JUM’AT
Kunjungi Website kami di
www.kupastuntas.co.id
25 Oktober 2013
Telp. 0721-773331, E-MAIL: omabapa@yahoo.com
HARGA ECERAN Rp 3.000/EKS
Herman H.N Wali Kota Bandarlampung KUPAS TUNTAS.DOK
Terpinggirkan isadari ataupun tidak disadari, hakhak rakyat kecil sudah terpinggirkan. Tidak terbatas di sektor pendidikan. Bidang lain pun mengalami nasib sama. Penegakan hukum, pelayanan publik, pendidikan dan beberapa lainnya. Rakyat dibuat lupa kepada haknya sendiri. Mereka terkooptasi, bahkan tendensi diadu domba antarentitas. Sejatinya ini bukan politik. Tapi mau tidak mau berlari kearah itu, karena provokasi lahir dari keinginan mempertahankan status quo. Sama halnya dengan konflik agraria yang terjadi di sebagian besar wilayah Lampung. Ada status quo yang melingkari masing-masing komponen, sehingga rakyat dan perusahaan dibuat saling berhadapan. Padahal, kalau kita mau jujur, persoalan ini tidak akan berimbas konflik jika pemerintah daerah konsisten menerapkan peraturan perundangan yang berlaku. Yang terjadi di lapangan memang berbanding terbalik, jika tidak ingin disebut jungkir balik. Ganti kepala daerah, maka akan berganti pula kebijakan daerah. Sementara bukti yang dipercayai rakyat untuk bertahan pada lahan Baca
Terpinggirkan Hal 11
Disembelih Hidup Lagi KUPAS TUNTAS – DUA kali disembelih, seekor ayam jantan berbulu putih, tidak juga mati. Warga Desa Ngawen, Muntilan, Magelang pun dibuat bengong antara percaya dan tidak. Samsul Muarif, warga setempat menceritakan, ayam itu milik Mukito, tetangganya di Desa Ngawen. Keluarga Mukito ingin menjadikan ayam sebagai hidangan acara perkawinan. Mereka pun minta tetangga lainnya menyembelih. "Setelah disembelih, ayam kok masih bisa lari. Warga tidak berhasil menangkap kar ena ayam masuk jurang," kata Samsul, Kamis (24/10). Baca
RSUD Sukadana Disomasi Drama pengusiran tiga pasien jamkesda oleh pihak RSUD Sukadana Lampung Timur, disikapi LBH Bandarlampung dengan melayangkan somasi. Bagaimana ending kisah ini selanjutnya? Lampung Timur (Kupas Tuntas)
RSUD Sukadana
PERINTAH pulang yang disampaikan dr Slamet kepada pasien RSUD Sukadana, Kamis (53), Muhayat (58) dan Sunadi (73), berujung pada karut marut-
Polda Sisir Aliran DAK ke Aries Sandi Bandarlampung (Kupas Tuntas) DIAM-DIAM Polda Lampung tengah menyelidiki dugaan aliran DAK sektor Pendidikan Rp2 miliar yang disebut terdakwa Mastudi, rekanan, diberikan kepada Bupati Pesawaran, Aries Sandi. Sayangnya, penyidik Polda Lampung belum bersedia membeber sejauh mana penyelidikan yang telah diupayakan tersebut. Sementara itu, sumber Kupas Tuntas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda mengatakan, Polda Lampung sudah turun tangan menyelidiki indikasi gratifikasi itu. “Infromasi yang saya dapat begitu. Sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda Lampung,” kata sumber tadi melalui telepon, Kamis (24/10).
“
Kalau nggak salah namanya Pak Putu dari bagian Krimsus Polda. Dia menghubungi saya untuk meminjam terdakwa Mastudi, dalam upaya dimintai keterangan,”
Dia berani memastikan, karena pernah mendapatkan telepon dari salah seorang penyidik polda, yang menanyakan soal aliran dana itu. “Kalau nggak salah namanya Pak Putu dari bagian Krimsus Polda. Dia menghubungi saya untuk meminjam terdakwa Mastudi, dalam upaya dimintai keterangan,” kata sumber. Bahkan, melalui telepon pula disampaikan bahwa, Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) sudah terbit. Karenanya, penyidik polda meminjam terdakwa untuk dimintai keterangan.
“Waktu itu saya bilang sama dia (Putu), kalau Mastudi bukan tahanan kejaksaan, tapi tahanan Pengadilan,” jelas dia. Sumber juga mengatakan, dari sekitar 50 saksi kasus DAK bidang Pendidikan untuk Kabupaten Pesawaran 2010 yang diperiksa penyidik Kejari Kalianda, hanya Mastudi yang mengatakan ada aliran dana ke Aries Sandi. “Cuma dia (Mastudi) yang mengatakan, karena dia yang memberikan Baca
Polda Hal 11
nya pelayanan kesehatan di rumah sakit plat merah tersebut. DPRD Lampung Timur (Lamtim) menuding adanya ketidakberesan pelayanan kesehatan, sementara LBH Bandarlampung bersiap mengajukan somasi. Lantas, bagaimana RSUD mengcounter serangan ini? Direktur RSUD Sukadana Kabupaten Lamtim, dr Jhon Lukman menyangkal jika pihaknya telah mengusir pasien jamkesda tersebut. “Ketiga pasien tersebut, kami nyatakan, bukan dipaksa pulang. Tapi dinyatakan boleh pulang oleh dokter Selamet, dan dianjurkan untuk berobat jalan,” kata dr Jhon, Kamis (24/10). Baca
RSUD Hal 11
Raffi Ahmad Playboy KUPAS TUNTAS - SANNY A u r a Sy ahr ani atau lebih dikenal dengan nama Aura Kasih mengak u
Baca
Raffi
Aura Kasih
Hal 11
Putusan Sela: Eksepsi Isnaini Ditolak
Disembelih Hal 11 Bandarlampung (Kupas Tuntas) KETUA Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang, Mukhtar Ali menolak seluruh pembelaan penasehat hukum terdakwa Isnaini S.sos, MM binti H Fauji Manssyur, PNS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung. Penolakan disampaikan majelis pada gelar sidang lanjutan, Kamis (24/10), dengan sesi putusan sela.
Majelis juga menetapkan adanya kerugian negara sebesar Rp88 juta dalam perkara korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan Dispora Lampung tersebut. Karenanya, Ketua Majelis menyatakan menolak dan mengenyampingkan eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. “Menyatakan pula, sah dan benar menurut hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No PDS-07/TJKAR/08/ 2013, telah memenuhi syarat formil maupun materiil,” kata Mukhtar Ali. Selanjutnya, sambung ketua majelis,
Pengadilan Tipikor menyatakan meneruskan atau melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Isnaini S.Sos, MM. Diwawancarai sejumlah wartawan usai gelar sidang, Ketua Tim Penasihat Hukum terdakwa, Abi Hasan Muas menyatakan, untuk penahanan kliennya, Isnaini, dia sudah menyampaikan surat rujukan kepada majelis hakim agar mengecek kesehatan terdakwa. “Terdakwa dalam keadaan sakit darah tinggi. Sedangkan di LP tidak ada dokter. Yang ada hanya diperbantukan
dan tidak memiliki SK. Ini yang menjadi masalah,” kata Abi Hasan. Dugaan kasus korupsi anggaran kegiatan Dispora Lampung ini sempat menjadi perhatian sejumlah atlit Lampung, mengingat dana tersebut sejatinya untuk jatah mereka. Isnaini dijebloskan ke tahanan bersama dua tersangka lain, karena tidak mengembalikan kerugian negara. Namun, pada sidang eksepsi (pembelaan) sebelumnya, anggota penasehat hukum Baca
Putusan Hal 11
Pemda Mediasi Warga-PT HIM Agar Konflik tak Melebar
RAPAT - BUPATI Tubarat, Bachtiar Basri menggelar rapat dengan instansi terkait pertemuan bupati perihal koordinasi dengan Pemprov Lampung untuk mediasi sengketa lahan, Kamis (24/10). Foto: Irawan/Kupas Tuntas
Sengketa lahan antara warga dengan PT HIM tak kunjung tuntas. Pemda Tubarat berencana memediasi kedua belah pihak, agar konflik tidak semakin melebar. Ada yang bermain? Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) NIAT warga lima keturunan Kampung Bandar Dewa mengolah kembali
lahan objek sengketa seluas 1.470 hektar, ditentang langsung oleh Menejer PT Huma Indah Mekar (HIM), Dwi Hartono. Melalui pembicaraan sambungan telepon, Dwi menyatakan, penerbitan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama perusahaannya sudah sesuai prosedur yang berlaku. “BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah melaksanakan gelar perkara terkait gugatan masyarakat itu. Dalam gugatan itu, masyarakat tidak ada dasar yang jelas antara HGU dan posisi lahan sengketa,” kata Dwi, Kamis (24/10). Menurutnya, jika masyarakat (warga
lima keturunan) melakukan aktifitas di lahan tersebut, apalagi sampai memanen karet milik PT HIM, pihak perusahaan akan mengamankan mereka. "Kami melakukan kegiatan di atas lahan itu secara legal. Jika ada masyarakat yang beraktifitas secara illegal, akan kami tegakkan hukum yang berlaku di negara ini," tandasnya. Konflik agraria antar warga lima keturunan Kampung Bandar Dewa Tulangbawang Barat (Tubarat) dengan PT HIM, sebenarnya sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Baca
Pemda Hal 11