Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987
Email kupastuntas7@gmail.com
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Rp4000 | JUM’AT, 13 JULI 2018
Margarito Kamis Blak-blakan di Sidang Gakkumdu
Diskualifikasi Arinal-Nunik Sudah Cukup Bukti Gakkumdu kembali menggelar sidang pemeriksaan laporan pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif, Pilgub Lampung, Kamis (12/7). Saksi ahli Paslon nomor 1, Margarito Kamis mengungkapkan, sudah cukup bukti untuk mendiskualifikasi Paslon Arinal DjunaidiChusnunia Chalim dalam Pilgub Lampung 2018.
Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENURUT akademisi Hukum Ta t a N e g a r a d a r i U n i v e r s i t a s Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Margarito, pembagian uang maupun materi dalam Pilgub Lampung jelas merupakan tindakan terencana, terorganisir dan dimaksudkan untuk mempengaruhi suara pemilih agar mencoblos pemberi. Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara itu menegaskan, tindakan tersebut jelas melanggar
administrasi pemilihan. “Tidak penting apakah pembagian dilakukan oleh relawan atau tim kampanye, atau orang pinggir jalan. Bawaslu jangan tipu-tipu, logis saja. Ada afiliasi dengan paslon pemberi tidak, kalau ada proses," katanya. >> Baca
Diskualifikasi Hal 8
SIDANG LANJUTAN - GAKUMDU Provinsi Lampung kembali menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif, Kamis (12/7). Foto : Sule/Kupas Tuntas
Ahli Hukum : Bawaslu Biarkan Pelanggaran Terjadi Bandar Lampung (Kupas Tuntas) AHLI Hukum Pidana dari Universitas Lampung, Eddy Rifai menilai penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung tidak efektif dalam menyikapi tindak pidana Pilgub. Sebab ada unsur pembiaran pelanggaran yang
dilakukan Bawaslu dengan cara mengulur waktu penyelidikan. Eddy Rifai mengatakan, ketika semua bukti pelanggaran sudah terpenuhi namun terlapor akhirnya melarikan diri, dan Bawaslu tidak menangkap terlapor dengan alasan sudah melewati batas waktu penyelidikan (5 hari). >> Baca
Ahli Hal 8
Herman HN Minta KPK Turun Tangan Bandar Lampung
Puncak HANI 2018
(Kupas Tuntas)
Kupas Tuntas Sabet Penghargaan P4GN Lampung Selatan (Kupas Tuntas) SURAT Kabar Harian Kupas Tuntas mendapatkan penghargaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, Kamis (12/7). Penghargaan ini diserahkan Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Tagam Sinaga kepada Direktur Utama (Dirut) SKH Kupas Tuntas Do-
nald Harris Sihotang dalam acara puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2018, di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Pemberian penghargaan ini berdasarkan surat undangan penerima penghargaan Nomor : B/2035/VII/Ka/Cm. 00.01/2018/BNNP-LPG tertanggal 5 Juli 2018. Dalam surat tersebut dijelaskan, pemberian penghargaan P4GN ini karena SKH Kupas Tuntas merupakan pejuang yang telah memberikan perhatian, dedikasi, dan kontribusi nyata
Info Netizen ...
CALON Gubernur Lampung nomor urut dua, Herman HN meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Lampung untuk mengusut dugaan mo-
ney politik dalam penyelenggaraan Pilgub Lampung. Pasalnya, banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam laporan dana kampanye yang dilaporkan Paslon nomor urut 3 Arinal Djunaedi – Chusnunia Chalim. >> Baca
Herman Hal 8
Foto : Dirsah/Kupas Tuntas
TERIMA PENGHARGAAN - DIRUT Kupas Tuntas Donald Harris Sihotang menerima penghargaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dari BNNP Lampung, di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, Kamis (12/7). INSERT - BNNP Lampung melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dalam acara puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2018.
dalam upaya-upaya P4GN di Provinsi Lampung. “Selama ini Kupas Tuntas sudah memberikan dukungan pemberitaan terhadap
perang narkoba,” kata Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Tagam Sinaga. >> Baca
Kupas Hal 8
Foto : Wanda/Kupas Tuntas
KONFRENSI PERS - CALON Gubernur Lampung nomor urut dua, Herman HN mengadakan konfrensi pers di kediamannya terkait kejanggalan dana kampanye paslon nomor 3, Kamis (12/7).
Ruwa Jurai
Michael Mulyadi Dituntut 10 Tahun Penjara
D
ishub Bandarlampung akui kewalahan atasi parkir liar yang terjadi di depan Mall-mall. Bagaimana tanggapan kalian?? Dan menurut kalian sanksi apa yang menimbulkan efek jera bagi para pelaku parkir liar tersebut?? Demikian pertayaan yang kami sampaikan kepada warganet pengguna instagram melalui akun sosial media @kupas_lampung, pada Rabu (12/07). Berikut beberapa komentar yang dapat kami tampilkan : Sebenernya sih simpel banget ya,tinggal dikasih penjagaan aja Polantas/Dishub tiap titik rawan parkir liar toh banyak anggota yang kerjanya santai-santai aja.. @yatnacoffee
Terdakwa kasus narkoba, Michael Mulyadi dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis (12/7). Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SIDANG dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Salaman Alfarizi di ruang Candra dan Ilsye Haryanti sebagai Jaksa Penuntut Umum. JPU menuntut terdakwa dalam pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat
(1) dan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 62 No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. “Tanpa hak dan melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman berupa sabusabu dan ekstasi," ujar Ilsye. “Menjatuhkan pidana terhadap Michael Mulyadi dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar, subsidair empat bulan,” lanjutnya. Usai mendengar tuntutan jaksa, Hakim Salman mengatakan, menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Sementara, Michael menyebut tidak terima atas tuntutan itu dan akan menga-
Foto : Kardo/Kupas Tuntas
DENGARKAN TUNTUTAN - TERDAKWA kasus narkoba, Michael Mulyadi mendengarkan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis (12/7).
jukan pembelaan (pledoi). "Tentu saya kaget dengan tuntutan itu. Saya tidak terima dan akan mengajukan pledoi," ujarnya sambil sesekali menyeka air mata di dalam ruang tahanan. Dia juga meminta tolong, karena dia merasa hanya
sebagai korban narkotika, maka seharusnya dituntut sebagai pemakai. Michael mengklaim tidak punya catatan sebagai pengedar narkoba karena selama ini dia punya usaha dan siap untuk >> Baca
Michael Hal 8