Legal Review ALSA LC UNUD Volume 01 No. 4

Volume 01 No. 4

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA MELALUI MEDIA SOSIAL

ALSA

Law Development Division

LC UNUD LEGAL REVIEW

Author : Dian Islamiati Utami Ningsih Universitas Udayana

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

Text Dian Islamiati Utami Ningsih Design Kadek Novita Dwi Irianti ǀ LAW DEVELOPMENT DIVISION

ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA MELALUI MEDIA SOSIAL Dian Islamiati Utami Ningsih Universitas Udayana

I. LATAR BELAKANG Era globalisasi yang sedang kita lalui merupakan tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh negara mengalami era tersebut. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.1 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan 1

Fani Indriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, JOM Fakultas Hukum Vol.III No.1, Februari 2016, hlm: 2

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

zamannya. Bersamaan juga dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia pada saat ini. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet, maka serasa seluruh dunia berada digenggaman tangan. Bila ditelaah lebih dalam, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat bahkan sulit dikontrol. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini manusia semakin dimanjakan dengan berbagai kecanggihan teknologi, mulai dari alat komunikasi berupa telepon genggam (handphone) sampai smart phone dengan berbagai fitur dan teknologi internet. Beracuan pada data pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun, tingkat pengguna internet kian meningkat, data tersebut diperoleh melalui Internet World Stats menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 78 juta orang dan menduduki peringkat ke-4 terbanyak di Asia, setelah Tiongkok, India, dan Jepang.

Sedangkan, menurut survei dari We Are Social, data pengguna internet di Indonesia pada Januari 2016 mencapai 88,1 juta dengan 79 juta di antaranya merupakan penggguna media sosial aktif dan rentang usia 13 – 29 tahun ialah pengguna aktif. 2 Lalu, media sosial adalah sebuah media online yang di mana para penggunanya (user) dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan akun berupa blog, forum, dan jejaring sosial menggunakan aplikasi berbasis internet yang didukung oleh teknologi informasi untuk menciptakan ruang dunia virtual.

Aplikasi yang erat dengan masyarakat Indonesia tahun ialah WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, dan lain-lain.

Pada orang

faktanya, mengakui

semua bahwa

perubahan teknologi informasi melalui internet dengan wadah media

sosial

dapat

mengakibatkan dua output, yaitu positif untuk kehidupan manusia 2

Dian Islamiati Utami Ningsih, Cyberbullying : Lex Semper Dabit Remedium, Hukum selalu memberi Obat, Edukasi Literasi Fakultas Hukum Unud, 21 Desember 2019, hlm: 1

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

dan negatif untuk kehidupan manusia. Salah satu manfaat yang ada adalah tidak ada hal yang tidak dapat diketahui dari media sosial. Akan tetapi, tidak luput juga bahwa berkembangnya teknologi informasi dan internet juga menyebabkan banyak kejahatan, seperti cyberbullying, tindakan makar, cybercrime, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Kasus yang mudah terjadi di media sosial adalah pencemaran nama baik, banyak oknum yang melakukan hal tersebut. Kasus pencemaran nama baik yang akhir-akhir ini diprediksi akan terus meningkat karena saat ini masyarakat sedang gemar untuk menikmati teknologi maya. Salah satu penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik dalam dunia maya adalah karena kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa dunia maya sekarang sudah sama dengan dunia nyata.

Jika kita beracuan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP3, pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan yang dapat dipidana jika dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu yang maksud tuduhan itu akan diketahui orang banyak. Cara penyebaran pencemaran atau penghinaan nama baik berdasarkan KUHP ada scera lisan dan tulisan. Contoh kasus Fadli Rahim yang dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 bulan atas putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid.B/2014/PN.SGM. Maka, perubahan yang terjadi itu mengakibatkan perubahan hukum juga karena kebutuhan masyarakat yang terus berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Negara melalui pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan demi penegakan hukum dengan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut sesuai dengan konsep dari Gustav Radburch. Pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam hal ini, dilihat pada Maret 2008 disahkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini merupakan payung hukum pertama yang

3

Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

mengatur terhadap dunia maya (cyber law) di Indonesia. 4 UU ITE dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dengan diundangkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan hal ini, tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya melalui media sosial dapat memiliki peribahasa menjadi “jarimu harimaumu”, dengan arti bahwa ketikan yang kita ketik pada akun media sosial akan menjadi boomerang kepada diri kita sendiri dalam berurusan hukum. Hukum pidana disini berperan sebagai obat dalam kejadian ini dan sebagai pembalasan akibat melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

II. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana tinjauan umum tentang pencemaran nama baik dan media sosial?

2. Bagaimana korelasi tinjauan yuridis mengenai pencemaran nama baik di media sosial dengan penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik di Indonesia?

III. HASIL ANALISIS 1. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik dan Media Sosial - Pengertian Pencemaran Nama Baik Di dalam hukum pidana, ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik dapat dilihat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pada dasarnya, KUHP tidak mencamtumkan redaksi kata-kata “pencemaran nama baik” dalam pasal tersebut, melainkan dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” yang oleh R. Soesilo diartikan sama dengan penghinaan. Dalam pasal itu disebutkan, apabila tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan dengan gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. R. Soesilo juga menerangkan bahwa ketentuan ini bermakna penyerangan dilakukan 4

Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 1 Maret 2018, hlm: 94

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. 5 Dalam hal ini yang diserang adalah kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual.

Pencemaran nama baik di luar KUHP yang kini terdapat dalam peraturan perundang-undangan, UU ITE dengan nomenklatur penghinaan khusus.

Penghinaan khusus ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik�6 Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur tindakan, yaitu mendistribusikan, menstranmisikan, dan membuat dapat diakses; melawan perbuatan hukum, yaitu tanpa hak; dan objeknya adalah informasi elektronik ataupun dokumen elektronik.

- Pengertian Media Sosial Pengertian tentang media sosial menurut KBBI adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Lalu menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar dan teknologi Web.2.0 dan memungkinkan penciptaann dan pertukaran user generated content. Web. 2.0 menjadi platform dasar media sosial. 7 Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, seakan dunia dapat digenggam dan bahkan jarak tidak ada lagi. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya arus informasi sangat deras, tidak hanya bagi negaranegara maju, melainkan negara berkembang juga. Arus informasi media sosial juga mulai menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan 5

Mantel Siringo dan Candra RM Nababan, Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Tapanuli Journals, Vol. 1 No. 2, Februari 2019, hlm: 345 6 Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7 Mantel Siringo dan Candra RM Nababan, Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Tapanuli Journals, Vol. 1 No. 2, Februari 2019, hlm: 347

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

berita-berita dengan beberapa akun berita, seperti kumparan.id, tirto.id, detik.com, CNN Indonesia, dan lain-lain. Tidak hanya akun berita online, tapi beberapa media sosial juga melakukan hal yang serupa, sering terjadi pada aplikasi Facebook dan Twitter. Di mana kedua aplikasi tersebut banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

2. Korelasi Tinjauan Yuridis Mengenai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dengan Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Kebebasan berpendapat merupakan tolak ukur dari ciri-ciri negara demokrasi. Kebebasan berpendapat juga merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Manusia diberikan akal dan pikiran, di mana manusia dapat

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

membedakan mana yang salah dan mana yang benar, bahkan membedakan mana yang benar dengan mana yang benar. Pada dasarnya manusia memiliki rasa emosional, di mana untuk mengutarakan emosionalnya, maka manusia memerlukan wadah dan legalitas dari hukum. Terkait dengan UU ITE yang gencar terhadap isu pencemaran nama baik, memang sudah tidak heran lagi bahwa masyarakat Indonesia belum paham mengenai ruang lingkup atau batasan mengenai kebebasan berpendapat di dunia maya. Menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menitikberatkan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain demi ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Jika dikorelasikan antara tinjauan yuridis mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial dengan penanganan kasus pencemaran nama baik di Indonesia belum bisa dikatakan sudah saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena belum adanya sinkronisasi antara pemerintah dengan masyarakat. Terdapat banyak kendala dan perlu dilakukan evaluasi yang lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Banyak kekeliruan dalam pengimplementasian pasal demi pasal pada peraturan perundang-undangan terkait teknologi dan informasi. Sudah sejak lama, bangsa Indonesia terdogma akan fiksi hukum presumption iures de iure, yang di mana semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar atau warga yang tinggal di pedalaman. Lantas, ketika kita membuka mata lebih jauh, pada faktanya banyak masyarakat Indonesia yang masih gagal paham akan mengenai UU ITE dan kegiatan yang ada di dalam dunia maya itu sendiri.

Bila dilihat bahwa pemerintah sendiri dalam membuat kebijakan payung hukum utama dalam hal informasi dan teknologi, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat pasal yang bermasalah, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Di dalam UU No. 11

Tahun

2008,

pasal

tersebut

masih

ada,

akan

tetapi

dalam

pengimplementasiannya banyak orang-orang yang menyatakan bahwa pasal tersebut adalah “Pasal Karet�. Dengan alasan, sebagai peraturan yang berbahaya dan jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu,

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Menanggapi keinginan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara secara tegas mengatakan Pasal 27 ayat 3 di UU ITE tersebut tidak mungkin dihapus. Jika pasal tersebut dihilangkan, efek jera terhadap para pelanggar hukum akan hilang, tegas Rudiantara di selasela acara “Dialog Kemerdekaan Berekspresi di Media Sosial Indonesia”, di Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jakarta, Selasa (3/2).8 Akan tetapi, ada suatu kejanggalan, di mana dalam UU No. 19 Tahun 2016 bahwa Pasal 27 UU ITE tidak tertera pada batang tubuh, hanya terdapat di bagian penjelasan pasal-pasal saja. Tertulis dalam bagian batang tubuh pada peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu: “Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini”9.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah sudah memiliki dasar kekuatan hukum pada UU ITE yang di mana telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU8

Kominfo, Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan, Kategori Berita Kementrian 04-02-2015 diakses pada 21 Juli 2020, pukul 19.00 Wita 9 Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang ITE bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas legalitas. Dalam penanganan masalah pencemaran nama baik di dunia maya melalui media sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekstronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipida dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Salah satu kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan penanganan kasusnya yang dilakukan oleh Fadli Rahim bin Abd Rahim Hanapi terhadap Bupati Gowa dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid.B/2014/PN.SGM telah memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara 8 bulan. Atas putusan tersebut, memang terbukti secara sah bahwa menyakikan melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan menulis “Saya setuju Gowa tidak Inovatif, Money oriented, power legacy … arrrghhh… tema kabajikang …jai2mi investor nda jadi invest ka nda dkasiki bagian bupatina… saing diamani …kl nda ada untungna buat dia nda jd proyekka…”dan pada jam 14.10 wita yaitu “Kalo ada yg bilang bupati gowa bagus,

kl

bukan

keluarganya,

antek2nya

paling

org

yg

suka

ngisap2/penjilat…puehhh”.10 Atas putusan tersebut, hakim mampu menggali nilai-nilai adat budaya Bugis dan dengan hukum nasional, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Hal ini diperkuat juga dengan putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa makna dari penghinaan 10

Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 1 Maret 2018, hlm: 97

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

atau pencemaran nama baik mengikuti Pasal 310 dalam KUHP. Dapat dilihat korelasi antara kasus dan penanganan kasus pencemaran nama baik di Indonesia sudah menekankan hal-hal keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Akan tetapi, tak jarang sekalipun tetap masih ada nya penyelewengan terhadap UU ITE. IV. KESIMPULAN Era globalisasi yang sedang kita lalui merupakan tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh negara mengalami era tersebut. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada faktanya, semua orang mengakui bahwa perubahan teknologi informasi melalui internet dengan wadah media sosial dapat mengakibatkan dua output, yaitu positif untuk kehidupan manusia dan negatif untuk kehidupan manusia. Kasus yang mudah terjadi di media sosial adalah pencemaran nama baik, banyak oknum yang melakukan hal tersebut. Kasus pencemaran nama baik yang akhir-akhir ini diprediksi akan terus meningkat karena saat ini masyarakat sedang gemar untuk menikmati teknologi maya. Salah satu penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik dalam dunia maya adalah karena kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa dunia maya sekarang sudah sama dengan dunia nyata. Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah memiliki dasar hukum adalah UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini merupakan payung hukum pertama yang mengatur terhadap dunia maya (cyber law) di Indonesia. Korelasi antara tinjauan yuridis dengan penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, diambil dari kasus Fadli Rahim bin Abd Rahim Hanapi terhadap Bupati Gowa dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid.B/2014/PN.SGM. Jadi, pencemaran nama baik melalui media sosial tetap dilakukannya penindakan yang lebih lanjut. Bukan sekadar main-main di dunia maya tanpa memerhatikan hukum.

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

SARAN Dalam menggunakan media sosial hendaklah menggunakan bahasa yang sopan dan menjunjung tinggi kesopanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghargai privasi setiap orang, serta tidak gampang menyebarkan informasi terhadap orang lain tanpa diketahui sumbernya. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya melalui media sosial adalah upaya penal dan non-penal. Di mana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara yang sesuai dengan ditetapkannya UU ITE, untuk menimbulkan efek jera. Sedangkan upaya nonpenal yaitu memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan media sosial dan pengajaran etika menggunakan media sosial.

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

DAFTAR PUSTAKA JURNAL Fani Indriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, JOM Fakultas Hukum Vol.III No.1, Februari 2016.

Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 1 Maret 2018.

Mantel Siringo dan Candra RM Nababan, Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Tapanuli Journals, Vol. 1 No. 2, Februari 2019.

INSTRUMEN HUKUM Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM BERITA Kominfo, Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan, Kategori Berita Kementrian 04-02-2015 diakses pada 21 Juli 2020, pukul 19.00 Wita EDUKASI LITERASI Dian Islamiati Utami Ningsih, Cyberbullying : Lex Semper Dabit Remedium, Hukum selalu memberi Obat, Edukasi Literasi Fakultas Hukum Unud, 21 Desember 2019

13