Legal Review ALSA LC UNUD Volume 01 No. 1

Volume 01 No. 1

KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA : PENEGAKAN HAK ASIMILASI ATAU SEBUAH POLITISASI?

ALSA

Law Development Division

LC UNUD LEGAL REVIEW

Author : Rahmawati Angelica Revi Septiana Universitas Udayana

1

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

Text R. Angelica Revi Septiana Design Kadek Novita Dwi Irianti ǀ LAW DEVELOPMENT DIVISION

ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA : PENEGAKAN HAK ASIMILASI ATAU SEBUAH POLITISASI? Rahmawati Angelica Revi Septiana Universitas Udayana

I. LATAR BELAKANG Resolusi hidup merupakan hal yang wajar dimiliki bagi setiap manusia sebagai target dalam menjalani tahun yang baru agar kehidupan menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Namun sepertinya semesta sedang tidak bersahabat dengan kita, secara tiba-tiba kita dikejutkan dengan munculnya wabah yang menggemparkan masyarakat, COVID-19 begitulah dunia menyebutnya. Pada penghujung tahun 2019, Virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Tepatnya tanggal 31 Desember 2019, China merupakan negara pertama yang melaporkan timbulnya kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. 1Kemudian pandemi ini terus berkembang hingga

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

menyebar luar ke wilayah di luar negara China sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) sebagai Badan Kesehatan Dunia menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD).2 Virus yang dapat ditularkan dari manusia ke manusia ini telah menyebar luas di berbagai negara di dunia. Sehingga pada 12 Maret 2020, WHO telah mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. 3

1

Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru. "Pedoman Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia."

(2003).

2 Hal ini sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

3 Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020): 45-67.

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

Keberadaan virus COVID-19 ini tentu telah meresahkan berbagai negara di dunia, termasuk juga dengan negara Indonesia.Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus COVID-19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 4 Sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, peningkatan jumlah korban dari waktu ke waktu sangat pesat. Tercatat hingga tanggal 10 Mei 2020 total kasus positif COVID-19 yang telah dikonfirmasi pemerintah kini bertambah menjadi 14.032 kasus. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan beberapa kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap masyarakat sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia.

Dalam

menyelenggarakan

pemerintahan negara, Presiden tentunya dibantu oleh Menteri-Menteri negara.5 Hal tersebut telah diatur di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia. Salah satu kebijakan Menteri terkait dengan adanya pandemi COVID19 adalah pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Implementasi kebijakan pemerintah mengenai pembebasan narapidana tersebut menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Pada dasarnyalatar belakang 4

Anwar, Mohamad. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." 'ADALAH 4, no. 1 (2020).

5 Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya." Jakarta.

Kanisius (1998).

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

ditetapkannya kebijakan tersebut ialah atas dasar situasi di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia telah mengalami kelebihan kapasitas, sehingga hal yang ditakutkan adalah para narapidana akan rentan tertular virus COVID-19 karena tidak dapat melakukan physical distancing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Mengenai penuhnya

kapasitas dalam Lembaga

pemasyarakatan dan rumah tahanan bukanlah hal yang baru. Di Indonesia terdapat 528 Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dengan total kapasitas sebanyak 130.512 orang, akan tetapi penghuni LP tersebut mencapai 269.846 orang.

Sehingga Indonesia telah mengalami kelebihan kapasitas (overcrowded) hingga 107%.

Disisi lain adanya pembebasan narapidana tersebut mengakibatkan tingkat kriminalitas selama masa pandemi COVID-19 ini meningkat. Setidaknya telah tercatat 27 orang mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan usai dibebaskan melalui program asimilasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6 Selain itu, dengan adanya kebijakan pembebasan narapidana secara tidak langsung pemerintah telah menambah beban jumlah masyarakat yang harus melakukan physical distancing mengingat kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian muncul sebuah pertanyaan bahwa apakah benar kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan kebijakan yang tepat guna? Atas dasar itulah maka penulis tertarik untuk membuat tulisan yang berjudul “ Kebijakan Pembebasan Narapidana/Anak Dalam Pencegahan COVID-19 di Indonesia : Penegakan Hak Asimilasi atau Sebuah Politisasi? �

II. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan berikut ini merupakan rumusan masalah yang akan dibahas : 1. Apakah dasar kebijakan Kemenkumham memberikan pembebasan kepada narapidana/anak dalam rangka pencegahan COVID-19 di Indonesia ?

6

Dilihat melalui: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polrisebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi, Diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

2. Bagaimana urgensi penerapan kebijakan pembebasan narapidana/anak dalam rangka pencegahan COVID-19 di Indonesia ?

III. HASIL ANALISIS 1.

Dasar Kebijakan Kemenkumham Dalam Memberikan Pembebasan Kepada Narapidana/Anak Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Indonesia Keputusan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundangundangan

yang

setingkat

lebih

rendah

daripada

Keputusan

Presiden.

Sehinggadalam menetapkan suatu kebijakan, Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentu telah melakukan pemikiran yang matang.

Sudah bukan hal yang asing lagi bahwa kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berdekatan antara satu dengan yang lainnya.

Pada saat mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia, tentu telah menimbulkan ketakutan bagi para narapidana, karena berpeluang untuk tertular antar sesama penghuni sel. Sehingga pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana pada saat pandemi COVID-19 melalui program asimilasi dan hak integrasi. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa asimilasi adalah

pembinaan

secara

ekstramural

yang

dilakukan

di

Lembaga

Pemasyarakatan berupa proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, dijelaskan bahwa : “Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.�

Mengenai pembebasan narapidana tersebut tidak serta merta dibebaskan tanpa ada syarat yang mengikutinya. Berikut ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana/ anak agar dapat mengikuti program asimilasi dan hak

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

integrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, diatur bahwa : 2.

“Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : 1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; 2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3. telah menjalani 1⁄2 (satu per dua) masa pidana.”

Kemudian hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti

menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekurson narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

Hal tersebut juga telah diatur di dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, diatur bahwa : Pasal 9 “Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat: a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.�

Sedangkan kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut : 1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.

2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.

3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan.

5. Suratkeputusan

integrasi

diterbitkan

oleh

Direktur

Jenderal

Pemasyarakatan.

Melihat syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Laoly terkait pembebasan napi merupakan hal yang secara tegas melarang pembebasan narapidana kasus korupsi sehingga isu-isu adanya politisasi dalam kebijakan ini belum dapat dibuktikan secara nyata karena hingga saat ini belum terlihat kabar di media mengenai pembebasan narapidana kasus korupsi. Program asimilasi dan hak integrasi ini merupakan salah satu hal yang positif secara substansial karena bertujuan untuk melindungi hak-hak dari

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

narapidana yang telah diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur bahwa : Pasal 14 (1) “Narapidana berhak : a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang

tertentu lainnya; i.

mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi);

j.

mendapatkan kesempatan berasimilasi mengunjungi keluarga;

k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l.

mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai perundang-undangan yang

berlaku. termasuk cuti dengan peraturan (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak

Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.�

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas Pancasila serta mengakui eksistensi dati hak asasi manusia sudah sewajarnya untuk memikirkan keadaan dari narapidana, mengingat mereka telah dirampas hak kemerdekaannya sehingga tidak pantas apabila hak-hak yang tersisa dalam dirinya tidak dipertahankan.

Walaupun program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi ini belum menunjukkan hasil yang ingin dicapai secara signifikan akan tetapi Pemerintah setidaknya telah mewujudkan hak-hak bagi narapidana yang seringkali terlupakan.

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

Pada dasarnya narapidana bukan hanya obyek dalam sistem peradilan pidana melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lain yang juga dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga dikenakan sanksi pidana.

Oleh karena itu yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan paranarapidana melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan narapidana atau Anak Pidana agar mereka dapat menyesali perbuatannya, diharapkan nantinya mereka dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

2.

Urgensi Penerapan Kebijakan Pembebasan Narapidana/Anak Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Indonesia Pembinaan terhadap narapidana merupakan salah satu upaya terhadap

narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu pada saat para narapidana kembali ke masyarakat, maka mereka dapat berperilaku selayaknya anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.�

Kehebohan kebijakan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia marak terdengar di berbagai media di Indonesia. Melalui program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), maka ribuan narapidana, dan juga anak mendapatkan pembebasan.Program pembebasan narapidana berupa asimilasi dan hak integrasi ini apabila ditinjau dari sudut hak asasi manusia merupakan salah satu langkah mulia pemerintah untuk memberikan

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

jaminan pemenuhan hak bagi narapidana.Akan tetapi dalam mengkaji suatu fenomena sosial di masyarakat tidak dapat melihat dari satu sisi saja bukan?

Apabila kita mengkaji kebijakan tersebut berdasarkan aspek kriminologi tentu akan menghasilkan pemahaman yang berbeda.

Berdasarkan berita yang diperoleh melalui Kompas.com, diketahui bahwa tercatat hingga tanggal 21 April 2020 Sebanyak 27 narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah COVID-19 kembali melakukan kejahatan

dari

jumlah

data

napi

yang

dibebaskan

sebesar

38.822

narapidana.Seperti yang telah beredar luas di media bahwa adanya kebijakan pembebasan narapidana ini meningkatkan kriminalitas di Indonesia.Kemudian timbul pemikiran masyarakat bahwa diselenggarakannya program tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Sehingga, pembebasan narapidana tersebut justru menjadi keresahan di tengah masyarakat, dimana sekarang ini masyarakat dipertontonkan sederet kasus kejahatan yang dilakukan kembali oleh beberapa narapidana yang baru saja diberikan kebebasaan melalui kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat para narapidana dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah situasi pandemi COVID-19, yang

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

tentu saja hal tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta jaminan keamanan masyarakat.

Melihat kondisi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcrowded tentu akan berdampak pada rendahnya pemenuhan hakhak narapidana. Hal tersebut juga akan menimbulkan dampak yang lain seperti sipir yang kewalahan dalam melaksanakan tugasnya karena beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas dan cenderung melakukan kekerasan untuk memudahkan pengaturan narapidana. Selain itu overcrowded akan menyebabkan anggaran negara untuk pembiayaan pengelolaan rumah tahanan dan Lembaga pemasyarakatan membengkak. Penanganan overcrowded tidak bisa dilakukan hanya dengan memperluas bangunan saja karena rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan hanya sebatas hilir dari serangkaian proses penegakan hukum.

Penanganan justru harus dimulai sejak hulu, minimal sejak sebuah tindak pidana dalam proses penyidikan, karena sebagai sebuah sistem, tindakan yang dilakukan oleh salah satu subsistem akan berpengaruh terhadap subsistem yang lain.

Melihat fenomena overcrowded yang terjadi di Indonesia, tentu membuat kita berpikir lebih jauh apakah pidana penjara ini efektif untuk dilaksanakan di Indonesia? Pada dasarnya efektivitas dari pidana penjara apabila dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. 7 Sehingga kriteria efektivitas terletak pada sejauh mana efek “pencegahan umum� (general prevention)dari pidana penjara dalam menanggulangi tingkat kriminalitas di masyarakat. Dalam hal ini tentu dapat kita ketahui bahwa adanya pidana penjara di Indonesia merupakan hal yang cukup membantu mengurangi kriminalitas, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangatasi pandemi COVID-19 merupakan bentuk perwujudan dari salah satu fungsi negara yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang pada hakikatnya merupakan tujuan dari negara itu sendiri.

7

Barda, Nawawi Arief, and Bunga Rampai. "Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)." Semarang: Prenada Media Group (2014).

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

Pada dasarnya terkait dengan pembebasan narapidana ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia, negara-negara lain juga berupaya mengkaji dan memberlakukan pembebasan narapidana dengan adanya pandemi COVID-19.

Salah satunya adalah negara Inggris, pemerintah Inggris menyatakan akan melakukan pembebasan terhadap para narapidana yang memiliki pelanggaran dengan resiko rendah serta narapidana yang memiliki masa tahanan selama atau kurang dari dua bulan. Kemudian para narapidana tersebut akan dipantau secara elektronik dan dapat dikembalikan ke dalam penjara jika menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Di Indonesia pun demikian, apabila para narapidana mencoba untuk melanggar program asimilasi dan hak integrasi maka resiko yang siap diterima bagi para narapidana tersebut adalah adanya pencabutan hak asimilasi dan integrasi bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana kembali, juga adanya penambahan kasus pidana yang baru ke dalam daftar kasus narapidana yang bersangkutan. Selain itu, mereka juga akan dimasukkan ke dalam straft cell atau sel pengasingan dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diperlukan penanganan lebih berkaitan dengan pembebasan narapidana program asimilasi dan hak integrasi ini. Salah satu contohnya adalah terdapat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, pengawasan secara intensif terus dilakukan dengan cara membentuk grup WhatsApp, agar komunikasi dengan para narapidana yang dibebaskan tetap terjaga. Kemudian Suprapto yang menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali menjelaskan bahwa narapidana yang dibebaskan akan tetap mendapatkan pengawasan selama seminggu sekali, pengawasan yang dilakukan tersebut berupa video call atau SMS dan telepon, selain itu terdapat juga pengawasan langsung dari petugas, narapidana pun akan dicabut haknya dan dikembalikan ke dalam Lembaga pemasyarakatan apabila mereka mencoba untuk pergi keluar daerah. Pada dasarnya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah lebih didasarkan pada Legal Policy yang bertujuan untuk mensejahterakan warga masyarakat. Upaya menyelamatkan warga masyarakat dari wabah pandemi COVID-19 dengan memberikan kebebasan bagi narapidana yang sudah mendekati waktu bebas adalah hal yang wajar, dalam teori politik hukum

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

sebagaimana pendapat Sudarto, yang mana hal tersebut merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat tertentu.

IV. KESIMPULAN Pandemi COVID-19 ini tentunya telah mengakibatkan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat global. Selain berperang melawan virus, berbagai negara di dunia juga sedang berperang mempertahankan keadaan negaranya agar tidak mengalami kerugian di berbagai faktor. Kerugian tersebut menimbulkan efek domino yang mana kerugian satu akan berdampak pada faktor yang lain. Hal yang sedang marak dibicarakan adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi. Ditengah situasi ekonomi yang kian menurun, tentunya berdampak pula pada menigkatnya tingkat kriminalitas di Indonesia yang mana tercatat telah dilakukan oleh beberapa narapidana program asimilasi dan hak integrasi.Kebijakan tersebut memang menuai pro dan kontra, banyak masyarakat yang berpikir bahwa program ini hanyalah sebuah politisasi untuk pembebasan para narapidana kasus korupsi.

Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak ada data yang valid berkaitan dengan pembebasan para narapidana kasus korupsi.

V. SARAN Dengan adanya pandemi COVID-19 ini penulis berharap adanya kerjasama yang baik yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah diharapkan dapat bertindak lebih cepat dan tanggap terhadap situasi yang kian memanas ini. Di sisi lain diperlukan pula peran masyarakat yang disiplin serta bahu membahu sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sehingga meminimalisir adanya pertikaian di tengah pandemi.

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

DAFTAR PUSTAKA Buku Barda, Nawawi Arief, and Bunga Rampai. "Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)." Semarang: Prenada Media Group (2014).

Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya." Jakarta. Kanisius (1998).

Jurnal Anwar, Mohamad. "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." 'ADALAH 4, no. 1 (2020).

Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru. "Pedoman Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia." (2003).

Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020): 45-67.

Internet https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri-sebut27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dankekhawatiran-masyarakat https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DIMei-2019-222.pdf https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f1l3/Kajian%20Covid-19%203%20SPKS.pdf