Legal Review ALSA LC Unud Volume 01 No. 21

LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 21 “UpayaPaksaDalamTahapPenyidikanTerhadapPerkara

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

TindakPidanaKorupsi”

Author: DatiAmaliyah

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu kasus yang masih sulit ditanggulangi di negeri ini. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus.1 Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Penanggulangan tindak pidana korupsi ini kerapkali dihadapi berbagai hambatan khususnya ditahapan penyidikan. Dalam penerapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi inimelaluiberbagaitahapandiantaranyayaitu tahappenyidikan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai dari dilakukannya penyidikan setelah ada laporan tentang terjadinya tindak pidana korupsi. Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam tahapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ini dikenal istilah upaya paksa. Tahapan upaya paksa itu sendiri secara umum telah diatur dalam KUHAP Upaya paksa yang dapat dalam dilakukan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pencegahan kepergian keluar negeri, menghadapkan saksi dan penyadapan, yangharusdilakukansecarasahsepertiharusadasuratperintah,izinpengadilan negeridanmemilikialasanyangcukupberdasarkanhukum.

1.2.

RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdikemukakandiatas,makarumusanmasalahyang akandiangkatdalammakalahiniadalahsebagaiberikut:

1. Bagaimanapelaksanaanupayapaksaditahappenyidikan perkaratindakpidana?

2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Proses Penyidikan terhadapTindakPidanaKorupsi?

BABII

PEMBAHASAN

2.1. Pelaksanaan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.2 Di Indonesia Institusi yang berwenang melakukan upaya paksa di tahap penyidikan yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, serta melalui bukti tersebut akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus dapatmenemukan tersangkanya. Tindak pidana korupsi sendiri merupakan extra ordinary crime memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konversional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya.3 Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik dapat melakukan upaya paksa sebagai berikut:4

a. Upayapenangkapan

Penangkapan merupakan salah satu upaya paksa yang sering dilakukan oleh penyidik dalam hal menangani perkara korupsi. KUHAP memberikan pengertian penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun mengenai upaya penangkapan dapat dilakukandengancarasebagaiberikut: Persiapandanadministrasipenangkapan,sebagaiberikut:5

a.Administrasipenangkapan.

SuratPerintahPenangkapanyangditandatanganiolehpimpinan.

Local Chapter Universitas Udayana

c. Dalam hal tertentu surat Perintah Penangkapan dapat ditandatangani oleh KetuaTimPenyidik.

d. Dalam hal penangkapan dilakukan di rumah/tempat tertutup disertai dengan SuratPerintahPenggeledahan.

e.Rencanastrategipenangkapan.

f. Persiapanlainyangdipandangperlu. Koordinasipenangkapan. Pelaksanaanpenangkapan.

PenangkapandalamOperasiTangkapTangan(OTT). Dalam melakukan melakukan penangkapan perlu untuk melakukan koordinasi. Koordinasi tersebut dapat dilakukan secara internal maupun eksternal tergantung dari kebutuhan, termasuk di dalamnya koordinasi dengan monitoring center. Untuk membangun konstruksi hukum, ada beberapa koordinasi yang pelru dibandung diantaranya penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal dipandang perlu, koordinasi dapat dilakukan dengankepolisian,kejaksaan,pemerintah daerahmaupuninstansilainbaikdidalammaupunluarnegeri.

b. Upayapaksapenahananterhadaptersangka

Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya paksa penahanan terhadap tersangka tersebut, penyidik haruslah menyertai dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan. Apabila tersangka tidak bersediamenandatanganiberitaacarapenahanan, makadibuatkanberitaacarapenolakanmenandatanganipenahanan.Namun,jikatetap saja tersangkatetaptidakmaumenandatanganiberitaacarapenolakan,makapenyidik yangmenandatanganiberitaacarapenolakan.

Dalam hal melakukan penahanan perlu untuk memperhatikan syarat-syarat penahanansebagaimanadiaturdalamhukumacarapidanayaknidiantaranya,adalah:

a. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akanmelarikandiri

b.Merusakataumenghilangkanbarangbukti,danatau

c. Mengulangi tindak pidana maupun alasan lain yang menyangkut kepentingan penyidikansepanjangtidakbertentangandenganperaturanperundang-undangan. Surat Perintah Penahanan harus ditandatangani oleh Pimpinan dan jangka waktu penahananpertamatahappenyidikanadalah20hari.

c. Upayapaksapenggeledahan

Melakukan penggeledahan adalah salah satu kewenangan yang dimiliki KomisiPemberantasanKorupsi(KPK)dalammenyidikperkara-perkaratindakpidana korupsi (lihat Pasal 38UUNo.30Tahun2002tentangKomisiPemberantasanTindak Pidana Korupsi/UU KPK dan penjelasannya). Penggeledahan dapat dilakukan segera setelah tindak pidana terjadi, dengan terlebih dahulu dilakukan pengamananterhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini biasa terjadi terhadap tindak lanjut OTT. Pelaksanaan penggeledahan dilaksanakan dalam satu hari, dalam hal penggeledahan belum dapat diselesaikan dalam satu hari, penyidik melanjutkan penggeledahan pada hari berikutnyaatauharilainnyadenganmelakukanpenyegelanterhadapbarangbukti yang belum selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Setelah melaksanakan penggeledahan, penyidik melaksanakan konsolidasi dengan Tim Penyidik untuk melakukanevaluasi,verifikasidananalisabarangbuktihasilpenggeledahan.

d. Upayapenyitaanbarangbukti

Menurut KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prosedur penyitaan yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 47 UU KPKdansecaraumumdidalamPasal39KUHAP,sebagai berikut:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilannegerisetempat

Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengantugaspenyidikannya

Yangdapatdikenakanpenyitaanadalah:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian didugadiperolehdaritindakanpidanaatausebagaihasildaritindakpidana;

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidanaatauuntukmempersiapkannya;

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d. bendayangkhususdibuatataudiperuntukkanmelakukantindakpidana;

e. benda lainyangmempunyaihubunganlangsungdengantindakpidanayang dilakukan.

f. benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkarapidanasepanjangadahubungannyadengantindakpidana.

- Penyidikwajibmembuatberitaacarapenyitaanpadaharipenyitaan Salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

e. Upayapencegahanberpergiankeluarnegeri Dalam proses penyidikan terhadap perkara tipikor, kdangkala diperlukan upaya paksa berupa pelaksaan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, yang dalambahasaawamseringdisebutdengancekal.Pencegahanbepergiankeluarnegeri dapat dilakukan baik terhadap saksi maupun tersangka. Pelaksanaan pencegahan ke luarnegeridilakukandengancarasebagaiberikut:

a. Pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam mengajukan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri penyidik menyampaikan kasus posisi singkat dugaan tindak pidana yang terjadi, pasal sangkaan, surat perintah penyidikan, identitas dan jangka waktu sertaalasanpengajuanpencegahanbepergiankeluarnegeri.

c. Tenggang waktu pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu selama 6 (enam)bulan.

d. Dalam mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri, penyidik memperhitungkan tenggang waktu pencegahan bepergian ke luar negeri dan tenggangwaktupenyelesaianperkara

f. Upayameghadapkansaksi

Dalam upaya menghadapkan saksi ini dilakukan apabila saksi yang dipanggil secara sah, tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah. Terkait terjadinya hal seperti demikian maka penyidik dapat melakukan upaya paksa penghadapan saksi kepada penyidik yang dilakukan dengan cara dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi secara sah, penyidik dapat memanggil sekali lagi (panggilan ke-2). Dalam panggilan kedua ini, penyidik sudah menyiapkan Surat Perintah Membawa untuk kepentingan penghadapan secara paksa saksi kepada penyidik sebagaimanatercantumdalamsurat panggilan.

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

Surat Perintah membawa ini biasanya ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, yang tembusannyadisampaikankepadakeluarganya.Dalampelaksanaannya, penyidik harus sudah melakukan pemantauan unruk memastikan keadaan dan posisi terakhir dari saksi yang dipanggil. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyidik dalam pemanggilan kedua ini akan memenuhikewajibannyauntukhadiratau dengansengajatidakmenghadiripanggilanpenyidiktanpaalasanyangsah.

g. Upayapenyadapan

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, mengetahui, merekam, membelokkan, menghambat, dan/atau mencatat transmisi suatu Komunikasi Elektronik terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi, termasuk kegiatan permintaan dan pemberian Rekaman Informasi“.DiIndonesiaada4(empat) lembaga yang berhak melakukan penyadapan yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), namun Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan merupakan institusi yang berbeda dari ketiga institusi pemerintah tersebut. Dalam melakukan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak membutuhkan izin dari pengadilan, berbeda dengan lembaga yang lain yang harus mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan penyadapan. Dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku dari suatu tindak pidana korupsi, penyidik memiliki kewenangan melakukan penyadapan. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi maka penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupaalatbuktipetunjuk.6

2.2

Faktor-FaktoryangMenghambatPenyidikandalamTindakPidanaKorupsi Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam pelaksanaan proses penyidikan TIPIKOR perlu dilakukan langkah-langkah persiapan dengancarasebagaiberikut: 1.Persiapanpenyidikan.

2.Pemberitahuandimulainyapenyidikan.

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

3.Administrasipenyidikan.

4. Menyusunrencanapenyidikan(Ren-dik)

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Tidak mudah instansi pemerintah atau swasta memberikan dokumen yangdimintakan penyidikdenganalasanharusse-izinpemimpin(birokrasi).

b. Dokumen yang diminta tidak diberikan secara lengkap dengan alasan dokumenlain tidakditemukanataupunsudahhilang.

c. Syarat audit oleh BPKP harus lengkap sehingga hasil audit memperolehlegitimasi hukum.

d. Keterangan berupa kesaksian atau keterangan ahli dan dokumen harusdiberikanoleh instansi yang mempunyai kompetensi secara konsekuen, sehinggapenyidikan terganggu

e. Kadang kala ada perbedaan persepsi diantara penegak hukum (penyidik denganJPU) yangberakibatprosespenyidikantersendat.

f. Secara hakiki lebih tersendat manakala perkara yang disidik oleh Polri denganpemahaman bahwa penyidangan perkara yang disidik kejaksaan bersifatmeneruskan pekerjaan sendiri, jelas berbeda dengan meneruskan pekerjaan oranglain.

g. Kalaupun ada, mungkin dapat berupa pembuktian terhadap antara para pelaku dansaksi-saksikasuskorupsisalingmelindungi

h. ProsesperhitunganjumlahKerugianNegaramembutuhkanwaktuyangrelatiflama.

Tidak hanya itu, hambatan-hambatan yang muncul jugaseringkalidisebabkan oleh faktor internal itu sendiri. Adapun faktor internal yang dimaksudadalahsebagai berikut:

1.KualitasSumberDayaManusia

2.SaranaPrasarana

3.Kebudayaandalaminstitusikepolisian

4.AnggaranPenyidikanKorupsi.

Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan pemerintah yang tertera

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

dalam Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Maka penyidik hendaklah memahami faktor–faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Sehingga melalui pemahaman tersebut dapat meminimalisir hambatan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan memaksimalkan peluangyangadadalampenegakanhukumagarmaksimal.

BABIII PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Adapunkesimpulanterkaitmasalahiniadalahsebagaiberikut::

1. Proses penyidikan merupakan proses untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang terkait tindak pidana yang terjadi serta mengetahui siapa tersangka terkait tindka pidana yang ada. Dalam prosespelaksanaannya,terkaittindakpidanakorupsi terdpat 3 institusi yang berwenang yakni Kepolisian Negara Republik, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi terdiri dari upaya penangkapan. upaya paksa penahanan terhadap tersangka,upaya paksa penggeledahan,upaya penyitaan barang bukti, upaya pencegahan bepergian ke luar negeri, upaya menghadapkansaksidanupayapenyadapan

2. Penegakan hukum di indonesia terkait tindka pidana korupsi terbilang belum maksimal begitupun terkait tahapan penyidikannya. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut tidak terbatas pada faktor umum saja. Melainkan ada beberapa faktoryangberkenaanlangsungdenganadministrasibahkanfaktorinternal dari penyidik itu sendiri. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah sebagai berikut : Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Kebudayaan dalam institusikepolisian,danAnggaranPenyidikanKorupsi.

3.2.Saran

Berdasarkankesimpulandiatasmakadaranyangdapatdiberikanadalahsebagaiberikut:

1. Dalam pelaksanaan proses penyidikan sebaiknya ketiga institusi tersebut saling menerapkan sistem supporting dan menngesampingkan egosentrlaisme institusi. Terkait tahapan upaya paksa yang ada sudah seharusnya dijalankan sesuai hukum yangadadanjangansampaimelanggarhakasasi.

2. Terkait dengan hambatan yang ada, maka saran yang ingin diajukan adalah sangat perlu bagi penyidik memahami persoalan apa saja ygmenjadipenghambatsehingga dapat diminimalisir Serta meningkatkan anggaran terkait penanganan tindakpidana korupsisehinggapenyidikandapatberjalanoptimal.

Buku

DAFTARPUSTAKA

Abdusallam,2009 Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum,Jakarta:RestuAgung.

Aloysius Wisnubroto, G. Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana.Jakarta:PT.CitraAdityaBakti.

Aminudin, dan Abidin H. Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PTRajaGrafindoPersada.

Ardyanto Don, 2002, Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik,Jakarta:Aksara Foundation.

Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung,2008.

Faisal Salam, Moch, Hukum Acara Pidana Dalam Teori DanPraktek,Mandar Maju,Bandung,2001.

Girsang, Juniver, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam PenangananTindakPidanaKorupsi, Hamzah, Andi, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet Ke-IV, Jakarta: SinarGrafikaHarahap.

Harahap Yahya M, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP PenyidikandanPenuntutan,Jakarta:SinarGrafika.

J.G. Publishing, 2012. Seno Adji, Indriyanto, Korupsi dan Penegakan Hukum, DiaditMedia,Jakarta,2014

Kristian Yopu Gumanran, 2013. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam HukumPositifdiIndonesia,Bandung:NuansaAulia.

KristianaYudi,2018.TeknikPenyidikandanPemberkasanTindakPidana Korupsi.Yogyakarta:ThafaMedia.

Lilik Mulyadi, 1999, Pengetahuan Dasar Hukum AcaraPidana,Bandung:CV. MandarMaju.

Lubis Fauziah, 2020, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Medan : CV Manhaji.

Marpaung Leden, 2008, Proses Penanganan PerkaraPidana(Penyelidikandan Penyidikan),Jakarta:SinarGrafika.

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif. Suatu TinjauanSingkat,Jakarta:RajaGrafindoPersada. Jurnal

Asep Suherman, 2020, Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum,FakultasHukumUniversittasBengkulu

Ifrani. 2017. TindakPidanaKorupsiSebagaiKejahatanLuarBiasa,FakultasHukum UniversitasLambungMangkurat

Muhammad Rusdi, 1999, Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana, Jurnal HukumIus,QuiaIustum,UniversitasIslamIndonesia,Yogyakarta

Mukhlis. R, 2015 , Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Maharus Ali,HukumPidanaKorupsidiIndonesia,Jurnal IlmuHukum,FakultasHukumUniversitasRiau.

Utiarahman, Andre Putra, 2019, Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana KorupsidiIndonesia,LexCrimen

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasidanTransaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor8tahun1981tentangHukumAcaraPidana KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana(KUHAP)