Indonesia pernah memasuki masa krisis ekonomi pada tahun 1997 1998. Hal tersebut berdampak pada beberapa bank yang mengalami kesulitan penyediaan likuiditas sehingga menyebabkan sejumlahbanktidakdapatmenyediakandanauntukmempertahankan kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank yang mengalami kesulitan tersebut. Istilah BLBI mulai diperkenalkan sejak tanggal 15 Januari 1998 atas Letter of Intent antara Pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF).1 Namun, seiring berjalan waktu, pemberian BLBI ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan, bahkan keadaan sektor perbankan semakin parah. Hal tersebut terbukti dengan adanya bank-bank yang dibekukan operasi (BBO), Bank Take Over (BTO),BankBekuKegiatanUsaha(BBKU),dan Bank Dalam Likuidasi (BDI). Terlebih yang paling menyedihkan adalah sesuai hasil audit investigasi BPK RI tahun 2000 bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana BLBI oleh bank-bank penerimanya. Salah satu bank yang mendapatkucurandanaBLBIdanmelakukan penyimpangan adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).2 Pelaku penyalahgunaan danaBLBIpadabankBDNIadalahSjamsulNursalimselakuPemegangSahamPengendali. Dalam hal pengembalian dana BLBIolehbank-bankyangmelakukanpenyimpangan, Pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga khusus yang diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian, untuk tugasdankewenangandariBPPNitusendiritelahdiatur dalam Pasal 37A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.3 Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie,BPPNmenempuhkebijakanpenyelesaiannon-peradilan dengan para obligor atau penerima dana BLBI, yaitu out of court settlement. Maksud dari 3 Undang UndangNo 10Tahun1998tentangPerbankan
2 Adnan Topan
ALSA Local Chapter Universitas Udayana kebijakan tersebut adalah mempercepat dan mengoptimalkan pengembalian uang negara. Pada akhirnya langkah yang diambil adalah membuat tiga bentuk perjanjian diantaranya, yaitu Master Settlement and Acquisition (MSAA), Master Refinancing and Noteassuances Agreement (MRNIA), dan Akta Pengakuan Utang (APU). Lalu, untuk obligor Sjamsul Nursalim,mengambilperjanjianmodelMSAA. Akan tetapi, permasalahan pun tidak dapat terselesaikan dengan baik karena munculnya indikasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung, selaku Ketua BPPN yang mendapatkan kewenangan dari Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Atau Memberikan Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya BerdasarkanPenyelesaianKewajibanPemegangSahamdalam hal pembuatan dan penerbitan Surat Keterangan Lunas bagi obligor Sjamsul Nursalim di tahun 2004. Padahal Sjamsul Nursalim masih memiliki utang ke negara sebesar Rp 4,58 Triliun. Nilai itu didapatkan oleh BPK RI dengan metode Net Loss4 terhadap nilai hak tagih yang negara dapatkansebesarRp220Miliar.Olehsebabitu,nilaiRp4,58Triliunmerupakan kerugiankeuangannegara.5 Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim merupakan salah satu tindak pidana korupsi terbesar di Indonesia. Berbagai upayatelahdilakukanolehPemerintah Indonesia untuk mengembalikan dana BLBI sampai sekarang. Namun, problematika penyelesaian tidak kunjung selesai, dari mulai ditangani oleh Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jalur hukum pidana hingga dibentuknya Satgas BLBI oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana Satgas tersebut dilandasi dengan merujuk Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.6 Sejatinya, kasus BLBI ini dapat dielaborasikan dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini memiliki peranan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan, dapat menjadi sarana rekayasa sosial (social engineering) bagi masyarakat. Akan tetapi, bila dilihat secara faktual bahwa penyelesaian kasus BLBI ini menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Dengan
ALSA Local Chapter Universitas Udayana demikian, persoalan kasus ini menjadi“PR”negaraIndonesiayangbelumtahusampaikapan menemukantitikterang.
1.2.Rumusan
AdapunpermasalahanyangdapatdirumuskanolehPenulis,yaitu:
1 Bagaimanakah sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidanakorupsi?
2 Bagaimanakah analisis pendekatan sistem peradilan pidana terhadap kasus tindak pidanakorupsiBLBISjamsulNursalim?
2.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi
Sistem peradilan pidana atau criminal justice system disebut juga dengan istilah law enforcement systemkarena merupakan suatu komponen peradilan pidana yang saling terkait atau tergantung satu samalaindanbekerjauntukmencapaitujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat.7 Hal tersebut, digambarkan dengan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan, dan Penasihat Hukum/Pengacara. Berbicara mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia akan bersinggungan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana sebagai landasan hukum acara pidana Indonesia. Tujuan pokok dari hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana untuk tercapainya ketertiban dan kepastian hukum yang dalam proses pelaksanaannya sedemikian rupa dihindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hukum Acara Pidana menjadi dasar hukum utama bagi para penegak hukum dalam beracara di segala bidang, kecuali apabila undang-undang di bidang tersebut secara tegas menentukan lain daripadanya, sesuai dengan asas lex specialis derogate legi generali Salah satu tindak pidana yang memiliki undang-undang tersendiri di luar KUHP adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidanakhusus. Kemudian, sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dapat dikatakan penambahan komponen peradilan pidana, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)danPengadilanTindakPidanaKorupsi.KebijakanpembentukanKPK di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK jo. Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK dan PengadilanTindakPidanaKorupsimerupakansuatu upaya terobosan baru dalam pemberantasan korupsi yang sangat sulit dihilangkan di Indonesia. Korupsi di Indonesia menurut Artidjo Alkotsar seperti di beberapa negara
lain banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuasaan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan, dan cengkeramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol yang signifikan terhadap geliatkekuasaan yangselalumerambat.
Penyelenggaraan sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi juga sebenarnya sama sepertisistemperadilantindakpidanalainnya,tapidalamhaliniada kekhususan yang dapat dilakukan oleh KPK. Berikut adalah tupoksi dari komponen lembagaperadilanpidanakorupsi:
Landasandasar:UUNo.8Tahun1981tentangHukumAcaraPidana
Penyelidikan Pasal 38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara RI, yang menitikberatkan bahwa Kepolisian berwenang menerima saran dan keluhan dari masyarakat. Merujuk penjelasan pasal tersebut, juga menyangkut pada dugaankorupsi.
Dalam ketentuan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana dan kewenangan Jaksa memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada Jaksa. Meskipun demikian, pelaksanaan penyelidikan oleh Jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan. Alasannya, yaitu:
1. Secara praktis fungsi penyelidikan ini membantu proses penyidikan.
2. Tahap penyelidikan, penyelidik tidak memiliki upaya paksa sehingga hampirtidak ada pihak yang kepentingannya dirugikan. Lalu, dalam KUHAP sendiri bagian penyelidikan diletakkan dalam bab
KPK dapat melakukan penyelidikan sesuai denganPasal44UU No. 30 Tahun 2002 tentangKPK.
ALSA Local Chapter Universitas UdayanaPenyidikan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian dapat melakukan Penyidikan dengan merujuk sesuai sistem yang ada di KUHAP Kepolisian dapat menyidik apabila kerugian keuangan negara di bawah 1 Miliar Rupiah sesuai dengan Pasal11UU No. 30 Tahun 2002 tentangKPK.
tentang Penyidikan, yaituBabXIV8 Jadi, dalam hal ini Kejaksaan pun dapat melakukan penyelidikan akan tindak pidanakorupsi.
Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Penyidikan disini juga merujuk pada isi KUHAP
Terdapat kekhususan dari KPK dalam melakukan Penyidikan, terlihat dari Pasal 50 UU KPK, yang menitikberatkan wewenang supervise dari KPK atas penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Akan tetapi, KPK memiliki kelemhan di mana tidak dapat mengeluarkan SP3 seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan dengan
8 Arsil. Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan. URL: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-mela kukan-penyelidikandiaksespada20Oktober2022,pukul11.19WITA
Penuntutan Tidak memiliki tugas maupun kewenangan dalam melakukan penuntutan. Penuntutan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i UUKepolisian.
Pasal 30 ayat (1) huruf aUU Kejaksaan, yang menitikberatkan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.
merujuk pada Pasal 40UUKPK.
Pasal 51 UU KPK bahwa KPK dapat melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi.
Pada tingkat Pengadilan, dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri setiap Ibukota Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Hakim yang dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi merujuk Pasal 1 UU Pengadilan TipikorterdapatHakimKarierdanHakim Ad Hoc.
2.2 Analisis Pendekatan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana KorupsiBLBISjamsulNursalim
AnalisisyangdikajiolehPenulisterkaitsistemperadilanpidanaterhadapkasustindak pidana korupsi BLBI Sjamsul Nursalim melalui pendekatan sistem peradilan pidana dari RomliAtmasamita,yaitu:
a. Titikberatpadakoordinasidansinkronisasikomponenperadilanpidana
Koordinasi dan sinkronisasi antar komponen peradilan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi BLBI dapat dikatakan belum bersinergi dengan baik. Dapat dilihat dari pengusutankasuskorupsiiniditahun2007kemudianditahun2008dikeluarkannyaSP3untk Sjamsul Nursalim oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
sehingga KPK berhasil membongkar juga penyuapan di Kejaksaan. Jaksa UripTriGunawan adalah jaksa yang bertugas untuk melakukan supervisi terhadap tim khusus yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk menangani perkara BLBI. Akan tetapi, beliau menerima uang suap sebesar Rp 5,9 Miliar dari Artalyata Suryani.9 Ternyata terdapat keterkaitan uang suap tersebut dengan dikeluarkannya SP3 oleh Kejaksaan Agung untuk Sjamsul Nursalim dan Sjamsulpunbebastahanan. Kemudian, kasus korupsi BLBI Sjamsul Nursalim diambil alih oleh KPK dengan menetapkan tersangka Ketua BPPN SyafruddinArsyadTemenggungkarenatelahmelakukan penerbitan SKL untuk Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL ini membuat negara kehilangan hak tagih dan mengalami kerugian keuangan negara. Selanjutnya, pada proses peradilanpun ditempuh oleh KPK dengan mendakwa Syafruddin Arsyad Temenggung hingga upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung. Akan tetapi, perkara tersebut dinyatakan oleh Majelis Kasasi bukan termasuk pada rumpun hukum pidana sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung adalah lepas (onslag van recht vervolging). Menurut ICW dalam laporan eksaminasi terhadap putusan tingkat kasasi bahwa Majelis Hakim tidak menguraikan lebih lanjut alasan judex facti dinilai lalai dalam mempertimbangkan bahwa kelahiran BPPN lahir dari kondisi darurat sehingga diberikan hukum yang khusus bersifat lex specialis dan penerbitan SKL merupakan perbuatan BPPN bukan dari Ketua BPPN.10 Lalu, KPK pun mengajukan upaya peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, tapi permohonan upaya tersebut ditolak. Oleh sebab itu, KPK di tahun 2021 pun mengeluarkan SP3 pertama untuk Sjamsul Nursalim sehingga dibentuklah suatu Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dengan jalur hukum perdata, yang menitikberatkan pada perjanjian MSAA. Pada akhirnya dapat ditarik benang merah bahwa penitikberatan koordinasi dan sinkronisasi dari sistem peradilan pidana yang menangani kasuskorupsiBLBISjamsulNursaliminimasihjauhdarikatabaikdanbersinergi. b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
Pengawasandanpengendalianpenggunaankekuasanolehkomponenperadilanpidana korupsi BLBI Sjamsul Nursalim ini dapat dikatakan belum terlihat dengan baik. Alasan penulismenyatakandemikian,yaitu:
1. Pengawasan dan pengendalian yang dijalankan oleh KPK dalam hal penyidikan, penuntutan sudah dilakukan dengan baik terhadap Kejaksaan dan Kepolisian. Akan tetapi, supervisi yang dimiliki oleh KPK seakan-akan terhambat dengan adanya Dewan Pengawas. Dapat dikatakan bahwa KPK lemah di dalam tubuhnya sendiri. Bentuk pengawasan dan pengendalian dalam penanganan kasus korupsi harus melapor dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas, hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentangPerubahanatasUUNo.30Tahun 2002 tentang KPK. Kemudian, KPK juga dapat menerbitkan SP3, sama seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam hal ini, sejatinya KPK tidakdapat1. menerbitkan SP3 apabila merujuk pada Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (sebelum adanya pengubahan isi pasal) menitikberatkan bahwaKPKtidakmemilikiwewenang penerbitan SP3 karena dilihat dari faktor filosofis kurang mampunyapenegakhukum yang ada dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi yang sedang mereka tangani secara maksimal. Kemudian, kekhususan dari Pasal 40tersebuttidakbertentangandenganKUHAPkarenaberlakuasas lex specialis derogate legi generali 11
2 Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan dalam korupsi BLBI Sjamsul Nursalim juga terlihat bobrok di lembaga Kejaksaan Agung. Sejatinya, salah satu komponen peradilan ini sangatlah penting dalam menegakkan suatu keadilan dan dilarang keras terhadap kasus KKN. Akan tetapi, dengan dikeluarkan SP3 olehJaksa UripTriGunawansebagaisuatucarakarenamenerimauangsuap.
11 I Dewa Gede Dana Sugama, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, URL: https://media.neliti.com/media/publications/44107-ID-surat-perintah-penghentian-penyidikan -sp3-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-koru.pdf diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 16.09WITA
12
3. Pengendalian penggunaan kekuasaan dalam hal Pengadilan terlihat Mahkamah Agung yang menolakPeninjauanKembali(PK)yangdiajukanolehKPKdikarenakan tidakmemenuhisyaratformil.12
Sistem pengawasan kinerja masing-masing aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnyamemangsudahdiaturmelaluidewankerhormatankodeetikdansejenisnya.
c. Efektivitas penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
Efektivitas penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara. Pernyataan tersebut apabila dikaitkan dengan kasus korupsi BLBI yang menyeret nama Sjamsul Nursalim dan Syafruddin Arsyad Temenggung belum dapat dikatakan berjalan secara efektif untuk penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi itu sendiri karena permasalahan perkara ini pun sampai detik ini masih bergulir dan diupayakan sebagaimana penyelesaian perkaraitusendiri.Apabiladikaji berdasaran teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan dan efektif penegakan maupun penanggulangan hukum tergantung pada komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling bersinergi. Akan tetapi, dalam kasus korupsi ini penegak hukum yang belum melakukan tugas dan wewenangnya secara menyeluruh, walaupun substansi hukum dari pelaksanaan struktur hukum sudah dibentuk. Lantas, tidak kalah dari budaya hukum masyarakat Indonesia sendiri yang masih mengutamakan unsur ketamakan diri dan perbuatan curangsehinggarentanmandarahdagingpersoalankorupsiitusendiri.
d. Penggunaan hukum sebagai instrumen dalam rangka memantapkan “the administration of justice”
Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hukum diberikan sebagai guideline atau pedoman dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, khususnya pada bagian dari administrasi. Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanismekerja,baikhubunganyangbersifathorizontaldanvertikalsesuai
Aji Prasetyo, Tidak Terpenuhi Syarat Formil Jadi Alasan MA Tolak PK KPK. URL: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2a197045449/tidak-terpenuhi-syarat-formil-ja di-alasan-ma-tolak-pk-kpk/diaksespada20Oktober2022pukul19.54WITA
ALSA Local Chapter Universitas Udayana dengan sistem administrasi yang ada.13 Kewenangan dari sistem administrasi perlu juga diberikan hukum agar suatu penggunaan kewenangan tidak melebihi kekuasaannya. Berkaitan dengan kasus pidana korupsi BLBI penggunaan hukum sebagai instrumen sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih terdapat permasalahandikomponenstrukturhukumdanbudayahukum. 13 Supriyanto, Perkembangan Sistem
Pidana, URL: https://medianeliticom/media/publications/23566 ID perkembangan sistem peradilan pidanapdfdiaksespada20Oktober2022pukul2022WITA
PeradilanIndonesiapernahmengalamimasakrisisditahun1997–1998yangmenyebabkan tidakdapatnyalikuiditasbank-bank.Olehsebabitu,BankIndonesiamengucurkandana bantuanBLBIuntukparabankyangmengalamikesulitan.Akantetapi,permasalahantidak kunjungmembaik.Permasalahansemakinburuk,ternyataterdapatsuatutindak penyelewenganolehparapenerimadanaBLBIatauObligor.Salahsatuobligoryang melakukanpenyelewenganadalahSjamsulNursalim.SjamsulNursalimmendapatSP3dari KejaksaanAgungdaniabebasdaritahanan.Kemudian,iajugabebashaktagiholehnegara karenaditerbitkanSKLolehSyafruddinArsyadTemenggung.PermasalahankasusBLBIini dapatdielaborasikandenganpendekatandariRomliAmtamasita,yaitutitikberatpada koordinasidansinkronisasikomponenperadilanpidana;pengawasandanpengendalian penggunaankekuasaanolehkomponenperadilanpidana;efektivitaspenanggulangan kejahatanlebihutamadariefisiensipenyelesaianperkara;danpenggunaanhukumsebagai instrumendalamrangkamemantapkan“the administration of justice.”
Tumpang tindih kewenangandariprosesperadilankorupsimasihbelummendapatkan titik terang antar komponen peradilan pidana. Maka, menurut Penulis adalah pembenahan sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidanakorupsi,untukmembentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud secara nyata dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan, dan reformasi sistem peradilan tindak pidanakorupsi.
Ali, Mahrus. 2007. Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14
Dewaruci, Edward. 2003. Klausula Release and Discharge Dalam Master of Settlement and Acquisition Agreement,TesisS-IIFakultasHukum, UniversitasAirlangga:Surabaya
Dana Sugama, I Dewa Gede. 2014. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, URL: https://media.neliti.com/media/publications/44107-ID-surat-perintah-penghentian-penyi dikan-sp3-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-koru.pdf
Supriyanto, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana, URL: https://media.neliti.com/media/publications/23566-ID-perkembangan-sistem-peradilanpidana.pdf
Widoyoko, J. Danang. 2013. Reproduksi Korupsi: Studi Kasus Korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan, MMH Jilid 42 No. 1
Indonesia Corruption Watch (ICW), 2020. Laporan Eksaminasi Publik Putusan Tingkat Kasasi Perkara Dugaan Korupsi Penerbitan SKL terhadap Obligor BLBI Oleh Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung,ICW:Jakarta
Undang-UndangNomor10Tahun1998tentangPerbankan
Undang-UndangNomor30Tahun2002tentangKomisiPemberantasanTindakKorupsi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun2002tentangKomisiPemberantasanTindakKorupsi
Undang-UndangNomor2Tahun2002tentangKepolisianNegeraRepublikIndonesia
Undang-UndangNomor16Tahun2004tentangKejaksaan
PutusanNomor39/Pid.Sus/TPK/2018/PNJkt.Pst
Arsil. Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan. URL: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa -melakukan-penyelidikan
Husodo, Adnan Topan. Pemberantasan Korupsi yang kian Porak-Poranda, SP3 BLBI Syamsul Nursalim: Masih Dapatkah Publik Menaruh Harapan? URL: https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Pemberantasan%20Korupsi%2 0yang%20kian%20Porak.pdf
Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Bentuk Satgas BLBI URL: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bentuk-satgas-blbi/
Prasetyo, Aji. Tidak Terpenuhi Syarat Formil Jadi Alasan MA Tolak PK KPK. URL: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2a197045449/tidak-terpenuhi-syarat-for mil-jadi-alasan-ma-tolak-pk-kpk/