Kunjungi kami di www.kupastuntas .co.id
Non Stop 24 Jam
SELASA 4 Juni 2013
Telp. 0721-773331, E-MAIL: omabapa@yahoo.com
HARGA ECERAN Rp 3.000/EKS
Merongrong Anggaran iakui atau tidak diakui, kemiskinan masih menjadi ‘hantu’ paling menakutkan di masyarakat. Tak seorang pun memimpikan menjadi miskin. Bahkan tak jarang, untuk lepas dari kungkungan ‘kemelaratan’, seseorang nekad menempuh bahaya. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung pada tahun 2011 lalu mencatat, jumlah rumah tangga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) di daerah ini ada sebanyak 934.000 KK. Data akan diperbaharui menginjak tiga tahun kemudian, atau pada tahun 2014. Dari data tersebut, jumlah penerima raskin versi Bulog Divre Lampung bertolak belakang. Bulog mencatat, penerimaan raskin tahun 2013 mencapai 573.954 KK, atau separo dari jumlah warga miskin versi BPS. Ketimpangan data ini cukup mencolok. Ada kekhawatiran Bulog sengaja ‘mengerucutkan’ jumlah warga miskin, hanya untuk memperkecil subsidi raskin. Persoalan sama, juga terjadi pada program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Perealisasian BSM melalui kegiatan AUSKM (Anak Usia Sekolah Katagori Miskin) pun tidak memiliki data penerima yang akurat. Dimana, jumlah sasaran AUSKM kurang dari setengah data warga miskin yang tercatat BPS. Terjadinya sengkarut data warga penerima manfaat tidak hanya merugikan masyarakat. Lebih jauh dari itu, bisa saja jumlah penerimanya ‘diturunkan’ tapi anggaran subsidinya ‘dinaikkan’. Ini baru sebatas dugaan saja. Namun, bisa saja dugaan itu mendekati kebenarannya mengingat verifikasi data hasil penghitungan BPS tidak dilaksanakan secara faktual di lapangan, melainkan melalui hitunghitungan matematis Dinas Sosial (Dinsos). Apapun teknis penetapan data jumlah warga kurang mampu, kemiskinan tetap saja miskin. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Mereka wajib menjadi tanggungan pemerintah sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Jika datanya A, maka program bantuan sosial yang digelontorkan pun harus mengcover data A tersebut. Mereka yang mampu tapi mengaku miskin adalah sebuah palanggaran. Mengerucutkan atau menggelembungkan data warga miskin pun menyalahi undang undang. Lantas, sampai sejauh mana aparat penegak hukum menyikapi indikasi pelanggaran tersebut. Toh jika muaranya ‘merongrong’ APBD atau APBN, sudah bisa dikatagorikan perilaku itu masuk nominasi tipikor. (*)
KESENIAN REOG WALIKOTA Bandarlampung, Herman HN diarak dengan reog ponorogo dalam acara Karnaval Budaya Nusantara Begawi Bandarlampung tahun 2013, Senin (2/6). Reog adalah salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur, dan kesenian ini di Indonesia masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Foto : Wanda/Kupas Tuntas
Data Penerima BSM tidak Akurat Data tidak akurat, menjadikan banyak warga kurang mampu di Provinsi Lampung luput dari sasaran program pemerintah. Salah satunya, terjadi pada program Bantuan Siswa Miskin. Bandarlampung (Kupas Tuntas) BANYAK ‘permainan’ mengitari program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Program Keluraga Harapan
(PKH), maupun Bantuan Siswa Miskin (BSM). Itu terjadi karena data jumlah penerima dengan kenyataannya di lapangan silang sengkarut. Dampaknya, banyak warga miskin luput dari sasaran program. Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategi dan Kebijakan Publik (Pussbik) Lampung, Aryanto Yusuf meyakini, dari tiga kegiatan tersebut, data penerima BSM paling banyak terjadi penyimpangan. “Ada banyak siswa yang sudah lulus tapi masih tercatat sebagai penerima BSM. Bahkan siswa mampu pun dimasukkan ke dalam data penerima,” kata Aryanto, Senin (3/6). Beranjak dari indikasi permainan data yang berpotensi ‘merongrong’ APBD dan
APBN itu pula, DPRD Lampung minta kepada instansi terkait memperketat proses pendataan warga kurang mampu di daerah ini. “Ditakutkan, nantinya terjadi penggelembungan anggaran. Kami minta data tersebut diumumkan di media massa agar masyarakat bisa mngetahui berapa jumlahnya," ujar Firman Yani, Anggota Komisi V DPRD Lampung, Senin (3/6). Firman mengajak stakeholder beserta masyarakat untuk ikut memverifikasi sekaligus mengawasi data warga penerima manfaat. “Laporkan bila ada penyimpangan,” katanya. Baca
Data Hal 11
Data Warga Miskin di Lampung: Bandarlampung Lampung Tengah Lampung Selatan Tulangbawang Barat Pringsewu Tanggamus Lampung Utara Lampung Barat Mesuji Pesawaran Metro
9.257 16.165 17.795 4.180 5.225 9.712 18.029 7.292 1.248 11.570 2.439
Tiga Kabupaten Belum Terdata Sumber ; Dinsos Lampung
Dua Pejabat DKP Lampung Selingkuhi Retribusi Bandarlampung (Kupas Tuntas) DUA Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan pada Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Lempasing di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Lampung, diduga tidak menyetorkan retribusi nelayan yang mereka tarik ke Kas Daerah (Kasda) PAD. Hal itu tercium Polresta Bandar-
lampung, setelah keduanya tidak lagi menjabat sebagai Kepala UPTD. Kapolresta Bandarlampung, Kombes M Nurochman mengungkapkan, kedua mantan Kepala UPTD tersebut, masingmasing Herman Tamin, SH, warga Sukarame Bandarlampung. Kini, yang bersangkutan bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung. Satu lainnya, terang kapolresta, adalah Ir Marcelo, MA, warga Gang Pelita Tanjungkarang Pusat (TkP) Bandarlampung. Saat ini Marcelo bekerja
sebagai PNS di Kabupaten Way Kanan. “Keduanya telah menerbitkan SK KUPTD-PP Propinsi Lampung terhadap Paguyuban ICHAL, dengan memerintahkan Kelompok Nelayan Chantrang (Paguyuban ICHAL) untuk menjual ikan di atas kapal tanpa proses lelang di TPI,” jelas Kombes M Nurochman, Senin (3/6). Atas penerbitan SK KUPTD-PP tersebut, dijelaskannya, anggota paguyuban menjual ikan hasil tangkapan mereka di atas kapal. Selanjutnya, kedua oknum
tadi memungut retribusi sebesar 5% dari Kelompok Nelayan Chantrang atau Paguyuban ICHAL. “Rinciannya, 2,5 persen dipungut dari nelayan, dan 2,5 persen lainnya diambil dari pembakul,” terang kapolresta. Marcelo menerbitkan SK sejak Bulan Januari-Maret 2011. Jika dihitung, retribusi yanag sudah disalurkan oleh Paguyuban ICHAL mencapai Rp 169.605.774. Baca
Dua Hal 11
Ploting Internal, Non Kader Banteng Harus Legawa SINYAL perubahan haluan politik PDI Perjuangan difokuskan di tataran Pemilihan Gubernur (Pilgub). Langkah ini dianggap tepat untuk menyongsong suksesi Pilpres 2014. Jika bercermin dari empat moment pilgub se Jawa dan Bali, beberapa waktu lalu, diprediksi pada Pilgub Lampung
mendatang PDIP bakal mengusung kader internal. Tanda-tanda kearah itu disampaikan Ketua DPD PDIP Lampung, Sjachroedin ZP usai breefing bersama pejabat struktural eselon II dan III lingkungan Pemprov Lampung, Senin (3/6). “Pada prinsipnya, PDIP mengedepankan kader partai potensial untuk dicalonkan,” ujarnya. Akan tetapi, sambung dia, jika kader internal tidak ada yang memenuhi
syarat, maka tidak masalah jika partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut mengusung kader eksternal. “Pastinya, kita dahulukan kader dong. Pake logika sajalah,” ujarnya. Statemen Ketua DPD PDIP Lampung tersebut, berpotensi mengarah kepada dua nama Bakal Calon (Balon), dari lima nama lain yang akan mengikuti proses penjaringan. Yakni, Mukhlis Basri (Ketua DPC PDIP Kabupaten Lampung Barat) dan Herman HN (Ketua Satgas DPD
PDIP Lampung). Meski begitu, Sjachroedin menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menetapkan calon yang berhak memperoleh tiket pilgub dari parpolnya. “Semua sama kok. Masalah siapa nantinya yang dicalonkan, DPP dan Ketua Umum yang menentukan,” ungkapnya. Diakuinya, untuk bisa mengusung Baca
Ploting Hal 11
TU Berulah, Sepuluh Siswa SMPN Gagal Ikut Ujian Semester Lantaran sering dimarahi kepala sekolah, staf Tata Usaha (TU) SMPN 3 Sidomulyo menaruh dendam. Sepuluh siswa dikerahkan guna ‘ngerjai’ atasannya. Alhasil, kesepuluh siswa itu justru terkena getahnya.
Lampung Selatan (Kupas Tuntas) SEPULUH siswa SMPN 3 Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tidak dibolehkan mengikuti ujian semester genap karena dianggap indisipliner. Kesepuluh siswa tersebut, masingmasing berinisial Ih, Yg, Dd, Hd, Wy, Rd, Ws, Tp, Sn, dan Kd. Mereka semuanya duduk di bangku kelas VII SMPN 3 Sidomulyo. Kesepuluhnya terancam tidak naik kelas, karena ‘hukuman’ yang
telah dijatuhkan. Hasanah (30), salah seorang wali murid, menerangkan bahwa, hukuman yang dijatuhkan pihak sekolah tersebut tidak bersifat mendidik. Dia tidak sepakat jika siswa sampai terancam tidak naik kelas. “Anak-anak tidak dibolehkan ikut ujian semester genap, karena mencoba memecahkan ban kendaraan pribadi milik kepala sekolah, Jum’at (31/5) lalu,” kata Hasanah, Senin (3/6). Sebetulnya, ungkap dia, kesepuluh Baca
TU Berulah Hal 11
Serukan Kebaikan KUPAS TUNTAS - BANYAK cara berbuat baik. Banyak pula cara mengabarkan kabar baik bagi khalayak ramai. Dan si cantik Citra Scholastika memilih cara bernyanyi. Citra kembali m en er b i t k a n single terbaru, yang diberi judul Seruan Kebaikan, Senin 3 Juni 2013, dia berbagi kisah Baca Hal 11
Serukan
Citra Scholastika
Bandarlampung (Kupas Tuntas)