JUM’AT 14 Juni 2013 Telp. 0721-773331, E-MAIL: omabapa@yahoo.com
HARGA ECERAN Rp 3.000/EKS
Korupsi Kehutanan orupsi kehutanan menggila. Khususnya pada sektor industri pertambangan, perkebunan dan hutan. Jumlah uang Negara yang dikorup tidak kepalang tanggung. Mencapai Rp273 triliun. Uang sebanyak itu jika dibagikan kepada 273 juta penduduk Indonesia, maka per orang bisa mendapat jatah Rp1 juta. Ibarat hantu. Koalisi Anti Mafia Hutan menyebut korupsi sektor Sumber Daya Alam itu semakin mengerikan. Ini bukan lantaran jumlah rupiahnya yang gila-gilaan. Tapi kerusakan alam akibat keserakahan mafia sumber daya alam tersebut, bisa mengancam keselamatan rakyat. Berdasarkan catatan Koalisi Anti Mafia Hutan, kerugian negara sebesar Rp273 triliun itu bersumber dari izin pelepasan kawasan hutan di 7 provinsi se-Indonesia (data; Agustus 2011). Inti permasalahan, terjadi pada pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1.722 unit pertambangan. Ini jelas mempengaruhi kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apalagi, hitungan angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak diserahkan. Termasuk biaya reklamasi yang tidak disetorkan, serta denda kerusakan kawasan hutan konservasi. Sumbangsih Provinsi Lampung terhadap korupsi kehutanan bukannya tidak ada. Ada, tapi belum seganas Kalimantan. Sebab, konflik agraria yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Lampung, masuk pelanggaran berkatagori kerusakan kawasan hutan konservasi. Ini belum hitung-hitungan kehancuran hutan mangrove akibat reklamasi. Sebagai gambaran, hutan mangrove yang masih tersisa di daerah ini tinggal 20% lagi, dari panjang garis pantai mencapai 1.105 kilometer. Rilis Kementerian Kehutanan menyebutkan, hutan Lampung tersisa 29%, dari luas hutan lindung 336.100 hektar, hutan suaka alam 422.500 hektar, hutan produksi tetap 281.029 hektar, dan hutan produksi terbatas 44.120 hektar. Dimungkinkan, hutan yang kini ada tidak seluas data-data tersebut. Sebab, sejak tahun 1980-an daerah banyak lahir industri perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Semoga saja, Lampung tidak menjadi Kalimantan kedua sebagai daerah terbesar penyumbang korupsi kehutanan. (*)
Polda Siap Tindak Petugas PLN Gadungan Baca Hal 2
Herman H.N Wali Kota Bandarlampung
Oedin Punya Calon Kuat Ketua DPD PDI Perjuangan Sjachroedin ZP mengaku sudah mempunyai calon kuat yang akan didukungnya pada Pilgub Lampung 2013 mendatang. Berlian Tihang, Herman HN, Mukhlis Basri, atau Joko Umar Said?
Joko Umar Said
Bandarlampung (Kupas Tuntas) KEMUNCULAN kader internal dalam penjaringan Cagub-Cawagub PDIP, menjadikan perhatian massa akar rumput parpol berlambang kepala banteng moncong putih itu terpecah. Ketua DPD PDI Perjuangan, Sjachroedin ZP yang akrab disapa Oedin
Herman HN
menyadari hal itu. Namun untuk menyatukannya, Oedin memiliki strategi jitu. Yakni, dengan mengaku sudah mempunyai calon kuat yang akan didukungnya pada Pilgub Lampung 2013 nanti. “Semua calon yang mendaftar di PDIP, dilatarbelakangi dari berbagai macam profesi. Mulai dari pengusaha, politisi, akademisi sampai birokrat. Ini bukan masalah,” kata Oedin, Kamis (13/6). Sebagai ketua parpol, dia melihat
Mukhlis Basri
bukan latar belakang profesi luarnya. Tapi, ujarnya, calon yang baik adalah bagaimana pembinaan di dalamnya. “Memegang tampuk pimpinan tidak mudah. Tidak seperti pejabat asongan yang keluar saja, tapi tidak melakukan apa-apa ke dalam,” kata mantan Kapolda Jawa Barat itu. Dia mencontohkan, seperti seorang Baca
Oedin Hal 11
Berlian Tihang
Binsar Tolak Dianggap Langgar Kode Etik Bandarlampung (Kupas Tuntas) KETUA Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Binsar Siregar menolak dianggap melanggar kode etik hakim. Dia justru menyalahkan Abdurachman Sarbini alias Mance yang datang menemui di ruang kerjanya,
Selasa (11/6). Padahal, kata Binsar, sudah tiga kali dia menolak bertemu dengan mantan Bupati Tulangbawang tersebut. Namun, kedatangan Mance ke ruang kerjanya di lantai dua Gedung Pengadilan Negeri, sekitar pukul 13.05 WIB, Selasa lalu itu, tidak bisa ditolaknya. “Dia (Mance) yang nyelonong. Tibatiba sudah ada di depan pintu. Saya
Tiga Saksi Ringankan Dody Bandarlampung (Kupas Tuntas) JAKSA menghadirkan tiga saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi kendaraan dinas (randis) Bupati Pesawaran yang melibatkan terdakwa R Dody Anugrah (32), di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (13/6). Para saksi yang diharap bisa mempertebal tuntutan Jaksa atas pelanggaran pasal 2 dan 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak
Sering Dikritik Anak KUPAS TUNTAS - MESKI sudah memiliki satu anak, menjaga penampilan tetap menjadi prioritas uta ma buat Masayu Anastasia. Bahkan saat berada di depan lensa kamera, istri mantan vokalis Club 80's, Lembu ini juga masih piawai menjaga penampilannya. Meski begitu, tampil di depan Baca Masayu Anastasia Sering Hal 11
Baca
Tiga Hal 11
Foto : Bong bongan/Kupas Tuntas
KESAKSIAN - SALAH seorang saksi perkara korupsi pengadaan randis Bupati Pesawaran memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (13/6).
sendiri tidak tahu dan kaget. Apa mungkin kita usir? Kan tidak," kata Binsar Siregar, Kamis (13/6). Ketua PN Tanjungkarang itu menolak tegas jika pertemuannya dengan Mance tersebut dianggap melanggar kode etik hakim. Sebab, kata dia, kunjungan orang tua terdakwa korupsi kendaraan dinas (randis) Bupati Pesawaran senilai Rp1,15 miliar itu hanya silahturahim. "Mance datang tiba-tiba. Tidak ada jadwal. Dan, saya menolak. Asisten saya yang memberitahukan, mantan Bupati Tulangbawang itu pak. Karena sudah di pintu, saya persilahkan masuk,” terangnya. Binsar mengakui, secara pribadi tidak mengenal Mance atau ayahnya R Dody Anugrah Putra, terdakwa perkara dugaan korupsi. “Saya mengenal Mance dari pemberitaan media massa,” ujar dia. Diakuinya pula bahwa, kedatangan tamunya itu untuk meminta permohonan penangguhan penahanan anaknya, meski alasan awalnya hanya silaturahim. "Saya jawab, biarkan proses persidangan yang menentukan. Bukan di sini masalah perkara dibicarakan," elak Binsar pula. Diwawancarai melalui telepon, semalam, Abdurachman Sarbini atau
yang akrab disapa Mance justeru mempertanyakan peraturan perundangundangan mana yang melarangnya bertemu dengan Ketua Pengadilan. Baca
Karyawan PT TBL Ditelan Mesin Penggilingan Sawit Terpeleset saat membersihkan mesin penggilingan kelapa sawit, nyawa Darkoni (45), karyawan PT Tunas Baru Lampung (TBL) anak perusahaan CV Bumi Waras (BW) tak terselamatkan. Mesuji (Kupas Tuntas) KAMIS (13/6), sekitar pukul 11.00 WIB, rupanya menjadi hari terakhir bagi
Darkoni (45), bekerja di pabrik Crude Palm Oil (CPO) milik PT Tunas Baru Lampung (TBL). Lelaki yang dikenal rekan-rekannya rajin bekerja itu masuk ke dalam mesin penggilingan kelapa sawit akibat terpeleset. Tubuhnya masuk ke dalam mesin yang tengah beroperasi. Warga Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) itu, hanya sekali mengeluarkan suara teriakan. Selanjutnya, rekan-rekannya yang tengah bekerja di pabrik tak lagi mendengar suara korban. Baca
Karyawan Hal 11
Binsar Hal 11