Legal Opinion ALSA LC Unud Volume 02 No. 9

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

LEGAL OPINION Volume 02 No. 9 “Tindak Pidana Perusakan Barang Bukti dalam Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J. Melalui Perspektif Hukum Pidana”

Author: Annisa Rizky Julieta Juan Daud PS Luthfiyah Nur Halimah Natalia Clara Situmorang

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

I.

FAKTA HUKUM 1. Bahwa Sambo berteriak kepada Bharada E untuk menembak Brigadir J, Bharada E lantas menembak Brigadir J sebanyak kurang lebih tiga atau empat kali. Tembakan itu menyasar ke dada kanan, wajah, dan siku tangan kiri.

2. Bahwa karena mendapat serangan tembakan dari Bharada E, Brigadir J langsung tersungkur, jatuh tertelungkup di samping tangga depan gudang.

3. Bahwa di saat Brigadir J sudah tak berdaya ini dan dalam keadaan tertelungkup, Sambo menembak ke arah kepala.

4. Bahwa untuk mengelabui seolah-olah terjadi tembak-menembak, Sambo menembakkan senjata api ke arah tembok yang ada di antara lantai 1 dan 2.

5. Bahwa Komnas HAM mengungkap temuan mereka soal adanya percakapan di grup WhatsApp yang dihapus sesaat sebelum dan sesudah penembakan Brigadir J. 6. Bahwa Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan percakapan sebelum tanggal 10 Juli 2022, tidak terekam jejak digitalnya lantaran sudah dihapus.

7. Bahwa Selain percakapan yang dihapus, Komnas HAM juga menemukan adanya pembersihan riwayat panggilan telepon dan data kontak. Tak hanya itu, ada juga upaya menghilangkan ponsel sebelum diserahkan ke penyidik.

8. Bahwa Komnas HAM juga menemukan Foto Brigadir J tewas telungkup di lantai satu rumah dinas Ferdy Sambo pada recycle bin ponsel 9. Bahwa Komnas HAM diketahui juga menemukan adanya perintah untuk membersihkan tempat kejadian perkara, salah satunya adalah darah yang dibersihkan 10. Bahwa Rekaman CCTV terkait kasus Brigadir J yang selama ini beredar di publik, ternyata tak lengkap alias sudah diedit.

II.

ISU HUKUM 1. Bagaimana penegakkan hukum yang diterapkan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana brigadir J. dan perusakan barang bukti?

2. Bagaimana penerapan Obstruction of Justice terhadap tindak pidana pembunuhan berencana brigadir J?

III.

DASAR HUKUM ● Pasal 340 subsider 338 juncto Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ● Pasal 221 ayat (1) KUHP ● Pasal 233 KUHP

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

● Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 ● Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 IV.

ANALISIS HUKUM 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana brigadir J? Sebulan yang lalu, tepatnya 9 Agustus 2022, Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambo merupakan tersangka keempat dalam perkara ini. Polisi telah lebih dulu menetapkan Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka. Saat itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengumumkan langsung status tersangka mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri tersebut. Kapolri mengungkap, tak ada insiden baku tembak antara Bharada E dengan Brigadir J di rumah Ferdy Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal.

Awal September 2022, Sambo dijerat pasal baru dalam kasus ini yaitu tentang obstruction of justice atau dugaan menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir J. Para tersangka Obstruction of justice diduga melanggar Pasal 49 jo pasal 33 dan atau pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP. 2. Penerapan Obstruction of Justice terhadap tindak pidana pembunuhan berencana brigadir J? Bahwa berdasarkan Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Obstruction of justice adalah suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara. dalam Pasal 233 KUHP berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Sehingga berdasarkan pasal tersebut, selanjutnya Pasal 221 ayat (1) KUHP berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian”. sehingga berdasarkan pasal tersebut, Ferdy Sambo dkk diduga melakukan tindakan yang berakibat

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, Sambo dkk menghapus percakapan sebelum tanggal 10 Juli 2022, Komnas HAM juga menemukan adanya pembersihan riwayat panggilan telepon dan data kontak. berdasarkan pasal tersebut, Sambo dkk juga melakukan upaya menghilangkan ponsel sebelum diserahkan ke penyidik. Komnas HAM juga menemukan Foto Brigadir J tewas telungkup di lantai satu rumah dinas Ferdy Sambo pada recycle bin ponsel, Komnas HAM diketahui juga menemukan adanya perintah untuk membersihkan tempat kejadian perkara, salah satunya adalah darah yang dibersihkan, setelah diusut diketahui Rekaman CCTV terkait kasus Brigadir J yang selama ini beredar di publik, ternyata tak lengkap alias sudah diedit. Sehingga dengan demikian, Sambo dkk melakukan obstruction of justice.

V.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dengan dirusaknya barang bukti dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo menyebabkan penyelidikan dan penyidikan terhambat. Beberapa barang bukti yang dirusak, yaitu percakapan grup whatsapp, jejak digital, riwayat panggilan telepon, data kontak, darah yang dibersihkan dan cctv yang diedit. Perbuatan yang dilakukan tersebut sudah termasuk ke dalam Obstruction of Justice dikarenakan menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara. Di samping itu, peran Kepolisian dalam menangani kasus terkesan ditutup-tutupi dan menyebabkan perkembangan kasus semakin lambat.

REKOMENDASI 1. Seharusnya instansi Kepolisian menangani kasus secara adil dan terbuka, demi menghindari adanya opini publik yang negatif terhadap instansi.

DAFTAR PUSTAKA Komnas HAM Sebut Chat WA Dihapus, CCTV Diedit, Sikap Aneh Brigadir J, Foto Tergeletak, Ponsel Siapa? - Halaman 4 - Tribun-medan.com (tribunnews.com) INILAH Kronologi Pembunuhan Brigadir J, Polri Temukan Rekaman CCTV di Rumah Sambo - Tribun-bali.com (tribunnews.com) Kronologi Lengkap Pembunuhan Berencana Brigadir J dari Reka Adegan https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/aturan-hukum-menghilangkan-bara ng-bukti/ Sebulan Ferdy Sambo Tersangka: Mencuatnya Dugaan "Obstruction of Justice" hingga Pelecehan Putri Candrawathi (kompas.com) Apa Itu Obstruction of Justice Pasal yang Menjerat Ferdy Sambo dkk? (cnnindonesia.com) Arti Obstruction of Justice yang Kerap Disebut di Kasus Ferdy Sambo (detik.com)