PSSI bisa menjaga keutuhan dunia olahraga khususnya sep­ akbola,” kata Moreno. Pasca pencabutan sanksi oleh FIFA, PSSI mendapat lima tugas yang harus segera diselesaikan, yakni mem­

perbaiki hubungan dengan pemain, meninjau Indonesia Super League (ISL) sebagai kompetisi resmi PSSI, mem­ persiapkan Timnas untuk mengikuti beberapa agen­ da FIFA seperti Piala AFF, Sea Games 2017 dan Asian Games 2018. Kemudian, memperbaiki

statuta PSSI sesuai dengan standar FIFA dan pengemban­ gan infrastruktur persepakbo­ laan nasional berkoordinasi dengan pemerintah dan pe­ mangku kepentingan lainnya. “Kami diharuskan mer­ eview asosiasi pemain, mi­ numum kontrak, asuransi, menerapkan lisensi klub

secara penuh. Lalu, kami diminta menyiapkan segera timnas kita dengan manaje­ men lengkap karena sejumlah event sudah di depan mata. Kemudian pengembangan infrastruktur,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan dalam kes­ empatan yang sama..nlia/ans www.lensaindonesia.com


ANALISA

6

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA: BANYAK NEGARA MEMBERLAKUKAN TAMBAHAN HUKUMAN KEBIRI Di Nottingham, orang berjejer minta dikebiri. Di Jerman, Denmark, Swedia, dan Korsel sangat banyak negara yang sudah memberikan tambahan hukuman dengan kebiri kimiawi. KASUS kejahatan seksual, khususnya terhadap anak semakin mengerikan. Sehingga dorongan untuk pemberatan hukuman seperti kebiri bagi pelaku, menguat. Namun, di tengah finalilasi draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memuat hukuman tersebut, opsi kebiri ditentang oleh penggiat HAM. Selain tidak manusiawi, hukuman kebiri juga dinilai tidak efektif dalam menurunkan kejahatan seksual. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, salah satu yang paling getol menyuarakan hukuman kebiri, mengaku tidak surut. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat kejahatan seksual. “Data darimana bilang tidak efektif. Coba berikan data ke saya. Kita adu data,” tantangnya. Berikut wawancara selengkapnya: Jadi menurut Anda hukuman kebiri efektif ? Di Nottingham, orang berjejer minta dikebiri. Jadi efektif tidak efektif, kita belum melakukan. Maka, harus cari dulu negara yang sudah melakukan. Saya termasuk yang coba membandingkan

kenapa beberapa negara, di Amerika Serikat lebih dulu melakukan itu. Lalu Inggris melakukan itu, beberapa state di Australia melakukan itu. Jerman, Denmark, Swedia, Korsel sangat banyak negara yang sudah memberikan tambahan hukuman dengan kebiri kimiawi. Jadi tidak menghenti-kan kemungkinan nanti berketurunan, karena kebiri kimiawi itu ada masa, berapa tahunnya nanti hakim yang memutuskan. Tapi pegiat HAM, termasuk sejumlah anggota DPR tetap menolak? Ini kan sudah diputuskan oleh Presiden. Apa tidak ada opsi lain untuk pemberatan hukuman selain kebiri? Tambahan hukumannya juga bisa dalam bentuk chip, bisa juga mempublikasikan identitas, ini juga dilakukan di salah satu negara di Amerika. Saya melihat, foto predator dipasang di SPBU, misalnya. Itu tambahan hukuman. Bisa juga finger print. Sejauh ini apa saja item penting dalam draf Perppu tersebut? Jadi di dalam Perppu itu, ada empat item. Pertama

ada lah pemberatan hukuman, hukuman pokoknya 20 tahun. Bisa ditambah seumur hidup atau hukuman mati, jikalau ada hal-hal yang melingkari dari proses kejahatan seksual. Misalnya ada penganiayaan sampai kepada pembunuhan. Yang kedua, adalah tambahan hukuman. Jadi kebiri itu adalah salah satu opsi tambahan hukuman. Jikalau itu dilakukan kepada pelaku pedofil, berarti korbannya anak-anak dan korbannya sudah berkali-kali. Cuma itu saja? Kemudian, di dalam Perppu itu opsi nya juga adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat, layanan perlindungan anak, tempat pengaduan kalau ada kasus terhadap anak, kemudian ke empat, memberikan psikososial terapi. Karena biasanya korban pelaku sodomi itu bisa 20, juga bisa lebih dari seratus. Itu sudah ada adiksi. Jadi ada psikososial terapi yang juga harus diberikan kepada pelaku. Juga kepada korban dan keluarga korban. Hingga saat ini, sudah sejauh mana progres finalisasi Perppu ini? Jadi kalau Perppu-nya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Legal drafting-nya ada di sana. Biasanya akan ada harmonisasi masing-masing menteri di dalam legal drafting yang sudah di finalisasi itu. Oh ya, menurut analisis Anda, apa yang menjadi

faktor utama maraknya kejahatan seksual belakangan ini? Saya tidak melakukan analisa. Tetapi saya punya data. Dari data yang saya akses, dari tahun 2000 sejak Menteri Pemberdayaan Perempuan zaman Gus Dur. Ketika anak-anak mengakses konten video porno maka 67 persen sampai 75 persen itu potential addict. Kalau dia sudah addict maka akan sering nonton dan yang semula dianggap itu tabu menjadi biasa-biasa saja. Dari angka itu kira-kira 39 sampai 49 persen potensial acting out. Potensial ikut menirukan, gitu. Jadi tinggi sekali sebetulnya pengaruh antara akses konten video porno dengan adiksi menonton dan kemungkinan untuk acting out. Ini datanya. Selain data? Saya juga tanya kepada pelaku kasus YY di Rejanglebong. Nak apa benar kamu suka nonton video porno, dijawab iya. Lalu saya tanya, nontonnya pakai apa? Handphone. Sendiri atau ramerame? Jawabnya; Ramerame. Saya tanya lagi, apa betul kamu habis minum tuak, dia jawab, iya.

dari sisi ini, terhadap kasus YY, siginifikansi pengaruh video porno dan miras itu nampak. Karena saya tanya sendiri. Yang terjadi di Surabaya juga seperti itu. Terkait video porno ini, apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah? Langkah pemerintah, Menkominfo, pada saat ratas (rapat terbatas), hari Rabu yang lalu menyampaikan sudah sekitar 750 ribu konten porno sudah di-delete. Jadi mungkin kita sudah harus lebih lagi seperti di Singapura, itu banyak konten porno mau di-dowload itu sudah not found. nhrm

Dia mabuk? Dia jawab tidak. Tapi pusing-pusing. Lalu saya tanya, apa kamu ikut melakukan. Dia jawab, iya. Saya ingin menyampaikan urutan benang merahnya itu. Kenapa kamu melakukan nak? Karena diajak sama yang dewasa. Nah

Azriana: Penjajahan Terhadap Perempuan Belum Selesai Akibat Budaya Patriarki SEJAK April 2016, media massa di Indonesia marak pemberitaan perkosaan sadis terhadap perempuan. Perkosaaan dilakukan oleh belasan orang terhadap perempuan belia. Di antaranya adalah pemerkosaan yang menimpa Yuyun (YY), gadis 14 tahun di Bengkulu yang diperkosa oleh 14 lelaki. Sementara di Klaten, Jawa Tengah ada LS, siswi Sekolah Dasar yang diperkosa oleh 4 lelaki belasan tahun. Terakhir, ada YL, perempuan berusia 12 tahun yang diperkosa oleh 4 lelaki berusia 20-an tahun di kuburan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Itu semua sebagian kecil kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Tahun 2016, Komnas Perempuan mencatat ada 3.166 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari jumlah itu, sebanyak 72 persen adalah kasus pemerkosaan, pencabulan sebanyak 18 persen, dan pelecehan seksual 5 persen. Sementara, dalam kurun 10 tahun, terdapat 93 ribu kasus kekerasan seksual. Ketua Komnas Perempuan, Azriana menilai kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak lepas dari abainya negara. Sebab negara masih belum serius memperhatikan perlindungan terhadap perempuan. Banyak kebijakan negara yang bias gender. “Budaya patriarki secara langsung mendukung aksi itu,” kata Azriana. Azriana mencatat perlindungan perempuan dan perspektif gender di Indonesia sangat buruk. Perempuan masih dijadikan objek yang perlu diatur. Sementara perannya di ranah publik sangat minim. Di tambah kebudayaan di Indonesia turut menyuburkan aksi kekerasan www.lensaindonesia.com

terhadap perempuan. Berikut petikan selengkapnya:

hun 2004. UU ini mengakui ketimpangan relasi gender sebagai penyebab kekerasan terhadap perempuan. Dalam pelaksaannya ada kecenderungan istri dilaporkan sebagai pelaku kekerasan terhadap KDRT. Apakah KDRT terhadap suami ataukah penelantaran anak. Aparat penegak hukum Indonesia yang masih bias gender memperlakukan sama dengan laki yang dilaporkan istrinya karena KDRT.

Secara umum, hak apa saja yang belum terpenuhi perempuan di Indonesia? Kalau bicara soal hak perempuan, ada hak mereka sebagai warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Lalu juga hak perempuan ini pemenuhannya sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, politik dan budaya. Ada yang bilang, sampai saat ini penjajahan yang belum selesai di muka bumi adalah penjajahan hak-hak perempuan. Sementara perbudakan sudah selesai, tapi penjajahan terhadap perempuan belum selesai. Mengapa hak perempuan belum sepenuhnya dipenuhi? Sampai sekarang masyarakat Indonesia masih kental dengan budaya patriaki. Budaya yang melihat perempuan itu sebagai kelas kedua. Sehingga dianggap perempuan itu tidak sepenting lelaki. Di banyak tempat perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang semestinya. Kemudian peran gender yang dikonstruksikan oleh masyarakat memberikan tempat strategis untuk lelaki. Misalnya untuk mengambil keputusan, mengurusi publik dan menghasilkan uang. Konstruksi ini berpengaruh kuat dengan pemenuhan hak perempuan. Bukankah sudah ada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sejak tahun 1984? Meskipun Indonesia sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sejak tahun 1984,

tapi kan sampai sekarang dokumen itu belum menjadi kerangka dalam penyusunan kebijakan, program dan anggaran. Masih harus diperjuangkan. Permasalahan dalam pemenuhan hak perempuan ini masih ada di semua level dari tingkat rumah tangga sampai ke negara. Justru kemudian situasi politik perempuan ini digunakan untuk berbagai kepentingan. Misalnya kita lihat, isu perempuan bisa sangat laku dalam membangun pencitraan, untuk menggambarkan simbol, dan pengakuan identitas. Itu selalu dimainkan. Jika bicara soal kebijakan diskriminatif, di daerah yang mayoritas masyarakatnya ingin menonjolkan identitas agamanya

biasanya yang diatur pertama kali perempuan. Soal pakaian, dan relasi. Sejauh mana perempuan diatur boleh menjalin relasi sosial dengan siapa? Di wilayah mana? Dan kepentingannya untuk apa? Itu contoh untuk membentuk simbol dan membangun pencitraan. Sebutlah di Aceh ada peraturan jam malam dan pembatasan berbusana untuk perempuan. Seluruh kehidupan perempuan di atur di sana, itu bertentangan dengan kehidupan bernegara. Negara menjamin kebebasan berekspresi oleh konstitusi. Akan lebih rumit lagi perempuan yang berada di kelompok minoritas yang mendapatkan diskriminasi

berlapis. Misalnya perempuan Ahmadiyah dan Syiah, mereka didiskriminasi di wilayahnya. Selain itu mereka mendapatkan diskriminasi dari kaum lelakinya. Dia mengalami diskriminasi secara struktural dan gender. Budaya pola pikir seperti itu melahirkan budaya yang patriarki juga. Pengambil kebijakan di negara masih berpikir bias gender, sehingga kebijakan yang bias gender menjadi tidak bermanfaat. Misal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ini UU yang paling monumental karena pertama kali negara mengakui kekerasan di dalam rumah. Di dalam kamar adalah urusan negara, bukan pribadi. UU itu dibuat ta-

Sejauh mana kemungkinan konstruksi “perempuan di bawah lelaki” itu bisa diubah? Sangat sulit, tapi bisa. Karena konstruksi patriaki ini terbentuk dengan diperkuat doktrin agama. Kadang diperkuat dengan kebijakan negara, misal dalam Undang-Undang Perkawinan. Di UU itu dijelaskan peran suami sebagai kepala rumah tangga dan perempuan adalah ibu rumah tangga yang mengurusi anak dan sebagainya. Artinya negara tidak mengakui adanya istri sebagai kepala rumah tangga. Peraturan itu akan mempengaruhi peraturan lain yang terus menempatkan istri di bawah. Misal aturan upah, jaminan sosial, atau juga akses kredit. Apa yang sudah terpenuhi dari hak-hak perempuan di Indonesia? Yang paling menonjol dalam berpolitik. Posisi pengambil keputusan sudah banyak ditempati oleh perempuan. Komitmen Pemerintahan Joko Widodo untuk hak perempuan sudah cukup baik. Banyak menteri-menteri perempuan. Di kabinet lalu juga ada menteri perempuan, tapi di posisi Menteri Pemberdayaan

Perempuan atau juga kesehatan. Itu memang jatahnya perempuan. Namun memang masih punya masalah di sana-sini. Di antara terobosan pemenuhan HAM terhadap perempuan masih minim. Kita belum melihat terobosan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu dari belum ada terobosan dari Menteri Kesehatan. Bahkan pernyataan dari Menteri Sosial justru sering mendeskreditkan perempuan. Belum ada terobosan revolusi mental di bawah Kementerian Koordinantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Belum jelas itu mau di bawa ke mana revolusi mentalnya. Isu perempuan masih dianggap isu kelas dua. Lalu kebijakan pro gender apa yang ingin Anda lihat dari pemerintah dalam waktu dekat? Kebijakan pembangunan di pemerintah harus bisa memastikan tidak ada hak perempuan yang dilanggar di dalamnya. Misalnya kejadian 9 ibu-ibu dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah yang menyemen kakinya di depan Istana Merdeka. Mereka menolak pembangunan pabrik semen. Kalau bicara pengelolaan sumber daya alam, perempuan mejadi pihak yang paling lama mengakses alam. Gara-gara pabrik semen, mata air di Pegunungan Kendeng mulai terganggu. Mereka tahu, kalau air tidak ada perempuan paling kesulitan. Perempuan harus memikirkan ketersediaan air untuk anak-anaknya. Kalau tidak ada air, perempuan yang paling kesulitan. Jadi pemerintah harus membuat kebijakan yang berspektif gender.npeb/sua


7 EDISI 138/23 - 28 MEI 2016 Gaya Lumba...

nSambungan Hal 1

Dalam 100 hari pertama memimpin, Novanto menegaskan untuk memfokuskan pada konsolidasi total ke seluruh daerah untuk menyolidkan kader dan membesarkan partai. “Program 100 hari pertama saya adalah konsolidasi total ke seluruh daerah di Indonesia,” terangnya. Untuk konsen hal tersebut, Setya Novanto mengaku dirinya akan mundur sebagai ketua Fraksi PG di DPR. Hal itu dilakukan agar lebih fokus bekerja dalam membesarkan partai. “Saya akan mengundurkan diri sebagai ketua fraksi PG, agar saya bisa bekerja penuh ke daerah-daerah untuk membesarkan Golkar,” tegasnya. Novanto mengaku selama ini dirinya selalu dicitrakan negatif, yang juga dipengaru-

Luhut...

nSambungan Hal 1

Sindiran ini disampaikan Luhut terkait peran Nursyahbani dan Todung pada 2015 lalu, dengan menginisiasi International People’s Tribunal (ITP) mengenai peristiwa 1965. Pengadilan rakyat ini digelar terkait dugaan pembunuhan massal yang dilakukan terhadap simpatisan atau orang yang dituding memiliki kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca peristiwa 30 September 1965. Luhut pun meminta semua pihak yang ingin menyelesaikan persoalan sejarah itu untuk menghadap padanya. Dia mengaku siap menerima siapa saja. “Nah saya simposium ini, saya ingin membuka semua. Karena Sintong Pandjaitan sebagai saksi hidup sama dengan beberapa prajurit lain, tidak setuju jumlah korban 400 ribu tadi,” kata Luhut. Luhut juga mengaku sudah menanyakan masalah ini ke sejumlah profesor yang meneliti peristiwa 1965. “Semua dengan asumsi-asumsi, jadi jumlah 400 ribu itu karena asumsi. Pernah ada fakta enggak?,” ucapnya. Luhut mengasumsikan, misalnya saja ada 200 kuburan ditemukan. Tentunya tidak semua kuburan merupakan korban dari pihak PKI. Kata Luhut, bisa saja berasal dari kelompok lain. Adanya beragam informasi

Izin...

nSambungan Hal 1

Selama ini, maskapai berlogo kepala singa itu akrab dengan sanksi pelarangan membuka rute baru. Pada Februari 2015, misalnya, saat terjadi delay parah penerbangan hingga penumpang mengamuk di bandara, Lion Air diberikan sanksi pelarangan membuka rute baru. Sanksi itu sempat dicabut oleh Kemenhub pada 25 Juni 2015. Saat itu, Kemenhub memandang Lion Air sudah melakukan berbagai perbaikan dalam banyak hal. Perbaikan itu, kata Kemenhub, terangkum dari kesungguhan Lion memperbaiki standard operating procedure (SOP)-nya terkait delay penerbangan atau delay management. Bahkan pada 30 Desember 2015, Lion Air resmi mengantongi dan teregistrasi serta mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai delay management. Namun kejadian buruk kembali terjadi pada Rabu (11/5/2016), di mana Lion Air kembali dijatuhi sanksi pelarangan membuka rute baru lantaran delay puluhan penerbangannya.Kejadian tersebut akibat aksi mogok terbang pilot lantaran uang transpor terlambat dibayarkan oleh manajemen. Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maryati Karma di Kantor Kemenhub mengatakan bahwa Kemenhub sudah pernah memberikan sanksi pencabutan rute atau slot penerbangan Lion Air. Namun, dari pencabutan rute atau slot tersebut akibatnya tidak ada lagi penerbangan maskapai berlogo singa itu selama 21 hari. Maryati menambahkan, kini sanksi berupa tidak diberikannya rute baru pada maskapai Lion Air merupakan puncak dari keter-

hi oleh pemberitaan media. Ia mencontohkan kasus “Papa Minta Saham” yang membuatnya mundur dari posisi Ketua DPR RI. “Pencitraan itu kan media yang bisa memberikan kontribusi besar bahwa keadaankeadaan bisa digeneralisasikan membuat satu kesimpulan pencitraan,” sebutnya. Karena itu ia bertekad membawa citra partainya kembali baik dalam waktu yang relatif tak lama setelah dirinya terpilih menjadi ketua umum. “Saya yakin citra Partai Golkar dalam tidak sampai enam bulan pasti recovery dengan baik. Saya jamin,” kata dia. Novanto juga berjanji akan mengupayakan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Tokoh penguasa orde baru selama 32 tahun itu merupakan figur senior Golkar.

“Ya mudah-mudahan, tentu saya akan berusaha kerja sama dengan fraksi-fraksi lain untuk mewujudkan gelar pada mantan presidenpresiden lain,” urainya. Novanto memang tak secara langsung menyebut nama Soeharto. Dia hanya menekan kan bahwa setiap mantan presiden harus ditempatkan di posisi terbaik. Namun sudah menjadi keputusan Munaslub Golkar untuk mengupayakan agar Soeharto diberi gelar pahlawan. “Siapapun presidennya harus mendapat tempat yang baik, karena tentu mereka sudah berbuat terbaik untuk rakyat,” ucap Novanto. Selain Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid juga belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sementara itu Presiden pertama RI Sukarno mendapatkan gelar pahlawan proklamasi.

dan asumsi yang simpang siur ini, mendorong Luhut untuk memfasilitasi penyelesaian masalah peristiwa 1965. “Supaya bangsa ini jangan dibilang holocaust, pembunuhan seperti zamannya Yahudi dulu (pembunuhan massal oleh Nazi), perang dunia kedua di Eropa itu,” katanya. Tidak hanya itu, Luhut juga menganggap pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menolak pencarian kuburan massal korban tragedi 1965 perlu diluruskan. Menurutnya, penolakan Ryamizard terhadap penolakan itu dianggap sah-sah saja. Namun dia menegaskan, pembongkaran kuburan massal itu dilakukan untuk mengungkap kebenaran jumlah korban. “Ya kalau tidak setuju pengungkapan silakan saja. Saya tujuannya sudah jelas. Kita mau klarifikasi benar enggak itu ( jumlahnya). Mungkin Menhan enggak menangkap maksud saya,” terangnya. Terkait penolakan Menhan, Luhut menilai, Ryamizard belum menangkap maksud pembongkaran kuburan tersebut. Dia menginginkan agar melalui pembongkaran itu didapat fakta yang sebenarnya. Berikutnya untuk membuktikan fakta-fakta tersebut, pihaknya akan melibatkan pihak kepolisian termasuk ahli DNA untuk mengungkap kebenaran bahwa mereka adalah korban tragedi 65. “Kalau dia enggak mau

(menolak pembongkaran) ya berarti dia setuju dengan ( jumlah korban) 400 ribu itu. Kalau saya enggak setuju. Saya enggak lihat ada evidence (bukti-bukti),” pungkasnya. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 sebelumnya menyerahkan data mengenai jumlah kuburan massal korban tragedi 1965 ke Luhut. Data yang diserahkan tersebut berisi informasi mengenai lokasi 122 kuburan massal yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Menurut YPKP, jumlah tersebut hanya 10 persen dari keseluruhan data yang dimiliki oleh YPKP 65. Menhan sebelumnya mengaku tak mendukung rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965. Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru. “Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan kalau semuanya marah? Berkelahi semua,” ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016) lalu. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah. Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, melainkan justru merusak negara. “Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai,” tutur Ryamizard. nnan/ase/maf

lambatan jadwal penerbangan yang sering dilakukan maskapai itu. “Sudah berkali-kali dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Angkatan Udara Kemenhub pusat dan daerah. Sudah banyak masukannya, sudah banyak kejadiannya. Jadi apa dibiarkan? Kan kasihan penumpang. Jadi proses sudah dilakukan dan ini puncaknya,” tegas Maryati dalam konferensi di Kemenhub, Jakarta, Kamis (19/5/2016). Ia mengatakan sanksi yang diberikan pada Lion Air juga tidak berdampak pada rute yang sudah punya. Tapi hanya pada rute yang akan datang. Sehingga menurutnya, saat ini Lion Air harus memanajemen rute yang sudah ada dengan baik. “Niat kita pembinaan pada semua airline untuk melaksanakan bisnis dengan baik. Supaya tidak berdampak pada masyarakat dan internasional. Karena kita disorot internasional,” lanjut Maryati. Sementara pihak Lion Air keberatan dengan sanksi yang diberikan Kementerian Perhubungan berupa pembekuan izin Ground Handling Lion Grup di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Karenanya, Lion berencana menggugat putusan Kemenhub ke pengadilan. Bahkan pada Senin (16/5/2016), Lion Group melaporkan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo ke Bareskrim Mabes Polri. Dasar dari laporan itu awalnya terkait surat pembekuan izin rute baru PT Lion Mentari Airlines selama enam bulan dari Kementerian Perhubungan pada tanggal 11 Mei 2016. “Kita lapor supaya sidik ke orang-orang yang berwenang. Kita lapor ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 16 Mei 2016. Yang dilaporkan Kemenhub sebagai pengambil kebijakan,” kata Direktur

Umum Lion Air Edward Sirait di Lion Air Tower, Jakarta, Kamis (19/5/2016). “Lion Air merasa diperlakukan tidak adil dan akan menuntut keadilan atas hukuman atau sanksi yang diberikan kepada Lion Air,” jelasnya lagi. Edward juga mengatakan, pihaknya meminta untuk dilakukan investigasi terlebih dahulu sebelum dikenakan sanksi. Selain itu, sanksi dianggap berlebihan karena dalam jangka lima hari Lion Air harus memindahkan pelaksanaan Ground Handling di Bandara Soekarno Hatta yang melibatkan 10.000 orang pekerja. Pihak Lion Air menggangap pihak Kemenhub terlalu terburu- buru dalam mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2015 mengenai Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan. Sementara itu, dengan adanya sanksi tersebut Lion Air memastikan kegiatan operasional dan layanan terhadap penumpang tetap berjalan normal. “Semua kegiatan operasional Lion Air di Bandara SoekarnoHatta tetap berjalan normal,” tambah Edward. Terkait pembekuan Ground Handling Lion Group, Edward memastikan bahwa Lion Air tetap bisa melayani penerbangan penumpang, karena masih bisa melakukan ‘Self Handling’. Self handling merupakan pelayanan yang dilakukan oleh Lion Air sendiri. “Yang dibekukan adalah perusahaan Lion Group sebagai ground handling Lion Air. Dalam peraturan penerbangan berlaku, maskapai juga bisa self handling,” imbuhnya.nary/roc/his/pra

Kontroversi Novanto tidak berhenti sampai di situ. Dia juga menyampaikan kesannya terhdap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai sesama kader Partai Golkar tepatnya pada 2011, saat DPR menggodok revisi Undang Undang terkait Pemilihan Umum. “Apa yang dilakukan Ahok ini dilakukan untuk orang banyak. Tentu, yang dilakukan Pak Ahok betul-betul kerja. Jadi, kerja, kerja, dan kerja,” katanya. Walaupun ia memberi apresiasi kepada Ahok, namun Novanto mengatakan hal itu belum tentu membuat Ahok masuk kriteria calon gubernur yang diusung Golkar. “Kita lihat, dalam dua minggu ini semoga bisa memutuskan,” ujar dia. Sementara itu Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno

mengatakan, Partai Golkar dalam mendukung pemerintah seharusnya terpanggil untuk menjadikan Parlemen (DPR) sebagai cermin representasi demokrasi. “Golkar harus jadikan parlemen sebagai cermin representasi dan berinisiatif merevisi UU MD3. Dengan begitu Golkar membuktikan diri tampil sebagai pionir pelembagaan tradisi demokrasi yang baik,” katanya. Ia pun meminta agar dukungan Golkar ke pemerintahan dijalankan dengan tulus. Golkar pun diharapkan tidak timbul tenggelam dalam menyatakan dukungan. “Golkar harus dapat mereposisi sebagai mitra yang baik. Mitra yang kredibel, bukan mitra ‘gaya lumba-lumba’ yang tampil hanya untuk memangsa umpan,” harapnya. Meski demikian ia enggan berkomentar lebih soal ban-

yaknya kursi yang mungkin akan dihadiahkan Presiden Jokowi sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan partai yang identik dengan warna kuning itu. “Menurut saya, prinsip inklusivitas lebih ditonjolkan daripada matematika kursi atau proporsi kontribusi. Jadi bukan jumlah tapi keikutsertaan,” imbuhnya. PDIP, kata Hendrawan, tidak khawatir nantinya Jokowi beralih ke Golkar. Hendrawan yakin Jokowi tak akan beralih dari PDIP karena dia adalah Marhaenis sejati. Sementara Golkar selama ini dikesankan sebagai partai orang borjuis, sehingga tak cocok untuk Jokowi. “DNA dan casing Pak Jokowi itu marhaenis. Kalau Golkar kan, maaf kalau pakai terminologi yang kita sederhanakan, dianggap partai

borjuis. Kalau PDIP partai wong cilik, marhaenis. Pak Jokowi DNA dan casingnya marhaenis,” lanjut Hendrawan. Menurut Hendrawan, dukungan partai lain untuk Jokowi sebagai calon presiden 2019 tak akan berarti tanpa PDI Perjuangan. Masyarakat sudah memandang bahwa PDIP dan Jokowi mewakili wong cilik melalui penampilan yang sederhana. “Kalau partai lain yang jagokan Pak Jokowi mungkin tidak nendang tanpa PDIP. Ini image lho. Image masyarakat partai wong cilik PDIP. Pakaian sederhana, penampilan sederhana (Jokowi),” kata dia. Terkait kemungkinan PDIP dan Golkar berkoalisi mendukung Jokowi di Pilpres 2019, kata Hendrawan, kemungkinan itu bisa saja terjadi.nyua/dna/ahm/nab/erd

PRESIDEN JOKOWI BORONG ALUTSISTA RUSIA Menjelang KTT Rusia-ASEAN, Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Indonesia dikabarkan kembali membeli senjata dari Rusia. Usai kunjungan ke Korea Selatan, Presiden RI Joko Widodo langsung bertolak ke Rusia. Setelah menempuh perjalanan selama sepuluh jam, Presiden RI dan rombongan mendarat di bandara Adler, Sochi, pada Rabu sore (18/5/2016), sekitar pukul 15.00 waktu setempat atau sekitar pukul 19.00 WIB. Jokowi tiba di Rusia untuk mengikuti KTT ASEAN-Rusia, yang resminya akan berlangsung di Black Sea Resort, Sochi, selama dua hari, 19-20 Mei 2016. Namun Rabu malam, Jokowi dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan bilateral. Seperti banyak diduga, pembicaraan soal alat utama sistem pertahanan (Alutsista) langsung menjadi isu hangat. “Kami sepakat untuk meluaskan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan Keamanan,” ujar Putin, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, (18/5/2016). Putin mengatakan, selain soal alutsista, Indonesia juga sepakat untuk melakukan pertukaran informasi intelijen. Sebelumnya, Kepala Badan Ekspor Senjata Rusia Alexander Formin mengatakan, bahwa Rusia ingin memproduksi amunisi militer untuk Indonesia, termasuk granat. Formin juga menegaskan ketertarikan Indonesia pada alutsista buatan Rusia. Ia mengatakan Indonesia tertarik pada kapal selam dan jet Rusia. “Namun, Rusia memiliki saingan, seperti Amerika Serikat dan China,” ujarnya seperti dikutip dari Euronews, Selasa, (17/5/2016). Pernyataan Formin juga dipertegas

Gagang...

nSambungan Hal 1

Dalam rekonstruksi itu, ketiga tersangka yakni Rahmat Alim, Rahmat alias Dayat dan Imam Pariadi alias Bogel, keduanya rekan kerja korban di PT Polyta Global Mandiri, melakukan 31 adegan kronologis pembunuhan sadis itu. Krishna menambahkan, sebelum gagang cangkul ditusukkan ke kemaluan korban, Enno sudah sekarat karena dianiaya. Dalam kondisi tak berdaya, korban diperkosa oleh Rahmat Alim. “Berdasarkan hasil otopsi, saat cangkul dimasukkan ke

ISIS Rilis...

nSambungan Hal 1

Kemudian gambar beralih kepada anak-anak berusia antara 9-10 tahun yang memakai seragam loreng, bersepatu boot, memegang senapan AK47. Mereka diajarkan agama dan menembak. “Bismillahirahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang telah memilih kami nikmat Islam dan iman. Yang telah memudahkan kami hijrah dan jihad. Yang telah melantik kami sebagai tentara-tentara tauhid untuk memusnahkan kamu wahai kaum thagut. Kepada penguasa-penguasa tiran, penguasa-pengasa thagut yang berada di bumi Nusantara di Malaysia dan Indonesia, ketahuilah kami bukan lagi warga negara kamu dan melepas diri daripada kamu. Dengan ijin Allah dan

oleh salah ajudan Kremlin, Yuri Ushakov. Sebelum pertemuan bilateral dua presiden dilakukan, Ushakov mengatakan Rusia akan menandatangani kesepakatan dengan Indonesia untuk memasok senjata dalam jumlah yang tidak ditentukan. Selain itu, Rusia juga ingin memberikan kesempatan pada Indonesia untuk memproduksi senjata di bawah lisensi Rusia. Rusia adalah negara eksportir senjata terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kedua negara menguasai lebih dari 50 persen pasar ekspor senjata di seluruh dunia. AS menguasai sekitar 31 persen, dan Rusia 27 persen. Negara pengekspor senjata lain seperti Cina, Jerman, dan Perancis hanya menguasai masing-masing 5 persen pasar senjata. Untuk tahun ini, Rusia berencana untuk menjual senjata senilai US$14 miliar. Sedangkan total portofolio pesanan senjata Rusia saat ini sudah lebih dari US$ 50 miliar. Belum diketahui berapa nilai kerja sama Rusia dengan Indonesia untuk alutsista ini. Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas NH Kertopati mengatakan, adalah hal yang wajar jika Indonesia membeli senjata dari Rusia. “Kerja sama Indonesia dan Rusia sudah terjalin lebih dari tiga dasa warsa. Sebenarnya kerja sama ini akan lebih baik jika terjalin secara resiprokal, yaitu RI bukan hanya dianggap pasar, tapi juga produsen,” ujarnya dikutip viva.co.id, Kamis, (19/5/2016). Nuning, sapaan akrabnya mengatakan, belakangan ini Indonesia memang lebih banyak menggunakan alutsista Rusia. “Alutsista buatan Rusia lebih sesuai dengan geografi Indonesia, dan mekanisme pembeliannya lebih mudah,” jelasnya. Menurut analis militer Rusia, Kon-

stantin Sivkov, Indonesia telah menyatakan minatnya untuk membeli jet tempur teranyar dari pesaing Barat itu. “Selama ‘uji coba’ di Suriah, senjata Rusia membuktikan efektivitas dan keandalannya. Dan, ini menarik minat besar dari pelanggan potensial yang belum memiliki persenjataan Rusia sebelumnya,” ungkap Sivkov, seperti dikutip dari situs Sputniknews, Selasa (17/5/2016). Sivkov lalu memberi contoh Su-35 yang bertugas memberikan perlindungan dalam sebuah serangan. Menurut dia, alutsista Rusia tidak mengenal prinsip teknologi canggih dengan biaya yang tinggi. Persenjataan Rusia dikenal memiliki teknologi canggih dan berbiaya lebih rendah ketimbang AS. Sejak 2003, Rusia dan Indonesia sudah terlibat intens dalam soal pengadaan alutsista. Menurut Viktor Komardin dari perusahaan ekspor senjatasenjata Rusia, Roso Boron Export, Moskow menjual perangkat sistem SAM sekaligus membantu mempersiapkan jaringan pertahanan udara. Saat itu, Indonesia hanya memiliki rudal-rudal pertahanan SAM (surface-to-air missile) jarak dekat. Selain itu, Indonesia juga memesan 16 unit jet tempur Sukhoi, sejumlah helikopter militer Mi-35, dan Mi-17 . Alutsista lain yang dijual Rusia ke Indonesia adalah kendaraan tempur lapis baja BMP-3F, kendaraan pengangkut personel BTR-80A, serta senapan serbu AK-102. Untuk membeli persenjataan itu, Moskow pada 2007 memberi fasilitas kredit sebesar US$1 miliar. Selain memberikan fasilitas kredit, Rusia juga menggelar latihan bersama antara pasukan Indonesia dengan Rusia pada tahun 2011. nend/laz/vv

dalam kemaluannya, korban masih dalam kondisi hidup tapi sudah sekarat,” terangnya. Setelah mendalami kasus, polisi menyimpulkan dari tiga pelaku yang terlibat pembunuhan Enno Fahira, hanya seorang yang memperkosa korban yakni pacarnya sendiri, Rahmat Alim. Nah, proses penusukan cangkul ke dalam kemaluan itulah, tambah Krishna, yang mengakhiri hidup Enno. Sadisnya, gagang cangkul dengan panjang 65 centimeter dan diameter 3 cm lebih itu masuk 90 persen masuk atau tinggal tersisa 15 centimeter. Cara memasukkannya juga terbilang luar biasa sa-

dis. Korban yang tak berdaya karena dipegangi para pelaku sebenarnya sudah merintih kesakitan dan memohon ampun. Namun Rahmat Alim dengan paksa memasukkan gagang pacul ke kemaluan Enno. Begitu masuk sedikit, Rahmat alias Dayat menendang bagian besi pacul sehingga gagangnya terdorong masuk ke tubuh korban. Menurut sumber Lensa Indonesia di Kepolisian, saat itu Rahmat Alim yang sebulan terakhir punya hubungan dekat dengan Enno Fahira, janjian bertemu di kamar korban di Mess PT Polyta Global Mandiri, Kampung Jatimulya, RT 01/RW 04,

Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Disebutkan keduanya sempat ngobrol selama 30 menit sebelum akhirnya mesra berciuman. Namun saat pelaku mengajak hubungan badan, korban menolak dengan alasan takut hamil. “Nah, saat itulah pelaku emosi lalu pulang memanggil kedua temannya. Bertiga mereka mendatangi kamar korban lagi dan melakukan aksi kejinya menghabisi Enno Fahira dengan cara yang sangat sadis, yakni memasukkan gagang pacul ke dalam kemaluan korban,” tutup sumber Lensa Indonesia.nandiono

pertolongannya, kami akan datang kepada kamu dengan bala tentara yang kamu tidak akan mampu mengalahkan. Ini janji Allah kepada kami. Sekarang adalah putaran Islam. Sekarang Islam akan berada di atas dan kamu akan kami injak ke bawah. Dengan ini kami akan membakar paspor-paspor ini sebagai tanda pembebasan diri kami daripada kamu wahai pemimpin-pemimpin thagut wahai kerajaan-kerajaan thagut.” Selanjutnya secara bersamaan mereka melempar paspor hijau ke tanah disusul seorang bocah menyulut api dengan diiringi lagu jihad berbahasa Indonesia. Koran the Daily Mail melaporkan, video itu dibuat di Hasakeh, daerah kekuasaan ISIS di sebelah utara Suriah. Pengamat politik Universitas Indonesia, Ridlwan Habib, mengatakan hal ini

bisa menjadi masalah serius di masa depan. “Dalam video itu saya hitung ada 23 anakanak usia 8 hingga belasan tahun. Bayangkan dalam 3 tahun ke depan mereka sudah dewasa dan pulang ke Indonesia,” kata dia dalam pernyataannya, Kamis (19/5/2016). Dalam video tersebut, anak-anak itu diajarkan untuk melawan pemerintah yang mereka labeli thaghut. “Adik adik itu adalah korban dari orangtuanya yang memang sudah mantap bergabung ke ISIS,” kata Ridlwan. Indonesia seperti negaranegara Asia lainnya yang mayoritas Muslim menjadi sasaran perekrutan ISIS. Video yang dirilis ISIS merupakan propaganda untuk menarik lebih banyak umat Islam bergabung dengan kelompok bersenjata tersebut. Kepolisian RI November

tahun lalu mencatat ada sebanyak 384 warga negara Indonesia yang dikonfirmasi telah bergabung dengan ISIS. Sebanyak 46 di antaranya telah kembali ke tanah air dan dalam pengawasan kepolisian. Ridlwan mengatakan, pemerintah harus melakukan blokade total terhadap para WNI anggota ISIS. Sedangkan untuk-untuk anakanak tersebut, Ridlwan menyarankan pemerintah untuk melakukan penjemputan. “Anak-anak masih dalam perlindungan negara. Mereka bisa saja diambil dari orang tuanya jika tidak mau bersama-sama pulang ke Indonesia,” kata Ridlwan. “Setidaknya harus ada beberapa skenario penjemputan, termasuk pengerahan pesawat militer dan kapal perang sebagai sarana transportasinya,” lanjut dia. nandiono www.lensaindonesia.com


CLASH OF CULTURE

8

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

‘Tikar’ Fadjar Sidik Hiasi Pameran Yogya Annual Art LUKISAN abstrak khas perupa Fadjar Sidik menghiasi galeri. Citraan lukisan berwarna campuran di antaranya biru, putih, ungu itu mirip bentuk tikar. Ada bulatan mini berwarna merah di atas gambar dengan karakter tikar itu. Satu karya seni lukis modern itu disajikan di antara lukisan perupa muda dalam pameran Yogya Annual Art, di Bale Banjar Sangkring, ruang pamer Sangkring Art Space, 20 Mei-20 Juli 2016. Lukisan ciptaan Fadjar disuguhkan sebagai bentuk penghormatan karena dia punya kontribusi besar terhadap perkembangan seni rupa Yogyakarta dan Indonesia. Karya Fadjar tahun 1960-an itu dipinjam oleh perupa yang menggagas pameran Yogya Annual Art. Lukisan itu disimpan di rumah Fadjar di Yogyakarta. “Kami berusaha merayu isteri Pak Fadjar Sidik untuk meminjam karya itu,” kata Yuswantoro Adi di Sangkring Art Space Yogyakarta, Rabu, (18/5/2016). Fadjar Sidik lahir di Surabaya, Jawa Timur tanggal 8 Februari 1930 dan meninggal pada 18 Januari 2004 di Yogyakarta. Yuswantoro mengatakan Fadjar merupakan tokoh seni rupa penting di Yogyakarta, yang pantas mendapat penghormatan. Untuk menghormatinya, makam Fadjar di Imogiri rencananya akan didesain seperti makam pahlawan. Merujuk pada data Indonesian Visual Art Archive, pada 1957-1961, Fadjar menjadi pelukis profesional di Bali. Tahun 1961, ia kembali ke Yogyakarta dan mengajar di Akademi Seni Rupa Indonesia. Pada 1968-1970, ia belajar di Selandia Baru tentang Art Restoration Technique and Conservation. Ia memperoleh penghargaan seni nasional dari pemerintah pada tahun 1971. Pameran tunggalnya tercatat pada tahun 1974 dan 1978. Ia aktif dalam seminar, simposium seni di tingkat nasional maupun ASEAN. Ia juga pernah menjadi juri pameran Biennale di Jakarta dan dua kali berturut-turut menjadi juri Biennale Seni Lukis Yogyakarta yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta pada tahun 1988 dan 1990. Fadjar dikenal berjuang sebagai perupa modernis dalam lingkungan seni lukis Yogyakarta yang kuat dalam mengembangkan paradigma estetik kerakyatan. Fadjar Sidik be-

Kemendikbud Buka 150 Kesempatan Belajar Bersama Maestro Seni

REKONSTRUKSI EKS MARKAS RADIO BUNG TOMO

DIREKTORAT Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka 150 kesempatan untuk siswa SMA dan SMK yang ingin belajar dengan para maestro seni Indonesia. Pendaftaran dibuka hingga 15 Juni mendatang. Direktur Kesenian Dit jen Kesenian Kemendikbud, Endang Caturwati mengatakan, ada beberapa tahap dalam seleksi siswa yang akan mengikuti program Belajar Bersama Maestro (BBM). Program BBM diperuntukkan bagi siswa kelas X dan kelas XI. “Akan ada tahap penjaringan peserta, seleksi tahap I dan seleksi tahap II. Tujuan program ini adalah memberikan pembelajaran secara langsung terkait proses menjadi maestro dari para pelaku seni kepada siswa,” jelas Endang kepada awak media di Jakarta, Senin (16/5/2016). Proses seleksi dimulai sejak 20 April - 15 Juni (penjaringan peserta). Seleksi tahap I dilaksanakan sejak 16-21 Juni. Seleksi tahap II berlangsung 22-28 Juni. Adapun pengumuman para peserta yang lolos seleksi diwacanakan pada 30 Juni 2016. Menurut Endang, informasi lengkap pendaftaran peserta BBM dapat dilihat pada laman www. bbm.kemdikbud.go.id. Sebanyak 10 maestro seni dipilih untuk menjadi pengampu program BBM. Pelaku seni yang terlibat berasal dari seni musik, seni pertunjukan, seni tari, musik keroncong dan seni rupa. Nama-nama besar yang terlibat sebagai pengampu BBM 2016 antara lain Sundari Soekotjo (musik keroncong), Nano Riantiarno (teater dan pertunjukan), Djaduk Ferianto (seni musik) dan Ni Ketut Arini (seni tari). “Mereka merupakan para maestro aset Indonesia yang lekat dengan seni tradisi maupun seni kontemporer Indonesia. Kami harap ada transfer ilmu kepada generasi penerus seni Indonesia,” kata Endang.nrep

Lukisan karya perupa Fadjar Sidik dipamerkan di Sangkring Art Space Yogyakarta.

lajar melukis di Sanggar Pelukis Rakyat di bawah asuhan Hendra Gunawan dan Sudarso. Yuswantoro mengatakan selain dia, perupa lain yang menggagas pameran itu adalah Putu Sutawijaya dan Samuel Indratma. Yogya Annual Art merupakan pameran tahunan yang hanya menampilkan lukisan atau karya dua dimensi. Pameran yang digelar kali pertama ini m enampik tudingan lukisan sebagai karya kuno ketimbang seni rupa menggunakan media baru, di antaranya seni instalasi, video, dan seni pertunjukan. “Kontemporer itu bukan terletak pada mediumnya, melainkan isi pemikiran dan konsep perupa yang kekinian,” kata Yuswantoro. Dia mencontohkan lu kisan bercorak realis karya seniman Gintani Swastika. Sekilas gaya melukis Gintani punya kemiripan dengan karya pelukis besar Indonesia, Dullah. Pada lukisan Gintani terdapat gambar dua perempuan berbaju kebaya yang duduk berhadapan. Dua perempuan itu nyeker atau tanpa alas kaki. Gintani merupakan cucu Dullah, perupa yang dikenal punya kegemaran melukis potrait atau wajah. “Lukisan itu sangat kontemporer. Ada kedekatan emosional antara cucu dan kakek,” kata Yuswantoro. Menurut Yuswantoro, pameran itu sekaligus juga untuk menepis tuduhan perupa saat ini kurang punya kemampuan teknis atau tidak begitu ahli menggambar. Penggagas pameran menantang seniman dengan rentang usia 30-40 tahun untuk terlibat membuat lukisan dalam pameran itu. Panitia telah menyeleksi perupa yang punya jam terbang sebagai pelukis aktif dan bukan mahasiswa atau fresh graduate. Ada 45 perupa yang memamerkan karyanya. Di antaranya Agus ‘Baul’, Gintani Swastika, Yaksa Agus, dan Erizal As.nrshi/tem

Pemkot Surabaya berencana merekonstruksi sesuai aslinya bangunan bersejarah radio Bung Tomo.

Untuk mengembalikan bangunan bersejarah sesuai aslinya di zaman Bung Tomo tidak mudah. Paling sulit mencari bahan bangunannya. Apalagi di Indonesia belum pernah ada rekonstruksi bangunan bersejarah seperti wujud aslinya. KEPALA Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, Widodo, menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, melakukan kajian ilmiah untuk melakukan pembangunan bangunan jejak Bung Tomo. Menurut dia, hal itu bertujuan pembangunan bangunan bersejarah tersebut seperti wujud aslinya. “Pemkot harus bisa menelusuri dan mengkaji struktur bangunan berdasarkan data yang dimiliki Pemkot itu, sebelum melakukan rekontruksi seperti wujud asalnya,” kata Widodo, dikonfirmasi, Minggu (15/5/2016). Widodo mencontohkan, kayu atau bahan bangunan cagar budaya di Jalan Mawar itu semula menggunakan bahan kayu apa, perekat batu bata dan lainnya. Menurutnya, apabila Pemkot Surabaya memegang data-data peta maupun foto-foto bangunan Bung Tomo itu, maka pembangunan ulang atau rekonstruksi bangunan bersejarah itu kemungkinan besar bisa dilakukan. “Kalau memang datanya tidak ada. Mau tidak mau bangunan tersebut nanti harus dipasang tanda atau tetenger, bahwa di lokasi ini pernah digunakan sebagai radio yang digelorakan oleh Bung Tomo,” katanya. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mengatakan untuk mengembalikan bangunan bersejarah itu akan berbeda dengan bangunan di zaman Bung Tomo, pada 1935. Sebab, kata dia, bahan

bangunannya sulit didapat. Selain itu, kata perempuan yang akrab disapa Risma itu, Indonesia belum pernah merekonstruksi bangunan bersejarah seperti wujud aslinya. “Kalau di luar negeri memang sudah bisa merekonstruksi. Tetapi kalau di sini bagaimana cara mengembalikannya,” kata Risma. Saat ini, kata Risma, proses rekonstruksi masih dalam bahasan dengan tim balai cagar budaya dan sejarawan. Apakah bangunan itu dikembalikan persis dengan zaman Bung Tomo atau seperti wujud sebelum dibongkar. “Makanya harus dibahas dulu dan disepakati bagaimana nantinya. Apakah nanti dikembalikannya seperti di zaman Bung Tomo dulu, atau seperti apa,” ujarnya. Yang paling penting, ujarnya, mengembalikan bangunan itu ke wujud asalnya. PT Jayanata, perusahaan yang membongkar bangunan tersebut, pun siap membangun kembali rumah itu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya Wiwiek Widayati di Kantor Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya membenarkan pihaknya akan akan merekonstruksi eks markas radio Bung Tomo di Jalan Mawar Nomor 10 Surabaya, yang terlanjur dihancurkan pemiliknya. Namun, sebelumnya akan dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk pemilik lama, pemilik baru, dan tim arkeolog dari Trowulan. “Tujuannya untuk mematangkan desain ulang rekonstruksi itu,” ujar Wiwiek. Wiwiek tidak memberikan

gambaran rekonstruksi itu. Alasannya, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan belum memberikan rincian bahan bangunan itu. Hanya sebatas potret situasi dan kondisi bangunan cagar budaya itu. Selain itu, pertemuan dengan beberapa pihak harus dijadwalkan kembali, sehingga dia juga belum bisa memastikan titik-titik yang paling bersejarah. Pemerintah Kota mencari dokumen lama mengenai bentuk bangunan itu, baik dari literatur maupun dari para ahli. Menurut Wiwiek, meski bangunan aslinya sudah dihancurkan, bangunan hasil rekonstruksi masih bernilai sejarah. Karena cagar budaya di Jalan Mawar itu bukan hanya karena bangunannya, tapi juga lokasinya. “Kalau sudah direkonstruksi nanti tetap menjadi bangunan cagar budaya.” Seluruh bangunan cagar budaya itu, kata dia, memang boleh direkonstruksi, terutama apabila mengancam jiwa pemiliknya dan struktural bangunan itu sudah lapuk. “Yang penting ada kajian dari arkeolognya serta izin.” Ahli waris atau pemilik pertama eks markas radio Bung Tomo, Narindrani, 68 tahun, dan Tjintariani (66) membeberkan alasan dijualnya eks markas radio Bung Tomo di Jalan Mawar Nomor 10 Surabaya. Alasan utamanya adalah tingginya biaya untuk merawat bangunan. “Biaya perawatannya sangat tinggi, kami sudah tidak mampu lagi, makanya kami jual,” kata Narindrani kepada Tempo saat ditemui di rumahnya di Surabaya, Senin, (16/5/2016). Menurut Narindrani, untuk biaya air dan listrik, rumah itu membutuhkan Rp 4-6 juta per bulan. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus naik, hingga pembayaran yang terakhir pada 2015 sebesar Rp20 juta.

“Tidak ada bantuan apapun, termasuk yang katanya diskon 50 persen untuk bangunan cagar budaya. Itu tidak ada,” kata Narindrani, yang dibenarkan Tjintariani. Wiwiek mengatakan diskon itu harus melalui pengajuan dari pemilik bangunan cagar budaya seperti diatur dalam peraturan daerah Kota Surabaya. “Sebanyak 50 persen itu untuk dipakai perawatannya.” Perda potongan PBB itu, kata dia, sebenarnya sudah disosialisasikan sejak beberapa tahun lalu hingga ke kecamatan-kecamatan di Kota Surabaya. Namun, ternyata pemilik eks markas radio Bung Tomo belum mengajukan potongan pajak itu. “Nah, setelah pengajuan itu, baru dinilai apakah dia memenuhi syarat atau tidak.” Narindrani dan Tjintariani mengatakan bangunan itu resmi menjadi bangunan cagar budaya sejak 1996. Dua tahun kemudian, penetapan bangunan cagar budaya itu turun melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota No. 188.45/004/402.1.04/1998. Rumah itu awalnya milik Amin, ayah Narindrani dan Tjintariani yang membelinya dari pemerintah Belanda pada 1973. Amin sudah meninggal dan rumah itu diwariskan kepada kedua putrinya. Pada Selasa, 3 Mei 2016, bangunan cagar budaya bekas stasiun Radio tempat Bung Tomo menyiarkan perjuangan rakyat Surabaya melawan sekutu atau penjajah Belanda, telah dibongkar dan kini rata dengan tanah. Pembongkaran rumah itu menuai aksi protes. Sebab bangunan termasuk dalam status cagar budaya. Satu di antaranya Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo, yang menggelar aksi protes bersama rekan-rekannya pada Senin 9 Mei 2016. Bambang juga melaporkan kejadian itu ke polisi.rnn/met/mo/tem

‘Padang Bulan ing Malang Lawas’Hidupkan Dolanan Masa Silam DINAS Kebudayaan dan Pa riwisata Kota Malang, bekerja sama dengan Malang Creative Fusion (MCF) menggelar Festival “Padang Bulan ing Malang Lawas” untuk melestarikan seni dan dolanan tempoe doeloe guna membendung akulturasi dan asimilasi budaya asing. “Menumbuhkan dan mengembangkan termasuk di dalamnya dolanan tempoe doeloe adalah jurus jitu agar masyarakat tidak tertarik dengan dunia luar yang kebaratbaratan, namun tetap berpijak pada modernisasi,” kata Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur Sutiaji pada pembukaan Festival “Padang Bulan

www.lensaindonesia.com

ing Malang Lawas” di Taman Krida Budaya Jatim (TKBJ) di Malang, Rabu (19/5/2016). Sutiaji berpesan modernisasi bisa diterima di lingkungan masyarakat, tetapi jangan sampai ke barat-baratan. Oleh karena itu, festival yang digelar dua hari (18-19/5) ini sangat baik dan patut mendapat dukungan, dengan harapan kemajuan teknologi dan informasi yang menyebabkan arus globalisasi kian deras, tidak disalahgunakan, budaya bangsa juga tidak ditinggalkan, bahkan tetap terjaga. Ia menambahkan banyaknya budaya Malangan, harus bisa digali dan dieksplor kembali, sehingga generasi mendatang

tidak jauh dari peninggalan nenek moyang. Apalagi, bagi anak-anak filosofi dolanan tempoe doeloe yang sarat makna sportivitas dan gotong-royong patut dikembangkan, salah satunya dengan menggelar festival Padang Bulan ing Malang Lawas ini setiap tahun. “Saya berharap ke depan festival ini bisa lebih meriah dan ekspansi hingga luar daerah dan dunia internasional,” ucapnya. Politisi PKB itu juga mengingatkan akan keanekaragaman kuliner khas Malang yang harus diinventarisasi dan diperkenalkan sehingga menarik minat wisatawan, baik dari dalam negeri maupun

manca negara. “Karena itu saya imbau kepada Disbudpar agar bisa mengenalkan kuliner khas Malang ini,” paparnya. Acara festival dibuka dengan tarian dan drama kolosal yang mengisahkan bagaimana keceriaan anak-anak pada masa lalu yang guyub rukun dengan dolanan, seperti Gobak Sodor, Egrang, Dakon dan sejenisnya, serta pertunjukan kisah Ramayana. Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan ide awal diselenggarakannya festival tersebut, karena kepedulian Pemerintah Kota Malang terhadap budaya dolanan yang saat ini

Salah satu dolanan anak-anak tempo dulu yang mulai hilang dan kini dikenalkan kembali.

sudah memudar di kalangan anak-anak. “Saat ini anak-anak kita jadi generasi gadget, mereka asik dengan mainan mereka sendiri tanpa ada nilai sosial, sehingga kami merasa perlu

menghadirkan dolanan ini kembali kepada publik agar tidak sampai luntur dan hilang. Dan, anak-anak kita maupun generasi mendatang kehilangan dolanan yang sarat akan pesan sosial ini,”

kata Ida Ayu. Ida mengaku optimistis festival ini bisa berkiprah di ajang nasional, bahkan internasional jika dikelola dengan baik dan serius dengan melibatkan seluruh stake holder dan komunitas seni yang ada. “Kalau kita serius tahun depan bisa menjadi festival yang besar dan bertaraf internasional,” paparnya. Dalam pembukaan festival Padang Bulan ing Malang Lawas tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Malang Ir.Cipto Wiyono, dan beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemkot Malang, camat, lurah, serta masyarakat luas.ndhu/ans/rim


BERANDA

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

9

Pakde Karwo Calon Tunggal Musda Demokrat Jatim KETUA DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo memastikan pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jatim bakal dilaksanakan pada 28 Mei 2016 mendatang. Rencananya, Musda akan digelar di Gedung Empire Palace Surabaya. “Musda tanggal 28 (Mei) tempatnya di Empire. Kita dapat tempat disitu karena dimana-mana sudah nggak ada, penuh semua,” kata Soekarwo kepada Lensa Indonesia di Surabaya, Kamis (19/05/2016). Untuk membahas kepastian dan teknis penyelenggaraan Musda, pihaknya akan mengumpulkan kadernya juga mengundang Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo dalam rangka konsolidasi pada Jumat (20/5/2016) besok di Surabaya. “Besok itu saya rapat dengan Pak Pramono Edhie. Kita kumpulkan semua termasuk 13 anggota fraksi DPRD Jatim, 38 ketua DPC dan 17 pengurus inti membahas persiapan Musda di Jatim. Termasuk membahas bagaimana pemilihan Ketua DPC di 38 daerah, karena kan harus selesai semua sebelum puasa,” kata Pakde Karwo,

Pakde Karwo (kiri) menjadi calon tunggal dan mendapat dukungan dari 38 DPC Partai Demokrat di Jatim.

sapaan akrabnya. Sementara, dalam Musda nanti agenda utamanya yakni pemilihan ketua Partai Demokrat Jatim periode 2016-2021. Disinggung terkait dirinya yang bakal menjadi calon tunggal, ia tak berkomentar panjang,

namun berharap muncul calon-calon lain agar prosesnya semakin menarik. Kabarnya, pemilihan ketua di Musda Demokrat Jatim kali ini dipastikan digelar secara aklamasi. Hal ini karena hanya ada satu calon ketua yang maju yakni Soekarwo.

Terlebih majunya Pakde Karwo ini juga telah didukung penuh oleh seluruh 38 DPC Partai Demokrat di Jatim. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lumajang Agus Dono Wibawanto mengakui seluruh DPC seJatim telah sepakat untuk

mendukung Pakde Karwo kembali memimpin Partai Demokrat Jatim untuk lima tahun ke depan. “Kemampuan Pakde memimpin Jatim sudah teruji. Pakde punya apresiasi ter hadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun jadi ketua partai tapi pikiran kenegarawanannya juga kuat dan cara berfikir seperti ini kan juga menguntungkan partai,” ujar Agus Dono yang juga Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini. Disinggung soal lemahnya kaderisasi di internal Demokrat

Jatim sehingga tak bisa munculkan calon lain, ia seakan mengamininya. “Emang ada tokoh yang bisa bersaing dengan Pakde? Saya rasa untuk saat ini belum ada. Jadi, saat ini lebih baik (Demokrat) dipimpin Pakde lah,” tandas Agus Dono. nsarifa

POLEMIK PERGANTIAN KAPOLRI

PDIP ‘CINTA MATI’ BUDI GUNAWAN Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih cinta mati dengan sosok Budi Gunawan. Buktinya, partai berlogo banteng itu tidak kapok mencalonkan kembali Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. KAPOLRI Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun. Namun, tersiar kabar masa jabatan perwira bintang empat itu akan diperpanjang hingga usia 60 tahun. Ketua Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Luhut Binsar Panjaitan menilai, perpanjangan masa jabatan Kapolri merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo. “Saya belum mau komentar. Kami baru akan membahasnya nanti. Itu (memperpanjang masa jabatan kapolri) hak prerogratif presiden,” kata Luhut di Gedung Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016). Sementara itu, Badrodin Haiti santai dengan kabar tersebut. Dia mengaku siap menjalani perpanjangan masa jabatan selama diberi perintah oleh Presiden. “Pensiun siap, Alhamdulillah. Tidak pensiun, ya tidak apa-apa,” katanya. Bekas Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Nasser mengatakan, ada enam nama jenderal bintang tiga yang masuk dalam bursa calon Kapolri.

Komjen Budi Gunawan yang dulu sempat diloloskan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri juga masuk dalam bursa pencalonan. Langkah Budi Gunawan saat itu kandas karena Presiden Joko Widodo lebih memilih menaikkan posisi Badrodin Haiti. Budi Gunawan pun duduk sebagai Wakil Kapolri. Selain Budi, ada nama Komjen Budi Waseso. Mantan Kabareskrim yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional ini dianggap mumpuni untuk masuk dalam bursa pencalonan Kapolri. “A d a p e l u a n g Ka b a reskrim akan ikut pencalonan. Dia juga perwira bintang tiga,” kata Nasser saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (16/5/2016). Empat nama lainnya adalah, Inspektur Pengawas Umum Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Putut Eko Bayuseno, Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri

Komjen Syafruddin. Nasser menuturkan, enam nama ini masuk lantaran pengalaman dan kompetensi selama menjabat di instansi. Tak hanya itu, prestasi enam jenderal bintang tiga ini patut diacungi jempol. “Kami pilihkan yang punya pengalaman yang baik. Mereka ini rata-rata angkatan kepolisian tahun 1982, 1983, dan 1984,” ujar Nasser. Selain enam jenderal bintang tiga itu, ada nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian. Tito diprediksi sebagai salah satu jenderal bintang tiga yang diperhitungkan. Namun, Nasser mengatakan, Tito tak direkomendasikan sebagai suksesor Badrodin. Usia yang masih muda menjadi alasan kuat untuk melakukan hal itu. Komjen Tito Karnavian saat menjelaskan situasi pascaledakan kepada Presiden Joko Widodo dan menteri Kabinet Kerja di Jalan MH Thamrin, Kamis 14 Februari. “Pengangkatan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 itu dinilai akan merusak struktur organisasi kepolisian. Dia masih terlalu muda tidak bagus untuk organisasi kepolisian,” pungkas Nasser. Sementara itu politisi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa partainya masih cinta mati dengan Budi Gunawan. Menurutnya, dukungan partainya masih tetap sama kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Trimedya mengungkapkan pernyataan tersebut menyusul segera berakhirnya masa jabatan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti pada Juli mendatang. “Sampai hari ini belum berubah. Dukungan kami tetap,” kata Trimedya saat dihubungi, Kamis (19/5/2016). Adapun mengenai wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri yang belakangan ramai dibincangkan, Trimedya mengatakan belum terlihat urgensi hal tersebut bisa dilakukan. Terlebih lagi jika mengacu pada Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang mengatur mengenai syarat perpanjangan masa jabatan. Pasal tersebut menyebutkan, “Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.” “Keadaan khususnya menurut kami belum ada,” tutur Wakil Ketua Komisi III

Soal RUU Mihol, Siti Masrifah Lukai Warga NU PERNYATAAN Siti Masrifah anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) tentang rencana UndangUndang Minuman Beralkohol (RUU Mihol) sangat melukai hati warga dan Ulama Nahdlatul Ulama khususnya, di Surabaya yang tengah memperjuangkan Peraturan Daerah (Perda) pelarangan mihol. Pernyataan Siti Masrifah yang dimuat salah satu media (16/05/2016), bahwa pihaknya mengisyaratkan lebih menyetujui pengendalian daripada pelarangan mihol dinilai bertentangan dengan semangat para Nahdliyyin dan terutama para ulama yang sedang memperwww.lensaindonesia.com

juangkan pelarangan mihol dan mengkampanyekannya menjadi gerakan nasional Indonesia bersih dari miras dan narkoba. “Pernyataan seperti itu, cermin dari hilangnya sensitivitas wakil rakyat terhadap problem moral-sosial yang dirasakan rakyat akibat dampak mihol. Seperti pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, serta berbagai kejahatam dan kecelakaan,” ujar Ketua Tanfidziyah NU Surabaya, Dr Achmad Muhibbin Zuhri dalam keterangan tertulis yang diterima Lensa Indonesia di Surabaya, Senin (16/05/2016). Ia menilai pernyataan anggota dewan tersebut lebih

berargumentasi membela golongan minoritas yang masih memerlukan mihol untuk keperluan agama tertentu. Padahal pada saat pembahasannya di Surabaya, hal ini sudah clear, tak satupun agama menghalalkan mihol. Bahkan perda pelarangan mihol juga didukung oleh para pendeta dan romo. “Oleh karena itu, atas nama warga dan Ulama NU Surabaya saya berharap Siti Masrifah meninjau kembali pernyataanya, instropeksi sebagai wakil rakyat, dan menyadari kekhilafan ini,” tegasnya. Ia juga berharap pimpinan PKB supaya menegur, mengevaluasi dan memberikan sanksi yang bersangkutan,

karena telah nyata melakukan tindakan indisipliner terhadap sikap fraksi dan partai yang telah menegaskan dukungannya terhadap perda dan RUU pelarangan mihol. Kecuali apabila sebenarnya tidak demikian adanya sikap resmi PKB. Selanjutnya, meminta PKB agar mengusut kemungkinam keterlibatan Musrifah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan produksi dan peredaran mihol. “Supaya diperoleh kesimpulan yang jelas, apakah yang bersangkutan bertindak atas pesanan kelompok kepentingan tertentu, atau atas kekhilafan dan ketidakmengertiannya,” tambahnya.licom

DPR RI itu. Kinerja Badrodin pun, kata Trimedya, tak begitu istimewa jika mengacu pada frasa “sangat dibutuhkan” dalam pasal tersebut. “Kinerja Pak Badrodin baik, tapi juga tidak terlalu istimewa. Standar saja seperti Kapolri yang sudahsudah,” ujar dia. Senada, anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dari PDIP juga mempertanyakan urgensi perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Badrodin segera akan memasuki pensiun pada akhir Juli nanti. “Yang perlu dipertimbangkan adalah perihal urgensi perpanjangan jabatan Kapolri tersebut,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini. Dia mengakui bahwa pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo namun dalam UU juga tertuang ada persetujuan dari DPR. Menurut Masinton, pergantian Kapolri dilakukan karena pertimbangan regenerasi di tubuh institusi Polri. Apalagi ada banyak perwira t i n g g i Po l r i bintang dua dan bintang tiga

yang layak dipromosikan menjabat Kapolri. “Sehingga tidak memandegkan proses regenerasi dan penyegaran dalam institusi kepolisian,” ujarnya. Dirinya juga menyoroti soal urgensi diperpanjangnya masa jabatan Badrodin. Situasi nasional dan Polri sekarang dinilai tidak ada yang darurat. Namun jika Presiden Jokowi tetap melakukan perpanjangan jabatan Kapolri harus ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau dilihat sekarang Polri cukup bagus. Banyak Jenderal-jenderal

binang dua, bintang tiga yang bagus sebagai calon Kapolri. Situasinya juga normal-normal saja,” katanya. Dia menambahkan, dalam perundang-undangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden dan harus persetujuan DPR. nnab/was/tri

Pasutri Penyedia Adegan Porno Live Diciduk POLRES Jakarta Selatan menangkap pasangan suami istri (Pasutri) pemain film porno yang menyuguhkan tontonan live alias secara langsung pada setiap pelanggannya di Apartemen Gateway, Pesanggrahan. Namun tak hanya suguhan aksi porno secara langsung, bagi para pelanggan yang punya kocek lebih bisa juga menggunakan si istri atau pemeran wanita untuk dibooking. Terungkapnya kasus Pasutri penyedia film porno secara live ini bermula ketikaa unit Krimum dan Resmob Polres Jakarta Selatan mendapat laporan

dari masyarakat. Tim yang melakukan penyelidikan kemudian datang ke lokasi dan berhasil mengamankan Pasutri dengan si pria berinisial A (31) dan istrinya L (32). “Penangkapan dilakukan kemarin malam sekitar pukul 21.15 WIB. Mereka Pasutri yang telah mempunyai anak yang masih balita. Proses penangkapan dilakukan di Apartemen Gateway, Pesanggrahan, Jakarta Selatan,” ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Murgianto, Jumat (20/5/2016). Menurutnya, modus yang dilakukan Pasutri film porno ini adalah memasang iklan

di dunia maya bahwa mereka bisa mempertontonkan hubungan badan yang bisa dilihat secara langsung. “Mereka mempertontonkan hubungan badan secara langsung. Pelanggan yang menonton juga bisa turut serta berhubungan badan dengan pemain wanitanya,” paparnya. Sejumlah barang bukti berhasil disita petugas Polres Jakarta Selatan dari kamar Apartemen Gateway tersebut. “Barang bukti yang kami sita uang tunai Rp 1,5 juta, pakaian dalam, kondom dan handphone yang digunakan untuk mereka mempertontonkan hubungan badan itu,” pungkas Kompol Murgianto.andiono


EDUKES

10

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

SEMINAR INTERNASIONAL EMPAT HARI DI UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

JIWA NASIONALISME KUNCI KEBANGKITAN JEPANG PASCA BOM ATOM Profesor hukum asal Jepang menyebut, jiwa nasionalisme menjadi kunci kebangkitan negaranya dari keterpurukan pasca peristiwa bom atom. UNIVERSITAS Narotama Surabaya menggelar Seminar Internasional 4 hari mulai 16-19 Mei 2016. Seminar yang dilaksanakan di Conference Hall dan Ruang Rapat Gedung C Universitas Narotama Surabaya ini dihadiri Profesor Hukum Tata Negara dari Nagoya University, Yuzuru Shimada. Dalam kesempatan itu, Yuzuru Shimada menjadi pembicara selama empat hari berturut-turut dengan tema yang berbeda. Ia membahas tentang sejarah Jepang dalam Perang Dunia II yang dikemas dalam seminar hari pertama, Senin (16/05/2016) dengan tema “Historical of Japan Since World War II After Hiroshima and Nagasaki

which it Influence National Domestic Rules In Japan”. Pada sesi itu, juga dikupas mengenai sejarah konstitusi jepang mulai dari 1867 saat Restorasi Meiji (Pembangunan pemerintahan terpusat dibawaha kekaisaran)hingga 1951 Perjanjian Perdamaian San Francisco (Kemerdekaan Jepang dari okupasi) dan membahas tentang Konstitutionalisme gadungan di dalam UUD Meiji. Seminar hari pertama tersebut juga dihadiri Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Tahegga Primananda Al-Fath SH.,MH yang juga bertindak sebagai pembicara. Kemudian di hari kedua, Selasa (17/05/2016), seminar

Profesor Hukum dari Nagoya University Japan, Yuzuru Shimada menerima cinderamata dari Universitas Narotama Surabaya.

digelar dengan tema “Law and Society, Considering Domestic Law for General Justice and Preparation for ASEAN Law dengan inti pembahasan Hukum dan Masyarakat. Lalu di hari ketiga, Rabu (18/05/2016) seminar menghadirkan tema “Option for The Intelectual Property Protection of Tradisional Knowledge and Tradisional Expression dengan pokok

pembahasan perlindungan kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional. Dan terakhir Kamis, 19 Mei 2016 seminar Internasional digelar dengan tema “Economic and Development Case Study Tax Amnesty In Indonesia and Japan” dengan pokok pembahasan masalah pajak di Indonesia dan Jepang. Ketua Panitia Seminar

Internasional Universitas Na rotama, Rinda Amalia SH.,MH mengatakan, pihaknya menghadirkan Profesor Yuzuru Shimada untuk berbicara tetang perananan hukum dalam membangun sebuah bangsa sebab Indonesia memiliki historis sejarah dengan Indonesia. Kata dia, Rinda mengatakan dengan sistem hukum yang baik, Jepang mampu bengkit dari kehancuran

pasca peristiwa bom atom di Kota Nagasaki dan Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945. Sejak peritiwa yang menewaskan ratusan ribu jiwa itu, kondisi sosial dan ekonomi Jepang luluh lantak. Jepang yang tengah terlibat perang dunia II pun kalah dan mengalami kebangkrutan. “Setelah bom Hiroshima dan Nagasaki banyak masyarakat Jepang menjadi korban. Kondisi sosial, keadaan ekonomi dan hukum Jepang waktu itu sama dengan Indonesia saat itu. Tapi pada kenyataannya Dewasa ini kita melihat Jepang lebih maju dari Indonesia,” ungkapnya. Menurut Rinda, jiwa nasionalisme yang tertanam dari jiwa masyarakat merupakan menjadi kunci Jepang untuk bengkit dari kehancuran ketika itu. “Tujuan utama kami adalah memotivasi agar tidak kalah dengan Jepang. Seminar ini juga untuk menanamkan

rasa cinta tanah air dalam diri mahasiswa” ujar dosen yang juga mengajar mata kuliah Hukum Dagang Internasional ini. Sementara itu, Prof. Yuzuru Shimada mengaku sangat bangga bisa berpartisipasi dalam Seminar Internasinal Universitas Narotama. Kata dia, ia menjadi pembicara karena ajakan dari temannya yang menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang P. Wiratraman. “Kebetulan teman saya dosen dari Universitas Airlangga yang bernama Herlambang. Dia yang mengajak saya kasih kuliah di Universitas Airlangga, tapi sekalian dia ajak saya ke Universitas Narotama biar bisa kasih kuliah umum. Kami lantas bersepakat memberi kuliah yang lebih panjang (empat hari) di kesempatan kali ini,” ujar profesor kelahiran Chiba 45 tahun silam itu.nnanda

Mahasiswa UB Kembangkan Polisi Tidur Penghasil Listrik GUNDUKAN jalan atau polisi tidur yang selama ini hanya berfungsi sebagai pengontrol agar pengguna jalan bisa pelan-pelan dan berhati-hati, di tangan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang, bisa dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik. Empat mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya (UB), menamakan konsep listrik polisi tidur itu dengan nama Potret (Polisi Tidur Penghasil Energi Terbarukan). Keempat mahasiswa tersebut terdiri dari Doni Darmawan Putra, Hasan, Anthony Wijoyo dan Ridho Darmawan. Listrik polisi tidur menerapkan hukum kekekalan energi untuk menghasilkan energi listrik. Sebuah alat yang direkayasa khusus ditempatkan di polisi tidur. “Kami memanfaatkan perubahan energi potensial pegas yang kami tempatkan di bawah polisi tidur,” kata ketua Tim Potret Doni Darmawan Putra di Laboratorium Proses Jurusan Teknik Elektro, Rabu (18/5). Perubahan energi, kata Doni,

Empat mahasiswa UB Malang menunjukkan alat penghasil listrik dari polisi tidur.

disebabkan tekanan kendaraan yang melintas. Kemudian energi itu berubah menjadi energi kinetik dan memutar rotor dari generator DC. Prinsip mesin listrik, perubahan kecepatan dalam suatu medan magnet akan menghasilkan tegangan ter-

50 Warga Blitar Idap HIV/AIDS DINAS Kesehatan Kabupaten Blitar menemukan 29 kasus HIV/AIDS di Blitar sepanjang tahun 2016. Kepala Bidang Pengendali Penyakit dan Masalah Lingkungan (P2MK) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dr.Christine Indrawati mengungkapkan, sebanyak 5 orang telah meninggal dunia akibat terinfeksi virus. “Ketika ditemukan penderita yang meningggal itu ternyata sudah lama menderita HIV/AIDS cukup parah sehingga kekebalan tubuh mereka turun drastis dan mengakibatkan mereka meninggal dunia,” ujar Christine, Jumat (20/5/2016). Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga melakukan penyuluhan melalui Puskemas dan rumah sakit terhadap kelompok yang beresiko maupun kelompok yang tidak beresiko. Kata Christine, usia kelompok yang beresiko antara 15 hingga 24 tahun. Mereka menjadi salah satu tujuan dalam mencegah penyakit HIV/AIDS. “Karena usia seperti ini yang rentan dengan narkoba dan pergaulan bebas,” ungkapnya. Sementara itu Kepala Dinas www.lensaindonesia.com

Kesehatan Kabupaten Blitar Dr, Kuspardani mengatakan, selama ini, pihaknya telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang terjangkit HIV/ AIDS. Di sisi lain, pihaknya juga tidak bisa memaksa seseorang yang terjangkit tersebut berobat. Karena itu hanya dapat dilakukan pencegahan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar sebelumnya, pada awal tahun ini Januari - Februari sudah ada 21 kasus HIV/AIDS. Sebanyak tiga orang penderita meninggal dunia. Tambahan di Bulan Maret dan April ada 29 kasus, sehingga total untuk awal tahun ini di Kabupaten Blitar ada 50 kasus baru penderita HIV/AIDS. Kendati demikian, Christine menghimbau agar penyebaran HIV/AIDS bisa dihentikan namun untuk penderitanya jangan dijauhi. “Jauhi penyakitnya jangan jauhi penderitanya karena selama ini kebanyakan orang mengucilkan penderita penyakit ini. Bagaimana juga mereka adalah saudara-saudara kita,” imbaunya.nagung

induksi pada sisi stator generator DC. Saat rangkaian digabungkan dengan aki, maka akan terjadi aliran arus listrik yang akan perlahan mengisi tegangan pada aki. Energi yang disimpan pada aki dapat digunakan untuk penerangan jalan saat malam

hari atau keperluan lainnya. “Kalau sehari 1.000 kendaraan dengan berat ratarata 1.000-2.000 kilogram, maka gear akan memutar generator dengan kecepatan putar 1.000-1.250 rpm. Maka output dari sistem ini dapat digunakan untuk

menyalakan empat lampu 40 watt selama 10 jam setiap harinya,” beber mahasiswa angkatan 2014 itu. Listrik polisi tidur ini merupakan alat generasi ketiga. Sebelumnya tim telah mengembangkan konsep serupa dengan sumber energi

gerakan air. Namun, menerapkan Potret dengan memanfaatkan air dikhawatirkan dapat memicu korsleting listrik. Hingga akhirnya tim mewujudkan karya seperti sekarang ini. Alat yang sedang dalam proses paten ini memiliki

keunggulan safety, portable dan tidak terpengaruh cuaca dibanding sebelumnya. Potret dapat diterapkan pada pintu gerbang kampus, mal atau jalan tol yang terdapat portal. Pada jalan yang terdapat portal tersebut telebih dahulu dilubangi untuk diisi dengan pegas. Kemudian di atas pegas dapat ditempatkan polisi tidur yang terbuat besi atau seng tebal. Alat tersebut ditempatkan di samping polisi tidur. Biaya untuk memproduksi sebuah alat menghabiskan dana Rp 4 juta. “Kami terus berinovasi dengan alat ini. Pandangan ke depan dengan prinsip dasar alat ini dapat digunakan pula di alat-alat fitness untuk menghasilkan energi listrik terbarukan,” pungkasnya. Potret telah menjadi karya riset unggulan Program Kreativitas Mahasiswa yang didanai DIKTI. Kini alat tersebut masuk nominasi lima besar penghargaan Inovasi Teknologi Kota Malang (INOTEK) 2016 bidang Energi yang saat ini sedang berlangsung.ncob/mer

UI Jalin MOU dengan Universitas Top Ukraina UNIVERSITAS Indonesia menjalin kerjasama dengan KNU Taras Shevchenko, salah satu universitas negeri terkemuka di Ukraina. Kerja sama ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman Kerjasama antar-universitas di Kiev pada hari Selasa (17/5) oleh rektor UI, Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met, dengan rektor Universitas Taras Shevchenko yang diwakili oleh Prof. Petro Bekh, Ph.D, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kerjasama Internasional, disaksikan oleh Dubes RI untuk Ukraina, Niniek Kun Naryatie, dan Kepala Kantor Urusan Internasional UI, Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LLM., Ph.D. “Penjalinan kerjasama ini merupakan langkah awal

pembuka kran bagi kedua belah pihak untuk saling mengeksplorasi potensi akademis masing-masing melalui pertukaran pelajar, dosen, riset bersama, scholars visit, dan program-program kerjasama lainnya,” kata Muhammad Anis dalam siaran pers di Jakarta pada Rabu, (18/5/2016). Bekerja sama dengan KBRI Kyiv, KNU Taras Shevchenko membuka Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia pada 2012, dan pada tahun 2015 mendirikan Pusat Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia yang berbasis di Institut Filologi. KNU Taras Shevchenko termasuk salah satu universitas penerima bantuan dosen dari Kemristek Dikti

Wakil Rektor KNU Taras Shevchenko, Prof. Dr. Petro Bekh, Rektor UI menandatangani perjanjian kerja sama pendidikan dengan rektor UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met, disaksikan oleh Dubes RI untuk Ukraina, Niniek Kun Naryatie.

untuk mengajar bahasa Indonesia dalam kerangka program SAME - BIPA (Scheme for Academic Mobility and Exchange - Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing). Dalam kunjungannya, re-

ktor UI yang menyempatkan diri berkunjung ke Pusat Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia di universitas tersebut dan berdialog dengan para mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia.

Usai berkunjung ke KNU Taras Shevchenko, rektor UI bertolak ke Yerevan, ibukota Armenia, juga untuk menandatangani MOU serupa dengan Rektor Yerevan State University (YSU).nid/ans

Alat Kesehatan Produksi Lokal akan Masuk ke E-Katalog ALAT kesehatan yang sudah diproduksi di Indonesia nantinya bisa masuk ke e-katalog. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan dengan masuk ke e-katalog, nantinya pengadaan di pemerintahan bisa menggunakan dan me-

manfaatkan produk-produk dalam negeri. “Secara menyeluruh kebutuhan alat kesehatan di Indonesia sangat besar,” ujar Harjanto di Jakarta, Kamis (19/5). Harjanto mengapresiasi perusahaan seperti PT Panasonic Healtcare Indonesia (PHCI) yang fokus untuk

mengembangkan produksi alat-alat kesehataan dengan teknologi canggih. Harjanto mengatakan, PHCI telah menambah investasi senilai 29,69 juta dolar AS untuk mengembangkan instrumen glucose meter. Menurut Harjanto, PHCI berkomitmen untuk mengembangkan

produk alat kesehatan lainnya termasuk alat pengujian farmasi. “Kami ingin mengembangkan produk herbal untuk farmasi sehingga nanti instrumennya mungkin akan digunakan sebagai alat uji,” kata Harjanto. Nilai penjualan alat kes-

ehatan PHCI pada 2015 sejumlah 51,77 juta dolar AS dengan menyerap tenaga kerja langsung mencapai lebih dari 611 orang. Sampai dengan 2020, PHCI memiliki target penjualan sebesar 88,18 juta dolar AS dan penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 799 orang.nriz/rep


11 EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

SERUNYA NAPAK TILAS DI SITUS WARISAN DUNIA DESA NYAMBU Turis domestik mengunjungi Desa Nyambu.

Sawah terasering di Nyambu masih menggunakan sistem irigasi tradisional subak. Di sini sedikitnya ada 1.200 organisasi subak di Bali, dan semua petani Bali harus menjadi anggotanya agar sawahnya mendapatkan air irigasi. DESA Nyambu yang berada di antara dua sungai besar, di tengah hamparan sawah nan hijau di Kabupaten Tabanan, merupakan salah satu saksi sejarah penyebaran ajaran Hindu di Bali. Warga desa yang berada sekitar 21 kilometer dari Denpasar itu percaya, dulu ada seorang pendeta dari Kerajaan Majapahit yang datang ke desa mereka untuk menyebarkan ajaran Hindu. Pendeta Dang Hyang Nirartha tiba di Nyambu pada abad ke-15. Tapak kakinya tercetak pada suatu prasasti batu yang tersimpan di Pura Dhang Kahyangan Rsi di Mundeh, salah satu

desa adat di Nyambu. “Dulu terjadi wabah karena penduduk belum memahami apa yang harus mereka lakukan untuk memuja Tuhan,” kata I Wayan Gede Eka Sudiarta, warga Desa Nyambu. Pria yang akrab dipanggil Satya itu mengatakan tidak banyak warga desa, terutama kaum muda, yang mengetahui sejarah desa itu sebelum mereka mulai menelusuri naskah-naskah kuno yang ditulis di daun lontar. “Kami mendatangi para tetua untuk mengetahui sejarah-sejarah pura, kemudian disempurnakan oleh ahli sejarah yang bisa membaca lontar,” kata Satya. Setelah pemetaan sejarah

dan potensi desa selama 18 bulan, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada April 2016 meluncurkan paket Desa Wisata Ekologis Nyambu. Dengan biaya Rp750.000 bagi turis asing, dan separuhnya untuk wisatawan lokal, pengunjung bisa napak tilas sejarah Bali sambil menyusuri persawahan hijau dengan panduan seorang krama. Selama menyusuri persawahan, krama Desa Wisata Ekologis seperti Ni Luh Dewi Darmini akan menuturkan asal muasal sawah di Desa Nyambu serta bagaimana penduduk setempat mempertahankan sawah dengan menerapkan sistem subak. Mengenakan kain Bali, Dewi lincah menyusuri pematang sawah Nyambu yang berundak-undak dan terkadang bertanah gembur. Beberapa petani tampak sibuk memanen padi. “Dalam setahun, kami bisa dua kali panen padi dan

satu kali panen tanaman palawija,” kata Dewi. Sawah terasering di Nyambu pun masih menggunakan sistem irigasi tradisional subak, yang telah diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO pada 2012. Ada sedikitnya 1.200 organisasi subak di Bali, dan semua petani Bali harus menjadi anggotanya agar sawahnya mendapatkan air irigasi, kata Dewi. Bagi orang Bali, sawah bukan hanya tempat mencari penghidupan namun juga sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di tengah hamparan sawah di Nyambu ada satu pura kecil, di mana penduduk setempat menaruh banten, wadah sesaji dari janur, untuk melakukan sembahyang. Di pematang sawah-sawahnya tersebar sejumlah pelinggih, tugu batu setinggi kurang lebih satu setengah meter. Setiap batu itu

merupakan tempat pemujaan sekaligus tanda batas kepemilikan sawah. Setelah berpeluh menyusuri pematang sawah, wisatawan diundang untuk menyantap kuliner khas setempat seperti sayur daun kelor, garang asam ayam, belindung ( belut) goreng atau pun sate tuna lilit dan sambal matah. Selain itu, para krama akan mengajarkan cara membuat jajanan lokal seper ti jaja matahari dan jaja sirat dari campuran tepung beras dan gula merah, serta membuat banten dari janur yang digunakan sebagai sarana persembahan kepada alam dan Sang Pencipta. Warga Nyambu menjaga warisan leluhur mereka dengan baik, termasuk 67 pura yang dibangun mulai abad delapan pada zaman Kerajaan Kediri hingga abad ke-13 pada zaman Kerajaan Majapahit. Pura-pura itu tersebar di

enam banjar di Desa seluas 380 hektare. Tiga banjar berada di Desa Adat Mundah, sementara tiga lainnya masuk kawasan Desa Adat Kaba-Kaba. Dengan menyusuri banjar atau dusun-dusun tertua di Nyambu, para wisatawan diajak menyusuri lembar demi lembar sejarah Bali. Ditemani oleh para krama seperti Satya, para pengunjung melacak jalur perjalanan Dang Hyang Nirartha, guru spiritual yang mengunjungi Nyambu untuk menyebarkan ajaran Hindu pada zaman keemasan Majapahit. Pura-pura yang dipengaruhi ajaran Empu Kuturan tersebar hampir di setiap sudut Desa Nyambu, suatu desa yang sangat kental dengan pengaruh ajaran Hindu. Menurut Sugi Lanus, peneliti lontar dan prasasti, Empu Kuturan mempunyai pengaruh besar terhadap sejarah Bali.

Ada sejumlah Empu Kuturan yang datang dari Jawa Timur ke Bali pada zaman pemerintahan Airlngga. Empu Kuturan yang berkedudukan di Silayukti (Desa Padangbai - Pelabuhan sekarang) mendapat penghormatan besar dari rakyat Bali pada masanya. Bahkan Raja Marakata dan Anakwungsu memberi dia kedudukan yang penting di pemerintahan, kata Sugi. “Beliau disebutkan telah mengajarkan penataan desa dan kawasan serta mengajarkan konsep Tri Kahyangan (Tiga Pura Peribadatan) yang diwajibkan ada di sebuah desa,” kata Sugi. Setelah berjalan kaki atau bersepeda menyusuri Nyambu dan mengenal sejarahnya, para wisatawan bisa menghabiskan sore dengan belajar melukis senja dan persawahan dari seniman setempat di temani jajanan khas dan kopi Bali.nad/ans

KONGKOW

OLEH-OLEH

Dimanjakan Racikan Roti Gempol & Kopi Anjis

Berlibur ke Telaga Sarangan, Jangan Lewatkan Sarang Emas

KEDAI beralamat di Jalan Surya Sumantri Nomor 25, Bandung, ini memiliki sajian kopi unik yang siap memanjakan para pecinta kopi. “Yang menjadi ciri khas Kopi Anjis adalah kopinya yang kita bawa langsung dari Sumatera ke Bandung. Di sini, kita racik kopi tersebut dengan topping yang variatif,” ujar Long Ratna, General Operational Roti Gempol dan Kopi Anjis, saat ditemui di Bandung. Ia menyebutkan ada dua jenis kopi yang dijual, yakni kopi hitam dan dan kopi sanger. “Kopi sanger itu meru pakan kopi campur susu dengan sajian kopi yang kita variasikan,” katanya. Ada sekitar 40 varian kopi sanger yang tersedia di kedai ini. Namun, jenis kopi yang menjadi favorit para pengunjung adalah Kopi Sanger Avocado, Kopi Sanger Toblerone, dan Kopi Sanger Nutella. Sementara itu, jenis kopi yang digunakan untuk kopi sanger ini adalah kombinasi kopi arabika dan robusta dengan perbandingan 1:1. Selain sajian kopinya yang menjadi daya tarik kedai ini, es teh manis Roti Gempol dan Kopi Anjis pun memiliki rasa yang unik karena diracik

dengan bumbu rahasia. “Tehnya sama saja tapi orang selalu penasaran dengan rasanya. Ada yang mengira pakai vanila atau campuran cincau,” ujar wanita berambut pendek ini. Menu andalan lain yang dijual di kafe ini adalah roti gempol. Roti ini dibeli khusus di toko roti terkenal di Bandung yang berada di Jalan Gempol. Menu favorit topping roti gempol ini di antaranya nutella, toblerone, serta kombinasi kornet, keju, dan telur. Roti Gempol dan Kopi Anjis juga memiliki menu tambahan lain, seperti nasi goreng cumi dengan siraman tinta cumi yang super gurih serta berbagai camilan kampung khas Bandung, seperti seblak, cimol, cireng, dan sebagainya. Harga yang ditawarkan di kedai ini cukup murah mulai dari Rp 8.000 sampai dengan Rp 27 ribu. Dilihat namanya, kedai ini memang memiliki nama yang nyeleneh dan terbilang agak kasar. Dalam bahasa Sunda, anjis merupakan plesetan dari kata anjing. “Kami memakai nama ini sebagai kata ajakan yang diperhalus. Orang biasa bilang, ‘jis, urang ngopi yuk!’ dari sinilah kata anjis berasal,” ujar Long. ndin

Kedai Roti Gempol & Kopi Anjis di Bandung.

Gesti saat melayani pembeli.

KHAS KULINER

Jenang Pasar Lempuyangan Ini Dulu Langganan Pak Harto D I tengah Pasar Lempuyangan, tampak seorang perempuan ramai dikerubuti orang. Di hadapannya berjajar empat manci berukuran tanggung. Dengan cekatan, dia menciduk isi setiap manci. Perempuan tersebut adalah Gesti (50), penjual beragam jenis jenang di pasar tradisional bernama Lempuyangan. Bagi sebagian masyarakat Yogyakarta, jenang Pasar Lempuyangan ini sudah sangat terkenal karena kelezatannya. “Dulu, sejak saya belum lahir, bude sudah jualan jenang, kemudian diteruskan ibu, dan sekarang saya yang jualan,” ujar Gesti, membuka cerita. Terdapat beberapa jenis jenang khas Jawa yang dijual setiap harinya, yakni jenang sumsum putih, jenang sumsum manis, jenang mutiara, dan jenang candil. Karena cita rasanya, banyak tokoh nasional yang menjadi pelanggan jenang ini. Gesti menuturkan, dulu presiden kedua Indonesia, Soeharto, adalah satu di antara pelanggan jenang Lempuyangan ini. “Dulu jika Pak Harto ke Yogyakarta dan berada di gedung agung, pasti ada orang suruhannya yang pesan jenang,” ujarnya. Tidak hanya sekali atau dua kali presiden pada masa Orde Baru tersebut membeli

jenang. Jenang candil adalah jenis jenang yang sering dipesan Soeharto, selain juga jenang campur. Karena hal ini, banyak yang mengenal jenang Lempuyangan ini dengan sebutan Jenang Pak Harto. Tidak hanya Soeharto, mantan Presiden RI, Megawati, juga cukup sering membeli penganan yang satu ini saat berada di Yogyakarta. “Sultan Hamengku Buwono X juga sering pesen jenang di sini jika kagungan damel (mempunyai acara). Seperti saat mantu kemarin, pesan jenang di sini,” kata Gesti. Pakar kuliner Bondan Winarno pun pernah mencicipi kelezatan jenang racikan Gesti ini. Selain menjadi kegemaran Pak Harto, jenang candil adalah jenis yang paling khas dan banyak diburu oleh pembeli. Jenang berwarna kecoklatan ini terbuat dari tepung beras ketan dan gula jawa. Yang istimewa dari jenang ini adalah bulat-bulatan kecil yang sedikit kenyal yang juga terbuat dari tepung ketan. Sementara itu, jenang sumsum terbuat dari tepung beras. Jika sumsum manis dimasak dengan tambahan gula jawa, sumsum putih dimasak tanpa gula jawa. Sementara itu, jenang mutiara dibuat dari tepung kanji. Jika menginginkan keempat rasa jenang tersebut, pem-

beli bisa memesan jenang campur. “Jenang campur ini disajikan dengan tambahan santan,” kata Gesti. Tidak hanya jenang campur yang disajikan dengan siraman santan, jenang sumsum manis, candil, dan mutiara juga diberi tambahan santan. Hanya jenang sumsum putih bercita rasa gurih yang disajikan dengan juruh dari gula jawa. Sebenarnya tidak hanya keempat jenis jenang tersebut yang dibuat. Ada beberapa jenis jenang yang juga sering dibuat, seperti jenang ketela, degan (kelapa muda), ketan hitam, dan gempol. Jenis-jenis ini biasanya dibuat Gesti jika ada pesanan. Rasa jenang yang legit dan manis dan ditambah gurihnya santan membuat siapa saja selalu ketagihan dengan penganan tradisional yang satu ini. Tak heran, sering kali Gesti hanya butuh waktu dua jam untuk menghabiskan jualannya. “Setiap hari saya buka dari pukul 08.00 pagi dan tutup setelah habis. Biasanya pukul 10.00 itu sudah habis. Paling siang pukul 11.00, saya sudah tutup,” ujarnya. Harga yang sangat terjangkau juga menjadi alasan jenang ini banyak diburu pembeli. Hanya dengan Rp 4.000, Anda sudah bisa menikmati seporsi jenang legendaris ini.ntrib

BERWISATA identik dengan membeli oleh-oleh. Jika Anda berkunjung ke Telaga Sarangan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ada beberapa macam buah tangan yang bisa dibeli dan dibawa pulang. Oleh-oleh yang bisa dibeli di kawasan lokasi wisata ini ialah kue sarang madu dan sarang emas. Sarang madu merupakan makanan berbahan baku ubi jalar yang diparut sehingga berbentuk memanjang dan tipis. Lantas, ubi jalar itu dicampur dengan tepung terigu dan tepung beras. Adonan dibentuk bulat menggunakan tangan sehingga menyerupai sarang lebah. ‘’Kemudian di-oven. Setelah matang, ditaburi air gula aren di permukannya,’’ kata Sayem Mimin, pedagang oleh-oleh. Sedangkan sarang emas berbahanbaku ubi jalar berwarna ungu. Proses pembuatannya sama dengan sarang madu. Dua makanan itu, menurut Sayem, merupakan hasil produksi warga Kelurahan Sarangan. Adapun harga per bungkus, yang berisi enam buah sarang madu dan sarang emas, berkisar Rp1012 ribu. Menurut Sayem, dua jenis makanan ringan itu paling banyak dibeli wisatawan yang singgah di kiosnya. Produk yang terjual selama libur panjang atau akhir pekan bisa mencapai seribu bungkus per hari. Jumlah tersebut meningkat drastis seiring

dengan membludaknya pengunjung Telaga Sarangan, yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Anda, yang berkunjung ke Magetan, juga bisa membeli buah tangan lainnya. Pusat oleh-oleh Alrista di Jalan Raya Sarangan, tepatnya di wilayah Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, menyediakan beberapa makanan khas, seperti jenang, wajik, dan bolu. Jenang dan wajik merupakan makanan dengan bahan baku ketan yang telah diolah. Pemilik toko oleh-oleh Alrista, Mursiyem, mengatakan produk dengan rasa manis tersebut paling laris dibandingkan makanan lain, yang dijual terutama sa a t

liburan. “’Bisa mencapai 3.000 kemasan per hari,’’ tuturnya. Harga per kemasan jenang dan wajik dibanderol Rp 9-11 ribu. Hal ini diseusaikan dengan ukuran dan berat produk yang dijual. Sedangkan harga roti bolu per kemasan dibanderol Rp 10 ribu. ‘’Kami memproduksi sendiri dan kebanyakan pembeli mencari oleh-oleh khas sini,’’ ucap Mursiyem.nno/tem www.lensaindonesia.com


MADIUN

12

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

JANJI DINIKAHI, WANITA SIMPANAN HARI PURYADI NGADU BK WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MADIUN KECEWAKAN JANDA SATU ANAK HA melaporkan Hari Purwadi ke BK DPRD karena telah mentelantarkan dirinya. Padahal politisi Partai Demokrat tersebut berjanji akan menikahinya setalah pelantikan 2014 lalu. SEORANG wanita berinisial HA (35) mengaku sebagai simpanan atau wanita idaman lain (WIL) Wakil Ketua DPRD Kabupatan Madiun, Hari Puryadi. HA mengaku kecewa dengan kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD yang tidak serius menangani laporannya yang sudah masuk setahun lalu. HA melaporkan Hari Purwadi ke BK DPRD karena telah mentelantarkan dirinya. Menurut janda satu anak ini, politisi Partai Demokrat tersebut berjanji akan menikahinya setalah pelantikan 2014 lalu. Namun hingga saat ini, janji tinggal janji. Hari Purwadi yang sudah berkeluarga tersebut tak kunjung menikahi HA.

Kepada Lensa Indonesia, HA mengaku dirinya dan Hari Purwadi sudah dipanggil oleh BK sebanyak dua kali pada 4 september 2015 dan 5 November 2015 untuk mengklarifikasi laporannya. Menurut wanita yang sudah tiga tahun menjalin hubungan dengan Hari Puryadi ini, saat itu BK mengatakan akan melimpahkan kasus tersebut kepada pimpinan DPRD Madiun. Namun hingga hampir satu tahun rapat pimpinan yang diharapkan HA tidak pernah dilaksanakan. HA juga pernah menanyakan hal tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono, tetapi hingga saat ini tidak ada jawaban

Butuh Uang Berobat, Pemuda ini Nekat Merampok Taksi

Dony Irawan Hendra ditangkap usai kepergok merampok taksi.

KARENA tidak mempunyai biaya berobat ke dokter, Dony Irawan Hendra (26) warga Kecamatan Pulung, Ponorogo, nekat merampok taksi di jalan raya Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Senin (16/5/2016). Bermula sopir taksi Jaman (44) warga desa Putat Kecamatan Geger dicegat seorang wanita berkerudung. Tanpa curiga Jaman menghentikan taksinya kemudian penumpang naik dengan tujuan Saradan. Saat melintas di depan pasar Saradan, tiba-tiba penumpang tadi menjerat leher Jaman dengan sabuk pengaman. Akibatnya sopir taksi tersebut tidak bisa bergerak. Beruntung tangan sopir bisa menekan klakson sehingga menjadi pusat perhatian warga. Setelah warga mengetahui di dalam taksi ada penyanderaan, sebagian warga ada yang melapor ke Polsek Saradan. “Kejadiannya pada Jum’at (13/5/2016) kemarin,

modusnya pelaku ini menyamar sebagai perempuan berkerudung lalu menyetop taksi kemudian pada saat melintas depan pasar Saradan taksi membunyikan klason terus menerus sehingga menarik perhatian warga. Setelah didekati ternyata ada perampasan kendaraan. Lalu beberapa warga melapor ke Polsek dan selanjutnya tersangka dapat diringkus,” terang Kasareskrim Polres Madiun AKP Gatot Setya Budi kepada Lensaindonesia, Senin (16/5/2016). AKP Gatot menambahkan motifnya tersangka ini adalah butuh uang untuk biaya berobat. “Motif tersangka ini kepepet butuh uang untuk berobat,” ujar Kasatreskrim Polres Madiun. Selain tersangka, polisi juga mengamankan mobil taksi serta pakaian perempuan dan atas perbuatannya. Tersangka dikenakan pasal 365 dengan ancaman hukuman kurang lebih 12 tahun. ndhimaz

Foto yang diduga Wakil Ketua DPRD Kabupatan Madiun, Hari Puryadi bersama janda satu anak HA.

sama sekali. “Saya sudah dua kali dipanggil BK untuk dimintai keterangan. Saya dapat kabar dari BK kalau laporan yang saya ajukan sudah dilimpahkan ke pimpinan dewan dan katanya tinggal nunggu rapat pimpinan tapi nyatanya sudah hampir satu tahun rapat pimpinan soal kasus yang saya adukan tidak pernah ada kejelasanya,” ungkap wanita berparas cantik ini di Madiun, Kamis (19/05/2016). Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Joko Set-

yono akhirnya buka suara terkait pelimpahan kasus yang membelit wakil ketua DPRD kabupaten Madiun, Hari Puryadi. Seperti diketahui, kasus ini hampir satu tahun tidak kunjung selesai. Melalui pesan pendek, Joko mengatakan permasalahan tersebut akan diselesaikan sesuai mekanisme, sepulang dari kunjungan kerja anggota DPRD dari pulau Bali. “Ya sesuai mekanisme, sehabis kunker nanti kita adakan rapat pimpinan, cuman masalah tersebut kan juga

tidak mudah mas, dengar (sepertinya) hal ini juga sudah masuk kepolisian,” ujarnya, Jum’at (20/5/2016). Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Madiun Iswanto menolak menemui wartawan yang ingin mengkonfirmasi tindak lanjut pengaduan HA. Sekedar diketahui, persoalan ini juga pernah dilaporkan ke Polsek Madiun, namun upaya mediasi yang dilakukan pihak kepolisian gagal.ndhimaz

Bukti laporan HA ke DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun.

Hiburan Malam di Madiun Rutin Pentaskan Tari Gambyong NEW Castle Pub & Karaoke berupaya membangkitkan dan melestarikan kesenian Tari Gambyong, khusunya di wilayah Karisidenan Madiun. Cara membangkitkan kesenian daerah ini adalah menggelar pementasan setiap dua bulan sekali di Hall New Castle Pub & Karaoke yang di Jalan Taman Praja, Kota Madiun. Pengelola Hall New Castle, Joko Susilo mengatakan, alasan pementasan seni Tari Gambyong di tempat hiburan tersebut adalah untuk mengangkat dan melestarikan kembali seni budaya sudah mulai terkikis dengan seni hiburan lain yang lebih maju. “Saat ini Tari Gambyong sudah jarang ada pementasan di masyarakat meski itu untuk acara hajatan. Dari situ kami tergerak untuk membangkitkan kembali,” ujarnya kepada Lensa Indonesia, Minggu (15/05/2016). Pria yang akrab disapa

Pementasan Tari Gambyong di Hall New Castle Pub & Karaoke yang di Jalan Taman Praja, Kota Madiun.

Mas Joko ini menambahkan pementasan Tari Gambyong dua bulan sekali dengan group kesenian gambyong yang berbeda beda tersebut juga bertujuan untuk mempromosikan group tarinya. Jo k o m e n g a k u sa n g a t gembira ternyata upayanya membuahkan hasil. Sebab pementasan Tari Gambyong di

Hall New Castle mampu menyedot animo warga. Tidak hanya warga Kota Madiun saja, masyarakat dari luar Madiun pun berdatangan ke New Castle. Mereka ada yang dari Ponorogo, Ngawi, Magetan dan paling jauh ada yang dari Pacitan. “Di hall para pengunjung tampak bersemangat baik tua maupun muda ikut me-

nari bersama waranggana, bisa dimaklumi karena kesenian tari gambyong hanya ada pada penyelenggaraan hajatan pernikahan saja dan tidak semua hajatan juga menanggap tari gambyong ini,” ujarnya. Sementara itu panitia pertunjukkan Tari Gambyong Suprapto merasa senang karena ada pemilik tempat

hiburan yang peduli terhadap kesenian daerah. “Saya sangat bersyukur mas ada pemilik tempat hiburan yang peduli kesenian Tari Gambyong ini. Jenengan (anda) bisa lihat antusias pengunjung yang datang untuk melihat dan menikmati seni budaya Gambyong ini,” pungkasnya.ndhimaz

DPRD Kota Madiun Sidak Proyek Miliaran KOMISI III DPRD Kota Madiun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di proyek kontruksi rehabilitasi dan pemeliharaan jalan paket IV, senilai Rp 3,1 miliar. Dewan juga sidak ke proyek revitalisasi eks Pasar Burung di jalan Panglima Sudirman senilai Rp 1,2 miliar, Kamis (19/5/2016). Pertama, dewan menuju proyek aspal di jalan Merpati, kemudian jalan Pandan, jalan Tidar dan terakhir di jalan Dwi Jaya. Di proyek pengaspalan paket IV yang bersumber dari Dana Aloka-

si Khusus (DAK) dan dikerjakan oleh PT. Jatisono Multi Kontruksi tersebut, sesuai laporan rekanan progresnya mencapai 85,59 persen dari progres yang dijadwalkan 28,02 persen. Meski mengalami surplus sebesar 57,57 persen, namun dewan sempat memberikan catatan kepada rekanan maupun Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Catatan yang diberikan, diantaranya lapisan atas aspal yang tidak halus. Meskipun proyek tersebut menggunakan lapisan aspal jenis

Asphalt Concrete– Wearing Course (AC-WC), dewan tetap meminta rekanan untuk meratakan lapisan aspal di 31 ruas jalan yang dikerjakan oleh PT. Jatisono Multi Kontruksi itu. “Jatisono itu dari kemarin-kemarin garapane kayak gini. Masyarakat itu taunya halus. Ini bolongbolong soalnya. Meski jenis AC-WC itu modelnya gini, cuma masyarakat ngertinya pengaspalan itu halus,”kata anggota Komisi III Marsidi Rosyid disela-sela sidak, Kamis (19/5/2016).

Usai melakukan sidak pengaspalan, dewan langsung menuju proyek revitalisasi eks Pasar Burung. Disana, para wakil rakyat menemukan tenaga kerja yang sangat minim. Idealnya, proyek senilai Rp. 1,2 miliar tersebut, terdapat 30 lebih pekerja. Namun proyek yang didanai APBD Kota Madiun dan dikerjakan oleh CV. Gita Jaya Agung itu, hanya dikerjakan oleh 18 orang saja. Tidak hanya itu, dewan juga meminta item pintu harmonika untuk segera disiapkan, agar

segera dapat dipasang dan menambah progres pekerjaan. “Di proyek eks Pasar Burung itu tenaganya sangat sedikit. Harusnya 30 lebih pekerjanya. Lha ini hanya 18 pekerja. Saya minta minggu ini pekerjanya segera ditambah. Juga sama fasilitas untuk segera disiapkan, seperti pintu harmonikanya,”ujar Ketua Komisi III, Bondan Panji Saputro sembari menunjukkan progres pekerjaan mencapai 40,843 persen, dari target 40,535 persen.npaw

Bakesbangpoldagri Madiun Sosialisasikan Pemantapan Ketahanan Bangsa DALAM rangka membangun ketahanan nasional khususnya kepada para pemuda dan pelajar sebagai elemen utama pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun mensosialisasikan pemantapan ketahanan Bangsa. Sosialiasasi ini diharapkan bisa memaksimalkan fungsi dan peran pemuda dan pelajar secara propporsional dalam mendukung pembangunan bangsa. Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun, www.lensaindonesia.com

Agus Budi Wahyono mengatakan, kegiatan ini juga untuk melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila. “Sosialisasi pemantapan ketahanan bangsa ini diselenggarakan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk ancaman, gangguan dan Infiltrasi yang bisa membahayakan dan mengancam masa depan generasi penerus bangsa,” katanya kepada Lensa Indonesia usai sosialisasi di Pendopo Kecamatan Mejayan, Selasa (17/05/2016). Agus mengatakan, nilai-

nilai luhur Pancasila sangat penting diperkenalkan kepada generasi muda sebagai benteng diri dari pengaruh pengaruh negatif serta bahaya laten narkotika dan ajaran-ajaran sesat serta komunisme. Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari pelajar sekolah menegah di wilayah Caruban. Sedangkan yang menjadi pembicara dalam acara sosialisasi tersebut berasala dari polres Madiun, Kodim 0803, MUI, akademisi dan Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun.

Agus juga berharap sosialisasi ini paling tidak, bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa terutama generasi muda karena mereka merupakan penerus bangsa. “Ya acara sosialisasi ini dibagi dua tahap wilayah timur dan utara. Harapannya para pelajar ini mempunyai rasa cinta tanah air yang besar serta mereka juga bisa terhindar seperti narkoban, miras dan sebagainya serta tidak kalah pentingnya jangan sampek generasi mudah kita ini mengalami bencana ideologi,” pungkas Agus.ndhimaz_adi

Bakesbangpoldagri Madiun mensosialisaikan Pemantapan Ketahanan Bangsa kepada pelajar di Pendopo Kecamatan Mejayan.


KEDIRI

13

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

Diboikot Suporter, Persik Kediri Sikat PSBK Blitar 2-1 PERSIK Kediri tetap tampil impresif dalam laga kandang kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) B menghadapi PSBK Blitar di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Sabtu (14/05/2016). Pasukan Macan Putih-julukan- Persik Kediri menang tipis 2-1. Dua gol Persik diborong striker Persik Wimba Saputra di babak pertama dan kedua. Sikap para pemain Persik Kediri yang ini patut mendapat aprsiasi. Pasalnya meraka tetap fokus dan profesional dalam menjalani pertandingan meski disera isu adanya boikot oleh suporter yang merasa diabaikan dengan adanya managemen baru yang menangani klub. Kondisi ini yang membuat laga

kandang ini sangat minim penonton. Bahkan, sebelum dan saat pertandingan berlangsung ‘teror’ berupa spanduk besar bertuliskan “Ada Hutang Kau Hilang Ada Uang Kau Datang Menagemen Jancuk” yang dibentangkan suporter di tribun sebelah timur. Namun hal itu, tidak mempengaruhi konsentrasi para pemain di lapangan. Pelatih persik Kashartardi mengakui jika para anak asuhnya bermain secara maksimal dalam pertandingan melawan Blitar ini. “Hampir secara keseluruhan bermain all out. Memang beberapa pemain banyak yang nggak maksimal,” kata Kashartardi kepada Lensa Indonesia.

Kashartardi membantah adanya pemain yang kurang maksimal tersebut akibat pengaruh minumnya suporter. “Nggak ada pengaruh sama sekali. Biarpun ada dan tak ada suporter, pemain tetap stabil. Namun suporter sangat memberikan kontribusi bagi pemain di setiap pertandingan,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Didik Catur menyampaikan bahwa dirinya tidak mau dipusingkan adanya isu boikot supoter dan spanduk protes di tribun penonton. Baginya, yang terpenting adalah pertandingan dapat berjalan aman. “Saya dan panitia tak mau tahu dengan adanya isu tersebut. Kami juga tidak turut

Suporter wanita Persik Kediri membentangkan spanduk protes terhadap managemen klub.

campur urusan managemen klub. Bagi saya, pokoknya (pertandingan) di lapangan aman,” tandas Didik. Terpisah, Yusup, suporter

yang juga pengaman Persik Kediri mengatakan, bahwa oknum suporter yang membentangkan spanduk dengan menyalahkan Menagemen

tersebut adalah suporter dari Kabupaten Kediri, bukan dari Kota Kediri. “Suporter itu domisilinya

Kabupaten Kediri. Mereka minta dilibatkan. Ini kan hajatnya kota Kediri,” katanya usai pertandingan.n@ andik kartika

KEJARI KOTA KEDIRI BANDING, ANGGAP VONIS BELUM PENUHI RASA KEADILAN PENGUSAHA CABUL DIVONIS 9 TAHUN PENJARA Terungkap dalam persidangan bahwa korban mengaku membutuhkan uang dari terdakwa untuk mentraktir temannya. Setelah itu korban disetubuhi di hotel dan dibayar Rp 500 ribu. SIDANG vonis pengusaha Sony Sandra yang jadi terdakwa pedofilia anak memakan waktu 3 jam lebih. Majelis jakim yang dipimpin Hakim Ketua Purnomo Amin menjatuhkan vonis 9 tahun dan denda 250 juta rupiah subsider 4 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 13 tahun penjara. “Kami memberikan

waktu 7 hari pada terdakwa atas putusan tersebut,” kata Hakim Ketua Purnomo Amin usai membaca putusan setebal 250 halaman itu di PN Kota Kediri, Kamis (19/5/2016). Terdakwa Soni Sandra masih belum memberikan jawaban dan masih berkordinasi dengan pengacaranya. Ditemui usai sidang, Sudirman Sidabukke men-

gatakan kliennya punya hak untuk menerima atau mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Hanya saja, dia menggarisbawahi jika peristiwa itu terjadi juga karena kemauan korban karena terdesak kebutuhan hidup. “Faktanya memang terdakwa bersalah, karena korban masih di bawah usia dan saat ini jelas semua jika korban menjual diri,” imbuh Sudiman. Untuk diketahui, dalam persidangan yang memakan waktu hingga tiga jam lebih tersebut memang Hakim membacakan semua dakwaan dan pertimbangan yang ada. Dalam dakwaan tersebut memang terdakwa tidak memaksa korban dan terdakwa memberikan imbalan pada korban berupa uang Rp500 ribu, na-

Kasus MAN 2 Kembali Digulirkan Kejari Kediri KASUS dugaan penyimpangan dana BOS serta Pungli di sekolah MAN 2 akhirnya mulai diperiksa dan memanggil beberapa saksi siswa dan juga wali murid. Padahal sebelumnya kasus tersebut dinyatakan dihentikan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri yang beberapa waktu sempat dilontarkan oleh Yudi H Kasi Datun Kejari Kota Kediri, karena dirasa tak ada kerugian yang negara. Beberapa saksi siswa yang dipanggil Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengatakan, jika dirinya datang ke kejaksaan untuk memenuhi panggilan. “Iya kami dikirimi surat diminta datang ke kejaksaan untuk menjadi saksi,” kata salah satu siswa MAN 2 berinisial Z. Z mengatakan, jika pemanggilan tersebut ditanya

Salah satu siswa MAN 2 Kediri yang diperiksa kejaksaan.

terkait seputaran dana bos dan juga pungli yang dilakukan sekolahan beberapa waktu lalu. “Kita ditanya seputar dana bos dan juga pungli. Ada enam anak yang dipanggil

menjadi saksi,” terang Z. Sementara itu materi apa saja yang dilontarkan oleh penyidik, Z mengaku ada 12 pertanyaan di antaranya dugaan pembangunan perpustakaan yang di RAB ada enam CCTV-nya namun tidak ada. Selain itu ada pungli sebesar Rp 662 ribu. Terpisah Dodi Budi R Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri membenarkan terkait dengan pemanggilan para saksi kasus MAN 2. “Iya benar mereka dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” pungkas Dodi. Untuk diketahui. enam siswa MAN 2 diperiksa sebagai saksi mulai pukul 10.00 hingga pukul 16.00. Adapun keenam siswa tersebut meminta namanya untuk diinisialkan saja.andik_kartika

Sony Sandra.

mun hal tersebut tidak hanya satu kali namun berulang kali hingga puluhan kali. Dan korban selalu dijemput oleh terdakwa jika akan melakukan persetubuhan di hotel.

Dalam persidangan itu diketahui tiga korban berasal dari keluarga miskin dan tak memiliki motivasi untuk sekolah. Mereka berusia 15 tahun dan 16 tahun. Terungkap pula dalam persidangan bahwa saksi korban mengaku membutuhkan uang dari terdakwa untuk mentraktir temannya. Selain bersetubuh, saksi korban juga mengaku pernah diajak berkaraoke oleh terdakwa. Hakim menyebut saksi korban tumbuh dalam keluarga yang pasif namun memiliki gaya hidup glamor. Saksi juga pernah menerima telepon genggam bermerek Evercross dan Samsung. Terdakwa juga selalu memberikan obat pada korbannya sebelum melakukan persetubuhan yang alasan

terdakwa pada korbannya adalah obat anti hamil. Pada berita sebelumnya dituliskan Sidang Soni Sandra. diwarnai protes dari beberapa elemen perempuan. Ratusan massa itu menggelar aksi mulai dari membentangkan poster hingga penandatanganan dukungan di depan gedung PN Kota Kediri meminta agar hakim menjatuhkan sanksi berat. Hakim Ketua Purnomo Amin mengaku pada media agar tak main-main dengan kasus ini karena sudah jadi sorotan nasional bahkan dunia. “Saya tak berani macam-macam dengan kasus Soni ini karena sudah dilihat banyak orang,” kata Amin beberapa waktu lalu saat ditemui media. Pasca vonis tersebut, Ke-

jaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan banding terkait dengan vonis yang dijatuhkan 9 tahun denda 250 juta subsider 4 bulan penjara. Dikatakan Kepala Kejari Kota Kediri Beny Santoso, vonis tersebut dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tak membuat efek jera pada pelaku. “Kita mengajukan upaya banding terkait dengan putusan PN tersebut, dan kita segera membuat memori banding,” kata Beny saat ditemui wartawan di ruangannya, Jumat (20/5/2016). “Banding yang kami ajukan ke Pengadilan Tinggi tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan, di antaranya tak membuat efek jera pelaku serta kurangnya rasa keadilan,” tutupnya.andik_kartika

Anggaran Pemkot dan Pemkab Kediri Tak Pro Perlindungan Anak dan Perempuan YENI SUCIPTO, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan anggaran di Pemerintah Kota dan Kabupaten Kediri dinilai tak pro perlindungan pada anak dan perempuan. Hasilnya, pemerintah bersikap abai dan kurang tanggap untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak dan wanita. “Pemkot dan Pemkab Kediri kurang tanggap dan cenderung abai dalam melindungi anak dan perempuan karena tak ada alokasi anggaran dalam APBD, serta program yang kurang mengena di masyarakat bawah,” katanya dalam seminar GMNI di STAIN Kota Kediri, Rabu (18/5/2016). Yeni mengutuk dengan

Yeni Sucipto Sekjen Fitra saat diwawancarai wartawan.

kekerasan seksual yang ada di Kediri, terutama menyangkut Soni Sandra (SS). Menurutnya, kasus SS merupakan cerminan gagalnya pemerintah melindungi anak dan perempuan. APBD yang ada hanya merupakan program copy paste dari tahun sebelumnya.

“Belum ada terobosan yang pro gender, ke depan perlu adanya pencegahan sistematik. APBD harus dialokasikan khusus untuk program menjamin anak dan perempuan dari ancaman kekerasan seksual di Kediri yang sudah darurat ini,” ujarnya.

Yeny juga mengajak para pemuda yang merupakan generasi bangsa untuk ikut memikirkan dan mengkritisi dengan adanya beberapa kejadian di Kediri. Dia juga mengajak agar kasus SS dikawal hingga tuntas. Apalagi ramai diberitakan bila SS berupaya menyuap korban dan kuasa hukumnya sehingga tak menutup kemungkinan penegak hukum juga ikut disuap. “Apalagi SS punya kedekatan dengan kepala daerah tentunya intervensi pada penegak hukum pasti ada,” imbuh Yeni. “Khusus Kediri ini adalah catatan hitam tidak adanya perlindungan dari pemerintah terhadap anak dan perempuan,” ucap Yeni yang asli Kediri itu. andik_kartika

advertorial

Pemkab Kediri Tekan Kematian Ibu Hamil dan Bayi Melalui Posyandu LENSA INDONESIA, KEDIRI Guna menekan angka kematian ibu melahirkan dan kesehatan bayi, Pemkab Kediri menggalakkan revitalisasi Taman Posyandu Kabupaten Kediri bersama Tim Penggerak PKK. Dan pagi itu terlihat semangat para kader Posyandu di Taman Posyandu Nusa Indah 2 Desa Tertek, Kecamatan Pare. Apalagi dukungan masyarakat sangat antusias. Mereka berdatangan membawa balitanya untuk diperiksa secara rutin. Suasana semakin semarak dan ramai dengan adanya ocehan, teriakan, tawa dan tangis dari balita yang mereka bawa. Tim Revitalisasi Taman Posyandu Kabupaten Kediri bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Dinas Kesehatan, Dinas

Pendidikan dan Olahraga, BPPKB, Dinas Kominfo dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Repos 2016 mengadakan peninjauan kegiatan yang ada di Taman Posyandu Nusa Indah 2 Desa Tertek Kecamatan Pare, Rabu (18/5/2016). Drs. Edy Suwarsono, MM. Kepala Bidang Sosbud BPMPD Kabupaten Kediri dalam kesempatan tersebut mengatakan kunjungan ini untuk melihat sejauh mana persiapan dari masing-masing Posyandu menghadapi Revitalisasi Taman Posyandu Kabupaten Kediri yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2016. Reposyandu Kabupaten Kediri Tahun 2016 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dipusatkan satu tempat. “Pelaksanaan Reposyandu kali ini akan

Posyandu di Taman Posyandu Nusa Indah 2 Desa Tertek, Kecamatan Pare.

dilakukan secara serentak di 4 Wilayah eks Koordinator Kecamatan yaitu Koorcam Grogol, Pare, Ngadiluwih dan Papar,” tutur Edy. Bety Sunarisasi, SKM,M. Kes dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Kediri memberikan arahan dan himbauan kepada para Kader Posyandu dan ibu-ibu yang sedang memeriksakan putra-putrinya di Posyandu Nusa Indah 2 Desa Tretek.

Betty Sunarisasi menjelaskan bagaimana penanganan anak balita secara baik dan benar. Mulai dari sapaan yang ramah dan senyuman yang tulus dari para Ibu-Ibu Kader. Persiapan

Pelayanan Taman Posyandu, Pelayanan BKB bagi ibu balita dan pendampingan Balita sampai pada pelayanan PAUD di Taman Posyandu, ditambah cara cuci tangan pake sabun. “Pada intinya kegiatan Posyandu dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi untuk tumbuh kembangnya balita dan peningkatan status kesehatan masyarakat,” terang Betty. Dotik Sukismi, Amd.Keb. Bidan Desa Tertek Kecamatan Pare mengatakan, Posyandu diadakan rutin satu bulan sekali. “Dengan demikian kami bisa lebih dekat dengan masyarakat dan bisa menerima keluhankeluhan kesehatan yang dihadapinya,” katanya. “Kegiatan Posyandu ini

untuk menekan dan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas,” ungkapnya. Sementara itu Ketua TP-PKK Kabupaten Kediri Hj.Rosyidah Masykuri mengatakan bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang melalui Prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. “Kami sangat berharap Posyandu sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sosial dasar pada masyarakat. Untuk itu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap keberadaan dan kesinambungan posyandu terus diupayakan,” ungkap Hj. Rosyidah Masykuri. adv/ andik_kartika

www.lensaindonesia.com


OTONOMI

14

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

KOMNAS HAM TURUNKAN TIM CARI WARGA YANG HIDUP DALAM PASUNGAN Komnas HAM menurunkan timnya ke wilayah Kabupaten Ponorogo untuk mencari warga yang hidup dalam pasungan. KOMISI Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan timnya ke sejumlah wilayah Kabupaten Ponorogo untuk mencari data dan melakukan pengecekan langsung ke masyarakat yang hidup dalam pasungan, Senin (16/05/2016) petang. Dengan dipimpin Anggota Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Investigasi Komnas HAM Siane Indriani, sebagai pemangku kepentingan terdepan dalam penegakan HAM ini pertama mendatangi Desa Tathung, Kecamatan Balong, Ponorogo.

Di desa tersebut, tim yang mendapat panduan dari sejumlah awak media langsung mendatangi rumah HSP (33) yang telah hidup di kamar berterali besi selama 21 tahun terakhir. Sebelumnya tim melakukan diskusi dengan orang tua HSP, yang kemudian menuju tempat di mana HSP yang menurut keterangan orangtuanya telah mengalami gangguan jiwa sejak kelas enam SD dan hidup dalam ruangan yang berterali besi serta digembok dari luar. Dari depan ruangan yang berterali besi ini Siane ber-

Tujuh Perda Ditetapkan DPRD Tulungagung KETUA DPRD Tulungagung dan Wakil Ketua DPRD serta bupati dan wabup tampak menyimak pembacaan Berita Acara Rapat Paripurna oleh Sekretaris DPRD Drs. Budi Fatahilah Mansyur,M.Si. DPRD Tulungagung batal menetapkan delapan Raperda dalam masa sidang II tahun sidang II, karena satu Ranperda dinilai tidak memihak rakyat, sehingga hanya tujuh Raperda saja yang ditetapkan menjadi Perda. Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung Supriyono,SE, M.Si itu berlangsung cukup lama lebih dari dua jam. Bupati Syahri Mulyo dalam sambutannya mengapresiasi ditetapkannya tujuh Raperda menjadi Perda. Terkait belum ditetapkannya Raperda Perubahan Atas Perda No. 3/2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Dinas Kesehatan Tulungagung ia memakluminya. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung, Senin, 9 Mei 2016 menetapkan peraturan daerah (Perda) baru. Mereka menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna lantai dua Kantor DPRD Tulungagung. Ketujuh Raperda yang ditetapkan menjadi Perda itu adalah Perda Perubahan Kedua Atas Perda No. 3/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Perubahan Atas Perda No. 2/2015 tentang Kepala Desa, Perda tentang Usia Lanjut, Perda

tentang Penanaman Modal, Perda Perubahan Kedua Atas Perda No. 16/2010 tentang Pajak Daerah, Perda Analisis Dampak Lalulintas dan Perda Perubahan Atas Perda No. 18/2010 tentang Pengendalian Menara. Raperda yang telah memasuki masa pembahasan tetapi tidak ditetapkan menjadi Perda itu adalah Raperda Perubahan Atas Perda No. 3/2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Semua fraksi di DPRD Tulungagung, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru kompak mengamini permintaan Pansus III. Dalam pandangan akhir masing-masing fraksi itu, semua menyatakan untuk tidak menetapkan atau mengesahkan Raperda Perubahan Atas Perda No. 3/2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menjadi Perda. Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM dan para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung, Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Camat se Kabupaten Tulungagung, BNN Kabupaten Tulungagung, dan Direktur Perusahaan Daerah.nanang

sama tim mencoba berkomunikasi dengan HSP yang disebut keluarga mengalami sakit jiwa dan membahayakan keluarga maupun warga sekitar rumah. “Ya ini kita lakukan karena pengawasan kita tidak bisa 24 jam, khawatir nanti pergi dan tidak ada yang tahu,” ucap orang tua HSP. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Desa Tatung, Rudi Sugiharto, “keluarganya kan tidak bisa mengawasi, jadi itu dilakukan karena khawatir jika pergi dan tidak ada yang tahu,” terang Rudi Sugiharto. Usai mengunjungi dan m e n c o b a b e r ko m u n i a s i dengan HSP, tim kemudian mengunjungi rumah tinggal IW(10) yang oleh ibunya dikatakan mengalami perlambatan tumbuh kembang dengan ukuran kepalanya lebih kecil dari bayi normal. Ini karena ada kelainan sejak kehamilannya. IW dibelenggu kakinya dengan tali plastik

pada siang hari saja karena harus ditinggalkan kedua orang tuanya untuk bekerja sebagai buruh tani. Kedua orang tuanya mengaku, IW diikat agar tidak berlarian tanpa terkendali di jalanan atau bermain di gorong-gorong. Sam seperti saat dirumah HSP, Siane dan tim juga melakukan diskusi dan pengamatan terhadap IW. “Kami belum tahu cara lain menangani IW. Bisanya ya begini. Pernah kami buatkan semacam kurungan, ternyata dia bisa memanjat dan hampir jatuh dari atas balok kayu penyangga kurungan,” ujar BAR. Siane menyatakan, kunjungannya kali ini adalah rangkaian dari kegiatan pendataan dan pengamatan secara langsung kepada warga yang rentan dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Yaitu orang-orang dengan masalah kejiwaan atau penyakit kejiwaan. Sebuah kelompok yang kadang dianggap

Siane Indriani berkomunikasi dengan penderita gangguan jiwa di Ponorogo.

kecil ditengah masyarakat sehingga sering terabaikan hak-hak hidupnya. “Kami mencari data atas warga, dewasa atau anakanak yang mengalami gangguan jiwa. Juga data tentang pemahaman warga atas hal tersebut. Kita banyak menemui perlakuan keluarga yang tidak semestinya karena tidak mengerti cara penanganan. Perlakuan itu kadang justru memberi pengaruh yang lebih fatal,” ujar Siane kepada Lensa Indonesia.

Dikatakannya, bagi Komnas HAM, warga yang seperti HSP dan IW adalah bagian dari warga Indonesia yang rentan dengan pelanggaran HAM dan harus mendapatkan perhatian. Mereka jarang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang seharusnya berkompeten. “Masyarakat juga banyak yang tidak memahami bagaimana memperlakukan mereka (orang dengan gangguan jiwa) dan justru dianggap sebagai beban keluarga.

Mereka sering dianggap berbahaya bagi lingkungannya dan karena frustrasi kemudian terjadi perlakuan yang tidak manusiawi,” terangnya. Siane menyatakan, selain Ponorogo, sejumlah daerah di Jawa Timur juga akan dikunjunginya. Ia akan mengamati dan mencoba memahami satu persatu kasus-kasus seperti pemasungan, pengikatan atau pengurungan yang terjadi. Sebab setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda dan perlu penanganan yang tidak sama. “Data yang kami dapatkan nantinya akan menjadi bahan untuk diskusi dan pembahasan agar bisa dicarikan langkah-langkah bagi kelompok warga yang kadang kita anggap kecil ini. Apalagi mereka ini sering dianggap aib keluarga dan cenderung disembunyikan. Pencarian data pun akhirnya sulit didapatkan, akibatnya upaya penyembuhan juga sulit dilakukan,” pungkas Siane.arso

Spanduk Anti Komunis Disebar Tanggul Sungai Jombang Pakai Limbah B3 di Tiap Kecamatan Kendal

Tim dari BLH Jatim dan Polda Jatim mengambil sample.

Spanduk anti komunis dipasang di tiap-tiap kantor kecamatan Kendal.

DALAM rangka menanggulangi paham komunis di wilayah Kabupaten Kendal, Pemkab Kendal melalui Humas Setda memasang spanduk anti komunis dan paham radikalisme. Spanduk diawali di kantor Kecamatan Ngampel, Kamis (19/5/2016) yang diawasi langsung oleh Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si. Bupati Mirna berharap dengan pemasangan spanduk yang menyerukan untuk mewaspadai penyebaran komunis dan gerakan radikalisme yang sedang mengintai Indonesia. “Saya meminta kepada warga masyarakat khususnya Kabupaten Kendal bisa

mengambil sikap waspada terhadap gerakan yang berusaha untuk mengacaukan keamanan dan kondusifitas daerah,” ungkap Mirna. Menurut Bupati, spanduk yang disebarkan di 20 kecamatan di Kabupaten Kendal tersebut, hendaknya dipasang di lokasi yang dianggap paling strategis dan bisa dilihat semua orang. Selain itu lokasi yang menjadi pemasangan sebaiknya relatif ramai dan dilalui banyak orang. “Pesan pemerintah Kabupaten Kendal kepaga warga masyarakat bahwa paham komunis dan gerakan radikal sedang mengancam Indone-

sia dimanapun tempatnya,” katanya. Kabag Humas Kendal, Drs. Heri Wasito, dengan cara mewaspadai adanya gerakan paham kiri ( komunis ) maupun paham kanan (radikalisme) cukup efektif apabila disampaikan lewat baliho yang tentunya bisa diketahui khalayak dipasang di tempat umum secara terbuka. “Berharap pemasangan spanduk anti komunisme dan gerakan radikal mendapat dukungan oleh pemangku kepentingan lain sehingga bersama-sama bisa membendung pengaruh paham penghancur bangsa,” pungkasnya.eko

PEMBUATAN tanggul dam Yani Sungai Avur Watudakon, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur diduga menggunakan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya). Polda Jatim dan Badan Lingkungan Hidup Jatim turun tangan dan mengambil sampel di lokasi. Ribuan sak diduga bekas limbah industri pengecoran alumunium, ditumpuk di pinggir pintu air Dam Yani Sungai Avur Watudakon di Desa Buduk Kecamatan Sumobito. Kondisi serupa juga terlihat pada sisi utara yang masuk di Dusun Balong Desa Jombok Kecamatan Kesamben. Dan bekas rembesan limbah berwarna abu-abu ini terlihat mengarah ke air Sungai Avur Watudakon yang mengalir ke Sungai Brantas di wilayah Mojokerto. Polda dan BLH Provinsi Jatim mengambil sampel dari limbah tersebut, termasuk air sungai dan tanah di sekitar dam juga diuji kandungannya. Kepala BLH Jatim, Bambang Sadono mengatakan hasilnya akan diketahui setelah pulang dari sini. “Setelah itu kami akan menentukan sikap, setelah ada hasil dari laboratorium,” katanya, kemarin. Ditanya alasan pengam-

bilan sampel tanah dan air di rumah warga terdekat, kata Bambang, hal itu untuk mengetahui dampak lingkungan akibat pembuangan limbah B3 untuk membangun tanggul. Bambang melanjutkan, hasil penelitian akan diserahkan ke Polda Jatim untuk diusut dan ditelusuri serta ditindak sesuai dengan aturan yang ada. “Karena ini jelas melanggar UU (undang-undang). Limbah industri pengecoran aluminium ini berbau menyengat. Dan limbah ini sangat berbahaya bagi kesehatan, dugaan kami limbah padat tersebut mengandung sulfur, amoniak dan logam berat.” Tandasnya. Jika memang ada pencemaran, maka akan dilakukan pembersihan tanggul bahan berbahaya tersebut. “Kami akan koordinasi dengan pengairan, terkait juga apakah keberadaan limbah ini memang diizinkan atau tidak,” bebernya. Sementara itu, Panit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, AKP Eko Rudianto yang ikut dalam pengambilan sampel limbah dengan tim BLH Jatim mengatakan, kepolisian akan melakukan penyelidikan terkait limbah tersebut dan menunggu hasil uji laboratorium BLH Jatim.obi

BUPATI MARAHI PELAKSANA PROYEK KENDAL YANG KURANG MAKSIMAL

Bupati Kendal Mirna Annisa saat sidak proyek perbaikan jalan.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

BUPATI Kendal Mirna Annisa kecewa kepada pelaksana pekerjaan perbaikan jalan karena kurang maksimal dalam pengerjaan proyek ini. Padahal, Pemerintah Kabupaten Kendal, tahun ini, fokus pada perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang rusak parah. Proyek pekerjaan perbaikan jalan yang disidak Bupati Kendal Kamis siang ada di jalan penghubung kabupaten di Kecamatan Ngam-

pel. Kondisi jalan ini rusak parah dan belum tersentuh pembangunan bertahuntahun. Bupati melihat hanya sedikit pekerja yang menggarap pekerjaan perbaikan jalan ini. Padahal, jalan yang diperbaiki cukup panjang sehingga jika hanya dikerjakan oleh beberapa orang akan memakan waktu lama. “Kita sedang mengumpulkan data dari pelaksana proyek terkait perbaikan

jalan ini. Tadi saya lihat kok pekerjanya minim, untuk mengerjakan proyek jalan yang cukup panjang. Kalau seperti ini bisa lama jadinya,” katanya. Bupati meminta kepada pelaksana proyek, untuk menambah jumlah pekerja sehingga bisa cepat selesai. Karena menurutnya, jalan penghubung ini sangat vital bagi akses warga yang hendak ke kecamatan Kota Kendal.

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Nganjuk: Roy Alexander, Catur Setiawan, Agus Suhadi, Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-001121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT. Temprina Media Graika (isi diluar tanggungjawab percetakan)

WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TuGAS JuRNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTuK APAPuN DARI NARASuMBER

www.lensaindonesia.com

“Apalagi jalan ini menjadi jalur ekonomi untuk mengangkut hasil panen seperti bawang merah dan padi,” imbuhnya. Dikatakan Bupati, Pemerintah Kabupaten Kendal tahun ini fokus pada perbaikan infrastruktur khususnya jalan. “Kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Kendal akan diperbaiki, meski belum seluruh jalan akan mendapatkan anggaran perbaikan,” ujar Mirna.eko


15 EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

Petugas BPCB Jatim melakukan peninjauan di lokasi petilasan Damar Wulan untuk meneliti temuan benda kuno.

SITUS BERSEJARAH BEKAS PETILASAN DAMAR WULAN DIRUSAK Di petilasan Damar Wulan ditemukan benda kuno seperti gerabah, keramik, koin, dan batu bata kuno setelah areal tersebut digali dan dirusak dengan alat berat. SITUS bersejarah Paluombo yang menjadi Petilasan Damar Wulan dan juga Petilasan Maharsi Maudoro yang berada di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang rusak. Cagar budaya tersebut dirusak oleh pihak pemerintah desa setempat yang akan melakukan pembangunan kolam. “Saya tidak tahu soal akan

dibuat kolam apa. Setahu saya ini akan digunakan untuk kolam. Tiba-tiba datang alat berat dua mingguan yang lalu dan menggali dua kolam tersebut di samping petilasan damar wulan. Saat digali warga menemukan bendabenda peninggalan sejarah di lokasi tersebut, tapi ya sudah hancur, saya juga menemukan patung tanpa kepala

Bupati Sampaikan Empat Raperda ke Ketua DPRD Kendal E M P AT Raperda diserahkan oleh Bupati Kendal Mirna Annisa kepada pimpinan Dewan untuk dibahas. Penyerahan dilakukan pada acara rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian empat Raperda di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (18/5/2016). Empat raperda dimaksud adalah raperda tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal, raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal, raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal dan raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal Tahun 2016. Bupati Mirna Annisa pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaannya kepada segenap pimpinan dan anggota dewan karena dianggap telah mau merespon cepat permohonan persetujuan empat raperda yang diajukan eksekutif. “Pihaknya berharap empat raperda yang disampaikan dapat segera dibahas dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal,” ungkapnya. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sakdullah menyambut baik terhadap empat raperda yang disampaikan oleh Eksekutif.”kami akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pembahasan melalui pan-

dangan umum oleh masingmasing Fraksi,” katanya. Aminudin dari Fraksi PAN menyampaikan usulan kepada eksekutif terkait dengan pelayanan kesehatan. Menurutnya , pelayanan kesehatan belum maksimal karena di Kendal hanya ada dua rumah sakit yang bisa menerima pasien BPJS yaitu RSUD Dr Soewondo dan RSI Weleri. Hal tersebut dianggap rumah sakit mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada pasien karena kekurangan bed/ tempat tidur. “Kendal masih membutuhkan 952 bed sementara yang ada baru 672 bed untuk pasien. Untuk itu diperlukan penambahan ruang, dengan memperluas rumah sakit,” tuturnya. Sementara Anurrohim dari Fraksi Gerindra juga m e n g u s u l k a n p e r l u ny a dibangun rumah sakit klas D di wilayah Sukorejo dan Boja. Terkait perluasan rumah sakit Dr. Soewondo dia menyarankan untuk bisa memperluas dengan memanfaatkan stadion madya Kendal yang dinilai sudah jarang dimanfaatkan. Menanggapi hal itu, Mirna Annisa menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti usulan tersebut. Bupati akan segera melakukan koordinasi dengan jajarannya. Dia berharap jalinan komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan baik dapat lebih ditingkatkan. Hadir pada kegiatan tersebut adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda, Para Assisten Sekda dan para pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.neko

Bupati Kendal Mirna Annisa kepada pimpinan dewan.

dari lokasi galian tersebut,” ujar Mbah Ponijan (75), juru kunci petilasan Damar Wulan kepada Lensa Indonesia, Jum’at (20/05/2016). Ia menceritakan petilasan Damar Wulan merupakan sebuah tempat yang selama ini biasa digunakan warga untuk ritual derajat atau minta pangkat dan keberadaan dua pendopo tersebut dibangun oleh warga Bali. Lokasi ini diyakini pernah menjadi tempat tinggal Damar Wulan. Berbagai benda kuno seperti gerabah, keramik, koin, dan batu bata kuno yang diduga merupakan benda cagar

budaya, banyak ditemukan secara tidak sengaja setelah area petilasan Damar Wulan tersebut digali alat berat. Di sini juga ada banyak batu bata yang terpendam, seperti di dekat pohon yang ada airnya, di bawahnya sekitar 1 meter ada batu bata merah besar atau peninggalan bangunan orang dahulu. “Dan yang digali dua kolam tersebut juga ada tumpukan batu bata merah yang terendam air setinggi satu meteran,” tambahnya. Sementara itu, pembongkaran atau penggalian untuk kolam tersebut membuat Balai Pelestarian Cagar Bu-

daya (BPCB) Propinsi Jawa Timur langsung datang ke lokasi. Mereka datang untuk meneliti serpihan benda kuno yang didapat dari pengerukan tanah yang akan dibangun kolam. BPCB meneliti pecahanpecahan barang yang di nilai memiliki sejarah tersebut seperti pecahan guci, keramik, pecahan kendi, pecahan jambangan, serta patung tanah liat, batu bata merah peninggalan bangunan yang di duga berasal dari Abad ke 14. Seluruh benda-benda itu kemudian dibersihan dan didokumentasikan.

KPK Disurati, Diminta Usut Kasus Korupsi Ponorogo

Menurut Andi Muhammad Said Kepala BPCB Jatim saat di lokasi membeberkan perihal benda-benda yang ditemukan tersebut. “Kalau dilihat dari bentuk fisik, ini ada peninggalan abad 14 atau masa kerajaan Majapahit. Benda-benda ini masuk cagar budaya. Sangat disayangkan adanya pembongkaran situs tersebut yangd dilakukan pihak pemerintahan Desa,” ujar Said di lokasi Petilasan Damar Wulan. Namun, situs yang ada di sini belum terdaftar dan dilaporkan ke BPCB. Dan pihaknya baru tahu kalau di Desa Sudimoro ada situs di

masa kerajaan Majapahit. “Agar tidak merusak benda cagar budaya, maka Pemkab Jombang harus menghentikan pembangunan kolam itu, dan berkordinasi atau merekomendasikan untuk diteliti lebih lanjut,” jelasnya. “Kami meminta agar pemerintah desa dan Pemkab Jombang menghentikan aktivitas pembangunan dan menghentikan kegiatanannya di Petilasan Damar Wulan. Sebaiknya dilakukan kajian terlebih dahulu. Kalau masih ada struktur yang bisa diidentifikasi mungkin kita lakukan penggalian,” pungkasnya.nobi

SMKN 1 Boyolangu Buktikan Kualitas Best of The Best

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo memberikan piala kepada siswa yang berprestasi.

Muh Yani melelang biaya pengiriman kepada pengunjung kantor pos.

PULUHAN massa yang mengatas namakan Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (KP-PHP) kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar segera dilakukan pengusutan atas kasuskasus korupsi yang ada di Ponorogo, Selasa (17/05/2016). Massa menuntut penegakan hukum kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, RSUD Harjono Ponorogo dan dugaan kasus korupsi Humas Pemkab Ponorogo yang belum tuntas penanganannya. Selain itu juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan mengadili terhadap para tersangka kasus tersebut diatas yang sampai saat ini para tersangka tersebut masih ada yang bebas melakukan aktifitas padahal sudah dinyatakan sebagai tersangka. Unjuk rasa diawali dengan prosesi ziarah di Makam Batoro Katong, sebagai pendiri serta tokoh yang babat tanah Ponorogo yang berada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Usai ziarah dan berdoa, massa kemudian bergerak ke Kantor Pos Ponorogo yang berada di Jalan Sukarno Hatta untuk mengirimkan surat laporan ke Presiden Jokowi, Kejagung, KPK, Kemenkumham, Kejati, Mendagri dan Gubernur Jatim. Sebelum dilakukan penyerahan surat-surat yang berisi pelaporan tersebut ke petugas kantor pos, masa KP-PHP sempat melakukan

lelang dihadapan pengunjung Kantor Pos Ponorogo untuk turut membiayai pengiriman. Diantara pengunjungpun ada yang tertarik untuk turut membiayai pengiriman surat tersebut, diantaranya adalah Suhadi, warga Jalan Serakung, Kelurahan Purbosuman, Ponorogo. Ditemui di kantor Suhadi mengatakan, “Dasarnya ya karena kondisi di Ponorogo sudah betul-betul sangat memprihatinkan, jadi kasus korupsi di Ponorogo ini harus segera diusut tanpa tebang pilih. Seperti Wabup yang hingga kini masih bebas berkeliaran diluar, sementara yang lain sudah menjalani hukuman di rutan. Saya berharap bisa diterima, dilaksanakan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” ucap Suhadi sembari menitikan air mata. Sementara itu koordinator lapangan (Korlap) KP-PHP Muh Yani ditemui usai menyerahkan surat ke petugas kantor pos mengatakan,”sebelumnya saya bersama teman-teman ziarah dan berdoa di Makam Batoro Katong. Saya mohonkan doa kepada Batoro Katong, Insya Alloh bisa mendengar dan tahu kondisi Ponorogo seperti ini. Mudah-mudahan Eyang Katong bisa menyertai kami dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan doa kita dan kawan-kawan,” ucap Muh Yani yang didamping puluhan masa yang mengenakan baju kebesaran warog Ponorogo. Terkait dengan pengiriman surat yang diantaranya

ditujukan kepada Pesiden Jokowi, Kejagung dan ketua KPK Muh Yani berharap agar bisa segera dilakukan audit terhadap kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan di Ponorogo. “Kita berharap segera ada audit dan kami percayakan kantor pos dalam pengiriman surat pelaporan ini. Dengan isi tuntutan untuk agar segera dilakukan audit serta harus bisa meyampaikan kepada penegak hukum di Ponorogo agar segera mengusut dan memproses seluruh tersangka tanpa terkecuali, jangan sampai ada jual beli hukum,” tegas Muh Yani. Dengan adanya statemen ketua KPKsaat berada di Magetan beberapa waktu, yaitu bila ada masyarakat Ponorogo yang melaporkan kasus korupsi, akan segera menunrunkan timnya, Muh Yani mengatakan, ”Sesuai dengan statemen ketua KPK, dimana Ponorogo sudah menjadi atensi, semoga gayung bersambut, ya karena Ketua KPK telah memberikan sain, semoga ini nanti bisa sesuai dengan harapan,” tuturnya. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Kejari Ponorogo yang berada Jalan MT. Haryono Ponorogo untuk menggelar orasi, Polres Ponorogo Jalan Bhayangkara mengantar surat tembusan, Kantor Pemkab Jalan Aloon-aloon Utara Ponorogo mengantar surat tembusan dan kantor DPRD Jl. Aloonaloon Timur Ponorogo untuk menggelar orasi.narso

TAHUN ini SMKN 1 Boyolangu mampu menunjukan prestasi dengan meraih Nilai Ujian Nasional (NUN) tertinggi SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Tulungagung dengan nilai 355,9. Prestasi lain adalah sebanyak 136 siswa sudah direkrut menjadi tenaga kerja di Sidoarjo. Artinya membuktikan, bahwa SMKN 1 Boyolangu bisa memberikan peluang kepada siswa dengan mendapatkan kerja yang sesuai kompetensi masing-masing. Kini, SMKN 1 Boyolangu menjadi rujukan sekolah favorit untuk masyarakat, mengingat prestasinya best of the best. Hal itu dikatakan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,SE,M.Si. Dia berpesan kepada siswa agar selalu menjaga nama baik Tulungagung. “Selamat kepada para siswa siswa yang lulus 100 persen,

serta ada enam siswa yang masuk 10 besar SMK Negeri dan swasta di Kota Marmer ini, dan banyak yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri,” terang Bupati Syahri. Kepala SMKN 1 Boyolangu, Drs. Rofiq Suyudi, M.Pd pada gelaran purnawiyata kelas XII Tahun ajaran 2016 di Gedung Tri Dharma, Jalan WR Supratman, Tulungagung, mengatakan, “Jadi NUN peringkat satu, dua, tiga, lima, enam dan delapan diborong semua dari SMKN 1 Boyolangu,” ungkap dia. SMKN 1 Boyolangu menggelar purnawiyata kelas XII Tahun ajaran 2015-2016 di Tri Darma, Senin (16/5/2016). Acara dihadiri Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Suharno.nnanang

Alokasi Dana Desa Segera Cair ALOKASI Dana Desa (ADD) dipastikan segera cair setelah Lpj Kepala Desa disahkan DPRD dengan mengetahui BPD (Badan Perwakilan Desa). “ADD bisa dikeluarkan kalau Lpj Kepala Desa sudah diketahui DPRD disetujui Bupati, disahkan camat dan diketahui BPD,” kata Ketua Komisi A DPRD Nganjuk, Supiono saat dihubungi, Jumat (20/5/2016). Menurut Supiono, anggaran untuk ADD sebenarnya sudah ada di APBD. “Tapi siapa yang akan bertanggungjawab nanti kalau ADD cair sebelum APBD Desa disahkan,” tegasnya. Dikatakannya, kalau kebijakan tersebut ditempuh dalam rangka menertibkan, rancangan APBD Desa.

“Walaupun yang mempunyai inisiatif adalah kepala desa, tetapi tetap harus dimusyawarahkan di dalam perencanaan pembangunan desa,” katanya. Sementaraitu terkait ide atau program apa yang bakal dilaksanakan, bisa dari BPD atau tokoh masyarakat. Supiono menambahkan, pemerintah desa harus membuat semacam kegiatan jangka menengah selama enam tahun. “Dan itu harus tertuang dalam aturan. Tahun pertama kedua dna ketiga prioritasnya apa? Artinya BPD dan Kades, disini secara konsekuen dan konsisten melaksanakan program-program yang telah disepakati. Ini tidak mudah dan perlu ada koordinasi selanjutnya,” tambahnya. nroy www.lensaindonesia.com


METROPOLIS

16

EDISI 138/23 - 28 MEI 2016

DANA DESA HARUS DIAWASI KARENA BERPOTENSI PENYIMPANGAN DI JOMBANG, ABRAHAM SAMAD DUKUNG HUKUMAN MATI KORUPTOR Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendukung hukuman mati diterapkan bagi pelaku korupsi. MENCEGAH penyimpangan miliaran dana desa (DD) yang dikucurkan kepada desa oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal setiap tahun, elemen masyarakat diharapkan ikut serta bersama-sama me ngawasi kucuran dana tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyimpangan penggunaan DD seperti korupsi yang bisa dilakukan perangkat desa. Hal itu diungkapkan Abdullah Dahlan, Divisi Korupsi dan Politik ICW (Indonesia Corruption Watch) usai menjadi pembicara dalam seminar Anti Korupsi yang

diadakan BEM Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng, Kabupaten Jombang, dengan mantan Komisioner KPK Abraham Samad, Kamis (19/05/2016). “Dana desa menjadi sorotan pengawasan kita. Potensi finansial dana desa yang besar, kalau tidak diawasi berpotensi juga untuk dilakukan penyimpangan. Untuk mencegah penyimpangan tersebut, prinsip tat akelola anggaran desa harus dibangun dengan benar. Disamping itu, dalam penyusunan anggaran desa harus melibatkan elemen masyarakat,”

Abdullah Dahlan dan Abraham Samad saat mengisi seminar di Unhasy, Tebuireng, Jombang.

ungkapnya. Jangan sampai anggaran DD terjadi penyalahgunaan dan tak tepat sasaran, dan DD yang besar tidak memberikan manfaat kepada publik. “Selain ikut andil dalam penyusunan anggaran desa,

masyarakat juga harus diberi kewenangan dalam pengawasan realisasinya. Perangkat desa harus membuka informasi secara transparan kepada publik,” tandasnya. Ia menambahkan jika kasus korupsi di Indonesia

sendiri saat ini juga tak bisa ditolerir lagi. Maraknya kasus korupsi tersebut, karena kewenangan kebijakan terlalu bertumpu kepada elit birokrasi. Kepentingan publik kemudian dibajak oleh kepentingan pribadi elit

birokrasi. Selain itu, korupsi tidak lagi dianggap aib, tapi sesuatu yang biasa dilakukan, dan bahaya bagi keberlangsungan bangsa ini ke depan. Pemberatan hukuman hingga hukuman mati bagi koruptor memungkinkan

asalkan penegak hukum tegas. “Saat ini sudah banyak tokoh masyarakat dan agama yang mulai mendukung adanya pemberatan hukuman. Hal itu untuk memberikan efek jera dan perhatian bagi semua kalangan,” tegas Dahlan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad juga mengaku harus ada pemberatan hukuman. Karena itu pelaku korupsi harus dihukum mati. “Dengan adanya pertimbangan tingkat korupsi yang dilakukan, saya mengapresiasi adanya hukuman mati, agar terjadi efek jera bagi pelaku korupsi,” ungkapnya. Usai menjadi pembicara, Abraham Samad dan Abdullah Dahlan melakukan tanda tangan menolak korupsi bersama BEM Unhasy dan berziarah ke makam Presiden RI keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di komplek pemakaman Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang.nobi

Mangkrak 4 Tahun, Tersangka Penipuan Praperadilan Polrestabes Surabaya IDA FANDAYANI alias Cong Fang (60) warga Jl Dharmahusada Indah no 64/A40 melakukan perlawanan hukum dengan mem-praperadilankan Polrestabes Surabaya karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan oleh Subnit Vice Control (VC) Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. Wanita yang mempunyai usaha jual beli perhiasan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya mang-

krak selama empat tahun. Kasubnit VC Jatanras Polrestabes Surabaya Ipda Agung menjelaskan, berkas tersangka penipuan sudah dinyatakan tahap dua sehingga tersangka harus dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun pihaknya sudah melakukan pemanggilan dua kali tapi tersangka tetap tak datang. “Kami sudah dua kali melakukan pemanggilan, namun tersangka tidak datang dan Senin kemarin pengacaranya

mengirim surat praperadilan yang ditembuskan ke Kapolrestabes, Kasat, Wakasat dan ke saya sendiri,” terang Ipda Agung. “Inti dari surat tersebut, meminta untuk menunda pelimpahan tahap dua, karena mereka sudah mengajukan pra peradilan,” tambahnya. Sementara Roy Tirto Usodo, pengacara korban (Mariani Tanubrata) mengatakan, kasus penipuan yang dilakukan tersangka terhadap kliennya

STOP PEREDARAN ROKOK ILEGAL BARANG SIAPA YANG MENAWARKAN, MENJUAL, MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUAL ECERAN ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI MELANGGAR UNDANG – UNDANG RI NO.11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG – UNDANG RI NO. 39 TAHUN 2007 AKAN DIKENAI ANCAMAN PIDANA PENJARA DAN ATAU DENDA

GUNAKANLAH PRODUK BERPITA CUKAI ASLI

INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH :

BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR JL. KUSUMA BANGSA NO.60 KANIGORO BLITAR

sempat mangkrak selama empat tahun. “Ini merupakan kasus rumit dan diduga ada permainan. Tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tak ditahan. Kan lucu,” terangnya. Roy menjelaskan, kasus penipuan yang merugikan kliennya sebesar Rp 39,7 miliar tersebut, berawal dari pertemanan dengan Ida Fandayani yang sudah berjalan puluhan tahun. “Klien kami punya perhiasan berupa 2 kg emas ba-

tangan dan berlian yang akan dijual. Oleh tersangka dibawa dengan alasan akan dibantu menjualkan. tapi ternyata tidak dikembalikan sehingga dilaporkan ke Polrestabes Surabaya,” paparnya. “Yang sangat kami sayangkan, kenapa kasus ini bisa terlantar hingga empat tahun. Kami tak mau berandai-andai. kalau ada kasus semacam ini sampai mangkrak empat tahun biar masyarakat mengartikan sendiri,” pungkasnya.nrofik

Pengacara korban, Roy Tirto Usodo, menunjukkan foto tersangka penipuan perhiasan.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.