ALSA Local Chapter Universitas Udayana LEGAL OPINION Volume 02 No. 10 “TindakPidanaKorupsidanPelanggaranEtikHakimdiLingkungan MahkamahAgung” Authors: FarahNadiyah NiLuhPutuKharismaCitrasari
I. FAKTAHUKUM
1. Bahwa kasus melibatkan sosok hakimagungbermulaketikaKoperasiSimpan PinjamIntidanamenghadapigugatandiPengadilanNegeriSemarang.
2. Bahwa dalam perkara itu, HT dan IDKS selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana [“KSP Intidana”] memberikan kuasa kepada dua pengacara, YP dan ES. Namun, mereka tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi setempat sehingga dilakukan upaya hukum berikutnyaditingkatkasasipadaMahkamahAgung.
3. Bahwa kedua pengacara tersebut melakukan pertemuan dan menjalin komunikasidenganbeberapapegawaiKepaniteraanMahkamahAgung.
4. Bahwa pihak-pihak tersebut dinilai dapat menjadi perantara dengan Hakim Agung yang nantinya diharapkan bisa mengondisikan putusan sesuai dengan keinginanYPdanES.
5. Bahwa DY mengajak ETP selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung dan MH selaku PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung untukmenjadiperantaradalammenyerahkanuangkeMajelisHakim.
6. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 tim Komisi Pemberantasan Korupsi [“KPK”] mendapatkan informasi perihal penyerahan sejumlah uangtunaidari pengacara ES kepada DY selaku PNS pada kepaniteraan MA terkait penanganansebuahperkaradiMA.
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 tim KPK kemudian bergerak mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sekitar Rp50.000.000,00 (limapuluhjutarupiah).
8. Bahwa tim KPK selanjutnya langsung mencari dan mengamankanYPdanES yangberadadiwilayahSemarang,JawaTengah.
9. Bahwa sejumlah uang dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluhjutarupiah),MHmenerima sekitar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), ETP menerima sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan SD menerima sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang penerimaannya melaluiETP
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
10.Bahwa DY merupakan representasi SD dan beberapa pihak di MA untuk menerimauangdaripihak-pihakyangmengurusperkaradiMA.
11. Bahwa pihak pemberi suap yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain,YP (pengacara), ES (pengacara), HT (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID/Intidana),danIDKS(swasta/debiturKoperasiSimpanPinjamID/Intidana).
12.Bahwa pihak penerima suap yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yaitu, SD (Hakim Agung Mahkamah Agung), ETP (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung), DY (PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung), MH (PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung), RD (PNS Mahkamah Agung), danAB(PNSMahkamahAgung).
II. ISUHUKUM
1. Bagaimana penegakan hukum yang diterapkan terhadap tindak pidana suap hakimagungSD?
2. Bagaimana pelanggaran etik hakim agung SD dalam kasus suap KSP Intidana?
III. DASARHUKUM
● Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [“UUD1945”]
● Pasal24AUUD1945
● Pasal 12 huruf c atauPasal12hurufaUndang-UndangNomor20Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KitabUndang-UndangHukumPidana[“KUHP”]
● Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor20Tahun2001tentangPemberantasanTindakPidana KorupsijunctoPasal55ayat(1)ke-1KUHP
● Pasal 6ayat(3)PeraturanBersamaMahkamahAgungRepublikIndonesiadan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman PerilakuHakim[“PeraturanBersamaMA&KY”]
ANALISISHUKUM
1. Bagaimana penegakan hukum yang diterapkan terhadap tindak pidana suap hakimagungSudrajadDimyati?
Perkara ini bermula dari kasus gugatan perdata yang berhubungan dengan aktivitas dari KSP Intidana. YP dan ES selaku pengacara terkait menjalin komunikasi dengan beberapa pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mengondisikan putusan sesuai keinginan yang bersangkutan. KPK pun melakukan Operasi Tangkap Tangan [“OTT”] di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9). OTT ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutandiGedungMerahPutihKPK.
KPK menjerat SD, DY, ETP, MH, RDdanABsebagaipenerimasuap dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20Tahun2001tentangPemberantasanTindakPidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara HT, IDKS, YP dan ES sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20Tahun2001tentangPemberantasanTindakPidana Korupsi junctoPasal55ayat(1)ke-1KUHP. 1
2. Bagaimana pelanggaran etik hakimagungSudrajadDimyatidalamkasussuap KSPIntidana?
Merujuk pada Pasal 28E UUD 1945, setiap orang memiliki hak dan kebebasan dalam memilih pekerjaan. Emmanuel Levinas menyatakan “respondeo ergo sum” yang berarti “aku bertanggungjawab,makaakuada”.2 Selanjutnya, sejalan dengan filsafat Jean Paul Sartre,3 tanggung jawab
1
2 Rakhmat,
(2013)
Etika
Intidana
kasus kasas
Setiap Profesi Kehidupan dalam Perspektif Hukum
3 Sartre mengatakan, “aku dikutuk bebas, ini berarti bahwa tidak ada batasan atas kebebasanku, kecuali kebebasan itu sendiri, atau jika mau, kita tidak
untuk berhenti bebas” Yunus, F M (2011) Kebebasan
ALSA Local Chapter Universitas Udayana IV.
bebas
Muhammad
Etika Profesi:
Dasar
Positif Bandung:LoGozPublishing Hlm 158
Tempoco KPK Sebut Sudrajad Dimyati Terima Suap Rp 800 Juta dalam Kasus Kasasi KSP
Diakses melalui https://nasionaltempoco/read/1637436/kpk sebut sudrajad dimyati terima suap rp 800 juta dalam
i ksp intidanapadatanggal18Oktober2022pukul0430WITA
ALSA Local Chapter Universitas Udayana merupakan konsekuensi logis dari kebebasan tersebut. Dalam konteks etika profesi hakim agung, konsep ini tertuang dalam Pasal 24A UUD 1945 yang menyatakan bahwa hakimagungharusmemilikiintegritasdalammenjalankan profesinya.
Sebagai panduan keutamaan moral dalam upayamemeliharaintegritas hakim agung, ditetapkan Peraturan Bersama MA & KY Pasal 6 ayat (3) peraturan tersebut memuat larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur. Bahwa hakim dilarang meminta/menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, serta pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak terhadap perkara yang sedangdiadiliatauakandiadiliyangsecarawajarpatutdianggap bertujuan untuk mempengaruhi hakimdalammenjalankantugasperadilannya. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya berlaku bagi pemberian yang ditinjau dari keadaan tidak akan dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas peradilannya, yakni yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu, seperti perkawinan, ulang tahun, haribesar keagamaan, upacaraadat,danperingatanlainnya,yangnilainyatidakmelebihi Rp500.000,00(limaratusriburupiah).
Melalui perantara, hakim SD menerima uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)denganharapanputusanperkara KSP Intidana dapat dikondisikan agarsesuaidengankeinginanHTdanIDKS, melalui dua pengacaranya, YP dan ES. Hakim SD telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama MA & KY terkait larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur Dengan begitu, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etik profesi hakim karena telah menerima hadiah berupa uang dari pihak yang sedang diadili melalui pengacaranya dengan tujuan mempengaruhijalannyaperadilan.
Selanjutnya, rekam jejak hakim SD yang bermasalah juga menjadi sorotan publik dalam kasus ini.Padatahun2013,iadidugaberusahamenyuap anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
dalam
Paul Sartre. Jurnal Al Ulum 11(2), Hlm.267 282. Diakses melalui
Filsafat Eksistensialisme Jean
https://journaliaingorontaloacid/indexphp/au/article/view/75,pada17Oktober2022pukul1255WITA
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
pelaksanaan fit and proper test bagi calon hakim agung.4 Akibat isu tersebut, SD gagal menjadi hakim agung pada 2013, meskipun satu tahun setelahnya diangkatmenjadihakimagungkamarperdata.5
KESIMPULANDANREKOMENDASI
Melalui OTT oleh KPK, ditetapkan 10 tersangka dalam kasus suap KSP Intidana yang melibatkan hakim agung dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung. Di samping tindak pidana suap, hakim SDsebagaibagian dari kelembagaan kehakiman telah melakukan pelanggaran etik berperilaku jujur karena telah menerima hadiah berupa uang dari pihak yang sedang diadili melaluipengacaranyadengantujuanmempengaruhijalannyaperadilan. Adapunrekomendasiyangdapatpenulisberikanantaralain:
1. KPK agar melaksanakan penegakan hukum yang seadil-adilnyadalam kasus suap KSP Intidana dengan penuh tanggung jawab terhadap publik.
2. Mahkamah Agung agar melakukan tinjauan evaluasi institusi secara keseluruhan terhadap hakim di tiap tingkat lembaga peradilan, sejak tahapseleksihinggapelaksanaantugas.
3. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar meninjau kembali efektivitas substansi, lembaga, dan struktur, serta penerapan regulasi pengawasanetiklembagaperadilan.
4. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bersama KPK agar berkoordinasi melakukan pemetaanpotensikasusserupadilingkungan lembagaperadilan.
DAFTARPUSTAKA
CNNIndonesia.(2022).
4 Indonesia Corruption Watch (2022) Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih Bersih Mafia Peradilan. Diakses melalui https://antikorupsiorg/id/hakim agung terjerat korupsi momentum bersih bersih mafia peradilan# ftn1, pada 18Oktober2022pukul0022WITA
5 Kompascom Jejak Hakim Agung Sudrajad Dimyati, dari Isu Suap di Toilet DPR berujung Tersangka KPK Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/08401611/jejak hakim agung sudrajad dimyati dari isu suap di t oilet dpr berujung,pada18Oktoberpukul0022WITA
V
Kronologi OTT dan Konstruksi Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Diaksesmelalui
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220923045253-12-851523/kronologi-o tt-dan-konstruksi-kasus-suap-hakim-agung-sudrajad-dimyati,pada9Oktober 2022pukul11.11WITA
Indonesia Corruption Watch. (2022). Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan. Diakses melalui https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersihmafia-peradilan#_ftn1,pada18Oktober2022pukul00.22WITA.
Kompas.com. Jejak Hakim Agung Sudrajad Dimyati, dari Isu Suap di Toilet DPR berujung Tersangka KPK. Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/08401611/jejak-hakim-agung-sudra jad-dimyati-dari-isu-suap-di-toilet-dpr-berujung, pada 18 Oktober pukul 00.22 WITA.
Rakhmat, Muhammad. (2013). Etika Profesi: Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam Perspektif Hukum Positif.Bandung:LoGozPublishing. Tempo.co. KPK Sebut Sudrajad Dimyati Terima Suap Rp 800 Juta dalam Kasus Kasasi KSP Intidana Diakses melalui https://nasional.tempo.co/read/1637436/kpk-sebut-sudrajad-dimyati-terima-suap-r p-800-juta-dalam-kasus-kasasi-ksp-intidana pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 04.30WITA.
Yunus, F. M. (2011). Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre. Jurnal Al Ulum 11(2), Hlm.267-282. Diakses melalui https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/75, pada 17 Oktober 2022pukul12.55WITA.