Legal Review ALSA LC UNUD Volume 01 No. 2

Volume 01 No. 2

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: KEMERDEKAAN BEREKSPRESI VERSUS HAK ATAS REPUTASI

ALSA

Law Development Division

LC UNUD LEGAL REVIEW

Author : I Kadek Andi Pramana Putra Universitas Udayana

1

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

Text I Kadek Andi Pramana Putra Design Kadek Novita Dwi Irianti ǀ LAW DEVELOPMENT DIVISION

ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: KEMERDEKAAN BEREKSPRESI VERSUS HAK ATAS REPUTASI I Kadek Andi Pramana Putra Universitas Udayana

I. LATAR BELAKANG Bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen terpenting. Sistem demokrasi tidak akan mampu bekerja tanpa adanya kebebasan dalam menyatakan pendapat, sikap, dan ekpresi. Menurut Toby Mendel, terdapat banyak alasan mengapa kebebasan berekspresi adalah hak yang penting. Pertama karena hal ini adalah dasar dari demokrasi. Kedua, kebebaan bereskpresi berperan dalam pemberantasan korupsi.

Ketiga,

kebebasan

berekspresi

mempromosikan

akuntabilitas.

Keempat,

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.1 Internet sebagai salah satu alat teknologi sangat mungkin digunakan sebagai sarana menyuarakan pendapat dan berekspresi sekaligus media pertukaran informasi dan pengetahuan yang praktis. Berbagai fasilitas di dunia maya dapat dengan mudah diakses, mulai dari bertukar informasi melalui surat elektronik, jejaring media sosial, hingga youtuber yang kini semakin banyak diminati. Hal tersebut terlihat dalam grafik di bawah ini.

Berdasarkan laporan terbaru dari We Are Sosial sebagaimana dikutip dalam detik.com,2 per Januari 2020, ditemukan fakta dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, sekitar 64% atau sekitar 175,4 juta jiwa telah menggunakan internet. Data juga menunjukkan bahwa sekitar 160 juta pengguna internet merupakan pengguna media sosial (medsos) Adapun medsos yang paling banyak digandrungi oleh pengguna internet Indonesia dari paling teratas adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger.

Namun, kemudahan dalam akses informasi tersebut sering menimbulkan berbagai hal yang dapat merugikan baik secara materiil maupun imateriil. Kemudahan bertukar infromasi dari berbagai media sosial acap kali menjadikan orang lupa 1

Keterangan ahli disampaikan pada 23 Juli 2008 dalam perkara No.14/PPU-VI/2018 di Mahkamah Konstitusi.

2 Agus Tri Haranto, “Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia�, Detik.com, URL:https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-diindonesia ,diakses pada 19 Juli 2020

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

bahwa media sosial merupakan ruang publik. Apapun yang diunggah melalui media sosial dapat dengan mudah tersebar dan diunduh oleh pengguna lainnya.

Sehingga kebebasan berekpresi melalui media sosial yang tidak terkontrol dapat menimbulkan suatu perbuatan bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang,masyarakat, dan negara. Sehingga diperlukan pagar hukum dalam dunia siber.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan ini. Diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hingga yang menjadi lex sprecialis yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. UU ITE dalam perkembangannya telah digunakan

dalam

banyak

kasus

yang

berhubungan dengan kejahatan terhadap hak reputasi

seseorang

melalui

media

sosial

dan/atau elektronik. Berdasarkan data SAFENet,3 Pada 2018, dari sebanyak 276 kasus pidana terkait UU ITE yang tercatat di Mahkamah Agung, mayoritas adalah kasus pidana pencemaran nama baik sebanyak 45% (pasal 27 ayat 3), disusul oleh ujaran kebencian (pasal 28 ayat 2) sebanyak 22% dan melanggar kesusilaan sebanyak 14% (Pasal 27 ayat 1).

Menarik untuk dicermati bahwa kasus pencemaran nama baik menduduki posisi teratas dalam kasus pidana yang terkait dengan hak atas reputasi di media sosial. Karena selama ini, delik pencemaran nama baik merupakan delik yang sangat menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak setuju dikarenakan delik ini mampu melindungi reputasi seseorang dari kejahatan melalui media sosial. Namun terdapat beberapa pihak menyatakan tidak setuju atas delik ini. Hal 3

Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet adalah Badan Hukum Perkumpulan yang terdaftar dengan nama Pembela Kebebasan Asia Tenggara berkedudukan di Denpasar, Bali diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0000401.AH.01.07.Tahun 2019 berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 11 Januari 2019. Fokus SAFEnet adalah kasus kriminalisasi terhadap pengguna internet karena ekspresinya di Internet setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

ini tidak terlepas dari beberapa hal seperti kekebasan berekspresi, masih kaburnya pengertian pencemaran nama baik sehingga cenderung menjadi pasal karet hingga sanksi yang sangat berat seakan-akan diperuntukkan untuk membungkam kritik.

Lantas menarik untuk dikaji apakah selama ini norma hukum yang ada di Indonesia sudah sudah secara efektif dan efisien dalam menaungi dan melindungi hak atas reputasi seseorang dari delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai bagian dari kemerdekaan berekspresi di Indonesia?

Atas dasar itulah, penulis tertarik mengkajinya melalui sebuah legal review yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Pencemaran Nama baik melalui media sosial: Kemerdekaan Berekspresi versus Hak atas Reputasi”.

II. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas : 1. Apakah landasan hukum pengaturan perbuatan pencemaran melalui media sosial di Indonesia?

2. Bagaimanakah urgensi penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia?

III. ANALISIS 1. Landasan hukum pengaturan perbuatan pencemaran melalui media sosial di Indonesia Pencemaran nama baik dan/atau penghinaanmelalui media sosial di Indonesia diatur oleh UU ITE dalam Pasal 27 ayat (3) yang memuat sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah : Unsur Subjektif: 1. Kesalahan : dengan sengaja Unsur-Unsur Objektif: 2. Melawan Hukum : tanpa hak

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

3. Perbuatan : o mendistrisbusikan ; dan/atau o mentransmisikan; dan/atau o membuat dapat diaksesnya 4. Objek o Informasi Elektronik; dan/atau o Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pelanggaran atas ketentuan ini berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU aquo diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Frasa “tanpa hak� dalam ketentuan ini mengisyaratkan adanya unsur melawan hukum formil. Menurut MvT, adanya sifat melawan hukum formil,menandakan bahwa ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang UU namun orang itu berhak untuk melakukannya. Sehingga apabila dikaitkan dengan delik ini, maka seseorang yang melakukan delik pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui media sosial tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri4 Selanjutnya penjelasan pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan pasal ini mengacu ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang sekaligus memberikanpenegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1] dalam pertimbangannya pada pokoknya menerangkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntutnya seseorang.

Delik ini dapat dilaporkan kepada Penyidik Polri atau kepada Penyidik Pegawai

4

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transkasi Elektronik, Malang, BayuMedia Publishing, h.71

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (“PPNS ITE”) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan juga pada penjelasan pasal 27 ayat (3), frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” berarti bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 ayat (3) ini merupakan bagian khusus (lex specialis) dari penghinaan (beleediging) Bab XVI Buku II KUHP. Tidak mungkin hakim dapat menerapkan tindak pidana ITE tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP. Pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dalam sistem hukum di Indonesia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan pidana saja. Ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik juga diatur dalam KUHPerdata, tepatnya dikelompokkan

dalam

Buku

Ketiga tentang Perikatan, Bab II tentang

Perikatan yang dilahirkan demi Undang- Undang. Secara umum, Penghinaan dalam

KUHPerdata

dianggap

dikelompokkan

dalam Perbuatan Melawan

Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sementara ketentuan Penghinaan secara khusus diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUHPerdata. Berikut adalah rangkuman beberapa norma hukum yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Jenis Aturan

Ketentuan

Ancaman KUHP

Pasal 142

Penghinaan terhadap kepala negara Penjara 5 Tahun dan sahabat

Pasal 142 a

Penghinaan terhadap bendera negara Penjara 4 tahun dan sahabat

Pasal 143

denda Rp.4500

Penghinaan terhadap wakil negara Penjara 5 tahun dan asing

Pasal 144

denda Rp.4500

denda Rp.4500

Penghinaan terhadap kepala negara Penjara 9 bulan dan sahabat dan wakil negara asing dalam denda Rp. 4500 bentuk selain lisan

Pasal 154 a

Penghinaan terhadap bendera negara Penjara 4 tahun dan Indonesia

Pasal 207

denda Rp. 3000

Penghinaan terhadap penguasa atau Penjara 4 bulan dan

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

badan umum Pasal 208

denda Rp. 4500

Penghinaan terhadap penguasa atau Penjara 4 bulan dan badan umum dalam bentuk selain denda Rp. 4500 lisan

Pasal 310

Menista

Penjara 9 bulan dan denda RP. 4500, jika dalam

bentuk

selain

lisan penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp. 4500 Pasal 311

Fitnah

Penjara 4 tahun

Pasal 315

Penghinaan ringan

Penjara

4

bulan

2

minggu dan denda Rp. 4500 Pasal 316

Penghinaan terhadap pejabat yang Pemberatan

1/3

menjalankan tugas

delik asalnya

Pasal 317

Pengaduan fitnah

Penjara 4 tahun

Pasal 318

Persangkaan palsu

Penjara 4 tahun

Pasal 320

Penghinaan terhadap orang mati

Penjara

4

dari

bulan

2

minggu dan denda Rp. 4500 Pasal 321

Penghinaan

terhadap

orang

dalam bentuk selain lisan

mati Penjara

1

minggu

bulan

dan

2

denda

Rp.4500 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat Fitnah

Penjara 5 tahun dan

(5) huruf a jo

denda

Pasal 57

10.000.000.000

Rp.

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD Pasa 84 ayat Penghinaan terhadap calon dan/atau Penjara min.6 bulan dan (1) huruf c jo peserta pemilu

max.

24

bulan

dan

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

Pasal 270

denda

min.Rp.

6.000.000 dan max Rp. 24.000.000 UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 41 ayat Penghinaan terhadap calon dan/atau Penjara min. 6 bulan (1) huruf c jo pasangan pasal 214

calon

presiden/wakil dan max.24 bulan dan

presiden

denda

min,

Rp.

6.000.000 dan max Rp. 24.000.000 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 78 huruf calon b jo Pasal 116

kepala

daerah/wakil

kepala Penjara min. 3 bulan

daerah dan/atau partai politik

dan max. 1 tahun 6 bulan dan denda min.

Rp. 600.000 dan max.

Rp. 6.000.000

UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elktronik Pasal 27 ayat Penghinaan

dan/atau

pencemaran Penjara 6 tahun dan

(3) jo Pasal 36 nama baik

denda

Rp.

jo Pasal 45

1.000.000.000

ayat (1) Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut tidak

mendefinisikan

secara rinci perihal bilamana suatu hal dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau badan hukum dalam. Hal ini karena pemaknaan pencemaran memiliki

arti

yang relatif. Untuk membuktikan secara lebih akurat kata atau

kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau institusi, dalam prakteknya aparat penegak hukum menggunakan ahli bahasa atau ahli ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan substansi kata atau kalimat tersebut.

UU ITE memuat ancaman yang paling berat dibandingkan dengan peraturan lainnya. Hal ini dikarenakan tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial memiliki dampak negatif yang jauh lebih berat bagi korban dibandingkan dilakukan dalam bentuk lain. Pencemaran nama baik yang

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

dilakukan melalu media sosial dapat bertahan sangat lama dan sangat susah dihilangkan jejaknya mengingat mudahnya akses terhadap konten tersebut dan materinya sudah diunduh oleh banyak orang atau telah tersimpan di dalam server.

Namun perlu dilihat pengaruh sanksi delik ini terhadap animo masyarakat dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Hal ini mengingat hukuman penjara di atas 6 tahun ini secara langsung mengategorikan bahwa tindakan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan sebagai criminal berat (>5 tahun hukum) dan karenanya pelakunya dapat langsung ditahan. Selain itu juga terkait dengan belum jelasnya apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik atau penghinaan menyebabkan pengguna media sosial dituntut lebih berhati-hati dalam mekspresikan pendapatnya di media sosial.

2. Urgensi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia Perbuatan Pencemaran nama baik atau peghinaan melalui media sosial sangat erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan hak atas reputasi.

Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, Pasal 28I Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM; Pasal 14, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang HAM; Pasal 1 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers; dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Pasal 14, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hal ini terlihat dalam beragam putusan pengadilan di Indonesia. Melalui beragam putusannya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi RI mengakui peranan

dari

kemerdekaan

bereskpresi,

kemerdekaan

berpendapat

dan

kemerdekaan pers dalam menjaga kedaulatan rakyat.MK dalam putusannya nomor 50/PPU-VI/2008 berpendapat bahwa salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.

Hal yang sama juga berlaku bagi hak atas reputasi. Perlindungan kepada hak atas ini diatur melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Demikian pula halnya

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1). Dalam persprektif hukum internasional, hak atas reputasi sebagaimana juga hak atas kemerdekaan bereskpresi mendapatkan perlindungan dalam Deklarasi Universial HAM dan juga Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (diratifikasi oleh Indonesia melalu UU No.12 Tahun 2005).

Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada pokoknya menegaskan bahwa pelaksanaan hak atas kemerdekaan bereskpresi mengandung tugas-tugas dan tanggung jawab khusus, dan oleh karenanya pembatasan

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

sedimikian rupa terhadap hak ini diperbolehkansepanjang berorientasipada kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum. Pembatasan yang diperkenankan dalam hukum internasional harus diuji dalam metode yang disebut dengan three part test. Pertama, pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang. Kedua, pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah. Ketiga, pembatasan tersebut diperlukandalam rangka perlindungan terhadap tujuan yang sah tersebut.

Indonesia melalu sistem hukumnya telah melakukan pembatasan terhadap kemerdekaan berkspresi dan hak atas reputasi. Bentuk konkretnya adalah Kriminalisasi terhadap hak-hak tersebut sebagaimana dimuat dalam norma delik reputasi di atas yang mana merupakan bukti perlindungan negara terhadap hak atas reputasi. Namun, yang patut dikaji adalah apakah penggunaan hukum pidana selalu tepat dalam melindungi hak atas reputasi dari perbuatan pencemaran nama baik?

Menarik dicermati bahwa negara seperti Australia dan Inggris cenderung mengatur pencemaran nama baik ke dalam ranah hukum perdata. Kedua negara tersebut mempunyai Undang-Undang dengan Defamation

Act

Pencemaran Nama Baik yaitu Australia

2005 5dan Inggrs dengan Defamation Act 20136.

Khususnya Australia, pemberian

sanksi

pidana

dalam tindak pencemaran

nama baik di Australia dapat dikatakan sebagai ultimum remidium, yang mana dirasa tindakan tersebut dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan dan kedamaian di masyarakat.

Selain itu, berdasarkan data dari Article 19 bahwa beberapa negara seperti Argentina, Ghana, dan Sri Lanka telah menghapus delik pencemaran nama baik dari perundang-undangan pidananya.7Selain itu, dilansir dari tempo.co, dalam tulisan berjudul World Trends in Freedom of Expression and Media Development yang diterbitkan UNESCO disebutkan tahun 2012, setidaknya 21 negara telah

5

Lihat Defamation Act of Australia 2005 Lihat Defamation Act of United Kingdom 1996 7 Lihat dalam Article 19 Global Campaign for Free Expression, 2004, Briefing Note on International and Comparative Defamation Standards, london 6

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

secara penuh melakukan dekriminalisasi pidana pencemaran nama baik. Selain itu, 14 negara telah melakukan dekriminalisasi terhadap pencemaran tertulis.8 Hal ini menurut hemat penulis sesuai dengan pendapat dari Toby Mendel bahwa (1) pengenaan sanksi pidana terhadap pencemaran nama baikpada saat ini sudah tidak relevan lagi dengan alasan pada awalnya (abad ke-13 dan 14) pencemaran nama baik bersifat fitnah, sedangkan saat ini tidak ada lagi pernyataan yang bersifat fitnah karena setiap negara melalui berbagai hukum telah secara efektif melindungi ketertiban umum. (2) Pencemaran nama baik tidak perlu ditangani secara ekstrim dengan pidana penjara melainkan cukup dengan hukum perdata9.

Pendapat tersebut tidaklah berlebihan apabila melihat pemidanaan melalui peraturan perundang-undangan pidana terhadap delik reputasi melalui media sosial saat ini belum bisa sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan terkesan terlalu mudah untuk diterapkan.Salah satu buktinya apabila melihat kasus Prita Mulyasari yang didakwa dengan UU ITE dan KUHP yang bias dan menjadi polemik di masyarakat.10Memang pada akhirnya MA mengabulkan peninjauan 8

Tempo.co, Pakar: 50 Negara Telah Menghapus Delik Pencemaran Nama Baik, Tempo.co, URL :https://nasional.tempo.co/read/713583/pakar-50-negara-telah-menghapus-delik-pencemarannama-baik, diakses pada tanggal 19 Juli 2020 9 Keterangan ahli pemohon, Toby Mendel, yang disampaikan pada 23 Juli 2008 dalam perkara No.12/PPU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi 10 Berikut ini adalah kasus hukum terkait delik pencemaran nama baik dan/atau menghinaan yang dialami Prita Mulyasari :

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

kembali (PK) Prita sehingga menganulir putusan Pidana PN Tanggerang dan kasasi MA, serta membebaskan Prita karena terkait rasa keadilan yang diberikan sehingga dirinya dapat bebas dari jerat pidana melawan RS Omni Internasional.

Namun

tetap

saja

dikarenakan pasal yang dikenakan adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ancaman pidana penjara diatas

5

tahun,

maka

Prita

Mulyasari sempat ditahan selama 20

hari

di

Lapas

Wanita

Tanggerang.Nasib Prita selama 5 tahun juga tidak jelas menunggu putusan

pengadilan.

Padahal

menurut penulis, dalam kasus ini, Prita hanyalah mengeluh, bukan meghina dan/atau mencemarkan nama baik pihak-pihak tertentu. Ini tentunya sangat merugikan bagi Prita Mulyasari mengingat hak atas kebebasannya direnggut sementara oleh karena delik pencemaran nama baik yang rumusannya saja masih multi tafsir.

Penting untuk dicermati bahwa pemidanaan harus ditinjau dari perspektif Pancasila. Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan Waktu : Agustus 2008 – September 2012 Pekerjaan : Customer Care di Bank Sinar Mas di Jakarta (saat kasus terjadi) Media : Surat Pembaca dan e-mail, kemudian beredar ke mailing-list Substansi : Keluhan atas layanan publik Motivasi : Penyampaian keluhan terbuka Konten : “….. Saya sangan mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ked r G, dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan anda. Saya informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini …..” keterangan : sebagian isi e-mail Prita Pelapor : Dokter Hengky Gozal dan Dokter Grace Hilza dari RS Omni Internasional Tangerang Hasil :Pada 25 Juni 2009 Prita divonis bebas oleh PN Tangerang, kemudian pada 30 Juni 2011 Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA. Prita divonis 6 bulan penjara, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya, Prita tidak perlu dipenjara, asalkan tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu satu tahun. 17 September 2012 MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA. Prita bebas

Ç€ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Hukum Pidana harus berorientasi pada kepentingan individu dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan11. Begitu pula sanksi pidana, ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan manusiawi, namun ia pula merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.12 II. KESIMPULAN Kebebasan berekspresi merupakan elemen terpenting dalam demokrasi dan merupakan sarana terbaik dalam menemukan kebenaran. Salah satu sarana yang digunakan adalah melalui media sosial. Namun kebebasan berekpresi melalui media sosial yang tidak terkontrol dapat menimbulkan suatu kejahatan terhadap reputasi seperti pencemaran nama baik. Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum yang mengatur perbuatan pencemaran nama baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Namun yang selama ini sering digunakan adalah penegakan hukum pidana.Dalam perkembangannya, penegakan hukum pidana tersebut menuai pro kontra di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masalah keadilan, muatan yang masih multi tafsir, hingga sanksi pidana yang terlalu berat dan tidak tepat digunakan sehingga cenderung disalahgunakan sebagai sarana pembungkam kritik.

V. SARAN Pengaturan tindak pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia perlu dikaji kembali. Salah satu yang harus dipertimbangkan adalah pembentukan Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai pencemaran nama baik sebagaimana dilakukan oleh Australia dan Inggris. Hal ini mengingat bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan yang rawan untuk disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berkspresi. Selain itu, pencemaran nama baik yang lebih mengarah pada permasalahan privat hendaknya diselesaikan melalui hukum perdataseperti permintaan maaf dan/atau penggantian kerugian materiil dan/atau immaterial.

11

M. Sholehuddin, 2003,Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana¸Jakarta, Raja Grafindo Persada, h.70.

12 Siswanto Sunarsono, 2015, Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Ed.1 Cet.1, Rajawali Pers, Jakarta, h.103.

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL REVIEW

DAFTAR PUSTAKA Buku Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transkasi Elektronik, BayuMedia Publishing, Malang.

Sholehuddin, M., 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana¸Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sunarsono, Siswanto, 2015, Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Ed.1 Cet.1, Rajawali Pers, Jakarta.

Internet Agus Tri Haranto, “Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia”, Detik.com, URL:https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752juta-pengguna-internet-di-indonesia Tempo.co, Pakar: 50 Negara Telah Menghapus Delik Pencemaran Nama Baik, Tempo.co, URL :https://nasional.tempo.co/read/713583/pakar-50-negaratelah-menghapus-delik-pencemaran-nama-baik Jurnal atau Penelitian Article 19 Global Campaign for Free Expression, 2004, Briefing Note on International and Comparative Defamation Standards, london Laporan harian Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet 2018 Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2013, Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia, Jurnal Law Reform, Universitas Diponegoro Lain-lain Keterangan ahli pemohon, Toby Mendel, yang disampaikan pada 23 Juli 2008 dalam perkara No.14/PPU-VI/2018 di Mahkamah Konstitusi.

Keterangan ahli pemohon, Toby Mendel, yang disampaikan pada 23 Juli 2008 dalam perkara No.12/PPU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi.