SELASA
Kunjungi Website kami di
www.kupastuntas.co.id
9 Juli 2013
Telp. 0721-773331, E-MAIL: omabapa@yahoo.com
HARGA ECERAN Rp 3.000/EKS
Doa Ibunda Semoga Cepat Dikasih Jodoh Rakyat yang Terimbas ejumlah kalangan menilai, PP 46/ 2013 atas pengenaan 1% (dari 25% yang ditetapkan) Pajak Penghasilan (PPh) sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Alasannya, saat ini tengah terjadi kelesuan ekonomi dunia. Dampaknya, berpengaruh besar terhadap sektor informal. Sebaliknya, Dirjen Pajak beranggapan, PPh atas penghasilan usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah untuk keadilan. Alasannya, buruh pabrik saja membayar pajak. Lantas, adilkah bila UKM tidak mau bayar pajak? Dua alasan berbeda ini memang menarik untuk dicermati. Pemerhati ekonomi mengingatkan pemerintah, melalui Dirjen Pajak, untuk menunda pemberlakuan payung hukum tersebut. Sebab, meski PPh dikenakan 1%, situasi ekonomi belum berpihak kepada UKM. Gunjang ganjing kenaikan BBM sampai hari ‘H’ harga bensin dan solar dinaikan pemerintah, sudah cukup memukul usaha kecil. Belum lagi kentalnya daya tarik pasar hingga mengakibatkan supply and demand menjadi timpang. Alangkah baiknya, penyetaraan atau keadilan PPh diterapkan pada sektor lain di luar UKM. Sebab, persentase terbesar output sektor ini adalah masyarakat menangah ke bawah. Tentu bisa dibayangkan jika pengenaan pajak tersebut dibebankan kepada konsumen UKM. Toh rakyat juga nantinya yang terkena imbas. Masih banyak sektor di luar sana yang belum tersentuh PPh, seiring geliat bisnis yang kian variatif. Di Provinsi Lampung, misalnya. Belum seluruh sektor hulu hingga ke hilir teropeni. Banyak industri pertambangan luput dari incaran pajak. Alih-alih penambangan liar yang melibatkan masyarakat sekitar. Ternyata di belakang aktifitas itu, hasil tambang warga dibeli oleh perusahaan tertentu. Bahkan di Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tanjung Bintang, Lamsel, terdapat areal penambangan pasir besi yang tak diketahui perusahaan pengelolanya. Meski sudah ditutup, tapi bekas galian menganga hingga hektaran. Pajak untuk kesejahteraan masih jauh panggang dari api. Masih ada pengemplang pajak bermunculan. Tak jarang pula KPK menangkap tangan oknum internal pajak yang bermain di dalamnya. (*)
Herman H.N Wali Kota Bandarlampung KUPAS TUNTAS.DOK
KUPAS TUNTAS - MENJELANG bulan suci Ramadan tahun ini, Syahrini selama berhari-hari jauh dari keluarga. Ibunda bersama kerabat Syahrini menjalankan ibadah Umroh ke Tanah Suci.
Namun Syahrini bahagia. Sebab, ibunya sudah menyiapkan doa untuk Syahrini, agar dia segera menemukan jodoh. Hari ini Syahrini mengantar mereka ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Dia sendiri
tidak bisa ikut ke Arab Saudi lantaran jadwal kerjanya di bulan Ramadan tergolong padat. Wati Nurhayati, ibunda Syahrini, berharap apapun yang Baca
Gara-gara Mobil Disenggol, Dua Nyawa Melayang Bandarlampung (Kupas Tuntas) MELIHAT mobil Avanza Nopol BE 2047 CF miliknya ditabrak, emosi Andri Septa Pubian Putra pun tersulut. Lelaki itu mengambil senjata tajam jenis badik dari dalam laci mobilnya itu, lantas menghujamkannya ke tubuh korban Melani. Cuplikan cerita itu terangkum dalam rekonstruksi kasus pembunuhan korban Brigpol Agus dan isterinya Melani, di pelataran parkir Kantor Pusat PTPN VII
DPRD Lampung berencana akan merasionalisasi APBD Perubahan 2013, untuk menutupi mata anggaran Pilgub Lampung mendatang. Bandarlampung (Kupastuntas) DIAM-DIAM DPRD Lampung sudah memiliki rumusan jitu untuk
Jalan Teuku Umar, Kedaton, Bandarlampung, Senin (8/7). Reka ulang adegan digelar Satuan Reskrim dan Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Polresta Bandarlampung sempat jadi tontonan warga. Bahkan, lalulintas Jalan Teuku Umar sempat terganggu selama kurang lebih satu jam. Tampak pula menyaksikan, Yosef, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung. Rekonstruksi dimulai sekitar pukul 11.00 WIB hingga berakhir sekitar pukul Baca
Gara-gara Hal 11
menyiasati kemelut anggaran Pilgub Lampung 2013. Menurut Toto Herwantoko, Ketua Fraksi PD DPRD Lampung, ada dua opsi yang bisa dilaksanakan untuk menyudahi silang sengkarut permasalahan anggaran pesta demokrasi tersebut. Opsi pertama, kata Toto, Pemprov Lampung harus mau meminjam dana kepada pihak ketiga untuk menutupi defisit anggaran. “Jika pemprov tidak bersedia meminjam, maka Dewan akan mengupayakan pergeseran mata anggaran.
REKONTRUKSI - KASUS pembunuhan Brigpol Agus dan istrinya Melani, Senin (8/7), direka ulang (rekontruksi), di depan Kantor PTPN VII Kedaton Bandarlampung. Tersangka pelaku, Andri Septa Pubian Putra ikut dihadirkan di lokasi kejadian. Kegiatan ini sempat menjadi tontonan warga. Foto : Bong Bongan/Kupas Tuntas
Atau istilahnya melakukan rasionalisasi. Pergeseran hanya bisa dilakukan di anggaran perubahan,” ujar Toto melalui telpon, semalam. DPRD memahami kesulitan Pemprov Lampung mengalokasikan dana pilgub. Selain angka defisit yang begitu besar, yakni mencapai Rp361 miliar, Baca Fly yang Overtidak Hal 11 juga APBD Perubahan mencukupi. “Ya, kalau anggarannya tidak mencukupi harus ada yang ditunda. Baca
Dewan Hal 11
DISKUSIPILGUB-BAKAL Calon Gubernur LampungAmalsyah Tarmizidan Herman HNmenghadiridiskusiPilgub diKantor Komite IndependentPemantau Pemilu(KIPP)Bandarlampung,Senin (8/7).Dalam acara ituikut hadir Komisioner KPUD Lampung Edwin Hanibal. Foto: Tony/Kupas Tuntas
Mekanisme Pasar Menjerat Kebutuhan Masyarakat Mekanisme pasar telah menjerat kebutuhan masyarakat. Harga sembako mulai tak terkendali. Sebaliknya, diskoperindag membiarkan gejolak pasar mempermainkan konsumen. Bandarlampung (Kupas Tuntas) MENJELANG Ramadhan 2013, harga kebutuhan seharisehari melambung tinggi. Pergerakan harga cukup mencolok, terjadi pada komoditi cabai rawit, cabai merah dan ayam potong. Menteri Pertanian, Suswono menilai, kenaikan harga ayam potong yang terjadi di sejumlah
Doa Hal 11
daerah sangat tidak rasional. Dia minta pengusaha ayam potong bijak dalam menentukan harga. Tingginya permintaan menjelang ramadhan, kata menteri, jangan lantas dijadikan kesempatan mendulang untung besar. Pantauan di beberapa pasar tradisional Kota Bandarlampung, Senin (8/7), harga ayam potong mencapai Rp35.000 per kilogram atau hampir dua kali lipat dari harga biasanya yang mencapai Rp19-20.000 per kilogram. Menjelang sore hari, para pedagang menaikkan harga jual menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Peningkatan harga, juga terjadi pada komoditi cabai rawit Rp40.000 per kilogram, cabai merah Rp38.000 per kilogram. Sejumlah pedagang beralasan, kenaikan terjadi karena pasokan sedikit. “Lagian, sudah biasa menjelang bulan puasa hargaharga pada naik,” kata Wati, salah
seorang pedagang di TPS Pasar SMEP, Senin (8/7). Untuk harga beberapa jenis barang, kata dia, setiap hari selalu bergerak. Di antaranya bawang merah, cabai rawit dan ayam potong. "Setiap hari pasti naik,” ujarnya. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan (Diskoperindag) Kota
Bandarlampung, Firman menyatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak menyikapi gejolak pasar tersebut. “Upaya yang bisa dilakukan diskoperindag, adalah mengadakan Operasi Pasar Murah (OPM),” kata Firman melalui telpon, Senin (8/7). Baca
Mekanisme Hal 11
Pemerintah Tetapkan Rabu Awal Puasa JAKARTA - PEMERINTAH menetapkan 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada hari Rabu, 10 Juli 2013. Ketetapan waktu awal puasa tersebut diputuskan melalui sidang isbat, di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (8/7) malam. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, kami tetapkan 1 Ramadan 1434 H adalah bertepatan dengan hari Rabu 10 Juli 2013," ujar Menteri Agama Suryadarma Ali, dalam jumpa pers usai sidang isbat. Suryadharma memutuskan hal itu setelah mendengar pandangan dari sejumlah ormas Islam yang hadir pada sidang isbat. Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Binmas), Kementerian Agama, Mukhtar Ali membacakan laporan pengamatan hilal dari 33 wilayah di Indonesia. "Semua nama-nama tersebut di atas dari 33 wilayah tidak melihat hilal," ujar Mukhtar. Titik lokasi pemantauan antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sultengara, Sulut, Sultengah, NTT, Bali, NTB, Sulsel, Mamuju, Kaltengah, Kaltim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Jatim, DIY, Jateng, hingga Aceh. Baca Dua Pelajar Hal 11 Baca Pemerintah Hal 11