Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu, 11 Juli 2018

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | RABU, 11 JULI 2018

Dana Kampanye Cagub Tidak Bermasalah Dedi : KPU Jangan Pakai Kacamata Kuda Hasil audit 4 Kantor Audit Publik (KAP) terhadap dana kampanye 4 pasang calon Gubernur Lampung menyimpulan, dana kampanye semua Paslon sesuai aturan dan dianggap patuh.

Kondisi ini bertolak belakang dengan situasi yang lagi ramai saat ini.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KOMISIONER KPU Provinsi Lampung M. Tio Aliayansah mengungkapkan, KPUD Lampung sudah menerima hasil laporan KAP dari semua paslon dan menyatakan bahwa semuanya sudah sesuai dan diangggap patuh. “Sejauh ini semua paslon dinyatakan patuh dan

sudah seusai aturan. Kan yang dilihat audit kepatuhan maka dianggap patuh dan sesuai Peraturan KPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye. Namun untuk paslon nomor 4 Ada kelebihan sumbangan dana kampanye Rp500ribu. Tetapi mereka mengakui makanya langsung kita fasilitasi untuk disetorkan ke kas negara hari >> Baca

Dana Hal 8

Pasal Pakaian Adat Lampung, Ketua AMPG Dipolisikan  Seno Aji : Saya Siap Megikuti Aturan Adat Sai Batin BANDAR LAMPUNG - PULUHAN masyarakat adat Sai Batin bersama para punggawa adat dari Lampung Selatan atau Way Handak, Bandar Lampung, Tanggamus, Pringsewu dan Lampung Barat mendatangi Mapolda Lampung, Selasa (10/7), pukul 14.00 WIB. Mereka melaporkan dugaan pelecehan terhadap pakaian adat Lampung yang diduga dilakukan oleh Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Bandar Lampung, Seno Aji, terkait topi adat Sai Batin bernama Tukkus atau Kikat (ikat kepala) Hanuang Bani di dalam grup Whatsapp, yang dipakai oleh bakal calon anggota DPD RI, Amir Faisal Sanjaya, Senin (9/7) lalu. >> Baca

Pasal Hal 8

Foto : Sule/Kupas Tuntas

HADIRKAN 4 SAKSI - SIDANG pemeriksaan pelanggaran Pilkada kembali dilanjutkan di ruang sidang Penegak Hukum Terpadu Provinsi Lampung, Selasa (10/7). Dalam sidang ini ada 4 saksi kepala desa dari Lampung Selatan yang dihadirkan.

Sidang Dugaan Politik Uang Berlangsung Panas

HEARING - PANSUS DPRD Provinsi Lampung Dugaan Tindak Pidana Pilkada Provinsi Lampung menggelar hearing dengan perwakilan Apdesi kabupaten/kota di Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Komisi, Selasa (10/7).

TS Arinal-Nunik Janji Bantu Ambulans untuk Semua Kades Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SIDANG pemeriksaan pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematif, dan Masif (TSM) yang diduga dilakukan Pasangan Calon nomor urut 3 Arinal Junaidi-Chusnunia kembali dilanjutkan di ruang sidang Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Bandar Lampung, Selasa (10/7).

Dalam pemeriksaan terse-

but, dihadirkan 4 saksi Kepala Desa dari Kabupaten Lampung Selatan. Sidang pun berlangsung panas karena saat menyampaikan kesaksiannya, para saksi dari pelapor Paslon nomor 1 RidhoBachtiar ini dihujani interupsi dari kuasa hukum Paslon Arinal-Nunik.

Keempat saksi menyampaikan pemasalahan yang hampir sama. Yaitu mereka diundang oleh Tim Sukses (TS) Arinal-Nunik dalam aca-

Info Netizen ...

ra kampanye. Kepala Desa Babulang, Lampung Selatan, Iskandar misalnya. Ia mengaku diundang oleh anggota TS Paslon 3 bernama Paulus untuk hadir di salah satu agenda kampanye.

Iskandar mengatakan dalam acara tersebut pihaknya diminta oleh Paulus untuk merekrut 15 orang per dusun.

Dan dari 15 orang tersebut, diharapkan setiap orang me>> Baca

Sidang Hal 8

Foto : Erik/Kupas Tuntas

Rapat Bersama Apdesi, Pansus Pilgub Pastikan Pelapor Aman Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PANITIA khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung du-

gaan Tindak Pidana Pilkada Provinsi Lampung siap memberi perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran Pilgub Lampung 2018 yang Terstruk-

tur Sistematis Masif (TSM).

Perlindungan hukum ini berlaku bagi masyarakat pelapor, pelaku yang mem>> Baca

Rapat Hal 8

Ruwa Jurai

Perbaiki Lampu Jalan, PNS Dinas PU Tewas Tersengat Listrik

Y

LKI Lampung mendesak BPJS Bandarlampung untuk memberi sanksi tegas kepada pihak rumah sakit yang memberikan pelayanan buruk kepada pasien BPJS. Menurut kalian, gimana nih pengalaman kalian menggunakan BPJS??

Demikian pertayaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung, pada Senin (10/07). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan.

Ya harus memberikan pelayanan yang bagus dong walaupun pake BPJS, BPJS juga kan bayar, jadi harus kasih pelayanan yang maksimal, tapi kebanyakan rumah sakit memberikan pelayanan yang kurang maksimal bagi pengguna BPJS, tolong bagi peme@juli_kencleng rintah untuk menindak tegas bagi rumah sakit yang kurang memberikan pelayanan yang maksimal bagi pengguna BPJS terima kasih

Dua petugas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung tersengat listrik saat memperbaiki lampu penerangan jalan di Jalan Cut Mutia, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Selasa (10/7) siang. Adalah Hendra Jaya Putra (53) warga Kecamatan Sukabumi dan Amril (23) warga Swadaya Ujung, Kelurahan Gunung Terang, Langkapura.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SETELAH tersengat arus listrik, keduanya jatuh dari ketinggian lima meter dari dalam box tempat mereka berdiri. Setelah terjatuh, Hendra tidak sadarkan diri sementara Amril masih bisa bernapas keduanya pun langsung dilarikan ke rumah sakit.

Namun nahas, Hendra Jaya Putra tak tertolong. PNS di Dinas PU

Bandar Lampung itu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung. Sedangkan Amril yang berstatus honorer masih dirawat di rumah sakit.

“Tadi kawan saya itu lagi benerin lampu jalan, tapi di atas mereka nyenggol kabel telanjang, dan langsung jatuh,” kata Akbar, rekan kerja kedua korban.

Rekan korban lainnya, Ryan Tama (36) menambahkan, Hendra meninggal dunia usai menjalani perawatan

Foto : Ist

DILARIKAN KE RS - DUA pegawai Dinas PU Bandar Lampung yang tersengat listrik dilarikan ke RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo, Selasa (10/7) siang. Satu dari dua korban dinyatakan meninggal dunia.

intensif di RS. “Jenazah almarhum Hendra sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan.

Meninggal dunia sekitar pukul 14.30 WIB,” ujarnya.

Dia membenarkan, kondisi almarhum Hendra sebelum sampai ke rumah sakit

sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. “Dia (Hendra) nggak sadarkan diri saat ditemukan jatuh, bahkan begitu sampai di rumah sakit, dokter langsung meminta untuk banyak-banyak ber>> Baca

Perbaiki Hal 8

2

Rabu, 11 Juli 2018

BANDAR LAMPUNG

BPK RI Cek Pengelolaan DD dan ADD Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung akan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015-2018.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TERKAIT hal ini, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran BPK RI. Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Berharap dengan adanya pengumpulan data tersebut dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD kedepannya.

Untuk itu, Hamartoni meminta satuan kerja terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dapat memberikan informasi dan data tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD. “Pemerintah Provinsi Lampung sangat menyambut baik BPK Perwakilan Lampung untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pengelo-

laan dana desa. Satuan kerja terkait harus membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang akan dilakukan BPK,” jelas Hamartoni saat menerima audiensi dari BPK Perwakilan Lampung, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Selasa (10/7).

Sekdaprov menjelaskan Pemprov Lampung merasa sangat terbantu akan adanya

pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan DD. “Kami merasa terbantu dengan adanya pengumpulan data ini. Dan kami berharap agar pihak BPK dapat memberikan informasi seperti kendala yang terjadi ataupun pengelolaan dana desa yang masih kurang, sehingga kami dapat memberikan teguran kepada Kabupaten masih tidak melakukan pengelolaan dana desa secara optimal,” ujar Hamartoni.

Dalam kesempatan itu, Ketua rombongan BPK Perwakilan Lampung Dana Boedi Wibowo menyampaikan ucapan terima-

Foto : Ist

AUDIENSI BPK - PJ Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menerima audiensi dari BPK Perwakilan Lampung, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Selasa (10/7).

kasih karena Pemprov Lampung telah menerima audiensi terkait pengumpulan data dan informasi tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018.

“Kami bukan melakukan pemeriksaan tetapi melakukan pengumpulan data. Kami ingin menggali terkait peranan pemerintah Provinsi Lampung dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD,” jelas Dana.

Ia menjelaskan pihaknya akan melakukan pengumpulan data selama 5 hari kerja hingga hari Jumat 13 Juli 2018. “Minggu depan kami juga akan menurunkan 4 tim untuk melakukan pemeriksaan kinerja kabupaten dalam pengawasan dan pengarahan Dana Desa. Adapun kabupaten yang akan dilakukan pemeriksaan yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus dan Pesawaran,” katanya.

Dana juga menerangkan, ke depannya secara serentak di seluruh Indonesia akan melakukan pemeriksaan terkait dana desa tersebut. (Erik)

Kadin : Hadapi Dolar Naik, Kuatkan Industri Lifestyle Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TERUS melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menguatkan usaha model baru berupa industri lifestyle, seperti bidang pariwisata dan

ekonomi kreatif. Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Lampung, Muhammad Kadafi, Selasa (10/7).

Menurut Kadafi, Provinsi Lampung masih terpaku dengan usaha komoditi yang kondisi harganya selalu fluktuatif dan sangat bergantung pada Dolar. Namun ketika daerah fokus memikirkan pendapatan dari sektor pariwisata dengan memanfaatkan seluruh kekayaan alam di daerah, maka tak perlu lagi dipusingkan dengan kondisi dolar yang terus merangkak naik.

“Bicara lifestyle industri maka tak lepas dari pariwisata kemudian ekonomi kreatif termasuk makanan, karena ekonomi kreatif itu kan bukan hanya berupa produk-produk barang saja, tetapi makanan juga menjadi trobosan dalam dunia usaha baru, itu mengapa

saya dorong. Kalau sudah mengurusi pariwisata kita gak dipusingkan lagi dengan naiknya dolar, jadi ketika dolar naik atau turun kita tetap bisa dapat untung," ujar Kadafi.

Dikatakannya, jika Provinsi Lampung ingin cepat dalam perkembangan perekonomian maka perlu dipercepat akses transportasi seperti dibukanya bandara internasional Radin Inten II, sehingga akses para wisatawan bisa langsung ke Lampung tap perlu lagi transit ke Jakarta.

“Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura pastinya akan sangat suka dengan dengan masyarakat dan suasana Lampung. Sebenarnya sekarang itu pariwisata menjadi solusi baru dan magnet dalam dunia usaha," tuturnya.

Pemanfaatan produk usaha lokal, kata Kadafi, otomatis dampak dari naiknya harga

dolar dan naiknya bunga tak terlalu mengganggu perekonomian masyarakat Indonesia di kelas menengah ke bawah.

Ketua Umum Hipmi Lampung Arie Nanda Djausal mengungkapkan, naiknya dolar akan meningkatkan inflasi di Lampung yang penopang utamanya adalah pertanian, peternakan dan industri pengolahan.

“Solusi kita dari sekarang harus memikirkan bagaimana bahan baku pangan dan lainnya kita kurangi, artinya kita mulai cari bahan pengganti yang berada di Indonesia," ujar Arie.

Dikatakannya, industri pengolahan bahan baku dan sparepart akan berefek besar bagi Lampung. Seperti diketahui, inflasi Lampung dengan Indonesia tak jauh berbeda pada tahun 2017 di mana Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,6 % dan Lampung berada di 3,3 %. (Erik)

World Clean Up Day 2018

Masyarakat Diminta Tingkatkan Kebersihan Lingkungan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung memberi apresiasi pembersihan sampah, khususnya sampah plastik, yang dilakukan pada hari gerakan bersih-bersih sedunia atau World Clean Up Day Indonesia tahun 2018.

Puncak World CleanUp Day Indonesia 2018 sendiri akan berlangsung pada tanggal 15

September 2018 di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. “Memang urusan sampah ini bukan semata menjadi urusan pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh warga masyarakat," ujar Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, di ruang kerjanya, Selasa (10/7).

Taufik mengatakan, dengan adanya World Clean Up Day Indonesia dengan digaungi oleh banyak komunitas sosial,

akan berdampak positif untuk mengedukasi masyarakat akan penting lingkungan yang bersih.

“Yang paling penting adalah kelompok sosial yang di dalam kegiatan ini, walau alat secanggih apa pun yang dimiliki pemerintah dalam menangani sampah-sampah, kalau masyarakatnya tidak tergugah hatinya ini tidak mungkin berjalan," katanya. Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Fitter Syahboedin menyarankan titik lokasi dipusatkan di daerahdaerah yang tersentuh urusan laut atau pantai. “Kita lakukan di titik perairan seperti khusus di Bandar Lampung bisa kita pusatkan di Teluk Lampung.

Pemprov Lampung nantinya cukup melakukan penyuratan kepada kabupaten/kota untuk mendukung aksi ini," katanya.

Sementara, Ketua World CleanUp Day Indonesia regional Lampung, Theo Prasetio mengatakan kegiatan ini akan dilakukan Roadshow di bulan Juli - Agustus dan Media Gathering dan Plogging di bulan Agustus.

Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. “Untuk kegiatan Media Gathering dan Plogging akan mengudang seluruh media untuk sama-saman ikut mendukung terlaksana kegiatan ini, dan acara itu juga nantinya akan mengundang dari unsur pemerintah," ujarnya. (Erik)

Rabu, 11 Juli 2018

BANDAR LAMPUNG

3

Pemkot Ambil Alih Pembangunan Pasar Smep  Sediakan 450 Kios, Dewan Minta Lelang Transparan Setelah bertahun-tahun mangkrak, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan melanjutkan kembali pembangunan pasar smep.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KELANJUTAN pembangunan ini nantinya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan (APBD-P) tahun 2018, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Sekertaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung Badri Tamam menjelaskan, kali ini pembangunan Pasar Smep akan diambil alih Pemkot Bandar Lampung.

Dengan alasan, pekerjaan Pasar Smep sempat mangkrak lantaran pembangunan dilakukan pihak ketiga.

“Kami (Pemkot) akan melanjutkan kembali pembangu-

nan pasar smep yang kondisinya saat ini memprihatinkan,” kata Badri, Selasa (10/7).

Disinggung terkait berapakah besar anggaran APBDP yang akan digunakan untuk pembangunan itu, Badri tidak bisa menjelaskan secara detail, dengan alaaan hal tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Sementara itu, Kabid Cipta Karya Dinas PU Bandar Lampung, Supardi mengungkapkan, untuk pembangunan pasar smep akan dibangun dua tahap, yakni pada tahun

2018 bagian perencanannya, dna pada awal tahun 2019 memulai pembangunan.

Ia mengungkapkan, nantinya pembangunan tersebut diubah yakni menjadi dua lantai. “Kalau kemaren kan rencananya dibangun 8 lantai dengan ada hotel didalamnya, tetapi saat ini hanya dua lantai, yakni satu lantai basement untuk pedagang sayuran, ikan dan lain-lain, sedangkan lantai dua untuk pedagang pakaian,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pemba-

Diwarnai Hujan Intrupsi, Pansus Pengangkatan Pejabat Resmi Dibentuk Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DPRD Kota Bandar Lampung sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) dugaan pelanggaran pengangkatan Plt Pejabat Eselon II-IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat yang dilakukan Plt Walikota Yusuf Kohar.

Pembentukan Pansus dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna dan dihadiri 30 dari 50 anggota DPRD Bandar Lampung, Selasa (10/7).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Hamrin Sugandi menyepakati pembentukan Pansus diserahkan kepada Komisi I, dan diketuai oleh Nu’man Abdi, dengan anggota-anggota berasal dari anggota komisi I ditambah tiga anggota yakni Ketua Komisi II Poltak Aritonang, Ketua Komisi III Wahyu Lesmono, dan ketua Komisi IV Handrie Kurniawan.

Hamrin mengatakan, pembentukan Pansus dilatarbelakangi surat usulan komisi I, ditindaklanjuti rapat badan musyawarah, dan diteruskan di paripurna. Dan pansus ini akan bekerja mulai hari ini. ”Pembentukan pansus dilatarbelakangi usulan komisi

I, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Yusuf Kohar saat menjabat Plt Walikota. Pansus bekerja mulai hari ini, nanti akan mengundang pihak-pihak terkait seperti BKD, Yusuf Kohar, akademisi, serta pihak lainnya,“ kata Hamrin.

Ia menambahkan, Pansus dibentuk mencari kebenaran dan tidak untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain.

“Ini bukan untuk mencari kesalahan Plt, tapi kita cari kebenaran, karena selama ini Plt mengangap apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan, tapi komisi 1 melihat apa yang dilakukan Plt tidak sesuai, bahkan Walikota sudah diklarfikasi tapi dia tidak mau hadir,” ungkap Hamrin.

Rapat paripurna ini sendiri diwarnai interupsi oleh sejumlah anggota, diantaranya dari Wahyu Lesmono, Hanafi Pulung. Wahyu mengatakan sebelum pembentukan pansus sebaiknya Plt Yusuf Kohar dipanggil untuk diklarifikasi.

Pertanyaan Wahyu juga dijawab oleh Wakil ketua, bawha Yusuf Kohar sudah tiga kali dipanggiil, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir. Sedangkan Hanapi Pulung meminta anggota pansus ditambah dari anggota komisi lain. (Wanda)

ngunan pasar ini nantinya akan menampung seluruh pedagang yang berada di TPS Batu Sangkar, yakni sebanyak 450 pedagang.

“Kami akan buat 450 kios disana (pasar smep) untuk menampung semua pedagang, mudah-mudahan cukup lah,” kata dia.

Ia menjelaskan, setelah perencanaan, maka akan dilakukan tender pelelangan untuk menentukan siapa yang akan membangun pasar smep tersebut.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung, M Yusuf Erdiyansyah Putra me-

ngungkapkan, sistem lelang harus dilakukan secara transparan dan terbuka.

Sehingga bisa dilihat track record pengembang pasar smep. “Jangan sampai kejadian PT Prabu Makmur sebagai pengembang terulang kembali,” kata dia.

Ia juga meminta agar Pemkot melibatkan DPRD Bandar Lampung untuk mengawal dan mengetaui rekanan yang kan mengerjakan. “Kami harapkan ada rapat dulu dengan komisi II sehingga tidak ada lagi masalah dikemudian hari dalam pengerjaannya,” tandasnya. (Wanda)

PARKIR LIAR - KEBERADAAN kendaraan yang parkir di pinggir jalan di Mall Bandar Lampung menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Salah satunya kendaraan yang parkir di depan Transmart, Selasa (10/7).

Foto: Wanda/Kupas Tuntas

Pemkot Tertibkan Parkir Liar Depan Mall Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEBERADAAN kendaraan yang parkir di pinggir jalan di dua Mall Bandarlampung (Transmart dan MBK) menyebabkan arus lalu lintas (Lalin) mengalami kemacetan.

Dari pantauan, sekitar pukul 17.00 WIB, kemarin (10/ 7). Kendaraan roda empat parkir di pinggir jalan depan Mall Transmart yang ada di jalur dua jalan Sultan Agung wayhalim Bandarlampung.

Tidak hanya ditempat itu, di depan Mall Boemi Kedaton (MBK) juga terlihat beberapa

kendaraan yang mangkal dipinggir jalan. Hal ini lah salah satu yang menyebabkan kendaraan terlihat padat dan terjadi kemacetan.

Adanya kendaraan yang parkir didepan Mall, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bakal menertibkan kendaraannya Kepala Bidang (Kabid) Lalin Dinas Perhubungan (Dishub) Bandar Lampung , Iskandar Zulkarnain mengaku sudah menempatkan beberapa personil untuk mengatasi parkir liar di depan Transmart dan MBK. Namun, pihaknya belum mengetahui masih saja ada yang parkir.

”Kami sudah tempatkan masing-masing empat personil, di MBK ada 4 personil, di transmart juga ada 4, tapi kami menjaganya tidak setiap hari selama 24 jam, hanya jam-jam sibuk saja lokasi itu di jaga,” ungkapnya.

Menurutnya, kendaraan yang parkir di depan mall itu tidak hanya warga biasa.

Rata-rata, kendaraan yang parkir merupakan taksi online yang sedang menunggu penumpang. ”Kami kewalahan dalam melakukan penertiban parkir kendaraan atau taksi online yang sedang mencari penumpang. Kalau kami tem-

patkan setiap hari, ini tidak bisa dilakukan, karena terbatasnya personil,” ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung, Erika Novalia Sani mengatakan, Dishub harus tegas dalam menertibkan parkir liar.

Sebab selain menambah kemacetan,juga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

“Dishub harus tegas dong, kalau bisa berikan sanksi tegas kepada pengendara yang parkir didepan pusat perbelanjaan tersebut seperti memberikan tilang, sampai dengan pengempesan ba kendaraan,” tandasnya. (Wanda)

Jaksa Proses Berkas Perkara Narkoba Kasubag Tubaba Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Wanda/Kupas Tuntas

PROSESI PEMAKAMAN - TERLIHAT prosesi pemakaman Ibunda Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi bernama Siti Harsiah binti Abdul Rosid, di TPU Bukit Kemiling Permai, Selasa (10/7).

Almarhumah meninggal pada hari Selasa, pukul 03.10 WIB.

BERKAS perkara mantan Kasubbag Protokol Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba), Andhika Widya Utama (33), Agus Kurniawan (36), PNS di Dinas Perpustakaan Tubaba, dan Heldy Gunawan (35) wiraswasta, yang ditangkap Petugas Polisi sejak Maret 2018, dalam kasus Narkoba, sedang diteliti ulang oleh

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung.

Penelitian ulang itu dilakukan usai pelimpahan berkas dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Bandar Lampung, Selasa (10/7).

Kepala Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Ali Muhaidori mengatakan, pemberkasan itu sudah dilengkapi dan telah sesuai dengan permintaan jaksa. “Berkasnya sudah dikirim, dan materi yang dimasukkan dalam berkas sudah sesuai permintaan jaksa,” ujarnya.

Dengan lengkapnya berkas itu, lanjut Ali, harapannya jaksa sudah dapat menyatakan cukup sehingga pemberkasan berikutnya dapat dikebut oleh penyidiknya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat jaksa sudah menyatakan berkas ini cukup.

Dan insyaallah ke depan, berkas selanjutnya lebih cepat dan segera memasuki tahap pengadilan,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Bandar Lampung, Yopi mengatakan, mengenai berkas tersebut, dapat dipertanyakan langsung kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bandar Lampung, Idwin Saputra.

“Kamu telepon saja Kasi Intel, saya sudah jelasin ke beliau karena sudah saya

dalam ” “ Mudah-mudahan waktu dekat jaksa sudah menyatakan berkas ini cukup. Dan insyaallah ke depan, berkas selanjutnya lebih cepat dan segera memasuki tahap pengadilan.

Kompol Ali Muhaidori Kasatres Narkoba Polresta Bandar Lampung

omongin ke dia. Bilang aja ke beliau soal berkas perkara protokol Tubaba,” sarannya.

Sementara, Kasi Intel Kejari Bandar Lampung, Idwin Saputra, membenarkan bahwa berkas yang dimaksud sudah sampai dan saat ini tengah diteliti oleh jaksa.

Menurut dia, jaksa akan segera mengeluarkan sikap atas berkas tersebut sehingga kemudian dapat dilanjutkan sesuai tahapan berikutnya. “Kalau hari ini sudah sampai. Kemungkinan dalam minggu ini, jaksa sudah dapat memberikan keputusan. Karena kekurangan materinya hanya sedikit saja, nggak banyak,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap Andhika Cs di salah

satu Hotel di Bandar Lampung pada Jumat, 9 Maret lalu.

Terhadap ketiganya sudah dilakukan tes urine dan hasilnya, positif mengkonsumsi narkoba. Bukan hanya pemakai, Andhika juga diduga merupakan jaringan pengedar narkoba bersama Agus dan Heldy.

Selain mengamankan Andhika, Agus dan Heldy, polisi juga mengamankan dua wanita.

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol, Murbani Budi Pitono, mengatakan, dari hasil tes urine terhadap para tersangka, kelimanya positif narkoba. Melihat barang bukti yang dimiliki tersangka cukup banyak yakni 26 paket kecil berat total 5,5 gram, maka polisi tidak hanya menetapkan Andikha sebagai pemakai, tetapi juga pengedar. Mereka adalah satu jaringan. (Kardo)

4

Rabu, 11 Juli 2018

PRINGSEWU - TANGGAMUS - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

 Rakor Pemkab Pringsewu DirekturUtama: Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

PemimpinRedaksi/ Penanggungjawab: Donald Harris Sihotang.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

WakilPemimpinPerusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : RedakturPelaksana: Tampan Fernando Redaktur: Herwanda Pratama Asred: Oscar.

Liputan BandarLampung: Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

LampungTimur: Surya Sanjaya.

LampungSelatan: Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

LampungTengah: Sutowo.

Pesawaran: Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro).

Pesisir Barat : Agus Setiawan (Ka. Biro), Iwan, Nova.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin (Ka. Biro), Edwin.

TulangBawangBarat: Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan.

Way Kanan : Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo.

Mesuji : Gusti.

Pracetak: Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak), WidyaFirmadana, Rozaedi, Haykal M Nur. Sekretaris Redaksi : Frima Dayu Siallagan..

ManagerKeuangan: LindaRosmalaDewi.

StafKeuangan: Andi.

ManagerMarketing: Zainal Hidayat.

Sekretaris Marketing : Indah Dwi Putri.

StafOnline: Mediyansyah (Koordinator), Aprohan, Sigit Pamungkas, Citra.

Pemasaran: Gunawan (Kepala), Marozi, Hendra, Sigit Darmaji, Dodi.

Security : Andreas Syafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

Dandim: Wadahi Remaja yang Ingin Balapan Berbagai persoalan mencuat dalam rapat koordinasi (rakor) bulanan Pemkab Pringsewu yang dipimpin Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi, di Aula Pemkab setempat, Selasa (10/7).

Pringsewu (Kupas Tuntas) SEPERTI persoalan maraknya balap liar, prostitusi, peredaran minuman keras (miras) hingga narkoba yang kerap ditemui di wilayah hukum Pringsewu.

Bahkan Dandim 0424 Tanggamus Letkol ARH. Anang Hasto Utomo, sangat menyesalkan peristiwa kecelakaan yang terjadi di Komplek Pemkab Pringsewu pada Sabtu (8/7) lalu sekitar pukul 23.00 WIB, hingga mengakibatkan dua orang remaja meninggal dunia.

“Berdasarkan informasi di lapangan, gas motor korban ngancing dan menabrak tembok, berarti ada indikasi motor tersebut mau balapan," kata Dandim.

Untuk itu, Ia menyarankan kepada Pemkab agar diwadahi saja untuk kegiatan race sehingga para pemuda yang hobi

balap bisa terkordinir. Sebab, menurut dia, upaya razia terhadap balap liar tidak maksimal karena setelah diusir mereka akan kembali lagi.

“Contoh di Cimahi tiap malam Minggu ada kegiatan race yang terkordinir sehingga tidak liar,"ungkapnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Wakil Kapolres Tanggamus, Kompol Budi Setiadi, mengatakan, selain sering dijadikan arena balap liar, Komplek Pemkab Pringsewu juga kerap dijadikan tempat pacaran kawula muda yang tidak terukur.

“Untuk mengantisipasinya, saya sarankan supaya ada pembatasan ruang gerak untuk umum, misalnya dengan membuat pos pengawasan di Komplek Pemkab Pringsewu yang tiap malam harus ditunggu," sarannya.

Budi juga menyebutkan jika Pendopo dan Rest Area disinyalir menjadi salah satu tempat pendukung peredar-

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

RAKOR – WAKIL Bupati Pringsewu, Fauzi bersama Wakapolres Tanggamus, Kompol Budi dan Dandim 0424 Tanggamus, LetkolARH. Anang Hasto, saat rakor bulanan, di Aula kantor bupati setempat, Selasa (10/7).

an miras, narkoba dan khususnya kegiatan prostitusi.

"Prostitusi di Pendopo cukup rapi, mereka datang dan setelah bertemu lalu bertransaksi, selanjutnya pergi ketempat yang telah disepakati," terangnya.

Ia juga menyinggung sering terjadinya kemacetan kendaraan lalu lintas di depan Chandra dan Terminal Sarinongko. Budi pun menyarankan agar pintu keluar masuk Chandra tidak menjadi pemicu kemacetan sedangkan di Terminal diharapkan petugas Dishub yang menarik retribusi agar tempatnya bergeser karena tempat mereka menarik retribusi selama ini menjadi salah satu pemicu kemacetan.

Terakhir, Budi meminta agar Pemkab membatasi perizinan tempat hiburan malam (karaoke) di Pringsewu. “Razia terhadap tempat hiburan tidak maksimal jika tidak didukung penegakan perijinan,” kata dia.

Menyikapi saran-saran dari Dandin dan Wakapolres, Wakil Bupati, Fauzi meminta jajaranya untuk mengambil langkah dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi khususnya Pol PP agar melakukan pengawasan terhadap peredaran miras dan tindakan prostitusi di Pendopo Pringsewu.

Begitu juga untuk mempersempit ruang gerak bagi masyarakat umum di areal Perkantoran Pemkab. (Manalu)

Bupati Parosil Buka FSB V Lampung Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus, membuka acara Festival Skala Bekhak (FSB) V, di Gedung Dalom Buay Belunguh, Pekon Kenali Kecamatan Belalau, Kabupaten Lambar, Selasa (10/7).

Pembukaan FSB yang ditandai dengan pemukulan gong tersebut, turut dihadiri sejumlah perwakilan dari empat paksi yaitu Sultan Kepaksian Belunguh Puniakan Dalom Beliau Sultan Junjungan Sakti Yanuar Firmansyah, Kepakasian Pernong yang di wakili anak sembah dr. Widyatmoko, Saibatin Paksi Bejalan Di Way Salayar Akbar, Saibatin buaynyerupa, Drs Salman Paksi juga sejumlah unsur Forkopimda hadir.

Dalam sambutannya, Bupati Parosil mengapresiasi dan berterimakasih kepada Sultan Junjungan Sakti Yanuar Firmansyah beserta seluruh keluarga besar Kerajaan Buay Belunguh yang telah direpotkan menjadi tuan rumah dalam rangka menyambut FSB ke-V. “Saya yakin dana yang kami (Pemerintah) kucurkan

tidak mungkin cukup untuk menyelenggarakan acara yang semeriah ini. Namun kuncinya ada pada kebersamaan, karena dengan kita bergotong royong dan bersama-sama mengangkat kegiatan ini, maka kami yakin akan sukses sampai akhir nanti," kata Parosil.

Parosil menyebutkan, jika rangkaian kegiatan FSB telah digelar untuk kelima kalinya di Bumi Sekala Brak ini, dan baru pertama kali digelar di Lamban Gedung Dalom Buay Belunguh, yang tentunya terdapat pesan moral yang menjadi harapan Pemda dari kegiatan ini.

Ditegaskan Parosil, membangun Lampung Barat bukan hanya tanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati maupun para sultan, melainkan tanggungjawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat yang ada.

“Perlu saya jelaskan jika Festival Skala Brak ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menampilkan dan memperkenalkan seni dan budaya di Lampung Barat dengan harapan para wisatawan mampu menikmati suasana keindahan kabupaten kita ini sehingga wisatawan betah berada disini,”pungkasnya. (Iwan)

PEMBANGUNAN

Rapat Persiapan Lomba Desa Mesuji MESUJI - PEMKAB Mesuji menggelar rapat evaluasi persiapan lomba desa di Balai Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpangpematang, Selasa (10/7).

Rapat evaluasi dipimpin Wakil Bupati Mesuji, Sapli, didampingi Plt Kadis PU Najmul Fikri, Kadis Pendidikan Syamsudin, Plt Kadis PMD Sunardi.

Sapli mengatakan, persiapan untuk lomba desa sudah 95 persen.

“Kita selesaikan yang 5 persen. Lomba hari Rabu (18/7), jadi Senin semua kita lengkapi," kata Sapli.

Sementara Plt. Kadis PU, Najmul Fikri, mengatakan, untuk persiapan infrastruktur di desa sebagai bagian dari penilaian lomba sudah siap. “Kami optimis jika melihat kesiapan infrastruktur ini," katanya.

Menurutnya Najmul, secara progres pembangunan infrastruktur Kabupaten Mesuji sudah tergambar dari pola peningkatan infrastruktur di desa yang dilombakan.

Kepala Desa Mulya Agung, Sony, mengaku optimis dalam lomba desa kali ini mewakili Mesuji akan menang. “Karena fasilitas yang kita miliki siap, mulai infrastruktur desa, balai desa, jalan, rumah baca, kolam, fasilitas kesehatan dan keamanan desa sudah siap," harapnya. (LP)

Foto : Iwan/Kupas Tuntas

FESTIVAL SKALA BEKHAK - ACARA pembukaan Festival Skala Bekhak V saat berjalan menuju Gedung Dalom Buay Belunguh, Pekon Kenali Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Selasa (10/7).

Objek Wisata Pulau Pisang Banyak Sampah Pesisir Barat (Kupas Tuntas) WARGA Pekon Pasar, Kecamatan Pulau Pisang, Pesisir Barat (Pesibar), menyesalkan ulah masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Padahal di Pekon tersebut, Pemerintah Daerah telah membuat gedung pengolahan sampah, baik sampah organik maupun non organik.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Pulau Pisang, Irta Bahrum Mahdur, sejak

beberapa tahun lalu, di Pekon Pulau Pasar sudah tersedia bangunan dan mesin penggiling sampah.

“Tapi entah kenapa, masyarakat disini masih membuang sampah sembarangan. Padahal Kecamatan Pulau Pisang ini adalah salah satu destinasi wisata di Pesisir Barat,” kata Irta Bahrum Mahdur, Selasa (10/7).

Dikatakan Irta, tidak berfungsinya gudang pengolahan sampah disebabkan mesin penggiling telah diambil untuk menghidupkan alat musik orgen tunggal.

“Ikam Mulhak harus bertanggung jawab atas tidak berfungsinya mesin penggiling sampah, sebab bangunan dan mesin diserahkan langsung oleh Pemda kepada Ikam Mulhak yang saat ini menjabat Ketua Apdesi Kecamatan Pulau Pisang,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pesibar yang kurang memperhatikan kinerja para pegawai pembersih sampah di Pantai Pulau Pisang.

“Setiap hari petugas pem-

bersih sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengumpulkan sampah, tapi sampah-sampah itu tidak dibawa ketempat penampungan, hanya dikumpulkan dipinggir pantai,” ujarnya.

Ia pun berharap agar kawasan wisata Pulau Pisang dijaga kebersihannya, sehingga wisatawan luar atau lokal betah mengunjungi kecamatan penghasil tapis ini. “Mudah-mudahan Bupati Pesibar, Agus Istiqlal segera meninjau tempat pembuangan sampah yang tidak berfungsi lagi,“harapnya. (Gus)

Pejabat di Lampung Barat Akan Uji Kompetensi Lampung Barat (Kupas Tuntas) PEMKAB Lampung Ba rat (Lambar) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), akan menggelar uji kompetensi untuk pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat esselon II dan pejabat administrator setingkat es selon IIIa di Lingkungan Pemkab setempat.

“Rencananya bulan ini kita akan melaksanakan uji

kompetensi bagi pejabat eselon II dan IIIa, namun untuk hari pelaksanaannya belum bisa kita pastikan karena masih menunggu rekomedasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," kata Kepala BKPSDM, Ismet Inoni, Selasa (10/7).

Untuk jumlah pejabat yang akan mengikuti uji kompetensi, jelas Ismet, sekitar 100 lebih, sudah termasuk 32 orang pejabat eselon II. Uji kompetensi tersebut akan dilaksanakan di Aula Keagungan atau di GSG setempat dengan pe-

nguji tim assesor Badan Pendidik dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Lampung.

Uji kompetensi bagi para pejabat ini, kata Ismet, sebelumnya pernah dilakukan pada Tahun 2015, yang berlangsung di pusat pengembangan ASN Bogor.

Namun hasil uji kompetensi tersebut masa berlakunya hanya dua tahun, karena itu uji kompetensi perlu dan harus dilaksanakan kembali sebagai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.

“Dasar kita melaksana-

kan uji kompetensi ini, sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, dan PP No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS serta Kepu tusan Bupati tentang penetapan standar kompetensi jabatan," terangnya.

Hasil uji kompetensi ini, tamabhnya, juga me rupakan salah satu dasar bagi pengembangan dan pola karier bagi ASN. Dari hasil uji kompetensi ini, akan diketahui apakah pejabat tersebut berkompeten atau tidak. (Iwan).

Rabu, 11 Juli 2018

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA - WAY KANAN

5

Sepekan, Polres Tuba Gulung 34 Bandit C3 Tulang Bawang (Kupas Tuntas)

Foto : Edwin/Kupas Tuntas

EKSPOSE – KAPOLRES Tuba,AKBP Raswanto Hadiwibowo memimpin ekspose pengungkapan C3 sebanyak 14 kasus dengan tersangka 34 orang, di GSG Mapolres setempat, Selasa (10/7).

Proyek Jembatan Tiyuh Mulyo Asal Jadi

DPRD Tubaba Desak Bongkar Ulang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang Barat (Tubaba), mendesak agar proyek pembangunan jembatan di Tiyuh Mulyo Jadi, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tubaba, dibongkar ulang.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PASALNYA , proyek jembatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Lampung tersebut, tidak transparan dan am buradul, sehingga kondi sinya sudah rusak.

“Pekerjaan jembatan yang dibuat asal jadi itu, posisi bok jembatan tam pak miring ke arah timur,

lebih parahnya lagi jem batan tersebut terancam ambruk dan retak-retak disejumlah bagian,"kata Baharudin, Anggota DPRD Tubaba, Selasa (10/7).

Ia pun sangat menyayangkan jika jembatan tersebut bakalan ambruk. Karena, kata dia, proyek jembatan di ruas jalan pro vinsi yang meng hubung kan antara Kecamatan Gunung Terang dengan Ke camatan Batu Putih atau akses masuk Kecamatan

Batu Putih, baru saja di bangun.

“Jalan ini juga menuju Kabupaten Way Kanan. Ini kan dikerjakan pada bulan puasa ( Juni) kemarin, kok sekarang sudah rusak,"ucapnya.

Menurutnya, dengan kondisi seperti saat ini, tentunya warga sangat khawatir untuk melintas di atas jembatan tersebut. “Jangankan warga, saya saja takut kalau mau melintas di jembatan itu,”jelasnya.

Dari awal pengerjaan proyek jembatan itu, di rinya memang sudah ber tanya-tanya lantaran re kanan tidak transparan.

Sehingga, ia mengusulkan agar Pemprov Lampung

melalui satuan kerja terkait mengecek dan me re k omendasikan kepada re kanan untuk bertanggung jawab dengan mem bong kar kembali jembatan itu dan dikerjakan ulang.

“Kalau dibiarkan, maka selain ambruk juga akan memakan korban. Mereka memang tidak pasang papan nama proyek pada saat pengerjaannya, tadi mau saya tegur lewat pekerja yang sedang poles-poles pekerjaan, tapi rekanannya nggak jelas, pekerja mengaku tidak tau. Kami minta agar Pemprov menyu rati rekanan agar jembatan yang ada ini dibongkar dan diperbaiki ulang," h arap nya. (Irawan/Lucky).

Bhabinkamtibmas Harus Hadir di Tengah Masyarakat Pesawaran (Kupas Tuntas) KAPOLRES Pesawaran, AKBP Syaiful Wahyudi, menegaskan, anggota bhabinkamtibmas harus selalu hadir di tengah masyarakat dengan melakukan door to door (pintu ke pintu).

Pesan tersebut disampaikan Syaiful Wahyudi saat Apel di Halaman Mapolres setempat, Selasa (10/7) pagi.

“Berkaitan dengan tugas pokok bhabinkamtibmas yaitu sambang dan anjangsana kerumah warga desa binaannya,” kata Kapolres.

Syaiful mengatakan, berdasarkan atensi pimpinan di tingkat Polda Lampung, untuk kegiatan door to door system dalam satu hari sebanyak lima kali.

Hal itu perlu dilakukan agar seluruh anggota bhabinkamtibmas dapat mengetahui kondisi warganya.

Seperti mendata warganya

Foto : Reza/Kupas Tuntas

BERI ARAHAN - KAPOLRESPesawaran,AKBPSyaiful Wahyudi, memberikan arahan kepada anggotanya saat apel di Mapolres Pesawaran, Selasa (10/7).

yang kurang mampu, supaya dapat diberikan bantuan.

“Jadi, tidak hanya sambang dan anjangsana saja, tapi bhabinkamtibas juga harus bisa turut membantu warga desanya yang tidak mampu (faktor ekonomi) dengan melakukan pendataan,” ujarnya.

Perlu diketahui, lanjutnya, bahwa etalase Polri di tingkat desa adalah rekan-rekan bhabinkamtibmas. Dengan demikian, jangan sampai

perintah atau atensi yang diberikan pimpinan di tingkat Polda tidak dijalankan.

Kapolres berharap kepada seluruh anggota bhabinkamtibas agar selalu dapat menjalankan tugas dengan baik di tengah masyarakat. Berkaitan dengan Satgas Nusantara, lanjutnya, para bhabinkamtibmas juga harus mengambil peran, khususnya dalam kegiatan bakti sosial, kesehatan, rumah ibadah, bersih-bersih

desa dan deklarasi anti hoax.

“Jadikan pekerjaan itu sebagai ladang ibadah, bekerja baik saja tidak cukup, bekerjalah dengan ikhlas, karena bekerja ikhlas sudah pasti baik, namun bekerja baik belum tentu ikhlas,”pesannya.

Diakhir kata, Syaiful mengapresiasi kinerja bhabinkamtibmas dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pilgub Lampung yang berlangsung bebe rapa waktu lalu. “Atas nama pimpinan Polres Pesawa ran, saya mengucapkan terimakasih kepada para bhabinkamtibmas yang telah menjalankan tugas dengan baik selama kegiatan Pilgub Lampung, mulai dari pengawalan logistik ke TPS, pengamanan pungut dan hitung suara, pengantaran hasil hitung suara dari TPS ke PPK, pengamanan di PPK dan hingga pengantaran serta pengamanan pleno tingkat KPUD Pesawaran," pungkasnya. (Reza)

Pasca Lebaran, Permohonan Adminduk Terus Meningkat Pesawaran (Kupas Tuntas) P E R M I N TA A N d o k u men administrasi kepen dudukan (adminduk), terutama kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Pesawaran, masih terus meningkat pasca lebaran Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, Ketut Partayasa, mengatakan, mulai hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran hingga saat ini, pelayanan Adminduk di Disdukcapil Pesawaran, terus menga-

lami peningkatan, terutama untuk pelayanan KTP. “Sejak awal masuk kerja, terus mengalami peningkatan melebihi hari biasa, peningkatan ini mencapai 20 persen disemua Adminduk, namun yang dominan adalah pembuatan e-KTP, yang mencapai 5 persen,” ujar Ketut, Selasa (10/7).

Ketut menjelaskan, masyarakat banyak baru bisa mengurus e-KTP saat pulang lebaran ini, dikarenakan bekerja di luar daerah. Ada juga, lanjutnya, yang ingin bekerja di luar daerah.

“Karena kita tahu anakanak SMA baru lulus sekolah beberapa bulan lalu, jadi

wajar saja kalau ada peningkatan dalam pembuatan e-KTP,”terangnya.

Untuk ketersediaan blangko, Ketut mengaku, telah menyiapkan 6000 blangko KTP. “Masyarakat tidak perlu khawatir, ka rena blangko kita sudah cukup, dan hari Senin atau Selasa depan, petugas kita akan berangkat ke Jakarta untuk mengambil lagi blangko," imbuhnya.

Ketut juga mengaku siap turun kelapangan untuk menjemput bola dalam mem permudah masya r akat dalam pengurusan Adminduk.

“Kami siap kapan saja

kalau diminta oleh masyarakat, mau itu hari kerja ataupun hari libur kami siap memberikan pela ya nan kepada masyarakat, karena memang ini men jadi salah satu program andalan Bupati Pesawaran, Dendi bersama wakilnya, Eriawan,”tandasnya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat melalui aparat desa setempat, agar mengumpulkan war ganya minimal 50 orang, bisa membuat surat formal, bisa melalui kelompok masyarakat atau boleh juga melalui Cal Center Disdukcapil dengan nomor 08117833922. (Reza)

POLRES Tulang Bawang (Tuba) beserta jajaran mengungkap sebanyak 14 kasus curas, curat dan curanmor (C3) selama sepekan (Minggu,1/7-Sabtu, 7/7). Dari belasan kasus tersebut, 34 pelaku berhasil ditangkap.

Hal itu disampaikan Kapolres Tuba, AKBP Raswanto Hadiwibowo didampingi Wakapolres, Kompol Djoni Aripin, dan Kasat Reskrim AKP Zainul serta para para pejabat Mapolres Tuba, saat konfrensi pers di GSG Wira Satya Mapolres setempat, Selasa (10/7).

“14 kasus tersebut rinciannya yakni enam kasus curanmor, satu kasus curas, lima kasus curat dan satu kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur serta satu kasus pembunuhan,” ujar Raswanto.

Dari 34 pelaku yang berhasil ditangkap, lanjutnya, sembilan pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur karena melakukan perlawanan yang membahayakan petugas saat akan ditangkap.

Adapun barang bukti yang berhasil disita dari para pelaku, yakni berupa lima unit sepeda motor, mobil pick up, mobil truck, dua pucuk senpi (senjata api) rakitan, tiga bilah senjata tajam, dua buah kunci letter T, mesin diesel, dua unit laptop, empat unit HP, dua buah BPKB, tiga lembar STNK, gulungan kabel tembaga, tiga potong baju, celana, golok dan linggis.

“Saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, agar tetap terus bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dengan mengaktifkan kembali siskamling dan dukung Polres Tuba dan jajaran dalam memberantas C3,” pungkasnya. (Edwin)

Komite SMKN 1 TBT Akui Ada Sumbangan PSB Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) BERAWAL dari surat Supadi (55), warga Tiyuh Penumangan Baru RK 5 Kecamatan Tulangbawang Tengah (TBT) Kabupaten Tulangbawang (Tubaba) yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, lantaran anaknya harus di diskualifikasi dari SMK Negeri 1 TBT, karena tidak bisa memenuhi biaya masuk seperti yang ditetapkan oleh panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Akhirnya, Ketua Komite SMK Negeri 1 TBT, Sukirin, angkat bicara. Diakui Sukirin, bahwa dalam PSB tersebut memang terdapat sumbangan bagi wali siswa untuk membangun pagar sekolahan dengan ketentuan per siswa senilai RP580 ribu.

“Sumbangan itu bukan dari pemerintah, tapi dari wali murid. Dan itu sudah kami hitung dan ditetapkan sebesar Rp580/siswa,” kata Sukirin saat ditemui dikediamannya, Selasa (10/7).

Namun, Sukirin tidak mengetahui jika ada penetapan besaran sumbangan yakni dibawah Rp1 juta dan diatas Rp1 juta. “Kalau untuk itu sata tidak tahu menahu, soalnya komite nggak ikut untuk wawancara siswa baru, jadi saya nggak tahu itu.

Mungkin besaran itu adalah akal-akalan pihak sekolah atau panitia PSB,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala SMK Negeri 1 TBT, Sungkowotitis Widi Handoko, membenarkan adanya sumbangan biaya yang harus dikeluarkan oleh wali siswa baik ketika PSB maupun siswa yang

memang sudah bersekolah di SMK Negeri 1 tersebut.

Dikatakan Sungkowotitis Widi Handoko, sumbangan saat masuk menjadi siswa baru merupakan sumbangan yang disepakati oleh komite.

Sementara, sumbangan bagi siswa yang baik kelas 1-3, merupakan sumbangan yang ditetapkan oleh pihak sekolahan.

“Bagi wali calon siswa kalau ingin sekolah di SMK harus siap membayar uang pendidikan seperti uang bantuan atau partisipasi masyarakat yang sifatnya suka rela dan telah dimusyawarahkan,” kata dia.

Untuk besaran sumbangan, kata Titis, pihak sekolahan tidak memberikan nominal yang harus diberikan, namun pihak sekolah memberikan gambaran besaran sumbangan tersebut.

“Masyarakat diperbolehkan memberikan sumbangan lebih maupun kurang, bukan berjumlah minimal, tapi sukarela,"jelasnya.

Setiap tahunnya, lanjutnya, pihak sekolah selalu membuat Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), tetapi per tahunnya tidak selalu sama, sehingga pemb a y arannya tergantung ke tentuan Komite.

“Untuk uang sumbangan itu langsung masuk ke rekening Komite yang dibuat oleh Negara dan apabila ada sumbangan dari pemerintah melalui dana BOS, itu langsung masuk rekening sekolah. Kemudian sumbangan yang dilakukan oleh sekolah yaitu per siswa diharuskan membayar uang pendidikan setiap bulannya Rp90 ribu,"ucap Titis. (Irawan/Lucky).

KESEHATAN

Imunisasi MR Tolak Campak dan Rubella WAY KANAN - DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Way Kanan mengingatkan penyakit campak dan rubella sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kecacatan. Karena itu, Dinkes Way Kanan mulai mengkampanyekan imunisasi Measles Rubella (MR).

Kegiatan yang akan berlangsung pada Agustus dan September 2018 tersebut. Guna mensukseskan gerakan imunisasi MR kepada anak usia sembilan bulan dan usia dibawah 15 tahun.

Kepala Dinkes Way Kanan, Farida Aryani, mengimbau kepada orang tua anak di Way Kanan, agar bisa memanfaatkan moment tersebut dengan melakukan imunisasi MR. “Tujuan pelaksanaan kampanye imunisasi MR ini untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella. Target 95 persen,” kata Farida, Selasa (10/7).

Farida juga mengimbau kepada para orang tua untuk menjaga kesehatan anaknya dari usia sembilan bulan dan usia dibawah 15 tahun, dari penyakit campak dan rubella.

"Mari kita bekerjasama lindungi buah hati dengan mengikuti imunisasi MR yang sudah dijadwalkan,”ajaknya. (Indro).

6

Rabu, 11 Juli 2018

LAMPUNG UTARA

 Bahas Keterlambatan Dana Proyek

DPRD Kembali Panggil DPKAD-DPUPR Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menyesalkan absennya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat dengar pendapat membahas keterlambatan dana pelunasan proyek.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) KETUA Komisi III DPRD Lampung Utara, Joni Saputra,

mengatakan semestinya kepada OPD bisa memprioritaskan masalah pengerjaan proyek sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.

Terlebih, kata dia, jika memang pekerjaan yang dimenangkan para kontraktor sudah teken kontrak, artinya sudah dimenangkan melalui mekanisme tender.

"Mereka teken kontrak sudah dari bulan Mei, jadi kapan lagi mereka akan bekerja. Kalau pencairan uang muka belum juga dilakukan.

Sudahlah kita lupakan semua persoalan politik yang sudah terjadi. Kini, mari kita bersama-sama melaksanakan

pembangunan demi masyarakat Lampung Utara," kata Joni Saputra, kemarin.

Hal senada diungkapkan Asnawi, Anggota fraksi PAN yang lebih menyoroti soal tidak hadirnya masing-masing pimpinan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).

"Kalau pimpinan satker tidak hadir maka tidak ada keputusan final yang dapat kita ambil. Karenanya, ke depan undangan DPRD harus dapat dipenuhi oleh pimpinan Satker. Jangan membuat marwah DPRD menjadi tu-

run," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Romli, menambahkan bukan hanya persoalan proyek 2018 baik yang bersumber dari DAK, atau DAU yang mesti dibahas. Tapi proyek 2017 yang belum juga terbayarkan harus juga diperhatikan. ”Kan kasihan, mereka ini rekanan dan penghasilan dari pekerjaan mereka tidak seberapa. Sementara dibalik mereka ada tukang pasir, ada tukang batu, dan ada pekerja lain yang harus dibayar,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan rekanan Daroni mencurigai, da oknum di Dinas PUPR dan DP-

KAD yang sengaja menghambat pencairan uang muka proyek, yang berimplikasi pada tidak terlaksananya proyek 2018.

“Saya sarankan agar dapat bekerja dengan profesional. Karena korupsi itu bukan hanya suap menyuap saja.

Tapi juga, menyalahgunakan kewenangan termasuk korupsi,” pungkasnya.

Di bagian lain, Ketua Gapensi Lampura, Organda Najaya, meminta DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mempelajari terhambatnya dana para rekanan tersebut. ”Kami berharap DPRD dapat membentuk pansus,

untuk mengetahui penyebab belum terbayarnya danadana ini,” tegasnya.

Direncanakan, rapat dengar pendapat susulan akan digelar hari ini, Rabu (11/7, dengan menghadirkan pimpinan DPUPR dan DPKAD. Wakil Ketua II DPRD Lampura, Herwan Mega, menyatakan pihaknya hanya memfasilitasi keluhan para rekanan. "Kita undang PUPR dan Keuangan (DPKAD) untuk memberikan penjelasan. Namun dalam hal penjelasan ini akan dikoordinasikan dengan pimpinan masing-masing satker,” kata dia.

Herwan menambahkan, juga terkait dengan subordinasi antara DPUPR dan DPKAD Lampura, terkait penginputan data. Pasalnya, masih terjadi simpang siur berkas dari PUPR ke DPKAD. ”Bagaimana mau nginput data, berkasnya masuk saja belum,” lanjutnya. (Sarnubi)

Polisi Dalami Motif Pembunuhan Sadis Lampung Utara (Kupas Tuntas) POLISI masih mendalami dan mengembangkan penangkapan dua orang terduga pelaku pembunuhan terhadap Suprayitno, yang ditemukan telah nenjadi mayat di tengah perkebunan karet di Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Eka Mulyana, melalui Kasat Reskrim AKP Syahrial, mengatakan setelah ditangkapnya dua orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap Suprayitno, polisi masih terus melakukan pendalaman.

"Dua orang sudah kita amankan, dan kita masih melakukan pendalaman dan

pengembangan," ujarnya, Selasa (10/7).

Penyelidikan terhadap kasus tersebut terus ditingkatkan karena dalam kronologis yang disampaikan pihak keluarga korban telah beberapa kali keluarga pelaku mendatangi rumah korban.

Langkah sigap untuk pengamanan terhadap palaku yang dilakukan jajaran Polres Lampung Utara yang dibantu oleh Team Resmob Polres Tulang Bawang telah berhasil menggungkap kasus Tindak Pidana pembunuhan terhadap korban Suprayitno.

Menurut Kasat Reskrim, persoalan yang berujung maut tersebut bermula dari api asmara dari korban bersama DS istri salah seorang yang sudah ditangkap seba-

gai pelaku pembunuhan.

Diberitakan sebelumnya, dua pelaku yang berhasil diamankan polisi dalam dugaan kasus pembunuhan terhadap korban Suprayitno, masing-masing berinisial BB (18) dan EP (27) keduanya warga Dusun Jakarta Baru, Desa Kalibalangan, Abung Selatan, Lampung Utara.

Menurut keterangan Suyati (istri korban), beber Kasat Reskrim, pada bulan Januari 2018 suaminya Suprayitno pamit akan pergi ke Kalimantan untuk bekerja selama 5 tahun.

Suprayitno pergi dengan dijemput mobil berwarna silver, sepeninggalan suaminya Suyati telah 3 kali didatangi oleh orang yang tidak dikenal, pertama kali datang

Foto: Ist

TUNJUKAN TERSANGKA - KEDUA tersangka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Suprayitno ditunjukan oleh petugas Polres Lampung Utara, kemarin.

dua orang perempuan yang mengaku ibu dan kakak perempuan DS, menanyakan keberadaan suaminya karena Suprayitno telah pergi

bersama DS mengendarai mobil berwarna silver.

Kedua kalinya datang dua orang laki-laki mengaku suruhan anggota buser me-

nanyakan keberadaan dan alamat Suprayitno karena ada urusan, diketahui bahwa salah satu laki-laki tersebut merupakan suami DS. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Sekampung Udik Sentra Jeruk Chokun

PANEN JERUK - WARGA Desa Gunungagung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, tengah memanen buah jeruk chokun atau BW, kemarin. Harga jeruk chokun kini dijual Rp10.000 per kilogram.

Lampung Timur

Foto: Ist

(Kupas Tuntas) SAAT ini, Jeruk Chokun (BW) menjadi unggulan komoditi buah di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat maupun pengusaha giat menanam jeruk di lahan atau perkarangan rumah. Jeruk varietas ini banyak ditanam di tiga desa, yakni Gunungagung, Gunungsugih Besar dan Gunungpasir Jaya.

Selain manis, buah tersebut

memiliki rasa yang segar. Tanaman ini cukup produktif dan perawatannya lebih mudah. Para penjual biasanya mengambil langsung ke petani untuk dijual di pinggir jalan raya kepada pengendara yang melintas.

Bahkan, pembeli dari luar daerah pun menyukai jeruk ini.

Menurut Sutaji, petani jeruk BW di Desa Gunungagung, biasanya jeruk dijual Rp10.000 per kilogram. Bila dijual ke pemborong biasanya sekitar Rp 9.000 per kilogram.

Komoditas jeruk hanya djual dengan cara ke pemborong

atau dijualkan langsung ke pasar sekitar. Karena memang belum ada pabrik yang siap menampung. "Karena belum ada pabrik yang menampung, maka hanya kami jual ke sekitaran Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan lokasinya tak terlalu jauh," ujarnya.

Dia mengatakan, panen raya kali ini sudah dimulai ketika menyambut Idul Fitri dan masih bertahan sampai sekarang. "Selain hasil panen yang berlimpah, harga jual juga relatif stabil ," ungkapnya. (Rls)

BKPPD Pastikan Info Penerimaan CPNS Hoax Petani Kewalahan Hadapi Hama Tikus Lampung Timur (Kupas Tuntas) PETANI di Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, diresahkan dengan maraknya hama tikus. Bahkan, hingga kini sudah belasan hektare tanaman padi mengalami puso akibat diserang hama tikus.

Menurut Mulyono, seorang petani di Desa Sumber Gede, masa tanam padi yang mereka lakukan memang lebih awal jika dibandingkan dengan para petani di kecamatan lainnya seperti Batanghari.

Sebab jika di wilayah Kecamatan Batanghari saat ini baru mulai musim tanam, sementara tanaman padi para petani

di Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung sudah berumur dua bulan atau bulir-bulir padi sudah berisi karena ditanam lebih awal.

Tadinya, kata Mulyono, petani berharap padi yang mereka tanam tersebut aman dari serangan hama sehingga dapat dipanen dengan baik dan hasil penjualannya kelak dapat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun beberapa pekan terakhir, tanaman padi mereka justru diserang hama tikus yang kian mengganas serangannya.

Akibat ganas dan cepatnya serangan hama pengerat tersebut cukup fatal, karena dalam beberapa pekan ini sudah belasan hektare tana-

man petani di desa Sumber Gede, yang rata-rata berumur dua bulan dengan bulirbulir padi yang sudah berisi itu menjadi puso.

Sementara puluhan hektare lagi tanaman padi petani di sekitarnya terancam hal yang sama. Upaya petani meracuni tikus tak membuahkan hasil.

“Kami sudah upaya pakai racun atau berburu langsung untuk mengatasi serangan hama tikus ini. Tapi itu hanya bisa menghentikan serangan sesaat saja, setelah itu hama tikus tersebut muncul lagi dan serangannya semakin ganas, akibatnya ya tidak sedikit tanaman padi petani yang saat ini sudah puso dilalap hama tersebut,” kata Mulyono, kemarin. (LP)

Berkembangnya informasi melalui media sosial terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018, membuat masyarakat antusias mencari informasi lanjutan.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) TAK sedikit yang bertanya tentang kebenaran berita tersebut, seperti yang diutarakan Indra, warga Kecamatan Sukadana, Selasa (10/7).

Diakuinya, menjadi PNS memang cita-citanya sejak lama. Sehingga ketika ia mendapat informasi dari group WA, ada secercah harapan untuk meraih mimpinya tersebut. “Ini berita gembira buat saya. Tetapi pas tanya ke teman-teman, tak ada yang bisa memberi penjelasan bagaimana prosedurnya.

Browsing di internet juga gak ketemu,” ujarnya.

Informasi yang ia dapat, penerimaan CPNS dibuka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kemungkinan, tes penerimaan CPNS 2018 antara tanggal 7-17 Juli 2018.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Lampung Timur, M. Noor Al Syarif, mengatakan berita ini hoax karena belum ada informasi yang masuk ke pihaknya. "Terkait berita yang beredar atau berkembang melalui medis sosial, dapat kami pastikan informasi tersebut hoax. Sampai sekarang saya belum pernah diajak rapat oleh KemenPAN

mengenai kuota dan jadwal penerimaan," tegasnya.

M. Noor menambahakan, semua informasi tentang penerimaan CPNS yang resmi selalu diinfokan melalui badan/dinas yang menangani kepegawaian, web resmi atau media cetak.

"Masyarakat Lampung Timur yang ingin tahu info seputar kepegawaian CPNS, bisa menanyakan langsung ke kantor BKPPD Lampung Timur,” imbuhnya.

M. Noor juga mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terkait informasi hoax seputar penerimaan CPNS. Jangan sampai termakan isu, karena dikhawatirkan itu merupakan modus penipuan. “Terpenting, jangan menyetorkan uang pada oknum-oknum tertentu yang mengaku bisa meloloskan atau menjadikan anda PNS,” pungkasnya. (Jaya)

Rabu, 11 Juli 2018

LAMPUNG TENGAH

7

KRIMINAL

Polsek Ringkus Pelaku Pungli LAMPUNG TENGAH - JAJARAN Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah, meringkus seorang tersangka pencurian dengan kekerasan (curas) yang sedang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap kendaraan yang melintas di simpang tiga Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Senin (9/7) sekitar pukul 14.00 WIB. Pelaku adalah Ridhani alias Dani (24), warga Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar. Kapolsek Terbanggi Besar, Kompol Donny Herdunand, mengatakan tersangka ditangkap berdasarkan laporan korban M. Ari Azhari (28), warga Kedamaian, Bandar Lampung pada 21 Februari 2018 lalu.

Kejadian bermula saat korban M. Ari Azhari dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Muaraenim, Sumatera Selatan.

Dikarenakan terjebak macet, korban yang mengendarai mobil lewat jalan lama Kampung Terbanggi Besar. Tersangka menghentikan mobil korban dan minta uang untuk beli rokok.

“Korban memberikan uang Rp50.000. Tapi, tersangka minta uang Rp100.000. Ketika mau mengeluarkan uang dari saku, tersangka langsung merampas uang korban Rp700.000. Tersangka pun langsung kabur,” ujarnya.

Tersangka sudah 12 kali melakukan aksi curas di kampungnya sendiri. Modusnya sama, menghadang korban dengan mengancam pakai sajam. “Iya. Sudah sekitar 12 kali aksi. Kadang sendiri, kadang bersama teman. Hasilnya buat foya-foya,” jelas Kapolsek, kemarin. (Towo)

KRIMINAL

Polisi Tembak Pelaku Curas LAMPUNG TENGAH - PELAKU aksi pencurian dengan kekerasan (Curas) tewas ditembak oleh Tim Tekab 308 Polres Lampung Tengah (Lamteng). Kasat Reskrim Polres Lamteng, AKP Rizky Maulana, menjelaskan pelaku merupakan residivis yang sudah dua kali masuk penjara.

“Pelaku kita tangkap pada Senin (9/7) sekira Pukul 23.45 WIB saat berada di Jalam Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Namun, tersangka Hendy Wahyudi (24) ini tewas di tangan petugas karena saat kita tangkap melakukan perlawanan,” bebernya, Selasa (10/7).

Ditambahkan, Hendy merupakan target polisi karena sudah sering melakukan tindak kejahatan, berdasarkan sejumlah laporan polisi yang masuk ke Polres Lamteng. Beberapa laporan yang masuk antara lain Laporan Polisi No: LP/ 784-B/VII/2018/Polda Lampung/Polres Lampung Tengah tanggal 6 Juli 2018. Pelapor Wajib Sutrisno Bin Poniran, warga Kampung Teluk Kakam, Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Korban yang saat itu sedang bekerja di sawah, dihampiri oleh 2 orang yang tidak dikenal dan ditodong senjata api berwarna hitam.

Pelaku sempat menembak ke atas sebanyak 2 kali kemudian merampas sepeda motor Supra X Nopol BE 2842 GV dan 1 unit HP merk Nokia milik korban.

Selanjutnya, Laporan Polisi No: LP/145-B/V/2018/Polda Lampung/Polres Lamteng/Polsek Gunsu tanggal 2 Mei 2018, lokasi kejadian di Jalinsum Gotong Royong Kampung Terbanggi Subing. Pelapor atas nama Muharif bin Rohani. “Atas dasar itu kita lakukan pencarian pelaku. Sampai akhirnya kita lumpuhkan dengan timah panas,” tandasnya. (Towo)

Foto: Ist

TUNJUKAN TERSANGKA - PETUGAS Polsek Terbanggi Besar menunjukan tersangka Ridhani yang ditangkap saat melakukan pungli terhadap kendaraan yang melintas di simpang tiga Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, kemarin.

28 UPTD Pendidikan Dihapus Sebanyak 28 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan yang tersebar pada 28 kecamatan di Lampung Tengah dihapuskan.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) PENGHAPUSAN UPTD pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur tentang penghapusan UPTD Pendidikan tingkat kecamatan.

Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah, Adi Erlansyah, mengatakan penghapusan 28 UPTD pendidikan secara formal terhitung per Januari 2018. Namun demikian, lanjut dia, sementara ini pegawai UPTD pendidikan

masih diperbantukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah.

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 12 tahun 2017, sambung dia, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah membuat Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penghapusan UPTD Pendidikan.

“Sebagai penggantinya nanti SD yang akan menjadi UPTD. Tinggal sekarang pengukuhan kepala sekolah sebagai UPTD. Sudah kita persiapkan,” beber Adi Erlansyah, kemarin.

Setelah nantinya dilakukan pengukuhan, masih di-

katakan Adi, akan terus dipantau efektivitas pelaksanaan di tingkat sekolah.

Sebab, ia menerima banyak usulan untuk dibentuk koordinator wilayah.

“Kalau dianggap rentang kendalinya jauh maka akandibentuk koordinator wilayah,” imbuh Adi. Kendati belum dikukuhkan, mantan kepala UPTD Pendidikan masih diperbantukan. Hanya saja, hak sebagai kepala UPTD Pendidikan, seperti tunjangan jabatan tidak diberikan lagi.

Kemudian mengenai aset berupa bangunan UPTD Pendidikan dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah.

“Nanti kita akan pilah, mungkin ada aset dari iuran sekolah, silahkan saja. Mana

yang ada akan kita catat dan menjadi aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” bebernya.

Ia menambahkan, berkaitan dengan penempatan mantan kepala UPTD Pendidikan akan ditata ulang.

Dan kewenangan kepegawaian, berada dibawah kendali Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah.

“Kalau background-nya guru nanti kembali ke guru atau kepala sekolah kalau struktural masuk ke struktural. Untuk staf nanti bisa masuk ke kecamatan atau dinas dan dinas lain masih banyak kita membutuhkan pegawai,” terangnya. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Sah, Pemkab Ambil Alih Hotel 56 Meskipun berjalan cukup alot, akhirnya pemutusan kontrak kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan PT Rajabasa Devindo Lampung (RDL) terkait pengelolaan Hotel 56 Kalianda tetap berjalan.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Kepala Bagian Otonomi Daerah (Otda) Setdakab Lampung Selatan, Setiawansyah, Selasa (10/7).

Setiawansyah menyatakan, pemutusan kontrak kerjasama tersebut secara tertulis dan disetujui oleh pihak yang dikuasakan oleh PT RDL, yakni Ibnu Khatab yang berlangsung pada Jum'at (6/7) kemarin di ka-

wasan Jakarta.

"Sudah ditandatangi Pak Ibnu Khatab, selaku pihak yang dikuasakan oleh PT RDL," katanya.

Sayangnya, mantan Camat Kalianda dan Natar itu belum dapat menunjukan surat penandatanganan itu sebagai bukti otentik pemutusan kontrak kerjasama dengan dalih belum ditandatangai Bupati Lamsel Zainudin Hasan selaku pemimpin daerah.

"Ya baru ditandatangani sepihak oleh pihak PT RDL, jadi belum bisa kita tun jukan suratnya. Nanti kalau sudah ditandatangani Pak Bupati, nanti ekspose media," jelasnya.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat segera me-

laporkan hasil dari pertemuan dengan pihal PT RDL tersebut. Karena rencananya, gedung tersebutkan akan dialihfungsikan menjadi kantor pelayanan.

"Yang saya tahu dari berita, gedung itu akan dijadikan mall pelayanan publik, tapi kita tidak tahu juga.

Karena tugas kita hanya sebatas mengurusi proses pemutusan kontrak kerjasama," ujar Setiawan.

Ia berharap, setelah adanya pemutusan kerjasama tersebut, aset pemerintah daerah yang dulunya difungsikan sebagai lokasi pusat perbelanjaan dan hiburan bernama Kalianda Trace Center (KTC) dapat bermanfaat untuk masyarakat. (Dirsah/Edu)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

BAHAS SISKEUDES - INSPEKTORAT bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan para Camat se-Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat membahas bimtek siskeudes di Aula Krakatau, Selasa (10/7).

Foto: Ist

AMBIL ALIH - PEMKAB Lamsel secara resmi telah mengambil alih pengelolaan Hotel 56 Kalianda, usai diteken pemutusan kontrak kerjasama antara Pemkab Lamsel dengan PT Rajabasa Devindo Lampung (RDL).

Bendahara Desa Wajib Bimtek Siskeudes Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel), mengharuskan para operator dan bendahara desa untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) sistem keuangan desa (siskeudes) pada akhir Juli 2018 mendatang.

Pasalnya, hingga saat ini sistem penyusunan pelaporan keuangan di kantorkantor pemerintahan desa mayoritas masih menggunakan cara yang manual.

Dalam rapat yang digelar di Aula Krakatau, Selasa (10/ 7) kemarin yang melibatkan pihak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan para Camat se-Kabupaten Lampung Selatan, terungkap bila bimtek tersebut akan dilaksanakan di enam lokasi.

Namun demikian, khusus Kecamatan Natar akan menggelar secara sendiri, karena jumlah desa di kecamatan setempat cukup banyak.

"Kalau lokasi titik-titiknya saya lupa. Yang pasti, Natar akan menggelar sendiri soalnya

disana ada 26 desa," kata Plt Kepala DPMD Kabupaten Lampung Selatan Setiawansyah.

Ia menilai, bimtek siskeudes tersebut sangat penting, karena saat ini sistem pelaporan keuangan di desa masih menggunakan laporan manual.

"Oleh karenanya, seluruh operator dan bendahara desa harus mengikuti bimtek ini, supaya kedepannya laporan keuangan tidak lagi secara manual atau sudah menerapkan siskeudes," tegasnya.

Ia pun akan membatasi jumlah peserta bimtek di setiap titik, dengan tujuan supaya para peserta bimtek dapat menyerap ilmu dan pengetahuan terkait penerapan siskeudes itu sendiri.

"Kenapa ini dibagi menjadi enam, supaya lebih efektif saja. Kalau langsung banyak, dikhawatirkan nggak nangkep semua," jelasnya.

Disisi lain, Setiawan juga menjelaskan bahwa di hari yang sama, pihak DPMD juga mengajukan usulan sebanyak 62 desa ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pencairan Dana Desa (DD) termin ke-II tahun 2018. (Dirsah/Edu)

8

Rabu, 11 Juli 2018

Rapat ... beri dan diberi terkait politik uang pada pelaksanaan Pilkada 27 Juni lalu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus Mingr u m G u m a y, s a a t m e n g gelar rapat dengat pendapat (hearing) dengan perwakilan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kabupaten/kota di Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Selasa (10/7) sore.

Menurut Mingrum, setiap warga negara yang beritikat baik dan tujuan yang baik sudah sepatutnya wajib dilindungi secara hukum dengan minta bantuan dari pihak kepolisian. “Hukum itu kan bukan bicara hitam dan putih, tetapi juga ber bi cara wilayah yang lain juga. Kami serius akan menelusuri dugaan tindak pidana Pilkada tentu dengan bukti-bukti baik secara lisan, tertulis mencakup kronologis kejadian, dan bukti pendukung dari masyarakat," ujar Mingrum.

Dari Hal 1

Pihaknya juga akan segera membentuk posko pengaduan agar mudah menampung laporan dari masyarakat, sebab Pansus yang baru terbentuk selama lima hari ini mengundang banyak aspirasi dari masyarakat.

Dalam rapat dengar pen dapat dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apdesi Provinsi Lampung, Mingrum bersama anggota tim Pansus lainnya akan coba memeriksa data-data yang akan diberikan oleh Apdesi.

Sementara, Ketua DPD Apdesi Provinsi Lampung Suhardi Buyung menegaskan, kedatangan pihaknya ke DPRD bukanlah untuk kepentingan para kandidat calon, tetapi untuk menegakkan demokrasi di Provinsi Lampung yang telah dirusak oleh tindakan money politics. Bahkan Suhardi mengatakan, tidak percaya dengan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) karena tidak bisa menangkap pelaku dugaan

Sidang ... narik warga 30 orang. Apabila dapat merekrut mencapai 60 persen sampai 70 persen setiap kades akan diberikan ambulans.

“Tetapi apabila ada kepala desa tidak dapat memenuhi target atau hanya mampu 50 persen maka akan didiskualifilasi dan tidak ada komunikasi lagi," ujarnya.

Iskandar juga mengungkapkan, pihaknya tidak mengetahui kapan dan dimana TS Arinal-Nunik membagikan uang dan lain-lain. Pihaknya hanya diberikan biaya transportasi sebesar Rp1 juta.

“Saya mengetahui agenda pertemuan tersebut karena dihubungi salah satu tim kampanye nomor 3, dan setelah acara tersebut saya diberikan biaya transport sebesar 1 juta rupiah, yang diberikan dengan cara menyambangi saya di depan ruang pertemuan," kata dia.

Hal serupa juga disampaikan oleh saksi lainnya, Kades Marga Catur Kecamatan Kalianda Swadi. Ia mengaku diundang oleh Muchlis (Kades Gunung Terang) untuk menghadiri agenda tim kampanye Arinal-Nunik.

“Saya menghadiri acara tersebut, untuk menghormati undangan dari kepala desa yang lain," ujarnya.

Swadi mengaku semula dalam acara tersebut tidak ada imbauan kampanye atau ajakan untuk memilih salah satu paslon. Namun usai acara mereka didekati oleh salah satu TS dan dibisiki bahwa akan diberikan ambulans apabila berhasil mendapatkan suara sebanyak 60-70 persen untuk Arinal-Nunik.

“Itu kami ditanya satu persatu, ditanya setiap dusun mampu menyediakan berapa persen gitu. Tapi karena tidak mencapai target jadi desa saya tidak mendapatkan ambulans,” kata dia.

Hal serupa juga disam-

money politics tersebut.

“Kami kepala desa menunjuk satu, dua, tiga, atau empat jari saja bisa dipenjara dua bulan, tetapi kenapa money politics yang sudah terang benderang sampai sekarang tidak ada yang ditangkap oleh Panwaslu?" tanya dia.

Apdesi juga siap memberikan barang bukti yang lengkap terkait dugaan tindak money politics yang berlangsung selama masa Pilkada 2018. “Kita siap memberikan barang bukti seperti dari Kepala Desa di Ta n g g a m u s ya n g s e k a rang sudah mengamankan barang bukti berupa amplop berjumlah 600 lembar yang diduga dari pengurus kecamatan partai Golkar," tukasnya. Di samping itu, kata Buyung, Apdesi juga mengharapkan komitmen dari tim pansus agar benar-benar bisa memberi perlindungan hukum bagi kepala desa yang memberi laporan atau kesak sian dari temuan tindakan money politics. (Erik)

Dari Hal 1

paikan dengan Muchlis, Kades Gunung Terang Kecamatan Kalianda. Kedatangannya ke acara kampanye Arinal-Nunik lantaran diundang oleh temannya sesama kades. Tujuan awalnya, kata dia hanya untuk silatuhrahmi.

“Di lokasi acara saya lihat beberapa orang yang merupakan tim pemenangan Arinal Nunik, salah satunya adalah pengurus partai PKB Pak Holil, Ketua Adepsi Kabupaten Mastur dan sekjen Golkar Saiful Azumar," kata dia.

Muchlis menjelaskan, dalam acara tersebut dipaparkan bahwa setiap dusun sudah dibentuk struktur tim kampanye Pasangan ArinalNunik. “Kami kepala desa juga ditawarkan untuk membentuk tim kampanye juga, dengan dijanjikan akan diberi ambulans di setiap desa apabila berhasil menyumbang suara sebanyak 60-70 persen,” ungkapnya. Ditambahkan Muchlis, ia juga diundang juga oleh paslon 1, 2, dan 4.

Namun saat pertemuan dengan TS Paslon 1 Ridho Bachtiar, ia mengatakan tidak ada pembahasan mengenai pemilihan gubernur, karena saat pertemuan tersebut membahas Rakor Abdesi.

“Kalau untuk paslon 2 kami diundang ke Bandar Lampung dan bertemu langsung dengan Pak Herman HN, dan setelah itu diberi uang transport sebanyak Rp700 ribu.

Untuk undangan Paslon 4 tidak ada agenda, karena saat pertemuan bertempatan dengan permasalahan yang terjadi dengan Pak Mustafa, namun kami menerima transport juga sebesar 700 ribu,” kata dia.

Begitupun dengan saksi terakhir, Samsul Bahri, Kades Pematang, Kecamatan Kalianda. Pihaknya juga mengaku hal yang sama yang disampaikan oleh saksi sebelumnya.

Perbaiki ... doa,” sebutnya.

Sementara Amril kini masih dalam penanganan medis dan dalam kondisi sudah membaik. “Kalau Amril sekarang sedang dirontgen, kondisinya sudah mulai membaik, Amril masih honor sedangkan almarhum adalah PNS,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Penerangan Jalan Umum Kota Bandar Lampung, Basuni Ahyar mengatakan, apa yang dialami dua pegawainya bukanlah kecelakaan kerja, tetapi musibah. “Itu

SAMBUNGAN

Menanggapi semua pernyataan saksi, Ketua Kuasa Hukum Paslon Arinal-Nunik, Andy Syafrani mengatakan, pihaknya menolak keterangan semua saksi yang dihadirkan oleh pasangan calon nomor urut 1. Andy menganggap apa yang disampaikan oleh saksi tersebut tidak relevan dengan dalildalil yang ditulis sendiri oleh kuasa hukum paslon 1 dalam laporan tersebut.

“Tetapi apabila tetap diambil keterangan tersebut, saya menganggap justru keterangan para saksi bisa memberatkan posisi mereka sendiri. Karena ada pengakuan dari salah satu saksi yang menyatakan bahwa dirinya juga diundang oleh semua paslon yang juga memberikan uang kepada saksi tersebut," ungkapnya.

Pihaknya juga mengungkap saksi-saksi yang dihadirkan tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Karena kebanyakan dari saksi tidak secara langsung secara fakta hanya sekedar informasi.

“Sejauh ini kita merasa saksi-saksi yang diberikan belum memberikan kekuatan oleh laporan mereka dan kita juga menolak keteranganketerangan mereka," ungkapnya.

Menanggapi keberatan tersebut, salah satu perwakilan Tim Kuasa Hukum Paslon 1, Ahmad Handoko menegaskan, apa yang disampaikan oleh saksi masih terkait dengan dugaan, karena dalam keterangan saksi menyatakan bahwa saksi menerima uang sebesar Rp1 juta. “Kita di sini akan membuktikan money politik di setiap kabupaten kota. Dan ini merupakan pengungkapan kasus money politik yang meng gunakan kepala desa sebagai medianya," kata Ahmad. (Sule)

Dari Hal 1

bukan kecelakaan kerja, tapi musibah, karena waktu kejadian kedua pegawai sedang berada di atas box yang satu pegawai (Amril) ini sedang pasang lampu jalan, lalu satu lagi (Almarhum) ikut membantu,” ujarnya.

Saat keduanya berada di dalam box dengan ketinggian 5 meter, lanjut Basuni, Amril tersengat aliran listrik saat me m asang lampu, lalu langsung terjatuh ke bawah.

“Sementara almarhum ini sedang angkat telepon, ka-

rena radiasi listrik ke handphone, sehingga membuat korban terjatuh sampai menimpa korban pertama yang jatuh,” paparnya. Dikatakan, kedua pegawainya tersebut tetap akan mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. “Tapi yang jelas itu bukan kecelakaan kerja tapi musibah, walaupun musibah Walikota tetap memberikan bantuan kepada almarhum dan korban yang sedang dirawat.

Keduanya juga punya BPJS,” tandasnya. (Kardo)

KPK: Gratifikasi Zumi Zola Capai Rp 49 M Jakarta (Kupas Tuntas) WAKIL Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola mencapai Rp 49 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Zumi Zola selama satu tahun kepemimpinannya di Jambi.

“Selama penyidikan untuk dugaan gratifikasi tersebut, sampai saat ini penyidik telah menemukan bukti bahwa ZZ (Zumi Zola) diduga menerima total Rp 49 miliar," ujar Basaria, Selasa (10/7).

Zumi Zola mulai menjabat sebagai Gubernur Jambi sejak 2016 hingga 2021. Saat ditetapkan sebagai tersang-

ka, Zumi Zola diduga menerima gratifikasi Rp 6 miliar.

Jumlah tersebut kian bertambah seiring berjalannya penyidikan."Perkara tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan," kata Basaria.

Pada kasus penerimaan gratifikasi, Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan.

Penetapan tersangka terhadap keduanya merupakan pengembangan dari kasus suap ketuk palu RAPBD Provinsi Jambi 2018.

KPK juga kembali menyematkan status tersangka terhadap Zumi Zola. Saat ini, ia terlilit dua kasus korupsi.

Setelah kasus gratifikasi, kemarin KPK kembali mengumumkan penetapan sta-

Pasal ...

Dalam grup Whatsapp itu, Seno Aji berkomentar atas foto kiriman Amir dengan kalimat ‘foto ini kenapa sudah ada tanduknya? mirip jin pencabut nyawa’.

Menurut Karya Syamsuri, selaku Panglima Alif Jaya dari Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong wilayah Selatan atau Way Handak, komentar Seno itu dinilai telah menghina adat budaya Lampung, khususnya masyarakat Sai Batin.

“Atas penghinaan itu, kami melaporkan Seno Aji ke Polda Lampung. Semoga hal ini segera ditindaklanjuti supaya tidak terjadi hal demikian di lain hari," harapnya.

Ia menuturkan, atribut pakai adat itu jika dilihat dari filosofinya, Hanuang merupakan sosok satwa kambing gunung yang sangat pemberani, dengan ciri pada umumnya adalah bertanduk ramping, pendek dan melengkung ke belakang. Di Lampung, Hanuang banyak ditemukan di wilayah puncak Gunung Pesegi, Kabupaten Lampung Barat.

“Diilhami karakter Hanuang inilah, pada kisaran tahun 1515 M, para hulu balang, dan para pemberani Kerajaan Sekala Brak memakai simbol dengan ciri khas yang disebut Kikat Hanuang Bani. Karena itu sudah menjadi warisan turun te-

Dari Hal 1

murun, Seno Aji harusnya jangan sembarang menyebut," tandasnya.

Menurut Erwin Maja, salah satu kuasa hukum Amir Faisal Sanjaya, atas persoalan ini, komentar Seno Aji dikatakannya masuk dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE pasal 27,28 Juncto Pasal 310, 311 KUHP. "Itu ancamannya di atas lima tahun," kata Erwin.

Budayawan Sekala Brak Kepaksian Pernong wilayah Selatan atau Way Handak, Mak Lil mengatakan, telah mendengar permintaan maaf dari Seno Aji. Namun, itu tidak menjadi hal yang dapat dimaklumi karena terdapat aturan terkait permintaan maaf terlebih lagi persoalan itu menyangkut adat budaya Sai Batin.

“Persoalan itu sudah ditindaklanjuti oleh pembesar adat yang merasa terusik atas pernyataan Seno Aji. Jadi tidak bisa asal minta maaf, ada aturannya kalau melanggar adat, ada denda atau acara khusus. Setelah itu dilakukan, maka permintaan maaf dia dimaafkan," tegas Mak Lil. Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung melalui Pejabat Sementara (Ps) Kasubdit II, AKBP Ketut Suryana menjelaskan, laporan per-

Dana ...

Sabtu kemarin,” ungkapnya.

Pihaknya menerangkan ada 4 KAP yang melakukan Audit dana kampanye Paslon Cagub dan Cawagub. Yang pertama KAP Weddei Andriyanto dan Mohaemin yang mengaudit laporan dana kampanye nomor 3 Arinal Junaidi dan Chusnunia. Kedua, KAP Zubaidi Konarudin yang mengaudit dana kampanye Palson nonor 2 Herman HN dan Sutono. Ketiga KAP Mahlizar mengaudit pasangan calon 1 Ridho Ficardo dan Bachtiar. Yang terakhir adalah KAP Djoko Sidik dan Indra yang mengaudit dana kampanye pasangan calon nomor urut 4 Mustafa Jazuli.

Tio juga mengungkap kan, hari ini, Rabu (11/7) pihaknya akan melakukan penyerahan hasil audit dana kampanye dan me ngumumkan melalui web site atau papan pengumuman mengenai hasil audit tersebut apakah setiap paslon patuh atau tidak.

“Dalam penilaiannya patuh dan tidak patuh, ada di PKPU nomor 5 tahun 2017 mulai syarat penyumbang, jumlah sumbangan, identitas penyumbang dan belanja dari paslon. Mulai dari bahan kampanye atau kegiatan kampanye. Kemudian dibandingkan dengan laporan yang ada. KAP kan juga bisa cek tentang atribut setiap

tus tersangka kepada Zumi Zola yaitu tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaan 2017-2018. Basaria Panjaitan menyebut Zumi Zola mengetahui dan meyetujui terkait ketuk palu tersebut. Zumi Zola juga meminta kepada pelaksana tugas Kadis PUPR Arfan dan Asisten Daerah II Syaifuddin untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD Jambi 2018.

"Dari dana yang terkumpul, ARN (Arfan) melalui orang kepercayaannya telah memberikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi sekitar Rp 3,4 miliar," kata Basaria. (Lp6)

kara ini sudah diterima dan segera ditindaklanjuti. “Kita tindaklanjuti, dan hari ini sudah kita periksa dua orang atas laporan pencemaran atribut adat," pungkasnya.

Disinggung terkait pemanggilan terlapor Seno Aji, ia menjelaskan, penyidik terlebih dahulu menggelar perkara. “Untuk saat ini, pelapor atas nama Amir dan saksi pelapor sedang kita mintai keterangan. Setelah itu gelar perkara, untuk menentukan apakah terlapor atas nama Seno Aji dipanggil atau tidak. Namun yang jelas, perkara ini akan kami tindaklanjuti," imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua AMPG Bandar Lampung, Seno Aji menyatakan belum dapat berkomentar terkait laporan tersebut. Namun apabila dipanggil Polda Lampung terkait dugaan itu, Seno siap hadir.

"Sebagai warga negara, saya siap hadir apabila dipanggil oleh pihak kepolisian. Namun pada dasarnya, saya tidak ada niat untuk melecehkan pakaian adat," ujarnya.

Terkait permohonan maaf yang dinyatakannya belum sah, Seno juga me nyatakan siap mengikuti alur yang sah, yakni sesuai aturan adat Sai Batin yang berlaku. “Hal itu pun saya siap," sebutnya. (Kardo) Dari Hal 1

paslon," ujarnya.

Mengenai banyaknya laporan tentang dana kampanye yang digunakan paslon nomor 3, pihaknya mengaku tidak dapat menganalisa sejauh itu karena KPU berpegangan pada Peraturan KPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye.

“Fakta dari Laporan Pengeluaran Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK) kita serahkan ke KAP, dan itulah yang diaudit, dan kita nggak melihat dan menganalisis dana kampanye yang mereka lakukan. Hasil audit inilah yang kita sampaikan ke publik, dan LPPDK ini yang diserahkan ke KAP," kata dia.

Dimintai tanggapannya, pengamat politik dari Unila, Dedi Hermawan mengatakan, jika KPU hanya berpatokan pada regulasi saja, maka wajar KPU menyatakan keempat paslon itu patuh.

Padahal saat ini pelanggaran yang sitematis dalam Pilgub tampak jelas di depan mata.

Menurut Dedi, dasar KPU terlalu kecil jika mengambil kesimpulan ‘patuh’ tersebut berdasarkan orientasi aturan yang ada. Alhasil, KPU mengabaikan fakta-fakta di lapangan. Seperti praktik money politik yang cukup masif.

“Money politik itu sangat terang di masyarakat. Itu jadi keprihatinan dari berbagai kalangan saat ini. Dari akademisi, media massa, para

paslon, dan masyarakat luas.

Money politik tersebar di seluruh daerah. Tapi karena KPU terlalu menggunakan kacamata kuda dalam memotret dana kampanye ya jadinya begitu,” kata dia.

“Kita berharap mestinya KPU lebih berani membuat terobosan untuk mendapatkan kesimpulan. Masalah ini (money politik) sudah disuarakan sejak jauh-jauh hari sampai sekarang, tapi mengapa sinyal itu tak ditanggapi KPU? Harusnya ada keprihatinan, tidak hanya orientasi aturan, karena aturan ada kelamahan,” tambah Dedi, semalam.

Dicontohkan Dedi, bagibagi uang di beberapa daerah yang nominalnya mulai dari Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Jika diakumulasikan nilainya bisa miliaran. Namun hal itu tidak dicermati KPU maupun Bawaslu. Menurutnya, hal yang benar jika demokrasi yang dibangun harus sesuai rule of game.

Tapi KPU harus bisa membuka diri, bahwa ada kondisi serius yang harus dievaluasi.

“Mestinya tidak terlalu saklak dalam menilai dana kampanye itu, harus berani melihat realitas itu. Kalau peraturan terlalu membelenggu, KPU harus membuat rekomendasi-rekomendasi, perlu ada evaluasi untuk pembenahan Pilgub berikutnya,” tutupnya. (Sule/Tampan)

Rabu, 11 Juli 2018

IKLAN FURNITURE CV. RAFI JAYA FURNITURE, spesialis kitchen set menyediakan pembuatan kamar set, ruang tamu, atau ruang keluarga, butik dll. harga mulai dari 1,2 jt permeter Hubungi : 081274665305 / 0811 7966609

KOLAM CV. LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL BELI MOBIL JUAL beli berbagai macam mobil second, dijamin berkualitas!!! Langsung datang saja ke “Mora jaya Motor” atau Hub: 0813 7993 3788.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, PestaBonataon, DalamdanLuarKota.Hubunginsegera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

PENGISIAN RACUN API CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238 SEWA TEMPAT ACARA BAGASRAYALAMPUNGmenyewakan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/ Khitanan,d.Seminar/Reuni/LokaKarya, e.PerayaanHariRaya,f.Danacara–acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223,3541919.Fax0721785229.Untukinfo lengkaphub.LimSriyani081279165253

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman. Hub. 0853 8456 5777.Jln.P.AntasariNo.171B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A,BumiWaras,Telukbetung.Telp:(0721) 5605056,HP:081321214893.

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!!

Syarat lengkap langsung Cair!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2.

Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek.

3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha).

0721 5613282.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 HOTEL GRIYA GATSU 63. 250 rb / malam dan juga terima kost bulanan. AC/Non AC. Jl Gatot Subroto No.63 Pahoman. Depan RM Mbok Wito . Tlp 0721 5600134

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

9

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

10

Rabu, 11 Juli 2018

Fakta Unik Semifinal Piala Dunia 2018 KUPAS TUNTAS JAKARTA - AJANG Piala Dunia 2018 telah sampai ke partai semifinal. Dinihari Tadi tepatnya pukul 01.00 WIB laga semifinal Piala Dunia 2018 telah dimulai dengan memainkan duel Prancis vs Belgia. Kemudian malam harinya Rabu (11/7) 22.00 WIB, Kroasia dan Inggris akan berjibaku untuk mengamankan tiket ke final.

Prancis dan Belgia berhadapan di Saint Petersburg Stadium. Sementara Kroasia dan Inggris akan berduel di Luzhniki Stadium.

Berikut fakta-fakta menarik di duel laga semifinal

Krisis Lini Belakang Hantam Kroasia Situasi krisis dialami oleh Kroasia jelang laga lawan Inggris, Rabu (11/7) atau Kamis dini hari WIB. Setelah analis mereka dipecat, giliran tiga pemainnya terancam absen di laga kontra Inggris.

KUPAS TUNTAS BANDAR LAMPUNG ADA tiga pemain yang terancam tak main saat Kroasia jumpa The Three Lions. Mereka adalah Danijel Subasic, Sime Vrsaljko, dan Dejan Lovren.

Ketiganya memang mengalami cedera di laga melawan Rusia, Sabtu 7 Juli 2018. Subasic mendapatkan masalah di hamstringnya saat itu. Namun, Subasic memaksakan bermain hingga akhir.

Di sisi lain, Vrsaljko mendapatkan cedera di lututnya pada masa perpanjangan waktu. Dipastikan, Vrsaljko tak bisa main.

Lalu, cedera Lovren sampai sekarang masih belum terdeteksi. Namun, cedera bek Liverpool itu

cukup serius dan bisa membuatnya absen.

Dilansir Daily Mirror, ketiga pemain itu sudah tak ikut sesi latihan jelang duel kontra Inggris, Senin 9 Juli 2018. Pelatih Kroasia, Zlatko Dalic, ingin memastikan kondisi mereka apakah masih ada peluang bagi ketiganya tampil.

Namun, peluangnya terbilang kecil. Situasi ini tentu Dalic pusing. Dia harus menemukan solusi yang pas demi bisa menambal lubang di sektor pertahanan.

Soal Vrsaljko, Dalic sudah menemukan penggantinya.

Kemungkinan ada perubahan posisi menyusul absennya Vrsaljko. Damagoj Vida bisa digeser menjadi bek kanan. Sementara, pos bek tengah ditem-

“Kami tidak takut Inggris.

Saya tahu Kane sangat produktif dalam mencetak gol.

Zlatko Dalic Pelatih Kroasia

pati oleh Vedran Corluka.

Sementara itu, meski hanya berstatus underdog, Kroasia tak gentar. Pelatih Kroasia, Zlatko Dalic, bahkan sesumbar mampu menyingkirkan Inggris.

"Kami memiliki bek yang cukup kuat menghadapi serangan tim lawan. Tentu, pada laga nanti kami akan membuktikannya kontra Inggris,” ujar Dalic.

Dalic menjelaskan, jika Argentina ada Lionel Messi,

tak dipungkiri di Inggris ada Harry Kane. Meski terkenal buas bersama Tottenham Hotspur, Kroasia menganggap pemain itu bisa dilumpuhkan. "Kami tidak takut Inggris. Saya tahu Kane sangat produktif dalam mencetak gol," ungkap Dalic.

“Tapi, bukan berarti dia tak bisa dijinakkan”.

Inggris memiliki Harry Kane yang kini menjadi top scorer sementara dengan 6 gol. Dalic yakin timnya mampu menghentikan Kane.

"Ini akan sangat sulit karena dia merupakan pencetak gol terbanyak sementara dan pemain terbaik Inggris, bersama (Raheem) Sterling," ujarnya.

Kepercayaan diri tinggi diungkapkan manajer Inggris, Gareth Southgate.

Dia bahkan menilai timnya bisa dianggap lebih baik dibandingkan Inggris yang menjuarai Piala Dunia 1966.

"Kami sudah berbicara mengenai tim yang menjuarai Piala Dunia 1966, mereka sangat dihormati," kata Southgate.

Southgate menyebut, pada awalnya sudah berbicara kepada tim yang dilatihnya agar melakukan hal yang terbaik. Dan diharapkan bisa mencapai yang ditentukan. (Wanda/Net)

Piala Dunia Rasa Piala Eropa Empat semifinalis tahun ini semuanya merupakan wakil Eropa. Ini adalah sesuatu yang cukup langka. Sebelumnya, allEuropean semi-finals baru pernah empat kali tersaji di panggung Piala Dunia 1934 (Italia), 1966 (Inggris), 1982 (Spanyol) dan 2006 (Jerman).

Bukan Langganan Semifinal Prancis, Belgia, Kroasia dan Inggris bukanlah langganan semifinal Piala Dunia. Sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka lolos hingga empat besar. Prancis terakhir kali tampil di semifinal Piala Dunia 2006, Belgia di semifinal Piala Dunia 1986, Kroasia di semifinal Piala Dunia 1998, dan Inggris terakhir kali tampil di semifinal Piala Dunia 1990.

Saling Mengenal Prancis dan Belgia sudah sangat saling mengenal. Se-

belum ini, mereka sudah 73 kali bertemu di semua ajang, baik turnamen resmi maupun persahabatan. Belgia unggul head-tohead dengan 30 kemenangan, sedangkan Prancis 24 kali menang, dan 19 pertemuan lainnya berkesudahan imbang (sebelum semifinal dinihari tadi).

Namun Prancis lebih unggul di panggung Piala Dunia, memenangi dua pertemuan mereka di 1938 (3-1) dan 1986 (4-2).

Semifinal Ketiga Tiga Singa Semifinal tahun ini adalah semifinal ketiga Inggris di Piala Dunia. Tim Tiga Singa mencapai tiga semifinal itu ketika turnamen ini digelar di Eropa, yakni saat menjadi tuan rumah edisi 1966, di Italia 1990, dan Rusia 2018.

Bagi Kroasia, ini adalah semifinal Piala Dunia yang kedua. Sebelumnya, Kroasia mencapai empat besar di Prancis 1998 - kalah dengan skor 1-2 melawan tuan rumah.

Namun Kroasia boleh percaya diri, karena mereka tak terkalahkan dalam lima laga terakhirnya di Piala Dunia dan selalu mencetak gol dalam sembilan laga secara beruntun (rekor untuk Kroasia).

Mesin Gol Harry Kane (Inggris) adalah top scorer sementara Piala Dunia 2018 dengan torehan enam golnya.

Top goal-getter dari tiga semifinalis lainnya adalah: Romelu Lukaku (Belgia; 4 gol), Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe (Prancis; masing-masing 3 gol), serta Luka Modric (Kroasia; 2 gol). (Lp6)

Dari Hal 1 @sugengmodern Alhamdulillah, Allah masih beri rezeki untuk berobat ke dokter langsung di praktik rumahnya. Semoga pelaku kesehatan yg ingkar akan sumpah jabatannya akan mendapatkan balasan.

@amisuparmi0794 Baru baru ini min ponakan saya pake bpjs. Padahal kelas 1 bpjsnya itupun bpjs pns yg pastinya tiap bulan bayar.

Tapi pelayananya kurang puas min.. yg pertama perawatnya judes judes masa impusnya habis gk langsung di ganti alesanya iya sabar ya gtu padahal 1 ruangan perawat itu ada 3 orang terus minta ganti perban aja alesanya gk berani karna belum ada perintah padahal dokternya bilang sendiri kalau darahnya rembes minta ganti perban sama perawat tpi perawatnya gk mau gantinya banyak aja alesanya dan sampe saat ini hasil lab ponakn saya pun belum juga keluar. Terakhir di bilang tgl 5 trus jika lewat dari 2 hari hasil labnya blm keluar kita harus menggunakan umum /bayar untuk mengetahui hasil labnya.. entahlah kenapa selalu saja pelayanan bpjs setiap ke rs.

Ceritanya selalu memilukan.

@kangcecep888 Ada pengalaman waktu mau brobat, kasir penerima BPJS di rumah sakit tidak ramah terhadap pasien pengguna kartu BPJSN, angkuh tidak ada senyumnya.

@andrie_abadijayamebel_5bb9ee1c Apakah BPJS nunggak terus bayarnya sama RS ? benar gak itu min?

@rama_abang Sesuai amanat UUD 1945 pasal 34, itu negara yang bertanggung jawab. Khusus playanan dan alat-alat medisnya juga tolong dong segera dipenuhi yang masih kurang. Di Lampung cuma 2 yang punya alat MRI. Yang laen kemana?

Itu salah satu contoh aja.

@f.sefri Mungkin kalau Rumah Sakit Umum banyak disetiap daerahnya jadi lebih baik.

YLKI Lampung mendesak BPJS Bandarlampung untuk memberi sanksi tegas kepada pihak rumah sakit yang memberikan pelayanan buruk kepada pasien BPJS. Menurut kalian, gimana nih pengalaman kalian menggunakan BPJS??

Demikian pertayaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung, pada Senin (10/7). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan.

@agung_setia_budi.22 Jadi teringat kejadian seorang ibu dari Kotabumi yang membawa jenazah anaknya naik angkot, karena nggak ada biaya buat nyewa ambulans di RS Abdoel moeloek. @_cicijovi Kalau pakai BPJS pihak RS bilang gak ada ruangan lah, kosong lah, penuh lahhh.

@dewimamiamiafi Askes diganti KIS kemaren ke Puskes ga bisa dipake dicek komputer di puskes dinyatakan pemegang kartu KIS atas nama saya disebut MENINGGA DUNIA. Lah kan saya masih hidup, staf puskes SMP bilang serem amat ya bu. Mana udah antre lain, @jokowi gimana tuh pak intrusikan ke Menteri kesehatan kok tambah lama nambah semrawut.

@leohans_jho_sihotang Benar tuh, Paman saya selama satu minggu di RS Abdul muluk gak ada perawatan sama sekali. Hanya impian doang. Mengecewakan.

@imam_1408 Pelayanannya baik kok selama ini, Kedua orang tua saya selalu memakai BPJS dan kami puas.

Rabu, 11 Juli 2018

EKONOMI

2019, 3 BUMN Minta Suntikan Modal Sebanyak tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) di 2019. Total PMN yang diusulkan sebesar Rp 31,6 triliun.

Jakarta (Kupas Tuntas) DARI bahan kesimpulan rapat kerja Komisi VI dengan

pemerintah semalam yang ditulis Selasa (10/7/2018), disebutkan, Komisi VI memahami usulan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2019. Kementerian BUMN mengusulkan PMN dengan total Rp 31,6 triliun ke tiga BUMN. Dari ketiga usulan PMN tersebut, pertama ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 12,5 triliun yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. Lalu, PT PLN (Persero) sebesar Rp 15 triliun untuk memperbaiki struktur

permodalan dan kapasitas usaha untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Terakhir, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) (Persero) sebesar Rp 4,1 triliun. PMN ini akan digunakan untuk restrukturisasi utang subsidiary loan agreement (SLA), yakni konversi utang pokok SLA menjadi PMN sebesar Rp 2,3 triliun dan penghapusan bunga denda Rp 1,8 triliun.

Dalam rapat itu, Komisi VI juga memahami target seto-

ran dividen ke pemerintah dari laba BUMN di bawah Kementerian BUMN. Target dividen 2018 sebesar Rp 43,64 triliun.

Selain itu, Komisi VI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN 2019 sebesar Rp 222,1 miliar. Lalu, Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 35,2 miliar. Dengan demikian, total anggaran Kementerian BUMN tahun 2019 sebesar Rp 257,3 miliar. (Dtc)

Pemerintah akan Bangun Pusat Ekonomi di Luar Jawa Jakarta (Kupas Tunas) MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam jangka pendek mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Sebab menurutnya peran Pulau Jawa masih yang paling besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Memang lebih baik menciptakan pusat pertumbuhan sebanyak mungkin di luar Pulau Jawa, di mana pusat pertumbuhan itu bukan hanya pusat pertumbuhan temporer kemudian hilang," kata Bambang di di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (10/7).

Dia menjelaskan, pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa bisa berbasis

pengolahan. Dengan begitu tidak hanya muncul pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis industri manufaktur saja seperti tekstil dan otomotif yang ada seperti saat ini.

Untuk itu, dia menilai pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa tersebut bisa berdampak positif secara keseluruhan Indinesia. "Suatu saat nanti bisa diharapkan jangka pendek pelan-pelan menaikkan peran dari luar Jawa dibandingkan Pulau Jawa sendiri," tutur Bambang.

Untuk target jangka panjang pada 2045, Bambang menilai pusat pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata.

Hanya saja, hal tersebut harus dilakukan sejak dari saat ini karena membutuhkan waktu cukup lama.

Caranya, lanjut Bambang, infrasruktur dan konektivitas harus menyebar. Selanjutnya

“

Memang lebih baik menciptakan pusat pertumbuhan sebanyak mungkin di luar Pulau Jawa, di mana pusat pertumbuhan itu bukan hanya pusat pertumbuhan temporer kemudian hilang" hal tersebut dapat mendukung untuk membuat pusat pertumbuhan baru dengan mendorong pembentukan kota metropolitan di luar Pulau Jawa. "Mentropolitan ini paling tidak bisa menjadi sumber awal dari pertumbuhan itu sendiri," tutur Bambang.

Jika hal tersebut bisa terjadi, Bambang yakin akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, Bambang melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia

seperti sulit ke luar dari angka 5,1 persen atau paling baik 5,5 persen.

Padahal, menurut Bambang Indonesia berpotensi memiliki pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik dari saat ini jika tidak hanya berpusat pada Pulau Jawa. "Sebenarnya Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi enam persen atau lebih jika pusat pertumbuhan bisa dibangun di luar Pulau Jawa," jelas Bambang. (Rpk)

11

Beras Saset Belum Masuk Pasar Tradisional Jakarta (Kupas Tuntas) KETUA Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri, menyebut beras kemasan saset produksi Bulog belum masuk ke pasarpasar tradisional. Beras saset merupakan inovasi terbaru Bulog yang bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. “Sampai saat ini saya belum terima laporan ada penjualan beras saset di pasar,” kata Abdullah, Senin (9/7).

Kendati produk terbaru Bulog itu belum masuk ke pasar, Abdullah memprediksi, beras saset akan diterima dengan cepat oleh masyarakat. Sebab, menurutnya, konsumen di Indonesia memiliki kecenderungan suka mencoba produk baru.

Selanjutnya, agar program beras saset dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, kata Abdullah, Bulog harus memastikan beras yang dijual memiliki kualitas yang bagus dengan harga terjangkau. “Menurut saya, kuncinya tetap di kualtas berasnya.”

Perum Bulog sebelumnya menyebut telah mendistribusikan beras saset ke lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Tiap kemasan berisi 200 gram beras yang dijual dengan harga Rp 2.500 per saset. Jika sudah dimasak, satu kemasan bisa menghasilkan tiga piring nasi.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut, beras yang dipakai untuk program baru ini adalah beras kualitas premium.

Sebelumnya, Perum Bulog

Abdullah Mansuri Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia

sudah melakukan uji coba beras kemasan saset sejak Juni 2018 di beberapa provinsi. Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog Imam Subowo mengharapkan, akhir Juli 2018, seluruh Indonesia bisa memproduksi beras kemasan saset.

Dia mengatakan, perkembangan penjualan beras saset menarik, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang produksinya tinggi. “Bahkan, kita secara bertahap mungkin minggu ketiga Juli ini seluruh Indonesia bisa produksi (beras kemasan saset),” kata Imam di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (9/7).

Tak hanya di Pulau Jawa, menurut Imam, Sulawesi Selatan juga sudah memproduksi beras kemasan saset.

Artinya, kata dia, tanggapan masyarakat mengenai beras kemasan saset tersebut cukup bagus.

Selama uji coba sejak Juni 2018, total beras saset yang sudah disalurkan di Jawa Barat menurutnya mencapai 11 ton dan Jawa Timur sekira 8 ton. “Tapi, angka ini baru bulan kemarin ya, bukan minggu ini. Artinya, permintaan terus bergerak,” tutur Imam. (Rpk)

Bupati Agung Usul Program Kuliah Gratis

MENINJAU SEKOLAH - BUPATI Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, saat meninjau salah satu sekolah yang mendapatkan rehap bangunan dari Pemerintah setempat.

Foto : Ist

KUNJUNGI SEKOLAH - BUPATI Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara saat berkunjung di SDN 1 Suka Maju, Kecamatan Abung Selatan.

Pemkab Lampung Utara pada tahun 2019 mendatang akan memberikan beasiswa kuliah gratis bagi 100 orang tidak mampu dan beprestasi.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara berjanji pada tahun 2019 mendatang, Pemkab Lampung Utara akan memprogramkan beasiswa untuk 100 orang siswa secara gratis mengikuti kuliah

dengan jalur pemberian beasiswa dari kategori golongan tidak mampu dan berprestasi.

"Program kita di tahun 2019 untuk anak-anak yang Hafidz Qur'an ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), mereka akan di kuliahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara selama empat tahun. Begitu juga untuk agama-agama lainnya," kata Agung Ilmu Mangkunegara, Selasa (10/7/2018).

Orang nomor 1 di Lampung Utara itu menjelaskan, beasiswa kuliah gratis untuk 100 orang anak tersebut dengan kategori 50 orang dari keluarga tidak mampu dan 50 orang lainnya diperuntukan bagi siswa yang memiliki

keunggulan (Berprestasi) di bidang Agama mulai dari Juara Hafidz Quran, prestasi dibidang keagamaan lain dan prestasi-prestasi lainnya.

Tujuan diberikannya beasiswa gratis tersebut, kata Bupati, untuk para siswa berprestasi dan keluarga tidak mampu guna melanjukan ke perguruan tinggi agar kehadiran Pemerintah tidak hanya dirasakan ditingkat SD, SMP dan SMA saja, tetapi juga dapat dirasakan ditingkat perguruan tinggi.

"Pendidikan diperguruan tinggi ini kita berikan kepada mereka yang tidak mampu, namun berprestasi sehingga mereka bisa semakin pintar," ujarnya.

Dijelaskan, untuk persyaatan dan besaran anggaran menunjang program tersebut, lanjut Agung Ilmu Mangkunegara, saat ini sedang dibahas bersama Dinas-dinas terkait.

Menurutnya, persyaratan dan anggaran itu akan diajukan pada tahun 2019. Sehingga pada akhir tahun 2018 nanti semua sudah terselesaikan dan anak-anak yang berprestasi bisa langsung datang ke Unit Pelaksana Tugas (UPT) atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Utara untuk melihat persyaratannya.

"Kita akan ajukan di tahun 2019, karena di tahun 2018 anggarannya tidak ada," pungkasnya. (Sarnubi/**)

DAMPINGI BUPATI - ENDAH Kartika Prajawati Agung ketika mendampingi Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara saat berkunjung di salah satu sekolah di Kecamatan Abung Selatan.

BERSAMA ANAK TK- BUNDA PAUD Lampung Utara Endah Kartika Prajawati Agung ketika bersama anak-anak TK di salah satu sekolah Taman Kanak-kanak di Kotabumi.

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | RABU, 11 JULI 2018

Tak Terima Putusan KPU, SAMNI Berencana Gugat ke MK Tim Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus nomor urut dua, Samsul Hadi-Nuzul Irsan (SAMNI) berencana akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tanggamus (Kupas Tuntas) GUGATAN ini untuk merencanakan mengajukan langkah hukum terhadap hasil Pemilihan Bupati (Pilbub) Tanggamus. Fahruri, LO dari Paslon SAMNI mengatakan, sampai sekarang gugatan memang masih sebatas rencana.

"Sampai sekarang masih rencana, namun memang kami akan mengajukan ke MK,�ujarnya, Selasa (10/7).

Dalam Pilbup Tanggamus 2018, batas waktu gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tiga hari pasca pleno KPU, atau jatuh pada Selasa 10 Juli 2018, dengan hitungan hari kerja.

Fahruri mengaku, jika nanti disepakati akan menggugat maka perkara yang diajukan di antaranya adalah masalah di Kecamatan Semaka, Gisting

dan Limau.

Sebelumnya saat pleno KPU Tanggamus pada 5 Juli 2018 lalu tim sukses pasangan SamsulNuzul menolak menandatangani hasil pleno.

Saat itu Herwan, salah satu saksi mengaku penolakan penandatangan oleh saksi paslon terkait pemungutan suara yang tidak sesuai peraturan.

"Kami menolak penandatanganan hasil rekapitulasi, sebab ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, seperti temuan

di TPS Sidomulyo Semaka, TPS di dalam rumah warga di Pekon Sidokaton, dan juga ada money politik dan banyak pemilih tidak dapat C6," ujar Herwan.

Sementara itu, Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra mengatakan, dalam peraturan KPU, hal itu tidak masalah dan tidak mengugurkan hasil pleno.

Lantas jika ada pihak yang tidak puas disilahkan mengajukan gugatan ke MK. "Jadi pada prinsipnya nanti ada ruang, bagi pasangan calon

yang merasa tidak puas dan ingin melakukan gugatan," ujar Otto. Menurutnya, semua Paslon memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke MK, asalkan memiliki bukti-bukti kuat ada peserta pilkada yang melanggar aturan demi memenangkan Pilkada.

"Aturannya sudah sangat jelas, yang bisa disengketakan adalah ketika perolehan suaranya selisih satu persen, itu bisa menjadikan dasar gugatan ke MK," tandasnya.(Sayuti)

Foto : Wanda/Kupas Tuntas

SERAHKAN BERKAS - MEMASUKI hari kedua pendaftaran caleg DPRD, DPR RI, dan DPD, ada dua peserta yang mendatangi KPU Lampung, Selasa, (10/7). Salah satunya Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Umar Syah yang mendaftar sebagai Caleg DPD RI.